HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR

on

  • 10,134 views

PELAKSANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA di Hotel Santika Premiere : 18-20 Nopember 2009

PELAKSANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA di Hotel Santika Premiere : 18-20 Nopember 2009

Statistics

Views

Total Views
10,134
Views on SlideShare
10,094
Embed Views
40

Actions

Likes
2
Downloads
296
Comments
0

3 Embeds 40

http://www.slideshare.net 38
http://webcache.googleusercontent.com 1
http://www.slashdocs.com 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR Presentation Transcript

  • SEMINAR NASIONAL Hotel Santika Premiere : 18-20 Nopember 2009
  • FOKUS KAJIAN 1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 2. TINGKAT KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 3. TINGKAT PEMBANGUNAN 4. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 5. TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
  • 1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI: Pelayanan Publik dan Demokrasi 2. TINGKAT KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA: Indeks Pembangunan Manusia (Pendidikan, Kesehatan, dan Keluarga Berencana) 3. TINGKAT PEMBANGUNAN: Ekonomi Makro dan Infrastruktur 4. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP: Kehutanan dan Kelautan 5. TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL: Persentase Penduduk Miskin; Tingkat Pengangguran Terbuka; Persentase Jumlah Anak (terlantar, jalanan, Balita terlantar) yang dilayani Depsos; Dan Persentase Jumlah ( penyandang cacat; tuna sosial; dan korban penyalahgunaan narkoba) yang dilayani Depsos
  • Sumber Data Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2009. Kemiskinan di Jawa Timur Maret 2009, Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2009. Kemiskinan, Badan Posat Statistik Jawa Timur, 2009. Keadaan Ketenagakerjaan Jawa Timur 2009, Badan Statistik Propinsi Jawa Timur, 2008, Profil Kemiskinan Jawa Timur Maret Tahun 2009, Biro Pusat Statistik, 2008, Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) modul Maret 2009, Bappenas RI, 2008, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Bappeda Propinsi Jawa Timur, 2008, Evaluasi Pembangunan Ekonomi Jawa Timur, Dinas Sosial Nasional. 2009. Data PKMS Nasional 2008 Dinas Sosial Jawa Timur. 2009. Data PKMS Jatim 2006 dam 2007. Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur,2009. Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2000 tentang Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. Pemerintah Propinsi Jawa Timur, 2008, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Timur, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur. RPJMD Propinsi Jawa Timur 2009-20014 2009-
  • • Jawa Timur merupakan satu-satunya Propinsi di Indonesia yang telah memiliki Perda Pelayanan Publik yang tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur ditetapkan pada 6 Desember 2005 (sebelum lahirnya UU No.25/2009 ttg Pelayanan Publik) • Pada 4 April 2006 telah dikeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur • Untuk melengkapi pelaksanaan Perda Pelayanan Publik, Gubernur Jawa Timur juga melantik Komisi Pelayanan Publik (KPP) pada 6 November 2006. Komisi ini berkedudukan non-struktural dan bersifat independen, berfungsi menerima pengaduan dan bertugas mengadakan verifikasi, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa pelayanan publik; serta memberikan saran atau masukan, baik diminta maupun tidak, kepada kepala daerah dan penyelenggara pelayanan publik dalam rangka memperbaiki kinerja pelayanannya melalui DPRD.
  • • Jawa Timur adalah salah satu propinsi yang pertama kali menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara eletronik (e-Procurement) walaupun pada awalnya dimulai dengan penerapan e-Lelang yang belum sepenuhnya menggunakan sistem elektronik • Jawa Timur juga telah berhasil menjalankan program e-education/ e-learning di beberapa sekolah yang pada pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak jepang. Program ini berjalan sejak 2006 dibeberapa sekolah di jawa Timur.
  • • Kelemahan dalam pelayanan publik dapat diketahui melalui pengaduan dan keluhan masyarakat, secara langsung maupun melalui media massa, antara lain menyangkut : o sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, o tidak transparan, o kurang informatif, o kurang akomodatif, dan o tidak konsisten, o sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu, dan biaya, serta masih adanya praktik percaloan dan pungutan tidak resmi.
  • TARGET PENCAPAIAN RPJMD INDIKATOR KINERJA 2004 2005 2006 2007 2008 2008 data belum cukup 1. Efektivitas Perda yang dihasilkan efektif baik tdk meningkat tersedia Penanganan pengaduan di DPRD 2. 62.820 51.700 60.000 100.000 meningkat Jawa Timur Rasio jumlah dan besar kerugian 3. 0.401 0.490 0.425 0.411 0.320 meningkat negara terhadap APBD (%) baik Penanganan terhadap Pengaduan 4. dengan - meningkat Pelayanan Publik catatan
  • • Pemerintah Jawa Timur telah banyak berupaya dalam meningkatkan pelayanan publik kepada Masyarakat dengan berbagai bentuk inovasi diantaranya penerapan e-government di berbagai sektor, diantaranya sektor pendidikan melalui kegiatan e- education (e-learning) serta dalam pengadaan barang dan jasa dengan e-lelang dan e-procurement. • Pemerintah Jawa Timur tidak ketinggalan telah melengkapi aspek legal formal dengan disahkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur no 11 tahun 2005 yang mengatur pelayanan publik serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur. • Namun sekeras apa pun upaya meningkatkan pelayanan publik, sudah barang tentu tidak membuat seluruh pelayanan publik di Jawa Timur serta merta menjadi baik sesuai harapan masyarakat. Sebab reformasi pelayanan publik menuju pelayanan prima memerlukan proses, tahapan waktu, kesinambungan, dan keterlibatan semua komponen yang saling terkait dan berinteraksi.
  • (Petugas Pelayanan SIM) dengan mengenakan peci dan busana muslim di Unit Pelayanan Sim, Polresta, Malang, Jawa Timur, Jum'at (5/9). Kepolisian setempat mengharuskan para petugas di pelayanan publik yakni SIM dan SAMSAT agar mengenakan busana muslim saat Bulan Ramadhan ini
  • Isu strategis perkembangan demokrasi di Jawa Timur, antara lain: 1. Keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis; a. Dalam Pembuatan Rencana Pembangunan, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan, pelibatan partisipasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan hak-hak politik yang diakses melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
  • b. Dalam pembuatan peraturan daerah, hak-hak politik masyarakat diakses melalui seminar, semiloka tentang urusan pemerintahan dan pembangunan yang akan ditetapkan peraturan daerahnya. Sedangkan kajian, telaah, perumusan dan penetapan, dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan DPRD. Proses uji publik dan sosialisasi dimulai dari pengembangan wacana, proses perumusan hingga sosialisasi implementasi melalui media masa dan forum-forum publik kemasyarakatan.
  • 2. Komunikasi Pembangunan antara Kepala Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Masyarakat Perdesaan. a. Slogan Ayo Mbangun Deso adalah bentuk ajakan dan pemberian peluang serta motivasi kepada masyarakat luas untuk berinisiatif membangun desa, membangkitkan semangat kegotongroyongan yang semakin hilang serta mensinergikan potensi lokal perdesaan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih terbatas, program andalan adalah Pogram Kemitraan yaitu sharing pendanaan pembangunan infrastruktur perdesaan antara APBD dengan dana masyarakat.
  • b. Sambang Desa, adalah wujud komunikasi manajemen antara Para Pemimpin dengan masyarakat. Disamping sentuhan psikologis hubungan saling peduli, saling mendengarkan, juga para Pemimpin akan mengetahui dengan pasti peta permasalahan dan potensi desa sesuai bidang masing-masing.
  • 3. Pemilihan Kepala Desa Langsung/Serempak a. Landasan filosofi; pemilihan Kepala Desa secara langsung dianggap model yang paling demokratis bahkan sudah merupakan budaya Pemerintahan Desa. b. Landasan Yuridis; bahwa segala bentuk peraturan perundangan baik payung besar secara nasional maupun Peraturan Daerah dan Peraturan Teknis, telah dipersiapkan dan disosialisasikan sehingga sudah memenuhi azas yuridis dan azas legitimet.
  • 4. Dukungan pemerintah terhadap pengembangan penguatan sarana demokrasi, seperti Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat pada umumnya, baik melalui forum koordinasi dan komunikasi serta bantuan dari APBD, termasuk pengembangan budaya saling menghormati, menjaga sopan santun politik, selalu duduk bersama dalam majelis, pada posisi kesetaraan dalam berpendapat dan sebagainya.
  • 5. Proses sosialisasi kepada masyarakat bahwa kegiatan demokrasi akan berjalan terus tanpa henti, tanpa menunggu kesiapan orang-orang per orang, seperti dalam pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2008 tentang pemilihan Gubernur Jawa Timur, Tahun 2009 Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden. Oleh karena itu pembelajaran pemahaman dan kerelaan untuk menjadikan Demokrasi Pancasila sebagai perilaku politik bermasyarakat sudah tidak bisa ditawar -tawar lagi. Keberhasilan penyelengaraan pemerintahan daerah dapat menjadi pondasi penting di dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yang tentu hasilnya kemudian dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan nasional ditentukan antara lain oleh agregasi keberhasilan pembangunan di daerah.
  • • Bahwa kondisi umum demokrasi di Jawa Timur masih terjaga, aman dan terkendali
  • • Antara Periode 2003-2007 IPM Jawa Timur berada pada peringkat 22 dalam pembangunan manusia di Indonesia dari 26 propinsi-propinsi lain. • Data Susenas yang dipublikasikan oleh BPS (2007) menyuguhkan adanya peningkatan kondisi kesehatan masyarakat Jawa Timur. Namun demikian peranan tenaga medis sangat dinantikan dan dibutuhkan oleh masyarakat. • Data Tahun 2008, angka buta aksara di Jatim terbanyak di Malang mencapai 12 ribu jiwa. Di Ponorogo pada 2009 angka buta huruf mencapai 14.360 jiwa terdiri dari usia 45- 60 tahun.
  • Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam IPM di Jawa Timur, bahwa: 1) Visi pendidikan yang menetapkan persoalan daya saing bangsa harus menjadi fokus utama. 2) Pemerintah dan perguruan tinggi perlu segera menyeleksi semua program studi yang sudah termasuk kategori titik jenuh pasar 3) Pembelajaran hendaknya berorientasi pada kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual yang tak terpisahkan dari pengembangan kurikulum berbasis soft skills dan kurikulum berbasis kompetensi.
  • 4) Pengembangan kemampuan daya saing dengan cara meningkatkan motivasi pembangunan dan peningkatan kesadaran dan asupan gizi 5) Masalah buta aksara yang ada di masyarakat Jatim perlu segera dituntaskan
  • 7 6 5 4 Nas ional 3 Jaw a Timur 2 1 0 2004 2005 2006 2007 2008 Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2004 mulai menembus angka 5%, menjadi 5,83%. Pada 2008, pertumbuhan ekonomi kembali melambat menjadi 5,90%, atau melemah 0,21% dibanding 2007.
  • • Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur atas harga berlaku (ADHB) pada periode 2003-2008 menunjukkan kecenderungan terus meningkat sejalan kian membaiknya kondisi perekonomian. Pada 2004 sebesar Rp 341.065 miliar; 2005 (Rp 403.392 miliar); 2006 (Rp 470.627 miliar); 2007 (Rp 534.919 miliar); dan pada 2008 (Rp 618.085 miliar).
  • • Pembangunan koperasi dan UMKM telah menunjukkan kinerja yang cukup signifikan, hal ini ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan aset koperasi rata-rata mencapai 3,5% pertahun, yaitu tahun 2007 telah mencapai Rp. 9,6 trilyun dengan jumlah koperasi sebanyak 17.918 unit. • Selanjutnya nilai tambah UKM Jawa Timur ADHB juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu pada tahun 2007 mencapai Rp. 284,38 trilliun atau naik dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 250,66 trilliun. • Dengan demikian, peranan nilai tambah UKM terhadap PDRB Jawa Timur pada 2007 sebesar 53,49 %2006 naik dibandingkan tahun lalu sebesar 53,26 %, hal ini mengindikasikan bahwa efektifitas kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM cukup mendapat respon.
  • 55,5 55 Di tahun 2004 persentase 54,5 sektor UMKM terhadap 54 53,5 PDRB adalah sebesar 53 Nasional 55,40%, menurun sebesar 52,5 52 Jaw a 1,5% di tahun berikutnya Timur 51,5 atau tahun 2005 yaitu 51 50,5 sebesar 53,90%. 50 2004 2005 2006 2007 2008 Kembali di tahun 2006 terjadi sedikit penurunan atau sebesar 0,41% Di tahun 2008 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 0,90%. Pada tahun 2008 persentase UMKM terhadap PDRB adalah sebesar 52,70%.
  • 25 20 15 Nasional 10 Jaw a Timur 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 Di tahun 2008 pendapatan perkapita masyarakat Jawa Timur adalah sebesar Rp 16.756,72 meningkat relatif lebih besar dari selisih tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 2.258,72.
  • Bulan Oktober 2009 Jawa Timur mengalami inflasi 0,13 persen atau telah terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,98 pada bulan September 2009 menjadi 116,13 pada bulan Oktober 2009. Kondisi ini terlihat lebih rendah dibandingkan bulan yang sama tahun 2007 yang mengalami inflasi 0,89 persen dan tahun 2008 yang mengalami inflasi 0,44 persen.
  • • UMKM sebagai sektor dominan dalam perekonomian haruslah didukung dengan kebijakan pemerintah yang berpihak pada keberlangsungannya. • Pemerintah Jawa Timur tidak hanya mendukung sektor industri besar dengan menyediakan instrumen finansial maupun peraturan pendukung saja akan tetapi juga harus membenahi sektor perpajakannya. • Pemerintah harus membenahi bidang keuangan negara dengan meningkatkan penerimaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang selama ini masih terkendala oleh lemahnya sistem pengolahan data dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait
  • • Sejalan dengan tujuan negara yang tertuang dalam RPJMN, propinsi Jawa Timur pun harus menjalankan pogram-program kerjanya yang bertujuan untuk mewujudkan misi dan visinya. • Untuk mendukung perekonomian negara yang didasarkan pada penguatan sektor ekonomi agribisnis, maka pemerintah propinsi Jawa Timur harus mendukung sektor industri baik besar maupun kecil, hulu maupun hilir yang mendukung misi dan tujuan pemerintah daerah. • Di bidang pengendalian inflasi, pemerintah harus menjaga kestabilan harga barang-barang pokok dan harga produk- produk pertanian, serta melindungi produk-produk dalam negeri agar tidak kalah bersaing menghadapi serbuan barang impor yang kadang harganya relatif lebih murah dan kualitasnya lebih bagus.
  • • Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, pembangunan tahap pertama diarahkan untuk menata dan membangun Jawa Timur dengan bertumpu pada pembangunan agribisnis yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  • 1. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Indikator III-2008 IV-2008 I-2009 II-2009 Pertumbuhan 6,57 5,35 4,48 4,73 Ekonomi ( %) Laju Inflasi 11,39 9,47 7,52 3,68 Tahunan ( %) Sumber: Bank Indonesia,2009
  • 2. Kenaikan nilai PMDN dan PMA di Jawa Timur 2008 – Mei 2009 3. Penurunan nilai ekspor non migas di tahun 2008 Jawa Timur akibat: o Kenaikan harga minyak dunia yang mencapai nilai tertinggi pada Oktober 2008 o Bencana lumpur Lapindo yang mematikan industri di sekitarnya
  • 2004 2005 2006 2007 2008 2009* Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) Proyek 16 23 32 17 27 14 Nilai (ribu US$) 4.055.266 5.516.581 16.744.902 1.628.000 1.924.000 1.400.000 Penanaman Modal Asing (PMA) Proyek 68 78 82 85 93 40 Nilai (ribu US$) 337.770 554.334 1.465.236 855.227 2.585.906 1.001.364
  • Tahun Nasional Jawa Timur % (miliar USD) (Miliar USD) 2005 66,36 7,11 10,72% 2006 79,58 9,02 11,33% 2007 91,09 11,77 12,92% 2008 107.8 10,51 9,75% • Sumber: Disperindag Propinsi Jawa Timur
  • • Provinsi Jawa Timur mengembangkan sektor unggulan berbasis klaster bisnis • Mewujudkan sinergitas dengan kebijakan ekonomi dan investasi nasional maupun daerah serta berorientasi pada potensi sumberdaya daerah dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah ; • Mewujudkan iklim investasi yang didukung oleh terselenggaranya proses perijinan secara cepat dan efisien, serta persiapan sarana infrastruktur dan sumberdaya manusia di lokalitas investasi ; dan • Penyebaran investasi ke wilayah selatan Jawa Timur, Madura, dan wilayah Barat Jawa Timur
  • • Panjang jalan wilayah Jawa Timur 2004 2005 2006 2007 2008 Panjang jalan nasional berdasarkan 1899,21 1.899,21 1.899,21 1.899,21 1.899,21 kondisi dalam km: Baik 534.76 Sedang 1.031,43 Buruk 66,07 Panjang jalan provinsi dan kabupaten 1.439,11 1.439,11 1.439,11 2.000,98 2.000,98 berdasarkan kondisi dalam km: Baik 91.58 Sedang 1.510.63 • Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Buruk 107.09
  • • Diresmikannya jembatan Surabaya – Madura pada tanggal 10 Juni 2009 oleh Presiden
  • Pembangunan perkeretaapian terutama di daerah Porong
  • Pembangunan Transportasi Udara dan Kelistrikan Pembangunan transportasi udara: Peningkatan kapasitas bandara Juanda dan perbaikan bandara Abdulrahman Saleh di Malang Pembangunan kelistrikan: Pemberlakuan penghematan daya listrik dengan cara pemadaman bergilir
  • • Jawa Timur dalam rangka pembangunan infra struktur memerlukan percepatan pembangunan yang hancur dan rusak akibat lumpur Lapindo; o Pembangunan jalan tol Surabaya-Porong; o Pengembangan infrastruktur pendukung; o Perkembangan infratruktur terutama jalan antar daerah; o Penyelesaian proyek jaringan tol; o Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi; o Pemberian stimulus dalam penyerapan rumah sederhana sehat; o Peningkatan pengembangan keberadaan energy alternative; dan o Penyelesaian pembangunan pelabuhan
  • Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa luas kawasan konservasi Nasional pada tahun 2004- 2006 hampir relative sama dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2007 dan 2008. Sedangkan di Propinsi Jawa Timur sendiri antara tahun 2004-2005 terdapat peningkatan yang sebesar 0,98% (3.790,9 Ha) dari yang semula 229.336,2 Ha menjadi 233.127,1 Ha
  • • Hutan kritis yang ada di wilayah Kabupaten Malang, Jatim, kini mencapai sekitar 15 ribu hektare atau 8,5 persen dari total seluas 127.089 hektare. Sebelumnya, hutan yang berkategori kritis di daerah itu mencapai 35 ribu hektare dan sudah berkurang cukup signifikan, sehingga tinggal sekitar 15 ribu hektare.
  • • Hutan di Jatim terbagi menjadi dua kawasan, yakni di dalam kawasan hutan, luasnya sekitar 40 ribu hektar yang juga merupakan lahan konservasi, serta diluar kawasan hutan yang luasnya sekitar 150 hektare yang merupakan milik rakyat. Karena milik rakyat, sulit bagi dinas kehutananmemaksakan untuk melakukan penanaman • hutan provinsi yang luasnya sekitar 27.000 hektare, hampir separuhnya memang sempat mengalami kerusakan, atau sekitar 14.000 hektare. Namun, setelah dilakukan penanaman kembali, akhirnya kini menyisakan sekitar 7.000 hektare saja. (2009)
  • • Untuk rehabilitasi hutan seluas 7.000 hektare, bukan hal yang mudah. Pasalnya, sebagian berada di areal pegunungan dan bebatuan. Areal ini tidak bisa ditanami karena lahannya bebatuan dan ada diatas pegunungan. Selain itu, juga perlu membangun kesadaran masyarakat untuk bersama- sama melestarikan alam dan menjaga lingkungan.
  • • Bedasar pada pencapaian RPJM Daerah Jawa Timur, telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur. Akan tetapi tidaklah mudah mencapai semua sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. • Adanya relevansi dalam capaian program kehutanan propinsi Jawa Timur dengan program nasional melalui diantaranya adalah: – Gerakan menanam pohon dan penyediaan bibit pohon (menargetkan penanaman 38 juta pohon tahun 2009), – Meningkatkan partisipasi dan transparasi masyarakat dalam pengambilan keputusan agar tercipta public accountability (pertanggungjawaban kepada masyarakat) dalam pengelolaan sumber daya hutan, – Meningkatkan produktivitas hasil hutan non kayu, – Membangun system kontrol oleh masyarakat terhadap sumber daya hutan nasional. – Meningkatkan produktivitas kawasan hutan yang tinggi untuk mendukung ketersediaan bahan baku dan lapangan kerja.
  • KELAUTAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
  • 1. Rusaknya habitat ekosistem pesisir dan laut. 2. Belum optimalnya pendayagunaan potensi kelautan. 3. Belum optimalnya upaya penegakan hukum. 4. Belum optimalnya pengelolaan wilayah ke pulauan. 5. Kesenjangan pemanfaatan sumber daya ke lautan.
  • • 62 industri telah memiliki ijin pengelolaan limbah • Telah ada kebijakan yang mengatur masalah pesisir dan laut • 50% hutan mangrove rusak • Terjadi kerusakan terumbu karang dan biota laut 60% • Terjadi pencemaran laut karena pembuangan limbah industri maupun dari kapal pengangkut minyak • Kesadaran masyarakat akan pentingnya ekosistem pesisir dan pantai masih rendah • Partisipasi masyarakat masih rendah.
  • Perkembangan Tindak Pidana Perikanan Menurut Propinsi, 60 53 50 2007 2008 Banyaknya Tindk Pidana 40 30 30 24 24 23 20 20 17 17 14 13 12 11 10 10 8 8 8 7 6 5 4 4 4 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Provinsi
  • • Secara nasional, jumlah tindak pidana perikanan selama tahun 2008 cenderung mengalami penurunan. • Di Provinsi Jawa Timur, jumlah tindak pidana perikanan juga mengalami penurunan. Dari 6 kasus berkurang menjadi 4 kasus. • Secara keseluruhan, jumlah tindak pidana perikanan yang diproses telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. • Menurut jenisnya, tindak pidana perikanan yang masih banyak diproses selama 4 (empat) tahun adalah tanpa ijin, mempunyai masalah dengan alat tangkap, serta tanpa ijin dan bermasalah dengan alat tangkap.
  • Perkembangan Proses Penyelesaian Tindak Perkara Menurut Provinsi 50 • Jumlah tindak pidana 46 45 yang telah 40 ditindaklanjuti lebih Banyaknya Tindak Pidana 35 35 banyak daripada 30 30 jumlah kasus yang 25 Kasus yg tdk tidak diproses. 20 diproses 16 Kasus yg 15 12 diproses 11 10 8 8 10 7 4 4 5 • Di Provinsi Jawa Timur, 5 0 01 0 2 0 0 12 1 0 10 01 0 1 1 0 dari 4 (empat) kasus 0 yang ada, kesemuanya Malut Riau Sulteng Sultra Maluku Papua Jatim Kalbar Kaltim Sumut Sulut Kalsel Sulsel Kep. Riau DKI. Jakarta Sumbar telah diproses/menempuh Provinsi jalur hukum.
  • • Di Jawa Timur, kelautan dan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan kesatuan ruang dengan semua sumber daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhuluk hidup lain. • Sumber daya alam, termasuk di sektor kelautan dan perikanan, perlu mendapat atensi yang layak dalam rangka konservasi lingkungan hidup. • Bahkan sumber daya alam sangat berperan untuk kesejahteraan rakyat dan menjadi tulang punggung perekonomian sehingga masih tetap sebagai andalan dalam pembangunan.
  • • Perbaikan pengelolaan sumber daya kelautan dan pelestarian fungsi lingkungan hidupnya merupakan suatu investasi masa depan bagi pembangunan, baik sebagai modal pertumbuhan ekonomi maupun sebagai penopang sistem kehidupan. • Berbagai upaya telah ditempuh dan perlu untuk terus dilakukan dalam pembangunan daerah, baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang. • Sebagian sasaran RPJMD telah dilakukan dan tercapai dengan cukup baik. Namun demikian, hal ini masih membutuhkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain: penegakan hukum secara konsisten, dukungan lintas sektoral untuk memanfaatkan sumber daya kelautan, sistem informasi yang kondusif, dan kerjasama yang baik antar stakeholders.
  • Peningkatan Salah satu prioritas Perlindungan dan Jawa Timur Kesejahteraan Sosial Angka Kemiskinan di Jatim : Penyandang Masalah Maret 2009 sebesar 6,02 juta (16,68 %) Kesejahteraan Sosial Maret 2008 sebesar 6,651 juta (18,51 %) (PMKS) Indikator Keberhasilan Jika PMKS menurun DEPSOS setiap Tahunnya ( 22 jenis PMKS )
  • Sumber : BPS Jatim Daerah/Tahun Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln) Jumlah Persentase % Perubahan penduduk penduduk Penduduk miskin (ribu) miskin Miskin Makanan Bukan Makanan Total Perkotaan Maret 2007 118.733 47.813 166.546 2.712,46 14,71 Maret 2008 131.487 51.921 183.408 2.438,76 13,15 -0,56 Maret 2009 202.624 2.148,51 12,17 -0,98 Perdesaan Maret 2007 108.153 32.168 140.322 4.823,03 25,02 Maret 2008 118.971 36.461 155.432 4.581,19 23,64 -1,38 Maret 2009 174.628 3.874,07 21 -2,64 Kota+Desa Maret 2007 113.327 39.819 153.145 7.535,49 19,98 Maret 2008 125.091 44.020 169.112 7.019,95 18,51 -1,47 71 Maret 2009 188.317 6.022,59 16,68 -1,83
  • NO JENIS PMKS SINGKATAN JUMLAH 1 Anak Balita Terlantar ABT 23.067 2 Anak Terlantar AT 286.600 3 Anak Nakal AN 10.699 4 Anak Jalanan AJ 9.848 5 Wanita Rawan Sosial Ekonomi WRSE 191.669 6 Korban Tindak Kekerasan KTK 5.909 7 Lanjut Usia Terlantar LUT 137.353 Sumber : Pusdatin - Depsos RI 2008 8 Penyandang Cacat PACA 377.929 9 Tuna Susila TS 6.097 10 Pengemis PNG 3.731 11 Gelandangan GLD 3.512 12 Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan BWBLK 10.893 Depsos RI 2008 13 Korban Penyalahgunaan NAPZA NAPZA 4.702 14 Keluarga Fakir Miskin KFM 341.095 15 Keluarga Tinggal di Rumah Tak Layak Huni RTLH 400.274 16 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis KBSP 12.443 17 Komunitas Adat Terpencil KAT 3.604 18 Korban Bencana Alam KBA 22.202 19 Korban Bencan Sosial KBS 5.531 20 Pekerja Migran Terlantar PMT 11.172 21 Orang dengan HIV/AIDS ODHA 2.060 72
  • Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Jawa Timur Menurut Daerah, Maret 2007- Maret 2009 Tahun Kota Desa Kota + Desa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Maret 2007 2,76 5,01 3,91 Maret 2008 2,34 4,38 3,38 Maret 2009 2,18 3,54 2,88 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Maret 2007 0,79 1,49 1,15 Maret 2008 0,61 1,23 0,93 Maret 2009 0,6 0,91 0,76 Sumber : BPS Jatim 73
  • Jumlah Persentase Garis Penduduk Kode Kabupaten / Kota Penduduk P1 P2 Kemiskinan Tabel 4. Data Kemiskinan Kabupaten / Tabel 4. Data Kemiskinan Kabupaten / Tabel 4. Data Kemiskinan Kabupaten / Miskin Miskin (Rp/Kap/Bulan) (000) Kota di Jawa Timur tahun 2009 Kota di Jawa Timur tahun 2009 Kota di Jawa Timur tahun 2009 1 Kab. Pacitan 125.6 23.31 3.69 0.89 144.900 2 Kab. Ponorogo 157.9 18.23 2.24 0.45 135.551 3 Kab. Trenggalek 149.1 22.79 3.23 0.84 130.671 4 Kab. Tulungagung 170.5 17.83 2.40 0.53 174.692 5 Kab. Blitar 171.2 16.47 2.49 0.62 159.736 6 Kab. Kediri 267.4 18.98 2.94 0.72 141.496 7 Kab. Malang 365.3 15.66 2.69 0.66 143.218 8 Kab. Lumajang 199.0 20.09 2.68 0.53 125.749 9 Kab. Jember 417.0 18.57 2.60 0.55 132.240 10 Kab. Banyuwangi 227.3 15.33 2.13 0.51 159.467 11 Kab. Bondowoso 165.7 24.23 3.97 1.06 149.323 12 Kab. Situbondo 93.9 15.60 2.20 0.44 143.857 13 Kab. Probolinggo 277.1 27.42 4.11 0.98 154.458 14 Kab. Pasuruan 278.7 19.88 2.96 0.68 155491 15 Kab. Sidoarjo 223.3 13.05 2.15 0.52 200.367 Sumber : BPS Jatim
  • Jumlah Persentase Penduduk Garis Kemiskinan Tabel 4. Data Kemiskinan Kabupaten / Kota Tabel 4. Data Kemiskinan Kabupaten / Kota Tabel 4. Data Kemiskinan Kabupaten / Kota Kode Kabupaten / Kota Penduduk P1 P2 Miskin (Rp./Kap/Bulan) Miskin (000) 16 Kab. Mojokerto 143.8 14.86 1.92 0.39 181.803 di Jawa Timur tahun 2009 di Jawa Timur tahun 2009 di Jawa Timur tahun 2009 17 Kab. Jombang 261.6 21.21 3.47 0.82 173.564 18 Kab. Nganjuk 230.5 23.79 3.92 0.98 175.927 19 Kab. Madiun 130.6 20.98 2.61 0.58 161.792 20 Kab. magetan 102.2 16.87 2.41 0.51 140.574 21 Kab. Ngawi 188.7 23.33 3.68 0.88 144.611 22 Kab. Bojonegoro 321.5 26.37 4.06 0.90 145.238 23 Kab. Tuban 297.8 28.51 4.93 1.30 148.665 24 Kab. Lamongan 297.6 25.79 4.17 1.02 176.738 25 Kab. Gresik 273.6 23.98 3.43 0.81 218.085 26 Kab. Bangkalan 288.3 31.56 6.54 1.95 165.483 27 Kab. Sampang 338.9 39.42 6.15 1.36 154.536 28 Kab. Pamekasan 257.4 32.43 5.67 1.43 144.286 29 Kab. Sumenep 325.5 32.98 5.72 1.46 159.014 71 Kab. Kediri 35.3 13.67 2.24 0.55 192.843 72 Kab. Blitar 15.2 12.02 1.86 0.45 181.173 73 Kab. Malang 56.6 7.19 1.07 0.25 201.031 74 Kab. Probolinggo 34.9 16.19 2.69 0.67 208.272 75 Kab. Pasuruan 21.3 12.61 1.71 0.40 Sumber : BPS Jatim 175.427
  • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2009 sebesar 5,87 persen Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur + 199,52 ribu orang Februari 2008 Februari 2009 sebesar 20.117,25 mencapai 20.316,77 ribu orang ribu orang Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Timur + 261,86 ribu orang Februari 2009 Februari 2008 mencapai 19.123,22 sebesar 18.861,36 ribu orang ribu orang. 76
  • • Kelompok PMKS yang ditangani Jawa Timur relatif bermacam-macam, meliputi 22 kategori. • Akan tetapi Walikota dan Bupati se-Jawa Timur bersama dengan Gubernur Jawa Timur, akhirnya hanya memilih empat kategori PMKS prioritas, yakni anak jalanan, WTS, pengemis dan gelandangan. • Pembatasan prioritas penanganan PMKS -pun ternyata juga tidak menjamin terselesainya masalah tersebut.
  • • Situasi problematik yang dihadapi PMKS di Jawa Timur, bukanlah semata-mata terdakwa yang hanya patut disalah-salahkan dan dirazia keberadaannya. • Tetapi, mereka sesungguhnya juga merupakan korban yang patut ditolong, didukung dan difasilitasi agar dapat menolong dirinya sendiri untuk lebih berdaya tanpa harus terjerumus dalam program-program yang sifatnya karitatif semata
  • • Untuk meningkatkan kualitas hidup para PMKS, maka perlu untuk meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, dan korban kekerasan, serta meningkatkan kualitas pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak telantar, termasuk di dalamnya adalah anak jalanan, anak nakal, dan anak cacat.
  • • Dalam rangka meningkatkan jangkauan pemberdayaan sosial dan arah pemberdayaan sosial yang ditetapkan, kondisi sasaran program perlu diperhatikan. • Selain itu, diperlukan usaha untuk lebih memantapkan dan meningkatkan kinerja program dan percepatan pemberdayaan sosial, antara lain dengan menyesuaikan program-program pemberdayaan sosial ke dalam payung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
  • • Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih efektif dan tepat sasaran, perlu ditingkatkan kualitas penyuluhan khususnya di daerah perbatasan, gugus pulau, rawan konflik dan kumuh yang dilaksanakan melalui media, masa baik cetak maupun elektronik. • Selain itu, perlu pula ditingkatkan kualitas sistem pendataan dan pelaporan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
  • Sangat Tinggi Sedang Rendah Sangat Item Tinggi rendah Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi x Tingkat Kualitas SDM x Tingkat Pembangunan Ekonomi x Tingkat Pengelolaan SDA dan x Lingkungan Hidup Tingkat Kesejahteraan Sosial x