PELAKSANA UNIVERSITAS MATARAM di Hotel Santika Premiere, 18-20 Desember 2009

2. Permasalahan dan Tantangan Utama
Pembangunan Provinsi NTB (1)
(RENSTRA NTB, 2003-2008)
1. Birokrasi dan Demokrasi
a. Penyelenggaraan pemerintahan
kurang berorientasi pelayanan publik;
b. Lemahnya komunikasi dan koordinasi
internal pemerintah provinsi maupun
antar pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota;
c. Lemahnya penegakkan hukum
2

3. Permasalahan dan Tantangan Utama
Pembangunan Provinsi NTB (2)
(RENSTRA NTB, 2003-2008)
2. Masalah Sumberdaya Manusia
a.Rendahnya rata-rata tingkat
pendidikan penduduk;
b.Rendahnya derajat kesehatan
masyarakat;
3. Masalah Pembangunan Ekonomi
Rendahnya pendapatan per kapita dan
akses ke sumber modal;
3

4. Permasalahan dan Tantangan Utama
Pembangunan Provinsi NTB (3)
(RENSTRA NTB, 2003-2008)
4. Masalah Sumberdaya Alam
Belum optimalnya pemanfaatan dan
pengelolaan Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup
5. Masalah Kesejahteraan Sosial
Lemahnya komunikasi dan interaksi
sosial
4

5. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI
25 50
20 40
30
15
20
10
10
5 0
0 -10
2004 2005 2006 2007
Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi Nasional
Trend Pelayanan Publik dan Demokrasi
Tren Pelayanan Publik dan Demokrasi Nasional
Indikator I

6. ANALISIS RELEVANSI DAN EFEKTIFITAS
TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI
• Terdapat kecenderungan semakin membaiknya
kondisi pelayanan publik dan demokrasi di
Provinsi NTB baik secara kuantitatif maupun
kualitatif;
• Peningkatan pelayanan publik ditunjukkan dengan
telah semakin banyaknya kabupaten/kota di
Provinsi NTB memiliki kantor pelayanan satu atap
yang dilandasi oleh Perda (bahkan terdapat
beberapa kabupaten dalam bentuk Badan atau
Dinas Layanan dan Perijinan Terpadu); dan
• Partisipasi publik dalam pemilihan umum dan
pemilihan kepala daerah masih terklasifikasi tinggi
bila dibandingkan dengan rata-rata nasional (di
atas 75 persen).

7. TINGKAT KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA
82 3
80 2.5
78
2
76
1.5
74
1
72
70 0.5
68 0
2004 2005 2006 2007
Tingkat Kualitas SDM NTB Tingkat Kualitas SDM Nasional
Trend Kualitas SDM NTB Tren Kualitas SDM Nasional
Indikator II

8. ANALISIS RELEVANSI DAN EFEKTIFITAS
PEMBANGUNAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA
• Secara konsisten pemerintah daerah Provinsi NTB
beserta seluruh stakeholder pembangunan
menempatkan pembangunan SDM pada posisi utama
selama beberapa dekade melalui Program GEMA
PRIMA, GERBANG EMAS dan NTB BERSAING saat ini;
• Walaupun indikator pembangunan SDM, khususnya
IPM masih rendah secara nasional, namun trend
perubahan kearah yang lebih baik selalu menunjukkan
peningkatan yang tajam (short fall) nya selalu
membaik; dan
• Kedepan, dengan terobosan Program G-3-A (Gerakan
AKINO = Angka Kematian Ibu Melahirkan Nol, ADONO
= Angka Drop Out Sekolah Nol dan AKSANO = Angka
Buta Akasara Nol), maka percepatan pencapaian
pembangunan di bidang SDM sangat optimis dapat
dicapai.

9. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI
44 4
43 3.5
42
3
41
40 2.5
39 2
38 1.5
37
1
36
35 0.5
34 0
2004 2005 2006 2007 2008
Tingkat Pembangunan Ekonomi NTB
Tingkat Pembangunan Nasional
Trend Pembangunan Ekonomi NTB
Tren Pembangunan Ekonomi Nasional
Indikator III

10. ANALISIS RELEVANSI DAN EFEKTIFITAS
TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI (1)
• Share perekonomian NTB ke dalam perekonomian
nasional selama lima tahun terakhir meningkat dari
0,90 % pada Tahun 2003 menjadi 0,95 pada Tahun
2007;
• Sebelum terjadi kontraksi perekonomian secara
nasional Tahun 2006, performa perekonomian NTB
lebih baik dibanding rata-rata nasional. Setelah Tahun
2006 performa tersebut belum recovery secara penuh,
posisi NTB memiliki kecenderungan di bawah
nasional;
• Kecenderungan tersebut menunjukkan ada perbedaan
capaian indikator ekonomi di NTB dengan indikator
rata-rata nasional. Indikator yang paling menonjol
mengalami degradasi di NTB adalah infrastruktur
penunjang perekonomian (jalan dan kekurangan
pasokan listrik sejak puluhan tahun yang lalu);

11. ANALISIS RELEVANSI DAN EFEKTIFITAS
TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI (2)
• Kapasitas perekonomian NTB sebenarnya
dapat lebih dioptimalkan bila sarana dan
prasarana pendukung perekonomian (seperti
listrik, air bersih dan infrastruktur transportasi)
dapat tersedia dengan baik dan mencukupi;
dan
• Melalui Program NTB Bersaing (NTB Beriman
dan Berdaya Saing) dengan pendekatan PIN
(Percepatan, Inovasi dan Nilai Tambah) yang
dicanangkan Pemprov NTB, dengan unggulan
rumpun hijau ekonomi dan komoditi unggulan
sapi, jagung dan rumput laut akan memberikan
peluang perkembangan perekonomian NTB
menjadi lebih baik.

12. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
18 8
16 6
14
4
12
10 2
8 0
6
-2
4
2 -4
0 -6
2004 2005 2006 2007
Kualitas Pengelolaan SDA NTB
Kualitas Pengelolaan SDA Nasional
Trend Kualitas Pengelolaan SDA NTB
Tren Kualitas Pengelolaan SDA Nasional
Indikator IV

13. ANALISIS RELEVANSI DAN EFEKTIFITAS
KUALITAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM (1)
• Kecenderungan pencapian kualitas pengelolaan
SDA di Provinsi NTB ternyata memiliki pola yang
sama dengan rata-rata nasional;
• Kondisi terumbu karang yang baik masih dalam
proporsi rendah pada Tahun 2006 hasil survey
menunjukkan rata-rata kondisi terumbu yang baik
sekitar 16 sampai 20 %;
• Dalam rangka melindungi kondisi hutan agar tidak
terjadi degradasi, Pemprov NTB sejak Tahun 2003
melakukan program Moratorium penebangan
hutan (melarang penebangan hutan oleh
pemegang HPH) diseluruh wilayah NTB;

14. ANALISIS RELEVANSI DAN EFEKTIFITAS
KUALITAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM (2)
• Selain melakukan Moratorium penebangan
hutan, melalui Program Gerbang Emas
melakukan upaya penghijauan sebanyak 25
juta pohon, namun dengan tingkat
keberhasilan yang belum optimal (sekitar 60
% di Pulau Lombok dan 30-40 % di Pulau
Sumbawa); dan
• Saat ini untuk menunjang pemenuhan
kebutuhan hasil hutan (kayu dan non-kayu)
sedang dikembangkan program hutan
tanaman industri dan hutan tanaman energi.

15. TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
95 1.5
94 1
93 0.5
92 0
91 -0.5
90 -1
89 -1.5
2004 2005 2006 2007 2008
Tingkat Kesejahteraan rakyat NTB
Tingkat Kesra Nasional
Trend Kesejahteraan Rakyat NTB
Tren Kesra Nasional
Indikator V

16. ANALISIS RELEVANSI DAN EFEKTIFITAS
TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
• Secara nasional ukuran tingkat
kesejahteraan masyarakat NTB masih
jauh dari pencapaian nasional;
• Rendahnya ukuran tingkat
kesejahteraan tersebut sangat
ditentukan oleh masih tingginya
angka kemiskinan yang sampai
Tahun 2007 masih mencapai angka
24,99 %; dan

17. ANALISIS RELEVANSI DAN EFEKTIFITAS
TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
• Namun demikian, indikator
kesejahteraan masyarakat NTB memiliki
kecenderungan peningkatan yang jauh
lebih tinggi dan konsisten dibanding
kecenderungan nasional. Kondisi
tersebut ditunjukkan oleh data
kemiskinan tahun 2009 sudah turun
menjadi 22.78 % dan TPT menjadi 5.16
%.

18. INDIKATOR SPESIFIK DAN MENONJOL

19. PERSENTASE DROP OUT SEKOLAH MENURUT JENJANG
PROVINSI NTB, 2004-2007
7.76
8
7
6 5.13 5.25 4.95 4.88
4.41
5 3.79
4 2.87
3 2.33
2 0.9
0.74 0.77
1
0
SD SLTP SLTA
2004 2005 2006 2007

20. NILAI RATA-RATA UAN PER JENJANG PENDIDIKAN
PROVINSI NTB, 2004-2007
6.96 6.56
7 6.66 6.73
5.85 6.33 6.16
6 4.75 5.63
5 4.74
4
3
2
1
0
SMP/MTs SMA/SMK/MA
2004 2005 2006 2007 2008

21. PERSENTASE PERTUMBUHAN EKONOMI
PROVINSI NTB, 2004-2008
6.69
7
6.07
6
5 4.39
4
2.76
3
1.71
2
1
0
2004 2005 2006 2007 2008
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

22. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
PROVINSI NTB, 2005-2009
Persentase Penduduk Miskin di NTB
25.92 2 7 . 17 24.99
23.81 22.78
2 8 .0 0
2 6 .0 0
Persen
2 4 .0 0
2 2 .0 0
2 0 .0 0
2005 2006 2007 2008 2009
Tahun

23. PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
PROVINSI NTB, 2004-2009
12
10.87
10 8.9
7.48
8 6.48
6 5.2
5.16
4
2
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tingkat Pengangguran Terbuka

24. TOTAL FERTILITY RATE (TFR) INDONESIA
MENURUT PROVINSI, 2007
2002: 2,4
TFR PROVINSI…
NASIONAL 2.6
24
Sumber: SDKI 2007

25. Trend Angka Fertilitas Total (TFR),
Propinsi NTB, 1991 s/d 2007
3.82
4 3.64
2.95 2.8
3
2.4
2
1
0
SDKI 1991 SDKI 1994 SDKI 1997 SDKI 2002 SDKI 2007

26. DEBIT AIR SUMBER MATA AIR UTAMA PULAU LOMBOK
PROVINSI NTB, 1996, 2000 DAN 2002 (M3/DETIK)
30 27.3
25
20 16.08
15 12.57
11.16
10.12 9.1 8.94
8.98
10 5.68
5
0
NARMADA SESAOT BABAK
1996 2000 2002
Sumber: WWF Perwakilan NTB, 2009

27. KESIMPULAN (1)
• Tingkat pelayanan publik Provinsi NTB memiliki
kecenderungan lebih baik dibanding dengan
rata-rata secara nasional. Terdapat beberapa
program unggulan yang berkaitan dengan
pelayanan publik dan pendampingan oleh NGO
internasional dalam rangka perbaikan
pelayanan publik ternyata telah memberikan
dampak yang signifikan;
• Kecenderungan kualitas sumberdaya manusia
Provinsi NTB di bawah rata-rata nasional,
namun dengan peningkatan di atas rata-rata
nasional (short fall yang tinggi);

28. KESIMPULAN (2)
• Tingkat pembangunan ekonomi Provinsi NTB
memiliki kecenderungan yang sama dengan
rata-rata nasional. Diversifikasi dan
transformasi sektoral serta polarisasi ekonomi
di Provinsi NTB dapat menjadi salah satu
wilayah alternatif pendukung perekonomian
nasional. Sampai saat ini, NTB menjadi
lumbung padi nasional (wilayah surplus
beras,selain Jabar, Jateng, Jatim dan Sulsel);
• Selain pensupplai beras nasional, secara
ekonomi, Provinsi NTB menjadi stock ternak
nasional (sapi, kerbau dan kuda), sehingga ke
depan melalui Program BSS (Bumi Sejuta Sapi)
yang telah dicanangkan Presiden, NTB dapat
menjadi pusat ternak nasional;

29. KESIMPULAN (3)
•Pencapaian dalam kualitas pengelolaan
sumberdaya alam ternyata memiliki pola
yang sama dengan pola pencapaian
pembangunan ekonomi dan sejalan
dengan pola pencapaian kualitas
pengelolaan SDA rata-rata nasional.
Terjadi pola kualitas pengelolaan SDA
yang membaik dalam beberapa tahun
terakhir. Ternyata program pengelolaan
SDA yang berkaitan dengan hutan dan
sumberdaya laut telah mulai
menampakkan hasil yang baik;

30. KESIMPULAN (4)
•Pencapaian kualitas kejehateraan sosial
Provinsi NTB memiliki pola yang sama
dengan kualitas SDM, jauh dari
pencapaian rata-rata nasional. Proporsi
penduduk miskin yang masih tinggi
memberikan sumbangan yang besar
trerhadap pencapaian tingkat
kesejahteraan NTB yang masih rendah.
Namun demikian, dalam dua tahun
terakhir melalui program yang intensif
telah dapat menekan angka kemiskinan
dan pengangguran terbuka pada tingkatan
mendekati angka rata-rata nasional;

31. KESIMPULAN (5)
•Berdasarkan pola pencapaian kelima
indikator tersebut dapat ditarik suatu
kesimpulan adanya relevansi dan telah
mencapai sebagian dari sasaran target
nasional;

32. QUESIONER (DIISI TIM EKPD PROV)
Item Sangat Tinggi Sedang Rendah Sangat
Tinggi rendah
Tingkat Pelayanan Publik dan X
Demokrasi
Tingkat Kualitas SDM X
Tingkat Pembangunan Ekonomi X
Tingkat Pengelolaan SDA dan X
Lingkungan Hidup
Tingkat Kesejahteraan Sosial X

33. Terima Kasih