Permasalahan dan Tantangan Utama
 Pembangunan Daerah Jawa Barat
Permasalahan
• Ketergantungan ekspor dan manufaktur Jawa B...
Permasalahan dan Tantangan Utama



Tantangan :
 • Peningkatan investasi
 • Stabilitas keamanan dan kepastian hUuum
 • Aks...
TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI




         TINGKAT KESADARAN HUKUM
   80

   70

   60

   50

   40

   30
     ...
TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI


7000
                   TINGKAT KRIMINALITAS TAHUN 2008

6000



5000



4000

  ...
12000



 10000



  8000



  6000



  4000



  2000



         0

               2004         2005         2006      ...
1800
   1600
   1400                                                                                    Ketertiban Umum
  ...
Tingkat pelayanan Publik dan demokrasi

Kesadaran Hukum
   • Peningkatan disiplin mengalami kenaikan 50 % dari tahun
     ...
Indeks Kriminalitas
Rata-rata meningkat disebabkan:
   • Krisis global
   • Pencurian roda 2 meningkat, meningkatnya jumla...
TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL



                         Program WAJAR Pendidikan Dasar
 %
80


70


60


50


40         ...
• Program Wajib Belajar Pendidikan dasar
• Prosentase APK               88,90
• Prosentase APM               79,00
• Prose...
Pelayanan Sosial
    1200



    1000



     800

O
r
a    600                                                           ...
Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
                                                         Pelayanan Publik
         ...
Lanjutan
                                                      Demokrasi
                                                 ...
Analisis Relevansi dan Efektivitas
             Indikator I
• Tingkat Pelayanan Publik
  – Seluruh tolok ukur pada indikat...
Lanjutan
– Pada tolok ukur tingkat pendidikan aparat, menunjukkan
  terjadinya penurunan persentase sebesar 1,13%. Meskipu...
Lanjutan
• Demokrasi
  – Seluruh tolok ukur pada indikator demokrasi menunjukkan
    tingkat capaian yang beragam, ada sub...
Lanjutan
– Pada tolok ukur tingkat partisipasi politik dalam
  pemilihan kepala daerah provinsi, Jawa Barat baru
  satu ka...
Lanjutan
– Pada tolok ukur tingkat partisipasi politik dalam pemilihan kepala
  daerah kabupaten/kota, juga menunjukkan ca...
Lanjutan
– Pada tolok ukur tingkat partisipasi politik dalam pemilihan
  umum legislatif dan pemilihan presiden, menunjuka...
Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia


    Pendidikan
    •Angka Partisipasi Murni
    •Rata-rata nilai akhir
    •Angka P...
Angka Partisipasi Sekolah dengan indikator
       Angka Partisipasi Kasar SD




 Berdasarkan grafik di atas tampak bahwa ...
Kecenderungan Angka Melek Huruf di Propinsi Jawa
         Barat Tahun 1990, 2000 – 2007




   96

   96                  ...
Presentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berusia 10 Tahun
                            ke atas
 Dirinci Menurut Tingkat ...
TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL



                         Program WAJAR Pendidikan Dasar
 %
80


70


60


50


40         ...
Kesehatan
•   Umur Harapan Hidup (UHH)
•   Angka Kematian Bayi (AKB)
•   Angka Kematian Ibu (AKI)
•   Prevalensi Gizi buru...
UMUR HARAPAN HIDUP
  (UHH) Jawa Barat




Sensus 1990 Susenas 1995 Tahun 2000 – 2007 berdasarkan proyeksi BPS
Angka Kematian Bayi (AKB)


• Tahun 2000  45,69 per 1000 kelahiran hidup
• Tahun 2005 menjadi 43,40 per 1000 kelahiran hi...
Angka Kematian Ibu (AKI)


• Data terakhir tahun 2003  321.15
   kematian saat melahirkan (60.87%), waktu nifas
  (30.43...
Status Gizi Balita Tahun 1999-
        2001 dan 2004-2007
Tahun                                 Status Gizi Balita ( % )
 ...
Tenaga Kesehatan
• Tenaga medis (dokter umum, dokter gigi)
• Tenaga keperawatan (perawat, bidan)
• Tenaga kefarmasian (apo...
Dokter Umum
• 2007  rasio  1:2.592.733
• Target Indonesia Sehat 2010 rasio
  dokter per 100.000 penduduk adalah 40
• Ra...
Dokter Gigi
• 2006  rasio  1:6.247.550
• 2007  seorang dokter gigi untuk 2-3
  puskesmas dan penyebarannya belum
  mera...
Tenaga Keperawatan
• Rasio  1:1.072.763
• 2007  setiap puskesmas mempunyai 6-7
  bidan dan penyebarannya belum merata
• ...
Keluarga Berencana
• Indikator keberhasilan program Keluarga Berencana 
  pencapaian cakupan KB Aktif, peserta KB Baru te...
Keluarga Berencana
• "Berdasarkan data Suseda Jabar, tahun 2003
  TFR Jabar sebesar 2,54, tahun 2004 sebesar
  2,53 tahun ...
Laju Pertumbuhan Penduduk
Di Provinsi Jawa Barat Selama Kurun Waktu 2002-2007
• Jumlah penduduk meningkat sekitar 17, 35 % dari
  penduduk Indonesia
• Puncaknya diperkirakan pada tahun 2030 ahli
  de...
Data Pembangunan Ekonomi
    Jawa Barat 2004-2008
                                         2004       2005      2006      ...
Outcome dan Trend Propinsi (dalam %)

                      2004 2005 2006 2007 2008
Tahun
Outcome Pembangunan
Ekonomi    ...
Tingkat Pembangunan Ekonomi Propinsi
          Jawa Barat (dalam %)
        100,000



         80,000



         60,000
...
Analisis Relevansi dan Efektifitas
Pertumbuhan ekonomi jawa Barat terus mengalami peningkatan hingga tahun 2007 dan
    me...
Tingkat Pengelolaan SDA dan
                    Lingkungan Hidup




       Belum dilakukan karena ketersediaan data




 ...
Tingkat Kesejahteraan Sosial


        •Tingkat Kemiskinan
        •Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)




               ...
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Lokasi, Maret 2007 – Maret 2008




                      ...
Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Barat

• Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 2004 di Jawa
  Barat adalah 12,25%
• Tingkat...
Pelayanan Sosial
    1200



    1000



     800

O
r
a    600                                                           ...
Kesimpulan
Capaian dari hasil kinerja pembangunan Jawa Barat
secara umum memperlihatkan relevansi terhadap
sasaran/pembang...
Terima Kasih




               49
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARAT
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARAT

7,652

Published on

PELAKSANA UNIVERSITAS PADJADJARAN di Hotel Santika Premiere, 18-20 November 2009

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
7,652
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
165
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARAT

  1. 1. Permasalahan dan Tantangan Utama Pembangunan Daerah Jawa Barat Permasalahan • Ketergantungan ekspor dan manufaktur Jawa Barat terhadap perekonomian dunia • Masih rendahnya tingkat pencapaian pendidikan • Korupsi dan penyalahgunaan wewenang • Kurangnya koordinasi dan sinergitas vertikal maupun horizontal di tingkat pengambil kebijakan pembangunan • Kesenjangan antara kebijakan yang berpihak pada keadilan jender pada semua aspek pembangunan: KDRT, traficking, kurangnya kaum pria ikut dalam KB, dll 2
  2. 2. Permasalahan dan Tantangan Utama Tantangan : • Peningkatan investasi • Stabilitas keamanan dan kepastian hUuum • Akses pasar, pengauatan persaingan dalam negeri • Meningkatkan kunjungan wisata (20 mendatang) • Diperlukan peminpin yang berpengalaman • Aparatur • Penyelenggaraan managemen yang efektif dan efisien • Birokrasi belum banyak mengalami perubahan
  3. 3. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI TINGKAT KESADARAN HUKUM 80 70 60 50 40 30 Series1 20 10 0
  4. 4. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 7000 TINGKAT KRIMINALITAS TAHUN 2008 6000 5000 4000 Terpidana 3000 Penyelesaian 2000 1000 0 Curas Curat Curi R2/4 Aniyaya Penipuan Penggelapan
  5. 5. 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007 Jumlah Pelanggaran Perda di Jawa Barat Tahun 2004 – 2007 Kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perda meningkat sejalan dengan cukup efektifnya sosialisasi peraturan daerah, sejak proses legislasi, sosialisasi hingga penerapannya.
  6. 6. 1800 1600 1400 Ketertiban Umum 1200 Unjuk rasa 1000 800 Kenakalan Remaja 600 400 Pemogokan 200 0 Narkotika JTP JPTP JTP JPTP JTP JPTP JTP JPTP JUMLAH 2004 2005 2006 2007 Gambar 2.2 Data Gangguan Trantibum Di Jawa Barat Tahun 2004 - 2007 sepanjang tahun 2003-2008, muncul dari penyalahgunaan penggunaan narkoba
  7. 7. Tingkat pelayanan Publik dan demokrasi Kesadaran Hukum • Peningkatan disiplin mengalami kenaikan 50 % dari tahun sebelumnya : pengawasan dan sosialisasi • Akuntabilitas anggran mengalami perbaikan 75 % : pengawasan dan kontrol sistem • Kenyamanan dan pelayanan mengalami kenaikan 60 %: kesadaran akan tugas dan fungsi • Pemenuhan kebutuhan sarana& prasarana menaik 70 %: proses administrasi dan birokrasi • Kenyamanan&pelayanan kepada masyarakat 60 % perubahan birokrasi, kedisiplinan aparatur • Pengurangan korupsi membaik 50 % : pengawasan, kesadaran, kejelasan hokum •
  8. 8. Indeks Kriminalitas Rata-rata meningkat disebabkan: • Krisis global • Pencurian roda 2 meningkat, meningkatnya jumlah roda 2 • Kesadaran hukum yang masih rendah
  9. 9. TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL Program WAJAR Pendidikan Dasar % 80 70 60 50 40 Series1 30 20 10 0 Prosentase APK Prosentase APM Prosentase angka Prosentase sarana Prosentase melanjutkan memadai penerima beasiswa
  10. 10. • Program Wajib Belajar Pendidikan dasar • Prosentase APK 88,90 • Prosentase APM 79,00 • Prosentase angka melanjutkan 80,00 • Prosentase sarana memadai 60,00 • Prosentase penerima beasiswa 70 ,00 • Rasio rombel ruang kelas 1,35
  11. 11. Pelayanan Sosial 1200 1000 800 O r a 600 Series1 n g 400 200 0 KAT Penyandang cacat Tuna Sosial Anak nakal korban Wanita Rawan narkotik (ANKN) Sosial Ekonomio
  12. 12. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi Pelayanan Publik Tahun Sebelumnya Tahun Berjalan Persentase Jumlah kasus korupsi yang 86,21% 100% tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan Keterangan  Jumlah perkara korupsi yang masuk ke  Jumlah perkara korupsi yang masuk ke Kejaksaan Tinggi (2008) = 58 Kejaksaan Tinggi (2008) = 88  Jumlah perkara korupsi yang sudah diputus  Jumlah perkara korupsi yang sudah diputus oleh oleh Pengadilan Tinggi (2008) = 50 Pengadilan Tinggi (2008) = 88 Sumber: Jabar Dalam Angka, 2008 Sumber: Jabar Dalam Angka, 2009 Presentase aparat yang berijazah 31,00% 29,87% minimal S1 Keterangan • Jumlah total = 12.948 orang, terdiri dari: • Jumlah total = 361.052 orang, terdiri dari: • S3 0,08% • S3 2 orang (0,00 %) • S2 5,16 % • S2 469 orang (0,13%) • S1 31,00 % • S1 50 943 orang (14,11%) • D4 0,46% • D4 821 orang (0,23%) • D3 11,92 % • D3 26 236 (7,27%) • D2 1,12 % • D2 23 739 (6,57%) • D1 2,57% • D1 9 691 (2,68%) • SLTA 37,45 % • SLTA 211 989 (58,71%) • SLTP 4,03 % • SLTP 17 328 (4,80 %) • SD 6,22 %. • SD 19.834 (5,49 %). Sumber: Jabar dalam Angka, 2008 Sumber: Jabar dalam Angka, 2009 Persentase jumlah kabupaten/ kota yang 42,31% 61,53% memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap Keterangan Jumlah kab/kota yang memiliki PPTSP (Pusat Jumlah kab/kota yang memiliki PPTSP (Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu) adalah 11 kab/kota Pelayanan Terpadu Satu Pintu) adalah 16 kab/kota dari 26 kab/kota di Jabar, yakni: Kota Cimahi, dari 26 kab/kota di Jabar, yakni: Kabupaten Bandung, Banjar, Kabupaten Indramayu, Indramayu,Majalengka, Kuningan,Cirebon, Sukabumi, Kuningan, Sumedang, Purwakarta, Sumedang, Kota Banjar, Ciamis, Kota Tasikmalaya, Tasikmalaya, Ciamis, dan Bekasi. Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Sumber: RKPD 2009 Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang. Sumber: RKPD 2010
  13. 13. Lanjutan Demokrasi Tahun Sebelumnya Tahun Berjalan Gender Development Index (GDI) 60,8 61,4 Keterangan Data tahun 2006 Data tahun 2007 Sumber: BPS dan Kementerian NegaraSumber: BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2008 Negara Pemberdayaan Perempuan, 2008 Gender Empowerment Meassurement 54,4 55,3 (GEM) Keterangan Data tahun 2006 Data tahun 2007 Sumber: BPS dan Kementerian NegaraSumber: BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2008 Negara Pemberdayaan Perempuan, 2008 Tingkat partisipasi politik masyarakat 67,31% Tidak ada Pilgub tahun 2009 dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Keterangan Pilgub 2008 Sumber: KPUD Jabar Tingkat partisipasi politik masyarakat Rata-rata 70% Selama tahun 2009 tidak ada dalam Pemilihan Kepala Daerah pemilihan kepala daerah Kabupaten/Kota kabupaten/kota di Jabar karena ada Pemilu 2009 Keterangan Sumber: RKPD 2009 Tingkat partisipasi politik masyarakat 75,2% 76,61% dalam Pilpres Keterangan Pilpres 2004 Pilpres 2009 Sumber: KPU Sumber: KPU Tingkat partisipasi politik masyarakat 95% 73,11% dalam PiLeg Keterangan PiLeg 2004 PiLeg 2009 Sumber: KPU Sumber: KPU
  14. 14. Analisis Relevansi dan Efektivitas Indikator I • Tingkat Pelayanan Publik – Seluruh tolok ukur pada indikator tingkat pelayanan publik menunjukkan peningkatan capaian. – Pada tolok ukur penanganan kasus korupsi, data BPS menunjukkan terjadi peningkatan persentase dalam penanganan kasus korupsi di Jawa Barat. Tapi, dilihat dari jumlah kasus korupsi yang masuk ke Kejaksaan Tinggi menunjukan peningkatan antara tahun 2008-2009, sebesar 30 kasus. Hal ini dapat mengindikasikan beberapa hal, antara lain: • Terjadi peningkatan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tergolong kasus korupsi • Peningkatan kesadaran hukum untuk melaporkan kasus korupsi • Peningkatan kinerja penanganan kasus korupsi oleh lembaga-lembaga penegak hukum
  15. 15. Lanjutan – Pada tolok ukur tingkat pendidikan aparat, menunjukkan terjadinya penurunan persentase sebesar 1,13%. Meskipun demikian, jumlah aparat secara keseluruhan menunjukkan kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa: • Rekrutmen CPNS untuk lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih tetap berlangsung • Sudah ada upaya meningkatkan kualitas SDM dari sisi pendidikan formal, sehingga jumlah aparat berpendidikan S1 sudah berkurang – Pada tolok ukur pelayanan terpadu, ditanyakan persentase daerah kabupaten/kota yang telah memiliki perda tentang pelayanan satu atap. Data mengenai hal ini tidak terdapat, sehingga yang digunakan adalah proksi daerah yang telah memiliki pelayanan terpadu satu pintu (PPTSP). Data tahun 2008-2009 menunjukan terjadinya peningkatan jumlah kabupaten/kota yang memiliki PPTSP. Hal ini disebabkan oleh: • Kesadaran daerah kabupaten/kota untuk membentuk PPTSP dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan perizinan sekaligus meningkatkan investasi di daerah • Sudah adanya kepastian dasar hukum mengenai regulasi dan bentuk organisasi PPTSP sehingga kabupaten/kota tidak ragu lagi untuk membentuk PPTSP
  16. 16. Lanjutan • Demokrasi – Seluruh tolok ukur pada indikator demokrasi menunjukkan tingkat capaian yang beragam, ada sub indikator yang mengalami peningkatan tapi ada juga yang menurun. – Pada tolok ukur Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement (GEM), terjadi kenaikan capaian indeks. Hal ini mengindikasikan bahwa: • Sudah ada upaya untuk meningkatkan kesetaraan jender, khususnya dengan memperluas ruang partisipasi bagi perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan • Dibandingkan dengan capaian IPM/HDI Jabar yang masih lebih tinggi dibandingkan GDI menunjukkan bahwa kesenjangan jender masih menjadi masalah di Jabar • Peningkatan capaian GDI dan GEM banyak disumbang oleh meningkatnya jumlah perempuan yang menduduki posisi struktural di lingkungan politik dan pemerintahan di Jabar, misalnya dalam hal peningkatan jumlah anggota DPRD perempuan, pejabat birokrasi dari kalangan perempuan, dll • Masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak perempuan masih memerlukan penanganan afirmatif untuk meningkatkan capaian GDI dan GEM di masa mendatang
  17. 17. Lanjutan – Pada tolok ukur tingkat partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah provinsi, Jawa Barat baru satu kali menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung yakni pada tahun 2008. Tingkat partisipasi sebesar 67,31% dalam Pilgub tidak terlampau tinggi, diduga penyebabnya adalah kejenuhan masyarakat akibat terlampau seringnya frekuensi pemilihan secara langsung dilakukan sejak tahun 2004 hingga 2008. Selama rentang waktu tersebut juga berlangsung pemilihan kepala daerah kabupaten/kota secara langsung, sehingga antusiasme publik untuk memberikan suara dalam Pilgub tidak terlampau besar. Meskipun demikian, Pilgub berlangsung dengan relatif aman dan demokratis tanpa menimbulkan konflik yang destruktif.
  18. 18. Lanjutan – Pada tolok ukur tingkat partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah kabupaten/kota, juga menunjukkan capaian yang moderat sekira 70% untuk 26 pilbup/pilwalkot yang berlangsung di Jabar selama periode 2005-2008. Bila dilihat dari tingkat partisipasi per kabupaten/kota sangat variatif. Di Kabupaten Garut, tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati Garut pada tahun 2008 adalah sebesar 65,7%. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan hasil Pemilihan Bupati Kuningan pada tahun 2008 sebesar 67%. Di Kabupaten Ciamis, pemilihan bupati ditandai dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi sebesar 73,21%, seperti juga di Kota Bandung, partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota Bandung tahun 2008 adalah sebesar 73,5%. Di Kabupaten Majalengka yang menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun 2008, tingkat partisipasi pemilih mencapai 73,34%. Jumlah ini relatif tinggi dibandingkan dengan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bekasi pada tahun 2007 yang hanya diikuti oleh 52,86% pemilih. Tingginya jumlah masyarakat yang tidak memberikan suara (golput) juga tampak pada Pilkada Kota Bogor yang berjumlah 35,99% dari keseluruhan jumlah pemilih yang terdaftar. Demikian pula jumlah golput dalam Pemilihan Bupati Cianjur tahun 2006 cukup tinggi.
  19. 19. Lanjutan – Pada tolok ukur tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden, menunjukan capaian yang berbeda. Untuk tingkat partisipasi dalam pemilihan presiden menunjukkan peningkatan yang tidak terlampau signifikan antara Pilpres 2004 dan Pilpres 2009, yakni hanya sebesar 1,41%. Kenaikan ini disebabkan oleh pembaharuan data pemilih yang paralel dengan peningkatan jumlah penduduk di Jawa Barat. Sementara itu, tingkat partisipasi dalam Pemilihan Legislatif tahun 2004 dan 2009 menunjukan penurunan yang drastis, sebesar 21,89%. Hal ini disebabkan oleh: • Permasalahan yang terjadi dalam pendataan pemilih , yang menyebabkan banyak calon pemilih tidak terdaftar dan tidak dapat memberikan suaranya • Kejenuhan masyarakat terhadap event pemilihan, sehingga menimbulkan apatisme atau keenganan untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Legislatif 2009
  20. 20. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan •Angka Partisipasi Murni •Rata-rata nilai akhir •Angka Putus Sekolah •Angka melek aksara 15 tahun keatas •Persentase jumlah guru yang layak mengajar 21 Indikator II
  21. 21. Angka Partisipasi Sekolah dengan indikator Angka Partisipasi Kasar SD Berdasarkan grafik di atas tampak bahwa pada tingkat SD, nilai APK Jawa Barat menunjukkan angka di atas 100%,
  22. 22. Kecenderungan Angka Melek Huruf di Propinsi Jawa Barat Tahun 1990, 2000 – 2007 96 96 95.48 95 95 94.51 94 93.96 93.79 93.6 94 93.5 93.19 93 93.03 93 92 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sumber: BPS Propinsi Jawa Barat
  23. 23. Presentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berusia 10 Tahun ke atas Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 – 2007 Tingkat Pendidikan 2003 2004 2005 2006 2007 1. Tidak pernah Sekolah 5,09 5,07 5,18 4,95 5,38 2. Tidak Tamat SD 21,67 21,66 21,80 21,66 22,02 3. Tamat SD 39,56 38,00 37,75 37,59 36,02 4. SLTP/SMP 15,09 16,77 16,77 15,96 15,60 5. SLTA/ 14,61 15,30 15,40 15,79 16,22 6. AK/Diploma 1,72 1,60 1,54 1,97 2,13 7. Sarjana 1,71 1,60 1,58 2,07 2,63 Jumlah 100 100 100 100 100 Sumber: Suseda 2003 - 2007
  24. 24. TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL Program WAJAR Pendidikan Dasar % 80 70 60 50 40 Series1 30 20 10 0 Prosentase APK Prosentase APM Prosentase angka Prosentase sarana Prosentase melanjutkan memadai penerima beasiswa
  25. 25. Kesehatan • Umur Harapan Hidup (UHH) • Angka Kematian Bayi (AKB) • Angka Kematian Ibu (AKI) • Prevalensi Gizi buruk (%) • Prevalensi Gizi kurang (%) • Persentase tenaga kesehatan perpenduduk
  26. 26. UMUR HARAPAN HIDUP (UHH) Jawa Barat Sensus 1990 Susenas 1995 Tahun 2000 – 2007 berdasarkan proyeksi BPS
  27. 27. Angka Kematian Bayi (AKB) • Tahun 2000  45,69 per 1000 kelahiran hidup • Tahun 2005 menjadi 43,40 per 1000 kelahiran hidup. • Tahun 2006 sebanyak 3.580 dari 818.338 kelahiran hidup • Tahun 2007 sebanyak 4.388 dari 822.481 kelahiran hidup  Terjadi peningkatan dari tahun 2006 ke 2007  pendidikan ibu
  28. 28. Angka Kematian Ibu (AKI) • Data terakhir tahun 2003  321.15  kematian saat melahirkan (60.87%), waktu nifas (30.43%), dan waktu hamil (8.7%)  karena perdarahan, infeksi dan eklampsia • Masalah: ketidaktersediaan data  sistem pelaporan • Penting untuk memperhatikan pendidikan ibu  suseda 2007 % wanita yang selesai wajar diknas 67.7% dan suseda 2005 % wanita menikah di usia < 16 tahun 28.85%
  29. 29. Status Gizi Balita Tahun 1999- 2001 dan 2004-2007 Tahun Status Gizi Balita ( % ) Lebih Baik Kurang Buruk 1999 23.33 54,45 17,26 4,96 2000 4,84 81,46 12,88 0,79 2001 1,91 85,27 11,7 1,32 2004 2,59 84,06 11,94 1,41 2005 1,83 85,75 11,41 1,01 2006 1,62 86,36 11,52 1.09 2007 2.03 85,23 11,15 1,13 Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2007  Obesitas perlu diwaspadai  kecenderungan kasus meningkat sehubungan dengan gaya hidup  faktor resiko penyakit sirkulasi darah dan penyakit degeneratif
  30. 30. Tenaga Kesehatan • Tenaga medis (dokter umum, dokter gigi) • Tenaga keperawatan (perawat, bidan) • Tenaga kefarmasian (apoteker, analisis farmasi, asisten apoteker) • Tenaga kesehatan masyarakat (epidemiolog, entomolog, mikrobiologi, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan, sanitarian) • Tenaga gizi • Tenaga keteknisan fisik • Tenaga keteknisan medis • Tenaga sanitasi
  31. 31. Dokter Umum • 2007  rasio  1:2.592.733 • Target Indonesia Sehat 2010 rasio dokter per 100.000 penduduk adalah 40 • Rata-rata 2-3 dokter umum bekerja di puskesmas  penyebaran belum merata  masih ada puskesmas yang belum ada dokter
  32. 32. Dokter Gigi • 2006  rasio  1:6.247.550 • 2007  seorang dokter gigi untuk 2-3 puskesmas dan penyebarannya belum merata • Target Indonesia Sehat 2010  rasio dokter gigi per 100.000 penduduk adalah 11
  33. 33. Tenaga Keperawatan • Rasio  1:1.072.763 • 2007  setiap puskesmas mempunyai 6-7 bidan dan penyebarannya belum merata • Target Indonesia Sehat 2010  rasio bidan per 100.000 penduduk adalah 100 dan rasio perawat per 100.000 penduduk adalah 117.5
  34. 34. Keluarga Berencana • Indikator keberhasilan program Keluarga Berencana  pencapaian cakupan KB Aktif, peserta KB Baru terhadap pasangan usia subur(PUS) dan persentase peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Efetif Terpilih (MKET). • Pencapaian KB Baru pada tahun 2006 sebesar 12,72%, cakupan ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2005 (10,66%). • "Tahun 2003 hingga 2004, peserta KB aktif Jawa Barat mencapai 60,42 persen, tahun 2005 62,84 persen dan tahun 62,88 persen,“ • Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif sepanjang tahun 2008 mencapai 6.223.986 orang atau naik sebesar 107 persen dari target 5.906.260 orang  keberhasilan program Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan tahun 2008.
  35. 35. Keluarga Berencana • "Berdasarkan data Suseda Jabar, tahun 2003 TFR Jabar sebesar 2,54, tahun 2004 sebesar 2,53 tahun 2006 sebesar 2,39 dan tahun 2007 mencapai 2,30,”
  36. 36. Laju Pertumbuhan Penduduk Di Provinsi Jawa Barat Selama Kurun Waktu 2002-2007
  37. 37. • Jumlah penduduk meningkat sekitar 17, 35 % dari penduduk Indonesia • Puncaknya diperkirakan pada tahun 2030 ahli demografi 2015-2030 “golden period bagi Indonesia, penduduk provinsi mencapai nilai tertinggi 38
  38. 38. Data Pembangunan Ekonomi Jawa Barat 2004-2008 2004 2005 2006 2007 2008 Uraian LPE (%) 4.77 5.62 6.01 6.22 5.6 Laju Inflasi (%) 7.56 18.51 6.15 5.22 11.1 Kontribusi Manufaktur (%) 41.88 44.46 45.24 44.38 47.32 Kontribusi Ekspor (%) 49.29 48.29 45.85 43.98 39.23 Pendapatan Riil Per kapita (Rupiah) 5.940.000 6.080.000 6.380.000 6.250.200 7.101.000 Nilai Tukar Petani (%) 117.1 113.1 115.5 116.8 96.94 Pertumbuhan Realisasi PMA (%) 32.07 26.14 -31.71 109.28 Pertumbuhan Realisasi PMDN (%) 29.87 29.17 -0.78 25.72 Sumber: BPS dan berbagai sumber lain Note: Data output UMKM dan Status serta kondisi jalan di Jawa Barat belum lengkap terkumpul. Data pendapatan perkapita tidak ikut dihitung dalam penghitungan indeks outcome. 39
  39. 39. Outcome dan Trend Propinsi (dalam %) 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun Outcome Pembangunan Ekonomi 44.120 41.702 39.151 26.302 47.884 Trend -5.480 -6.117 -32.820 85.247 Sumber: data diolah 40
  40. 40. Tingkat Pembangunan Ekonomi Propinsi Jawa Barat (dalam %) 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0,000 2004 2005 2006 2007 2008 -20,000 -40,000 Outcome Pembangunan Ekonomi Trend 41 Indikator III
  41. 41. Analisis Relevansi dan Efektifitas Pertumbuhan ekonomi jawa Barat terus mengalami peningkatan hingga tahun 2007 dan melambat pada tahun 2008 terutama karena hantaman krisis global terhadap Indonesia sedangkan peran pertumbuhan Jawa barat terhadap Nasional sangat signifikan sehingga efeknya sangat terasa. Kontribusi manufakturing terhadap PDRB makin meningkat kecuali pada tahun 2007 karena melemahnya industri terkait pasca kenaikan 2 kali harga BBM akibat dihapuskannya sebagian subsidi Laju inflasi yang menurun dari tahun 2004-2007 kembali menjadi dua digit pada tahun 2008 karena pengaruhi lanjutan dari 2 kali kenaikan harga (BBM) di tahun 2007 dan naiknya harga elpiji serta adanya program konversi minyak tanah ke elpiji. Kontribusi Ekspor melemah terus hingga tahun 2008 karena banyak faktor: menurunnya permintaan luar negeri, makin pesatnya kegiatan sektor-sektor jasa dan sunset clause dari beberapa komoditi ekspor utama Jawa Barat seperti tekstil dan produk tekstil. Nilai Tukar Pertanian terus membaik karena makin terarahnya program program pembangunan pertanian dan peningkatan produksi yang signifikan, namun pada tahun 2008 kembali turun karena adanya masalah distribusi dari input pertanian seperti krisis pupuk dan turunnya harga-harga internasional komoditi pertanian. Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN sama hal-nya dengan kasus kontribusi manufaktur dan ekspor turun tajam pada tahun 2007 karena distorsi dari makin beratnya biaya produksi yang didorong oleh kenaikan harga BBM serta tingkat ketidakpastian regulasi investasi, dengan adanya kebijakan UU Penanaman modal yang baru dan cenderung lebih berpihak pada pemilik modal makan tahun 2008 realisasi investasi kembali meningkat. .
  42. 42. Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Belum dilakukan karena ketersediaan data 43 Indikator IV
  43. 43. Tingkat Kesejahteraan Sosial •Tingkat Kemiskinan •Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 44 Indikator IV
  44. 44. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Lokasi, Maret 2007 – Maret 2008 45
  45. 45. Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Barat • Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 2004 di Jawa Barat adalah 12,25% • Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 2005 di Jawa Barat adalah 11,91% • Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 2006 di Jawa Barat adalah 10,95% • Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Barat adalah 13,08% dari jumlah angkatan kerja (data bulan Agustus tahun 2007) • Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Barat turun menjadi 12,28% (data bulan Februari tahun 2008) 46
  46. 46. Pelayanan Sosial 1200 1000 800 O r a 600 Series1 n g 400 200 0 KAT Penyandang cacat Tuna Sosial Anak nakal korban Wanita Rawan narkotik (ANKN) Sosial Ekonomio
  47. 47. Kesimpulan Capaian dari hasil kinerja pembangunan Jawa Barat secara umum memperlihatkan relevansi terhadap sasaran/pembangunan nasional khususnya pada: – Aspek Tingkat Pelayanan publik dan demokrasi dan Pembangunan Ekonomi, namun secara efektifitas memang tidak terlalu signifikan. – Aspek Kesejahteraan sosial dan Sumber daya Alam Lingkungan, relevansi serta efektifitas terhadap tujuan pembangunan nasional relatif belum menunjukkan hasil yang baik.
  48. 48. Terima Kasih 49
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×