• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU
 

HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU

on

  • 2,285 views

PELAKSANA UNIVERSITAS PATTIMURA di Hotel Santika Premiere, 18-20 November 2009

PELAKSANA UNIVERSITAS PATTIMURA di Hotel Santika Premiere, 18-20 November 2009

Statistics

Views

Total Views
2,285
Views on SlideShare
2,276
Embed Views
9

Actions

Likes
1
Downloads
51
Comments
0

1 Embed 9

http://www.slideshare.net 9

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU Presentation Transcript

    • Permasalahan dan Tantangan Utama Pembangunan Daerah • Secara geografis Daerah Maluku merupakan daerah yang terdiri dari pulau-pulau, dimana sebagian besar adalah pulau-pulau kecil yang justru lebih banyak dihuni oleh penduduk, banyak penduduk di pulau-pulau kecil terisolasi, minim dalam infrastruktur dasar, jauh dari pelayanan kesehatan, pendidikan, memiliki banyak penduduk miskin, sangat minim akses ke pusat-pusat pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi; 2
    • Permasalahan dan Tantangan Utama Pembangunan Daerah…………. Tingkat kemiskinan penduduk di atas 30 persen terutama penduduk yang berdiam di pulau-pulau kecil terisolasi dengan usaha mata pencaharian bersifat tradisionil dan tingkat pengetahuan penduduk untuk mengelola sumberdaya alam masih rendah; 3
    • Permasalahan dan Tantangan Utama Pembangunan Daerah…………. Kebijakan pembangunan belum banyak berpihak pada penduduk di wilayah pulau- pulau kecil sehingga masyarakat belum dapat menikmati manfaat dari pembangunan; 4
    • Permasalahan dan Tantangan Utama Pembangunan Daerah…………. Masalah transportasi darat, laut dan udara yang menghubungkan kota provinsi dengan kota-kota kabupaten selanjutnya dengan kota kecamatan dan desa, masih belum memadai menyebabkan arus kegiatan ekonomi berjalan sangat lamban, dan akses masyarakat sangat terbatas; 5
    • Permasalahan dan Tantangan Utama Pembangunan Daerah…………. Program pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan penduduk masih bersifat sporadis, terpisah- pisah antar SKPD, dengan fokus yang sering tidak tepat sasaran, sehingga indikator kemiskinan bergerak lambat dalam pencapaian penurunan persentasenya. 6
    • Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi 70,00 0 60,00 -0,05 50,00 -0,1 40,00 Provinsi Nasional Trend 30,00 -0,15 Trend 20,00 -0,2 10,00 0,00 -0,25 2004 2005 2006 2007 2008 Indikator I
    • Analisis relevansi: • Perkembangan tingkat pelayanan publik dan demokrasi pada level nasional sejalan dengan apa yang terjadi pada tingkat Provinsi Maluku. Penurunan tingkat pelayanan publik dan demokrasi nasional yang berbanding lurus dengan Provinsi Maluku, hakekatnya menjelaskan tentang saling keterkaitan yang sangat kuat antara dinamika pada level nasional dan pengaruhnya terhadap Provinsi Maluku. Kenyataan ini tentu berdampak khusus pada kualitas pelayanan publik yang semakin menurun.
    • Analisis Efektifitas Tingkat pelayanan publik dan demokrasi menunjukkan kecenderungan menurun setiap tahun. Namun jika dilihat dari jumlah aparat yang berijasah minimal S1 dalam aspek pelayanan publik, data mencerminkan adanya peningkatan (positif) pada setiap tahunnya. Kenyataan ini tidak terlepas dari kebijakan rekruitmen pegawai baru dan adanya keinginan untuk meningkatkan kualifikasi akademik dari jenjang S1 ke jenjang S2.
    • Analisis Efektifitas………… Kasus korupsi yang dilaporkan dapat dikatakan cukup banyak, tetapi jumlah penanganan kasus termasuk yang diselesaikan terlihat masih relatif sedikit. Masalah ini tidak terlepas dari jumlah Jaksa penyidik yang relatif terbatas baik dibandingkan dengan jumlah kasus yang dilaporkan maupun rentang kendali di Maluku sebagai wilayah kepulauan, koordinasi antar institusi Kejaksaan pada tingkatan kabupaten/kota dan dengan provinsi, serta dinamika sosial yang cukup sarat dengan kepentingan-kepentingan politik praktis.
    • Analisis Efektifitas………… Persentase jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki Peraturan Daerah pelayanan satu atap, meskipun perkembangannya tidak sebaik yang berlangsung pada aras nasional, tetapi menunjukkan trend yang meningkat khususnya dalam dua tahun terakhir (2007-2008); kondisi ini tentunya belum termasuk dua kabupaten baru yaitu Buru Selatan dan Maluku Barat Daya yang baru saja dimekarkan.
    • Analisis Efektifitas………… • Di bidang demokrasi, data terkait dengan gender development index gender empowerment meassurement), hanya tersedia data tahun 2004 dan 2005. Data ini menunjukkan adanya peningkatan meskipun tidak sebesar pada tingkat nasional. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah provinsi sepanjang tahun 2005 hingga 2008, cenderung meningkat, berkisar antara 80,3% (2005) hingga 90,7% (2008). Dalam pemilihan legislatif selama dua kali Pemilu (tahun 2004 dan 2009), yang tinggi sejak tahun 2004 (79,8%), meningkat pada tahun 2009 menjadi 89,3%. Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, di mana dalam tahun 2004 tingkat partisipasi 86,9%, naik menjadi 90,4% tahun 2009.
    • Analisis Efektifitas………… • Tingginya angka partisipasi politik yang berkecenderungan meningkat setiap tahun dalam berbagai event seperti yang dikemukakan, mengindikasikan adanya kesadaran politik dan antusiasme keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik bangsa.
    • Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia Outcome Sumber Daya Manusia 90,00 0,1 80,00 0,05 70,00 0 60,00 50,00 -0,05 Provinsi Nasional 40,00 -0,1 Tren Provinsi Tren Nasional 30,00 -0,15 20,00 -0,2 10,00 0,00 -0,25 2004 2005 2006 2007 2008 14 Indikator II
    • Analisis Relevansi Kualitas SDM yang dicapai Provinsi Maluku selama lima tahun pembangunan (2004 – 2008) memiliki trend perkembangan capaian pembangunan kualitas sumber daya manusia 2004 – 2008 cenderung lebih baik di Provinsi Maluku dibandingkan dengan capaian tingkat nasional.
    • Analisis Relevansi …………….. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan kualitas SDM di Provinsi Maluku telah relevan atau sejalan dengan sasaran pembangunan nasional, artinya kinerja pembangunan di bidang peningkatan kualitas SDM Provinsi Maluku mengalami perbaikan, pasca provinsi ini mengalami konflik komunal yang berat.
    • Analisis Efektivitas Kinerja pembangunan bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Maluku cenderung membaik (meningkat) dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pembangunan efektif atau telah sesuai dengan tujuan pembangunan yang diharapkan.
    • Tingkat Pembangunan Ekonomi 18 Indikator III
    • Analisis Relevansi Rata-rata indikator pembangunan Ekonomi Daerah Maluku yang sebanding dengan indikator pembangunan ekonomi nasional, menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Daerah Maluku cukup relevan dibandingkan dengan pembangunan ekonomi nasional. Walaupun dari sisi masyarakat, dampak dan manfaat pembangunan ekonomi daerah belum merata kepada seluruh masyarakat di Daerah Maluku.
    • Analisis Efektivitas • Trend perkembangan pembangunan ekonomi Provinsi Maluku masih bersifat fluktuatif. Kecenderungan ini, memberikan makna bahwa pencapaian indikator kinerja rata-rata dalam pembangunan ekonomi belum cukup efektif, artinya perkembangan ekonomi masih rapuh dan terpengaruh oleh berbagai faktor di luar ekonomi, seperti faktor keamanan dan faktor-faktor eksternal lainnya.
    • Analisis Efektivitas……………. • Adanya tingkat fluktuatif dari indikator pembangunan ekonomi. Artinya kinerja pembangunan ekonomi Daerah Maluku maupun pembangunan ekonomi secara nasional belum efektif. Suatu indikator yang baik dan memadai apabila terjadi kontinuitas pergerakan trend ke arah positif yang menunjukkan kinerja baik, atau menurun dalam pemahaman berkurangnya hal-hal negatif seperti tingkat kemiskinan atau tingkat pengangguran.
    • Tingkat Pembangunan Ekonomi Indikator Panjang Jalan Nasional dan Provinsi 60 0,0012 50 0,001 40 0,0008 30 0,0006 Provinsi Trend 20 0,0004 10 0,0002 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 22 Indikator III
    • Analisis Relevansi • Perkembangan panjang jalan nasional dan provinsi di Provinsi Maluku adalah statis. Dengan kata lain, penambahan jalan provinsi dan nasional tidak mengalami penambahan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah di Provinsi Maluku masih jauh dari sasaran dan tujuan pelaksanaan pembangunan atau dengan kata lain belum secara signifikan menjawab permasalahan yang dihadapi oleh daerah Provinsi Maluku dimana jalan yang menghubungkan daerah yang satu dengan yang lain masih sangat sulit dan malah masih banyak daerah yang masih terisolasi karena sulit dijangkau.
    • Analisis Efektivitas • Tidak ada perkembangan yang positif dari tahun ke tahun khususnya dari tahun 2004-2006. Dengan kondisi perkembangan seperti ini akan berdampak pada kontribusi yang tidak signifikan bagi proses pembangunan daerah di Provinsi Maluku, khususnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi keterisolasian masyarakat beberapa daerah dengan daerah yang lain.
    • Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Indikator Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 102,000 0,005 99,939 99,849 99,989 99,904 99,974 100,000 0 98,000 -0,005 96,000 95,185 95,235 95,285 95,220 Provinsi -0,01 Nasional 94,000 Trend Provinsi 93,120 Trend Nasional -0,015 92,000 -0,02 90,000 88,000 -0,025 2004 2005 2006 2007 2008 25 Indikator IV
    • Analisis Relevansi • Kinerja pembangunan belum relevan dengan kebijakan nasional. Perhatian Pemerintah Provinsi terhadap kualitas pengelolaan lingkungan masih cukup rendah. Dengan demikian belum relevan dengan kebijakan pembangunan di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
    • Analisis Efektivitas • Trend Provinsi Maluku terlihat datar atau secara konkrit tidak memperlihatkan perubahan atau pertumbuhan dalam kualitas pengelolaan, sebaliknya trend secara nasional menunjukkan kondisi yang sama malah menurun drastis pada tahun 2008. Berdasarkan gambaran ini dapat dinyatakan bahwa pembangunan di bidang ini belum efektif dibandingkan dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan secara nasional.
    • Tingkat Kesejahteraan Sosial Indikator Kesejahteraan Sosial 96 6 94,79 94,32 94 93,79 93,66 5 92,99 92,86 92 4 Provinsi 89,86 90 3 Nasional 89,02 Trend 88,81 Trend 88,06 88 2 86 1 84 0 2004 2005 2006 2007 2008 28 Indikator V
    • Analisis Relevansi • Indikator kesejahteraan sosial diperoleh dari rata-rata indikator persentase penduduk miskin, persentase pengangguran terbuka, persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar, persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia, persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial.
    • Analisis Relevansi…………….. • Indikator kesejahteraan sosial di Provinsi Maluku cukup relevan dibandingkan dengan indikator kesejahteraan sosial secara nasional. Grafik memperlihatkan trend yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dengan indikator rata-rata di atas 85 persen dapat disebutkan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial di Maluku sudah cukup memadai. Indikator tertinggi dicapai pada tahun 2006 walaupun kemudian menurun pada tahun berikutnya tetapi tidak signifikan.
    • Analisis Relevansi……………. Tingginya persentase tingkat kemiskinan penduduk merupakan salah satu faktor belum relevannya pembangunan daerah Maluku dengan kebijakan pembangunan secara nasional. Sesuai tujuan nasional sebagai perwujudan dari tujuan pencapaian millenium goal yakni menurunkan tingkat kemiskinan sebesar setengah dari sebelumnya pada tahun 2015, yakni mencapai lebih kecil dari 13 persen belum terwujud
    • Analisis Efektivitas • Trend perkembangan kesejahteraan sosial belum efektif, terlihat dari fluktuasi indikator kesejahteraan sosial dari tahun ke tahun, malahan pada tahun 2008 menunjukkan indikator yang menurun secara signifikan. Kinerja pembangunan di sektor ini belum efektif.
    • Analisis Efektivitas • Membandingkan indikator kesejahteraan sosial Provinsi Maluku dan indikator tingkat nasional, nampaknya hampir sejalan karena terjadi penurunan trend indikatornya dari tahun ke tahun. Pelayanan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat belum baik, memerlukan kebijakan baru dan perbaikan program dan mplementasinya.
    • •Indikator Spesifik dan Menonjol
    • Indikator 1 Persentase Jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan 120 0 -0,005 100 -0,01 80 -0,015 Provinsi 60 Nasional Trend -0,02 Trend 40 -0,025 20 -0,03 0 -0,035 2004 2005 2006 2007 2008
    • Indikator 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71 0,018 70,59 0,016 70,5 70,1 0,014 69,96 70 69,8 69,7 0,012 69,5 0,01 Provinsi 69,2 Nasional 69 69 0,008 Trend Trend 68,7 0,006 68,5 0,004 68 0,002 67,5 0 2004 2005 2006 2007 2008
    • Indikator 2 Angka Kematian Ibu (AKI) 400 0 369 369 369 369 350 -0,02 319 307 300 -0,04 262 255 250 -0,06 228 228 Provinsi 200 -0,08 Nasional Trend Trend 150 -0,1 100 -0,12 50 -0,14 0 -0,16 2004 2005 2006 2007 2008
    • Indikator 3
    • Indikator 3
    • Indikator 3 Panjang Jalan Nasional Berdasarkan Kondisi Buruk (%) 50 46,2 45 40 35 31,73 30,6 30 26,04 22,8 25 20 15 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008
    • Indikator 3 Panjang Jalan Provinsi Berdasarkan Kondisi Buruk (%) 50 46,87 45,93 43,72 45 40 35 30 25 20,99 17,56 20 15 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008
    • Indikator 4 Presentasi Luas Lahan Rehabilitasi Dalam Hutan Terhadap Lahan Kritis 1,2 9 1,03 8 1 0,93 7 0,83 0,8 6 5 Provinsi 0,6 Nasional 4 Trend Provinsi Trend Nasional 0,4 3 0,30 0,26 0,26 2 0,19 0,2 0,12 1 0,05 0,02 0 0 2004 2005 2006 2007 2008
    • Indikator 5 Persentase Penduduk Miskin 35 2 33,03 32,13 32,28 31,14 1,8 29,66 30 1,6 25 1,4 1,2 20 17,75 Provinsi 16,66 16,69 16,58 1 Nasional 15,42 Trend 15 0,8 Trend 10 0,6 0,4 5 0,2 0 0 2004 2005 2006 2007 2008
    • Kesimpulan • Tingkat pelayanan publik dan demokrasi terutama dalam penanganan korupsi, koordinasi, sistem data base, dan kesadaran politik masyarakat belum menunjukkan kinerja yang memadai di Provinsi Maluku
    • Kesimpulan…………. Tingkat kualitas sumber daya manusia masih memerlukan pembenahan kinerja terutama peningkatan kebijakan, revitalisasi program pengembangan, dan implementasi terkait peningkatan kesejahteraan penduduk.
    • Kesimpulan………… Tingkat pembangunan ekonomi Provinsi Maluku masih memperlihatkan kinerja pembangunan yang belum memadai terutama kondisi kondusif bagi aliran penanaman modal, pembangunan infrastruktur, penerbitan perangkat regulasi perizinan, dan revitalisasi perencanaan dan program pembangunan ekonomi Provinsi Maluku.
    • Kesimpulan………… Tingkat kualitas pengelolaan Sumberdaya Alam menunjukkan kinerja yang sangat rendah baik dari segi relevansi maupun efektifitas pembangunan di bidang ini, baik program maupun implementasi pembangunan.
    • Kesimpulan………… Tingkat kesejahteraan sosial menunjukkan kinerja rendah terutama masih terganggu angka kemiskinan penduduk, dan masih rendahnya tingkat pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat.
    • Quesioner (diisi tim EKPD Prov) Sangat Tinggi Sedang Rendah Sangat Item Tinggi rendah Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi √ Tingkat Kualitas SDM √ Tingkat Pembangunan Ekonomi √ Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup √ Tingkat Kesejahteraan Sosial √
    • Terima Kasih 50