Your SlideShare is downloading. ×
Final report eafm_alor_fix 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Final report eafm_alor_fix 1

2,211
views

Published on


0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,211
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
51
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM (Ecosystem Approach to Fisheries Management) Kajian pada perikanan di Wilayah Kabupaten Alor Disusun Oleh : • Donny M Bessie - FPIK Universitas Kristen Arta Wacana Kupang • Dwi Ariyogagautama - WWF-Indonesia Juni 2012 1
  • 2. DAFTAR ISI Daftar Isi............................................................................................................................2 Daftar Tabel.....................................................................................................................................3 Daftar Gambar.................................................................................................................................4 Kata Pengantar.................................................................................................................................5 BAB I. PENDAHULUAN.................................................................................................................6 1.1 Latar Belakang......................................................................................................6 1.2 Tujuan dan Manfaat Studi....................................................................................9 BAB II. SEKILAS KONDISI PERIKANAN.........................................................................................10 2.1. Perikanan Berbasis Wilayah Kabupaten Alor...................................................10 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Alor...........................................10 2.1.2. Statistik Perikanan Kabupaten Alor..........................................................................11 3.1. Pengumpulan Data.............................................................................................13 2.2. Analisa Komposit..............................................................................................14 Lampiran 1. Kuesioner Perikanan Karang dan Pelagis...............................................................80 Interviewer : ……………………. Tanggal : ……………………. ............92 2
  • 3. DAFTAR TABEL Tabel 1. Estimasi potensi sumberdaya ikan pada WPP 573, WPP 713 & WPP 714... 7 Tabel 2. Status tingkat pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Perairan ...................... 8 Tabel 3. Komposisi Alat Tangkap di Kabupaten Alor............................................ 12 Tabel 4. Lokasi Pengambilan Data Survey EAFM................................................. 14 Tabel 5. Penggolongan Nilai Indeks Komposit dan Visualisasi Model Bendera.... 15 Tabel 6. Analisis Komposit Domain Sumberdaya Ikan.......................................... 16 Tabel 7. Analisis Komposit Domain Habitat dan Ekosistem.................................. 25 Tabel 8. Analisis Komposit Domain Teknis Penangkapan Ikan ............................ 37 Tabel 9. Analisis Komposit Domain Sosial............................................................ . 45 Tabel 10. Analisis Komposit Domain Ekonomi........................................................ 50 Tabel 11. Analisis Komposit Domain Kelembagaan................................................. 57 Tabel 12. Status dan Performa Sumberdaya Perikanan di Kabupaten Alor……….. 65 Tabel 13. Elemen Dasar Rencana Pengelolaan Perikanan......................................... 67 3
  • 4. DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan................................................. 6 Gambar 2. Peta Kabupaten Alor........................................................................... 11 Gambar 3. Grafik CPUE Kabupaten Alor peridoe 2006 – 2010.......................... 19 Gambar 4. Agregat Domain Sumberdaya Ikan.................................................... 24 Gambar 5. Agregat Domain Habitat dan Ekosistem............................................ 35 Gambar 6. Agregat Domain Teknis Penangkapan Ikan....................................... 44 Gambar 7. Agregat Domain Sosial....................................................................... 48 Gambar 8. Pendapatan Nelayan Perikanan Pelagis per Jenis Alat Tangkap........ 52 Gambar 9. Pendapatan Nelayan Perikanan Demersal per Jenis Alat Tangkap.... 53 Gambar 10. Saving Ratio Perikanan Pelagis per Jenis Alat Tangkap.................... 54 Gambar 11. Saving Ratio Perikanan Demersal per Jenis Alat Tangkap................ 55 Gambar 12. Agregat Domain Ekonomi.................................................................. 55 Gambar 13. Agregat Domain Kelembagaan.......................................................... 64 4
  • 5. KATA PENGANTAR Pengelolaan perikanan merupakan sebuah kewajiban seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 31 tahun 2004 yang ditegaskan kembali pada perbaikan undang-undang tersebut yaitu pada Undang-Undang No 45 tahun 2009. Secara alamiah, pengelolaan sistem perikanan tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi yang tidak terpisahkan satu sama lain yaitu (1) dimensi sumberdaya perikanan dan ekosistemnya; (2) dimensi pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat; dan (3) dimensi kebijakan perikanan itu sendiri. Dalam konteks ini lah, pendekatan terintegrasi melalui pendekatan ekosistem terhadap pengelolaan perikanan (ecosystem approach to fisheries management, selanjutnya disingkat EAFM) menjadi sangat penting. Kabupaten Alor sebagai salah satu kabupaten perikanan terbesar di Nusa Tenggara Timur memiliki potensi sumberdaya perikanan ekonomis yang menjanjikan disepanjang perairan Alor seluas 10.773,62 km² telah menopang perekonomian daerah. Kebijakan yang berdampak berkelanjutannya sektor kelautan dan perikanan sudah menjadi urgensi dalam setiap sendi kebijakan daerah. Melalui kajian EAFM yang bersifat komprehensif, meliputi domain Sumberdaya ikan, Teknologi Penangkapan, Habitat dan ekosistem, Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan diharapkan dapat menggambarkan performa pengelolaan perikanan berbasis ekosistem yang diterapkan di kabupaten Alor. Laporan Kajian EAFM ini dapat dijadikan salah satu acuan sebagai dasar pembuatan perencanaan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem di kabupaten Alor agar lebih efisien dan terfokus. Demikian laporan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi sebesar-besarnya bagi pengembangan sector kelautan dan perikanan di Kabupaten Alor secara berkelanjutan dan bertanggungjawab. Kalabahi, Juli 2012 Tim Penyusun 5
  • 6. BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia memiliki potensi sumberdaya perikanan laut yang beragam dan melimpah pada lautnya yang mencapai luas sekitar 5,8 juta km2. Estimasi potensi sumberdaya perikanan laut di Indonesia diperkirakan oleh kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2011 sebesar 6.520.300 ton/tahun. Potensi tersebut terdiri atas 55,9% dari perikanan pelagis kecil,22,3% berasal dari perikanan demersal, 17,6% perikanan pelagis besar, 2,2% perikanan ikan karang konsumsi, 1,5% bersumber dari udang Penaeid, 0,4% berasal dari cumi-cumi dan 0,1% berasal dari lobster. Besarnya potensi perikanan yang tersebar di perairan Indonesia, membuat KKP membagi perairan di Indonesia menjadi 11 bagian yang sering disebut dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), hal ini dilakukan untuk mengefesiensikan pengelolaan perikanan yang ada. Perhitungan estimasi potensi perikanan, pengkajian stock assesment hingga kebijakan perikanan selalu berdasarkan 11 WPP tersebut. Berikut pembagian WPP di Indonesia : Gambar 1. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan (KepMen No, 45 tahun 2011) 6
  • 7. Berdasarkan Kepmen KP 45 Tahun 2011 tentang Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersinggungan dengan 3 WPP yang ada, dengan potensi sumberdaya ikan sebesar 26,1% dari total 1.699,4 Ton pertahunnnya, yang daerah itu berada di WPP 573 mulai dari Perairan Samudera Hindia bagian selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian barat, WPP 713 yaitu dari Perairan Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali dan WPP 714 yaitu Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda. Sedangkan Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Alor termasuk dalam 2 WPP yaitu WPP 573 dan WPP 714. Tabel 1. Estimasi potensi sumberdaya ikan pada WPP 573, WPP 713 dan WPP 714 (KepMen 45 tahun 2011) Kelompok Sumberdaya Ikan Ikan Pelagis Besar Ikan Pelagis Kecil Ikan Demersal Udang Penaeid Ikan Karang konsumsi Lobster Cumi-Cumi Total Potensi (1.000 ton/tahun) Samudera Hindia (WPP 573) 201,4 210,6 66,2 5,9 4,5 1,0 2,1 491,7 Selat MakasarLaut Flores (WPP 713) 193,6 605,4 87,2 4,8 34,1 0,7 3,9 929,7 Laut Banda (WPP 714) 104,1 132,0 9,3 32,1 0,4 0,1 278,0 Total 499,1 948 162,7 10,7 70,7 2,1 6,1 1.699,4 Melalui Kepmen ini, KKP juga sudah mengestimasi besaran pemanfaatan perikanan berdasarkan WPP yang ada. Pendugaan status pemanfaatan perikanan tersebut digolongkan menjadi 4 bagian yaitu Over exploited (O), Fully exploited (F), Moderate (M), dan Moderate to Exploited (M-F). 7
  • 8. Tabel 2. Status tingkat pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Perairan Indonesia (KepMen 45 tahun 2011) Namun dalam assessment potensial (KepMen 45 tahun 2011 ) oleh KKP ini, yang dilakukan hanya mempertimbangkan kondisi pemanfaatan perikanannya saja, sedangkan aspek ekosistem, aspek sosek dan kelembagaan masih belum terkaji dalam format yang baku. Untuk itu sejak tahun 2010 hingga saat ini WWF Indonesia dalam hal ini berinisiasi dalam memfasilitasi pembuatan Indikator pengelolaan perikanan yang berbasis ekosistem bersama Direktorat Sumberdaya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementrian Kelautan dan Perikanan dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) dengan konsep tersebut dinamakan Ecosystem Approach for Fisheries Management (EAFM).EAFM merupakan indikator asessment perikanan yang akan dilakukan bertahap di masing-masing WPP yang ada di Indonesia. Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Alor yang merupakan kabupaten kepulauan yang memiliki 2 WPP yaitu WPP 573 dan 714. Pendataan di kedua kabupaten ini penting dilakukan mengingat semakin meningkatnya permintaan pasar akan produk perikanan diwilayah timur Indonesia termasuk ketiga kabupaten ini. Tanpa diimbangi oleh pendataan dari sisi ekosistem, sosek, teknik penangkapan yang ada dan 8
  • 9. kelembagaan yang tergabung dalam EAFM sebagai dasar pengelolaan perikanan tentunya hal ini akan berdampak semakin tidak terarahnya kebijakan perikanan dalam mendukung perikanan yang berkelanjutan dalam meningkatkan perekonomian kabupaten. Melalui pendataan perikanan berdasarkan indikator EAFM ini, diharapkan dapat menjadi baseline data bagi pemerintah baik itu di KKP pusat dan Pemerintah masingmasing kabupaten dan akan menjadi data pendukung untuk dalam pembentukan kawasan konservasi dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) masing-masing kabupaten, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir dan sekitarnya. 1.2 Tujuan dan Manfaat Studi Kegiatan ini memiliki tujuan,antara lain : 1. Mengumpulkan data indikator EAFM di kabupaten Alor 2. Pembaharuan pemetaan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut 3. Mengumpulkan data dasar perikanan didesa yang memiliki aktivitas perikanan yang tinggi. (Perikanan pelagis besar, pelagis kecil dan demersal). 9
  • 10. BAB II. SEKILAS KONDISI PERIKANAN 2.1. Perikanan Berbasis Wilayah Kabupaten Alor 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Alor Kabupaten Alor merupakan kabupaten kepulauan yang terdiri atas 15 pulau 10 pulau berpenghuni dan 5 pulau tidak dihuni.Secara geografis daerah ini terletak di bagian utara dan paling timur dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada: Lintang Selatan8º6’ LS - 8º36’ LS dan Bujur Timur 123º48’ BT - 25º48’ BT dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan Laut Flores, Selatan berbatasan dengan Selat Ombay dan Timor Leste, Timur berbatasan dengan pulau-pulau Maluku, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Lomlen (Lembata). Kabupaten Alor memiliki luas wilayah sebesar. 13.638,26 Km2 yang terdiri dari luas wilayah daratan 2.864,64 km2 (21%) dan luas wilayah perairan 10.773,62 km2 (79 %) dengan panjang garis pantai sepanjang 287,10 km. Semenjak tahun 2009, melalui Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2009 kabupaten Alor telah menetapkan pencadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKPD). sebesar 400.083 ha atau sebesar 37,14% dari luas wilayah perairan kabupaten Alor yang merupakan perluasan dari kawasan konservasi laut daerah Selat Pantar. Secara administratif pemerintahan Kabupaten Alor terdiri dari 17 (Tujuh Belas) kecamatan yang terdiri atas 175 desa. Dari 175 desa/kelurahan jumlah desa pesisir sebanyak 104 desa/kelurahan (59,43%) dan jumlah desa yang bukan tipologi desa pesisir sebanyak 71 desa (40,57%). Secara potensi biodiversitas di Kabupaten Alor memiliki 16 jenis bakau dari 11 famili dengan luasan 678,65 ha disepanjang pesisir, sedangkan jenis lamun yang ditemukan sebanyak 7 jenis dengan luasan padang lamun sebesar649.37 Ha. Tutupan karang hidup di kabupaten Alor secara umum 34,95% yang artinya termasuk dalam kondisi Sedang, jenis karang batu yang tercatat sebanyak 345 jenis dari 19 suku/famili dengan luasan sebesar 3,011.31 ha dan sedangkan ikan karang yang tercatat sebanyak 275 jenis yang termasuk dalam 19 suku (WWF, 2009). 10
  • 11. Gambar 2. Peta Kabupaten Alor (Bappeda Kabupaten Alor, 2011) 2.1.2. Statistik Perikanan Kabupaten Alor Penduduk Kabupaten Alor sampai pada tahun 2010 berjumlah 181.913 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 41.052, dengan tingkat kepadatan rumah tangga sebesar 64 dan penduduk sebesar 64 jiwa/km 2. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 90.889 jiwa (49,96%) dan perempuan sebanyak 91.024 jiwa (50,04 %). Kecamatan Teluk Mutiara memiliki jumlah penduduk paling banyak yakni 45.413 (24,96%) dengan tingkat kepadatan 690 jiwa/km 2, menyusul Kecamatan Alor Barat Daya sebanyak 20.590 jiwa (11,32%) dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 47 jiwa/km2.(Alor dalam Angka, 2010) Dalam penangkapan ikan terdapat 646 nelayan yang tidak memiliki armada, sedangkan nelayan dengan armada tercatat sebanyak 3.768 armada, 65,4% (2.465 armada) menggunakansampan, 23% (866 armada)adalah perahu papan, 7,2%(271 armada) menggunakan motor tempel, dan 4,4%(166 armada merupakan kapal motor. (Alor dalam Angka, 2010) Terdapat 8 golongan Alat tangkap yang digunakan di Kabupaten Alor dengan jumlah sebanyak6.44 6buah/set. Berikut tabel jumlah alat tangkap yang ditemukan di Kabupaten Alor: 11
  • 12. Tabel 5. Alat Tangkap di Kabupaten Alor ( Data Statistik Perikanan Tangkap Provonsi NTT, 2008) No 1 2 3 4 5 6 7 8 Alat Tangkap Jumlah Pesentase (%) Payang/Lampara Pukat Pantai Jaring Insang Bubu Bagan Pancing Tonda Pancing Lainnya Alat Lainnya 38 3 1.205 692 13 174 2.493 1.828 0,59 0,05 18,69 10,74 0,20 2,70 38,68 28,36 12
  • 13. BAB III METODE PENILAIAN PERFORMA INDIKATOR EAFM 3.1. Pengumpulan Data Data yang dibutuhkan untuk Survey EAFM mencakup 6 Indikator, antara lain: Sumberdaya Ikan, Teknik Penangkapan, Habitat, Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan. Dalam pengumpulan data dibagi menjadi 2 proses yaitu melalui data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan denganpengambilan data yang dilakukan dengan metode interview dan observasi terarah secara kualitatif melalui kuesioner perikanan pelagis besar, pelagis kecil dan ikan karang (demersal) kepada responden rumah tangga perikanan. Interview akan dilakukan secara perorangan Penentuan responden berdasarkan pada hal-hal berikut ini : a. Nelayan yang telah memiliki pengalaman dalam bidang tersebut minimal 5 tahun (tentatif), diutamakan lebih dari 10 tahun. b. Bersedia diwawancarai. c. Dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu membuat cluster dari populasi berdasarkan kriteria Klasifikasi alat tangkap dan jenis armada d. Jumlah sampel tidak terikat, wawancara hanya menargetkan terpenuhinya semua informasi yang dibutuhkan. e. Perwakilan terhadap pemilik kapal yang mengoperasikan armada penangkapan, pemilik kapal yang tidak mengoperasikan kapal dan ABK Pengambilan data Sekunder dalam survey ini yaitu dengan observasi kajian ilmiah, dokumen laporan pemerintah dan Kebijakan nasional dan daerah yang mencakup pengelolaan wilayah pesisir dan laut di kabupaten Alor Dalam Metode penentuan lokasi, berdasarkan pada hal-hal berikut ini : a. Dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu membuat cluster dari populasi berdasarkan kriteria Jumlah RTP, Klasifikasi alat tangkap dan jenis armada b. Merupakan daerah yang dikelola dalam perrencanaan tata ruang wilayah atau zonasi 13
  • 14. Pemilihan lokasi pendataan perikanan dilakukan pada 3 jenis perikanan tangkap yang terdapat di kabupaten Alor, yaitu: perikanan Pelagis Besar (Tuna), Pelagis kecil dan Demersal (Ikan Karang). Desa yang teridentifikasi sebanyak 14 desa yang terbagi atas 7 Kecamatan di kabupaten Alor. Berikut lokasi survei yang teridentifikasi: Tabel 4. Lokasi Pengambilan Data Survey EAFM Kecamatan Desa No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pantar Pantar Pantar Barat Laut Pantar Barat Laut Pantar Barat Laut Pantar Timur Pantar Barat Alor Barat Daya Alor Barat Daya Alor Barat Laut Alor Barat Laut Alor Barat Laut Kabola Kabola Kabir Bana Beangonong Khayang Marissa Treweng Blangmerang Pulau Pura Tribur Adang Alor Kecil Pulau Buaya Alila Timur Kabola 2.2. Analisa Komposit Domain Sumberdaya Ikan, Teknik Penangkapan Ikan, Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan yang terdapat pada kuesinoer (Terlampir) akan diberikan nilai berdasarkan status atau kondisi terkini pada saat kajian EAFM dilakukan. Penentuan nilai status untuk setiap indikator dalam domain habitat dilakukan dengan menggunakan pendekatan skoring yang sederhana, yakni memakai skor Likert berbasis ordinal 1,2,3. Semakin baik status indikator, maka semakin besar nilainya, sehingga berkontribusi besar terhadap capaian EAFM. Perkalian bobot dan nilai akan menghasilkan nilai indeks untuk indikator yang bersangkutan atau dengan rumusan: Nilai Indeks = Nilai Skor * 100 * Nilai Bobot. Nilai indeks dari indikator ini, nantinya akan dijumlahkan dengan nilai indeks dari indikator lainnya dalam setiap domain menjadi suatu nilai indeks komposit. Kemudian, nilai indeks komposit ini akan dikategorikan menjadi 5 penggolongan kriteria dan 14
  • 15. ditampilkan dengan menggunakan bentuk model bendera (flag model) seperti terlihat pada Tabel berikut ini: Tabel 5. Penggolongan Nilai Indeks Komposit dan Visualisasi Model Bendera Nilai Agregat Komposit 100-125 126-150 151-200 201-250 251-300 Model Bendera Deskripsi/Keterangan Buruk Kurang Sedang Baik Baik Sekali 15
  • 16. BAB IV ANALISIS TEMATIK WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN 4.1. Analisis Tematik Pengelolaan Perikanan di Kabupaten Alor 4.1.1. Hasil Penilaian Per Indikator Pada Domain Sumberdaya Ikan Domain Sumberdaya ikan terdapat 6 indikator yang dikaji dalam penentuan status pada kondisi sumberdaya ikan, gambaran mengenai indikatorindikator yang termasuk dalam domain sumberdaya ikan berdasarkan hasil analisis EAFM ditampilkan dalam Tabel di bawah ini : Tabel 6. Analisis Komposit Domain Sumberdaya Ikan INDIKATOR DEFINISI/ PENJELASAN MONITORING/ PENGUMPULA N Logbook, Enumerator, Observer SKOR BOBOT (%) NILAI 1 = menurun tajam 2 = menurun sedikit 3 = stabil atau meningkat 2 40 80 KRITERIA 1. CPUE Baku CPUE adalah hasil tangkapan per satuan upaya penangkapan. Upaya penangkapan harus distandarisasi sehingga bisa menangkap tren perubahan upaya penangkapan. 2. Ukuran ikan - Panjang total - Panjang standar - Panjang karapas / sirip (minimum dan maximum size, modus) Interview, Sampling program secara reguler untuk LFA (Length Frequency Analysis) 1 = trend ukuran ratarata ikan yang ditangkap semakin kecil; 2 = trend ukuran relatif tetap; 3 = trend ukuran semakin besar 2 20 40 3. Proporsi ikan yuwana (juvenile) yang ditangkap Persentase ikan yang ditangkap sebelum mencapai umur dewasa (maturity). Interview, Sampling program secara reguler 1 = banyak sekali (> 60%) 2 = banyak (30 - 60%) 3 = sedikit (<30%) 1 15 15 16
  • 17. INDIKATOR DEFINISI/ PENJELASAN MONITORING/ PENGUMPULA N Logbook, observasi, interview 4. Komposisi spesies Jenis target dan non-target (discard dan by catch) 5. Spesies ETP Populasi spesies ETP (Endangered species, Threatened species, and Protected species) sesuai dengan kriteria CITES Survey dan monitoring, logbook, observasi, interview 6. "Range Collapse" sumberdaya ikan SDI yang mengalami tekanan penangkapan akan "menyusut" biomassa-nya secara spasial sehingga semakin sulit / jauh untuk ditemukan/dicari. Survey dan monitoring, logbook, observasi, interview SKOR BOBOT (%) NILAI 1 = proporsi target lebih sedikit 2 = proporsi target sama dgn nontarget 3 = proporsi target lebih banyak 1= banyak tangkapan spesies ETP; 2= sedikit tangkapan spesies ETP; 3 = tidak ada spesies ETP yang tertangkap 1 = semakin sulit; 2 = relatif tetap; 3 = semakin mudah 3 10 30 1 5 5 3 10 30 1 = fishing ground menjadi sangat jauh 2= fishing ground jauh 3= fishing ground relatif tetap jaraknya 3 KRITERIA Agregat 200 4.1.1.1 Indikator CPUE Sesuai pada tabel indikator Catch Per Unit Effort (CPUE) Baku dalam domain Sumberdaya Ikan memiliki bobot terbesar dibandingkan indikator lainnya, yaitu disebut dengan killer indikator sebesar 40 point. Hal ini dikarenakan kuatnya hubungan antara CPUE dengan status biomass stock ikan, sehingga indicator ini banyak digunakan sebagai pengganti pada parameter biomasa, manakala data biomassa tidak tersedia (Modul EAFM, 2012). CPUE didefinisikan sebagai laju tangkap perikanan per tahun yang diperoleh dengan menggunakan data time series, minimal selama 5 tahun. 17
  • 18. Sedangkap effort atau upaya penangkapan ikan itu sendiri diartikan jumlah waktu yang dihabiskan untuk menangkap ikan di wilayah perairan tertentu. Tujuan perlunya menganalisa indikator ini adalah untuk mengetahui trend perubahan stock perikanan dari waktu ke waktu. Trend CPUE yang cenderung menurun, dapat dijadikan sebagai indikasi dampak negatif terhadap stok ikan atau bahkan kecenderungan overfishing. Oleh karena itu nilai CPUE tertinggi adalah ketika penangkapan ikan yang banyak namun tetap memberikan ruang ikan untuk bereproduksi dan berkembang untuk terus mendukung penangkapanyang lestari. Gambar 3. Grafik CPUE Kabupaten Alor peridoe 2006 – 2010 Berdasarkan analisa data statistik perikanan provinsi NTT selama 5 tahun (tahun 2006-2010) di kabupaten Alor bentuk grafik CPUE pada gambar no.3 menunjukkan tren kenaikan pada tahun 2006 sampai 2009, dan menurun nilainya pada tahun 2010. Dalam hasil wawancara dengan responden dalam kaitan dengan hasil tangkapan per unit usaha (CPUE), menunjukkan bahwa nelayan menyatakan telah terjadi penurunan hasil tangkap dalam 5 tahun terakhir, dimana 77,44% setuju jika hasil tangkapan berkurang, 18,80% tidak ada kendala dengan hasil tangkapannya, dan 3,76% responden menyatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir terjadi kenaikan hasil tangkapan. Berdasarkan data CPUE dan persepsi responden terdapat perbedaan dalam kondisi produksi hasil tangkapan nelayan, hal ini disebabkan penurunan hasil tangkapan yang terjadi didominasi pada nelayan dengan alat tangkap pancing dan 18
  • 19. jaring insang pada perikanan demersal dan pelagis. Komoditi yang dianggap berkurang dalam kurun waktu 5 tahun (2007-2011) adalah kerapu, kakap pada perikanan demersal, dan pada perikanan pelagis adalah tuna, tongkol dan belobelo. Sedangkan berdasarkan data produksi kabupaten Alor cenderung meningkat dikarenakan oleh beberapa komoditi saja seperti Ikan Selar, Layang, dan tongkol dengan alat tangkap seperti Lampara dan Jala lompo. Peningkatan produksi tangkapan tiap tahun berdasarkan CPUE tidak menunjukan adanya peningkatan perekonomian nelayan secara umum, karena hanya terbatas pada pemilik modal atau nelayan dengan armada dan alat tangkap yang lebih baik. Oleh karena itu menurunnya hasil tangkapan bagi nelayan pancing dan jaring insang, perlu disikapi dengan baik dalam pemerataan penghasilan nelayan dalam mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pada jenis alat dan komoditi tangkapan tertentu. Memberikan kesempatan pada nelayan pemodal kecil dalam mengakses sumberdaya ikan dengan mengatur effort terhadap penggunaan jaring besar merupakan salah satu solusi pemerataaan hasil tangkapan tersebut dan juga perlu mengakomodir kepentingan nelayan tradisional dalam pengaturan daerah pemanfaatan pada proses pembentukan zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang sedang berjalan di kabupaten Alor. 4.1.1.2 Indikator Ukuran Ikan Pengambilan data indikator ukuran ikan hal ini dilakukan bertujuan mengetahui ukuran panjang ikan sebagai data untuk analisis frekuensi panjang (length frequency analysis) yang selanjutnya akan dapat diduga laju eksploitasi dari suatu unit stok ikan. Jika terjadi penurunan nilai ukuran ikan secara temporal maka mengindaksikan terjadinya kecenderungan tangkap lebih (overfishing) pada perairan tersebut. (Jackson et al., 2001; Orensanz et al., 1998, dalam Modul EAFM, 2012). Kedewasaan ikan yang siap bertelur dapat ditentukan melalui ukuran ikan, oleh karena itu tren mengecilnya ukuran jenis ikan tertentu yang tertangkap menunjukan terganggunya pola reproduksi ikan tersebut sehingga akan berdampak pada produktivitas hasil tangkapan diperairan tersebut kedepannya. 19
  • 20. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa 61,72% responden (baik untuk nelayan ikan pelagis kecil, pelagis besar dan demersal) lebih setuju ukuran ikan dalam lima tahun terakhir relatif berukuran sama, 36,72% responden menyatakan ukuran ikan yang ditangkap lebih kecil, dan 1,56% responden menyatakan tidak tahu. Secara umum hasil analisa menunjukan pada status sedang atau kriteria 2 yang menyatakan ukuran ikan yang didapatkan dalam 5 tahun terakhir relatif tetap, indikator ini menunjukan bahwa menurut mayoritas persepsi responden perikanan di Kabupaten Alor cenderung belum terjadi penangkapan berlebih. Jumlah responden yang menyatakan ukuran ikan lebih kecil tidak terpaut signifikan dengan yang menyatakan berukuran tetap, umumnya responden dengan hasil tangkapan kerapu dan kakap yang dominan menyatakan terjadinya penurunan ukuran ikan yang tertangkap, hal ini perlu disikapi dengan adanya pengembangan teknik penangkapan yang selektif pada ukuran ikan dewasa dan juga perlu menerapkan kebijakan yang menganut kehati-hatian dalam melakukan penambahan effort untuk penangkapan ikan demersal. 4.1.1.3 Indikator Proporsi Ikan Yuana (Juvenile) Indikator selanjutnya adalah mengetahui proporsi ikan yuana (juvenile) dalam penangkapan nelayan berdasarkan alat tangkapnya.Secara definisi Ikan yuana (juvenile) merupakan ukuran suatu tahap dalam pertumbuhan ikan yang belum masuk kategori ukuran dewasa (mature). Unit satuan yang digunakan untuk indikator proporsi ikan yuana yang ditangkap ialah (ton, kg, % proporsi) yang dibandingkan dengan biomasa ikan secara keseluruhan dari hasil tangkapan untuk setiap alat tangkap pada perairan tertentu yang diamati. Indikator ini dapat menggambarkan ukuran mata jarring suatu alat tangkap yang digunakan. dengan demikian jika ikan ukuran yuana pada setiap penangkapan memiliki proporsi yang lebih besar, mengindikasikan bahwa ukuran mata jaring yang digunakan terlalu kecil dan perlu disesuaikan kembali dengan ukuran ikan yang sudah dewasa (Modul EAFM, 2012). Indikator proporsi ikan yuwana (juvenile) yang ditangkap diberikan status sedang (nilai 30) dengan kriteria 2 yaitu terjadi penangkapan ikan belum dewasa (juvenile) sebanyak 30-60% dari setiap hasil tangkapan. Indikator ini 20
  • 21. menyediakan pilihan yang bersifat luas untuk penggolongan keberlanjutan yang buruk dan baik. Untuk ikan-ikan yang belum dewasa tertangkap lebih dari 60% dari total tangkapan, maka penggolongan keberlanjutan termasuk buruk karena penangkapan juvenile berlebih akan berdampak pada reproduksi ikan yang rendah atau terjadi perubahan pola repoduksi dengan berkurangnya ukuran jenis ikan yang tertangkap (mengecil), Sebaliknya keberlanjutan termasuk baik, bila yang belum dewasa tertangkap kurang dari 30% dari total tangkapan. Di Kabupaten Alor pada musim puncak dan musim sedang rata-rata ikan yuwana (juvenile) yang tertangkap 30% sementara musim paceklik rata-rata 60%. Berdasarkan data interview didapatkan 20,31% responden mendapatkan jenis ikan juvenile berkisar 30-60% dan 79,69% responden tidak menjawab. Spesies ikan juvenile yang sering ditangkap nelayan pada perikanan demersal yaitu: Kerapu, Kakap (Kaburak, Kamera), dan Biji Nangka (Gerot-gerot), sedangkan pada perikanan pelagis seperti ikan Belo-belo (layang), Tongkol, Tuna dan Mane (Sembe). Pemahaman nelayan terhadap identifikasi dan pentingnya penangkapan ikan dewasa masih masih tergolong rendah, berdasarkan wawancara hanya 18,8% responden yang memahami, 78,2% tidak memahami dan 3% tidak menjawab. Hal ini menjadi kendala ketika pengambilan data dengan mayoritas responden tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Perlu adanya upaya sosialisasi terhadap ukuran tangkap yang layak tiap jenis perikanan ekonomis baik perikanan demersal dan pelagis dan juga perlu adanya menegaskan kembali aturan alat tangkap yang selektif terutama pada ukuran mess size jarring. Upaya selanjutnya adalah perlu adanya pendataan secara berkala terhadap ukuran ikan ekonomis disetiap lokasi pendaratan ikan hasil tangkapan, sehingga akan terlihat tren ukuran penangkapan permusim per alat tangkap. 4.1.1.4 Indikator Komposisi spesies Indikator komposisi spesies merupakan ukuran biomassa spesies tertentu yang menjadi target penangkapan dan spesies yang bukan target penangkapan terhadap jumlah seluruh hasil tangkapan dari suatu alat tangkap. Tujuan dari penentuan indeks komposisi spesies ialah untuk mengetahui komposisi spesies ikan dan non-ikan yang menjadi target penangkapan dan yang bukan target 21
  • 22. penangkapan atau dengan kata lain non target (bycatch). Penentuan proporsi ikan tersebut dilakukan terhadap hasil tangkapan suatu alat tangkap di daerah yang diamati. Interpretasi indikator untuk nilai komposisi spesies yaitu dengan melihat tingkat selektifitas alat tangkap yang digunakan untuk menangkap stock ikan. Jika hasil tangkapan dari suatu alat tangkap didapati spesies non target (bycatch) proporsinya lebih tinggi dibandingkan dengan ikan yang menjadi target penangkapan, menunjukan bahwa alat tangkap tersebut tidak selektif (Modul EAFM, 2012). Dalam analisa indikator komposisi spesies melalui interview terhadap responden menyatakan hasil tangkapan ikan non target lebih kecil dibandingkan hasil tangkapan target. Persentase rata-rata penangkapan ikan non target yaitu sebesar 6,31% dari hasil tangkapan target berdasarkan 4 alat tangkap yaitu Bubu, Jaring Insang, Jala Lompo dan Pancing. Pada alat tangkap lainnya yaitu Pukat pantai hasil tangkapan tidak dihitung sebagai hasil sampingan, karena tidak ada target ikan secara khusus, sedangkan alat tangkap lampara tidak ada informasi. Persentase tangkapan sampingan berdasarkan alat tangkap yaitu : bubu sebesar 6,89%, Jaring Insang sebesar 3,58%, Jala lompo sebesar 10,88%, pancing sebesar 22,83%. tangkap pancing justru paling banyak menangkap hasil ikan non target terjadi pada nelayan pancing pelagis besar, contohnya seperti Ikan Layar, Lemadang, dan Baby tuna (satuan dalam kg). Diidentifikasi juga adanya tangkapan non target yang tergolong jenis biota yang dilindungi seperti Lumba-lumba dan penyu, umumnya tangkapan tersebut masih dalam kondisi hidup dan dilepas, namun masih ada responden yang memanfaatkan penyu hasil tangkapan non target untuk dimakan dan dijual. Penangkapan sampingan perlu disikapi terutama pada jenis-jenis biota yang dilindungi secara undang-undang atau jenis yang terancam punah dan stocknya di alam kurang. Sosialisasi jenis-jenis bioat yang dilindungi berdasarkan Undangundang yang berlaku, pengembangan teknologi yang selektif dan cara penangkapan yang efisien untuk ikan target perlu dikembangkan. Pembuatan modul cara tangkap yang ramah lingkungan untuk perikanan demersal dan pelagis merupakan salah satu media dalam peningkatan kapasitas nelayan di kabupaten Alor. 22
  • 23. 4.1.1.5 Indikator Spesies ETP Indikator spesies Endangered species, Threatened species, and Protected species (ETP) atau Jenis biota yang terancam punah, rentan dan yang sudah dilindungi. Menurut kategori IUCN Red List Endangered (EN) atau Genting species diartikan sebagai jenis biota yang tidak termasuk dalam terancam kritis (Critically endangered) namun mengalami resiko kepunahan yang sangat tinggi di alam dan dimasukkan ke dalam kategori Extinct in the Wild jika dalam waktu dekat tindakan perlindungan yang cukup berarti tidak dilakukan. Sedangkan peraturan jenis biota yang dilindung dalam perundangan di Indonesia tercakup dalam lampiran Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di nelayan di desa target penelitian tidak seluruhnya memahami jenis-jenis biota yang dilindungi tersebut. 97,74% responden menyatakan jenis biota yang dilindungi antara lain : paus, lumba-lumba, penyu, hiu, duyung, akar bahar dan batu laga. 1,5% responden tidak memahami jenis biota yang dilindungi dan 0,75 tidak menjawab. Dalam sepanjang tahun 2011, data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masih tertangkapnya spesies-spesies yang dilindungi yaitu: Penyu 64 ekor, Lumba-lumba 18 ekor, Batu laga 14 ekor, Duyung 3 ekor, dan Paus 1 ekor. Prinsip kehati-hatian berlaku pada indikator ini setidaknya penangkapan ETP lebih dari 3 ekor sudah tergolong buruk. Hal ini dikarenakan jenis-jenis ETP sebagai bagian ekosistem dan rantai makanan jika mengalami ketidakstabilan akan berpengaruh terhadap ekosistem yang ada. Dikarenakan tidak semua jenis biota ETP dipahami oleh masyarakat, oleh karena itu perlu adanya sosialisasi mengenai jenis-jenis biota ETP disetiap kegiatan kemasyarakat dan juga adanya penerapan aturan yang tegas dalam perdagangannya merupakan salah satu solusi dalam mengurangi pemanfaatan biota yang terancam punah, rentan punah dan diindungi. 4.1.1.6 Indikator Range Collapse 23
  • 24. Indikator "Range Collapse" dalam indikator sumberdaya ikan dapat diartikan suatu fenomena yang umum terjadi pada stok ikan jika stok ikan yang bersangkutan mengalami kondisi overfishing. Secara teknis, didefinisikan sebagai yakni pengurangan drastis wilayah/ruang spasial ekosistem laut yang biasanya dihuni oleh stok ikan tertentu. Untuk menentukan ada tidak range collapse ini, maka indikator yang paling mudah adalah melihat apakah terjadi indikasi terhadap semakin sulitnya mencari lokasi penangkapan ikan (fishing ground), karena secara spasial, wilayah penangkapan ikan menjadi semakin jauh dari lokasi fishing ground sebelumnya. Unit yang digunakan untuk indikator range collapse sumberdaya ikan ialah dilihat berdasarkan hasil tangkapan per upaya (CPUE) secara temporal dari tahun ke tahun serta seberapa jauh jarak tempuh (mil atau km) untuk setiap kali trip penangkapan ikan dibandingkan jarak pada tahun-tahun sebelumnya (Modul EAFM). Berdasarkan hasil analisa interview, responden menyatakan 54,14% nelayan demersal dan pelagis setuju bahwa lokasi penangkapan responden semakin jauh, 43,61% menyatakan sama saja dan 2,26% menyatakan lokasi penangkapan (fishing ground) semakin dekat. Penangkapan semakin jauh umumnya masih dilakukan dalam perairan Alor, kecuali pada nelayan tuna yang menangkap hingga perairan Batu Tara, kabupaten Lembata dan dan nelayan teripang dengan lokasi penangkapan yang sering dikunjungi di Atapupu, kabupaten Belu. Upaya pengaturan pemanfaatan perikanan pada lokasi tangkapan tertentu di sepanjang perairan kabupaten Alor perlu diperhatikan dalam mengurangi tekanan perikanan dalam beberapa titik fishing ground saja, terutama pada perikanan pelagis pengaturan alat tangkap, alat bantu penangkapan seperti rumpon dan musim penangkapan merupakan solusi yang baik dalam menjaga hasil penangkapan nelayan yang berkelanjutan. 24
  • 25. Gambar 4. Agregat Domain Sumberdaya Ikan Berdasarkan nilai komposit di tiap indikator seperti ditunjukan pada gambar no. 4. Secara keseluruhan domain sumberdaya ikan di Alor diberikan status baik atau dalam bendera berwarna hijau dengan nilai komposit 205 dari pengukuran maksimal 300. Pengelolaan perikanan yang baik dalam domain ini perlu memperhatikan dari setiap indikator yang masih perlu ditingkatkan. 4 indikator dalam domain ini berstatus sedang yaitu CPUE, Ukuran ikan, Proporsi yuwana yang ditangkap, dan Range collapse sumberdaya ikan. Indikator tersebut secara umum dapat ditingkatkan melalui adanya pengaturan wilayah tangkap yang dapat tertuang dalam rencana zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah, yang didalamnya mengatur alat tangkap, alat bantu tangkap dan musim penangkapan yang disesuaikan dengan tipe nelayan didaerah masing-masing. Indikator yang perlu mendapat perhatian selanjutnya adalah penangkapan sampingan berupa jenis-jenis biota yang rentan terhadap kepunahan dan dilindungi secara hukum. Memberikan pemahaman lebih dalam terhadap jenisjenis biota yang dilindungi di masyarakat Alor untuk tidak menangkap, melepaskan jika tidak sengaja tertangkap dan tidak membeli hasil tangkapan tersebut kemudian diimbangi dengan adanya pembinaan oleh petugas pemantauan merupakan solusi yang efektif dalam meminimalisir pemanfaatan biota ETP tersebut. Upaya dalam meningkatkan sumberdaya ikan demersal dan pelagis di perairan kabupaten Alor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sudah 25
  • 26. seharusnya menjadi prioritas kebijakan di kabupaten ini. Kebijakan dalam pengumpulan data primer yang konsisten baik dalam perikanan dalam mendukung hasil analisa yang lebih akurat juga perlu diterapkan. Hal ini bisa didukung dengan pengumpulan data logbook perikanan tangkap dari private sector atau pengusaha perikanan, pengumpulan data profil perikanan didesa pesisir dan juga bekerjasama dengan akademisi yang melakukan riset di kabupaten Alor. 26
  • 27. 4.1.2. Hasil Penilaian Per Indikator Pada Domain Habitat dan Ekosistem Gambaran mengenai indikator-indikator yang termasuk dalam domain habitat dan ekosistem berdasarkan hasil analisis EAFM ditampilkan dalam Tabel di bawah ini. Tabel 7. Analisis Komposit Domain Habitat dan Ekosistem INDIKATOR 1. Kualitas perairan DEFINISI/ PENJELASAN MONITORING/ PENGUMPULAN Limbah yang teridentifikasi secara klinis, audio dan atau visual (Contoh :B3-bahan berbahaya & beracun) Tingkat kekeruhan (NTU) untuk mengetahui laju sedimentasi perairan Data sekunder, sampling, monitoring, >> Sampling dan monitoring : 4 kali dalam satu tahun (mewakili musim dan peralihan) Survey, monitoring dan data sekunder, CITRA SATELIT >> monitoring : dengan coastal bouy/ water quality checker (continous), Citra satelite (data deret waktu) dan sedimen trap (setahun sekali) => pengukuran turbidity di Lab >> Survey : 4 kali dalam satu tahun (mewakili musim dan peralihan) >> monitoring : dengan coastal bouy/ water quality checker (continous), Citra satelite (data deret waktu) Eutrofikasi 2. Status lamun Luasan tutupan, densitas dan jenis Lamun. Survey dan data sekunder, monitoring, CITRA SATELIT. >> Sampling dan monitoring : Seagrass watch (www.seagrasswatch.org) dan seagrass net (www.seagrassnet.org) SKOR BOBOT (%) NILAI 1= tercemar; 2=tercemar sedang; 3= tidak tercemar 0 20 0 1= > 20 mg/m^3 konsentrasi tinggi ; 2= 10-20 mg/m^3 konsentrasi sedang; 3= <10 mg/m^3 konsentrasi rendah Satuan NTU 0 1= konsentrasi klorofil a > 10 mg/m^3 terjadi eutrofikasi; 2= konsentrasi klorofil a 1-10 mg/m^3 potensi terjadi eutrofikasi; dan 3= konsentrasi klorofil a <1 mg/m^3 tidak terjadi eutrofikasi 1=tutupan rendah, ≤29,9%; 2=tutupan sedang, 3049,9%; 3=tutupan tinggi, ≥50% 0 15 30 1=keanekaragaman rendah (H' < 3,2 atau H' < 1); 2 = kanekaragaman sedang (3,20<H’<9,97 atau 1<H’<3); 3 = keanekaragaman tinggi (H’>9,97 atau H’>3) 2 KRITERIA 2 27
  • 28. 3. Status mangrove > Persentase tutupan karang keras hidup (live hard coral cover). Survey dan data sekunder, CITRA SATELIT, foto udara >> Citra satelite dengan resolusi tinggi (minimum 8 m) minimal satu tahun sekali dengan diikuti oleh survey lapangan >> Survey : Plot sampling Survey dan data sekunder, CITRA SATELIT, foto udara >> Survey : Transek (2 kali dalam setahun) >> Citra satelite dengan hiper spektral - minimal tiga tahun sekali dengan diikuti oleh survey lapangan 5. Habitat unik/khusus (spawning ground, nursery ground, feeding ground, upwelling). Luasan, waktu, siklus, distribusi, larva drift, spill over, dan kesuburan perairan Fish Eggs and Larva survey, GIS dgn informasi Citra Satelit, Informasi Nelayan, SPAGs (Kerapu dan kakap), ekspedisi oseanografi 6. dan Tingkat produktivitas Survey dan data sekunder, CITRA SATELIT, foto udara Status 1=kerapatan rendah, <1000 pohon/ha, tutupan <50%; 2=kerapatan sedang 1000-1500 pohon/ha, tutupan 50-75%; 3=kerapatan tinggi, >1500 pohon/ha, tutupan >75% 1=keanekaragaman rendah (H' < 3,2 atau H' < 1); 2 = kanekaragaman sedang (3,20<H’<9,97 atau 1<H’<3); 3 = keanekaragaman tinggi (H’>9,97 atau H’>3) 1= luasan mangrove berkurang dari data awal; 2= luasan mangrove tetap dari data awal; 3= luasan mangrove bertambah dari data awal 3 1 = INP rendah; 2 = INP sedang; 3 = INP tinggi 4. Status terumbu karang Kerapatan, nilai penting, perubahan luasan dan jenis mangrove 15 37,5 2 1=tutupan rendah, <25%; 2=tutupan sedang, 2549,9%; 3=tutupan tinggi, >50% 2 15 37,5 1=keanekaragaman rendah (H' < 3,2 atau H' < 1); 2 = kanekaragaman sedang (3,20<H’<9,97 atau 1<H’<3); 3 = keanekaragaman tinggi (H’>9,97 atau H’>3) 1=tidak diketahui adanya habitat unik/khusus; 2=diketahui adanya habitat unik/khusus tapi tidak dikelola dengan baik; 3 = diketahui adanya habitat unik/khusus dan dikelola dengan baik 1=produktivitas rendah; 3 2 15 30 0 10 0 3 2 28
  • 29. produktivitas Estuari dan perairan sekitarnya perairan estuari 7. Perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat Untuk mengetahui dampak perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat >> Survey : 2 kali dalam setahun >> Citra satelite dengan resolusi tinggi - minimal dilakukan 2 kali setahun dengan diikuti oleh survey lapangan Survey dan data sekunder, CITRA SATELIT, data deret waktu, monitoring 2=produktivitas sedang; 3=produktivitas tinggi > State of knowledge level : 1= belum adanya kajian tentang dampak perubahan iklim; 2= diketahui adanya dampak perubahan iklim tapi tidak diikuti dengan strategi adaptasi dan mitigasi; 3 = diketahui adanya dampak perubahan iklim dan diikuti dengan strategi adaptasi dan mitigasi > state of impact (key indikator menggunakan terumbu karang): 1= habitat terkena dampak perubahan iklim (e.g coral bleaching >25%); 2= habitat terkena dampak perubahan iklim (e.g coral bleaching 5-25%); 3= habitat terkena dampak perubahan iklim (e.g coral bleaching <5%) 1 10 3 Agregat 151,25 4.1.2.1 Indikator Kualitas Perairan Indikator kualitas perairan merupakan indikator dengan bobot terbesar pada domain habitat ini. Hal dikarenakan indicator ini dievaluasi dalam rangka mengetahui kualitas dan kesehatan lingkungan perairan, serta mengetahui tingkat percemaran perairan yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap keseluruhan ekosistem atau habitat laut. 20 Lebih lanjut, pencemaran perairan ini didefinisikan sebagai dampak negatif (pengaruh yang membayakan) bagi kehidupan biota, sumberdaya, kenyamanan ekosistem perairan, serta kesehatan manusia, dan nilai guna lainnya dari ekosistem perairan tersebut. Suatu perairan dikatakan tercemar jika salah satu dari parameter baku 29
  • 30. mutu air melebihi ambang batas atau standar pencemaran yang telah ditetapkan. Standar pencemaran atau baku mutu air di Indonesia ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Kualitas perairan mencakup karakteristik fisika, kimia, dan biologi perairan, yaitu suatu ukuran tentang kondisi relatif suatu perairan terhadap standar yang ditentukan untuk kesehatan ekosistem di dalamnya. Kualitas perairan dapat ditentukan oleh keberadaan dan kuantitas kontaminan serta oleh faktor fisik dan kimia seperti pH, konduktifitas, oksigen terlarut, salinitas dll. Dalam melakukan kajian EAFM terdapat tiga sub-indikator kualitas perairan yang penting untuk diukur yaitu keberadaan limbah yang dapat dideteksi secara klinis dan visual, tingkat kekeruhan perairan, dan eutrofikasi (Modul EAFM, 2012). Berdasarkan pengumpulan data sekunder, indikator kualitas perairan merupakan salah satu dari indikator yang tidak dapat dianalisa dan dibahas dalam domain ini karena tidak tersedia data atau kajian ilmiah yang mencakup limbah (B3), tingkat kekeruhan, dan eutrofikasi di perairan Kabupaten Alor. Oleh karena itu penilaian indikator ini menjadi 0. Pentingnya mengetahui kondisi perairan laut sebagai barometer kualitas habitat sudah sebaiknya didukung dengan program pengambilan data secara periodik oleh Dinas yang terkait. 4.1.2.2 Indikator Status Lamun Lamun (seagrass) adalah tumbuhan berbunga yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri hidup terbenam di dalam laut. Lamun tumbuh subur terutama di daerah terbuka pasang surut dan perairan pantai atau goba yang dasarnya berupa lumpur, pasir, kerikil, dan patahan karang mati, dengan kedalaman sampai dengan 4 meter. Dalam perairan yang sangat jernih, beberapa jenis lamun bahkan ditemukan tumbuh sampai kedalaman 8–15 meter dan 40 meter. Kajian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui tutupan densitas (kerapatan) lamun, serta keberadaan jenis lamun di suatu dan wilayah. Ekosistem padang lamun sangat penting artinya bagi kehidupan penyu hijau dan dugong, karena tumbuhan ini merupakan sumber makanan bagi kedua jenis 30
  • 31. hewan yang dilindungi tersebut. Selain itu, ekosistem padang lamun juga dikenal sebagai daerah asuhan berbagai juvenil ikan dan sebagai daerah perlindungan dari predator bagi ikan-ikan kecil. Beberapa studi menyatakan bahwa telah ditemukan 360 spesies ikan yang berasosiasi dengan padang lamun. Spesies yang bernilai ekonomi dan dominan adalah siganid (Baronang). Berbagai fungsi penting ekosistem lamun tersebut mendasari bahwa status padang lamun merupakan salah satu indikator yang penting untuk diketahui dengan tujuan untuk mengetahui kualitas dan produktivitas ekosistem perairan; untuk mengetahui keberhasilan rekruitmen suatu biota; dan untuk mengetahui daerah pemijahan dan asuhan berbagai biota perairan yang dapat mendukung ketersediaan sumberdaya ikan (Modul EAFM, 2012). Berdasarkan hasil kajian Survey Ekologi di kabupaten Alor tahun 2009 oleh WWF menunjukan luasan lamun di kabupaten Alor tergolong sedang yaitu berada pada kisaran angka 30%-49,9% dan berdasarkan analisa Citra Aster pada tahun 2009 teridentifikasi luasan lamun di Kabupaten Alor adalah 649,37 ha. Dari 13 jenis lamun yang ditemukan di sepanjang perairan Indonesia (Den Hartog 1970 dalam Modul EAFM, 2012), di perairan kabupaten Alor teridentifikasi sebanyak 7 (tujuh) spesies lamun yang dijumpai. Ketujuh spesies tersebut antara lain: Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Syringodium isoetifolium, Cymomodocea rotundata, Halophila ovalis, Halodule uninervis, dan Halodule sp. Persen tutupan lamun tertinggi yaitu di Pulau Lapang sebesar 58,8% dan tutupan terendah di lokasi Mali sebesar 15%.. Keberadaan lamun di perairan kabupaten Alor perlu dijaga dikarenakan secara alami fungsi fisika-kimia lamun dapat memperlambat laju abrasi pantai, karena lamun merupakan perangkap sedimen (sedimen trap) dan fungsi penting lainnya adalah lamun dapat mengendapkan zat pencemar untuk diolah kembali oleh biota pengurai (detritus), sehingga mendukung perbaikan kualitas perairan secara alami. 4.1.2.3 Indikator Status Mangrove Hutan mangrove seringkali disebut dengan hutan pasang surut, hutan payau, atau hutan bakau. Bila dibandingkan dengan hutan daratan, hutan mangrove memiliki produktifitas primer yang paling tinggi. Hutan mangrove 31
  • 32. dapat memberikan kontribusi besar terhadap detritus organik yang sangat penting sebagai sumber energi bagi biota yang hidup di perairan sekitarnya. Secara singkat, mangrove merupakan ekosistem pesisir yang penting bagi manusia dengan banyak manfaat dan fungsi diantaranya: Sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung dari abrasi, penahan lumpur dan perangkap sedimen; Penghasil sejumlah besar detritus dari daun dan dahan pohon mangrove; daerah asuhan (nursery ground); daerah mencari makan (feeding ground), dan daerah pemijahan (spawning ground) berbagai jenis ikan, udang, dan biota laut lainnya; pemasok larva ikan, udang, dan biota laut lainnya dan juga dapat menjadi tempat wisata. Berdasarkan pada berbagai fungsi penting mangrove, maka indikator mangrove merupakan salah satu indikator yang penting dalam kajian EAFM. Tingkat kerapatan, nilai penting, keanekaragaman, dan perubahan luasan mangrove merupakan informasi yang dibutuhkan untuk melihat kualitas dan kuantitas ekosistem mangrove di suatu wilayah pesisir. Evaluasi atau kajian kondisi mangrove dilakukan dalam rangka mengetahui kualitas dan produktivitas ekosistem; untuk mengetahui keberhasilan rekruitmen terutama bagi spesiesspesies penting yang siklus hidupnya berada pada ekosistem mangrove; dan untuk mengetahui kondisi daerah pemijahan dan asuhan berbagai jenis ikan yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove (Modul EAFM, 2012). Penilaian pada indikator status mangrove dapat dianalisa berdasarkan 4 kriteria yaitu : Kerapatan pohon bakau, Keanekaragaman jenis, perbandingan Luasan bakau, dan Indeks Nilai Penting (INP) direrata berdasarkan analisa di ke 4 kriteria tersebut diberikan status sedang. Berikut analisa per kriteria yang dapat dianalisa, berdasarkan hasil penelitian WWF (2009), di 20 stasiun yang diteliti di Kabupaten Alor menunjukkan bahwa kerapatan tingkat pohon berkategori tinggi yaitu dengan rata-rata 7.235 pohon/hektar, kerapatan ini menunjukan kondisi yang baik dalam mendukung pertumbuhan mangrove didaerah tersebut baik mencakup faktor suhu, salinitas dan substrat (Romadhon, A, 2008), Sedangkan keanekaragaman bakau cukup tinggi dengan hasil sampling ditemukan 16 jenis bakau dari 11 famili, Jenis bakau yang ditemukan antara lain : Avicennia marina, Bruguiera gymnorrhiza, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, 32
  • 33. Sonneratia alba, Aegiceras corniculatum, Avicennia alba, Avicennia marina, Bruguiera gymnorrhiza, Aegialitis annulata, Heritiera globosa, Aegialitis annulata, Acanthus ilicifolius, Nypa fruticans, Excoecaria agallocha, dan Lumnitzera racemosa. Tercatat juga luasan bakau yang dapat diidentifikasi berdasarkan citra Aster tahun 2009 seluas 678.65 ha, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat menyatakan bahwa luasan hutan bakau cenderung tetap. Sementara Nilai penting suatu jenis berkisar antara 0 – 300 %, dari 20 lokasi yang dilakukan sampling di kabupaten Alor didapatkan nilai rata-rata 180,42% yang termasuk dalam kondisi sedang. Adapun jenis-jenis mangrove yang memiliki INP dominan, disetiap stasiunnya antara lain : Sonneratia alba di daerah Kabola, desa Pantai Deere, dan Desa Alaang, Rhizopora apiculata didaerah Kabola, Pantai Deere, Alila, Alaang, Welai Barat, Bagang, dan Baranusa, Bruguiera gymnorhiza di daerah Mali, Alila, Ilu, Blangmerang, Baraler, dan Alaang; Avicenia alba di daerah Moru; Rhizopora mucronata di daerah Kelurahan Mutirara; Rhizopora stylosa di desa Piring Sina; Aegalitis annulata di kelurahan Kokar, dan Desa Baolang; Avicenia marina di desa Bana; Lumnitzera racemosa didaerah Makuru dan Alemba (WWF, 2009). 9 Jenis yang memiliki nilai penting dalam ekosistem mangrove tersebut ditiap stasiun sampling seharusnya lebih diprioritaskan untuk dijaga dan dilestarikan disamping juga jenis lainnya, karena nilai memberikan suatu gambaran mengenai pengaruh penting atau peranan jenis ini suatu jenis tumbuhan mangrove dalam komunitas mangrove dan nilai penting dari tiap jenis mangrove sangat tergantung pertumbuhan mangrove yang didukung oleh ketersediaan nutrient dan bahan oganik (Supriharyono dalam Romadhon , 2008) 4.1.2.4 Indikator Status Terumbu Karang Seperti halnya ekosistem Mangrove dan Padang Lamun, Terumbu karang juga dapat berfungsi sebagai pelindung pantai dari ancaman erosi dan ombak besar, serta sebagai aset pariwisata bahari yang banyak menghasilkan devisa bagi negara. Ditinjau dari aspek ekonomi, terumbu karang memberikan sumbangan yang cukup besar untuk sektor perikanan. CAESAR (1996) menyatakan bahwa 33
  • 34. terumbu karang yang termasuk dalam kategori sangat baik dapat menyumbangkan 18 ton ikan per km 2/tahun, sedangkan yang termasuk dalam kategori baik dan cukup adalah sebesar 13 ton/km 2 /tahun dan 8 ton/km 2 /tahun. Apabila dikalkulasikan secara ekonomi, nilai terumbu karang yang ada di perairan Indonesia adalah sebesar 4,2 milyar $US dari aspek perikanan, wisata dan perlindungan laut. Nilai ini belum termasuk nilai manfaat terumbu karang sebagai pelindung pantai, bahan bangunan, sumber pangan serta obat-obatan. Namun demikian, terumbu karang juga merupakan ekosistem yang sangat rentan terhadap gangguan akibat kegiatan manusia yang tidak terkendali, dan pemulihannya memerlukan waktu yang lama. Kajian kondisi terumbu karang bertujuan untuk mengetahui persentase tutupan karang hidup dan keanekaragaman jenis karang di dalam suatu wilayah. Persentase tutupan karang hidup ini merupakan indikator kondisi terumbu karang dimana semakin tinggi tutupan karang hidup maka semakin baik kondisi dan produktifitas perikanan, terutama ikan-ikan yang secara langsung berasosiasi dengan terumbu karang. Sedangkan keanekaragaman jenis terumbu karang merupakan indikator kesehatan lingkungan perairan. Kondisi terumbu karang dievaluasi dalam rangka mengetahui kualitas dan produktivitas ekosistem. Selain itu, tutupan karang hidup dan keanekaragaman jenis terkait langsung dengan keberhasilan juga rekruitmen; dan untuk mengetahui daerah pemijahan dan asuhan di suatu perairan (Modul EAFM, 2012) Status terumbu karang di Kabupaten Alor secara umum termasuk dalam kategori sedang. Hal ini ditunjukan berdasarkan data WWF tahun 2012 dengan metode Reef Health didapatkan kondisi terumbu karang di Kabupaten Alor berada pada kondisi buruk-sedang (< 50%), dan dengan tutupan rata-rata karang keras hidup 35,41% yang termasuk kategori sedang. Pada data dasar ditahun 2009 melalui Survey ekologi, mencatat jumlah genus karang keras tertinggi ditemukan di Pulau Buaya sebanyak 31 genus yang tergolong dalam 13 famili dan di pulau Ternate sebanyak 27 genus dan 14 family karang. Identifikasi spesies karang penyusun ekosistem terumbu karang yang ditemukan sebanyak 75 spesies karang keras. Famili karang keras yang paling banyak dijumpai adalah Acroporidae, Poritidae, Faviidae dan Fungiidae. Sedangkan genus karang paling umum 34
  • 35. dijumpai yaitu Acropora, Montipora, Porites, Favites, Favia, Montastrea, Diploastrea Oxypora, Goniopora,Echinopora, Pocillopora, Stylopora dan Seriatopora. Untuk Karang lunak genus yang dijumpai pada stasiun pengamatan adalah Sarcophyton, Sinularia, Lobophyton, Nepthea, Lemnalia dan Alertigorgia. Berdasarkan analisa peta Aster tahun 2009 teridentifikasi luasan terumbu karang di Kabupaten Alor adalah 3,011.31 ha. Ancaman utama terhadap ekosistem terumbu karang di perairan KKPD Kabupaten Alor, adalah faktor alamiah dan faktor akibat kegiatan pemanfaatan laut yang tidak ramah lingkungan (destructive fishing). Di beberapa lokasi pengamatan seperti pada stasiun Pulau Batang dan Bana ditemukan koloni karang yang mengalami pemutihan secara alami, juga dijumpai adanya bintang laut berduri (Acanthaster planci) dan kerang Drupela yang merupakan predator karang. Di Pulau Batang kerusakan fisik ekosistem terumbu karang lebih banyak disebabkan oleh aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan pembiusan menggunakan potasium. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya persentase penutupan patahan karang dengan ukuran yang seragam dan dalam area yang luas terutama pada kedalaman 5 - 8 meter. Kerusakan ini telah terjadi pada waktu lampau dan sekarang terlihat mulai adanya pemulihan. Selain aktivitas pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan, kerusakan terumbu karang pada semua lokasi pengamatan juga ditandai dengan dijumpainya patahan karang dengan ukuran yang bervariasi dan tidak seragam, hal ini dapat menjadi indikasi bahwa kerusakan karang (terutama karang bercabang) terjadi karena jangkar perahu atau adanya kegiatan manusia untuk menangkap/mengambil biota laut (WWF, 2009). Rusaknya terumbu karang secara langsung akan berdampak pada produktivitas perikanan terutama perikanan demersal yang selanjutnya juga akan berpengaruh terhadap perikanan pelagis sebagai satu siklus rantai makanan (food chain) di laut. Perlunya upaya dalam menjaga dan merehabilitasi ekosistem terumbu karang mutlak dilakukan di Kabupaten Alor bukan saja dalam mendukung perikanan yang berkelanjutan, namun juga mendukung pendapatan disektor pariwisata bahari. 35
  • 36. 4.1.2.5 Indikator Habitat Unik atau Khusus Habitat unik atau khusus didefinisikan sebagai habitat atau spesies khusus yang mempunyai nilai ekologi dan ekonomi yang sangat tinggi, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dalam pemantauannya. Informasi tentang lokasi-lokasi spawning ground, nursery ground, feeding ground, dan upwelling sangat penting untuk menentukan bahwa suatu perairan memiliki habitat unik/khusus yang berperan dalam mendukung keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Selain itu, spesies endemik, langka, dan terancam punah adalah beberapa kriteria lain yang dapat dipakai dalam menentukan habitat/spesies unik/langka. Hal ini penting dikaji karena lokasi-lokasi tersebut merupakan tempat bagi berbagai jenis ikan tumbuh dan berkembangbiak, yang pada akhirnya dapat mendukung kegiatan perikanan di sekitarnya. Indikator habitat/spesies unik/khusus dievaluasi dalam rangka untuk memberikan dasar yang kuat bagi pengelolaan perikanan yang harus dilakukan baik melalui Pengaturan dengan system buka tutup berdasarkan musim (open close area season), pengaturan alat tangkap, penentuan lokasi tangkap (fishing ground), atau pun dengan pengembangan kawasan konservasi perairan. Dengan mengetahui habitat-habitat unik/khusus tersebut, maka pengelola perikanan dapat dengan mudah memetakan dan mengatur bagaimana pengelolaan perikanan berkelanjutan dapat dijelaskan kepada stakeholders terkait dan diimplementasikan secara optimal (Modul EAFM, 2012). Habitat penting yang teridentifikasi di kabupaten Alor adalah terdapatnya lokasi upwelling di perairan Selat Pantar, feeding ground Duyung (Dugong dugon) di perairan Mali, wilayah migrasi mamalia laut, lokasi peneluran penyu dan beberapa lokasi yang diduga merupakan tempat peneluran ikan kerapu. Habitat penting tersebut merupakan salah satu indikator dalam penetapan zonasi dalam pembentukan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Kabupaten Alor. Saat ini proses zonasi masih dalam tahap konsultasi publik untuk disepakati, rencana pengelolaan tersebut belum berlangsung ketika survey ini sedang berlangsung. Mengelola habitat penting dengan memprioritaskannya dalam zona perlindungan atau zona inti sangat direkomendasikan. Hal ini dikarenakan habitat 36
  • 37. tersebut memiliki dampak ekologis yang berpengaruh terhadap ekosistem lainnya, sehingga perlu diprioritaskan untuk dikelola. 4.1.2.6 Indikator Produktivitas Estuary Indikator selanjutnya adalah menganalisa produktivitas estuary dan perairan sekitarnya. Perlu diketahui bahwa defiisi Estuari adalah suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran antara air tawar dan air laut. Kebanyakan estuari didominasi oleh substrat lumpur yang berasal dari endapan yang dibawa oleh air tawar maupun air laut. Karena partikel yang mengendap kebanyakan bersifat organik, substrat dasar estuari biasanya kaya akan bahan organik, yang menjadi cadangan makanan utama bagi organisme estuaria. Tujuan dari kajian produktifias estuary dan perairan sekitarnya ini adalah untuk mengetahui kualitas dan produktivitas perairan yang dihitung dari konsentrasi klorofil a; Selain itu, indikator ini dapat menjelaskan tentang pentingnya suatu estuari sebagai daerah asuhan bagi beberapa spesies perikanan yang bernilai ekonomis (Modul EAFM, 2012). Indikator status dan produktivitas estuari dan perairan sekitarnya tidak dapat dianalisis tidak tersedianya data primer dan sekunder menyangkut produktivitas estuari di Kabupaten Alor. Oleh karena itu penilaian pada indikator ini adalah kosong (0). Pentingnya mengetahui informasi indikator ini bagi kabupaten Alor yaitu produktivitas estuarine menyediakan unsur hara bagi ekosistem laut. Semakin tinggi produktivitas perairan estuari, maka akan semakin besar peran estuari dalam mendukung produksi sumberdaya ikan di perairan sekitarnya. 4.1.2.7 Indikator Perubahan Iklim Terhada Kondisi Perairan dan Habitat Indikator terakhir pada domain ini adalah pengaruh perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat. Indikator ini perlu diketahui untuk menunjukan semakin besar dampak perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat, maka keberlanjutan sumberdaya perikanan semakin terancam, 37
  • 38. sehingga diperlukan strategi adaptasi dan mitigasi untuk menekan pengaruh perubahan iklim tersebut. Perubahan iklim dapat menyebabkan kenaikan suhu udara, kenaikan suhu permukaan laut, dan peningkatan konsentrasi karbondioksida di udara. Pengaruh perubahan iklim ini sangat mempengaruhi kondisi perairan, perubahan musim perikanan, kejadian kekeringan dan kebanjiran, serta degradasi terumbu karang akibat tingginya suhu permukaan laut yang menyebabkan pemutihan/bleaching. Pada indikator ini tidak teridentifikasi adanya penelitian yang secara spesifik terkait dampak perubahan iklim yang terjadi. Namun berdasarkan survey Reef Health yang dilakukan oleh WWF tahun 2012, turut mengambil data pemutihan karang sebagai salah satu indikator dampak perubahan suhu laut. Hasil pengamatan menunjukan pemutihan karang di 33 titik penyelaman pemutihan karang tidak teridentifikasi adanya pemutihan karang. (Laporan Reef Health kabupaten Alor, 2012) Data kajian ini diperlukan diketahui untuk kepentingan pengelolaan perikanan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa kasus yang terjadi di bidang perikanan adalah bergesernya musim perikanan pelagis, kondisi cuaca yang sulit diprediksi hingga menurunnya produktivitas perikanan demersal dikarenakan adanya pemutihan karang. Informasi dampak perubahan iklim mendukung dalam pembuatan strategi adapatasi dan mitigasi perubahan iklim dalam sendi-sendi kebijakan pengelolaan perikanan untuk mengurangi kerentanan masyarakat pesisir yang terkendala dampak langsung fenomena perubahan iklim. 38
  • 39. Gambar 5. Agregat Domain Habitat dan Ekosistem Berdasarkan nilai komposit di tiap indikator seperti ditunjukan pada gambar no.5 Secara keseluruhan domain habitat dan ekosistem di Kabupaten Alor diberikan status sedang atau kuning dengan nilai komposit 155 dari nilai total komposit 300. Kurangnya performa domain habitat ini dikarenakan adanya indikator yang tidak bisa dianalisa dikarenakan belum adanya data yang tersedia di wilayah survey yaitu pada indikator kualitas perairan dan produktivitas estuari. Domain habitat akan sangat menentukan kelimpahan dan keanekaragaman sumberdaya ikan yang terdapat di dalamnya. Secara umum, semakin baik kondisi habitat maka kelimpahan dan keanekaragaman sumberdaya semakin baik. Perlunya upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong pengumpulan data terkait pengecheckan kualitas air dan status produktivitas estuaris perlu diketahui dan diidentifikasi kondisinya sebagai satu bagian habitat yang tidak bisa dipisahkan. Baik buruknya kualitas air dan produktivitas estuarine akan mempengaruhi kesehatan ekosistem didalamnya yang termasuk terumbu karang, lamun dan bakau yang berpengaruh terhadap produktivitas perikanan disuatu perairan. 39
  • 40. 4.1.3. Hasil Penilaian Per Indikator Pada Domain Teknis Penangkapan Ikan Gambaran mengenai indikator-indikator yang termasuk dalam domain teknis penangkapan ikan berdasarkan hasil analisis EAFM ditampilkan dalam Tabel di bawah ini. Tabel 8. Analisis Komposit Domain Teknis Penangkapan Ikan INDIKATOR 1. Metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif dan atau ilegal 2. Modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan. DEFINISI/ PENJELASAN Penggunaan alat dan metode penangkapan yang merusak dan atau tidak sesuai peraturan yang berlaku. Penggunaan alat tangkap dan alat bantu yang menimbulkan dampak negatif terhadap SDI MONITORING/ PENGUMPULA N Laporan hasil pengawas perikanan, survey SKOR BOBOT (%) NILAI 1=frekuensi pelanggaran > 10 kasus per tahun ; 2 = frekuensi pelanggaran 5-10 kasus per tahun ; 3 = frekuensi pelanggaran <5 kasus per tahun 1 30 30 Sampling ukuruan ikan target/ikan dominan. 1 = lebih dari 50% ukuran target spesies < Lm ; 2 = 25-50% ukuran target spesies < Lm 3 = <25% ukuran target spesies < Lm 3 25 75 KRITERIA 3. Fishing capacity dan Effort Besarnya kapasitas dan aktivitas penangkapan Interview, survey, logbook 1 = R kecil dari 1; 2 = R sama dengan 1; 3 = R besar dari 1 2 15 30 4. Selektivitas penangkapan Aktivitas penangkapan yang dikaitkan dengan luasan, waktu dan keragaman hasil tangkapan Sesuai atau tidaknya fungsi dan ukuran kapal dengan dokumen legal Statistik Perikanan Tangkap, logbook, survey 1 = rendah (> 75%) ; 2 = sedang (50-75%) ; 3 = tinggi (kurang dari 50%) penggunaan alat tangkap yang tidak selektif) 3 15 45 Survey/monito ring fungsi, ukuran dan jumlah kapal. 1 = kesesuaiannya rendah (lebih dari 50% sampel tidak sesuai dengan dokumen legal); 2 = kesesuaiannya sedang (3050% sampel tidak sesuai dengan dokumen legal); 3 = kesesuaiannya tinggi (kurang dari 30%) sampel tidak sesuai dengan dokumen legal 1 10 10 Kualifikasi kecakapan awak kapal perikanan. Sampling kepemilikan sertifikat 1 = Kepemilikan sertifikat <50%; 2 = Kepemilikan sertifikat 50-75%; 3 = Kepemilikan sertifikat >75% 1 5 5 5. Kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal 6. Sertifikasi awak kapal perikanan sesuai dengan peraturan. Agregat 195 40
  • 41. 4.1.3.1 Indikator Metode Penangkapan Ikan yang bersifat destruktif dan/atau ilegal Indikator ini merupakan indikator dengan bobot terbesar dalam domain teknik penangkapan. Hal ini dikarenakan penangkapan ikan yang merusak dan atau ilegal merupakan ancaman yang paling besar bagi kelestarian ekosistem pesisir dan laut di Indonesia, terutama ekosistem terumbu karang. Dampak dari praktek-praktek penangkapan ikan yang destruktif dan atau ilegal tersebut, kini mulai dirasakan oleh masyarakat nelayan, khususnya untuk nelayan perikanan karang, yang semakin sulit untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan. Secara definisi metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif atau merusak adalah cara menangkap ikan yang dapat menimbulkan kerusakan secara langsung, baik terhadap habitat (tempat hidup dan berkembang biak) ikan maupun terhadap sumber daya ikan itu sendiri. Sementara, yang dimaksud dengan metode penangkapan ikan yang ilegal adalah cara menangkap ikan yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, baik ditingkat lokal, nasional, regional maupun internasional (Modul EAFM, 2012). Kriteria penilaian baik atau buruknya indikator metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif dan atau ilegal dalam pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem di suatu perairan, adalah dengan melihat jumlah kasus pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif dan atau ilegal tersebut. Dengan demikian, unit yang digunakan untuk indikator ini adalah jumlah kasus pelanggaran. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 133 responden yang tersebar di 14 desa pesisir menginformasikan bahwa terdapat aktivitas perikanan yang merusak dengan jumlah rata-rata frekuensi aktivitas sebanyak 16 kasus per tahun sejak 2011-2012, dari jumlah tersebut 97,1% responden menyebut bom ikan sebagai penyebab terbesar, dan 2,9% akibat penggunaan potasium. Lokasi yang menjadi wilayah aktivitas merusak tersebut antara lain : Tanjung Kumbang, Tanjung Margeta, Buraga, Marataing, Manatang, Lamalu, Pulau Kangge, Pulau Rusa, Pulau Lapang, Pulau Batang, Perairan Blangmerang, Tanjung Ara, Ilawei, Tanjung Sibela, dan Tanjung Umafutung. 41
  • 42. Pengawasan dan jalur informasi yang efektif perlu dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari masyarakat, pengusaha, pemerintah hingga aparat penegak hukum mengingat hampir setiap bulan ditemukan aktivitas tersebut di perairan Kabupaten Alor. Pencabutan izin usaha bagi pengusaha yang membeli produk tidak ramah lingkungan, pembinaan terhadap papaplele atau pembeli ditingkat pasar dapat dilakukan sebagai salah satu solusi megurangi permintaan pasar terhadap produk yang tidak ramah lingkungan. 4.1.3.2 Indikator Modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan Modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan didefinisikan sebagai penggunaan alat tangkap dan dan alat bantu yang tidak sesuai dengan peraturan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap sumber daya ikan. Penentuan indikator ini dilakukan karena modifikasi alat tangkap dan alat bantu yang tidak sesuai dengan peraturan akan memberikan dampak langsung terhadap kelestarian sumber daya ikan. Umumnya alat tangkap yang dimodifikasi tanpa memperhatikan peraturan atau panduan yang telah ditetapkan pemerintah akan berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan. Sebagai contoh: penggunaan rumpon yang berlebihan dengan jarak yang sangat berdekatan. Hal tersebut, tentu akan mengganggu pola ruaya atau migrasi ikan, sehingga siklus hidup sumber daya ikan akan terhalangi atau terpotong, yang pada akhirnya menyebabkan sumber daya ikan akan menipis (depletion) dan bahkan bisa habis atau punah Berdasarkan pengumpulan data dikabupaten Alor modifikasi alat tangkap teridentifikasi pada alat tangkap jaring, dan Bubu. 6,02% responden memodifikasi ukurang mata jaring dari gillnet/pukat, 3,01% memodifikasi bagian sayap, kantong, dan ukuran mata jaring jala lompo, 0,75% menggunakan pemberat dari batu karang untuk bubu (merusak habitat karang). Pada alat tangkap jaring insang dan jala lompo target tangkapannya adalah ikan belo-belo (layang) dan Tongkol Ukuran ikan target yang dominan tertangkap rata-rata berukuran layak tangkap yaitu berkisar 15-20 cm. 42
  • 43. Adapun berdasarkan alat tangkap yang digunakan responden yang mencakup perikanan demersal dan pelagis di kabupaten Alor, secara keseluruhan terdapat 40 spesies ikan yang biasa ditangkap nelayan di Kabupaten Alor (Ikan Bayar/Kembung, Bawo/Lamoru, Belo-belo (Layang), Biji Nangka, Cakalang, Gergahing, Golok-golok, Kaburak, Kakaktua, Kakap Merah, Kakap Putih, Kamera, Kerapu Bakau, Kerapu Bebek, Kerapu Capan, Kerapu Karet Hitam, Kerapu Kwaci Abu-abu, Kerapu Kwaci Putih, Kerapu Lumpur, Kerapu Macan, Kerapu Malabar, Kerapu Merah, Kerapu Sosis, Kerapu Sue-sue, Kerapu Sunu, Kulit Pasir, Lamada, Layang/Terbang, Lember, Mane, Motonggolong, Phada/Baronang, Sembe/Lember, Simba, Sura/Motong, Tembang, Tenggiri, Tuna Mata Besar, Tuna Sirip Kuning, dan Tunung Lolong/Sweet Lips). 4.1.3.3 Indikator Fishing capacity Fishing capacity didefinisikan sebagai jumlah hasil tangkapan ikan maksimum yang dapat dihasilkan pada periode waktu tertentu (tahun) oleh satu kapal atau armada bila dioperasikan secara penuh, dimana upaya dan tangkapan tersebut tidak dihalangi oleh berbagai tindakan pengelolaan perikanan yang menghambatnya. Satuan unit yang digunakan untuk fishing capacity adalah ton/tahun. Fishing capacity menjadi input control dalam manajemen perikanan tangkap. Input perikanan yang berlebih berpotensi menimbulkan kapasitas yang berlebih (over capacity). Overcapacity yang berlangsung terus menerus akan menyebabkan overfishing, sehingga hal ini tentu saja akan dapat menghambat terwujudnya perikanan yang berkelanjutan dan lestari (Modul EAFM, 2012). Tujuan penggunaan indikator ini adalah untuk mengetahui tingkat intensitas penangkapan ikan dan perkiraan dampaknya terhadap kelestarian sumber daya ikan di suatu wilayah perairan tertentu. Berdasarkan hasil analisa survey, indikator fishing capacity dan effort diberikan status buruk. Hasil analisa menunjukkan bahwa hasil tangkapan per unit usaha (CPUE) menunjukan tren kenaikan pada tahun 2006 sampai 2009 dan mulai menurun nilainya pada tahun 2010, sedangkan berdasarkan interview didapatkan 73,91% responden yang menyatakan telah terjadi penurunan hasil tangkapan dalam kurun waktu 5 tahun 43
  • 44. terakhir (2008 - 2012). Namun pada ukuran ikan dalam 5 tahun terakhir 66,17% responden (baik untuk nelayan ikan pelagis kecil/besar dan demersal) yang menyatakan berukuran relatif sama, sementara trip penangkapan per alat tangkap menurut responden yaitu: jaring insang hanyut/dasar 3-6 jam, pancing 3-4 jam (pada perikanan tuna 7-15 jam), bubu 2-3 hari, jala lompo 4-5 jam, senapan 3-4 jam, lampara malam 7 jam. Hal ini menunjukan bahwa aktifitas penangkapan yang dilakukan oleh nelayan pelagis cenderung meningkat dengan menambahkan effort dalam penangkapannya, melalui lamanya waktu melaut dan frekuensi trip terutama pada musim puncak. Penilaian keberhasilan implementasi pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan dapat diindikasikan dengan meningkat atau menurunnya kecenderungan fishing capacity dan effort. Bila kecenderungannya relatif tetap, apalagi menurun, maka pengelolaan perikanannya dapat dianggap berhasil dalam mengendalikan input perikanan, namun sebaliknya, pengelolaan perikanan dianggap belum berhasil, bila kecenderungannya selalu terus meningkat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Alor perlu menegaskan kembali penggunaan alat tangkap yang selektif dengan mengatur ukuran mata jarring yang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada perikanan pelagis untuk memberikan kesempatan ikan target berkembangbiak. 4.1.3.4 Indikator Selektivitas Penangkapan Ikan Selektivitas penangkapan didefinisikan sebagai aktivitas penangkapan ikan yang dikaitkan dengan luasan, waktu dan keragaman hasil tangkapan.Pemilihan indikator ini dilakukan karena selektivitas penangkapan yang rendah akan memberikan dampak langsung terhadap kelestarian sumber daya ikan. Kriteria penilaian baik atau buruknya indikator selektivitas penangkapan dalam pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem di suatu perairan, adalah dengan menghitung prosentase penggunaan alat tangkap yang tergolong tidak atau kurang selektif terhadap jumlah total alat tangkap yang ada di suatu perairan tertentu. Alat tangkap yang tergolong memiliki selektivitas tinggi antara lain : Pancing; jaring insang; alat pengumpul kerang; jaring angkat (bagan perahu, 44
  • 45. bagan tancap), pukat cincin (purse seine), perangkap (Sero, Bubu). Sedangkan yang tergolong selektivitas rendah antara lain : Pukat hela (pukat udang, pukat ikan); pukat kantong (lampara, pukat pantai);dan muroami (Modul EAFM, 2012). Indikator selektivitas penangkapan diberikan status baik yaitu alat tangkap yang kurang selektif berada < 50% berdasarkan proporsi alat tangkap yang digunakan oleh responden yang diwawancarai. Analisa prosentase penggunaan alat penangkapan ikan yang tergolong tidak atau kurang selektif (PS') sebesar 5,3%, karena dari total 12 jenis alat tangkap yang digunakan (bagan apung, bubu, jaring insang dasar, jaring insang hanyut, lampara, panah, pancing dasar, pancing hanyut, pancing tonda,) terdapat 3 alat tangkap yang berselektivitas rendah yaitu: lampara, pukat hela atau jala lompo dan pukat pantai. Hasil serupa juga ditemukan jika menggunakan data statistik perikanan tangkap provinsi NTT tahun 2010. Alat tangkap yang kurang selektif di kabupaten Alor sebanyak 41 unit sebesar 0,69% dari jumlah total alat tangkap sebanyak 6.449 unit. Prosentase alat tangkap yang tergolong kurang selektif sangat rendah ditemukan di kabupaten Alor merupakan hal yang baik, namun perlu dicermati dalam intensitas penggunaanya yang dikombinasikan dengan alat bantu berupa rumpon. Semakin efektifnya penangkapan ikan target memicu berkembangnya jumlah rumpon yang tidak terkontrol disepanjang perairan utara kabupaten Alor. Tercatat rumpon yang terdapat disepanjang perairan utara Kelurahan Adang mencapai 44 unit di bulan Desember 2011, jumlah tersebut belum termasuk diperairan utara pulau Pantar.Tanpa adanya pengaturan jumlah pemasangan sesuai KepMen KKP No.30 tahun 2004 akan berdampak tidak saja jumlah stok ikan pelagis yang berkurang, menggangu migrasi perikanan tuna, jalur pelayaran namun akan terjadi konflik horizontal diantara nelayan yang berakibat terjadinya pemutusan rumpon diantara nelayan. Perlunya kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengaturan jumlah rumpon yang terpasang perairan kabupaten Alor perlu segera dibuat yang akan melengkapi kebijakana pembentukan Kawasan Konservasi Perairan Daerah kabupaten Alor. 45
  • 46. 4.1.3.5 Indikator Kesesuaian Fungsi dan Ukuran Kapal Penangkapan Ikan dengan Dokumen Legal Kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal didefinisikan sebagai perbandingan antara dokumen surat legal yang dimiliki dengan aktivitas nyata dari fungsi dan dimensi ukuran kapal dalam melakukan operasi penangkapan ikan. Pemilihan indikator ini dilakukan, karena bila antara surat ijin yang dikeluarkan berbeda dengan aktivitas kenyataan yang ada, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar aturan atau illegal fishing, dan secara tidak langsung tentunya akan berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan. Akibat selanjutnya tentu akan sulit atau bahkan tidak akan mungkin mewujudkan perikanan tangkap yang bertanggungjawab (responsible fisheries) (Modul EAFM, 2012). Indikator kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal diberikan status buruk (nilai 10) dengan kriteria >50% responden tidak memiliki kesesuaian fungsi dan ukuran kapal. Berdasarkan hasil interview 91,9% responden tidak memliki izin, hanya 8,1% saja armada yang memiliki izin. Armada yang memiliki dokumen kesesuai ukuran kapal adalah armada diatas 5GT, sedangkan mayoritas responden merupakan armada dibawah 5 GT, sehingga penilaian indikator ini menjadi rendah. Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan pendataan dan pendaftaran setiap armada kecil (<5GT) yang ada dikabupaten Alor, sehingga selain mempermudah analisa kesesuain fungsi dan ukuran kapal, informasi ini dapat digunakan dalam analisa indikator fishing capacity. 4.1.3.6 Indikator Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Sesuai dengan Peraturan Sertifikasi awak kapal perikanan sesuai dengan peraturan dapat didefinisikan sebagai awak kapal perikanan yang telah memenuhi syarat kecakapan tertentu untuk bekerja diatas kapal. Sertifikasi awak kapal dilakukan dengan manfaat untuk penerapan kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab oleh awak kapal perikanan. Tujuan penggunaan indikator ini adalah untuk mengestimasi tingkat prosentase sampel kapal penangkapan ikan yang dioperasikan oleh awak kapal yang bersertifikat sesuai dengan peraturan dan 46
  • 47. perkiraan penerapan kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab di suatu wilayah perairan tertentu (Modul EAFM, 2012). Tantangan analisa indikator sertifikasi awak kapal perikanan di kabupaten Alor adalah responden didominasi oleh kapal perikanan dibawah 5 GT dan terdidentifikasi bahwa tidak memiliki sertifikasi awak kapal. karena tidak bisa terukur secara formal, hanya berdasarkan pengalaman saja. Oleh karena itu indikator ini diberikan status buruk. Sebaiknya indikator ini perlu disesuaikan kembali dengan mempertimbangkan armada kecil yang berada diperairan kabupaten Alor. Faktor keselamatan pada aktivitas penangkapan (Sea Safety) di daerah dengan dominasi armada kecil menjadi salah satu indikator yang perlu dipertimbangkan dalam domain ini. Gambar 6. Agregat Domain Teknis Penangkapan Ikan Secara keseluruhan domain teknis penangkapan ikan di Alor diberikan status sedang atau kuning dengan nilai komposit 195 dari nilai total nilai komposit 300. 6 indikator yang diuji/dianalisis terdapat 2 indikator yang berstatus baik yaitu modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan dan selektivitas penangkapan), 1 indikator berstatus sedang dan 3 indikator lainnya berstatus buruk. Masih teridentifikasinya aktivitas destructive fishing yang cukup tinggi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap rendahnya status 47
  • 48. domain Teknik penangkapan ikan dan juga berpengaruh negatif terhadap domain lainnya terutama pada domain habitat dan ekosistem. Begitu pula dengan indikator Fishing capacity terutama pada perikanan pelagis, berlebihnya kapasitas input perikanan, yakni frekuensi penangkapan dan tingginya jumlah rumpon yang terdapat disepanjang perairan utara kabupaten Alor menghasilkan hasil tangkapan ikan yang baik namun tidak diiringi dengan peningkatan hasil tangkapan yang signifikan dalam jangka waktu yang panjang (5 tahun). Oleh karena itu perlunya kebijakan yang mengatur penggunaan alat bantu penangkapan rumpon yang dikombinasikan dengan alat tangkap yang kurang selektif seperti lampara dan jala lompo. Inventarisasi armada yang digunakan nelayan perlu juga dilakukan proses registrasi di Dinas terkait dalam upaya meningkatkan performa dalam indikator kesesuaian fungsi dan ukuran kapal, terutama pada armada penangkapan tuna yang didominasi oleh armada < 5 GT. Hal ini juga dapat mendukung ketelusuran (tracebility) produk unggulan tuna di kabupaten Alor sehingga produk tuna kabupaten Alor dapat terhindar dari issue Illegal, Unreported and Unregulated (IUU). 48
  • 49. 4.1.4. Hasil Penilaian Per Indikator Pada Domain Sosial Gambaran mengenai indikator-indikator yang termasuk dalam domain sosial berdasarkan hasil analisis EAFM ditampilkan dalam Tabel di bawah ini. Tabel 9. Analisis Komposit Domain Sosial DEFINISI/ PENJELASAN Keterlibatan pemangku kepentingan// MONITORING/ PENGUMPULAN Recording partisipasi dilaksanakan secara kontinyu sesuai dengan pentahapan pengelolaan perikanan. Evaluasi dari record ini dilakukan setiap tahap dan siklus pengelolaan. 2. Konflik perikanan Resources conflict, policy conflict, fishing gear conflict, konflik antar sector. 3. Pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan (termasuk di dalamnya TEK, traditional ecological knowledge) Pemanfaatan pengetahuan lokal yang terkait dengan pengelolaan perikanan Arahan pengumpulan data konflik adalah setiap semester (2 kali setahun) atau sesuai musim (asumsi level of competition berbeda by musim) Recording pemanfaatan TEK dilaksanakan secara kontinyu sesuai dengan pentahapan pengelolaan perikanan. Evaluasi dari record ini dilakukan setiap siklus pengelolaan dan dilakukan secara partisipatif INDIKATOR 1. Partisipasi pemangku kepentingan 1 = kurang dari 50%; 2 = 50-100%; 3 = 100 % 2 BOBOT (%) 40 1 = lebih dari 5 kali/tahun; 2 = 2-5 kali/tahun; 3 = kurang dari 2 kali/tahun 1 35 35 1 = tidak ada; 2 = ada tapi tidak efektif; 3 = ada dan efektif digunakan 3 25 75 KRITERIA SKOR Agregat NILAI 80 190 4.1.4.1 Indikator Partisipasi Pemangku Kepentingan Partisipasi pemangku kepentingan merupakan frekuensi keiikutsertaan pemangku kepentingan dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan. Jumlah kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan yang diikuti oleh pemangku kepentingan dihitung kemudian dibandingkan dengan seluruh kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan yang pernah dilakukan di lokasi yang diteliti. Pengukuran partisipasi pemangku kepentingan ini bertujuan untuk melihat keaktifan pemangku kepentingan dalam seluruh kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan. Tingkat keaktifan pemangku kepentingan sangat menentukan keberhasilan kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan. Oleh karena itu, semakin aktif pemangku 49
  • 50. kepentingan dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan, semakin tinggi tingkat keberhasilan pengelolaan sumberdaya ikan (Modul EAFM, 2012). Indikator partisipasi pemangku kepentingan diberikan status sedang, status ini diberikan karena Tim Pengkajian dan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (PPKKPD) dalam tahapan pembuatan zonasi, telah melibatkan multistakeholder pengguna sumberdaya pesisir dan laut di 7 kecamatan dan melibatkan 394 orang perwakilan tiap desa pesisir yang menyatakan sikap dalam mendukung proses perencanaan zonasi tersebut. Berdasarkan hasil interview didapatkan 11,11% responden menyatakan adanya keterlibatan dan kesepakatan dalam aktivitas pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, kegiatan dan kesepakatan tersebut antara lain: mencegah pengrusakan karang (konservasi terumbu karang), larangan menangkap biota laut yang dilindungi dan masih yuwana/belum layak tangkap, penempatan bubu tidak boleh di atas terumbu karang, dan bersih pantai. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan mulai dari pembuatan perencanaan, implementasi, pemantauan hingga evaluasi dalam perlu dilakukan, diketahui bahwa salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan adalah melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) baik ditingkat desa hingga kabupaten. 4.1.4.2 Indikator Konflik Perikanan Konflik perikanan merupakan pertentangan yang terjadi antar nelayan akibat perebutan fishing ground (resources conflict) dan benturan alat tangkap (fishing gear conflict). Konflik perikanan juga dapat terjadi akibat pertentangan kebijakan (policy conflict) pada kawasan yang sama atau pertentangan kegiatan antar sektor. Konflik diukur dengan frekuensi terjadinya konflik sebagai unit indikator. Indikator ini bertujuan untuk melihat potensi kontra produktif dan tumpang tindih pengelolaan yang berakibat pada kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan. Semakin tinggi frekuensi perikanan, semakin sulit pengelolaan sumberdaya perikanan. konflik Demikian pula sebaliknya, semakin rendah frekuensi terjadinya konflik diharapkan semakin mudah implementasi pengelolaan sumberdaya perikanan (Modul EAFM, 2012). 50
  • 51. Hasil analisis data primer (wawancara nelayan) menyatakan bahwa, konflik wilayah penangkapan terkategori tinggi dengan frekuensi rata-rata 5 kejadian/kasus disebutkan oleh 50,37% responden yang diwawancarai, jenis konflik yang ditemukan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut di Kabupaten Alor yaitu: konflik antar wilayah lebih disebabkan karena pemasangan rumpon (termasuk oleh nelayan dari luar daerah), konflik alat tangkap antara pemancing dan pemilik jala lompo dalam perebutan lokasi rumpon, konflik dengan nelayan pengguna bom ikan dan konflik antar sektor menurut responden yaitu pariwisata. Jenis dan frekuensi konflik ini harus menjadi perhatian semua stakeholder yang punya kaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut (Perairan Alor sebagai kawasan konservasi laut). Rumpon kembali menjadi isu social yang berdampak negatif dalam pengelolaan perikanan di kabupaten Alor jika tidak dikelola dengan baik, seperti dijelaskan didalam domain teknis penangkapan. Faktor pengawasan yang efesien dalam meminimalisir penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan terus diuupayakan, mendorong system pelaporan yang efektif ditingkat masyarakat menjadi agenda yang juga perlu diprioritaskan oleh Dinas dan aparat terkait. 4.1.4.3 Indikator Pemanfaatan Pengetahuan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Ikan Pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan merupakan ukuran dari keberadaan serta keefektifan pengetahuan lokal dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan. Ada tidaknya pengetahuan lokal dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan yang diikuti oleh efektif tidaknya penerapan pengetahuan lokal dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan yang pernah dilakukan di lokasi yang diteliti. Tingkat keefektifan penerapan pengetahuan lokal sangat menentukan keberhasilan kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan. Oleh karena itu, semakin efektif penerapan pengetahuan lokal dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan, semakin tinggi tingkat keberhasilan pengelolaan sumberdaya ikan Indikator pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan diberikan status sedang, hal ini dikarenakan dari 135 responden yang 51
  • 52. diwawancarai 14,81% responden menyatakan terdapat pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan. Kearifan lokal yang telah teridentifkasi adalah di desa Pura yang mengatur alat tangkap pada wilayah perairan desa mereka, kearifan ini telah diperkuat dalam bentuk Perdes, sedangkan kearifan lokal lainnya yaitu adanya pengaturan pemanfaatan perairan Pulau Batang dan Lapang oleh 4 suku yang dominan mewakili 5 desa pesisir yaitu desa Baranusa, Blangmerag, Baralel, Piring Sina dan Beangonong. Penguatan kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan ini masih perlu didokumentasikan dalam aturan yang lebih kuat. Oleh Karena itu Tim PPKKPD kabupaten Alor bersama WWF Lessser Sunda Solor Alor memasukan kearifan lokal dalam memperkuat pengaturan zonasi pada proses pembentukan KKPD kabupaten Alor, namun dalam tataran pelaksanaannya masih memerlukan dukungan politik yang lebih kuat dengan berpijak pada prinsip-prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan dan berbasis ekosistem (Adrianto, dkk, 2011). Gambar 7. Agregat Domain Sosial Secara keseluruhan domain sosial di Kabupaten Alor diberikan status sedang dengan nilai komposit 165 dari nilai total komposit 300, 2 indikator berstatus sedang yaitu Partisipasi pemangku kepentingan dan pemanfaatan pengetahuan lokal dan 1 indikator berstatus buruk, yaitu indikator konflik perikanan. Pentingnya meningkatkan pemahaman dan mengefisiensikan pelibatan masyarakat dalam setiap pembangunan terutama dalam pengelolaan wilayah laut 52
  • 53. sangat dibutuhkan, kajian lebih mendetail di setiap desa pesisir perlu diidentifikasi lebih lanjut, dikarenakan kearifan lokal yang ada pun masih bisa diperkuat untuk mendukung pengelolaan perikanan yang lebih selektif dan tetap mengakomodir nilai-nilai budaya setempat. Meminimalisir konflik perikanan dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas terhadap pemanfaatan perikanan yang merusak baik pihak nelayan lokal maupun nelayan luar dan juga perlu adanya kebijakan pengaturan rumpon untuk kepentingan bersama antara nelayan dengan alat tangkap yang berbeda. 53
  • 54. 4.1.5. Hasil Penilaian Per Indikator Pada Domain Ekonomi Gambaran mengenai indikator-indikator yang termasuk dalam domain ekonomi berdasarkan hasil analisis EAFM ditampilkan dalam Tabel di bawah ini. Tabel 10. Analisis Komposit Domain Ekonomi 1. kepemilikan aset 2. Nilai Tukar Nelayan (NTN) DEFINISI/ PENJELASAN perubahan nilai/jumlah aset usaha RTP cat :aset usaha perikanan atau aset RT. MONITORING/ PENGUMPULAN Arahan frekuensi survey dan pengumpulan data pendapatan RTP adalah menurut musim tangkapan ikan Rasio penerimaan terhadap pengeluaran. INDIKATOR Pengumpulan data NTN menggunakan sumber sekunder (BPS dan PUSDATIN) yang dikumpulkan setiap tahun Arahan frekuensi survey (atau penggunaan note/catatan yang ada di lapangan, mis: pengumpul ikan) dan pengumpulan data pendapatan RTP adalah menurut musim tangkapan ikan Arahan frekuensi survey dan pengumpulan data pendapatan RTP adalah menurut musim tangkapan ikan 3. Pendapatan rumah tangga (RTP) Pendapatan total RTP yang dihasilkan dari usaha RTP 4. Saving rate menjelaskan tentang rasio tabungan terhadap income 1 BOBOT (%) 35 1 30 30 1= kurang dari rata-rata UMR, 2= sama dengan ratarata UMR, 3 = > rata-rata UMR 1 20 20 1 = kurang dari bunga kredit pinjaman; 2 = sama dengan bungan kredit pinjaman; 3 = lebih dari bunga kredit pinjaman 1 15 15 KRITERIA SKOR 1 = nilai aset berkurang (lebih dari 50%) ; 2 = nilai aset tetap (kurang dari 50%); 3 = nilai aset bertambah (di atas 50%) 1 = kurang dari 100, NILAI 35 2 = 100, 3 = lebih dari 100 Agregat 100 4.1.5.1 Indikator Kepemilikan Aset Kepemilikan aset merupakan perbandingan antara jumlah aset produktif yang dimiliki rumah tangga perikanan saat ini dengan tahun sebelumnya. Bila aset produktif dari rumah tangga nelayan bertambah maka diberi nilai tinggi dan sebaliknya. Aset produkstif merupakan aset rumah tangga yang digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan ikan, atau perdagangan ikan, bahkan kegiatan ekonomi lainnya seperti pertanian. Pengukuran 54
  • 55. kepemilikan aset ini bertujuan untuk melihat kemampuan rumah tangga nelayan dalam meningkatkan usaha ekonominya (Modul EAFM, 2012). Data penelitian menunjukkan 15,15% responden menyatakan bahwa terjadi penambahan aset produktif berupa mesin dan alat tangkap, sementara 84,85% menyatakan tidak terjadi pertambahan (tetap) aset produktif yang mendukung pekerjaan sebagai nelayan dan bahkan menurun yang disebabkan oleh besarnya biaya operasional ketika musim puncak. Aset produktif yang teridentifikasi berupa alat tangkap, mesin perahu, armada penangkapan, lahan, dan generator sedangkan aset non produktif berupa barang elektronik seperti TV, sound system dan DVD/VCD player. Walaupun terjadi penurunan asset produktif, 50% responden masih memiliki aset non produktif. Priortas responden terhadap asset non produktif masih lebih besar dibandingkan usaha produktif yang justru dapat untuk mendukung usaha/mata pencaharian. 4.1.5.2 Indikator Nilai Tukar Nelayan Indikator selanjutnya adalah Nilai Tukar Nelayan yang didefinsikan sebagai rasio perbandingan antara pendapatan dengan pengeluaran rumah tangga nelayan. Pengukuran nilai tukar ini bertujuan untuk melihat kemampuan rumah tangga nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer (pangan) maupun kebutuhan sekunder (non pangan) (Modul EAFM, 2012). Berdasarkan analisa survey diberikan status rendah, hal ini bukan disebabkan karena pendapatan nelayan lebih kecil atau pengeluaran besar dari pendapatan, namun tidak tersedia data nilai tukar nelayan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur, yang teridentifikasi adalah Nilai Tukar Petani. Dengan ketiadaan data indikator NTN, kami menyarankan kepada kepada instansi yang punya kompeten dalam hal ini BPS Kabupaten Alor, agar kedepannya data menyangkut NTN perlu disiapkan, karena NTN merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan. 55
  • 56. 4.1.5.3 Indikator Pendapatan Rumah Tangga Perikanan Pendapatan rumah tangga perikanan merupakan seluruh pendapatan yang diterima rumah tangga nelayan, yang bersumber dari pendapatan kepala rumah tangga serta anggota rumah tangga, baik yang berasal dari bidang perikanan maupun di luar bidang perikanan. Ukuran pendapatan adalah rupiah/kepala keluarga/bulan. Indikator pendapatan rumah tangga menggunakan upah minimum regional (UMR) sehingga bila pendapatan rumah tangga sama dengan UMR maka rumah tangga perikanan tersebut dapat dikatakan tidak miskin (Modul EAFM, 2012). Gambar 8. Pendapatan Nelayan Perikanan Pelagis per Jenis Alat Tangkap Berdasarkan hasil analisa indikator pendapatan rumah tangga (RTP) dikabupaten Alor termasuk dalam kategori Baik. Gambar 8 menunjukkan bahwa dari 8 jenis alat tangkap yang dianalisis pendapatan rumah tangga perikanan untuk kategori perikanan pelagis, didapatkan nilai rata-rata terendah sebesar Rp. 802.365 per bulan untuk alat tangkap jaring insang dan tertinggi untuk alat tangkap lampara sebesar Rp. 5.313.333/bulannya, dengan data ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan pelagis di Kabupaten Alor sudah cukup baik berdasarkan nilai UMR Provinsi NTT Rp. 825.000 pada tahun 2011. 56
  • 57. Gambar 9. Pendapatan Nelayan Perikanan Demersal per Jenis Alat Tangkap Berbeda halnya dengan pendapatan nelayan ikan demersal seperti ditunjukan pada Gambar 9, dari 4 jenis alat tangkap yaitu bubu, jarring insang, pancing dan senapan didapatkan nilai rata-rata terendah sebesar Rp. 309.524 per bulan untuk alat tangkap bubu dan tertinggi untuk alat tangkap pancing sebesar Rp. 659.231 per bulannya, dengan data ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan perikanan demersal dengan 4 alat tangkat tersebut masih rendah karena kisaran nilai RTP perikanan demersal masih dibawah nilai UMR Provinsi NTT. Penyebab dan solusinya apa? Kebijakan yang dapat mendukung peningkatan pedapatan nelayan demersal adalah peningkatan harga jual perikanan demersal. 4.1.5.4 Indikator Rasio Tabungan atau Saving Ratio Rasio tabungan atau saving ratio (SR) merupakan rasio perbandingan antara selisih pendapatan dan pengeluaran rumah tangga nelayan dengan pendapatannya. Pengukuran rasio tabungan (SR) ini bertujuan untuk melihat potensi rumah tangga nelayan dalam menyimpan kelebihan pendapatannya (Modul EAFM, 2012) 57
  • 58. Berdasarkan hasil analisa pada indikator saving rate pada nelayan pelagis dan demersal diberikan status buruk, kecuali nelayan dengan alat tangkap Lampara dan Jala Lompo. Data penelitian menunjukkan nilai tertinggi saving ratio pada alat tangkap Lampara sebesar Rp. 3.463.333 dan terendah pada alat tangkap Pukat pantai yang mendapatkan nilai minus (Gambar 10). Data ini memberikan gambaran bahwa nelayan di Kabupaten Alor pada umumnya sulit untuk menabung, pengelolaan keuangan rumah tangga kurang berjalan dengan baik dengan ditunjukan bahwa tingkat pengeluaran nelayan jauh lebih besar dibandingkan pendapatan disektor perikanan. Pada alat tangkap pukat pantai, lebih didominasi terhadap nelayan sambilan, sehingga pendapatan rumah tangga lebih didominasi diluar sektor perikanan. Namun disisi lain, banyak responden juga tidak memberikan informasi yang sesuai. terkait pengeluaran rumah tangga dan penghasilan tambahan dari rumah tangga perikanan tersebut. Sehingga pendataan perekonomian yang lebih detail perlu dikaji lebih lanjut. Gambar 10. Saving Ratio Perikanan Pelagis per Jenis Alat Tangkap 58
  • 59. Gambar 11. Saving Ratio Perikanan Demersal per Jenis Alat Tangkap Untuk saving ratio perikanan demersal (Gambar 11) juga menunjukkan pola yang hampir sama dengan perikanan pelagis, dimana alat tangkap bubu, pancing dan senapan mendapatkan nilai minus. Hal ini disebabkan juga responden tidak memberikan informasi yang sesuai. Perlunya survey terkait tingkat menabung nelayan perlu dikaji lebih lanjut Gambar 12. Agregat Domain Ekonomi Berdasarkan perhitungan komposit yang ditunjukan pada gambar 12. Secara keseluruhan domain ekonomi di Kabupaten Alor diberikan status buruk dengan nilai komposit 100 dari nilai komposit total sebesar 300. Hal ini 59
  • 60. dikarenakan 4 indikator yang diuji/dianalisis semua indikator dibawah standar kriteria. Kajian lebih lanjut terkait tingkat menabung nelayan masih perlu dilakukan, dikarenakan Rasio tingkat menabung atau Saving Rate merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat nelayan. Memberikan pemahaman terhadap management ekonomi rumah tangga dengan memprioritaskan pengeluaran produktif, pendidikan, dan kesehatan dapat menata kembali kesejahteraan masyarakat nelayan di Alor dengan tingkat pendapatannya yang cukup sederhana. Sektor pariwisata merupakan salah satu solusi non ekstraktif terhadap peningkatan pendapatan nelayan disekitar wilayah zona pemanfaatan pariwisata yang telah diatur. Menjaga kondisi terumbu karang tetap sehat dan mengurangi ancaman terhadap mamalia laut dan jenis ikan-ikan besar yang menarik untuk sector pariwisata akan mendatangkan pendapatan secara berkelanjutan. 60
  • 61. 4.1.6. Hasil Penilaian Per Indikator Pada Domain Kelembagaan Gambaran mengenai indikator-indikator yang termasuk dalam domain kelembagaan berdasarkan hasil analisis EAFM ditampilkan dalam Tabel di bawah ini Tabel 11. Analisis Komposit Domain Kelembagaan DEFINISI/ PENJELASAN MONITORING/ PENGUMPULAN 1. Kepatuhan terhadap prinsipprinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan baik secara formal maupun non-formal (Alat) Tingkat kepatuhan (compliance) seluruh pemangku kepentingan WPP terhadap aturan main baikformal maupun tidak formal Monitoring ketaatan: 1. Laporan/catatan terhadap pelanggaran formal dari pengawas, 2. Wawancara/kuisioner (key person) terhadap pelanggaran non formal termasuk ketaaatan terhadap peraturan sendiri maupun peraturan diatasnya 2. Kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan Sejauh mana kelengkapan regulasi dalam pengelolaan perikanan Ada atau tidak penegakan aturan main dan efektivitasnya 3. Mekanisme pengambilan keputusan Ada atau tidaknya mekanisme pengambilan keputusan dalam pengelolaan perikanan SKOR BOBOT (%) NILAI 1= lebih dari 5 kali terjadi pelanggaran hukum dalam pengelolaan perikanan; 2 = 2-4 kali terjadi pelanggaran hukum; 3 = kurang dari 2 kali pelanggaran hukum 2 25 37,5 Non formal 1= lebih dari 5 informasi pelanggaran, 2= lebih dari 3 informasi pelanggaran, 3= tidak ada informasi pelanggaran 1 1) Benchmark sesuai dengan Peraturan nasional, 2) membandingkan situasi sekarang dengan yang sebelumnya 3) replikasi kearifan lokal 1 = tidak ada; 2 = ada tapi tidak lengkap; 3 = ada dan lengkap 2 22 52,8 Elaborasi untuk poin 2 1= ada tapi jumlahnya berkurang; 2= ada tapi jumlahnya tetap; 3= ada dan jumlahnya bertambah 2 Survey dilakukan melalui wawancara/ kuisioner: 1) ketersediaan alat, orang 2) bentuk dan intensitas penindakan (teguran, hukuman) 1=tidak ada penegakan aturan main; 2=ada penegakan aturan main namun tidak efektif; 3=ada penegakan aturan main dan efektif 1= tidak ada alat dan orang; 2=ada alat dan orang tapi tidak ada tindakan; 3= ada alat dan orang serta ada tindakan 3 1= tidak ada teguran maupun hukuman; 2= ada teguran atau hukuman; 3=ada teguran dan hukuman INDIKATOR 2 1=tidak ada mekanisme pengambilan keputusan; 2=ada mekanisme tapi tidak berjalan efektif; 3=ada mekanisme dan berjalan efektif 2 18 36 Survey dilakukan dengan : analisis dokumen antar lembaga dan analisis stakeholder melalui wawancara/kuisioner KRITERIA 3 61
  • 62. 1= ada keputusan tapi tidak dijalankan; 2= ada keputusan tidak sepenuhnya dijalankan; 3= ada keputusan dijalankan sepenuhnya 2 4. Rencana pengelolaan perikanan Ada atau tidaknya RPP untuk wilayah pengelolaan perikanan dimaksud Survey dilakukan dengan wawancara/kuisioner: 1. Adakah atau tidak RPP disuatu daerah 2. Dilaksanakan atau tidak RPP yang telah dibuat 1=belum ada RPP; 2=ada RPP namun belum sepenuhnya dijalankan; 3=ada RPP dan telah dijalankan sepenuhnya 1 15 15 5. Tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan Semakin tinggi tingkat sinergi antar lembaga (span of control-nya rendah) maka tingkat efektivitas pengelolaan perikanan akan semakin baik Semakin tinggi tingkat sinergi antar kebijakan maka tingkat efektivitas pengelolaan perikanan akan semakin baik Seberapa besar frekuensi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan berbasis ekosistem Dengan adanya single authority akan meningkatkan efektivitas kelembagaan pengelolaan perikanan Survey dilakukan dengan : analisis dokumen antar lembaga dan analisis stakeholder melalui wawancara/kuisioner 1=konflik antar lembaga (kebijakan antar lembaga berbeda kepentingan); 2 = komunikasi antar lembaga tidak efektif; 3 = sinergi antar lembaga berjalan baik 2 11 27,5 Survey dilakukan dengan : analisis dokumen antar lembaga dan analisis stakeholder melalui wawancara/kuisioner 1= terdapat kebijakan yang saling bertentangan; 2 = kebijakan tidak saling mendukung; 3 = kebijakan saling mendukung 3 Survey dilakukan dengan wawancara/kuisioner terhadap: 1) Ada atau tidak, berapa kali 2) Materi 1=tidak ada peningkatan; 2 = ada tapi tidak difungsikan; 3 = ada dan difungsikan 3 9 27 Survey dilakukan dengan : analisis dokumen antar lembaga 1= tidak ada single authority ; 2 = lebih dari satu authority; 3 = ada single authority 6. Kapasitas pemangku kepentingan 7. Keberadaan otoritas tunggal pengelolaan perikanan 2 4 AGREGAT 4.1.6.1 Indikator Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan baik secara formal maupun non-formal (Alat) Dalam bidang perikanan, berbagai peraturan baik formal maupun informal telah banyak dibuat untuk menjamin keberlanjutan perikanan. Beberapa peraturan 62 8 191,8
  • 63. formal guna menjamin perikanan berkelanjutan telah dikeluarkan dalam berbagai skala. Pada lingkup internasional, telah ditetapkan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) sebagai menjadi asas dan standar internasional mengenai pola perilaku bagi praktek perikanan yang bertanggungjawab. Pada level nasional, telah dikeluarkan berbagai perundangan dalam skala tingkat keputusan yang berbeda-beda mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri dan sampai peraturan daerah terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Demikian halnya di tingkat masyarakat, sebagian masyarakat pesisir di Indonesia telah mengembangkan aturan dan norma-norma dalam mengelola sumberdaya perikanan. Hukum adat tersebut terbukti sampai saat ini masih dapat diterapkan dengan baik karena mengikat masyarakat secara sosial yang ditandai dengan aspek kepatuhan (comlience) terhadap aturan. Kapatuhan kadangkala tidak menjadi longgar ketika dibangun dalam bentuk hukum formal. Hukum positif (formal) seringkali alpa dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk mentaatinya. Tetapi hukum sosial sebagaimana yang terjadi dalam hukum adat seringkali justru membangun kesadaran masyarakat untuk mentaatinya (Modul EAFM, 2012). Indikator kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan baik secara formal maupun non-formal diberikan status sedang. Hasil wawancara dengan pihak DKP menyebutkan bahwa dalam setahun tercatat 3 pelanggaran, yaitu: 1) Perijinan tidak lengkap dengan kategori ringan dan dilakukan pembinaan serta melengkapi dokumen sesuai kebutuhan, 2) Pelanggaran daerah penangkapan dengan kategori ringan dan dilakukan pembinaan, 3) Cara penangkapan tidak ramah lingkungan dengan kategori berat dan dilakukan sosialisasi, pembinaan, pemberian sanksi dan denda sesuai peraturan daerah yang berlaku. Untuk pelangaran terhadap aturan non formal tidak ada informasi pelanggaran. Berdasarkan hasil kajian aktivitas pelanggaran penangkapan merusak terus terulang dibeberapa wilayah perairan kabupaten Alor, seperti yang telah dijelakan pada Domain teknik penangkapan. Kasus pemanfaatan yang merusak yang berhasil diproses dalam tahun 2011 teridentifikasi sebanyak 1 kasus, yaitu 63
  • 64. penangkapan penyelundupan karang hidup yang akan dikirimkan ke Kupang oleh kepolisian, sedangkan berdasarkan interview terhadap 135 responden masih ditemukan 16 kasus penggunaan bom yang terjadi. Besarnya angka pelanggaran menggambarkan masih kurangnya kepatuhan terhadap hukum formal maupun informal diwilayah perairan kabupaten Alor. Hukum informal itu sendiri masih belum berjalan efektif terutama ketika pelaku berasal dari luar daerah kabupaten Alor. Solusi yang sebaiknya dilakukan tidak hanya meningkatkan frekuensi pengawasan daerah perairan, pengembangan sistem pengawasan melalui aturan non formal juga perlu diperkuat di kabupaten Alor. Mengembangkan kembali kearifan lokal yang ada dalam mendukung pemanfaatan perikanan yang lestari dengan hukuman sosial, serta perlu juga adanya serangkaian pendidikan mengenai pemanfaatan dan perlindungan kawasan laut yang berkelanjutan diwilayah pesisir kabupaten Alor. 4.1.6.2 Indikator Kelengkapan Aturan Main dalam Pengelolaan Perikanan Kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan didefinisikan sebagai tingkat ketersediaan regulasi (peraturan), peralatan, petugas dan infrastruktur pengelolaan perikanan lainnya dan ada tidaknya penegakan aturan main serta efektifitasnya dalam pengelolaan perikanan. Peraturan yang lengkap menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab. Kelengkapan peraturan tidak secara otomatis dapat terimplementasi dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan adanya penegakan aturan tersebut. Ketersediaan aturan saja tidak cukup dan menjamin terlaksananya aturan dengan baik. Tetapi harus diskusi dengan penegakan hukum yang nyata. Sehingga aturan yang dibuat bersifat fungsional (Modul EAFM, 2012). Indikator kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan diberikan status sedang. Adanya beberapa peratuan yang mendukung upaya pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir dan laut di Kabupaten Alor, yaitu: Keputusan Gubernur No.70 tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Kajian Konservasi Solar dan Peraturan Bupati No.6 tahun 2009 tentang Kawasan Konservasi Selat Pantar. Dari sisi jumlah aturan formal yang ada terdapat dalam jumlah yang tetap, sementara jumlah pelanggaran yang tercatat pihak dinas terdapat pelanggaran 64
  • 65. yang sudah diproses atau ditetapkan statusnya dan dilakukan penegakan aturan main masih dianggap belum berjalan efektif. Sarana dan prasarana yang tersedia menurut sebagian besar responden (60%) sudah cukup dengan adanya speed boat sebagai kapal pengawas, namun aparat yang tersedia masih kurang. Kendala lainnya adalah minimnya biaya operasional pengawasan, sehingga pengawasan belum mencakup keseluruhan perairan. Adanya upaya dan kesadaran masyarakat dalam membantu pengawasan terhadap tindak pidana di laut dan membantu dalam memberikan informasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di laut. Program Pokmaswas yang dijalankan di beberapa desa telah dilakukan oleh DKP kabupaten Alor. Perlunya memperkuat kapasitas anggota masih perlu ditingkatkan didalam kelompok masyarakat tersebut. Melalui aktivitas pembentukan KKPD kabupaten Alor kedepannya, terutama dalam penetapan zonasi sudah mencakup pengaturan perikanan baik berdasarkan alat tangkap, kearifan local, dan wilayah yang dilindungi. Saat ini masih dalam proses sehingga status pada indikator ini masih dalam status sedang. 4.1.6.3 Indikator Mekanisme Pengambilan Keputusan Mekanisme kelembagaan didefinisikan sebagai metode/prosedur kelembagaan dalam masyarakat dibangun. Kelembagaan itu sendiri menurut Douglas North, Shaffer (1995) and Coase sebagai peraturan formal dan informal yang mengatur atau mempengaruhi perilaku masyarakat seiring interaksi mereka dalam aktivitas politik dan ekonomi. Tujuan penggunaan indikator ini dalam domain kelembagaan adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan perikanan. Mekanisme kelembagaan memastikan bahwa semua sistem pengelolaan telah tersedia. Semua aturan main telah disepakati dan menjadi prosedur baku dalam pengelolaan perikanan (Modul EAFM, 2012) Berdasarkan hasil analisa pada indikator ini di Kabupaten Alor digolongkan dalam status sedang. Telah terbentuk wadah (kelembagaan formal) yang mendukung mekanisme kelembagaan ditingkat masyarakat dan selalu dibina/dipantau DKP kabupaten Alor yaitu kelompok masyarakat pengawasan 65
  • 66. (Pokmaswas) yang selanjutnya diperkuat kembali oleh FAO. Namun terkait implementatif, mekanisme kelembagaan dilevel masyarakat tersebut kurang berjalan dengan efektif. Oleh karena itu langkah awal untuk melihat efektifitas suatu mekanisme kebijakan berjalan dengan efektif, perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap efektivitas kebijakan perikanan yang tepat guna mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Terdapat mekanisme pengambilan keputusan dalam pengelolaan perikanan, contoh: 1) Perijinan usaha penangkapan; dinilai tidak efektif oleh responden, karena dalam perijinan belum dicantumkan jumlah kuota biota laut yang diambil sesuai aturan, dan komunikasi antar lembaga dalam penerapan aturan kurang berjalan. 2) Operasionalisasi penangkapan; sarana dan prasarana tersedia namun kurang prioritasnya anggaran dalam operasional pengawasan, sehingga menjadi tidak efektif dalam implementasinya, dan masih banyak ditemukan dokumen kapal yang tidak berijin. Pengawasan terhadap dokumen di dinas masih belum efektif. 3) Konservasi dan pemulihan sumberdaya pesisir dan laut; dinilai belum efektif dikarenakan proses perluasan KKPD Kabupaten Alor masih berjalan, sehingga belum ada aturan yang mengikat. 4.1.6.4 Indikator Rencana Pengelolaan Perikanan Berdasarkan UU No.31/2004 tentang perikanan yang diubah menjadi UU No,45/2009 tentang perikanan pasal 7 ayat 1 huruf a menjelaskan bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan, menteri menetapkan rencana pengelolaan perikanan (RPP). RPP merupakan pedoman dan acuan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial dalam merencanakan, memanfaatkan dan mengawasi kegiatan perikanan. RPP dapat dibangun berbasis kawasan perairan (perairan pesisir, perairan umum) atau berbasis komoditas perikanan (RPP perikanan Bilih, RPP perikanan lemuru, dst). RPP mutlak diperlukan sebagai stadar operasional dalam melaksanakan tata kelola perikanan yang bertanggungjawab. Dengan demikian unit kegiatan dari indikator RPP adalah ada tidaknya RPP dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang dimaksud dan sejauhmana RPP tersebut dijalankan (Modul EAFM, 2012) dilevel Pemerinta Daerah identifikasi terkait RPP dapat dilakukan disetiap 66
  • 67. kebijakan daerah yang mendukung pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, seperti pada dokumen RTRW, Rencana Induk Kelautan dan Perikanan, Peraturan Daerah maupun Surat Keputusan Bupati. Berdasarkan hasil analisa Rencana Pengelolaan Perikanan dari dokumen perencanaan yang daerah belum teridentifikasi, baik yang meliputi RTRW dan Renstra. Dokumen yang teridentifikasi hanya berkaitan dengan penegakan aturan yaitu pembentukan kelompok masyarakat pengawasan (Pokmaswas). Minimnya perencanaan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dalam pembangunan, dikhawatirkan pemanfaatan perikanan tidak terarah dengan baik. Penilaian performa pemanfaatan perikanan melalui Kajian EAFM dapat menjadi dasar dalam pembuatan Rencana Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan baik dalam jangka pendek (tahunan) hingga jangka panjang yang terakomodir dalam RTRW. 4.1.6.5 Indikator Tingkat sinergisitas antar kebijakan dan lembaga dalam pengelolaan perikanan Tingkat sinergisitas antar kebijakan dan lembaga dalam pengelolaan perikanan dapat diartikan sebagai adanya keterpaduan gerak dan langkah antar lembaga dan antar kebijakan dalam pengelolaan perikanan sehingga tidak memunculkan adanya konflik kepentingan dan benturan kebijakan.Adapun tingkat sinergitas yang diukur meliputi unsur perizinan, unsur operasional pengelolaan perikanan, dan unsur konservasi dan pemulihan (Modul EAFM, 2012) Indikator tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan diberikan status sedang. Berdasarkan hasil analisa interview responden yang meliputi Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kantor Lingkungan Hidup, Polaiur, menyatakan Komunikasi antar lembaga tidak efektif, contohnya dalam perijinan hasil tangkapan dan armada, dalam implementasinya kurang kordinasi antara lembaga/dinas teknis dengan aparat penegak hukum. Dalam hal perijinan tidak ada dokumen kesepakatan bersama antar lembaga, namun dalam pelaksanaannya sudah saling mendukung, misalnya dalam konteks perijinan kapal: ukuran kapal dan ijin berlayar dikoordinir oleh syahbandar, ijin penggunaan kapal untuk kepentingan perikanan 67
  • 68. di DKP dengan melampirkan dokumen pas kapal dari syahbandar, KSDA terkait biota yang diatur dalam PP No.5 Tahun 1990, dan Polisi Pamong Praja dan Polisi Perairan terkait keamanan dan pengawasan perairan. Kajian dokumen kebijakan masih lebih banyak mengadopsi UndangUndang nasional, oleh karena itu pendadaran dilevel kebijakan daerah perlu didorong untuk menjawab permasalahan yang bersifat lokal. Melalui keterlibatan Pemerintah Daerah dalam mendorong tahapan EAFM kedalam rencana pengelolaan perikanan merupakan suatu bentuk sinergitas kebijakan yang meliputi lintas SKPD. 4.1.6.6 Kapasitas Pemangku Kepentingan Pengelolaan perikanan ditentukan oleh seberapa jauh kapasitas pemangku kepentingan dalam mengelola perikanan. Ketersediaan peraturan tidak menjamin dapat ditafsirkan dengan baik tanpa didukung oleh kapasitas pemangku kepentingan yang memadai. Kapasitas pemangku kepentingan menentukan baik buruknya kebijakan yang akan dipilih dalam pengelolaan perikanan. Kapasitas pemangku kepentingan juga terlibat dalam menafsirkan perundangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan perikanan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kompetensi pemangku kepentingan, maka efektifitas pengelolaan perikanan semakin terjamin (Modul EAFM, 2012) Berdasarkan hasil analisa indikator kapasitas pemangku kepentingan diberikan status baik. Semenjak tahun 2009 hingga tahun 2012, telah dilakukan serangkaian peningkatan kapasitas terkait pengelolaan kelautan dan perikanan yang dilakukan bersama WWF-Indonesia. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan ditandai diinisiainya pembentukan tim terpadu Kawasan Konservasi Perairan Daerah dan tim pengawasan sumberdaya laut (MCS) melalui SK Bupati, dan turut terlibat aktif dalam kegiatan penelitian ekologi dan perikanan di kabupaten Alor. Upaya mendorong substansi pengelolaan perikanan berbasis ekosistem dalam perencanaan daerah merupakan salah satu inisiasi adanya peningkatan kebijakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di kabupaten Alor. 68
  • 69. 4.1.6.7 Keberadaa Otoritas Tunggal Pengelolaan Indikator keberadaan otoritas tunggal pengelolaan perikanan diberikan status sedang. Belum ditemukan adanya single authority ditingkat kabupaten mengacu pada dokumen RTRW yang ada. Pengelolaan perikanan dan mekanisme pengambilan keputusan atas kebijakan dalam pengelolaan perikanan belum teridentifikasi didalam dokumen perencanaan daerah. Setiap SKPD Seperti DKP dan Dinas Pariwisata, Komunikasi dan Informatika, BKSDA memiliki kepentingan diwilayah perairan kabupaten Alor memiliki kebijakan masingmasing. Pada proses pembentukan KKPD kabupaten Alor kedepannya akan disepakati Badan Pengelola yang bersifat single authority dibawah Pemerintah Daerah, Badan Pengelolaa ini kedepannya yang akan mengatur pengelolaan kawasan konservasi yang juga meliputi perikanan. Gambar 13. Agregat Domain Kelembagaan Secara keseluruhan domain kelembagaan di Kabupaten Alor diberikan status sedang dengan nilai komposit 191,8 dari nilai total komposit 300, dari 7 indikator yang diuji/dianalisis 1 indikator yang berstatus buruk yaitu belum teridentifikasinya rencana pengelolaan perikanan, sedangkan 6 indikator lainnya berstatus baik dan sedang. Domain kelembagaan sebagai domain yang mengkaji penataan institusi (institutional arrangements) yang ditentukan oleh beberapa unsur seperti aturan operasional untuk pengaturan pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan, menegakan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan 69
  • 70. operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi (Modul EAFM, 2012) baik dilevel Pemerintahan dan juga lembaga adat melalui kearifan lokal) . Kepatuhan terhadap prinsip-prisip perikanan yang bertanggungjawab baik yang formal maupun berupa hukum adat, menjadi ukuran paling penting dalam menjamin keberlanjutan perikanan, oleh karena ketegasan rencana pengelolaan perikanan yang efektif baik berupa dokumen legal hingga hukum sosial perlu ditingkatkan di kabupaten Alor 70
  • 71. BAB V ANALISIS KOMPOSIT WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN Dari hasil analisis komposit tematik yang telah dilakukan untuk setiap aspek pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan di Kabupaten Alor, tahapan selanjutnya adalah mengestimasi keragaan agregat wilayah pengelolaan perikanan dengan menggunakan teknis komposit antar tematik. Hasil estimasi tematik masing-masing aspek kemudian digabung menjadi satu indeks dengan asumsi tidak ada perbedaan bobot masing-masing aspek. Dengan kata lain, dalam analisis agregat seluruh aspek dianggap penting (Adrianto dkk, 2012). Hasil analisis komposit agregat selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 14 berikut ini. Tabel.12 Status dan Performa Sumberdaya Perikanan di Kabupaten Alor Nilai Komposit Domain Sumberdaya Ikan Habitat & ekosistem Teknik Penangkapan Ikan Sosial Ekonomi Kelembagaan Aggregat 205 155 195 165 100 191,8 168,63 Deskripsi Baik Sedang Sedang Sedang Buruk Sedang Sedang Berdasarkan hasil analisis indeks dekomposit untuk Ecosystem Approach to Fisheries Management di Kabupaten Alor menunjukan status sedang dengan flag modeling berwarna kuning dengan nilai akhir agregat sebesar 168,63 dari nilai maksimal 300. Domain yang perlu mendapat mendapat perhatian yaitu: Domain Sumberdaya Ikan pada aktivitas penangkapan Spesies ETP, Domain Habitat & Ekosistem (untuk indikator estuary), Domain Teknik Penangkapan kualitas perairan dan produktivitas Ikan (untuk indikator metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif dan/atau illegal, kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal, dan sertifikasi awak kapal perikanan sesuai dengan peraturan), Domain Sosial pada indikator konflik 71
  • 72. perikanan, Domain Ekonomi pada semua indikatornya dan Domain Kelembagaan yaitu pada indikator Keberadaan Rencana Pengelolaan Perikanan. Potensi sumberdaya perikanan di Kabupaten Alor yang relatif besar sebagai sumber perekonomi kabupaten, dan didukung dengan kondisi habitat ekosistem yang masih baik tidak saja menunjak perikanan namun juga disektor pariwisata ini menjadi modal bagi pemerintah daerah dan stakeholder lainnya dalam mendukung peningkatan perekonomian rumah tangga nelayan. Perlunya meningkatkan instrument Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan perlu diatur dalam perumusan format pengelolaan perikanan berkelanjutan dan lestari, dalam bentuk yang baku dan dapat diterapkan, yaitu membuat Dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Kabupaten Alor sebagai acuan dalam pengelolaan perikanan. Dalam konteks proses perencanaan RPP di atas, Kusumastanto dkk (2006), menyarankan agar peran stakeholders selalu muncul dalam setiap tahapan mulai dari formulasi sampai evaluasi. Dengan demikian, pendekatan partisipatif menjadi salah satu syarat utama dalam proses penyusunan RPP, karena prinsip dasar dari RPP adalah sifat komprehensif dan holistik dari sistem perikanan yang akan menjadi subjek pengelolaannya. Elemen dasar RPP yang disarankan Kusumastanto dkk (2006) seperti terlihat pada Tabel 17, yaitu: Tabel 13. Elemen Dasar Rencana Pengelolaan Perikanan No 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Elemen Prinsip-prinsip pengelolaan Misi Tujuan Pembangunan dan Pengelolaan Perikanan Kebijakan dan Perencanaan Perikanan Profil Wilayah Profil Perikanan Keterkaitan antar Sektor Keadaan Umum Perikanan Industri Perikanan Pengelolaan Perikanan Proses dan Perencanaan Perikanan Pengelolaan Wilayah Pesisir Peraturan Perikanan Wilayah Perikanan Kerangka Organisasi Pengelolaan 72
  • 73. 3.6 Riset Perikanan dan Statistik 3.7 MCS (Monitoring, Control, and Surveillance) dalam Pengelolaan 3.8 4 4.1 4.2 4.3 5 6 7 Perikanan Inspeksi, perizinan, dan Sistem Lisensi Pembangunan Perikanan Visi Pemerintah tentang Perikanan Visi Sektor Produksi (penangkapan ikan dan budidaya) Visi Pengolahan Hasil Perikanan Pengelolaan Perikanan Spesifik Opsi Pengelolaan Perikanan Glosarium Langkah ini juga dapat disinkronkan dengan perencanaan pemerintah daerah dengan pembentukan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD Alor), dan diperkuat dengan regulasinya dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur NTT nomor 70/KEP/HK/2006 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Penetapan Kawasan Konservasi Laut Sawu, Solor, Lembata dan Alor, Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2006 tentang penetapan Selat Pantar sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah, dan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2006 tentang penetapan Selat Pantar sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah. 73
  • 74. Gambar 14. Peta Zonasi Perikanan Berkelanjutan di KKPD Kabupaten Alor Gambar 15. Peta Lokasi Dugaan Daerah Pemijahan Ikan di KKPD Kabupaten Alor 74
  • 75. Pengelolaan perikanan (termasuk pengelolaan kawasan konservasi) di Kabupaten Alor sebaiknya mengadopsi pemikiran Fauzi (2005), yaitu kebijakan sektor perikanan dan kelautan yang Back to the Future. Back to the Future untuk pengelolaan perikanan dan kelautan menawarkan suatu pendekatan dengan menggunakan informasi ekosistem (termasuk kebijakan perikanan dan kelautan) masa lalu (back) untuk dijadikan panduan kebijakan di masa mendatang (to the future). Secara ringkas Back to the Future kebijakan sektor perikanan menawarkan tiga program utama restorasi yang harus dilakukan (back) untuk menciptakan sektor perikanan kelautan yang sehat di masa mendatang (to the future), yaitu: 1. Restorasi ekosistem harus menjadi pertimbangan utama program KKP (termasuk dinas perikanan dan kelautan di daerah), karena restorasi ini adalah amanat utama World Fisheries Day. Restorasi ekosistem tidak saja menyangkut perbaikan ekosistem pesisir dan laut yang rusak akibat alam maupun antropogenik (bom, racun, dsb), namun juga menyangkut usaha meng-update dan menyempurnakan pendugaan stok sumberdaya. 2. Back to the Future kebijakan perikanan ke depan juga harus didasarkan pada restorasi institusi. Salah satu masalah krusial pengelolaan perikanan adalah tereduksinya peranan institusi lokal yang sebenarnya memiliki daya tahan lebih baik daripada institusi top down. 3. Restorasi ekonomi. Hakikatnya etika ekonomi harus direstorasi yaitu menyangkut perubahan cara pandang terhadap sumberdaya perikanan yang tidak boleh diperlakukan sebagai “engine of growth” semata. 75
  • 76. BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 6.1. Kesimpulan Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Analisis indeks dekomposit EAFM di Kabupaten Alor menunjukan status sedang dengan flag modeling berwarna kuning dan nilai akhir agregat sebesar 168,63. Domain yang perlu diprioritaskan dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan kedepannya yaitu: Domain Sumberdaya Ikan pada aktivitas penangkapan Spesies ETP, Domain Habitat & Ekosistem (untuk indikator kualitas perairan dan produktivitas estuary), Domain Teknik Penangkapan Ikan (untuk indikator metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif dan/atau illegal, kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal, dan sertifikasi awak kapal perikanan sesuai dengan peraturan), Domain Sosial pada indikator konflik perikanan, Domain Ekonomi pada semua indikatornya dan Domain Kelembagaan yaitu pada indikator Keberadaan Rencana Pengelolaan Perikanan. 2. Aktivitas Illegal, Unreported, and Unregulated perikanan (IUU Fishing) di daerah penelitian, terutama Kabupaten Alor sudah harus segera ditangani serius oleh aparat penegak hukum dan stakeholder lainnya, karena akan menghambat upaya-upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan 3. Mengkolaborasikan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan dalam dokumen perencanaan pembentukan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Alor dan dikelola dalam otoritas merupakan hal yang perlu didorong dalam mendukung upaya-upaya pengelolaan perikanan. 76
  • 77. 6.2. Rekomendasi Beberapa rekomendasi yang diberikan pada hasil penelitian ini, yaitu: 1. Perlu adanya serial diskusi lintas SKPD, akademisi dan masyarakat dalam membahas peningkatan nilai komposit pada analisa EAFM sebagai dasar Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP). 2. Penegakan hukum lebih diefisiensikan dengan mengakomodir hukum adat atau non formal yang berlaku di masyarakat. Perlu adanya kajian lebih lanjut dalam mengidentifikasi aturan non formal sebagai peluang penegakan hukum secara sosial. 3. Perlunya membuat mekanisme implementasi pencatatan, pengumpulan dan analisa hasil tangkapan perikanan perlu diperkuat tidak hanya di tingkat private sektor namun juga didesa pesisir sebagai data primer yang akurat dalam pengkajian Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem dan juga mendukung informasi statistik perikanan kabupaten. 4. Perlunya menindaklanjuti kajian EAFM sebagai basis pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dalam dokumen perencanaan daerah baik jangka pendek dalam bentuk Renstra dan juga jangka panjang dalam bentuk RTRW. 5. Metode analisa data pada indikator EAFM memiliki tingkatan keakuratan data yang disesuaikan dengan kondisi yang ada dilokasi survey, terutama pada Domain Sumberdaya Ikan, Teknik Penangkapan, Habitat dan Ekosistem dan Ekonomi. Metode pengumpulan data yang diutamakan adalah data primer dan kajian ilmiah, salah satu yang mendukung hal ini adalah data logbook perikanan dan kajian ilmiah. Data persepsi masyarakat melalui interview dilakukan untuk memperkuat justifikasi hal tersebut. 6. Perlunya mendorong penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan didalam dokumen perencanaan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Alor 77
  • 78. DAFTAR PUSTAKA Adrianto L, Abdulah H, Achmad F, Audillah A, Handoko AS, Imam M, Mukhlis K, Sugeng HW, dan Yusli W., 2012. Modul Penilaian Pendekatan Ekosistem dalam Pengelolaan Perikanan (EAFM). Jakarta: Direktorat Sumberdaya Ikan, WWF-Indonesia, dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB. Adrianto L, Arsyad AM, Ahhmad S, dan Dede IH., 2011. Konstruksi Lokal Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Indonesia. PT Penerbit IPB Press. Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor, 2010. Alor dalam Angka 2010. Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata, 2011. Lembata dalam Angka 2011. Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur, 2011. Flores Timur dalam Angka 2011. Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur., 2006. Statistik Perikanan Tangkap Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur., 2007. Statistik Perikanan Tangkap Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur., 2008. Statistik Perikanan Tangkap Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur., 2009. Statistik Perikanan Tangkap Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur., 2010. Statistik Perikanan Tangkap Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fauzi A., 2005. Kebijakan Perikanan dan Kelautan. Isu, Sintesis, dan Gagasan. Penerbit PT. Gramedia Utama. Jakarta. Fauzi A dan Suzy Anna., 2005. Pemodelan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan untuk Analisis Kebijakan. Penerbit PT. Gramedia Utama. Jakarta. Kusumastanto, T, Luky Adrianto, dan Ario Damar., 2006. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut. Universitas Terbuka. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. 78
  • 79. Lain A. H.,2011. Analisis Ekologi–Ekonomi Pengelolaan Perikanan berbasis Ekosistem Terumbu Karang (Studi Kasus Perairan Pulau Liwutongkidi, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara). Tesis Pasca Sarjana, Intitut Pertanian Bogor. Sumardjono M, Nurhasan I, Ernan R, dan Damai AA., 2011. Pengaturan Sumberdaya Alam Antara yang Tersurat dan Tersurat. Kajian Kritis Undang-undang Terkait Penataan Ruang dan Sumberdaya Alam. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Romadhon, A. 2008. Kajian Nilai Ekologi Melalui Inventarisasi dan Nilai Indeks Penting (INP) Mangrove Terhadap Perlindungan Lingkungan di Kepulauan Kangean. Embryo Vol.5 No.1 Widodo J dan Suadi., 2008. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. WWF, 2009. Survei Ekologi Kabupaten Alor. Laporan Kegiatan. Yayasan WWF Indonesia, Solor-Alor Project. Lembata, NTT. WWF, 2012. Survey Reef Health Kabupaten Alor. Laporan Kegiatan. Yayasan WWF Indonesia, Solor-Alor Project. Alor, NTT. 79
  • 80. Lampiran 1. Kuesioner Perikanan Karang dan Pelagis KUISIONER PERIKANAN KARANG DAN PELAGIS Interviewer : Tanggal : Nama Nelayan : ................................. Anggota keluarga : ......orang Alamat : ................................. Umur : .......Tahun Pendidikan : .................................. Lama melakukan pekerjaan sebagai nelayan : ............ Tahun Alat Tangkap yang digunakan : ............ A. INDIKATOR KEBERLANJUTAN SUMBERDAYA 1. Jenis dan ukuran ikan apa saja yang paling sering Anda tangkap? Berapa rata-rata jumlah tangkapan ikan setiap trip. Target Penangkapa n 1. Demersal (Ikan batu) 2. Pelagis Besar 3. Pelagis Kecil Jenis Panjang (cm) Berat/ Ekor (Kg) Jumlah Tangkapan/Trip (Kg) Pun Sed Pace cak ang klik Harga Ikan (Rp) Pun cak Sed ang Pace klik a. Kerapu......... b. Kerapu......... c. Kerapu......... a. Kakap........... b. kakap........... c. Kakap........... a. Tuna Sirip Kuning b. Tuna Mata Besar c. Tongkol d. Cakalang a. Banyar (Kombong) : ............. Kg/Cm b. Kembung c. Layang/Terbang d. Golok-golok (Parang) e. Tembang f. Belo-belo g. Sembe/Lember 4. Ikan jenis Lainnya 80
  • 81. 2. Jenis dan jumlah tangkapan sampingan ikan/hewan lain yang tertangkap tidak sengaja / bukan target tangkapan. a. …………………………………………… b. …………………………………………… Jumlah/berat : ……………………………….. c. …………………………………………… 3. Jumlah/berat : ……………………………….. Jumlah/berat : ……………………………….. Apakah ada penanganan tangkapan sampingan : a. Mati dan dibuang dan dilepas b. Diambil untuk dimakan sendiri /dijual c. Masih hidup Penanganan/perlakuan lain : 4. Dalam 5 tahun terakhir, bagaimana ukuran ikan hasil tangkapan yang diperoleh? a. Lebih besar 5. b. Relatif Sama saja d. Tidak Tahu Dalam 5 tahun terakhir, bagaimana jumlah ikan hasil tangkapan yang anda peroleh? a. meningkat lebih dari 2 kali lipat b. meningkat tidak sampai 2 kali lipat c. 6. c. Lebih kecil sama saja setengahnya d. berkurang tidak sampai setengahnya e. berkurang sampai setengahnya f. berkurang sampai lebih dari Apabila jumlah hasil tangkapan meningkat, menurut anda faktor apa yang paling berperan ? a. Ikannya bertambah banyak d. Tidak Tahu b. Alat penangkapan ikan bertambah baik e. Lainnya: ........................................... c. Iklim mendukung (cuaca yang baik) (Sebutkan) 7. Apakah Bapak dapat membedakan anak ikan (Ikan belum dewasa) yang ikut tertangkap ? Ya - Tidak 8. Bagaimana komposisi ikan juvenil (anakan) yang tertangkap dibandingkan ikan dewasa dalam 1-5 tahun sebelumnya : Kalender Jenis Ikan 81
  • 82. Perikanan Kerapu Kakap Tuna Cakalang Tongkol Layang Musim Puncak Musim Sedang Musim Paceklik • Isi dengan persentase komposisi juvenil yang tertangkap <30% dari hasil tangkapan, 30-60% dari hasil tangkapan, >60% dari hasil tangkapan atau tidak tahu 9. Menurut Anda, Bagaimana jarak lokasi tangkapan anda sekarang dibandingkan 5 – 10 tahun sebelumnya a. Semakin Jauh Salah satu) b. Semakin dekat c. Sama saja (Pilih 10. Apakah Anda tahu tentang hewan-hewan laut yang tidak boleh ditangkap? Ya Tahu - Tidak Tahu, Jika Tahu, sebutkan apa saja? ...................................... 11. Apakah Anda atau nelayan lain pernah menangkap hewan-hewan laut, seperti dibawah ini dan dalam kurun waktu 1-5 tahun dan berapa jumlahnya? a. Lumba-lumba : .............. ekor b. Paus : ...............ekor f. Batu Laga : ...............ekor c. Duyung : ...............ekor g. Akar Bahar : ...............ekor d. Penyu 12. e. Kima : ...............ekor : ...............ekor h. Nautilus : ...............ekor Jelaskan bagaimana nelayan menentukan Daerah Penangkapan Ikan (DPI)sebelum melakukan operasi penangkapan? a. Berdasarkan pengalaman b. Informasi dari nelayan yang lain c. Informasi dari pelabuhan/dinas kelautan dan perikanan (data arus, pasang surut, suhu permukaan, dll) d. Lainnya, jelaskan…………………………………… 13. No. Sebutkan Daerah Penangkapan Ikan (DPI) yang sering didatangi oleh nelayan: Nama Daerah Penangkapan Ikan Jarak dari FB*) (mil;km;jam)**) Ikan dominan tertangkap Bulan apa saja 1. 2. 3. 4. *) FB = Fishing Base; FG = fishing ground **) Bila satuannya jam, sebutkan kecepatan rata-rata mesin kapal yang digunakan. 82
  • 83. 14. Daerah penangkapan ikanmana yang paling sering didatangi nelayan? Mengapa? 15. Sebutkan daerah pengkapan ikanterjauh yang pernah dicapai oleh nelayan? Mengapa? B. INDIKATOR HABITAT - Lingkungan 1. Apakah Anda mengetahui kondisi Ikan bertelur yang tertangkap? Ya - Tidak. Jika ya, sebutkan: Jenis Ikan Berat Panjang (Kg) (Cm) Lokasi Penangkapan Tanggal (bulan purnama /gelap) Bulan Musim Angin Ciri-Ciri ikan bertelur/ Akan Kawin C. INDIKATOR PRAKTEK PENANGKAPAN IKAN 1. Jenis alat tangkap apa yang Anda gunakan: .............................................................................. 2. Konstruksi alat tangkap, ukuran (nomor) dan jenis bahan yang Anda digunakan: .................... a. Ukuran Mata Kail : b. Jenis dan Ukuran Senar : c. 3. No Panjang dan besaran mata jaring : Cara penangkapan ikan dan pemanfaatan sumberdaya laut yang merusak di sekitar lokasi Anda: Jenis Pelanggaran Lokasi Aktivitas Asal Pelaku Frekuensi /Tahun Bulan kejadian 83
  • 84. (Kali) 1. Bom Ikan 2. Potasium 3. Pengambilan Karang 4 Penangkapan penyu atau telur penyu 5 ……………….. 4. Jenis Ikan yang tertangkap berdasarkan alat tangkap yang digunakan: Jenis Umpan Alat Tangkap Jenis Ikan Umpan Hidup (jenis Ikan) Umpan Mati (jenis Ikan) Alat Bantu Penangkapan* Umpan buatan (Bahan) *Alat Bantu penangkapan : Rumpon, Lampu,dll 5. Apakah ada modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan dilokasi anda? Ya Ada - Tidak Ada : Kalau ada, jelaskan dalam tabel berikut Alat tangkap modifikasi 6. Bagian yang dimodifikasi Jenis Tangkapan Ukuran ratarata Jenis non target yang tertangkap Apakah ada modifikasi alat tangkap yang dilakukan nelayan sehingga bisa mengakibatkan kerusakan sumberdaya/lingkungan? Ya ada - Tidak ada. Kalau Ada, jelaskan modifikasi alat tangkapnya dan akibatnya yang merusak ............................ 7. No. Trip Penangkapan berdasarkan alat tangkapan Alat Tangkap Jumlah Trip* Jumlah hari libur 84
  • 85. melaut/Tahun 1. 2. 3. 4. *) jam per hari atau hari per trip. 8. Jika nelayan tidak melaut/libur, apa sebabnya? (istirahat, cuaca, hari besar agama,dll) Sebutkan! 9. Kegiatan apa yang dilakukan jika tidak melaut? D. INDIKATOR SOSIAL 1. Sebutkan ada atau tidak adanya koperasi nelayan atau asosiasi/kelompok/forum nelayan: a. Ada (Namanya: ....................................) b. Tidak Ada c. Tidak Tahu 2. Jika ADA, Apakah Anda menjadi Anggota atau Tidak? Apa alasan Anda? a. Jadi Anggota, Alasan: .................................... b. Tidak Jadi Anggota, Alasan: ................................... 3. Sudah berapa lama Anda menjadi Anggota? a. Kurang dari 1 tahun c. 3 – 6 tahun b. 1 – 3 tahun d. Lebih dari 6 tahun 4. Apa manfaat yang Bapak peroleh dari kelompok tersebut? ..................................... 5. Jika TIDAK ADA, Apakah Anda membutuhkan koperasi nelayan atau asosiasi/kelompok/forum nelayan? a. BUTUH, Alasan: ........................... b. TIDAK BUTUH, Alasan: ......................... 6. Apa aktivitas koperasi atau asosiasi/kelompok/forum nelayan di daerah Bapak? ......................................... Apakah ada aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan Sumberdaya Ikan? 85
  • 86. Tidak Ada / Ada, sebutkan ................................. 7. Apakah ada kelompok informal seperti masyarakat/pemuka adat atau kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan? a. Tidak ada b. Ada tetapi tidak berhubungan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) c. Ada dan berhubungan dan pengelolaan SDA. 8. Apa saja yang diatur dalam aturan adat tersebut? Sebutkan: ....................................... Sudah berapa lama aturan adat tersebut? a. kurang dari 50 tahun b. 50-100 tahun c. Lebih dari 100 tahun 9. Apakah aturan adat tersebut sudah diformalkan? Ya - Tidak Berupa.............. (Perdes, Perda, Kesepakatan tertulis) 10. Apa manfaat aturan adat tersebut bagi nelayan? Sebutkan: ............................ 11. Dalam melakukan pekerjaan menangkap ikan, apakah ada sistem kerja dengan bos/koordinator/ ponggawa tempat menjual ikan? YA / TIDAK 12. Jika YA, bagaimana keterikatan sistem kerja bos/koordinator dengan nelayan? a. Nelayan terikat sepenuhnya b. Ada tetapi nelayan tidak terikat sepenuhnya c. Tidak terikat sama sekali 13. Konflik apa yang pernah/terjadi di daerah Anda terkait dengan pengelolaan sumberdaya perikanan a. Konflik perebutan wilayah penangkapan di: ...................................…………... Penyebab: ...................................................................................................... Frekuensi kejadian: 1) 2) 3) setiap melaut setiap minggu setiap bulan 4) Setiap tahun 5) Tidak Pernah b. Konflik antar jenis alat tangkap yaitu: ........................................................... Penyebabnya: ................................................................................................. Frekuensi kejadian: 86
  • 87. 1) setiap melaut 2) setiap minggu 3) setiap bulan 4) Setiap tahun 5) Tidak Pernah c. Konflik antar peraturan/kebijakan yang ada, yaitu: ........................................ Penyebabnya: .................................................................................................. Frekuensi kejadian: 1) setiap melaut 2) setiap minggu 3) setiap bulan 4) Setiap tahun 5) Tidak Pernah d. Konflik antar sektor yaitu antara penangkapan ikan, budidaya, pelabuhan/dermaga, kawasan konservasi, pembangunan/reklamasi, jalur pelayaran, pencemaran karena limbah industri, pariwisata, lintas batas negara, dan lain-lain (SEBUTKAN JENIS SEKTOR YANG PERNAH Atau MENGALAMI KONFLIK) Yaitu: ........................................................................................................... Penyebab: ................................................................................................... Frekuensi kejadian: 1) setiap melaut 2) setiap minggu 3) setiap bulan 4) Setiap tahun 5) Tidak Pernah E. INDIKATOR EKONOMI 1. Anggota keluarga/tanggungan dan penghasilan : Tanggungan Umur (Tahun) Pendidikan Pekerjaan Penghasilan (Rp/bulan) Istri Anak 1 Anak 2 Keponakan Orang tua 2. Aset apa saja yang Bapak miliki pada 1 tahun yang lalu dibandingkan saat ini Aset Produktif 2011 2012 Bertambah/ Berkurang Aset Non Produktif 2011 2012 Bertambah/ Berkurang 87
  • 88. Perahu Televisi Mesin Sound system Alat Tangkap DVD/VCD Player Sepeda Motor Play station Lemari es Generator HP Tanah/Lahan Rumah 3. Unit/Armada Penangkapan Jumlah armada Bahan utama kayu/fiber/besi/……….. Ukuran (m) p: Tahun & pembelian l: d: GT : Harga : Rp. tempat Umur ekonomis : Perijinan Armada Ada / Tidak Ada Palka Jumlah : tahun (Buah) (m 3/ton) Volume: Dinding terbuat dari : stereofoam/fibre/kayu/………………… *) Ambil foto kapal/perahu tampak samping (seluruh badan kapal) dan tampak depan (tinggi haluan tepat di depan pandangan) 4. Karakteristik Mesin Kapal/Perahu : No. 1. 2. 3. 4. Karakteristik Mesin Kapal Jenis mesin (pilih salah satu) Mesin utama : - Merk - Kekuatan/daya - Bahan bakar (solar, bensin,…) Mesin bantu : - Merk - Kekuatan/daya - Bahan bakar (solar, bensin,…) Tempat pembelian Harga mesin - Mesin utama - Mesin tambahan Ukuran/Satuan (inboard/outboard) ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ (HP/PK) (HP/PK) (Rp.) (Rp.) 88
  • 89. 5. Mesin kapal/perahu dibeli dengan cara : tunai/kredit/……….. Jelaskan cara pembayarannya : ……………………………………………………………………………… 6. Alat Tangkap Karakteristik Alat Tangkap No. 1. Karakteristik Alat Tangkap*) Jenis alat tangkap : - ................................................ - ................................................ - ................................................ 2. Jumlah piece 3. Ukuran mata jaring**) 4. Jumlah pancing per piece 5. Tempat pembelian 6. Harga alat tangkap siap pakai *) buat sketsa alat tangkapnya Keterangan (Ukuran/Satuan) P = .................................................... m P = .................................................... m P = .................................................... m ................................................ (buah) ................................................ (cm/inc) ................................................ buah ................................................ ................................................ (Rp.) **) khusus untuk purse seine/Lampara 7. Bahan/alat tangkap dibeli dengan cara : tunai/kredit/…………… Jelaskan cara pembayarannya ……………………………………………………………………………… 8. Sebutkan komposisi nelayan yang mengoperasikan alat tangkap terdiri dari : - Nahkoda : orang - Fishing master : orang - ABK : orang Jelaskan Sistem Bagi Hasil antara pemilik kapal dengan nahkoda, KKM, ABK) : *) Jika dalam 1 kapal nelayan lebih dari 1 orang 9. Apakah pemilik kapal ikut dalam operasi penangkapan? -Ya - Tidak 10. Biaya Perawatan/Perbaikan Biaya Perawatan Kapal/Perahu, Mesin kapal dan Alat Tangkap per tahun : o o o o o Kapal Alat Tangkap Mesin Utama Mesin Tambahan Peralatan lain : : : : : Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ per tahun/bulan per tahun/bulan per tahun/bulan per tahun/bulan per tahun/bulan 11. Operasi Penangkapan Ikan Kebutuhan Perbekalan Melaut Tiap Trip: No Jenis Perbekalan 1 Harga/satuan*) Solar *) 2 Jumlah *) Bensin 89
  • 90. 3 Minyak Tanah 4 Konsumsi (makanan+rokok) 5 Es 6 Garam 7 Air 8 ……………….………………… *) Sebutkan satuannya: liter, m3, ton, balok, dst. 12. Bagaimana cara pembayaran Tunai/Kredit/.............. bahan perbekalan melaut diatas? Jelaskan!.................. 13. Bagaimana Hasil tangkapan nelayan berdasarkan kalender musim ikan : Kategori Musim Ikan Bulan Melaut Rata-rata produksi per trip (kg/trip) Jenis ikan dominan Harga per jenis ikan dominan - - - - Musim sedang - - - - Musim paceklik - - - Lokasi Penangka pan - Musim puncak 14. Apakah Anda memiliki sumber pendapatan lain selain menjual hasil tangkapan ikan? Jika ada, sebutkan: .................................................... Berapa pendapatannya: Rp. ............................. Hari – Minggu – Bulan 15. Kebutuhan untuk keperluan keluarga sehari-hari: o o o o o o o o Sekolah anak Listrik/Air Belanja dapur Pengobatan Rekreasi Belanja Lain Bayar hutang Pengeluaran lain .........: Rp. : Rp.......... : Rp.......... : Rp.......... : Rp.......... : Rp.......... : Rp.......... : Rp.......... per minggu – bulan – tahun per minggu – bulan per hari – bulan – minggu per bulan – tahun per bulan – tahun per bulan – tahun per bulan – tahun per bulan – tahun 90
  • 91. 16. Pendapatan Nelayan & Sistem Bagi Hasil: Sebutkan perkiraan pendapatan kotorBapak per bulan atau per trip dari kegiatan penangkapan ikan: Tertinggi Sedang Terkecil 17. Rp ................................ Rp ................................ Rp ................................ bulan/trip (Coret yang tidak perlu) bulan/trip (Coret yang tidak perlu) bulan/trip (Coret yang tidak perlu) Sebutkan perkiraan pengeluaran bapak per bulan atau per trip dari kegiatan penangkapan ikan: Tertinggi Sedang Terkecil 18. : : : : : : Rp ................................ Rp ................................ Rp ................................. bulan/trip (Coret yang tidak perlu) bulan/trip (Coret yang tidak perlu) bulan/trip (Coret yang tidak perlu) Apakah anda punya tabungan ? a. ya b. tidak Kalau “ya” berupa apa ? a. b. c. d. e. 19. tabungan di bank tabungan di koperasi tanah hewan (seperti sapi, dll) lainnya,sebutkan....................................................... Dalam 2-3 tahun terakhir, bagaimana kondisi tabungan ? a. meningkat b. sama saja c. turun 91
  • 92. Lampiran 2. Kuesioner Kelembagaan INDIKATOR KELEMBAGAAN Interviewer : ……………………. Tanggal : ……………………. • Nama : ................................ • Umur : ................................ • Pendidikan : ................................ • Alamat : ................................ • Lembaga / Posisi : ................................ • Berapa lama di bidang ini : ................................ Domain Kelembagaan (Kuisioner Khusus Aparat dan atau LSM) 1. Berapa kali pelanggaran dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan oleh nelayan? 2. Apa jenis pelanggaran yang biasa dilakukan ? Untuk menjawab pertanyaan ini, isikan dalam kolom berikut dengan memberikan chek list (√) sesuai jawaban. No Kriteria 1) Jenis Pelanggaran a b c d Penindakan 2) e 1) a. Kesesuaian fisik dan administrasi untuk kapal b. Penggunaan alat tangkap terlarang c. Perijinan yang tidak lengkap d. Pelanggaran terhadap daerah penangkapan e. Cara/Metode penangkapan yang tidak ramah lingkungan Bentuk penindakan apa yang dilakukan pada setiap pelanggaran ? 3) a Kriteria pelanggaran apa saja yang ditemukan 2) Kategori 3) Kategori pelanggaran 92 b c
  • 93. a. Berat b. Sedang c. Ringan 3. Kebijakan apa saja yang berlaku dalam pengelolaan perikanan di wilayah ini ? a.Perijinan usaha penangkapan b. Operasionalisasi penangkapan (armada dan alat tangkap) c. Konservasi dan pemulihan d. .......................................... 4. Bagaimana kelengkapan peraturan nasional yang anda gunakan dalam pengelolaan perikanan ? coba sebutkan ? No Lingkup peraturan Jenis Peraturan Nasional Kelengkapan A 1) 1 Perijinan usaha penangkapan B 2) C 3) 1. 2. 3. 2 Operasonalisasi penangkapan (kapal dan alat) 1. 2. 3. 3 Upaya konservasi dan pemilihan 1. 2. 3. Ket : 1) ada ; 2) ada tapi tidak lengkap; 3) tidak ada 5. Jika ”B (ada tapi tidak lengkap)”, maka bagaimana jumlah peraturan nasional tersebut ? a. Ada tapi jumlahnya berkurang b. Ada tapi jumlahnya tetap c. Ada dan jumlahnya bertambah 6. Bagaimana kelengkapan peraturan daerah (yang sesuai dengan peraturan nasional) yang anda gunakan dalam pengelolaan perikanan selama ini ? coba sebutkan ? No Lingkup Peraturan Jenis Peraturan Daerah Kelengkapan A 1) 1 Perijinan usaha penangkapan B 2) C 3) 1. 2. 3. 2 operasonalisasi 1. 93
  • 94. penangkapan (kapal dan alat) 3 2. upaya konservasi dan pemulihan 1. 3. 2. 3. Ket : 1) ada ; 2) ada tapi tidak lengkap; 3) tidak ada 7. Jika ”B (ada tapi tidak lengkap)”, bagaimana jumlah peraturan daerah tersebut ? a. Ada tapi jumlahnya berkurang b. Ada tapi jumlahnya tetap c. Ada dan jumlahnya bertambah 8. Jika dibandingkan dengan peraturan yang lama, apakah ada peraturan yang baru dibuat ? a. ada, jika ada sebutkan : - ............................................................................. - ............................................................................. - ............................................................................. b. tidak ada 9. Jika dibandingkan dengan peraturan yang lama, apakah ada peraturan yang dihapuskan ? a. ada, jika ada sebutkan : - ............................................................................. - ............................................................................. - ............................................................................. b. tidak ada 10. Peraturan apa lagi yang masih kurang dalam pengelolaan perikanan di wilayah ini? Sebutkan ....................................... 11. Bagaimana penegakan aturan/hukum terhadap pelanggaran yang terjadi? a. Tidak ada penegakan aturan b. Ada penegakan aturan namun tidak efektif; c. Ada penegakan aturan main dan efektif 94
  • 95. 12. Bagaimana keberadaan aparat dalam menjalankan penegakan aturan/hukum terhadap pelanggaran yang terjadi? a. Tidak ada aparat; b. Ada aparat tetapi tidak cukup; c. Jumlah aparat cukup. 13. Jenis alat/sarana (seperti speed boat) menjalankan penegakan aturan/hukum terhadap pelanggaran yang terjadi? a. Speedboat/kapal : CUKUP - TIDAK CUKUP b. Biaya operasional : CUKUP - TIDAK CUKUP c. Lainnya: ........................ : CUKUP - TIDAK CUKUP 14. Setelah dilakukan tindakan berupa teguran atau hukuman, apakah pelanggaran yang sama masih terjadi oleh pelaku yang sama? a. Ya masih terjadi, karena................................... Tidak lagi, karena ............................... 15. Lembaga apa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan hal-hal berikut terkait dengan pengelolaan perikanan di wilayah anda ? a. Perijinan usaha penangkapan 1) ........... 2) ........... 3) ........... b. Operasionalisasi penangkapan (armada dan alat tangkap) 1) ........... 2) ........... 3) ........... c. Konservasi dan pemulihan 1) ........... 2) ........... 3) ........... 16.Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan yang diambil dalam pengelolaan perikanan di instansi/wilayah anda yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut : (Gambarkan dengan bagan) i.Perijinan usaha penangkapan .............................................................. ii.Operasionalisasi penangkapan (armada dan alat tangkap) .............................................................. 95
  • 96. iii.Konservasi dan pemulihan .............................................................. 17. Bagaimana efektivitas pengambilan keputusannya ?(coret yang tidak perlu) a. Perijinan usaha penangkapan (efektif / tidak efektif) Jelaskan : .............................................................................................................................. b. Operasionalisasi penangkapan (armada dan alat tangkap) (efektif / tidak efektif) Jelaskan : .............................................................................................................................. c.Konservasi dan pemulihan (efektif / tidak efektif) Jelaskan :............................................................................................................. 18.Apakah masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan di wilayah Anda ? a. Ya b. Tidak 19. Jika “Ya”, apakah memiliki kewenangan untuk menentukan/membuat keputusan? a. Ya b. Tidak 20. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perikanan ? .............................................................................................................................. 21. . Apakah anda (instansi) punya rencana pengelolaan perikanan (RPP) mengenai pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem ? 22. Apakah RPP tersebut dijalankan ? a. Ya b. Tidak 23. Jika “ya”, bagaimana pelaksanaannya ? a. Belum sepenuhnya dijalankan b. Sudah dijalankan sepenuhnya 24. Apakah ada hambatan/permasalahan dalam pelaksanaannya ? .............................................................................................................................. 25. Jika “tidak”, kenapa tidak membuat RPP, apakah ada hambatan ? Jelaskan: .............................................................................................................................. 26. Apakah dalam mengeluarkan perijinan mengadakan koordinasi dengan lembaga lain? a. ya b. tidak 96
  • 97. 27. Jika “ya”, lembaga apa saja yang terlibat dalam proses perijinan tersebut ? .............................................................................................................................. 28. Apakah adakah dukungan dari lembaga luar dalam penegakan aturan yang dikeluarkan oleh dinas kelautan dan perikanan ? a. ya b. tidak 29. Apakah ada aktivitas penegakan aturan yang merupakan aturan lembaga lain yang mendukung kegiatan operasional penangkapan ? a. ya b. Tidak 30. Jika “ya”, lembaga apa yang melakukan ? .............................................................................................................................. Apakah ada kegiatan konservasi dan pemulihan di daerah ini ? a. ya b. tidak 31. Jika “ya”, lembaga apa yang melakukan ? .............................................................................................................................. 32. Apakah ada konflik antar lembaga dalam pengelolaan kawasan konservasi ? a. ya b. tidak 33. Jika “ya”, lembaga apa saja yang tidak bersinergi/konflik dalam pengelolaan kawasan konservasi ? .............................................................................................................................. 34. Sebutkan kebijakan yang anda keluarkan terkait dengan perijinan, operasional penangkapan, konservasi dan pemulihan dalam pengelolaan perikanan ? Lembaga mana saja yang mengeluarkan? dan bagaimana sifat dari kebijakan tersebut ? (tuliskan jawaban dalam kolom yang disediakan) No Kebijakan Lembaga yang mengeluarkan Sifat kebijakan A I B C Perijinan 1 2 3 II Operasional penangkapan 1 2 3 97
  • 98. II Konservasi dan Pemulihan 1 2 3 Ket : A = Kebijakan perijinan saling mendukung B = Kebijakan perijinan tidak saling mendukung C = Kebijakan perijinan saling bertentangan 35. Berapa kali anda mendapatkan penyuluhan perikanan tangkap? a. < 2 kali per bulan b. 2 – 4 kali per bulan c. 5 – 10 kali per bulan d. > 10 kali per bulan 36. Apakah penyuluhan yang dilakukan bermanfaat bagi usaha perikanan tangkap anda? a. Sangat bermanfaat c. bermanfaat e. tidak bermanfaat b. agak bermanfaat d. kurang bermanfaat 37. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan perikanan tangkap?: a.Ya b. Tidak 38. Jika Ya, dalam 2-3 tahun terakhir berapa kali anda mengikuti pelatihan? a. satu kali b. 2 – 4 kali c. lebih dari 4 kali 39.Menurut anda apakah pelatihan yang anda ikuti bermanfaat bagi usaha perikanan tangkap anda? a. sangat bermanfaat c. bermanfaat e. tidak bermanfaat b. agak bermanfaat d. kurang bermanfaat 40. Apakah pernah mengikuti kegiatan pelatihan terkait dengan pengelolaan perikanan ? a. ya b. Tidak 41. Program pengembangan kapasitas apa saja yang pernah diikuti untuk meningkatkan kemampuan dalam EAFM ? Sebutkan waktu kapan (bulan apa atau tahun berapa) a. Pelatihan: ..............................Waktu: .......................................... b. Workshop: ............................. Waktu:............................................ c. Seminar: .............................. Waktu:............................................... d. Studi Banding: ....................... Waktu:.............................................. e. Tugas Belajar: ........................ Waktu:....................................... f. Program lain: .......................... Waktu:.................................. 42. Apakah pelatihan yang ada sesuai/cocok atau tidak dengan profesi yang dikerjakan ? a. ya b. tidak 43. Jika ada, materi apa saja yang diterima ? 98
  • 99. ........................................................................................................................................ 44. Siapa yang memberikan materi ? ...................................................................................................................... 45. Bagaimana anda melaksanakan pekerjaan, setelah dan sebelum anda mengikuti pelatihan ? - Sebelum : ...................................................................................................... - Sesudah : ...................................................................................................... 46. Bagaimana tingkat kapasitas stakeholder perikanan yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan 1) Aparat instansi teknis a.Sangat Paham b. c. Kurang d. 2) Aparat instansi lain a. Sangat Paham b. c. Kurang d. 3) Akademisi/Peneliti a. Sangat Paham b. c. Kurang d. 4) Petugas keamanan a. Sangat Paham b. c. Kurang d. 5) Industri/Pengusaha a. Sangat Paham b. c. Kurang d. 6) Nelayan/Masyarakat a. Sangat Paham b. c. Kurang d. 7) Lainnya......................... a. Sangat Paham b. c. Kurang d. Sangat Kurang Sedang Sangat Kurang Sedang Sangat Kurang Sedang Sangat Kurang Sedang Sangat Kurang Sedang Sangat Kurang Sedang Sangat Kurang Sedang 47. Apakah di wilayah ini ada satu dokumen peraturan yang merangkul semua lembaga terkait dalam pengelolaan perikanan di wilayah Anda? ADA - TIDAK ADA 48. Jika ADA, sebutkan nama dokumen peraturan tersebut: ................................. 49. Lembaga yang mengeluarkan dokumen tersebut: ................................... 50. Berdasarkan dokumen tersebut, apakah ada satu lembaga/badan yang memiliki otoritas tunggal dalam menentukan pengelolaan perikanan di wilayah tersebut? YA - TIDAK 51. Sebutkan nama lembaganya: ....................... 99
  • 100. 52. Jika YA, apakah otoritas tunggal ini sudah dijalankan? YA - BELUM. 53. Jika YA, Sudah berapa lama dijalankan? 54. Jika TIDAK, lembaga apa saja yang melakukan pengelolaan perikanan di wilayah ini? 55. Sebutkan lembaga/instansi/badan apa saja: .................................. Lembaga apa yang paling dominan? ...................... Mengapa? ................................. 100