• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Presentasi comdev karbindo
 

Presentasi comdev karbindo

on

  • 1,719 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,719
Views on SlideShare
1,719
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
54
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment
  • Note : Data Simulasi tersebut diatas berdasarkan RKAB dari masing-masing perusahaan

Presentasi comdev karbindo Presentasi comdev karbindo Presentation Transcript

  • COMMUNITY DEVELOPMENTPENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERBA Muaro Sijunjung, 27 Juli 2011 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN SIJUNJUNG
  • DASAR HUKUM Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 108 Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pasal 109Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 106(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK.(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat seternpat.(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat rnengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati/walikota setempat untuk diteruskan kepada pemegang IUP atau IUPK.
  • DASAR HUKUM Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal 106(4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.(5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batasan administrasi wilayah kecamatan/kabupaten.(6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP atau IUPK setiap tahun. Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP atau IUPK. Pasal 107 Pemegang IUP dan IUPK setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapat persetujuan.
  • DASAR HUKUM Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal 108Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Peraturan Menteri ESDM Tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (masih dalam proses penyelesaian Draft Permen).
  • TUJUAN1. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal.3. Menciptakan lapangan pekerjaan.4. Meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat5. Pembangunan masyarakat secara berkelanjutan6. Menghindari konflik antara perusahaan dan masyarakat.PRINSIPPrinsip CD Sektor pertambangan adalah pembangunan yang berkelanjutan dimanaaspek sosial diimplementasikan dalam bentuk Pengembangan dan PemberdayaanMasyarakat
  • PENYUSUNAN PROGRAM KEWAJIBAN DAN PENGESAHAN: RKAB  Pemegang IUP / UPK Wajib Menyusun Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.  Program ditentukan dan disusun oleh pemegang IUP/IUPK berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan kebutuhan Program masyarakat yang telah dikonsultasikan Community Development (CD) kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.  Rencana Program Pengembangan Masyarakat merupakan kesatuan dari Dokumen RKAB pemegang IUP/IUPK dan disampaikan kepada Menteri, Gubernur, Disetujui oleh Bupati/Walikota untuk mendapat Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota Persetujuan.
  • PENYUSUNAN PROGRAMALUR PENYUSUNAN : Masyarakat IUP dan/atau IUPK Pemerintah Daerah Persetujuan Pogram CD MENTERI, GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA
  • PENYUSUNAN PROGRAMKOMPONEN PEMERINTAH :2. Menteri3. Gubernur4. Bupati/Walikota(sesuai kewenangannya)KOMPONEN IUP/IUPK :- Seluruh perusahaan tambang pemegang IUP/IUPK baik Kontrak Karya (KK) maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)KOMPONEN MASYARAKAT :11. Individu12. Keluarga13. Orsos / LSM Lokal/ Paguyuban14. Komunitas
  • PENYUSUNAN PROGRAMPARTISIPASI MASYARAKAT:2. Pihak yang paling mengetahui dan memahami masalah, kebutuhan, potensi dan situasi fisik/ sosial.3. Aspirasi masyarakat untuk mengusulkan suatu program serta menolak atau menerima kehadiran suatu program kegiatan pengembangan masyarakat.4. Hak atas jaminan kepastian bahwa aspirasi, pendapat dan kepentingannya mendapat perhatian dalam pengambilan keputusan.5. Peran masyarakat diakui dan dijamin.TEKNIK PENYUSUNAN : Dialog & konsultasi Musyawarah Analisis terhadap kondisi masyarakat Pemetaan, pemahaman & pengembangan partisipatif Pemanfaatan sumber daya lokal Perencanaan aksi Penguatan lembaga pada masayarakat sekitar tambang Penguatan jaringan kerja Evaluasi dan mengakomodasi partisipatif masyarakat
  • PENYUSUNAN PROGRAM CAKUPAN PROGRAM :2. Hubungan Masyarakat  Keagamaan  Sosial  Budaya dan Olahraga3. Pemberdayaan masyarakat  Kesehatan  Pendidikan  Ekonomi4. Pelayanan Masyarakat  Bencana Alam  Donasi5. Pengembangan Infrastruktur Pembangunan / perbaikan jalan, jembatan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dll.
  • PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBINAAN : Pembinaan kegiatan pengembangan masyarakat dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati /Walikota sesuai kewenangannya. Pembinaan dilakukan mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan program. PENGAWASAN : Pengawasan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. TUJUAN DAN SASARAN PEMBINAAN PENGAWASAN : Menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman dan perencanaan yang telah disetujui Menjamin pelaksanaan kegiatan dapat tercapai secara efektif dan efisien Meminimalkan penyimpangan dalam pengelolaan kegiatan melalui peningkatan kinerja dan profesionalisme RUANG LINGKUP PENGAWASAN : Administrasi / tata laksana Pengawasan Operasional
  • PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN :N Administrasi / tata laksana :a Evaluasi rencana kerja pengembangan masyarakata Evaluasi laporan pelaksanaan program Evaluasi kinerja kegiatan pengembangan masyarakat, mencakup aspek : Pengelolaan keuangan Koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan program Penyusunan dan penetapan rencana kerja program Penyusunan laporan kerja programa Pengawasan Operasionals Teknis pengelolaan program Penelitian sosial dan perencanaan program Linkup implementasi program Partisipasi masyarakata Keuangan16. Realisasi anggaran pelaksanaan program17. Realisasi anggaran operasional program18. Audit laporan keuanganu Pengelolaan program yg melibatkan institusi/lembaga lainr Pencapaian program
  • PEMBIAYAAN Pendanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dibiayai dari alokasi anggaran pada masing-masing IUP/IUPK setiap tahun. Biaya Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dikelola oleh pemegang IUP/IUPK Alokasi biaya CD tidak dapat dimasukan sebagai Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APDB). Sisa Anggaran program pengembangan masyarakat yang tidak terealisasi pada tahun berjalan dimasukkan/dibawa kedalam anggrana tahun berikutnya
  • PELAKSANAAN PROGRAM METODE PELAKSANAAN Program yang dilaksanakan adalah program yang telah disetujui Pelaksanaan Program pengembangan Masyarakat dilakukan berdasarkan skala prioritas Pelaksanaan Program semaksimal mungkin mengikutkan masyarakat sekitar tambang Program Pengembangan masyarakat harus dilakukan dengan kemitraan dan bimbingan dengan memanfaatkan potensi dan sumber lokal Program pembangunan infrastruktur seperti pembangunan permukiman, penataan sanitasi lingkungan, peningkatan sarana prasarana pelayanan sosial dasar dan pengembangan infrastruktur lainnya dilakukan secara terpadu dengan Pemda dan Masyarakat Prioritas utama program pengembangan masyarakat adalah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat PRIORITAS WILAYAH PELAKSANAAN PROGRAMWilayah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat diprioritaskan pada masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan atau kabupaten.
  • PELAPORANPemegang IUP/IUPK wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan programpengembangan masyarakat dan laporan triwulan perkembangan programpengembangan masyarakat dan dilaporkan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikotasesuai kewenangannya.Laporan Triwulan: dibahas dalam pertemuan laporan triwulan RKABLaporan Tahunan: dibahas dalam pertemuan laporan tahunan RKABCakupan Laporan, antara lain :6.Realisasi Kegiatan7.Permasalahan yang dihadapi8.Rencana Program Tahun Berikutnya
  • MONITORING (PEMANTAUAN) DAN EVALUASI Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala : Pra - monitoring (pemantauan sebelum program dilaksanakan) On going – monitoring (pemantauan ketika program dilaksanakan) Post – monitoring (pemantauan setelah program dilaksanakan) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh : Pemerintah Pemegang IUP/IUPK Masyarakat Monitoring dan evaluasi mencakup hal-hal sebagai berikut : Realisasi kemajuan program Memantau proses pelaksanaan program Mengidentifikasi dampak pelaksanaan program Mengidentifikasi respon masyarakat terhadap pelaksanaan program Monitoring terhadap waktu pelaksanaan program Mengevaluasi pencapaian sasaran program
  • DANA COMDEV PERUSAHAANNo Nama Perusahaan 2008 2009 2010 Dana CD Penjualan % Dana CD Penjualan % Dana CD Penjualan % (‘000) (‘000) (‘000) (‘000) (‘000) (‘000)1 PT Adaro Ind $2,331 $1,458,950 0.16 3,295,908 2,315,918,325 0.14 3,262,500 2,427,542,595 0.132 PT Arutmin Ind $2,088 $1,037,697 0.20 $2,888 1,150,162,896 0.00 3,102,183 1,254,203,545 0.253 PT Berau Coal $1,706 $661,117 0.26 $2,302 $567,537 40.56% 135,495,000 $7,266 1864871.004 PT Kaltim Prima Coal $4,755 2,816,247.00 0.17 $5,000 244,507,502 0.00 $5,657 296,394,035 0.005 PT Kideco Jaya Agung $2,757 $1,088,370 0.25 4,000,000,000 806,499 495970.86 48,200,000,000 1,421,885,586 3389.866 Freeport Ind $47,119 $4,115,245 1.14 $79,157 $4,361,719 1.81 $96,448 $4,801 2008.917 PT Inco $3,872 $1,337,157 0.29 $5,284 $716,785 0.74 $5,635,915 $976,810 576.97 Rata - Rata Rata - Rata 0.35 70853.42 267263.88 Note : Data tersebut diatas berdasarkan RKAB Dari masing-masing perusahaan
  • PENUTUP Program Pengembangan Masyarakat, meliputi manajemen dampak sosial, ekonomi dan lingkungan, pola kemitraan tiga sektor, melakukan program-program pengembangan dan pembangunan berkelanjutan, melakukan pendekatan program, budaya dan agama, pengintegrasian kebijakan dan program yang berkaitan dengan komitmen-komitmen sosial, lingkungan, ketenagakerjaan, dan HAM ke dalam sistem sistem operasional perusahaan, melakukan evaluasi/audit guna mengukur kinerja perusahaan dan menjadi acuan perbaikan. Program pengembangan masyarakat dirancang bersama-sama antara Pemerintah, Masyarakat dan Pemegang IUP untuk mencapai pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. 18
  • TERIMA KASIH