Opini sindo 24 feb-1 mar 2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Opini sindo 24 feb-1 mar 2014

  • 927 views
Uploaded on

opini para pakar yg dimuat di koran Sindo

opini para pakar yg dimuat di koran Sindo

More in: News & Politics
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
927
On Slideshare
927
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Mengapa kejahatan luar biasa? Koreksi terhadap RUU KUHP/KUHAP Koran SINDO Senin, 24 Februari 2014 DUA pekan terakhir masyarakat dipertontonkan pro dan kontra terhadap RUU KUHAP dan KUHP. Inti perdebatan adalah sekitar pertanyaan, apakah korupsi benar merupakan kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes) sehingga memerlukan sarana hukum dan lembaga yang luar biasa? Penulis, yang melontarkan konsep extra-ordinary crimes of corruption saat pergantian UU RI Nomor 31 Tahun 1999 dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001, berpijak pada dua hal. Pertama, TAP MPR RI Nomor XI Tahun 1998 ; yang menegaskan pemberantasan tuntas terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah terjadi pada kroni-kroni Soeharto. Kedua, kenyataan korupsi telah terjadi secara sistemik dan meluas dan terpusat pada satu sentral kekuasaan yang bersifat otoritarian yang berdampak telah merampas hak-hak ekonomi dan sosial 250 juta rakyat Indonesia. Bagian pernyataan ini dicantumkan di dalam bagian Menimbang UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Kelanjutan perubahan strategis dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah dimasukkan ketentuan gratifikasi (Pasal 12B hingga Pasal 12 C); bukti elektronik sebagai alat bukti petunjuk (Pasal 26A); pembuktian terbalik terbatas (limited reversal of burden of proof) dalam Pasal 37 A hingga Pasal 38 C. Tiga ketentuan tersebut hanya berlaku untuk tindak pidana korupsi dan ketika itu belum berlaku untuk tindak pidana narkotik dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penetapan korupsi merupakan kejahatan luar biasa telah memperoleh justifikasi baik secara politik maupun secara hukum di awal era reformasi ketika itu sehingga diperlukan sarana hukum acara yang bersifat khusus yang diperbolehkan penyimpangan terhadap KUHAP 1981 dan dibentuk pengadilan khusus tipikor. Tak lupa diperlukan lembaga independen untuk menangani korupsi mulai pencegahan sampai penindakan serta membangun sistem pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Lembaga ini (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) kemudian dibentuk dengan UU RI Nomor 30 Tahun 2002 sebagai amanat UU RI Nomor 31 Tahun 1999 (Pasal 43). Dasar perimbangannya adalah ketika itu kepolisian dan kejaksaan dipandang belum efektif untuk melaksanakan tugas baru dimaksud. Pemerintah SBY konsisten dengan korupsi sebagai kejahatan luar biasa telah mengeluarkan kebijakan khusus pemberian remisi yang diperketat terhadap narapidana korupsi selain narapidana terorisme dan narkoba.
  • 2. Namun, dalam RUU KUHP (2012) dan RUU KUHAP (2012) pemerintah berbeda dan cenderung tidak konsisten di mana delik khusus di luar KUHP, termasuk korupsi, narkoba, dan terorisme ditempatkan ke dalam RUU KUHP sebagai delik biasa. Kebijakan legislasi tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia, kembali kepada asas kodifikasi total (total codification) dari asas kodifikasi parsial (Sudarto) yang telah dimulai dengan berlaku UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi sampai saat ini. Perubahan tersebut justru tidak sejalan dan bahkan tidak relevan dan tidak strategis dihubungkan dengan kesigapan pemerintah meratifikasi konvensi internasional tentang korupsi, terorisme, dan narkoba. Padahal diperlukan kerja sama internasional terpadu dengan standar internasional pencegahan dan pemberantasan yang mengutamakan keseimbangan penanganan baik dari aspek kepentingan bangsa- bangsa maupun aspek perlindungan HAM. ICCPR sejatinya instrumen internasional yang bersifat payung dan pedoman umum dalam perlindungan HAM di setiap negara. Tetapi, setiap negara (berdaulat) tentu akan memperjuangkan perlindungan HAM dimaksud dalam konteks kultur, geografis, dan kepentingan negara (bangsa)-nya. Naif sekali jika bangsa Indonesia di tengah masa transisi menuju negara modern yang demokratis yang belum selesai tuntas beranggapan bahwa kesadaran hukum, stabilitas sosial dan ekonomi, serta kondisi geografis sama dengan bangsa di negara maju. Langkah yang mirip dengan hakim pemeriksa pendahuluan (hakim komisaris) telah dicoba dan gagal karena dalam praktik adalah 99% perkara praperadilan dikalahkan dan perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa tidak tercapai. Inti persoalan perlindungan HAM dalam praktik penegakan hukum di Indonesia sejatinya terletak pada mindset aparatur hukum, bukan perundang-undangannya. Perubahan kebijakan pemerintah SBY kembali kepada asas kodifikasi total merupakan bukti bahwa politik hukum pidana nasional masa yang akan datang tidak lagi mengakui sifat luar biasa korupsi, terorisme, narkoba, dan pencucian uang. Tafsir normatif dan logis atas perubahan paradigma tersebut adalah tidak dianut lagi asas ”lex specialis” dan secara mutatis mutandis ditiadakan adagium, ”lex specialis derogate lege generali”. Semua tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat betapa pun serius dan luas dampak kerugian yang diakibatkannya adalah tindak pidana biasa (lege generali) semata dan oleh karenanya tidak diperbolehkan lagi ada penyimpangan-penyimpangan hukum acara selain yang telah ditetapkan di dalam rancangan KUHAP (2012) yang tengah dibahas pemerintah dan DPR RI saat ini. Kesamaan nalar kedua tim penyusun (RUU KUHP dan KUHAP) sebagai contoh tampak
  • 3. pada pelarangan perbuatan penyadapan (Pasal 300 hingga 303 RUU KUHP) dan ketentuan hukum acara mengenai penyadapan (Pasal 83 hingga 84 RUU KUHAP). Sekalipun ketentuan hukum acara penyadapan terdapat kekecualian untuk tindak pidana serius termasuk korupsi, terorisme, psikotropika dan narkotika, serta pencucian uang, tetapi ketentuan tersebut tidak mencerminkan asas lex specialis sama sekali karena asas kekhususan (specialis) berbeda signifikan dengan kekecualian. Dalam referensi hukum pidana yang diakui universal tidak dikenal nomenklatur ”kejahatan kekecualian”; selain ”kejahatan khusus” (specialized crimes). Kekecualian di dalam Pasal 83 jo Pasal 84 RUU KUHAP (2012) tidak akan menghapuskan kekhawatiran pandangan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi, terorisme, narkoba, serta pencucian uang akan terpasung. Kekecualian tersebut masih akan diperparah dengan tenggat waktu yang sangat singkat dalam penangkapan (satu hari) dan penahanan (2x5x24 jam) dan pada tingkat pemeriksaan pengadilan untuk 2x30 hari dan seterusnya. Dikhawatirkan ketentuan RUU KUHAP 2012 dengan hakim pemeriksa pendahuluan tidak akan berhasil sama halnya dengan praktik praperadilan yang digagas dan telah dimuat dalam KUHAP 1981 sebagai karya agung. Konsekuensi hukum lebih jauh dari perubahan paradigma sebagaimana diuraikan di atas adalah lembaga penegak hukum yang diakui dalam sistem peradilan pidana berdasarkan RUU KUHAP hanya kepolisian dan kejaksaan; tidak lagi diperlukan lembaga khusus yang menangani kasus korupsi (KPK), terorisme (BNPT), narkoba (BNN), dan pencucian uang (PPATK). Inti dari perdebatan dan pro dan kontra atas RUU KUHP dan RUU KUHAP terletak pada pandangan dan pengakuan pemerintah dan wakil rakyat terhadap perbuatan yang disebut korupsi, narkoba, terorisme, dan pencucian uang sebagai suatu perbuatan yang diancam pidana karena sangat merugikan dan membahayakan ketahanan nasional bangsa Indonesia untuk dua puluh lima tahun yang akan datang. KUHP memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan hukum NKRI karena mencerminkan pandangan hidup bangsa terhadap kejahatan-kejahatan yang dianggap serius dan merupakan ancaman terhadap bangsa dan negaranya. KUHAP hanya dijadikan ”vehicle” yang mutatis mutandis harus sejalan dengan pandangan hidup bangsa dimaksud. Penulis menyarankan agar pembahasan RUU KUHP didahulukan daripada RUU KUHAP. Keberhasilan atau kegagalan bangsa ini dalam melindungi kedaulatan hukum dan ketahanan bangsa ini di masa depan sangat bergantung pada produk KUHP yang merupakan prime guarantor negara untuk melindungi rakyatnya dari ancaman kejahatan transnasional, bukan bergantung pada seberapa kuat komitmen dan perlindungan HAM oleh negara terhadap para pelaku kejahatan transnasional terorganisasi.
  • 4. ROMLI ATMASASMITA Profesor Emeritus Universitas Padjadjaran (Unpad)
  • 5. Indonesia dan 'normalisasi' perekonomian global Koran SINDO Senin, 24 Februari 2014 PERTEMUAN menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara anggota G-20 berlangsung di Sydney, 22-23 Februari 2014. Tema besar pertemuan adalah upaya kolektif untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi global (restoring global economy). Pertemuan kali ini memiliki arti penting lantaran saat ini sejumlah negara berkembang dan emerging mengalami guncangan pasar keuangan akibat realisasi pengurangan kebijakan quantitative-easing (QE) III oleh Amerika Serikat. Sejumlah negara seperti India, Brasil, Afrika Selatan, dan Turki bahkan terpaksa menaikkan suku bunga acuan secara signifikan untuk mencegah keluar modal (capital-outflow) dan depresiasi nilai tukar mata uangnya. Jelang pertemuan G-20 kali ini sempat muncul perseteruan antara India dan Amerika Serikat terkait kebijakan realisasi pengurangan QE menjadi USD65 miliar dari USD85 miliar. Di sejumlah kesempatan Raghuran Rajan, gubernur Bank Sentral India, menyayangkan keputusan The Fed yang mengurangi stimulus moneter dan mengakibatkan guncangan serta destabilitas di pasar keuangan banyak negara berkembang. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Alexandre Tombini, gubernur Bank Sentral Brasil, yang menyatakan di World Economic Forum 2014 Davos bahwa strategi keluar dari kebijakan ”easy-money” tidak tersinkronisasi secara baik. Akibat itu, banyak pasar uang dan pasar modal di negara berkembang mengalami kontraksi sehingga memaksa bank sentral menaikkan suku bunga acuan yang berpotensi menggerus pertumbuhan ekonomi. Kritik sejumlah negara berkembang dan emerging tidak membuat mundur The Fed untuk melakukan pengurangan stimulus moneter. The Fed bahkan telah memberikan sinyal menaikkan suku bunga acuan di Amerika Serikat untuk menyerap kelebihan likuiditas di pasar keuangan. Ini membuat langkah-langkah penyesuaian (adjustment) sebagai upaya normalisasi pasar keuangan dunia menjadi fokus perhatian pengambil kebijakan di banyak negara. Setelah sejumlah guncangan seperti krisis utang Eropa dan dampak pengurangan QE, dunia mencari keseimbangan baru dalam tatanan perekonomian global. Bagi negara-negara berkembang dan emerging, kebijakan ”normalisasi” ditempuh melalui serangkaian kebijakan baik dari sisi moneter maupun fiskal. Kebijakan menaikkan suku bunga acuan, pemberian kredit secara selektif, penguatan cadangan devisa, pengendalian inflasi dan penguatan daya beli masyarakat dilakukan dalam
  • 6. proporsi yang beragam berdasarkan kondisi masing-masing negara. Baru-baru ini India, Afrika Selatan, Turki, dan Brasil menaikkan suku bunga acuan untuk meredam tekanan capital-outflow dan depresiasi nilai tukar mata uang. Sejumlah paket stimulus juga ditambahkan agar sektor riil terus bergerak seperti yang dilakukan Rusia dengan memberikan paket stimulus kepada sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Bagi Indonesia, upaya normalisasi perekonomian dilakukan melalui serangkaian kebijakan yang kita sebut sebagai stabilisasi perekonomian nasional. Di tengah gejolak pasar keuangan dunia sejak awal semester II 2013 sampai saat ini, Indonesia mengalami tekanan defisit pada neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Pertumbuhan ekonomi kita yang tinggi masih belum terimbangi dengan produksi dalam negeri. Akibat itu, impor menjadi tinggi saat pasar ekspor dunia melambat. Selain itu, stabilisasi akibat kenaikan harga jual harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terhadap inflasi juga menjadi tantangan ekonomi nasional sepanjang semester II 2013. Kebijakan normalisasi atau stabilisasi ditujukan untuk sekaligus memitigasi gejolak pasar keuangan dunia serta semakin memperkuat fundamental ekonomi nasional. Sejumlah bauran kebijakan dilakukan sebagai langkah normalisasi dan stabilisasi ekonomi nasional. Koordinasi dan konsultasi kebijakan dalam FKSSK dilakukan secara intens. Baik pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) secara kolektif bekerja bersama untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional sebagai upaya normalisasi akibat guncangan pasar keuangan dunia. Pemerintah mengeluarkan serangkaian paket kebijakan mendorong sektor riil, mengurangi impor, mengelola inflasi, dan memperbaiki iklim berinvestasi. Sementara BI melakukan serangkaian kebijakan moneter dari penyesuaian BI Rate, aturan loan to value (LTV), sampai kerja sama bilateral swap arrangement (BSA). OJK juga melakukan upaya dengan penyesuaian persyaratan buy-back saham di pasar modal untuk menahan laju penurunan harga saham. Pada akhir 2013 sejumlah kebijakan normalisasi dan stabilisasi perekonomian nasional menunjukkan hasil positif. Neraca perdagangan Oktober, November, dan Desember 2013 kembali positif setelah defisit pada bulan-bulan sebelumnya. Neraca pembayaran pada kuartal IV 2013 bahkan mencatatkan surplus USD4,41 miliar setelah tiga kuartal sebelumnya defisit. Data BI menunjukkan kenaikan cadangan devisa yang menembus USD100,7 miliar per Januari 2014. Inflasi sepanjang 2013 jauh lebih kecil dari perkiraan awal dan hanya mencapai 8,34%. Ekonomi nasional masih mampu berekspansi sebesar 5,78% dengan pendapatan per kapita yang terus meningkat. Dari sisi penanaman modal, realisasi investasi di sektor riil juga menembus Rp398 triliun dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi dunia. Indikasi penguatan fundamental ekonomi juga tercermin pada terapresiasi nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) akhir-akhir ini.
  • 7. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat (21/2) tercatat menguat 103 pada posisi Rp11.730, sementara IHSG menguat ke level 4.631. Kurs referensi non deliverable-forward (NDF) bahkan akan dihapuskan untuk transaksi USD/IDR dan digantikan oleh kurs referensi Bank Indonesia (JISDOR) mulai 27 Maret 2014. Kurs acuan yang dikeluarkan BI telah mendapatkan kepercayaan dan kredibilitas lebih baik dibandingkan dengan NDF yang seringkali menjadi ajang spekulasi. Upaya normalisasi dan stabilisasi ekonomi nasional masih akan terus dilakukan sepanjang 2014. Kebijakan macroprudential dan mendorong industrialisasi serta hilirisasi akan terus dilakukan oleh pengambil kebijakan nasional. Ini penting mengingat perekonomian dunia masih diselimuti ketidakpastian. Selain itu juga membaiknya perekonomian di negara maju memunculkan potensi pembalikan modal dari negara berkembang dan emerging masuk ke negara maju. Ini perlu kita antisipasi bersama dengan terus memperkuat fundamental ekonomi nasional melalui penjagaan daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta industrialisasi yang secara konsisten kita lakukan saat ini. PROF FIRMANZAH PhD Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  • 8. Lawyer Tua tanpa Pesona Perjuangan demokrasi, keadilan, dan penegakan hukum sudah dirintis sejak zaman Orde Baru. Di bawah pemerintahan otoriter dengan tentaranya yang bengis perjuangan itu tidak mudah. Pada zaman itu siapa bicara demokrasi langsung dibungkam karena dianggap tidak sejalan dengan garis ketentuan pemerintah. Siapa menuntut keadilan disikat di tempat. Atau hilang dan tak pernah ditemukan kembali. Siapa bicara penegakan hukum dia diancam pistol yang siap meletus. Inilah pemerintahan paling efektif di dalam sepanjang sejarah politik kita. Tidak ada pemerintahan sebelum dan sesudahnya yang bisa seefektif itu. Kita—maksudnya pemerintah— ibaratnya ”cekat-ceket”, gesit, cekatan, tidak banyak omong, ”rame ing gawe” bekerja dengan baik, utamakan kerja, lupakan upah, dan pamrih-pamrih lain. Bekerja untuk bangsa tak boleh mengharapkan upah atau disertai pamrih. ”Untuk perintah?” ”Ya, kadang disebut untuk negara. Bahkan sering disebut untuk bangsa dan negara” ”Siapa pemerintah itu?” ”Pemerintah ya pemerintah.” Itu konsep dasarnya. Di lapangan, orang sering bersikap korup, menggunakan nama pemerintah, padahal dia sengaja menyimpang. Apa yang disebut untuk ‘pemerintah’, demi ‘pemerintah’ sering pelaksanaannya untuk kepentingan swasta. Kata swasta di sini sangat sering hanya mewakili segelintir orang kaya yang dekat dengan siapa saja, kaum sipil, maupun militer yang berkuasa. Apa yang disebut untuk pemerintah itu ternyata bukan untuk pemerintah sama sekali. Arti segelintir orang di situ bisa anak pejabat tinggi. Boleh anak pejabat sipil. Boleh anak pejabat militer dan boleh saja untuk sahabat para pejabat tinggi yang berkuasa tadi. Siapa berani tampil ke depan untuk melawan tingkah laku korup seperti ini pasti dimusuhi. Segenap langkahnya dipersulit. Gerak-geriknya diawasi ketat oleh intelijen negara. Apa yang diucapkannya dicatat dengan baik dan utuh untuk dilaporkan atasan. Siapa berani menyoroti tingkah laku itu dari segi demokrasi atau keadilan dia pasti dibabat. Risiko berat selalu menghadang para pejuang tadi. Tokoh yang melawan di bidang hukum dan di pengadilan berani bersikap blak-blakan, apa adanya, dia dituduh melakukan suatu ”contempt of court” yaitu menghina pengadilan atau melecehkan tata tertib pengadilan. Padahal di pengadilan tidak ada barang disebut ”tata” dan tidak ada pula ”tertib” jika keduanya atau gabungan keduanya dihubungkan dengan keadilan. Pada zaman itu apa yang pernah adil? ***
  • 9. Tapi, para tokoh hukum yang mentereng luar dalamnya seperti Yap Thiam Hien, Bismar Siregar, dan Baharuddin Lopa tak pernah mengenal takut. Kalau ketiganya masih ada sekarang, mereka akan tetap pemberani, mentereng, punya harga diri yang mengagumkan dan akan berdiri di panggung besar dunia hukum untuk berteriak pada para lawyer, para hakim dan para jaksa, agar tetap gigih dalam perjuangan menegakkan hukum, demokrasi, dan keadilan. Tiga tokoh itu pasti akan menilai kita dengan cermat adakah kita masih tetap di garis perjuangan itu ataukah kita diam-diam melacur dan merusak kehidupan hukum, keadilan, dan demokrasi. Saya kira asyik kalau mereka masih ada dan muncul bersama-sama di suatu sidang pengadilan. Menangani suatu kasus berat dan besar. Misalnya kasus orang terpenting dan anak istrinya mereka pasti tak gentar. Pak Yap sebagai lawyer, Pak Bismar sebagai hakim, Pak Loppa sebagai jaksa. Dunia hukum dan keadilan pasti geger. Mereka itu ibaratnya seperti malaikat, tak doyan suap, tak butuh duit kotor seperti itu, dan tak butuh tampil bermewah-mewah. Tampil seadanya, apa salahnya, asal tak punya jiwa pelacur dalam dirinya? Mereka tak butuh tabungan dalam jumlah besar karena hanya pencoleng yang bisa menumpuk duit, melalui kerja sungguhan, di bidang penegakan hukum, keadilan, dan demokrasi. Mereka bukan hanya memiliki etika, melainkan wujud etika itu sendiri. Tiga-tiganya pasti menangis jejeritan melihat sikap dan cara kerja generasi penerus mereka masing-masing yang begitu kacau balau. Pak Yap akan marah sekali melihat lawyer yang gigih membela semua koruptor besar. Secara mencolok sekali, memang ada tokoh hukum, lawyer, yang tangkas, ”cekat-ceket”, cekatan, membela koruptor yang duitnya sangat besar. Tiap muncul koruptor besar dia muncul sebagai pembela. Posisi seniornya dipakai untuk mencap sana sini tidak benar dan seolah hanya dia yang membela koruptor besar itu yang paling benar. Sekarang ini kebenaran tidak ada. Di masyarakat orang tak tertarik sama sekali bicara kebenaran. Di dunia politik kebenaran dibalik-balik semau politisi. Sekarang kaum rohaniwan pun jarang bicara kebenaran karena mungkin mereka malu pada diri sendiri. Kebenaran di dalam cita rasa para lawyer? Mereka membela seorang yang diadili, bukankah hanya meyakinkan bahwa keadilan diterapkan pada kliennya secara tepat? Bukankah dia membela klien agar dia tak diperlakukan semena-mena dan dia telah mendapatkan perlakuan adil? Bukankah itu filosofi dasar perjuangan hukum, keadilan dan demokrasi para lawyer? Tapi, mengapa lawyer sering melebihi porsi itu? Mengapa mereka menggelapkan kebenaran, demokrasi, dan keadilan dengan membela mati-matian orang yang salah agar tidak dianggap salah? *** Dengan porsi pembelaan seperti itu, apakah pembela koruptor tak dengan sendirinya juga menjadi koruptor yang tanpa tedeng aling-aling diketahui publik, tapi tidak malu, bahkan kelihatan merasa bangga akan dirinya? Tidak ada dilema etis yang mengusik hati nuraninya?
  • 10. Pak Yap, jangan bertanya tentang etika, sesuatu yang tidak ada lagi di zaman ini, tak begitu lama sesudah Pak Yap pergi. Mereka ahli hukum yang tahu pasti etika tak punya kekuatan apa pun. Dia bukan hukum. Melanggar etika tidak masalah, kecuali bagi orang yang memang punya keluhuran. Membela koruptor, menjadi sejenis koruptor pula, itu bukan penilaian hukum, dan dia tidak bisa dihukum dengan aturan hukum kita. Orang hanya akan berkata, ”ngrasani” mengejek, melecehkan, di belakang. Tak mungkin dia dituntut secara hukum. Jadi, tidurlah dia dengan nyenyak. Pejuang demokrasi tak harus hidup demokratis. Pejuang kebenaran apa salahnya melupakan kebenaran? Pejuang keadilan tak harus adil. Dia bahkan boleh mengoyak-ngoyak keadilan itu asal honornya luar biasa besar. Jadi, Pak Yap, kelihatannya dia tak peduli sama sekali. Pak Yap boleh marah. Boleh menangis dengan air mata darah, tak peduli. Pak Yap boleh resah di kuburan sana, dia tak peduli. Bagaimana dia mau peduli pada Pak Yap kalau pada dirinya sendiri dia sudah tak peduli? Membela koruptor besar bukan suatu cela. Dia tak peduli apa kata orang. Risiko apa pun dia tak peduli. Menjadi lawyer tua, tak dihormati orang, dan kehilangan pesona? Ya, sebagai lawyer tua, tanpa pesona, apa dia bisa terima? MOHAMAD SOBARY Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan. Email: dandanggula@hotmail.com
  • 11. Plagiarisme dan moral keilmuan Koran SINDO Senin, 24 Februari 2014 KASUS plagiarisme yang melibatkan akademisi perguruan tinggi kembali terjadi. Kali ini lakonnya adalah Anggito Abimanyu (Anggito), akademisi dan pejabat negara yang dikenal memiliki rekam jejak hebat dan sangat berintegritas. Meski menjadi pejabat negara dan harus menghabiskan waktu di Ibu Kota, Anggito masih tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM. Anggito pun selalu menyempatkan hadir untuk mengajar di UGM, kampus yang membesarkan namanya. Selain sebagai akademisi, Anggito juga menjabat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Dirjen PHU Kemenag). Sebelumnya Anggito menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF Kementerian Keuangan). Di bidang olahraga, Anggito juga dipercaya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Basket Seluruh Indonesia (PP Perbasi). Beberapa jabatan yang diraih Anggito menunjukkan bahwa beliau sosok yang multitalenta. Dengan talenta yang hebat itulah, terasa tak percaya tatkala menyimak berita bahwa Anggito tersandung kasus plagiat sehingga harus mundur dari UGM (KORANSINDO, 18/2). Pemberitaan di media online ternyata juga tidak kalah ramai. Kasus plagiarisme yang melibatkan Anggito mendapat respons yang luar biasa dari pembaca. Banyak di antara mereka yang mencoba untuk berempati pada Anggito. Sementara yang lain menganggap kesalahan Anggito termasuk yang tidak dapat ditoleransi di dunia akademik dan karena itu pelakunya harus dihukum. Kasus plagiarisme Anggito bermula dari seorang penulis di Kompasiana yang menulis kolom dengan judul Anggito Abimanyu Menjiplak Karya Orang? Penulis dengan akun ”Penulis UGM” itu mengungkapkan bahwa ada kesamaan redaksi dalam beberapa paragraf dan substansi tulisan Anggito dengan tulisan yang terlebih dulu dimuat di Kompas. Kesimpulan itu diperoleh setelah membandingkan artikel opini Anggito berjudul ”Gagasan Asuransi Bencana” (Kompas, 10 Februari 2014) dan tulisan Hatbonar Sinaga dan Munawar Kasan berjudul ”Menggagas Asuransi Bencana” (Kompas, 21 Juli 2006). Setelah kasusnya ramai diberitakan di media, Anggito pun menggelar konferensi pers. Intinya, Anggito mengakui telah berbuat khilaf karena mengutip tulisan orang tanpa menunjukkan referensi yang jelas. Sebagai bentuk tanggung jawab keilmuan, Anggito pun memutuskan untuk mundur dari profesi sebagai dosen di UGM.
  • 12. Keputusan ini memang terasa berat, tetapi harus diambil demi menjaga integritas seluruh sivitas dan institusi UGM. Sangat disayangkan, Anggito harus mengakhiri karier sebagai akademisi karena kasus plagiarisme. Padahal jika melihat rekam jejaknya, kesalahan itu tidak seharusnya dilakukan orang sekaliber Anggito. Sebelum terkena kasus plagiarisme, Anggito termasuk akademisi andal. Anggito begitu dicintai mahasiswanya. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak kolega yang kaget dengan kasus yang dialami Anggito. Tak terkecuali Rektor UGM Profesor Pratikno. Beliau mengatakan bahwa Anggito adalah aset UGM yang sungguh luar biasa. Tetapi, Pak Rektor lantas memungkasi pernyataan dengan mengatakan bahwa kejujuran akademik juga menjadi aset yang luar biasa bagi UGM (detik.com, 18/2/2014). Pernyataan ini terasa sangat tepat karena kejujuran akademik (academic honesty) bagi perguruan tinggi adalah segala-galanya. Bayangkan, jika ada perguruan tinggi divonis stakeholders-nya sebagai tidak berintegritas, runtuhlah kewibawaan dan kehormatan (marwah) kampus tersebut. Memang sempat muncul dugaan bahwa yang menulis artikel opini itu bukan Anggito, melainkan anak buahnya. Dugaan ini berdasarkan kebiasaan pejabat publik yang selalu menggunakan jasa penulis (ghost writer). Melalui jasa penulis inilah pejabat publik selalu menulis di media untuk mencitrakan dirinya intelek dan berpendidikan (well educated). Tetapi, dugaan itu ditepis Anggito. Kasus yang dialami Anggito seharusnya menjadi pelajaran bagi siapa pun. Jangan karena terdorong untuk mencitrakan diri sebagai penulis produktif, lalu mengindahkan nilai-nilai moral kejujuran. Apalagi jika sampai melakukan praktik plagiarisme. Dalam kaitan ini plagiarisme atau plagiat dapat diartikan penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan atau pendapat sendiri. Dengan demikian, plagiarisme dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Karena itulah, plagiarisme harus menjadi perhatian seluruh sivitas akademika, terutama di perguruan tinggi. Kasus plagiarisme tidak boleh terus-menerus terjadi. Rasanya sudah waktunya setiap perguruan tinggi menggunakan software untuk mencegah plagiarisme. Tetapi, jika memang belum ada software yang memadai, cara efektif untuk mencegah plagiarisme adalah mendorong sivitas akademika untuk memublikasikan hasil karyanya. Publikasi buku, hasil penelitian, artikel jurnal, opini koran, apalagi jika dilakukan secara online, pasti efektif untuk mencegah plagiarisme. Jika ada seseorang yang tidak jujur misalnya mengambil artikel melalui bantuan ”Mbah Google” dan menganggap itu tulisannya,
  • 13. dengan mudah akan diketahui karena banyak orang yang mengakses. Satu lagi yang juga sangat mendasar adalah mengandalkan moral keilmuan dari setiap akademisi. Doktrin utama yang harus ditanamkan pada akademisi adalah sebagai pribadi yang memiliki keterbatasan boleh saja ia melakukan kesalahan. Yang tidak boleh adalah melakukan kebohongan. Itu berarti, bisa saja seorang akademisi melakukan kesalahan dalam menganalisis dan menyimpulkan. Yang penting semua data dan fakta dikemukakan secara jujur dan apa adanya. Dengan demikian, seluruh sivitas akademika, terutama dosen dan mahasiswa, harus menyadari bahwa kejujuran itu jauh lebih penting dari segalanya. Bahkan gelar kesarjanaan (S-1, S-2, dan S-3) dan gelar tertinggi akademik (profesor) tidak akan bermanfaat jika ditempuh dengan cara yang tidak jujur. Karena itu, mari mencegah praktik plagiarisme dengan mengandalkan moral kejujuran. Tidak usah menunggu orang lain untuk berbuat jujur. Marilah mulai dari diri sendiri dengan menjadi akademisi yang berintegritas. BIYANTO Dosen UIN Sunan Ampel dan Ketua Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Jatim
  • 14. Menangkal serangan baru ke KPK Rabu, 26 Februari 2014 TERLALU banyak seteru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghendaki institusi antikorupsi paling dipercaya itu terjerembap ke kubangan. Kalau sebelumnya ada komisioner KPK yang dijerat hukum seperti Antasari Azhar atau Bibit-Chandra yang populer dengan istilah ”cicak-buaya” pada KPK jilid kedua, kini kembali menyerang institusinya langsung. KPK saat ini dihantam secara sistematis dari gedung parlemen yang berkelindan dengan pemerintah dalam membahas Rancangan KUH Pidana dan Rancangan KUHAP. Sejumlah poin dalam rancangan itu yang bisa mengebiri kewenangan KPK yang selama ini begitu efektif. Tetapi tulisan ini tidak akan membahas satu per satu, semangat untuk melindungi KPK itulah yang penting dijaga agar pembahasan RUU di DPR tidak liar. Meski serangan itu bertubi-tubi, rakyat yang menjadi korban koruptor tetap setia dan percaya pada KPK sebagai pemberantas korupsi efektif dan berani menjerat kalangan menteri, pimpinan partai politik, anggota parlemen, dan kepala daerah. Rakyat, aktivis, akademisi, dan pers antikorupsi tetap berada di belakang KPK, meski ada serangan baru berupa pelumpuhan kewenangan KPK. Jebakan politis Jika ingin pemberantasan korupsi tetap jalan seperti yang diperagakan KPK, semua komponen bangsa harus ”menangkal” dan berani mengatakan ”tidak” pada upaya pelemahan yang sistematis itu. Kita ingin KPK tetap menjadi motor penggerak pemberantasan korupsi. KPK tidak boleh dibiarkan jalan sendiri menghadapi berbagai serangan, baik yang terselubung maupun terbuka dengan memanfaatkan sarana konstitusional, seperti uji materi UU Nomor 30/2002 tentang KPK (UU KPK) ataupun serangan pelemahan dalam perubahan undang-undang. Membersihkan najis korupsi yang sudah menggurita, butuh kesatuan persepsi semua komponen bangsa. Korupsi adalah virus yang mengancam keselamatan bangsa, membunuh pelan-pelan kelangsungan pembangunan, bahkan melanggar hak-hak sosial-ekonomi rakyat. Sekiranya anggaran negara tidak dikorup, boleh jadi kehidupan rakyat semakin membaik, kemiskinan berkurang, dan pengangguran bisa diatasi. Memang KPK dengan segala keterbatasannya masih memiliki kekurangan. Kerikil itulah yang harus diperbaiki agar tidak menjadi bongkahan batu yang dapat merusak dan menghancurkan KPK. Seharusnya DPR dan pemerintah melihat secara jernih dan objektif kehadiran dan kinerja KPK. Bukan malah melakukan melodrama seolah kerja positif KPK melanggar prosedur formil. Jangan-jangan kengototan DPR agar pembahasan kedua RUU itu yang secara kasat mata mengebiri kekuatan KPK, sebagai desain strategis menjelang
  • 15. berakhirnya masa tugas mereka. Sebab boleh jadi banyak anggota DPR yang kembali menjadi calon anggota legislatif merasa khawatir, kalau tidak terpilih nanti bisa dijerat KPK. Kalau dikatakan bahwa kedua rancangan itu sebagai ”ketentuan umum”, tetapi bisakah dijamin bahwa ”kekhususan UU-KPK” masih bisa mengabaikan ketentuan umum itu? Bisa jadi keinginan mempercepat pembahasan kedua RUU itu hanyalah ”jebakan” bagi UU-KPK. Bisa jadi akan membuat aturan pamungkas pada Ketentuan Peralihan, bahwa semua ketentuan yang menyimpang dari undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Ini yang harus diwaspadai karena pembahasan di DPR begitu politis dan liar sebagai wujud dari lembaga politik. Semua orang paham, pengambilan keputusan di DPR selama ini belum berpihak pada kehendak rakyat. Selalu ada kepentingan politisnya dengan mengabaikan kepentingan rakyat saat membahas dan menetapkan undang-undang. Indikasinya dapat dilihat pada banyak ketentuan undang-undang yang dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi lantaran bertentangan dengan UUD 1945. Kehilangan makna KPK menyurati presiden dan meminta agar menghentikan pembahasan kedua RUU itu. Langkah ini disoroti kalangan DPR karena dianggap tidak patut dan mempertanyakan motif pimpinan KPK. Tentu kita tidak membela KPK secara membabi buta, sebab ada argumentasi kuat dan mendasar kenapa kewenangan KPK harus dijaga. Berdasarkan hasil kajian Koalisi Masyarakat Antikorupsi dan Reformasi Hukum, setidaknya ada 12 poin dalam RUU KUHAP yang berpotensi melemahkan KPK. Bahkan alasan kodifikasi yang dianggap sebagai kekuatan oleh penyusun RUU perlu dikoreksi. Dalam acara diskusi di salah satu televisi swasta (18/2/2014), Prof JE Sahetapy menyebut kodifikasi sudah lama ditinggalkan di berbagai negara, termasuk Belanda. Pemikiran itu layak dikedepankan, sebab dinamika kehidupan masyarakat hampir setiap hari berubah menyebabkan ”kodifikasi hukum secara total” kehilangan makna. Tidak mungkin semua persoalan masyarakat harus dikodifikasi, sementara dua hari ke depan kehidupan masyarakat berubah dengan cepat akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem legislasi kita mengalami perubahan paradigma seperti dikemukakan Prof Romli Atmasasmita (KORAN SINDO, 24/2/2014) karena kembali kepada asas kodifikasi total. Salah satu kelemahan kodifikasi ialah sangat sulit dengan cepat merevisi ketentuan yang tidak lagi sejalan dengan kehidupan masyarakat yang begitu cepat berubah. Pengalaman pada KUH Pidana yang disebut-sebut sebagai kodifikasi, tidak sedikit banyak ketentuan yang tidak bisa diterapkan lantaran bertentangan dengan program pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Misalnya larangan mempertunjukkan, menawarkan, atau menyiarkan alat pencegah hamil dalam Pasal 534 KUH Pidana tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan Program Keluarga Berencana, meski belum pernah dicabut. Mengikuti ketentuan yang berlaku di
  • 16. negara lain, tidak bisa ditelan mentah-mentah. Hal ini dipelajari dalam Sosiologi Hukum seperti peringatan Robert B Seidman melalui ungkapan ”the law of the non transferability of law”, bahwa tidak semua aturan hukum yang berlaku dengan baik di suatu masyarakat (negara) dapat ditransfer dan diterima pada masyarakat lainnya. Sebab ada perbedaan mendasar yang menyebabkan aturan itu tidak diterima dan berlaku dengan baik, antara lain perbedaan budaya hukum, nilai-nilai sosial, dan geografi. Inilah yang perlu dicermati agar tidak terjebak pada adagium ”Jakarta Sentris” pada kedua RUU itu. Hanya efektif diterapkan di Jakarta atau kota-kota besar, tetapi tidak efektif berlaku pada wilayah Nusantara secara keseluruhan. MARWAN MAS Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 45, Makassar
  • 17. Ekonomi alternatif Rabu, 26 Februari 2014 HARI Selasa kemarin saya mendapat tugas untuk menjadi salah satu panelis untuk acara debat partai politik tentang platform ekonomi dan politik untuk Pemilu 2014. Acara tersebut dibuat sebagai sarana informasi bagi pemilih dalam menentukan pilihan partai mereka. Hal yang membuat saya berpikir bukanlah acara tersebut, tetapi kemacetan yang ditimbulkan aksi damai serikat pekerja di Jalan Sudirman Jakarta. Menurut berita, aksi unjuk rasa itu diikuti oleh sebanyak-banyaknya 10.000 buruh. Jumlah itu belum ditambah dengan petugas pengaman yang berjumlah 6.180 orang dari berbagai unsur antara lain kepolisian, TNI, bahkan Pemerintah Daerah DKI. Aksi itu adalah bagian dari peringatan hari jadi sebuah serikat buruh sekaligus peluang menyampaikan tuntutan-tuntutan seperti penolakan kebijakan upah murah, perbaikan BPJS Kesehatan, pencabutan Instruksi Presiden No 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Pekerja, revisi Permenakertrans No 13/2012, dan penghapusan sistem kerja kontrak/outsourcing. Bagi para pegawai yang bekerja di sepanjang Jalan Sudirman dan Thamrin, tuntutan tersebut pasti tidak asing. Dalam setiap aksi demonstrasi pekerja, tuntutan tersebut selalu dikumandangkan. Terpicu oleh aksi tersebut, saya kembali teringat tentang sebuah konsep atau kerangka berpikir bernama Social and Solidarity Economy yang saat ini sedang didorong oleh United Nation Research Institute for Social Change. Konsep tersebut adalah gabungan dua kerangka berpikir, yakni solidarity economy dan social economy yang berkembang di beberapa negara. Pendekatan social economy adalah pendekatan atau analisis ekonomi yang kelahirannya tidak terpisahkan dari analisis ekonomi klasik. Banyak interpretasi tentang pendekatan social economy, di antaranya yang menyatakan tindakan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari konteks sejarah, politik, dan sosial masyarakat tempatnya berkembang. Misalnya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dalam masa pemerintahan Orde Baru terinspirasi dari teori modernisasi masyarakat Barat pada akhirnya tidak dapat berjalan optimal. Ini karena ada hubungan-hubungan sosial di antara individu dan masyarakat yang masih kental dengan hubungan sosial agrikultur, perdesaan atau cara pandang feodal. Sebuah kenyataan yang lantas disebut dengan dualisme ekonomi oleh Geertz. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan ekonomi klasik yang menganggap tindakan ekonomi secara ekstrem mengikuti logika supply and demand. Manusia dalam ekonomi klasik adalah homo economicus, yaitu manusia akan bertindak secara rasional untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak ada etika, moral, adat atau hal sosial lain yang akan memengaruhi cara pikirnya secara
  • 18. signifikan. Karena itu pendekatan social economy memedulikan hal-hal yang sangat terkait dengan sifat sosial seorang manusia dan komunitasnya. Mereka tertarik untuk menyelidiki berkembangnya model-model ekonomi koperasi, lembaga keuangan adat, koperasi mikro dan model-model ekonomi lain di luar sektor privat yang dikuasai investor swasta atau sektor publik yang dikuasai negara. Karenanya ada yang menyebutnya sebagai the third-sector atau sektor ketiga. Di dalam konteks perdagangan ekonomi dunia yang semakin liberal dan bebas, pendekatan ekonomi sosial ini menjadi sangat relevan untuk dikaji karena muncul model-model ekonomi baru yang tidak hanya dalam bentuk koperasi atau lembaga ekonomi mikro seperti masa lalu. Contohnya, dalam konteks hubungan industrial perburuhan, ada model kerja sama ekonomi yang dilakukan Mondragon Cooperative Corporation, yaitu sebuah federasi koperasi yang dibentuk para pekerja di wilayah Basque, Spanyol, pada 1956. Produk pertamanya adalah parafin (bahan bakar gas yang dibekukan), tetapi saat ini telah berkembang hingga mencakup sektor keuangan, industri, ritel, dan sumber daya. Jumlah pegawainya mencapai 80.321 orang. Di tahun 2012, salah satu cabang mereka, Fagor ElectrodomÈsticos, menghadapi masalah keuangan akibat resesi di Spanyol. Pada saat itu, para pekerja yang diuntungkan dari krisis, yaitu pekerja di sektor panel surya, menyadari dan setuju untuk secara sukarela mengurangi upah mereka sebesar 7,5 persen. Pengurangan itu adalah salah satu bentuk subsidi mereka terhadap pekerja lain di Fagor ElectrodomÈsticos agar tidak mendapat pengurangan upah lebih dari 7,5 persen. Selain mereka ada pula jaringan supply-chain tekstil yang dikoordinasi koperasi Fio Nobre dan koperasi Coop Acai. Koperasi-koperasi tersebut adalah koperasi yang dijalankan para pekerja yang mengambil alih pabrik-pabrik tekstil yang bangkrut. Ada pula kemudian model ekonomi yang disebut dengan Community Currencies. Sistem ini mengembangkan alat tukar yang nilainya lebih mahal apabila diukur dari kacamata ekonom liberal, tetapi secara sosial dibutuhkan untuk membantu komunitas bersangkutan. Misalnya ketika menetapkan harga kopi. Harga kopi yang dibayar dengan alat tukar komunitas itu mungkin relatif lebih mahal daripada harga kopi biasa, tetapi secara sosial memiliki nilai lebih karena kopi yang ditanam berasal dari proses produksi yang mempertahankan keanekaragaman hayati. Model-model ekonomi tersebut adalah contoh bagaimana masyarakat atau komunitas sebetulnya dapat mempertahankan diri dengan apa yang mereka miliki sendiri. Perlawanan terhadap pasar bebas atau kapitalisme neoliberal dapat dilakukan tidak hanya dengan jalan menolak melalui aksi unjuk rasa di jalan raya, tetapi juga dapat dilakukan dengan langkah konkret membangun ekonomi komunitas. Hal ini berbeda dengan yang kita saksikan di Indonesia. Selama ini masyarakat secara tidak sadar mendasarkan perjuangan mereka atas analis ekonomi klasik atau liberal yang sebenarnya telah memarginalkan mereka. Misalnya ketika menyetujui perluasan program
  • 19. Bantuan Langsung Tunai (BLT) demi menyelesaikan masalah kemiskinan atau terus bicara semata soal kenaikan upah. Memang sejumlah penelitian telah menunjukkan program bantuan sosial, baik yang diberikan pemerintah daerah atau pemerintah pusat, telah mengurangi angka kemiskinan. Namun apakah angka kemiskinan tersebut akan semakin turun bila bantuan sosial dihilangkan? Saya meyakini jawabannya tidak karena yang terjadi adalah pelembagaan akan ketidakberdayaan. Proses partisipasi dan pemberdayaan komunitas semestinya memberikan pemahaman kepada masyarakat yang termarginalisasi tentang apa yang membuat mereka menjadi miskin, sulit mendapat akses air bersih, dan sebagainya. Pemahaman atau nilai-nilai baru tersebut yang akan mengikat mereka sebagai komunitas untuk tetap bersama walaupun program bantuan sosial itu selesai atau tidak dilanjutkan. Dalam laporan Bank Dunia, Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau laporan departemen terkait memang diperlihatkan bahwa telah tumbuh sikap kepercayaan, kebersamaan, solidaritas atau gotong royong dari program-program bantuan sosial yang selama ini dikucurkan. Tapi tidak dilaporkan apakah masyarakat memiliki pemahaman tentang nilai-nilai baru seputar hal-hal yang selama ini membuat mereka termarginalisasi. Proses atau nilai-nilai itu yang pada umumnya akan melahirkan model-model ekonomi yang mandiri. Segala kelompok masyarakat, baik yang berasal dari kategori sektoral seperti buruh, petani, pekerja informal maupun dari sektor wilayah di tiap kabupaten atau kelurahan, penting untuk menggali dan mencari nilai-nilai sosial ekonomi yang baru itu. Dengan cara inilah masyarakat dapat tetap bertahan dalam kepungan ekonomi pasar. DINNA WISNU, PhD Co-Founder & Direktur Pascasarjana Bidang Diplomasi, Universitas Paramadina @dinnawisnu
  • 20. Status awas dan evaluasi televisi Koran SINDO Kamis, 27 Februari 2014 GUNUNG Kelud meletus pukul 22.50 WIB, setelah sebelumnya dinyatakan status Awas pukul 21.15 WIB pada 13 Februari 2014. Ada jeda waktu 95 menit, dari status Awas ke era letusan. Waktu ini tergolong singkat. Bandingkan dengan Gunung Merapi di Yogyakarta 25 Oktober 2010. Jarak status Awas Merapi ke letusan gunung hampir 33 jam. Sementara status Awas Gunung Sinabung ke letusan pertama yang cukup besar 24 November 2011, berjarak hampir 15 jam. Begitu bervariasinya jarak antara status Awas dan letusan gunung berapi, perlu tindakan peringatan dini dengan cepat dan akurat kepada warga terdampak. Dan, salah media yang bisa memberikan informasi dini dengan cepat dan efektif di masa kritis ini adalah televisi dan radio. Dua media ini juga bagian dari mata rantai peringatan dini tsunami yang diatur pemerintah selama ini. Mencermati status penyampaian dini status Awas Gunung Kelud13 Februari lalu, tak banyak televisi yang menyiarkan begitu cepat. Ada satu televisi berita yang cepat mengumumkan status Awas Gunung Kelud, karena kebetulan sedang acara program berita, saat status Awas diumumkan pukul 21.15 WIB. Namun, sebagian besar televisi menyiarkan kondisi Gunung Kelud setelah meletus pukul 22.50 WIB. Tidak adanya peraturan yang mengharuskan media penyiaran bereaksi cepat pascapengumuman status Awas sebuah gunung, membuat sikap media penyiaran berbedabeda. Sementara dalam peringatan dini tsunami, media penyiaran sudah seragam mengudarakan STOP PRESS, seperti diatur dalam Permen Kominfo Nomor 20/P/ M.KOMINFO/8/2006. BMKG sudah memasang software komputer untuk peringatan dini tsunami di delapan stasiun televisi nasional, dan radio. Fungsinya, untuk menyiarkan stop press, lima menit pascagempa, bersamaan dengan data potensi tsunami yang disampaikan BMKG ke media. Stop press berupa blocking 30 detik, dilengkapi tune tinggi, untuk membuat masyarakat tahu dan peduli apa yang segera dilakukan. Peringatan dini ini harus cepat diketahui masyarakat, karena tsunami sampai ke pantai hanya perlu waktu 20 hingga 30 menit, pasca gempa bumi di laut. Peringatan dini status awas Melihat eskalasi dampak letusan gunung, tak ada salahnya pemerintah juga mengatur keseragaman penyampaian peringatan dini gunung yang berstatus Awas. Mengingat jarak waktu antara status Awas dengan letusan, biasanya tidak terlalu lama. Peringatan dini status Awas ini penting, mengingatkan masyarakat akan letusan gunung makin dekat dan tindakan
  • 21. evakuasi oleh pemda dan tim SAR. Dibanding penyampaian dini tsunami, dalam peringatan dini status Awas di gunung, peluang ditonton warga terdampak, lebih besar. Karena listrik sebagai sumber daya televisi atau radio, masih menyala. Ini yang terjadi di Gunung Kelud. Sedikitnya 200.000 warga langsung mengungsi, ketika status masuk Awas. Sebagian besar mereka selalu menonton televisi sejak dari status gunung Waspada hingga Siaga. Sementara saat peringatan dini tsunami, sering warga sulit menonton televisi atau mendengar radio, karena listrik mati akibat gempa bumi. Kearifan lokal di gunung Namun saat masa kritis sebuah bencana, masyarakat kadang hanya mengandalkan kearifan lokal. Saat tsunami Aceh 2004 lalu misalnya, masyarakat Pulau Simeulue, pulau yang terdekat dari sumber gempa bumi 8,9 SR, ternyata korbannya kurang dari 10 orang. Masyarakat mengenal Smong yang artinya tsunami. Dengan cara gethok tular turun-temurun, Smong mendorong warga menjauh dari pantai, karena air laut surut, yang berarti akan datang tsunami. Tak kalah serunya, kearifan lokal di gunung. Biasanya dua atau tiga hari sebelum meletus hewan-hewan besar seperti monyet, harimau, ular akan turun gunung. Perilaku hewan-hewan ini dipercaya menjadi pertanda gunung akan meletus. Kasus Kelud, Merapi, dan Sinabung banyak media memberitakan hewan-hewan besar turun gunung beberapa hari sebelum letusan besar. Namun, masih ada kearifan lokal yang cenderung menjadi fatalisme. Mereka meyakini ada firasat dari gunung jika akan meletus dan menolak evakuasi. Inilah yang oleh Emile Durkhaim, sosiolog Prancis, seharusnya bisa dihindari. Karena fatalisme itu, mirip bunuh diri akibat tekanan keadaan di sekitarnya, dan pasrah tanpa ada usaha penyelamatan. Dalam kasus ini, sering menolak evakuasi dan tidak percaya hasil analisa PVBMG yang meneliti gunung dengan teknologi canggih. Di sinilah media harus berperan mengedukasi warga yang salah mengartikan kearifan lokal. Patut diacungi jempol bagi PVBMG, pemda, dan tim SAR, dalam kasus Gunung Kelud. Berkat peringatan dini status Awas yang disampaikan pada waktu yang tepat dan cepat, 200.000 warga yang berada di kawasan berbahaya 10 kilometer dari puncak Gunung Kelud mengungsi sebelum meletus. Korban pun bisa diminimalisasi. Menjadi pembelajaran penting bagi media penyiaran sebagai mata rantai peringatan dini bencana. Indonesia masuk dalam ring of fire dengan 127 gunung api. Kini 22 gunung berstatus di atas normal. Ada yang status Waspada, ada yang Siaga. Bukan tak mungkin, gunung-gunung itu berubah menjadi Awas. Pada tahap inilah, media penyiaran menjadi sangat penting, untuk menjadi alat peringatan dini secara cepat dan serentak. Diseminasi peringatan dini tsunami yang sudah diatur, selayaknya menjadi acuan bersama dalam penyampaian peringatan dini status Awas gunung berapi, demi menyelamatkan warga
  • 22. dan mengurangi risiko dampak bencana. KHOIRI AKHMADI Eksekutif Produser RCTI, Anggota Tim Buku Panduan Informasi Peringatan Dini Tsunami bagi Lembaga Penyiaran Indonesia oleh BMKG, BNPB, LIPI dan Kominfo, GTZ
  • 23. Customer-based brand equity Koran SINDO Kamis, 27 Februari 2014 DALAM waktu dekat Kevin Keller akan mengunjungi Indonesia. Keller bersama Aaker mempengaruhi cara pandang pemasar dalam pengelolaan brand. Jika sebelumnya brand merupakan bagian dari produk manajemen, sekarang beberapa perusahaan mulai menempatkan pengembangan dan pengelolaan produk bagian dari brand management. Salah satu argumentasinya adalah brand merupakan salah satu aset/ekuitas yang bernilai bagi perusahaan. Untuk itu, aktivitas pemasaran harus ditujukan untuk memperkuat ekuitas brand. Kontribusi utama Keller adalah menawarkan model customer- based brand equity (CBBE) bagi praktisi pemasaran dalam membangun ekuitas brand. Kekuatan dari model ini adalah penggunaan pendekatan disiplin manajerial. Pendekatan ini akan mempermudah praktisi pemasaran dalam merumuskan aktivitas dalam membangun ekuitas brand. Pendekatan yang ditawarkan oleh Keller seperti pendekatan yang dilakukan Kotler pada 1960-an untuk marketing management. Walaupun sudah lebih dari 50 tahun, pendekatan Kotler masih mendominasi cara berpikir praktisi pemasaran. Brand dikatakan memiliki ekuitas tinggi jika brand tersebut mampu mengapitalisasi pendapatan atau ”cash flows” jauh lebih baik dibanding tanpa adanya brand. Menurut hasil penelitian Davis (2000) menyimpulkan bahwa 72% dari konsumen mau membayar harga 20% lebih mahal untuk brand yang dipilihnya, relatif terhadap brand kompetitor terdekat; 25% konsumen menyatakan bahwa harga bukan menjadi masalah ketika membeli brand yang disukai; lebih dari 70% konsumen menggunakan brand sebagai petunjuk pembelian produk. Disiplin yang ditawarkan oleh Kevin Keller (2013) didasari atas empat pertanyaan utama. Pertama, seberapa jauh perusahaan dapat secara jelas merumuskan identitas brand (who are you?). Kedua, seberapa jauh perusahaan dapat mengembangkan kombinasi atribut performa dan imagery yang memperkuat identitas brand (what are you?). Ketiga, bagaimana tanggapan konsumen baik rasional maupun emosional terhadap identitas yang ditawarkan oleh brand (what about you?). Keempat, seberapa jauh interaksi yang terjadi antara konsumen dan brand menyebabkan ikatan di antara keduanya menjadi lebih kuat (what about you and me?) Tulisan ini mencoba untuk mengkaji lebih jauh masing-masing pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama terkait dengan seberapa jauh perusahaan dapat merumuskan identitas
  • 24. brand secara tepat. Identitas yang tepat akan berpengaruh terhadap brand awareness. Untuk itu aspek yang terkait dengan peningkatan brand awareness menjadi penting seperti: seberapa jauh brand mudah dikenal dan diingat? Jenis ”cues” dan ”reminders” apa yang digunakan? Seberapa jauh brand tersebut mudah diucapkan? Pada tingkatan yang lebih luas, keberhasilan membangun brand awareness sangat tergantung kepada seberapa jauh pelanggan mengerti bahwa brand tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai contoh, S-1 Bisnis Prasetiya Mulya, identitas yang dikembangkan pada saat awal peluncurannya adalah pengusaha muda yang sukses. Identitas ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anak-anak muda yang sukses berusaha dan mandiri secara finansial. Pertanyaan kedua terkait dengan seberapa jauh konsumen mengerti dan mempunyai asosiasi yang positif terhadap identitas brand. Asosiasi dapat dibentuk melalui pendekatan performa produk/layanan (brand performance) atau pendekatan emosi atau personifikasi (brand imagery). Performa produk/ layanan berpengaruh terhadap pengalaman apa saja yang akan dirasakan oleh konsumen, apa yang mereka dengar, dan apa yang dapat diinformasikan oleh perusahaan kepada pelanggannya tentang brand tersebut. Merancang dan menyampaikan suatu produk/ layanan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen merupakan prasyarat keberhasilan aktivitas marketing lepas dari apakah produk, layanan, atau organisasi. Jika brand performance terkait dengan atribut intrinsik (atribut yang melekat pada produk/ layanan), sedangkan brand imagery terkait dengan atribut ekstrinsik (atribut yang tidak terkait secara langsung dengan produk/layanan). Sebagai contoh, profil pengguna dapat digunakan sebagai representasi dari citra ideal yang diinginkan oleh target konsumen. CR7 digunakan oleh Nike sebagai representasi seorang hero sepak bola. Pendekatan personality sering juga digunakan untuk mengekspresikan identitas dari si pelanggan. Pengguna Harley Davidson adalah mereka yang mengekspresikan kejantanan dan kebebasan. Lepas dari pendekatan yang akan digunakan, asosiasi brand yang akan dirumuskan harus dapat memenuhi tiga kriteria. Pertama, seberapa jauh atribut yang dikembangkan dapat memperkuat asosiasi brand (strength). Kedua, seberapa jauh atribut tersebut bernilai dan disukai oleh target pelanggan (favourable). Ketiga, seberapa jauh atribut tersebut berbeda dengan asosiasi yang dikembangkan oleh brand pesaing (uniqueness). Untuk menciptakan brand equity, brand harus memiliki asosiasi yang kuat, disukai dan unik. Brand yang kuat umumnya memenuhi ketiga indikator tersebut. Sebagai contoh Toyota Avanza secara konsisten mencoba memenuhi ketiga indikator tersebut dengan menawarkan beberapa atribut seperti harga jual kembali, kelegaan, kenyamanan dan pilihan terbaik keluarga. Pertanyaan ketiga mencoba untuk memahami bagaimana konsumen bereaksi terhadap stimulus yang ditawarkan oleh brand. Dengan mengetahui reaksi yang diberikan konsumen,
  • 25. perusahaan akan lebih efektif dalam merumuskan asosiasi brand. Reaksi terhadap brand dapat dibedakan atas apa yang dipikirkan (brand judgements) dan dirasakan (brand feelings) oleh pelanggan terhadap brand. Empat indikator yang digunakan oleh pelanggan dalam mengevaluasi brand yaitu: 1) kualitas; 2) kredibilitas (seberapa jauh brand tersebut terlihat kredibel atas dasar tiga dimensi: memiliki keahlian (expertise), dapat dipercaya (trust worthiness), dan disukai (like ability); 3) dipertimbangkan (seberapa jauh konsumen menganggap bahwa brand tersebut sesuai dengan kebutuhannya); dan 4) superior (seberapa jauh brand tersebut unik dan lebih baik dibanding brandlain). Pertanyaan keempat adalah bagaimana membuat pelanggan merasa nyaman ketika berhubungan brand (brand resonance). Untuk itu, perusahaan perlu mengembangkan suatu panggung (platform) yang memungkinkan pelanggan dapat berinteraksi dengan brand atau pelanggan lainnya. Sebagai contoh, KFC menyiapkan panggung musik bagi indie band yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan para penggemarnya yang juga pelanggan KFC. Apa yang dapat ditarik pelajaran dari konsep ini adalah peningkatan brand equity mempersyaratkan perusahaan harus dapat menjalankan keempat elemen dalam membangun brand secara baik. Brand dengan identitas dan arti yang tepat akan membuat konsumen percaya bahwa brand tersebut relevan dengan kebutuhannya. Brand yang sangat kuat akan membuat konsumen memiliki ikatan yang kuat dengan brand, dan membuat mereka menjadi ”juru dakwah” yang secara aktif berinteraksi dengan brand dan menyebarkan pengalamannya dengan temantemannya. AGUS W SOEHADI Pengamat Pemasaran Prasetiya Mulya Business School
  • 26. Mencegah penyakit Argentina Koran SINDO Jum'at, 28 Februari 2014 SAMPUL majalah The Economist, edisi 15–21 Februari 2014, menimbulkan gelora saya untuk melihatnya secara detail. Foto memperlihatkan bagian belakang Lionel Messi yang sedang berjalan dengan memakai kostum Argentina bernomor punggung 10. Sebagai penikmat sepak bola tentu sampul ini bercerita banyak, sebab dia adalah pemain paling hebat sejagat sekarang, bersaing dengan Christiano Ronaldo. Namun, sebagai ekonom, saya tentu lebih tertarik lagi dengan judul sampul majalah tersebut: The Parable of Argentina. Tentu maknanya segera bisa ditangkap dari sinyal judul tersebut. Benar, Argentina yang sedang terpuruk dan memiliki prospek ekonomi ke depan yang tak menggembirakan. Satu abad lalu Argentina disebut sebagai ”the country of the future”, bahkan dianggap akan mengungguli Brasil, Cile, dan beberapa negara besar Eropa (Jerman, Prancis, dan Italia). Faktanya, saat ini Argentina tertinggal jauh ekonominya, bukan hanya dari negara Eropa, bahkan juga dengan tetangganya sendiri. Tiga argumen Majalah tersebut menyebut tiga argumen kunci yang menyebabkan ekonomi Argentina terpuruk: kelembagaan yang rapuh, politisi yang berpikiran sempit, dan kebijakan ekonomi yang tak berdamai dengan realitas. Kelembagaan yang keropos merupakan persoalan jamak di negara berkembang, tak hanya eksklusif Argentina. Regulasi tak mengatur detail kegiatankegiatan ekonomi sehingga dengan gampang moral hazard menyeruak. Jika aturan main telah dibuat, kerap cepat berubah sehingga sulit menjadi panduan pelaku ekonomi. Misalnya, aturan main mengenai investasi. Implikasinya, investor tidak mempunyai kepastian dan jera melakukan ekspansi atau membuka usaha. Parahnya lagi, apabila regulasi sudah tersedia, bahkan lengkap, tapi tak ada penegakan. Jadi, pemerintah sudah membuat kebijakan yang memiliki kekuatan hukum tetap, tapi tak dieksekusi sehingga perilaku menyimpang pun tidak dikenai penalti, seperti praktik pembajakan. Nyaris tidak ada perlindungan terhadap hak kepemilikan, meski sudah ada aturannya. Bagaimana dengan tabiat politisi? Pada umumnya perilaku mereka dituntun oleh dua motif. Pertama, pada batas tertentu politisi wajar berpikiran sempit karena ada desakan konstituen atau kepentingan partai. Ini jamak terjadi di mana pun, bahkan dalam sistem yang paling demokratis sekalipun. Kedua, dalam banyak kasus politisi tak memiliki cadangan gagasan yang memadai, apalagi isu yang rumit. Mereka tidak mempunyai kapasitas teknis, sehingga mudah sekali pikiran mereka
  • 27. dipengaruhi oleh opini publik yang disuarakan oleh kelompok-kelompok strategis, seperti akademisi, lembaga nonpemerintah, dan lain-lain. Sampai sekarang belum ada obat yang manjur untuk mengatasi patologi ini. Terakhir, negaranegara Amerika Latin memang selama ini penganut ideologi ekonomi yang ketat. Watak ekonomi sosialis melekat begitu dalam, sehingga kebijakan populisme dirawat dengan disiplin tinggi, berapa pun ongkosnya. Argentina termasuk dalam gerbong ini, sedangkan Brasil relatif dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jika melihat data makroekonomi Argentina, sebetulnya tidaklah semuanya buruk. Pendapatan per kapita, meskipun makin ketinggalan dari negara Eropa dan tetangganya, namun masih tergolong tinggi, yaitu sekitar USD13.000. Indonesia sendiri saat ini pendapatan per kapitanya pada kisaran USD4.000. Pertumbuhan ekonomi fluktuatif, namun pada 2010 tumbuh fantastis 9,2% dan 2011 sebesar 8,9%. Tapi pada 2012, pertumbuhan ekonomi jatuh menjadi 1,9% dan pada Triwulan III-2013 naik lagi menjadi 5,5%. Pengangguran sampai Triwulan III-2013 sekitar 6,8%, hampir sama dengan Indonesia. Neraca perdagangannya cukup bagus, di mana pada 2012 surplus USD12,4 miliar, padahal pada saat yang sama Indonesia defisit USD1,63 miliar. Khusus untuk inflasi, kinerja Argentina memang buruk karena selalu pada kisaran 10% (BCRA, 2013). Pada masa lalu memang inflasi ini menjadi persoalan serius di Argentina, bahkan hiperinflasi kerap terjadi di sana (hingga ribuan persen). Investasi kelembagaan Data pendapatan per kapita mungkin menarik untuk diselisik lebih lanjut. Jika membandingkan pendapatan per kapita Argentina dengan Brasil, Italia, Jerman, Prancis, Jepang, Inggris, Australia, dan AS pada kurun waktu 100 tahun terakhir, maka berikut ini gambarannya. Pada tahun 1900 pendapatan per kapita Argentina 400% lebih tinggi dari Brasil; 250% dari pendapatan per kapita Jepang; 170% dari pendapatan per kapita Italia; sama dengan pendapatan per kapita Prancis; dan sekitar 70% dari pendapatan per kapita AS dan Australia. Apabila data yang sama dilihat kembali pada 2010, perubahan yang terjadi begitu kontras. Pada kondisi 2010, pendapatan per kapita Argentina 30-40% dari pendapatan per kapita negara-negara tersebut, kecuali Brasil (The Economist, 2014). Jadi, dalam kurun waktu 110 tahun segalanya telah berubah dan Argentina berada di pihak yang ”kalah”. Persoalan ini bisa diulas secara mendalam, namun dalam ruang yang terbatas ini penting membahas isu yang lebih relevan: apakah Argentina hanya sendirian? Bagaimana mencegah hal ini?
  • 28. Argentina tentu tidak sendirian. Bahkan, ada contoh yang sangat dekat yakni Indonesia. Pada saat mulai melakukan pembangunan ekonomi secara sistematis pada akhir dekade 1960-an, pendapatan per kapita Indonesia masih lebih bagus ketimbang China dan Malaysia. Namun, sejak dekade 1990-an, setelah dihajar krisis ekonomi 1997/1998, pendapatan per kapita nasional disusul dengan cepat oleh Malaysia dan China. Sekarang India dan Vietnam membuntuti Indonesia, bahkan pada 2030 kelak pendapatan per kapita India dan Indonesia hampir sama dan pada 2050 India telah melampaui Indonesia (ADB, 2012). Cerita ini menjadi mirip dengan Argentina karena Indonesia sejak lama juga diangankan juga sebagai negara ideal yang akan menjadi poros kemajuan ekonomi. Bahkan, saat ini bersama dengan Turki, Brasil, Meksiko, Rusia, China, Korsel, dan India; Indonesia masuk dalam radar ekonomi hebat di masa depan. Tapi jika tak hati-hati, nasib Indonesia akan seperti Argentina saat ini. Lantas, apa pekerjaan rumah yang harus dikerjakan agar peristiwa kelam itu tak terjadi? Saya tak terlampau tertarik dengan ukuran pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita, meski boleh saja itu dipakai. Butuh lebih 100 tahun untuk bisa mengejar ketertinggalan dari sisi itu dibandingkan dengan negara maju. Namun, kita bisa melampaui negara maju secara lebih cepat apabila mau mengerjakan investasi kelembagaan, pengetahuan (pendidikan), dan kapabilitas negara. Investasi kelembagaan penting untuk membingkai kegiatan ekonomi berjalan secara adil bisa diakses oleh semua orang, dan menjamin kepastian. Pengetahuan berkontribusi kepada cara kegiatan ekonomi dilakukan sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih banyak. Kapabilitas negara dimaksudkan sebagai kemampuan mengeksekusi setiap kebijakan yang telah diproduksi. Selebihnya, ideologi memang harus hidup dan jelas, tapi juga mesti berdamai dengan realitas yang berubah setiap hari. Resep ini memang tak menjamin keberhasilan secara utuh, namun sekurangnya bisa meminimalisasi penyakit seperti di Argentina. AHMAD ERANI YUSTIKA Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef
  • 29. Memberdayakan pemilih muda Koran SINDO Kamis, 27 Februari 2014 DISKUSI dengan tema ”Strategi Memenangi Pemilih Muda” yang digelar Redaksi KORAN SINDO dan Sindonews.com, Rabu (26/2), menarik dan inspiratif. Forum tersebut memfasilitasi bertemunya para politisi partai politik, analis dan para aktivis muda lintas organisasi. Titik temu pemikiran yang berkembang dalam diskusi, memosisikan pemilih muda sebagai kelompok penting dan menentukan pada Pemilu 2014. Substansi peran Secara kuantitatif, jumlah pemilih muda di Pemilu 2014 sangat signifikan. Merujuk data KPU terbaru, kelompok pemilih pemula yang berusia 17–21 tahun, jumlahnya ada 18.334.458. Jika rentang usia diperlebar antara 17–29 tahun, pemilih muda diperkirakan plus minus di angka 53 juta. Tentu tak cukup membahagiakan jika perspektif yang dibangun hanya memosisikan kaum muda sebagai angka yang dikonversikan menjadi suara oleh partai politik. Sudah selayaknya saat berbicara pemilih muda, maka seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk memperkuat substansi peran kaum muda dalam penataan demokrasi Indonesia saat ini dan ke depan. Meminjam analogi dunia bisnis, pemilih muda ini merupakan investasi paling prospektif terutama dalam memperkuat transformasi Indonesia melalui mekanisme demokrasi elektoral yang memberdayakan dan menggerakkan. Jika diidentifikasi, ada tiga pelapisan kelompok pemilih muda. Pertama, publik umum (general public) yang masih awam, tak memiliki perhatian, dan sangat jarang berinteraksi dengan wacana dan tindakan politik. Sebagian besar mereka memosisikan politik terlebih pemilu sebagai hal di luar dirinya sehingga menjaga jarak. Lapis kedua, adalah kaum muda beperhatian (attentive public) yang mulai kritis, mandiri, independen, anti-status quo, tidak puas dengan kemapanan, pro perubahan tetapi masih menjaga jarak untuk aktif di politik terlebih dalam perebutan kekuasaan. Lapis ketiga, yakni kelompok elite yang selain memiliki karakteristik seperti lapis beperhatian juga memiliki jiwa, semangat, dan motivasi tinggi untuk terlibat penuh dalam beragam aktivitas politik. Kaum muda sendiri akan memilih peran-peran mereka, yakni melakukan integrasi vertikal ke kekuasaan, memilih untuk menjadi pemimpin imparsial (impartial leader), atau mereka tetap menjadi pengikut (follower). Saat berupaya memenangi pemilih muda, partai, caleg, dan juga capres kerap gamang dalam menerapkan model pendekatannya.
  • 30. Jika diidentifikasi, ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi partai saat berjumpa dengan kelompok pemilih muda. Pertama, kenyataan masih banyaknya pemilih muda yang minim pengetahuan tentang pemilu. Kedua, pemilih muda secara umum belum memiliki keajekan dalam konstruksi berpikir sebagai representasi sikap dan tindakan aktor dalam konteks pemilu. Makanya kelompok ini masih kerap dilabeli sebagai massa mengambang (floating mass). Praktiknya di pemilu, pilihan anak-anak muda sangat mungkin berubah-ubah atau menjadi swing voters tergantung tingkat kesukaan, penerimaan, popularitas, dan keterpilihan partai di kalangan muda. Ketiga, masalah kesenjangan komunikasi politik (political communication gap) antara partai dan basis-basis pemilih muda. Praktik kerja sporadis partai menjelang pemilu dan pendekatan yang berorientasi pemasaran politik semata, dibaca oleh pemilih muda sebagai upaya semata-mata menjadikan mereka sebagai objek dan angka yang akan dikumulasikan untuk kepentingan partai dan politisi saja. Model yang dominan digunakan para politisi adalah model linear. Mereka memosisikan diri sebagai elite, bukan model reciprocal atau timbal balik yang bisa menginspirasi kaum muda untuk bersinergi dalam politik kekitaan. Keempat, Party ID atau identifikasi kepartaian yang lemah di kalangan pemilih muda. Suasana psikologis pemilih muda saat mengidentifikasi partai dan politisi masih belum membaik. Dampaknya, apresiasi pemilih muda terhadap partai pun terus melemah. Opini buruk perilaku korup para politisi yang setiap hari menghiasi media massa, menenggelamkan gaung harapan penyelenggaraan pemilu. Strategi pendekatan Apa pun cara pendekatan partai, caleg dan capres terhadap pemilih muda, penting bagi partai untuk menyiapkan dua hal pokok. Pertama, basis semua aktivitas mendekati pemilih muda ini harusnya literasi politik. Partai memiliki tanggung jawab membuat pemilih muda melek politik dan berdaya. Posisi pemilih muda harus diperkuat dengan pertimbangan kelompok ini akan menjadi salah satu kantong menentukan dalam regenerasi kepemimpinan baik di level nasional maupun lokal. Caranya, partai politik, akademisi, kelompok kepentingan, kelompok penekan, pemerintah, dan media massa harus bersama-sama melakukan pengarusutamaan gerakan literasi politik. Mengutip pendapat Bernard Crick dalam tulisannya Essays on Citizenship (2000), singkatnya literasi politik merupakan senyawa dari pengetahuan, keterampilan dan sikap. Crick menegaskan, literasi politik lebih luas dari hanya pengetahuan politik, melainkan cara membuat diri menjadi efektif dalam kehidupan publik dan dorongan untuk menjadi aktif, partisipatif dalam melaksanakan hak dan kewajiban baik dalam keadaan resmi maupun di
  • 31. arena publik yang sifatnya suka rela. Secara operasional, gerakan literasi politik itu bisa dilakukan melalui upaya mendaftar dan menganalisis isu-isu kontemporer seputar Pemilu 2014 melalui pendekatan CFR (conclusion, finding, recommendation), membuat peer group untuk sharing dan melakukan aksi bersama, menyelenggarakan pendidikan politik di basis-basis pemilih muda. Selain itu, juga bisa dengan mengintensifkan diskusi-diskusi politik di ICT (information and communication technology), merekrut kaum muda dalam satu kaderisasi yang utuh mulai dari ajakan masuk ke partai, pelibatan dalam aktivitas politik sehat, pendistribusian ke jabatanjabatan publik di masa mendatang. Kedua, strategi penetrasi ke pemilih muda seyogianya mengedepankan pendekatan-pendekatan public relations politik yang bersifat interaksional. Konsep Triple-C patut dipertimbangkan. Hubungan komunitas (community relations), pemberdayaan komunitas (community empowerment) dan pelayanan komunitas (community services) yang akan mempertemukan kepentingan politisi dengan harapan kaum muda. Partai mendapatkan dukungan di bilik suara dan pemilih muda tercerahkan sekaligus terberdayakan. DR. GUN GUN HERYANTO Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta
  • 32. Beras Impor dan Kegagalan Revitalisasi Pertanian Terungkapnya praktik mafia pangan yang mengimpor beras secara ilegal mengindikasikan pemerintah telah gagal merevitalisasi pertanian. Implikasinya kedaulatan pangan sebagai buah revitalisasi pertanian seperti yang diamanatkan UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bak sebuah mimpi di siang bolong. Kedaulatan pangan disebutkan sebagai kemandirian untuk menentukan kebijakan pangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kedaulatan pangan kini tercederai dan semakin jauh dari jangkauan bangsa Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris dengan masuknya beras impor asal Vietnam. Pemerintah selama ini selalu ”bernyanyi” tentang keberhasilan program pembangunan pertanian pangan dengan produksi beras yang meningkat setiap tahun. Bahkan, produksi gabah kering giling (GKG) dipacu ke angka 76,57 juta ton pada tahun 2014 untuk pencapaian surplus 10 juta ton beras. Peningkatan ini terkesan hanya sebatas wacana politik kampanye menjelang Pemilu 2014. Niat yang seakan berpihak pada peningkatan kesejahteraan petani ini cenderung ambisius di tengah alih fungsi lahan yang kian cepat dan masuknya beras impor secara ilegal. Pembangunan ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat masih dilakukan setengah hati. Program dan gerakan revitalisasi pertanian hanya kuat di atas kertas namun lemah diimplementasikan. Sudah 10 tahun pemerintahan SBY menggulirkan program revitalisasi pertanian, perikanan, dan perkebunan dengan maksud supaya negara agraris ini dapat memutus mata rantai pangan impor. Kenyataannya lain, revitalisasi yang dilakukan dengan tujuan akhir menyejahterakan petani justru malah makin meminggirkan petani. Harga Murah Sektor pertanian selama ini selalu diposisikan untuk menyediakan beras dengan harga murah untuk mengamankan variabel-variabel makro (inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan). Sektor pertanian juga dituntut mendukung sektor industri dengan menyediakan bahan baku murah bagi para pekerja di kota. Sementara itu, keseriusan pemerintah untuk membangun pertanian pangan yang berdaya saing tinggi untuk mengawal kedaulatan pangan semakin lama kian melemah. Revitalisasi pertanian yang digulirkan Presiden SBY pada tahun 2005 untuk menciptakan kemandirian pangan yang kuat dan meningkatkan kesejahteraan petani kini roh dan semangatnya terasa kian menjauh. Indonesia yang kini berada di ambang pintu krisis pangan membuat kita prihatin dan hati miris. Sementara itu, pemerintah negara maju amat melindungi petaninya.
  • 33. Mereka menyadari persoalan kebutuhan dasar ini tidak boleh tergantung pada negara lain sehingga sektor pertaniannya disubsidi dalam jumlah luar biasa besar untuk meningkatkan produksi pangannya— dalam arti luas—dan terjadi surplus produksi. Kelebihan pangan ini memungkinkan mereka menjual di bawah harga dasar ke negara-negara berkembang. Itulah yang mengganggu pasar. Namun, yang membuat para pengamat ketahanan pangan di negeri ini takjub adalah produksi beras menurut versi pemerintah selalu di atas kebutuhan konsumsi dan surplus lagi. Seperti halnya produksi gabah 2013 yang mencapai 70,87 juta ton GKG, meningkat sebesar 2,62% dibanding tahun produksi 2012. Peningkatan produksi yang signifikan ini seakan abai terhadap sejumlah kendala yang menghambat peningkatan produksi beras. Harga pupuk yang kian mahal, meningkatnya laju konversi lahan pertanian dan buruknya penyediaan benih unggul sudah pasti bermuara pada produktivitas padi yang kian melandai. Lahan pertanian pangan kian menyempit dengan laju tahunan konversi lahan yang mencapai rata-rata sekitar 100.000 hektar. Tanpa diikuti pencetakan sawah baru di luar Pulau Jawa, bagaimana mungkin mengharapkan peningkatan produksi padi yang signifikan. Upaya pemerintah kabupaten untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di tengah hiruk-pikuk pelaksanaan otonomi daerah menetaskan pencapaian kedaulatan pangan semakin kehilangan arah. Lahan sawah irigasi yang subur kini beralih fungsi menjadi kawasan nonpertanian pangan. Ini menjadi ancaman serius bagi pencapaian ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat. Pencapaian surplus 10 juta ton beras di tahun 2014 semakin jauh dari harapan. Objek Pembangunan Secara gradual, produksi beras Indonesia selama beberapa tahun terakhir memang meningkat, walau tidak mampu menutup kran impor. Jumlah penduduk Indonesia yang sudah mendekati 250 juta jiwa mengindikasikan pertumbuhan penduduk sudah beradu cepat dengan produksi pangan yang secara alamiah bergerak melambat. Konsekuensi logisnya keran impor beras akan selalu dibuka. Implikasinya, petani semakin susah karena kebijakan politik impor itu memicu pemiskinan petani dan mengganggu mekanisme pasar. Pola konsumsi masyarakat yang masih berpusat pada beras memaksa pemerintah menutup defisit beras dengan membuka keran impor yang justru memukul harga beras produk domestik. Petani yang sudah lama menjadi objek pembangunan kembali mengalami hidup di bawah bayang-bayang kemelaratan, mereka bahkan semakin terpuruk dalam kesengsaraan karena terus rugi setiap siklus tanam. Harga produk pangan domestik dipaksa turun sebab kalah bersaing dengan produk impor. Belum lagi aksi penyelundupan beras impor yang semakin merajalela. Jika angka produksi GKG tahun 2013 bisa dipercaya 70,87 juta ton, kebutuhan konsumsi 34 juta ton beras sudah mencukupi. Bahkan, Indonesia surplus beras yang bisa digunakan sebagai stok nasional di gudang Bulog. Lantas, mengapa di tahun 2013 pemerintah masih mengimpor beras? Impor
  • 34. terjadi akibat gurihnya rente yang dinikmati para importir yang pada gilirannya memukul petani kita. Pemerintah sepatutnya melarang sementara impor beras untuk mencegah anjloknya harga bahan makanan pokok ini. Sudah bukan rahasia lagi urusan logistik beras yang sebagian dipenuhi dengan cara mengimpor menjadi lahan empuk untuk meraup uang (fund rising) di tahun politik ini. Indonesia sudah lama masuk dalam perangkap pangan impor, karena perilaku semacam ini. Ditambah dengan kesepakatan yang menguntungkan antara importir dan oknum pejabat yang bermain di belakangnya, menjadikan ”tradisi impor” itu seakan legal sebagai pilihan yang tepat daripada memproduksi beras dari dalam negeri. Terciptalah lingkaran setan penyediaan beras nasional. Impor dihentikan, defisit beras otomatis terjadi. Jika impor beras dilakukan dapat membunuh hidup dan kehidupan petani kecil, yang pada gilirannya mendorong stagnan proses produksi perberasan dalam negeri. Patut disadari karakteristik pasar beras global sangat tipis. Volume beras yang diperdagangkan hanya sekitar 4% dari total produksi global. Dengan jumlah penduduk besar—keempat terbesar setelah Cina, India, dan AS—dan sekitar 60% dari mereka membelanjakan pendapatannya sejumlah 25% untuk beras, sangatlah berbahaya jika Indonesia mengandalkan pasokan beras dari pasar internasional. Pemerintah harus mengakhiri politik beras guna mengatasi kemiskinan. Dengan mengatur tata niaga beras sehingga harganya tetap rendah, pemerintah sesungguhnya menekan petani secara tidak adil. Meski para pemimpin silih berganti yang menjanjikan pembangunan pertanian dengan berbagai istilah dan program, masalah beras tidak ada akhirnya. Presiden SBY yang melontarkan gagasan revitalisasi pertanian misalnya, sampai sekarang belum terlihat jelas di bidang apakah sektor pertanian yang sedang dan telah direvitalisasi yang mampu mengatrol kesejahteraan petani. Dari pengalaman negara maju yang menyubsidi pertaniannya secara besar-besaran, bisa ditarik pelajaran bahwa pertanian monokultur berbasis padi (beras) tidak pernah akan memakmurkan petani. Sudah saatnya mengakhiri politik beras murah dengan mendorong pembangunan pertanian yang berkelanjutan seraya memperluas diversifikasi produk pangan olahan untuk mengawal penguatan kedaulatan pangan guna memutus mata rantai beras impor. POSMAN SIBUEA Guru Besar Tetap di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Unika Santo Thomas SU Medan. Direktur dan Pendiri Center for National Food Security Research (Tenfoser)
  • 35. Merek vs Produk ”Saya tidak mau yang generik, tetapi yang mereknya Panadol atau Bodrex. Merek ini lebih berkhasiat”. Penjaga apotek atau toko obat, pasti sangat sering mendengar pernyataan atau permintaan konsumen seperti ini. Walau di layar televisi sering ada kampanye dari pemerintah agar konsumen menggunakan obat generik, tetap saja, obat-obat yang mereknya terkenal lebih dipilih konsumen. Bodrex, Panadol atau merek-merek obat analgesik lainnya, kandungannya adalah parasetamol. Secara teoretis, merek-merek ini maupun yang generik, selama kandungannya adalah parasetamol, maka khasiatnya adalah sama. Inilah salah satu contoh yang paling mudah dicerna untuk melihat perbedaan antara produk dan merek. Produk, adalah semua yang tersedia di pasar, baik secara fisik maupun nonfisik yang dapat digunakan atau dikonsumsi dan bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan demikian, produk bisa bersifat komoditi dan bisa saja, sebuah perusahaan memiliki produk yang sama dengan produk-produk lain yang diproduksi oleh perusahaan lain. Bisa saja, kemudian perusahaan membuat produk yang lebih baik dan lebih berkualitas. Produk-produk ini, akhirnya lebih membuat konsumen atau pelanggan semakin puas. Misalnya sebuah obat kemudian membuat komposisi yang semakin lebih baik. Semula kandungannya adalah parasetamol yang hanya digunakan sebagai analgesik untuk mengobati sakit kepala atau demam. Kemudian, ditambah dengan kandungan lainnya sehingga mampu menjadi obat untuk gejala flu secara luas atau untuk mereka yang juga menderita flu karena alergi. Perusahaan pesaing, sangat mungkin kemudian membuat produk yang serupa. Lantas, apa yang membedakan? Merek! Inilah esensi dari merek. Merek inilah yang kemudian berfungsi untuk memberikan perbedaan dengan produk yang lain. Merek ini memiliki berbagai elemen yang mampu menjadi pembeda antara sebuah produk dengan produk lainnya. Elemen pertama yang paling penting adalah nama. Produk boleh sama, tetapi bila Anda memberi nama yang berbeda, kemudian menjelma menjadi merek. Bila nama ini kemudian semakin populer dan memiliki citra yang spesifik, merek ini kemudian akan menjadi merek yang kuat dan mendorong konsumen untuk memilih merek tersebut. Elemen selanjutnya adalah logo. Logo yang baik, menarik dan unik, akan menjadi pembeda yang luar biasa. Hanya dengan melihat logonya dari kejauhan, konsumen sudah mampu membedakan sebuah merek dengan merek lainnya. Slogan juga adalah elemen dari merek favorit untuk digunakan sebagai pembeda. Perusahaan ada yang lebih menggantungkan desain kemasan untuk menjadi pembeda. Banyak biskuit dibeli dari produsen yang sama.
  • 36. Kemudian, perusahaan tinggal membuat kemasan yang berbeda. Bila disukai oleh konsumen, jadilah merek yang kuat menancap dalam benak konsumen dan terasa dekat di hati konsumen. Merek bukan hanya sumber untuk membedakan produk satu dengan produk lainnya. Merek juga memberi nilai kepada pemilik merek dan juga kepada konsumen. Merek membuat konsumen lebih mudah untuk mengidentifikasi produk yang akan dibeli. Konsumen menghemat waktu untuk mencari dan membuat keputusan. Konsumen merasa bahwa risiko untuk memilih dan membeli sebuah produk menjadi lebih kecil karena merek yang dipilih sudah dikenal dan familier. Di dalam merek, ada janji yang menjadi pegangan konsumen. Kepercayaan terhadap merek inilah yang akan akhirnya menciptakan loyalitas konsumen. Product vs Brand Management Walau terlihat sederhana konsepnya, studi terhadap manajemen produk dan merek tetap menyisakan perdebatan. Beberapa pakar terutama sebelum era 2000-an, lebih menganggap bahwa manajemen merek adalah bagian dari manajemen produk. Jadi, pembahasan mengenai merek adalah bagian dari manajemen dan strategi produk. Kevin Lane Keller, pakar manajemen dan strategi merek yang memberi pandangan yang jelas. Merek jauh lebih penting dari produk. Perusahaan harusnya melihat merek sebagai aset yang besar, karena kenyataannya nilai merek bisa beberapa kali lipat dari nilai buku perusahaan. Karena itu, semua elemen strategi dari marketing-mix seperti produk, promosi, harga dan distribusi, haruslah menunjang pembentukan merek yang kuat. CEO dan pimpinan puncak haruslah memulai dengan visi dan strategi terhadap merek terlebih dahulu. Strategi dan program marketing-mix diperlukan untuk menciptakan popularitas, citra, dan loyalitas terhadap merek. Pandangan ini memang kemudian menjadi panutan bagi para marketer di dunia. Philip Kotler, pengarang buku Marketing Management, akhirnya meminta Keller untuk menjadi coauthor marketing textbook terlaris ini. Keller kemudian menambahkan chapter mengenai merek yang jelas memosisikan sebagai strategi utama sebelum marketer membuat strategi produk. Produk yang baik, produk yang berkualitas dan produk yang inovatif, akan membuat merek menjadi lebih kuat. HANDI IRAWAN D CEO Frontier Consulting Group
  • 37. Moratorium Impor dan Statistik Beras Silang sengkarut impor beras asal Vietnam masih belum jelas ujung pangkalnya. Bagaimana hasil akhir juga belum bisa ditebak. Di tengah ketidakpastian itu, pemerintah membuat keputusan penting: moratorium impor beras. Moratorium diberlakukan hingga tata kelola beras tuntas dibenahi. Tentu tujuannya agar kisruh impor beras tidak kembali berulang.Keputusan pemerintah patut diapresiasi. Namun, dalam masa moratorium tidak cukup hanya membenahi tata kelola impor/ekspor beras. Yang tidak kalah mendesak dan penting adalah membenahi data-data tentang beras, terutama data produksi padi/beras. Pembenahan data beras, terutama produksi, merupakan keniscayaan. Karena dari data produksi inilah keputusan impor/ ekspor diambil. Kita tidak mungkin membiarkan silang sengkarut data terus terjadi. Karena dari data itulah keputusan-keputusan penting dibuat. Silang sengkarut data sebenarnya bukan hal baru. Sudah begitu lama kita abai dan ceroboh dengan angka-angka. Produksi beras setiap tahun dilaporkan selalu naik. Kita menganggap sudah surplus beras dengan cara otak-atik data. Tapi klaim itu di masa lalu tidak pernah terbukti. Tiap tahun kita impor beras. Wajar jika impor selalu menimbulkan resistensi, pro-kontra, dan penentangan karena basis data batu pijak impor tidak kukuh. Produksi padi tahun 2013 adalah 70,87 juta ton gabah atau setara 40,39 juta ton beras (dengan angka konversi 0,57). Jika konsumsi beras 113,5 kg/kapita, total konsumsi 250 juta penduduk: 28,25 juta ton. Jadi, sudah surplus lebih 10 juta ton beras. Artinya, target surplus 10 juta ton beras tahun 2014 sudah tercapai. Bahkan, surplus 10 juta ton sudah tercapai sejak 2010. Jika memakai angka konsumsi yang tinggi, 139 kg/kapita, konsumsi total hanya 34,75 juta ton beras. Jadi, masih surplus sekitar 5,5 juta ton beras. Kenyataannya, tiap tahun ada impor beras. Rata-rata impor rentang 2009–2011 sekitar 2 juta ton per tahun. Bahkan, tahun 2011 jumlahnya 2,7 juta ton beras. Tahun 2012 jumlah impor beras 1,9 juta ton dan tahun 2013 sebesar 0,4 juta ton. Kalau benar surplus, mestinya tidak impor tetapi ekspor. Mengapa ini terjadi? Ada dua kemungkinan. Pertama, meraih rente ekonomi yang besar dengan cara mudah lewat lisensi impor. Sampai sekarang harga beras domestik masih lebih tinggi dari beras impor. Pada 2010, selisih harga beras lokal dan impor mencapai Rp1.000 per kg. Dengan izin impor beras saat itu 1,95 juta ton ada keuntungan Rp1,95 triliun (kurs Rp10.000 per dolar AS)? Pertanyaannya, ke mana larinya uang itu? Siapa saja yang menikmati? Benarkah ada yang lari ke politikus dan birokrat (selain dinikmati pengusaha)? Kemungkinan ini terjadi bukan hanya karena keuntungan impor besar, tapi menggaruk fee dari lisensi impor tidak banyak mata yang
  • 38. memelototi. Apalagi, tidak banyak juga pihak yang mengerti soal ekspor-impor ini. Sebaliknya, apabila menggaruk dana dari APBN banyak pihak yang mengawasi. Bukan hanya DPR, BPK dan LSM/warga, melainkan juga KPK. Kedua, data padi/beras tidak benar. Data statistik produksi padi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini tidak layak dijadikan landasan (Suwito, 2007). Statistik produksi padi dihasilkan dari perkalian dua komponen utama: luas panen padi kali rata-rata hasil per hektare. Sistem penghitungan itu kini disebut “angka BPS”, hasil kompromi dua sistem berbeda: sistem yang digunakan Kementerian Pertanian dan BPS. Kompromi dua sistem perhitungan sejak 1973 itu nyaris tanpa perbaikan berarti. Data produktivitas dikumpulkan melalui survei statistik pada petak sawah yang akan dipanen dengan metode probability sampling. Data dihasilkan dari ubinan ukuran 2,5x2,5 meter yang dikonversi ke satuan hektare. Hasil panen pada ubinan langsung ditimbang. Jadi, diterapkan sistem objective measurement. Separuh dari sampel ubinan ini dikerjakan mantri statistik BPS, dan separuh sisanya dikerjakan mantri pertanian. Jadi, untuk memperoleh data yield rate, BPS hanya mengerjakan separuh dari seluruh sampel. Luas panen sepenuhnya dikumpulkan mantri tani dengan cara penaksiran melalui sistem blok pengairan, penggunaan bibit, dan pandangan mata (eye estimate) di sawah. Pengumpulan data luas panen ini tidak berdasarkan survei statistik, tidak ada objective measurement di lapangan. Dalam teori statistik data ini, termasuk catatan administrasi sehingga akurasinya sulit diuji secara statistik. Data luas panen inilah biang overestimate data produksi padi saat ini. Menurut berbagai studi BPS (Sastrotaruno dan Maksum, 2002), besarnya overestimate mencapai 17%. Artinya, jika tahun 2013 menurut BPS produksi beras 40,39 juta ton, masih harus dikurangi 6,87 juta ton beras. Itu berarti bukan surplus (dengan konsumsi per kapita 139 kg beras), kita minus beras 1,37 juta ton beras. Laporan produksi berlebih itu terasa masuk akal. Konversi lahan pertanian untuk real estate, kawasan industri, dan infrastruktur terus berlangsung tanpa jeda. Ada yang menyebut 70.000, 110.000, bahkan 145.000 ha per tahun (Sapuan, 2006). Di sisi lain, pencetakan sawah baru hanya 35.000 ha per tahun. Anehnya, laporan luas panen tidak menurun. Pada 1996 luas panen padi sawah/ ladang dilaporkan 11.569.000 ha, lima tahun kemudian (2001) jadi 11.500.000 ha, dan 2013 seluas 13.769.000 ha. Dibandingkan 2012, pada 2012 terjadi kenaikan luas panen 324.389 ha. Dari jumlah itu, 259.915 ha di antaranya disumbang dari Jawa. Padahal, di Jawa praktis tak ada pencetakan lahan baru. Data hanya deretan angka. Data hanya alat. Masalahnya, jika data itu bias karena dikumpulkan lewat cara yang tidak reliable lalu dijadikan batu pijak kebijakan, output-nya tak hanya menyesatkan tapi juga menyengsarakan. Sudah saatnya data atau statistik padi/beras dibenahi. Ini dimulai dengan data konsumsi beras per kapita. Sampai
  • 39. sekarang pemerintah memakai data konsumsi per kapita 139 kg beras per tahun, padahal data ini tak jelas asal-usulnya. Data itu merupakan kesepakatan politik. Anehnya, sejak 1996 data konsumsi beras per kapita ini tidak berubah. Di sisi lain, ada data konsumsi per kapita yang valid: 113 kg beras per tahun. Ini hasil survei Badan Ketahanan Pangan Kementan dengan BPS pada 2012. Anehnya, data ini tidak pernah dipublikasikan untuk umum. Lalu membenahi data luas panen. Data luas panen harus dikumpulkan lewat survei statistik. Teknologi pengumpulan data berdasarkan objective measurement telah berkembang pesat. Indonesia dipastikan bisa melakukannya. Jika data statistik produksi padi itu dipakai terus, berasnya hanya di atas kertas (semu), riil di lapangan tidak ada. Kalau ada berasnya, penduduk miskin tidak mungkin harus makan nasi aking dan kelaparan. Keengganan mengubah data berikut metode pengumpulannya sama artinya membiarkan kesalahan (data) terus berulang tanpa jeda. Atau memang ada pihak yang kehilangan proyek dan kedoknya terbongkar karena tidak bisa lagi menipu (dengan) data? KHUDORI Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Penulis Buku Ironi Negeri Beras (2008)
  • 40. Awareness: Gerbang Prestasi Brand ”Hondamu merek apa?” ”Mbak, tolong belikan Ibu Indomilk yang merek Bendera ya?” ”Saat ini saya sedang minum Aqua yang mereknya Club” Ketiga kalimat tersebut ada yang aneh. Bukankah Honda, Indomilk, dan Aqua adalah merek juga? Mengapa ketiganya digunakan untuk menggambarkan produk secara umum? Honda diilustrasikan sebagai ’sepeda motor’. Indomilk digunakan pada saat seorang ibu ingin mengatakan ’susu kental manis’. Aqua sendiri secara luas digunakan pada saat sedang membahas air mineral. Masih banyak perusahaan dan brand manager yang menganggap apabila sebuah brand sudah dianggap sebagai sebuah kategori seperti di atas, itu adalah sebuah prestasi luar biasa. Dalam pemahaman saya, bisa saja ini adalah alert tanda bahaya. Jika brand dikenal (aware) tetapi pilihannya adalah brand lain seperti ketiga kasus di atas, maka berapa pun biaya promosi dan komunikasi yang akan dikeluarkannya, yang mendapatkan keuntungan adalah kategori produknya, bukan brand-nya secara independen. Situasi ini harus disikapi segera. Mengukur Brand Awareness Dalam konsep Customer-Based Brand Equity(CBBE) yangdiperkenalkan oleh Kevin Keller, mahaguru branding yang akan hadir di Jakarta minggu depan, pengukuran brand awareness digambarkan di bagian bawah dari piramida. Awareness atau dalam istilah Keller disebut Salience menunjukkan pengenalan terhadap sebuah nama brand dan berbagai aspek atau kata kunci yang diasosiasikan dengan brand tersebut. Menggambarkan hal-hal yang fundamental dari apa yang dipikirkan oleh konsumen pada saat mendengar sebuah brand disebutkan dan bagaimana kedalaman pemahaman arti kata tersebut di benaknya. Responden sebenarnya berpikir sederhana saja dan tidak bermaksud untuk ’bohong’ dalam riset, tetapi kenyataan bahwa saat ini ada luar biasa banyaknya brand di pasar, membuat semua tipe riset harus didesain ulang dengan memperhatikan keterbatasan benak konsumen dalam ’recall’ awareness. Pertanyaan dalam riset pengukuran brand awareness harus memperhatikan beberapa hal karena brand awareness ini terkadang ’tricky’ pada saat kita berbicara sebuah brand yang sudah dianggap sebagai generik seperti contoh terhadap Honda, Indomilk, dan Aqua. Selain itu, dalam riset brand awareness juga masih ada jebakan lain yang menyesatkan. Pada saat sebuah brand sudah proliferasi menjadi berbagai varian dan berbagai kategori (yang menyimpang dari induknya), di sinilah sering terjadi mixed-up, tercampur antara nilai awareness brand yang seharusnya dituju vs pemahaman brand benchmark (yang sebenarnya keluar dari konteks pertanyaan).
  • 41. Berbagai brand besar mengembangkan bisnisnya melalui strategi (1) line extension (eksis di banyak varian) dan (2) brand extension (eksis di beberapa kategori produk). Seorang brand manager perlu lebih teliti lagi dalam riset feedback konsumen, karena konsumen punya basis knowledge yang berbeda-beda. Seperti yang kita tahu brand awareness Coca Cola mungkin sudah mendekati angka 100. Namun, yang kita belum tahu adalah seperti apa brand awareness Coca Cola Zero sebagai produk baru mereka. Siapa yang tidak mengenal brand Yamaha di Indonesia? Brand ini sudah sangat dikenal luas. Tetapi harus diingat bahwa Yamaha itu bukan hanya digunakan untuk produk motor, tetapi untuk berbagai kategori produk lainnya. Salah satunya yang tidak kalah menonjol adalah Yamaha Music, dari alat musiknya sendiri hingga tempat kursus musiknya yang banyak dijumpai di ruko-ruko. Seperti juga menanyakan brand Honda ke konsumen Indonesia. Yang pertama kali harus jelas dahulu adalah apakah konsumen sedang diajak berbicara tentang mobil Honda atau motor Honda? Karena keduanya punya ’makna’ yang belum tentu sama. Bahkan karena pengelola brand mobil dan brand motor ini pun berbeda, bisa jadi mereka memberikan makna yang jika masuk di benak konsumen menjadi simpang siur. Terlebih lagi di berbagai daerah di Indonesia, nama Honda rupanya sudah punya arti yang lebih luas dibandingkan arti awalnya. Di Jawa Timur, misalnya, mayoritas masyarakatnya menyebutkan istilah Honda untuk menyebutkan produk sepeda motor. Apa pun mereknya, tetap Honda sebutannya. Mungkin sebagian besar dari kita sudah mengenal J-Lo sebagai seorang artis serbabisa, menyanyi, menari dan bermain film. Tetapi belum semua orang yang menjadi target audience-nya menyadari bahwa J-Lo sudah lama berbisnis fesyen dan parfum. Kesulitan dalam riset brand awareness adalah adanya ’halo effect’ dari brand utama yang sudah lebih mapan. Adakalanya riset tidak secara spesifik bertanya produk kategori tertentu sehingga konsumen salah menjawab. Namun, ada juga saat di mana konsumen hanya mengandalkan pengetahuan konsumen di produk lain sehingga tanpa sadar ia menyatakan dirinya mengenal JLo parfum padahal ia hanya mengenal J-Lo artis. Dalam riset kepuasan pelanggan, kemungkinan adanya kesalahan dalam memahami pertanyaan dan tercampurnya sebuah informasi dari ’parent brand’ ke ’individu brand’ ini harus diantisipasi. Jika dibutuhkan, pertanyaannya harus diulang dengan kalimat pertanyaan yang berbeda. Atau, digunakan alat bantu seperti foto dan penjelasan kategori produk sehingga meminimalkan kerancuan pemahaman segenap produk tersebut. Kaveling Benak Konsumen Bombardir berjuta nama brand dari sejak bangun tidur hingga menjelang tidur kembali, membuat benak konsumen penuh sesak. Kaveling di benak tidak ada lagi yang tersisa, semua brand berusaha mencari tempat di sana. Semua brand butuh tempat. Butuh kaveling di benak konsumen. Agar bisa dikenal. Dikaitkan dengan asosiasi kata kunci yang benar. Sebagai
  • 42. seorang pemasar, membangun awareness sebuah brand adalah pekerjaan yang sangat penting. Brand awareness merupakan pintu gerbang dalam prestasi pembinaan prestasi sebuah brand. Tanpa awareness yang cukup, maka percuma mengadakan campaign untuk mengisi makna, memberikan ’reasons to buy’ dan bahkan promosi untuk mempertahankan loyalitas. AMALIA E MAULANA, PH.D. Brand Consultant & Ethnographer Director, ETNOMARK Consulting @etnoamalia
  • 43. Negeri Seribu Pasal 100 Hari Negeri ini makin hari makin nampak cantik dan memesona. Kekayaan alam dan budayanya demikian memikat. Meski ribuan tahun adanya sudah begitu, kemolekannya makin memesona sejak dua dekade terakhir ini. Hingga negeri-negeri lain sangat iri dan ingin ”ngeriung”di dalamnya. Betapa tidak, keindahan Sipadan-Ligitan dan sejumlah budaya yang kita miliki makin saja populer sebagai milik Malaysia, karena kuatnya propaganda yang dilancarkannya. Kemudian, betapa aktivitas ratusan juta manusia dan kekuatan hasil produknya, konon, telah merangsang antusiasme Australia untuk menyadap komunikasi seluler penduduk negeri ini, atas nama persoalan komoditi dagang yang terjadi antara negeri ini dengan negeri lain, yaitu Amerika Serikat. Masih banyaklah contoh ”seksi”lainnya, yang sedemikian rupa sangat menunjukkan betapa negeri elok rupawan ini diincar negeri lainnya, dengan segala macam justifikasi dan perumpamaan yang seolah-olah telah menjadi sebuah kebenaran dan pembenaran. Mereka sepertinya sangat ingin agar negeri ini, tak perlu menjadi besar, tak perlu maju dan sangat berharap, agar makin hari harus makin mudah ”direnggangkan” kesatuannya, seperti bentuk geografis pulau pulaunya yang terpisah pisah dan tersebar. *** Alih-alih menyadari ancaman dari luar dan lalu bersatu demi menghadapi gangguan ini, ternyata negeri ini makin asyik-masyuk sendiri dengan aneka persoalan dan ”terurai” persatuannya. Karena alasan ekonomi dan atas nama peradaban yang sudah mendunia, yang tak kenal batas wilayah, dan demi agar tidak ingin dianggap kuno serta terbebas dari keterkucilan, maka sejumlah orang justru, seperti tidak sadar, berduyun duyun terlibat, dengan aneka ragam pembenaran untuk merancang sesuatu. Baik terbuka maupun tertutup. Dengan aneka skenario, dari yang sangat sederhana hingga skenario yang begitu rumit, sehingga seakan-akan, seolah-olah, di mata seluruh warganya, maka semua persoalan di negeri ini, benar-benar tampak hanya sebuah keributan internal belaka. Lihatlah, hal yang saat ini menjadi tontonan sekaligus panggung pamer yang mengasyikkan ini ada dua, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MK ibarat gadis molek cantik rupawan dan terpandang, yang tiba-tiba menyedot perhatian warga seantero negeri. Tiba-tiba saja, mendadak, MK mencabut sebuah undang- undang (UU) ”penjaganya” sendiri. Sebuah UU yang dilahirkan untuk tidak hanya mengobati dan membebaskan MK dari keterjebakan kesalahan masa lalu, namun juga demi untuk meyakinkan publik bahwa wibawa MK akan segera terpulihkan manakala undang-undang itu ada dan dijalankan dengan benar dan tanpa tipu muslihat. Namun, bukan itu yang terjadi.
  • 44. MK ”baru”ini, seperti terbangun dari mimpi buruk, tiba-tiba sudah merasa sangat percaya diri dan terkesan sudah yakin, telah berhasil merebut kembali ”ruhnya”sebagai penjaga konstitusi terbaik dan tertinggi di republik ini. Sebuah masa pemulihan rasa percaya diri yang terlalu singkat, begitu cepat dan luar biasa. Bahkan, masa itu lebih cepat dari penuntasan kasus korupsi dan pencucian uang, yang diduga kuat dilakukan mantan ketuanya sendiri, yang juga mantan wakil rakyat negeri ini, sebagai biang kehancuran dan lumatnya wibawa MK. Tak lebih dari beberapa minggu sejak keputusan itu, maka semua jadi tertelanjangi dengan sendirinya, ketika sejumlah wakil rakyat negeri ini sangat antusias tampil di depan publik, menyatakan minatnya menjadi anggota hakim baru MK. Manakala direnungkan lebih jauh, apa arti sandiwara politik ini bagi masa depan kedewasaan demokrasi negeri ini, di masa mendatang? Begitu jelaslah jawabannya. *** Yang kedua, KPK. Sebuah ”kekuatan luar biasa yang tidak terkontrol”, seperti disitir sekelompok wakil rakyat terpelajar, kembali jadi pergunjingan dan dipermainkan nasibnya. Riuh rendah dan antusiasnya gandengan tangan antara DPR dan pemerintah dalam memproses rancangan seribu pasal KUHAP dan KUHP, tampaknya tak bisa disembunyikan lagi. Dengan aneka argumentasi, yang sangat cerdas dan bertutur sangat rapi, mereka, seperti bersahut- sahutan mempropagandakan dan membius seluruh pelosok negeri. Mereka berjanji bahwa nyawa dari seribu pasal ini, semata-mata demi kemaslahatan penegakan hukum seluruh warga negeri dan para pemangku penegakan hukumnya, di masa depan, dengan sejumlah terobosan yang terjamin pasti akan terbukti lebih baik. Satu persatu pasal ”pilihan” dikemukakan, dengan sangat gamblang dan jelas, dengan sistematika rasional yang sangat logis dan menjanjikan, menggunakan bahasa awam yang sangat mudah dimengerti, demi meruntuhkan pemikiran lain. Pikiran-pikiran yang mereka anggap penuh prasangka, trauma, tuduhan dan bahkan dinilai hasutan. Padahal, pikiran itu disusun dari runtutan logika jujur yang dikumandangkan sejumlah warga negeri, yang tidak berpangkat, manusia biasa, masih waras dan sangat ingin negeri ini makin baik dengan sesungguh-sungguhnya. Namun di luar hiruk-pikuk retorika tersebut, apakah benar seribu pasal yang ada dalam rancangan itu, diyakini, dipastikan dan dijamin bisa terkupas dan terjustifikasi satu-satu hanya dalam waktu 100 hari. Apakah proses kelahirannya benar-benar disandarkan pada proses yang benar dan kesamaan kesadaran yang mutlak bahwa korupsi sudah menjadi sebuah kejadian luar biasa yang secara pasti akan segera menghancurkan lahir batin dan martabat negeri ini, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ? Mengapa terkesan begitu khawatir? Betapa tidak, tertuduh menjadi koruptor bukan lagi memalukan, bahkan ketika sudah terbukti. Seluruh tertuduh koruptor yang pernah ada, berapa banyak yang tampak malu dan tertekan saat dipertontonkan di muka publik?
  • 45. Bahkan untuk seorang mantan ketua MK, yang telah membuat kewalahan KPK, karena lahan parkir tidak muat lagi menyimpan puluhan mobil mewah sitaan, yang diduga kuat hasil korupsi, apakah terlihat malu, hina dan jera? Ketika rasa malu sebagai koruptor sudah hilang, kebiadaban perbuatan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa pun dipastikan telah luntur. Hingga pada akhirnya, terbitlah suatu masa di mana korupsi tidak lebih sebagai sebuah kebiasaan buruk semata-mata, sebuah hal yang hanya dianggap tidak sopan dan seterusnya. Menakutkan bukan? Apalah jadinya negeri ini, tetapi itulah yang akan terjadi nanti, kata seorang bijak di sebuah perbincangan beberapa waktu lalu. *** Benarkah seribu pasal di 100 hari terbaik pasti memecahkan ”kebuntuan hukum”, menyitir istilah seorang mantan pejabat negeri, benar-benar telah direnungkan oleh para penggagasnya, dengan memosisikan diri sebagai negarawan atau hanya karena sebuah perkawanan belaka? Benar-benarkah kebaikan seribu pasal itu akan menjanjikan sebuah keadilan yang tepat bagi para pelaku kriminal, karena mencuri sandal jepit, tiga potong bambu, atau pencuri lima mangkuk? Benarkah, kebaikan seribu pasal tersebut membuat para penegak hukum negeri ini makin sangat kapok berbuat macam-macam, dan hanya bekerja atas nama sebuah keadilan? Dan benarkah kebaikan seribu pasal itu diyakini akan membuat seorang perangsang, perencana dan pelaku korupsi benar-benar jera dan ketakutan, karena hukumannya telah membuat lahir batinnya tersiksa dan menyesal? Kalaupun semua pertanyaan di atas dijawab dan dijamin kemanfaatannya untuk khalayak ramai warga negeri ini, masih adakah yang mau percaya atas jaminan itu? Ratusan juta penduduk negeri ini tidak semuanya mampu memahami seribu pasal itu dengan baik. Namun, mereka setidaknya mampu dengan yakin dan berani mengemukakan pertanyaan-pertanyaan di atas. Manakala pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan segera dengan jawaban tidak seragam dan simpang siur, itu artinya ada keraguan. Ini tentu akan sangat menyedihkan, sebab kebaikan seribu pasal itu tentu akan menjadi sirna dan berubah jadi malapetaka, ketika sebuah keraguan setipis helai benang sutra melintasi hati penggagasnya. Wahai negeri yang elok rupawan dan warganya yang terhormat, menunduklah untuk merendahkan diri dan merenung, merenung untuk menjadi jujur, mengukur kejujuran dengan mawas diri dan berkacalah, lalu bangkit segera, untuk bersama sama menghentikan datangnya malapetaka di negeri ini, yang sangat ditunggu tunggu negeri-negeri lainnya. Seribu pasal kemaslahatan tentu tak cukup hanya dengan 100 hari... Negeri seribu pasal seribu hari....
  • 46. DRIANTAMA Jurnalis
  • 47. Netizen di Belakang Risma Betapa sakitnya ditelikung oleh teman-teman (baca: partai) sendiri. Ibarat sebuah keluarga, musuh terbesar justru suami atau istri yang pernah diharapkan paling sehati. Orang yang semestinya paling erat kita jabat, justru menjadi agen makar terdahsyat. Relasi ketua dan wakil ketua yang sepatutnya harmonis, malah dihantui bayang-bayang sabotase sadis. Begitu kurang lebih gambaran situasi antara Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Wakil Wali Kota Wisnu Sakti Buana. Saking tertekannya batin Risma, walau tak terungkap lewat kata-kata, mukanya basah oleh derai air mata. Keinginan mengundurkan diri dari kursi wali kota pun terlontar, disusul bujukan sana-sini agar Risma membatalkan rencananya itu. Siapa pun yang mau berempati pada Risma niscaya bisa merasakan gerahnya suasana kantor wali kota Surabaya saat ini. Kursi yang diduduki pun serasa akan mendatangkan wasir. Karena itulah, andaikan saya Risma, saya akan tetap memilih untuk menanggalkan jabatan wali kota. Betapa pun itu akan membuat—utamanya—warga kota Surabaya kecil hati. Toh, ungkapan “mengalah untuk menang” sangat mungkin menjadi situasi yang akan Risma hadapi ke depannya. Tanda-tanda ke arah situ sudah terlihat sejak sekarang. #SaveRisma kini menjadi nama sekaligus kata kunci untuk gerakan mendukung Risma. Saat naskah ini ditulis, sudah hampir lima ribu netizen (masyarakat di media sosial) yang membubuhkan tanda tangan mereka pada petisi daring tersebut. PoliticaWave memantau puluhan ribu buzz yang riuh rendah berdiskusi tentang #SaveRisma. Jumlah netizen yang berpartisipasi dalam perbincangan terus menanjak kencang dan berpeluang menjangkau puluhan juta akun. Angka sefantastis itu semakin kuat magnitudonya, karena digerakkan secara swadaya oleh masyarakat tanpa Risma harus ikut cawe-cawe. Anggaplah ada akun abal-abal yang ikut meramaikan suasana. Namun sistem algoritma PoliticaWave membuktikan bahwa gerakan dukung Risma di media sosial tetap pantas dikategorikan sebagai people power. Dan di balik kata “people” itu terdapat manusia sungguhan, bukan entitas siluman. Situasinya menjadi sangat mirip dengan masa pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun lalu. Jokowi menjadi primadona para loyalis garis keras yang sudi berperan sebagai prajurit penjaga sang calon gubernur. Tanpa ampun, segala bentuk pendiskreditan terhadap Jokowi dipatahkan oleh para relawan media sosial itu. #SaveRisma dan segala bentuk aktivitas terkait di media sosial memungkinkan orang-orang muda, termasuk para calon pemilih pemula pada pemilu mendatang, memperoleh hidangan manis tentang figur pemimpin ideal. Ideal, karena Risma adalah satu dari sedikit sosok yang tidak dirisaukan oleh pencitraan.
  • 48. Terpapar terus-menerus oleh hal positif tersebut, di alam bawah sadar orang-orang muda tadi akan mengendap sebuah rujukan tentang bagaimana memilih pemimpin. Endapan itu diharapkan dapat berfungsi sebagai penolak bala politik uang dan partisipasi berbasis upeti. *** Risma kini sudah memiliki tiga elemen penting di jagat maya yang sangat mungkin tidak dirancang oleh tangannya sendiri. Pertama strategi, yaitu gerakan menghimpun dukungan bahkan dari masyarakat luar Surabaya yang nyata-nyata bukan konstituen Risma. Kampanye dukung Risma melalui media sosial, yang bertolak belakang dengan arus utama para anggota DPRD Surabaya, mengindikasikan perbedaan suasana kebatinan antara wakil rakyat dan rakyat yang mereka wakili. Bahwa publik kemudian enggan mendatangi gedung parlemen, juga tak lagi bergerak sebagai parlemen jalanan, tetapi mengartikulasikan kehendak politik mereka lewat media sosial, pada dasarnya selaras dengan temuan Hansard Society. Mereka menyimpulkan bahwa masyarakat sebenarnya tidak begitu antusias lagi dalam proses pembuatan keputusan-keputusan politik. Masyarakat sebatas menginginkan keterlibatan minimal dalam proses tersebut, yakni menyuarakan apa yang mereka mau. Kecenderungan perilaku seperti itu terfasilitasi oleh perkembangan teknologi komunikasi informasi, termasuk media sosial. Netizen memegang inisiatif penuh untuk mengutarakan kehendak mereka, sekaligus menyaksikan bahwa opini yang sama dari para netizen lainnya semakin mengkristal menjadi sebuah aspirasi yang legitimasi. Strategi sedemikian rupa berpotensi menghasilkan efek masif untuk menggempur gerakan anti-Risma yang digalang oleh enam partai politik di DPRD Surabaya. Kedua, manuver. Amplifikasi di media sosial, seperti tersaji lewat angka-angka hasil pemantauan PoliticaWave, memperlihatkan bahwa strategi menggalang dukungan nirbatas melalui dunia maya benar-benar terealisasi di lapangan. Dinamika gerakan selamatkan Risma itu pun berhasil menyedot perhatian media-media konvensional (cetak dan siar) untuk kemudian mewartakannya. Ketiga, peranti. Hardware dan software bukan persoalan, karena hampir setiap orang kini membawa ponsel cerdas ke mana pun mereka pergi. Yang paling utama adalah brainware. Mereka adalah para aktivis politik di media sosial. Mereka pula para perindu kejayaan Indonesia, dengan sosok Risma sebagai salah satu tumpuan asa. Asyik untuk diimajinasikan episode-episode berikutnya setelah para netizen kompak membarikade Risma. Langkah apa yang akan Risma ambil? Politisi profesional tentu ingin secara kontinu menapaki jenjang karier yang lebih tinggi. Derasnya perbincangan tentang Risma serta manisnya sentimen positif terhadap dirinya merupakan modal berharga bagi Risma untuk tidak ragu meninggalkan rival politiknya, lalu melompat ke anak tangga politik berikutnya. Bagaimana pula nasib para politisi Surabaya yang selama ini getol ingin menjungkal Risma?
  • 49. Politisi dan anggota DPRD punya kepentingan untuk mempertahankan reputasi mereka dengan tidak mudah digoyahkan oleh tuntutan publik. Tetapi apa daya; muskil bagi mereka untuk mengabaikan jutaan suara netizen yang kian lama kian menggumpal. Para wakil rakyat, pun mereka yang ingin mendelegitimasi bahkan memakzulkan Risma, harus menyimak opini dan sentimen netizen. Mudah-mudahan tidak ada netizen yang ‘usil’ dengan membuat gerakan baru, semisal #BubarkanDPRD. REZA INDRAGIRI AMRIEL Psikolog Forensik, Analis PoliticaWave
  • 50. Parpol untuk Siapa? PROF DR KOMARUDDIN HIDAYAT Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah @komar_hidayat Partai politik atau parpol adalah prasyarat bagi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Karenanya, secara normatif-teoretis kita tidak boleh anti dan alergi terhadap parpol. Ini karena pada dasarnya, dan pada mulanya, parpol didirikan untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan memilih putra-putri bangsa terbaik untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat serta memilih presiden dan wakil presiden. Jadi, betapa vital dan berkuasanya parpol bagi negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan demokrasi yang sehat serta membangun parpol yang berkualitas tidaklah mudah. Demokrasi dan parpol itu indah dibicarakan di ruang kuliah. Namun, yang kadang terjadi bukannya parpol memberikan kontribusi terbaik pada negara dari sisi program dan kaderkadernya, melainkan beberapa oknum dan elite parpol telah menjadi benalu, bahkan membajak kedaulatan dan kepentingan negara yang kemudian terbelokkan untuk melayani kepentingan dan selera dirinya. Kalau ditanya dan ditelusuri apa dan siapa yang ada dalam ”perut” parpol, jawabannya tidak selalu meyakinkan. Benarkah parpol-parpol yang ada itu tempat berhimpunnya para pejuang kebangsaan dan pelayan rakyat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa? Benarkah cita-cita dan kiprah parpol itu melebur ke dalam spirit dan cita-cita kemerdekaan yang bertujuan untuk mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat? Saya khawatir semangat dan kultur yang tumbuh dalam parpol disusupi oleh kepentingan kelompok, keluarga dan jejaring bisnis yang hanya ingin mendapatkan perlindungan dan fasilitas negara dengan label demokrasi. Ada juga indikasi mereka yang aktif di parpol dan berjuang untuk lolos di kursi DPR lebih didorong untuk mencari pekerjaan baru dengan penghasilan lebih besar serta bergengsi ketimbang yang sudah dijalani selama ini. Maaf, tentu saja tidak semua seperti itu. Kita tidak boleh melakukan generalisasi. Tetapi melihat pengalaman yang sudah-sudah dan mencermati daftar calon legislatif yang ada, terdapat beberapa nama yang sungguh kurang layak memerankan posisi wakil rakyat, sementara kondisi bangsa dan rakyat memerlukan perbaikan dan terobosan segera secara cerdas, konseptual, dan strategis. Kita ingin mengakhiri keluh-kesah akibat pemerintahan yang tidak efektif namun menelan ongkos sosial dan materi yang amat mahal dengan menampilkan para wakil rakyat yang berkualitas dan kredibel dan pemerintahan yang baru nanti. Yang muncul ke permukaan,
  • 51. seakan negara ini dikuasai jejaring parpol, sementara kepercayaan rakyat pada parpol kian turun. Wajah dan retorika parpol muncul di mana-mana, memenuhi ruang publik. Namun, benarkah rakyat merasa terwakili oleh tokoh-tokoh dan sepak terjang parpol selama ini? Kalau tidak, parpol yang tengah jungkir balik merayu dukungan dan simpati rakyat itu sesungguhnya untuk apa dan siapa? Yang perlu dipertimbangkan, banyak orang pintar, baik, dan sudah berkeringat melayani rakyat, tetapi tidak disenangi parpol, karena semata mereka itu bukan aktivis parpol dan ide serta kiprahnya dianggap tidak sejalan dengan elite-elite parpol. Ada juga bupati atau wali kota yang prorakyat namun menolak pesanan parpol, lalu kinerja mereka malah diganggu dan diganjal. Di sinilah kita dihadapkan pada dilema antara parpol sebagai sebuah keharusan dalam berdemokrasi, di sisi lain kualitas parpol dan praktik berdemokrasi masih sebatas formalismeprosedural, jauh dari substansi dan fungsi yang sama-sama kita dambakan. Sedemikian runyam dan busukkah kondisi parpol? Amati saja berbagai hasil survei dan pemberitaan kehidupan parpol yang hampir setiap hari kita baca beritanya. Bahkan kita juga bergaul langsung dengan mereka. Yang pasti, demokrasi, pilkada, dan pemilu tidak mungkin tanpa parpol. Namun banyak pilkada yang hasilnya mengecewakan. Jika program, kualitas kader, dan pengurus sebuah parpol tidak paham, tidak setia dan tidak mau lebur ke dalam spirit dan agenda bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, rasanya parpol seperti itu lebih baik bubar saja. Secara moral mereka itu tidak sah untuk hidup. Mereka hanya akan jadi benalu demokrasi. Mereka hanya sibuk dan heboh memperjuangkan dirinya, pengurusnya, dan keluarganya. Triliunan uang negara dibelanjakan untuk biaya politik, namun tidak seimbang hasil yang diraihnya. Panggung bangsa dan negara silakan diperebutkan oleh para politisi untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan. Tetapi program dan target yang telah dijanjikan pada rakyat mestilah dipenuhi. Jangan malah saling jegal dan sandera di antara sesama parpol yang berakibat merugikan rakyat banyak. Enough is enough. Mari Pemilu 2014 ini kita jadikan momentum dan garis demarkasi untuk berpikir lebih rasional dan bekerja keras dengan menempatkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas kepentingan parpol. Ajaklah putra-putri bangsa terbaik yang sudah teruji dan punya prestasi diajak bersama-sama memperbaiki kehidupan bernegara yang kedodoran ini, sekalipun mereka itu berada di luar jejaring parpol. ●
  • 52. Quo vadis revisi UUA? Koran SINDO Sabtu, 1 Maret 2014 PENGUSUL ide revisi berasal dari sekelompok advokat yang menginginkan perubahan single-bar (wadah tunggal) pada pasal 28 Undang-Undang Advokat No. 18 tahun 2003 (UUA) menjadi multi-bar. Dengan alasan single majority oleh Peradi yang didukung Mahkamah Agung (MA) dirasakan tidak adil dan banyak menimbulkan masalah. Mereka berharap hasil revisi akan bisa menyelesaikan berbagai masalah keadvokatan di Indonesia. Dalam alam demokrasi perlu adanya kesamaan dan kesetaraan bagi organisasi advokat (OA) lainnya, untuk melakukan rekrutmen advokat baru sesuai visi dan misi masingmasing OA serta memberikan sanksi secara internal. Untuk mengatur kemajemukan OA itu nantinya perlu dihadirkan Dewan Advokat Nasional (DAN). Berkat kegigihan lobi, akhirnya Komisi III DPR manut dan menggunakan hak inisiatifnya untuk merevisi UUA. Dalam draf revisi UUA yang saat ini masih proses menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah, banyak sekali diubah letak pasal, ayat, maupun konstruksinya. Semua ini terkesan bukan revisi lagi melainkan DPR berusaha menggantinya dengan UUA yang baru. Sehingga spontan muncul legal action gugatan perdata No. 440/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Tim di PN Jakarta Timur terhadap legislator yang mereka nilai telah memaksakan kehendaknya. Saat ini gugatan itu masih berlangsung. Pertanyaan yang muncul dari hak inisiatif ini adalah: ”apa tujuan sebenarnya yang diinginkan DPR dan seberapa besar pemahaman mereka selama ini tentang masalah keadvokatan beserta penerapan UUA selama ini? Beberapa pasal pada UUA memang belum efektif dan berindikasi sengaja dilanggar oleh OA. Apakah sejauh ini DPR sudah melakukan evaluasi tentang pasal-pasal dimaksud, dan bagaimana pula dengan tinjauan/kajian secara akademis terhadap pasal-pasal baru yang akan dimunculkan? Kalau jawabannya adalah tidak, kenapa tiba-tiba DPR bersemangat mengubah UUA. Hal ini menandakan suatu pemaksaan kehendak tanpa dasar logika yang jelas dan akan sulit dipertanggungjawabkan, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Apalagi produk UU itu nantinya terancam diuji materiil. Jangan sampai UUA baru itu nantinya bernasib sama seperti UU BP Migas yang telah dibatalkan oleh MK-RI beberapa waktu lalu. Kita berharap produk legislatif semakin
  • 53. berkualitas tanpa harus terburu-buru prosesnya, atau kita tidak tahu kalau ada maksud lain yang belum diketahui saat ini. Beberapa ”pasal prinsip” yang belum efektif adalah tidak terbentuknya Komisi Pengawas Advokat (pasal 13) sehingga OA berjalan tanpa pengawasan dan cenderung berjalan semenamena. Akibatnya rekrutmen advokat baru dilakukan jor-joran akhir-akhir ini secara komersial tanpa memedulikan kaidah-kaidah yang semestinya dipedomani dalam UUA. Grade kelulusan tidak standar atau rendah, materi PKPA maupun narasumbernya bahkan tidak berkompeten di bidangnya. Bahkan dalam menerbitkan sertifikat PKPA tidak ada izin dari Kemendiknas RI. Proses magang dua tahun bagi advokat juga tidak berjalan efektif, sehingga mereka yang baru lulus ujian advokat bisa langsung dilantik pada bulan berikutnya. Dalam proses rekrutmen advokat, sejumlah UU seolah-olah sengaja dilanggar begitu saja tanpa sanksi dan terkesan ”untouchable of law” (kebal hukum). Eksistensi dan pengakuan negara terhadap advokat dinafikan sedemikian rupa. Pertanyaannya apakah wajar puluhan ribu advokat yang diproduksi OA bermasalah dan tidak bisa bersidang saat ini harus diputihkan dan dijustifikasi DPR dengan membentuk UUA baru? Sudah satu suarakah sembilan fraksi di DPR sebagai petugas pemadam kebakaran? Dan adakah jaminan UUA baru bisa menyelesaikan masalah keadvokatan ini? Bukankah bukti dan fakta empiris selama ini menunjukkan bahwa berbagai OA (seolah sudah multi-bar) telah bebas merekrut advokat baru dan mencetak KTA secara suka-suka tanpa pengawasan? Bahkan perekrutan itu tidak terarsipi dengan baik (dilaporkan) ke Kemenkumham dan MA yang telah menimbulkan berbagai masalah nyata dengan tidak bisa bersidangnya puluhan ribu advokat baru. Negara semestinya punya politik hukum yang jelas tentang advokat ini. Komitmen itu sudah tertuang dan terbaca jelas baik dalam pasal-pasal KUHP, KUHAP, UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU-MA maupun konsideran UUA sendiri. Harus jelas profesi advokat di Indonesia mau difungsikan seperti apa dalam konteks negara hukum ini. Trias politica yang ada hendaknya konsisten dengan yang telah digariskan oleh negara, bukan bertindak sendiri-sendiri sesuai cara pandang arogansi institusinya masingmasing. MA sebagai cabang yudikatif kekuasaan negara konsisten menghargai ketentuan Pasal 28 UUA tentang wadah tunggal profesi advokat dengan menerbitkan SKMA No. 052/KMA/V/ 2009 tanggal 01 Mei 2009 dengan memerintahkan PT untuk tidak mengambil sumpah advokat sebelum bersatunya Organisasi Advokat. Begitu juga dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan No. 101/ PUU-VII/2009
  • 54. tanggal 30 Desember 2009 yang intinya memerintahkan kepada Peradi-KAI untuk menentukan wadah tunggal yang sah dalam waktu dua tahun setelah putusan dibacakan atau diselesaikan melalui peradilan umum jika sudah lewat waktu. Tapi kenapa cabang legislatif— DPR—malah mencoba solusi baru dengan cara melahirkan UUA baru seolah melakukan uji coba (trial and error). Alasan filosofis, sosiologis, yuridis apa yang didasari kajian naskah akademis disertai bukti empiris yang bisa diterima logika sehat. Apalagi jumlah komunitas advokat seluruh Indonesia saat ini diperkirakan telah berjumlah +/-65.000 orang yang juga harus didengar pendapatnya sebagai subjek hukum. Jika diperbandingkan baik buruknya sistem single-bar (wadah tunggal) dengan multi-bar, jelas nyata bedanya. Pada single-bar akan mudah dilakukan pengawasan, baik pelaksanaan rekrutmen, pemberhentian, maupun regulasi advokat harus dilakukan satu pintu. Kualitas profesi maupun penerbitan KTA asli/palsu akan cepat/mudah terdeteksi dengan baik. Single-bar itu bukan harus Peradi yang hanya didirikan sebagai persekutuan perdata biasa yang tidak tunduk pada Pasal 28 UUA sebagai organisasi profesi advokat yang semestinya tunduk pada hukum publik, sehingga single-bar ini bisa dikategorikan atau diperlakukan sebagai badan/lembaga negara diperluas yang eksistensi operasionalnya mendapat tempat di APBN. Single-bar itu akan bisa dirumuskan dalam Munas Advokat sebagai suatu Dewan Federasi Advokat misalnya, yang memiliki kewenangan merekrut & memberhentikan advokat satu pintu, regulasi dan fungsi monitoring terhadap para advokat dan OA, serta tetap mengakui eksistensi berbagai OA yang ada saat ini walaupun OA tidak memiliki kewenangan yang sebagaimana yang dimiliki DFA tersebut. DFA bisa punya beberapa divisi untuk merealisasikan fungsi-fungsinya. Adapun keanggotaan DFA bisa dirumuskan dalam Munas Advokat, sedangkan dalam multi-bar malah akan terjadi sebaliknya. Adanya class action (gugatan perwakilan) tentang eksistensi KAI-Peradi yang nyata telah melanggar hukum terhadap putusan MK-RI No.101/PUU-VII/ 2009 telah didaftarkan di PN Jakarta Selatan dengan Nomor 98/ Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, akan bisa menentukan masa depan Advokat Indonesia. Karena munas para advokat Indonesia pun akan segera digelar. Self governing (kemandirian) advokat yang dinyatakan pada Pasal 5 UUA hendaknya kita hormati bersama dan memberikan kesempatan kepada komunitas advokat seluruh Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri dalam Munas Advokat Indonesia nantinya sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (1) UUA. Maka dari itu kita semua berharap teman-teman di komisi III DPR maupun pemerintah qq.Kemenkumham yang akan membuat DIM UUA bisa mempertimbangkan berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat sebelum melanjutkan pembahasan UUA baru ini lebih lanjut. Jangan sampai revisi/UUA baru kehilangan maknanya.
  • 55. MUHAMMAD YUNTRI Pendiri Indonesia Advocate Watch
  • 56. Suami kalah judi, istri dipermalukan: Airin & Drupadi Koran SINDO Sabtu, 1 Maret 2014 PADA usia 35 tahun, perempuan menjadi bijak karena pengalaman yang dilalui, menjadi lebih bersemangat dan karenanya lebih seksi sebab tahu apa dia mau, penuh gairah karena yakin arah yang akan diraih. Pada usia itulah Airin Rachmi Diany SH, MM menjabat wali kota Tangerang Selatan. Ibu dua anak, istri H Tubagus Chaeri Wardana yang adalah adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, ini seakan artis yang berjalan di atas red carpet untuk masuk dalam gedung megah untuk mendengar namanya disebutkan sebagai pemenang. Gadis kelahiran Banjar, Jabar, yang mempunyai hobi bersepeda, menghabiskan sekolah sampai lulus di Bandung, itu pernah ikut pemilihan Putri Indonesia—kini pun masih disebutsebut sebagai wali kota cantik se-Asia, notaris, ketua Palang Merah Indonesia, juga dikenal sebagai Tokoh Generasi Pluralis, melengkapi kesiapan masa depan yang memungkinkan: menjadi gubernur, menteri, atau sekelas itu. Akses untuk sukses dimiliki: dukungan keluarga, perlindungan partai, serta massa rakyat yang loyal dan vokal. Sebagai perempuan, sebagai Istri Namun kini, tiga tahun setelah itu, Airin berada di ”jalan penuh angin dan kegelapan”. Suaminya ditahan dengan tuduhan korupsi dan penyucian uang, juga kakak iparnya. Airin bukan hanya mondar-mandir membesuk, melainkan juga bisa diseret jika menikmati hasil korupsi. Karena Airin pejabat negara, bisa dikenakan pasal gratifikasi. Lebih dari semua ketabahan yang diperlihatkan wajah tetap ramah tanpa marah tanpa gundah, ada terkaman lain yang tak kalah ganas. Isu bahwa suaminya membagi dan berhubungan dengan wanita-wanita-wanita —karena jumlahnya banyak. Airin memberi gambaran nyata betapa perempuan sebagai istri masih berada dalam paradigma lama yaitu swarga nunut neraka katut. Nunut, dalam bahasa Jawa, adalah ikut kendaraan tanpa dipungut bayaran. Jadi ibaratnya: ke surga karena suami, ke neraka pun ikut terseret. Dalam jagat pewayangan, tokoh yang mirip keadaan Airin adalah Drupadi, dalam kisah Mahabarata. Istri keluarga Pandawa yang sulung— ada yang menyebutkan Drupadi melakukan poliandri dalam teks di India, terseret ke neraka karena ulah suami dan ipar-iparnya. Karena Pandawa kalah dalam berjudi dan akhirnya dibuang ke hutan dan tak boleh ketahuan selama 13 tahun, Drupadi menjadi milik Kurawa —keluarga lawan Pandawa. Drupadi menolak, ditarik kainnya, ditelanjangi.
  • 57. Tapi, sungguh ajaib, sungguh mengherankan, kain yang ditarik dari tubuh Drupadi tak juga lepas. Terus ditarik sampai tubuhnya berguling-guling dan rambutnya terurai berantakan, Drupadi tak benar-benar menjadi telanjang karenanya. Dalam keadaan terhina, terlecehkan karena ditelanjangi di depan masyarakat luas dan semua petinggi keraton, Drupadi bersumpah: tak akan menggelung rambutnya kecuali dengan darah Dursasana, orang kedua di Kurawa yang mempermalukannya. Rambut adalah mahkota dan dikonde atau digelung adalah status sosial yang membedakan dengan rakyat jelata. Ini jalan yang ditempuh Drupadi belasan atau puluhan tahun kemudian. Sampai terjadi perang Kurusetra yang saling mematikan dua keluarga yang masih satu kakek. Bagaimana kalau dalam perang Bharatayuda itu, andai Kurawa yang menang? Akankah Drupadi tak pernah keramas sampai akhir hayatnya? Judi politik, judi kekuasaan Saya membandingkan Airin dengan Drupadi karena posisinya sebagai perempuan, sebagai istri. Sekaligus juga menguatkan hati, ada tangan dewa yang melindungi Drupadi sehingga tak harus telanjang bulat di depan publik meskipun ditelanjangi. Situasi ini yang tengah dihadapi Airin sekarang ini. Mulai dengan mobil yang pernah dipakai tim kampanye Airin yang disita, juga mobil lain. Rumah dinas dan rumah pribadinya digeledah. Harta senilai Rp103 miliar sedang diusut dan dicecar. Yang lebih memedihkan penyitaan ini menempatkan posisi Airin dalam ”kasta” yang sama dengan Jennifer Dunn, Rebecca Soejati Reijman, Catherine Wilson, dan Reni Yuliana—atau entah siapa lagi. Yang alasannya terlalu konyol untuk mereka yang tahu proses produksi di sebuah rumah produksi. Posisi Airin dalam situasi ini adalah posisi Drupadi yang rambutnya diurai. Padahal Airin adalah istri sah suaminya dan tidak sedang menunggu main sinetron. Airin adalah Drupadi yang suami dan keluarga kalah dalam judi politik dan kekuasaan. Dewa yang melindungi Airin dari ketelanjangan bulat barangkali adalah sikapnya yang tetap santun, kemampuan mengendalikan emosi, dan yang terbesar— mungkin terberat— mengatakan apa yang selama ini terjadi dan bagaimana mekanisme dalam ”dinasti Atut”. Apa yang dialami Airin yang diceritakan adalah kesaksian otentik tentang segala rekayasa yang melibatkan dirinya. Seperti dalam dunia pewayangan, permainan dadu yang dilakukan Kurawa adalah rekayasa sistematis sehingga siapa pun yang melemparkan dadu, Kurawa pemenangnya. Kesetiaan seorang istri, seorang adik ipar, adalah justru ketika berani membuka diri akan apa yang menyeretnya. Jika itu yang terjadi, Drupadi bukan satu-satunya contoh kedigdayaan seorang istri, seorang perempuan. Yang kembali bisa menyanggul rambutnya dengan terhormat dan gagah meskipun melalui keramas darah.
  • 58. ARSWENDO ATMOWILOTO Budayawan
  • 59. Pilkada Langsung Jadi Kambing Hitam Pemerintah risau karena biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) yang besar sehingga banyak kepala daerah (KDH) terlibat korupsi. Pemerintah gundah karena pilkada sering berakhir rusuh. Pilkada langsung dituding sebagai kambing hitam. Karena itu, pilkada harus dialihkan ke DPRD. Pertanyaannya, apakah jika pilkada melalui DPRD, korupsi dan kerusuhan akan berakhir? Kekuasaan dan Korupsi Lord Acton mengingatkan: power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Peringatan ini perlu diperhatikan karena ketika pilkada melalui DPRD, bisa jadi korupsi makin merajalela. Kenapa? Karena korupsi berkaitan dengan kekuasaan. Patut diingat, UU No 5 Tahun 1974 memberikan peran begitu besar kepada eksekutif (executive heavy). Oleh UU No 22 Tahun 1999, pendulum digeser menjadi legislative heavy. Peran dan fungsi DPRD ditingkatkan sedemikian rupa sehingga DPRD memiliki kewenangan penuh memilih KDH. Bersamaan dengan itu, KDH wajib memberikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahunan kepada DPRD. Jika ditolak, KDH dapat diberhentikan oleh DPRD. Dalam praktiknya, seringkali LPJ ditolak bukan dalam kaitan dengan kinerja, melainkan oleh isu-isu politik murahan. Pendeknya, LPJ menjadi lahan subur bagi anggota DPRD untuk melakukan politik dagang sapi. Meskipun aturan itu telah dianulir oleh UU No 32 Tahun 2004, politik transaksional tidak berhenti. Berbagai kasus korupsi berjamaah anggota DPRD terus saja terjadi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa proses pembahasan APBD berlarut-larut sehingga menyandera kepentingan publik hanya karena kepentingan politik transaksional jangka pendek. Kasus di Pemkot Semarang, kasus anggota DPRD Papua Barat yang melibatkan 44 orang anggotanya dan kasus anggota DPRD Banten adalah contoh kecil dari banyak kasus serupa. Jadi, sungguh naif mengharapkan pilkada oleh DPRD akan mengakhiri praktik korupsi. Kekuasaan DPRD yang kian besar justru makin meningkatkan posisi tawar anggota DPRD untuk melakukan politik dagang sapi. Hasil penelitian Transparency International Indonesia dan Global Corruption Barometer yang menempatkan parpol dan legislatif sebagai lembaga terkorup menunjukkan bahwa peringatan Lord Acton benar adanya. Biaya Besar Demokrasi memang bukan sistem yang sempurna. Kelemahannya antara lain biayanya besar dan proses pengambilan keputusannya lama. Jika ingin efisien biaya dan waktu, kembali saja ke sistem otoriter seperti masa Orde Baru (Orba). Tetapi harus diingat, rakyat tidak cukup
  • 60. hidup dengan sepotong roti. Besarnya biaya pilkada antara lain karena panjangnya rantai birokrasi penyelenggara itu perlu dipangkas. Caranya, terapkan sistem e-voting berbasis eKTP secara bertahap. Artinya, untuk daerah-daerah yang sudah memungkinkan untuk evoting, ya gunakan sistem ini. Dengan e-voting, PPS, dan PPK, begitu juga dengan pendaftaran pemilih, pencetakan surat suara, tinta, tidak diperlukan lagi. Keuntungan lain, penghitungan suara tidak lagi serumit sekarang. Saat ini pemilihan bupati/wali kota memerlukan mutasi suara sebanyak empat kali. Mulai dari TPS, PPS, PPK, dan KPUD kabupaten/kota. Sedangkan untuk pilgub, mutasi suara terjadi lima kali karena berakhir di KPUD provinsi. Padahal manipulasi sangat rawan terjadi saat mutasi suara. Dengan birokrasi yang ringkas, potensi manipulasi suara dapat ditekan. Hasilnya pun dapat diketahui dengan cepat dan transparan sehingga konflik dapat diminimalisasi yang berdampak pada penghematan biaya pengamanan. Untuk mengontrol biaya para kandidat, aturan mainnya perlu jelas dan dilaksanakan dengan tegas misalnya batasi berapa banyak baliho dan alat peraga lain yang boleh dipasang. Batasi penayangan iklan di TV dan media cetak. Kampanye hanya dalam bentuk dialogis dengan jumlah massa yang terbatas. Yang tidak kalah pentingnya adalah mengontrol secara ketat dana kampanye. Jangan seperti sekarang, dana kampanye dilaporkan Rp100 juta, tetapi beriklan di TV dan media cetak berulang-ulang. Pendeknya, KPU harus berani menganulir calon KDH jika melanggar aturan, jangan jadi macan ompong. Dinasti dan Kerusuhan Isu yang juga marak belakangan ini adalah dinasti politik. Jika sistem pilkada langsung saja dapat melahirkan dinasti politik, apalagi jika pilkada dilakukan oleh DPRD. Alasannya, jika rakyat banyak saja dapat dikontrol, kontrol terhadap anggota DPRD yang jumlahnya terbatas, karakternya buruk dan integritasnya rendah, pasti jauh lebih mudah. Akibatnya banyak aktor politik dadakan yang tidak matang muncul sebagai KDH. Mereka tampil ke panggung politik melalui proses karbitan. Dengan modal orang tua sebagai penguasa dan sebagai pimpinan partai, tiket menuju kursi KDH telah di tangan. Ini sekaligus menyuburkan praktik oligarki di daerah. Kerusuhan pasca pilkada juga menjadi kambing hitam. Padahal pilkada lewat DPRD tidak menjamin akan berakhir damai. Kenapa? Seorang petahana yang kinerjanya rendah sehingga tidak memuaskan rakyatnya dapat terpilih kembali karena dia memiliki modal untuk bertransaksi dengan anggota DPRD. Bisa juga seseorang dengan rekam jejak yang buruk dapat terpilih karena memiliki modal yang kuat. Jika itu terjadi, rakyat tentu kecewa sebab ekspektasi mereka berbanding terbalik dengan hasil pilihan DPRD. Akibatnya mudah diduga, kemarahan rakyat meluap karena kecewa terhadap perilaku korup dan manipulatif yang akan bermuara pada kerusuhan. Inkonsistensi Sistem
  • 61. Selain dua alasan praktis di atas, pemerintah juga menjadikan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi pilkada dilakukan secara demokratis, sebagai argumen yuridis, bahwa pilkada dapat dilakukan secara langsung dapat pula oleh DPRD. Di sisi lain, UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial. Ketentuan ini mendasari Pasal 6A UUD 1945 yang menetapkan bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jika mengacu pada sistem pemerintahan, pemerintahan di daerah pun selayaknya menganut sistem presidensial. Jika KDH dipilih oleh DPRD, konsekuensinya adalah KDH harus bertanggung jawab kepada DPRD karena asasnya memang seperti itu, kekuasaan eksekutif harus bertanggung jawab kepada yang memilih. Bila KDH dipilih oleh DPRD, ada dua sistem berlaku di negara kita, kepalanya (presiden) dan kakinya (kepala desa) menganut sistem presidensial, sedangkan perutnya (kepala daerah) menganut sistem parlementer. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pilkada oleh DPRD bukan jaminan akan mengakhiri korupsi dan kerusuhan. Masalah sesungguhnya pada kualitas parpol yang banyak melahirkan politisi lokal secara instan dengan mentalitas menerabas sehingga tidak memiliki kematangan dan kedewasaan politik. Karena itu, jangan heran jika banyak di antara mereka yang terpilih menjadi anggota DPRD atau KDH tidak peduli dengan kepentingan umum, negara dan bangsa, tetapi lebih asyik dengan kepentingan pribadi, partai, dan golongannya. Jadi yang diperlukan sesungguhnya adalah membuat parpol dewasa, aturan pilkada yang jelas, melaksanakannya secara konsisten, dan melakukan penegakan hukum yang tegas. Bukan malah mundur. HM LUTHFI A MUTTY Bupati Luwu Utara 1999-2009/Staf Khusus Wapres 2009-2013
  • 62. Prof Dr (Kucing) Jany Beberapa tahun lalu, saat saya masih menjadi anggota DPR periode 2004-2009, ada berita yang mengejutkan dunia akademik di Indonesia. Seorang bupati mendapat gelar kehormatan (honoris causa) sebagai guru besar (profesor) dari sebuah perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia. Pengukuhan guru besar itu dilakukan melalui upacara ”pidato pengukuhan” di pendapa kabupaten di mana sang bupati berkantor. Berita itu menyentak komunitas akademik karena profesor adalah jabatan fungsional akademik, bukan gelar akademik. Banyak yang mengejek dan menertawakan: mana ada jabatan akademik di-honoriscausakan? Mana pula ada pengukuhan profesor dilakukan di pendapa kabupaten? Jabatan profesor hanya bisa diperoleh oleh mereka yang menjadi dosen dengan gelar doktor yang diperoleh secara reguler atau terstruktur. Jabatan profesor juga hanya bisa diperoleh melalui penjenjangan jabatan fungsional, dari asisten (dengan segala cabangnya), lektor (dengan segala cabangnya), dan profesor. Tidak ada jabatan profesor yang diberikan atau bisa diterima sebagai jabatan kehormatan atau honoris causa, seperti halnya tak ada jabatan direktur jenderal ”honoris causa” sebagai jabatan struktural. Jabatan profesor hanya bisa diperoleh dan diberikan kepada ”tenaga pengajar” perguruan tinggi yang telah berhasil menghimpun angka kredit atau CCP (commulative credit points) dalam bidang akademik sejumlah minimal 850 kredit. Sebanyak 25% (212,5 kredit) dari kredit kumulatif harus dikumpulkan dari kegiatan pendidikan dan pengajaran seperti mengajar, membuat modul, dan membimbing disertasi. Sulitnya, kalau mengajar satu mata kuliah dalam satu semester hanya dihitung 1,5 atau 2 kredit (tergantung jabatannya), padahal dalam satu semester jumlah mengajarnya dibatasi. Jadi dari aspek pendidikan dan pengajaran saja diperlukan waktu belasan tahun mengajar secara terus-menerus bagi seorang dosen yang ingin mendapat jabatan profesor. Adapun 25% (212,5 kredit) harus dikumpulkan dari hasil penelitian dan karya tulis ilmiah. Ini pun tidak main-main, sebab kalau hanya artikel di koran atau di majalah pop tidak dianggap karya ilmiah; apalagi cuma wawancara-wawancara atau pemberitaan tentang seseorang. Karya ilmiah mencakup penelitian, penulisan buku, dan jurnal ilmiah yang harus dinilai oleh dewan guru besar (penilai) secara bertingkat, mulai dari tingkat perguruan tinggi sampai tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari karya tulis ilmiah itu harus ada yang sudah dipublikasikan dalam jurnal internasional. Bayangkan, betapa berat mengumpulkan 212,5 kredit karya tulis ilmiah yang kelayakannya harus diuji oleh dewan penilai yang sudah mencapai gelar dan jabatan akademik tertinggi. Dan sebanyak 50% sisanya (425 kredit) harus dikumpulkan dari kegiatan pengabdian pada
  • 63. masyarakat dan kegiatan penunjang, seperti ceramah umum, ceramah radio dan televisi, penyuluhan, yang juga harus relevan dengan bidang ilmunya. Karena begitu beratnya persyaratan untuk menjadi profesor itu, banyak orang yang sudah doktor pun tak sanggup dan malas atau menyatakan takluk untuk menghimpun angka kredit yang dahsyat itu. Kalau gelar doktor bisa diperoleh secara honoris causa, maka jabatan profesor tidak bisa. Di Indonesia banyak orang tergila-gila pada atribut-atribut akademik yang ingin didapatnya secara instan. Banyak yang ingin menjadi doktor, berkasak-kusuk ke sana dan kemari agar diberi gelar doktor honoris causa, bahkan ada yang membentuk tim sukses, seperti akan merebut jabatan politik. Mantan Rektor Universitas Diponegoro Prof Eko Budiardjo pernah menulis di majalah mingguan terkemuka di Indonesia bahwa di Amerika Serikat banyak orang iseng menawarkan gelar akademik yang nama universitasnya hanya beralamat di rumah orang, bukan kampus. Universitas fiktif itu menawarkan gelar doktor seharga USD100 atau master seharga USD50 dan yang berminat cukup mengirim uang lewat pos atau SMS banking, tak usah datang sendiri, nanti ijazahnya yang ditulis dalam ”Bahasa Inggris” dikirimkan. Kata Prof Eko, tawaran seperti itu sering dilayani secara iseng pula oleh orang-orang Amerika, yakni banyak yang mengirim uang untuk membelikan gelar pada binatang peliharaannya seperti pada kucing atau anjingnya. Maka muncullah binatang peliharaan yang mempunyai gelar seperti Prof Dr Jany (kucing) atau Prof Dr Helly (anjing). Celakanya, di Indonesia, banyak yang menyikapi tawaran yang hanya layak untuk kucing itu sebagai hal yang serius sehingga membelinya untuk gagah-gagahan. Banyak yang membeli ijazah doktor atau master dari universitas kaki lima. Ada yang membelinya dari ”label” luar negeri untuk kemudian diwisuda di hotel-hotel mewah dengan membayar sampai belasan juta rupiah. Saat saya masih aktif di Badan Akreditasi Nasional (BAN) Kemendikbud, bahkan ada istilah three in one, mendapat tiga ijazah (sarjana, master, dan doktor) dengan sekali bayar sebesar Rp20 juta, tetapi kalau membeli satu harganya Rp10 juta. Padahal itu semua adalah gelargelar palsu belaka. Dengan menulis ini saya tak bermaksud menunjuk siapa pun. Ini demi kesucian dunia akademik. Pekan lalu pun saya menulis di kolom ini tentang bahayanya plagiarisme di dunia akademik.● MOH MAHFUD MD Guru Besar Hukum Konstitusi