HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA BARAT
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI PAPUA BARAT

  • 2,940 views
Uploaded on

PELAKSANA UNIVERSITAS NEGERI PAPUA di Hotel Santika Premiere, 18-20 Desember 2009 ...

PELAKSANA UNIVERSITAS NEGERI PAPUA di Hotel Santika Premiere, 18-20 Desember 2009

More in: Education , Travel , Business
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
2,940
On Slideshare
2,940
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
87
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Permasalahan dan Tantangan Utama Pembangunan Daerah Kondisi awal Provinsi Papua Barat era 2004–2009 ditandai oleh beberapa masalah dasar: Kisruh politik pemekaran Provinsi Papua Barat Sumberdaya manusia, Sarana prasarana pembangunan dasar sangat terbatas, Kesenjangan taraf hidup di antara masyakat, Keterisolasian wilayah kampung dan distrik, Daya saing pengusaha lokal yang rendah, Kesenjangan pembangunan antara wilayah, Pengelolaan sumberdaya alam yang tidak efektif, Tingginya angka kemiskinan, Kapasitas kelembagaan publik yang masih rendah Otonomi Khusus Papua. Tantangan pembangunan Provinsi Papua Barat: 1. Pembangunan manusia, 2. Pengembangan ekonomi rakyat, 3. Penyediaan sarana dan prasarana dasar, 4. Pengakuan atas hak dasar masyarakat adat, 5. Penyebaran dan pemerataan pembangunan, 6. Pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumbedaya alam, 7. Pengentasan kemiskinan, 8. Pengembangan kelembagaan dan 2 9. Integrasi wilayah.
  • 2. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR TINGKAT PELAYANAN PUBLIK PROVINSI PAPUA BARAT VS CAPAIAN INDIKATOR TINGKAT NASIONAL Capaian Indikator Output Pelayanan Publik 80 1 70 Tren capaian Output Pelayanan Publik 0,5 60 50 0 40 -0,5 30 20 -1 10 0 -1,5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tingkat Pelayanan Publik Papua Barat Tingkat Pelayanan Publik Nasional Tren Papua Barat Tren Nasional Indikator I
  • 3. Fluktuasi indikator capaian tingkat pelayanan sosial Provinsi Papua Barat yang menurun drastis pada tahun 2006 hingga berada di bawah rata-rata nasional, kemudian meningkat secara tetap dan mencapai maksimum pada tahun 2008 melampaui rata-rata indikator nasional, lalu menurun namun masih lebih tinggi dari rata-rata pelayanan nasional tahun 2009 menunjukan bahwa kinerja pemerintah Provinsi Papua Barat dalam bidang Pelayanan Sosial sudah relevan dan efektif.
  • 4. Rekomendasi Jumlah praktek korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah cenderung terjadi, tetapi upaya pencegahan dan penuntasan belum ditangani seutuhnya (belum konsisten). Upaya untuk menekan tingkat pertumbuhan korupsi perlu dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di semua bidang. Perbaikan tingkat pelayanan publik melalui perbaikan tingkat pendidikan aparat pemerintah perlu mempertimbangkan kesesuaian tingkat pendidikan dengan job yang tersedia. Peningkatan pelayanan publik dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah pelayanan satu atap sesuai dengan pemekaran kabupaten-kabupaten baru. 5
  • 5. Tingkat Kualitas Sumberdaya Manusia Grafik Index Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Vs Indeks GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR OUTCOMES KUALITAS 72 Pembangunan Manusia Nasional SUMBERDAYA MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT Vs 70 Indeks INDIKATOR OUTCOMES TINGKAT NASIONAL 90,00 0,2 Pembangun TREN CAPAIAN INDIKATOR OUTCOMES 68 CAPAIAN INDIKATOR OUTCOMES an Manusia 80,00 0,1 66 Provinsi Papua Barat 70,00 64 0 Indeks Pembangun 60,00 62 -0,1 an Manusia 50,00 60 Nasional -0,2 2004 2005 2006 2007 2008 40,00 -0,3 30,00 -0,4 20,00 10,00 -0,5 0,00 -0,6 2004 2005 2006 2007 2008 2009 SUMBERDAYA MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT SUMBERDAYA MANUSIA TINGKAT NASIONAL TREN PROVINSI PAPUA BARAT TREN NASIONAL 6 Indikator II
  • 6. • Tren kenaikan tingkat kualitas sumberdaya manusia Provinsi Papua Barat yang pada tahun 2009 mencapai angka di atas rata-rata nasional menunjukan bahwa program pembangunan yang direncanakan Provinsi Papua Barat sudah relevan yaitu sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan mutu sumberdaya manusia. • Efektivitas pembangunan sumberdaya manusia di Papua Barat sejalan dengan yang diharapkan, di mana capaian pembangunan sumberdaya manusia menunjukan kemajuan yang berarti dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun masih berada di bawah rata-rata nasional.
  • 7. Rekomendasi  Penerimaan pegawai disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Prioritas hendaknya diberikan kepada calon pegawai yang bersedia menjadi tenaga guru dan paramedis di daerah pedalaman/perkampungan yang jauh dari kota.  Pemberian insentif berupa penyediaan rumah, jaminan hidup dan kemudahan informasi dan komunikasi yang dapat mendorong aparat untuk betah di lokasi pedalaman/perkampungan.  Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab rumah tangga dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan mendorong pentingnya penciptaan lingkungan hidup yang bersih, kesadaran mengajar dan mendidik anak sejak dini dalam keluarga.  Mendorong kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun sarana prasarana pendidikan dan kesehatan. 8
  • 8. Tingkat Pembangunan Ekonomi Grafik Tingkat Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Barat Vs Tingkat Pembangunan Ekonomi Nasional 30 6 Tren Capaian Outcome Nasional & Provinsi Capaian Outcome Nasional & Provinsi 4 25 2 20 0 15 -2 10 -4 5 -6 0 -8 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tingkat Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Barat Tingkat Pembangunan Ekonomi Nasional Tren Provinsi Papua Barat Tren Nasional 9 Indikator III
  • 9. • Grafik di atas menunjukan bahwa tingkat pembangunan ekonomi Provinsi Papua Barat berada di bawah tingkat pembangunan ekonomi nasional. • Fluktuasi indikator capaian outcomes Papua Barat yang menurun drastis pada tahun 2006 hingga berada di bawah rata-rata nasional, kemudian meningkat melampaui rata-rata nasional tahun 2007 dan selanjutnya turun secara drastis di bawah rata-rata nasional dan mencapai nilai minimum pada tahun 2009 menunjukan bahwa kinerja pemerintah Provinsi Papua Barat dalam Pembangunan Ekonomi relatif belum relevan dan efektif
  • 10. REKOMENDASI • Membangun serta memperkuat kontribusi sektor pertanian sebagai basis utama ekonomi masyarakat, wilayah serta ekonomi nasional di Papua Barat. • Mengembangkan dukungan fasilitas ekonomi dan permodalan pelaku usaha sektor Manufaktur dan UMKM. • Menyediakan program pendamping baik dalam proses produksi hingga pemasaran bagi masyarakat. • Mengembangkan Sistem Pendampingan Usaha Kecil dan Menengah melalui Lembaga Perguruan Tinggi, LSM, Dinas Teknis. • Membangun infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi pada tingkat kampung dan distrik potensial guna meningkatkan keberdayaan masyarakat; memperluas akses masyarakat ke sumberdaya-sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha; dan mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas; • Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan pedesaan lainnya; • Menyelesaikan Masalah Tanah Adat di Wilayah Pedesaan yang yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai Lahan Komoditas Export. • Meninjaukembali berbagai regulasi yang terkait dengan ekspor produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hutan tanaman industri, dan industri • Meningkatkan kualitas jalan-jalan provinsi dan jalan kabupaten yang telah ada minimal pada kualifikasi jalan kelas I dan II. • Mengembangkan Potensi Unggulan Daerah secara adil, transparan dan bertanggungjawab untuk kemakmuran rakyak Papua Barat. 11
  • 11. Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Grafik Kualitas Pengelolaan SDA Papua Barat Vs Pengelolaan SDA Nasional 40 6 35 4 Tren Capaian Indikator Outcomes Capaian Indikator Outcomes 30 2 25 0 20 -2 15 -4 10 5 -6 0 -8 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pengelolaan Sumberdaya Alam Provinsi Papua Barat Pengelolaan Sumberdaya Alam Nasional Tren Provinsi Papua Barat Tren Nasional 12 Indikator IV
  • 12.  Pengelolaan sumberdaya alam yang direncanakan Provinsi Papua Barat telah mampu menjawab permasalahan utama yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya lahan kritis dan mengurangi perusakan terumbu karang guna meningkatkan kualitas dan pelestarian sumberdaya alam di wilayah Papua Barat. Dengan demikian, kegiatan pembangunan sektor pengelolaan sumberdaya alam yang dilaksanakan di Provinsi Papua Barat sudah relevan.  Capaian hasil dan dampak dari pengelolaan sumberdaya alam di Papua Barat belum efektif karena terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun selama periode 2005 – 2009. Artinya capaian kualitas pengelolaan sumberdaya alam belum mampu meningkatkan produktivitas lahan dan mengurangi kerusakan terhadap terumbu karang.  Banyak faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi hutan dan pengurangan kerusakan terumbu karang. Salah satunya adalah terbatasnya dana dan sumberdaya manusia dibanding dengan luasnya areal yang dikelola.
  • 13. REKOMENDASI  Pemerintah daerah segera menetapkan rancangan RTRWP dan RTRWK/Kota menjadi RTRWP dan RTR yang telah WK/Kota yang telah dirasionalisasi dan dipaduserasikan dengan Tata Ruang Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta dilegitimasi dengan Peraturan Daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam di Papua Barat.  Segera penyusun dan Perdasus atau Perdasi tentang Pengakuan hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya alam sebagai landasan hukum dalam pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam.  Membentuk dan mengaktifkan Tim Koordinasi Tata Ruang Wilayah Pembangunan Daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten /kota agar pemanfaatan ruang wilayah pembangunan sesuai dengan fungsi peruntukannya.  Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam secara berjenjang dan terpadu.  Memfasilitasi pembentukan pusat pengelolaan database neraca sumberdaya alam dan kemajuan program pembangunan daerah di tingkat Provinsi dengan sistem satu pintu dalam mengkses data-data secara resmi. 14
  • 14. Tingkat Kesejahteraan Sosial Grafik Tingkat Kesejahteraan Sosial Papua Barat Vs Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional 102 0,08 Capaian Indikator Outcome Tren Capaian Indicator Outcome 100 0,06 98 96 0,04 94 0,02 92 90 0 88 -0,02 86 -0,04 84 82 -0,06 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tingkat Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional Tren Provinsi Papua Barat Tren Nasional 15 Indikator V
  • 15. • Fluktuasi tren tingkat kesejahteraan sosial Provinsi Papua Barat menunjukan bahwa upaya pembangunan Provinsi Papua Barat telah berjalan dengan baik. Tujuan peningkatan kesejahteraan sosial secara bertahap menunjukan peningkatan yang berarti. Hal ini menunjukan bahwa program pembangunan yang direncanakan Provinsi Papua Barat dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. • Tingkat kesejahteraan sosial Provinsi Papua yang relatif sama dengan tingkat kesejahteraan nasional pada tahun 2008 menunjukan bahwa program pembangunan Provinsi Papua Barat apabila dilaksanakan secara konsekuen ternyata sangat efektif dalam mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan sosial.
  • 16. Rekomendasi  Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial Provinsi Papua Barat dapat dilaksanakan dalam situasi aman dan damai untuk itu upaya menurunkan ketegangan dan ancaman antar kelompok masyarakat perlu dijaga dan ditingkatkan.  Peningkatan kesejahteraan sosial Provinsi Papua Barat merupakan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat untuk itu partisipasi seluruh komponen masyarakat terutam tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan perempuan perlu ditingkatkan.  Peninjauan kembali atas kebijakan pemanfaatan sumberdaya kehutanan yang direncanakan bahwa pada tahun 2009 tidak ada lagi eksport kayu dalam bentuk log dan selanjutnya akan dirubah menjadi eksport dalam bentuk barang jadi setengah jadi (barang olahan).  Penataan kembali usaha-usaha penangkapan dengan tujuan agar proses pengolahannya dapat dilakukan didaerah ini dan tidak melakukan eksport dalam bentuk bahan mentah.  Penataan ulang segenap wilayah konsesi pertambangan dan KPS dengan tujuan untuk membuat agar kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang sebesar-besama kepada wilayah ini.  Pembuatan peraturan yang melindungi hak-hak dasar masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam.  Peningkatan kapasitas aparat penegakan hukum dan pembuatan data base penduduk. 17
  • 17. Indikator Spesifik dan Menonjol Persentase Angka Putus Sekolah di Papua Barat 12 10.64 9.80 10 8.22 8 Angka Partisipasi Murni SD/MI di Papua Barat 6.23 6 4.19 4.19 92 91.09 91.09 89.97 4 90 2 88 87.45 86.7 0 86 2004 2005 2006 2007 2008 2009 84 83.41 82 80 78 2004 2005 2006 2007 2008 2009
  • 18. Grafik Persentase Output Manufaktur terhdapa Jumlah Tindak Pidana Perikanan di Papua Barat PDRB dan Persentase Output UMKM terhadap 25,00 PDRB 20,00 100 84 79 Persen 15,00 10,00 75 5,00 0,00 50 2004 2005 2006 2007 2008 2009 25 8 12 7 Persentase output Manufaktur terhadap PDRB 2 Persentase output UMKM terhadap PDRB 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 19
  • 19. Kesimpulan Pencapaian Provinsi Papua Barat dalam menyelesaikan masalah pembangunan yang ditunjukan oleh capaian indikator outcomes menunjukan bahwa pembangunan Papua Barat sudah relevan dengan tujuan pembangunan nasional, walaupun belum seluruh capaian indikator outcomes setara atau melampui capaian rata-rata nasional.
  • 20. Quesioner (diisi tim EKPD Prov) Sangat Tinggi Sedang Rendah Sangat Item Tinggi rendah Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi yes Tingkat Kualitas SDM yes Tingkat Pembangunan Ekonomi yes Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup yes Tingkat Kesejahteraan Sosial yes
  • 21. Terima Kasih 22