Strategi pengembangan Free and Open Source Software (FOSS) untuk mewujudkan e-government Kalimantan Timur berbasis perangkat lunak terbuka guna menghemat anggaran pemerintah, mempercepat good governance, efisiensi, dan akuntabilitas kepada publik dengan cara meningkatkan sosialisasi FOSS, membentuk badan dan helpdesk FOSS regional, memberikan sertifikasi produk dan SDM, serta membuat peraturan tentang kewajiban penggunaan FOSS di instansi pemerintah.

1. Strategi Pengembangan
Free Open Source Software
(FOSS)
Visi: Mewujudkan e-government
Kaltim berbasis perangkat lunak Open
Source, guna menghemat anggaran
pemerintah sehingga dapat
mempercepat good governance,
efisiensi & akuntabilitas kepada publik.
@egovkaltim | #egovkaltim
nuhajat@gmail.com
http://egovkaltim.blogspot.com

2. Software / Perangkat Lunak
● Setiap penggunaan perangkat lunak
membutuhkan biaya. Setiap instansi harus
menganggarkan biaya untuk menggunakan
software setiap tahun.
● Ada biaya tambahan jika menggunakan
Proprietary Software, yaitu biaya LISENSI.
● Sedangkan FOSS tanpa biaya LISENSI.
Visi: Mewujudkan e-government Kaltim berbasis perangkat lunak Open Source,
guna menghemat anggaran pemerintah sehingga dapat
mempercepat good governance, efisiensi & akuntabilitas kepada publik.

3. Mengapa Pemerintah HARUS
gunakan FOSS?
● Agar tidak tergantung pada sebuah vendor.
● Untuk menjaga kekayaan LOKAL.
● Membuka lapangan kerja.
● Menghidari pemborosan uang negara.
● Meminimalisir pelanggaran HUKUM (software dan
Korupsi).
● Menjaga Keamanan Nasional.
● Himbauan WSIS dan PBB (UNCTAID)
● TIDAK melanggar prisip perdagangan bebas (WTO).

4. Visi: Mewujudkan e-government Kaltim berbasis perangkat lunak Open Source,
guna menghemat anggaran pemerintah sehingga dapat
mempercepat good governance, efisiensi & akuntabilitas kepada publik.
Mengapa Pemerintah HARUS
gunakan ODF?
● Tidak menimbulkan biaya bagi masyarakat
yang akan membuka atau menggunakannya.
● Tidak tergantung pada satu vendor, tapi
banyak aplikasi yang mampu membukanya.
● DATA harus dapat disimpan dan diakses
dengan aman untuk jangka waktu yang lama.
● Hak kepemilikan (data) sepenuhnya ada di
tangan instansi pemilik dokumen.

5. Strategi Pengembangan FOSS
● Meningkatkan jumlah Sosialisasi FOSS. Dengan tema :
“FOSS Pilihan Utama Software Legal”
● Membentuk Badan FOSS Regional Kabupaten/Kota
● Membentuk Helpdesk di pusat dan daerah
● Memberikan Sertifikasi Produk dan SDM pelaksana
migrasi
● Membangun Distro dengan nuansa (theme) khusus per
instansi untuk membangun rasa memiliki.
● Memberikan insentif dengan cara memberikan
penghargaan atau pemeringkatan untuk memotivasi
instansi pemerintah. Bantuan inisiasi migrasi.

6. Strategi Pengembangan FOSS (2)
● Memberikan nilai tambah pada implementasi
FOSS.
● FOSS hendaknya diperkenalkan sejak dini
dimulai dari usia TK-sekolah dasar dengan
memasukkan ke dalam kurikulum.
● Memberikan prioritas pada FOSS dalam
pengadaan aplikasi di instansi pemerintah.
● Membuat Peraturan Daerah (Panduan migrasi) dan
tentang kewajiban Penggunaan FOSS di Instansi
Pemerintah Kabupaten/Kota dan kecamatan.

7. FOSS Lokal
● Aplikasi eGov / eSIMDA (Perijinan, Perencanaan
(RKA-KL), Keuangan Daerah, dll)
● Aplikasi UKM (Apotik, Manajemen RS, Microfinance
Syariah, Zakat, inventory (minimarket), dll)
● Membuat Distro untuk UKM, Enterprise dan
Pemerintah (Pemprov, Pemkot, Pemkab)
– Membangun model implementasi FOSS.
● Aplikasi Kolaborasi, Keamaman Informasi,
Interoperabilitas.
● Aplikasi Industri Animasi dan Desain

8. Strategi menjadikan FOSS sebagai
Application Service Provider (ASP)
● ASP yang diperuntukkan bagi instansi
pemerintah disediakan oleh Kemkominfo untuk
menjaga keamanan aplikasi.
● Meyakinkan instansi pemerintah bahwa mereka
tidak harus memiliki banyak orang TIK, namun
mereka cukup menyewa aplikasi yang ada
melalui internet.
● Membentuk Helpdesk (layanan profesional)
FOSS di daerah untuk membantu pengelolaan
TIK sebagai biaya jasa pendampingan,
pengembangan dan maintenance.

9. Pendampingan FOSS
● Membuat satuan biaya umum (SBU) untuk
migrasi.
● Membentuk Helpdesk di Provinsi, Kabupaten,
Kota dan setiap unit/satuan kerja.
● Menyediakan panduan dan standar proses
migrasi.
Visi: Mewujudkan e-government Kaltim berbasis perangkat lunak Open Source,
guna menghemat anggaran pemerintah sehingga dapat
mempercepat good governance, efisiensi & akuntabilitas kepada publik.

10. Mari wujudkan e-government Kaltim berbasis perangkat lunak Open
Source, guna menghemat anggaran pemerintah sehingga dapat
mempercepat good governance, efisiensi & akuntabilitas kepada
publik.
Selesai
Terimakasih
facebook.com/egov.kaltim
facebook.com/egovernmentkaltim
@egovkaltim #egovkaltim
www.youtube.com/user/egovkaltim