Rancang Bangun Model Pembangunan Peternakan

2,461 views

Published on

Rancang Bangun Model Pembangunan Peternakan (Daging Sapi)

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,461
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
103
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rancang Bangun Model Pembangunan Peternakan

  1. 1. Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi) Disajikan dalam Diskusi Media Paparan Kajian Kebijakan Tata Niaga Daging Sapi Sebagai Komoditas Strategis KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Jakarta, 20 Februari 2013 Dr. Ir. Nugroho Ananto, M.Eng., MM Disajikan dalam Diskusi Media Paparan Kajian Kebijakan Tata Niaga Daging Sapi Sebagai Komoditas Strategis KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
  2. 2. Analisis Kebutuhan1 Kerangka Kerja Penelitian2 3 2 Pembahasan Hasil Penelitian3 Kesimpulan dan Saran4
  3. 3. Analisis Kebutuhan1 3
  4. 4. 1. Program swasembada daging sapi (PSDS) 2014 merupakan bagian dari Program Aksi Bidang Pangan (RPJM Nasional 2010-2014); 2. Beberapa upaya pernah dilaksanakan :  2000 – 2005 : program kecukupan daging sapi  tidak berhasil;  2005 – 2010 : program percepatan swasembada daging sapi  tidak berhasil;  2010 – 2014 : PSDS 2014, dalam pelaksanaan 1.1 Latar Belakang : Program Swasembada Daging Sapi (1) 1. Program swasembada daging sapi (PSDS) 2014 merupakan bagian dari Program Aksi Bidang Pangan (RPJM Nasional 2010-2014); 2. Beberapa upaya pernah dilaksanakan :  2000 – 2005 : program kecukupan daging sapi  tidak berhasil;  2005 – 2010 : program percepatan swasembada daging sapi  tidak berhasil;  2010 – 2014 : PSDS 2014, dalam pelaksanaan 4
  5. 5. 3. Kegagalan diduga karena adanya permasalahan dalam pelaksanaannyaantara lain (Sumber: Blueprint PSDS 2014): a. Belum memperoleh dukungan dana yang memadai; b. Tantangan dan permasalahan: aspek teknis, ekonomi, sosial maupun kebijakan-kebijakan pendukungnya; c. Lemahnya koordinasi antar instansi, antar sektor, serta antar pengemban kepentingan; 4. Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan telah menerbitkan Blue Print PSDS 2014; 5. Pelaksanaan PSDS 2014, sekurangnya akan melibatkan 9 Kementerian, 3 Lembaga, dan Perbankan; 1.1 Latar Belakang : Program Swasembada Daging Sapi (2) 3. Kegagalan diduga karena adanya permasalahan dalam pelaksanaannyaantara lain (Sumber: Blueprint PSDS 2014): a. Belum memperoleh dukungan dana yang memadai; b. Tantangan dan permasalahan: aspek teknis, ekonomi, sosial maupun kebijakan-kebijakan pendukungnya; c. Lemahnya koordinasi antar instansi, antar sektor, serta antar pengemban kepentingan; 4. Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan telah menerbitkan Blue Print PSDS 2014; 5. Pelaksanaan PSDS 2014, sekurangnya akan melibatkan 9 Kementerian, 3 Lembaga, dan Perbankan; 5
  6. 6. No Uraian Tahun (000 ton) 2005 2006 2007 2008 2009 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Produksi daging lokal 217.38 259.54 210.77 233.63 250.81 2. Impor 111.29 119.17 124.80 150.42 142.80 a. Bakalan 55.09 57.14 60.80 80.38 72.80 b. Daging 56.20 62.04 64.00 70.04 70.00 1.2 Peningkatan Permintaan Daging Sapi 6 b. Daging 56.20 62.04 64.00 70.04 70.00 TOTAL Permintaan 328.67 378.71 335.57 384.05 393.61 Peningkatan permintaan didorong oleh: • Peningkatan jumlah kelompok masyarakat menengah dengan berpendapatan lebih baik; • Perubahan pola makan dan aktivitas, terutama masyarakat perkotaan; • Peningkatan kemampuan masyarakat dalam menyajikan olahan daging; • Penyempurnaan pohon industri berbasis daging sehingga meningkatkan akses masyarakat terhadap daging; Sumber: Ditjennak, 2010
  7. 7. No Uraian Tahun (000 ton) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Daging Sapi 11,8 21,5 25,9 50,2 57,2 64,1 2. Jeroan (Offal) 36,5 34,7 36,5 13,8 12,9 10,6 Jumlah 48,3 56,2 62 64 70,1 74,7 Kenaikan lebih dari 5 x 1.3 Kondisi Impor Daging Sapi dan Jeroan 7 Jumlah 48,3 56,2 62 64 70,1 74,7 Kenaikan (%) 16,36 11,03 2,56 9,53 6,56 Jeroan : Daging (%) 75,3 61,7 58,5 21,5 18,4 14,19 Sumber: Ditjennak, 2010 • Jumlah impor daging dalam waktu 5 tahun (2004 – 2009) mengalami peningkatan lebih dari 5 x lipat (dari 11,8 ribu ton  64,1 ribu ton); • Hal ini menggambarkan bahwa swasembada daging sapi belum dicapai, dan bahkan menjadi tantangan bagi daging sumber sapi lokal untuk menggantikan posisi (substitusi) dagi impor tersebut
  8. 8. Penelitian difokuskan pada upaya untuk memberikan solusi pada aspek manajerial, dengan mengembangkan pola pengorganisasian perencanaan pembangunan swasembada daging sapi yang terintegrasi lintas kementerian, lembaga dan daerah agar dapat dicapai hasil pembangunan yang optimal; 1.4 Tujuan Penelitian 8 Penelitian difokuskan pada upaya untuk memberikan solusi pada aspek manajerial, dengan mengembangkan pola pengorganisasian perencanaan pembangunan swasembada daging sapi yang terintegrasi lintas kementerian, lembaga dan daerah agar dapat dicapai hasil pembangunan yang optimal;
  9. 9. Kerangka Kerja Penelitian2 9
  10. 10. Integrasi perencanaan pembangunan peternakan dalam upaya pencapaian Swasembada Daging Sapi, merupakan ranah kebijakan publik yang bersifat lintas pengetahuan atau multi disipliner dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan masing-masing peran dan fungsi, saling terkait sebagai sebuah sistem yang (i) saling berinteraksi sebagai komponen sebagai sebuah proses; (ii) interrelasi dalam menjalankan proses sebagai sebuah sistem; dan (iii) interkoneksi diantara sistem yang berjalan dinamis sesuai perubahan waktu dan kondisi lingkungannya (Eriyatno, 2007). 2.1 Swasembada Daging Sapi dalam Hubungan Kesisteman 10 Integrasi perencanaan pembangunan peternakan dalam upaya pencapaian Swasembada Daging Sapi, merupakan ranah kebijakan publik yang bersifat lintas pengetahuan atau multi disipliner dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan masing-masing peran dan fungsi, saling terkait sebagai sebuah sistem yang (i) saling berinteraksi sebagai komponen sebagai sebuah proses; (ii) interrelasi dalam menjalankan proses sebagai sebuah sistem; dan (iii) interkoneksi diantara sistem yang berjalan dinamis sesuai perubahan waktu dan kondisi lingkungannya (Eriyatno, 2007).
  11. 11. Permasalahan untuk mencapai swasembada daging sapi Masalah teknis, tataniaga, kelembagaan, perundangan Temuan Saran perbaikan dan implikasi kelembagaan Perbandingan antara (2) kondisi riil dan (4) rancangan model Identifikasi hal yang diinginkan secara sistimastis dan perubahan yang layak secara efektif Dunia Nyata 1 2 5 7 6 Tindakan •ANP •Depth interview •Analisis •Panel pakar •Face validity •Studi pustaka •Depth interview •Analisis 2.2 Kerangka Berpikir Soft System Methodology (SSM) 11 Dunia Nyata Model Kelembagaan Swasembada Daging SapiPendefinisian sistem yang relevan Konsep peran kelembangaan dan modal intelektual Pemikiran Sistem Pendekatan sistem 3 4 4a Konsep pengukuran kinerja 4b •ANP •Depth interview •Analisis •FGD •SAST •Depth interview •Analisis •ISM •Pemikiran (sintesis) •Pengembangan model Sumber : Adaptasi dari Jackson (2000) •Pemikiran (sintesis) •Pengembangan model
  12. 12. Proses knowledge aquisition dilakukan untuk mendapatkan konsensus pakar sebagai thinking respondents atau subject matters expert, dengan menggunakan pendekatan Soft System Methodology (SSM). Teknik Tujuan ANP (analitycal network process) Digunakan untuk menetapkan faktor-faktor yang menjadi prioritas dalam pengembangan model Digunakan untuk melakukan eksplorasi asumsi strategis dengan tingkat keyakinan dan kepastian tinggi yang harus mendapat perhatian dalam pengembangan model, sebagai certain planning region 2.3 Teknik Analisis yang Digunakan 12 SAST (strategic assumption surfacing technique) Digunakan untuk melakukan eksplorasi asumsi strategis dengan tingkat keyakinan dan kepastian tinggi yang harus mendapat perhatian dalam pengembangan model, sebagai certain planning region ISM (interpretative structural model) Digunakan untuk mengungkap hubungan kontekstual antar sub elemen dalam elemen Depth interview Untuk mendapatkan pemahaman atas tacit knowledge (contextual) dan validasi hasil penelitian
  13. 13. Pembahasan Hasil Penelitian3 13
  14. 14. Kementerian Pertanian: •Perbibitan •Budidaya •Pakan •Kesehatan Kementerian/Lembaga/ Daerah terkait: •Perencanaan •Penganggaran •Tataniaga •Teknologi •Pasar global dan regional •Dunia usaha nasional •Masyarakat peternak •Konsumen •Lainnya Peta keterlibatan pemangku kepentingan dalam swasembada daging sapi 3.1 Keterlibatan Stakeholder Dalam Swasembada Daging Sapi 14 Kementerian Pertanian: •Perbibitan •Budidaya •Pakan •Kesehatan •Industri hulu – hilir dan pendukung peternakan •Ketersediaan lahan •Perencanaan •Penganggaran •Tataniaga •Teknologi •Pasar global dan regional •Dunia usaha nasional •Masyarakat peternak •Konsumen •Lainnya Swasembada yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling terkait dalam betuk interaksi, interrelasi, dan interkoneksi dalam kerangka sistem, berjalan dinamis sesuai perubahan waktu dan kondisi lingkungannya
  15. 15. Sub sistem manajemen swasembada daging sapi: • Kemen PPN/Bappenas • Kemen Keuangan • Kemenko Perekonomian Sub sistem tataniaga: • Kemen Perdagangan • Kemen KUKM Suprasistem (pembangunan peternakan) Masukan: SDM, anggaran, informasi, material, sumberdaya Hasil Keluaran: 1. Iklim usaha rantai nilai peternakan yang kondusif; 2. Pemenuhan 90% kebutuhan dari daging sapi lokal; 3. Kecukupan bibit, pakan, obat- obatan; 4. Dukungan infrastruktur yang memadai Sub sistem teknologi: • Kemen Ristek & jajaran • Litbang Teknis • Perguruan Tinggi 3.2 Sistem Analisis: Relasional Lintas Kementerian/Lembaga 15 Sub sistem manajemen swasembada daging sapi: • Kemen PPN/Bappenas • Kemen Keuangan • Kemenko Perekonomian Masukan: SDM, anggaran, informasi, material, sumberdaya Aliran input-output dari material, energi, informasi Hasil Keluaran: 1. Iklim usaha rantai nilai peternakan yang kondusif; 2. Pemenuhan 90% kebutuhan dari daging sapi lokal; 3. Kecukupan bibit, pakan, obat- obatan; 4. Dukungan infrastruktur yang memadaiSub sistem produksi hulu-hilir: • Kemen Pertanian • Kemen Perindustrian Sub sistem infrastruktur: • Kemen Perhubungan • Kemen Kehutanan • Kemen Pertanian Sumber: Adaptasi dari Morgan (2006) Kinerja sistem pembangunan peternakan ditentukan oleh keselarasan aktivitas sub sistem yang terlibat. Kondisi ini menggambarkan pentingnya peran modal intelektual kelembagaan, yang terdiri dari modal struktural (sistem, prosedur, budaya), modal insani (pengetahuan, keahlian), modal relasional yang merupakan hubungan harmonis dengan didasari saling percaya dan saling menghargai.
  16. 16. No Teknik Hirarkhi Teknik ANP Prioritas Utama Fokus Isu (1) (2) (3) (4) 1. Direktif Mengacu pada: (1) RPJMN 2010-2014, (2) MP3EI 2010-2025, dan (3) Sistem Logistik Nasional 2. Strategik Keterkaitan dan konsistensi antara perencanan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Integrasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian dalam Swasembada Daging Sapi Nasional Fokus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan program prioritas Integrasi, sikronisasi dan sinergi program (antar daerah, antar fungsi pemerintah) 3.3 Resume Hasil Analisis Menggunakan Teknik ANP 16 Integrasi, sikronisasi dan sinergi program (antar daerah, antar fungsi pemerintah) 3. Taktikal Penataan peran kelembagaan (kementerian, lembaga pemerintah, pemda, pelaku usaha & masyarakat) Penataan Peran Kelembagaan dan Koordinasi Pelaksanaan Program Koordinasi antar pelaku pembangunan (kementerian, lembaga dll) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta langkah perbaikan 4. Operasional Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM pelaku usaha dan masyarakat Pengembangan Kapasitas dan Peningkatan Sarana Prasarana Bentuk kemitraan strategis Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Pemberian insentif pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat dalam rantai sektor peternakan
  17. 17. No Teknik Hirarkhi Teknik SAST Asumsi Strategis Fokus Isu (1) (2) (3) (4) 1. Direktif Mengacu pada: (1) RPJMN 2010-2014, (2) MP3EI 2010-2025, dan (3) Sistem Logistik Nasional 2. Strategik 1. Kebijakan larangan impor daging sapi 2. Kebijakan larangan impor sapi bakalan 3. Kebijakan ekspor bahan pakan 4. Masuknya produk impor daging 5. Masuknya impor bakalan 6. Pengaruh “middle man” 7. Kebijakan tataniaga yang kondusif 8. Fluktuasi kurs mata uang asing Kebijakan tata niaga yang kondusif 3.4 Resume Hasil Analisis Menggunakan Teknik SAST 17 1. Kebijakan larangan impor daging sapi 2. Kebijakan larangan impor sapi bakalan 3. Kebijakan ekspor bahan pakan 4. Masuknya produk impor daging 5. Masuknya impor bakalan 6. Pengaruh “middle man” 7. Kebijakan tataniaga yang kondusif 8. Fluktuasi kurs mata uang asing Kebijakan tata niaga yang kondusif 3. Taktikal Koordinasi Kemen PPN/Bappenas, KemenKeu, Kemen Kord. Bid. Perekonomian Koordinasi tingkat kebijakan (high level implementation plan) 4. Operasional 1. Peningkatan permintaan musimam 2. Penyakit ternak 3. Jumlah menu dengan daging sapi impor 4. Variasi makanan berbasis daging sapi 5. Fasilitas & penguasaan teknologi IB 6. Ketersediaan & kecukupan obat-obatan Keseimbangan supply – demand
  18. 18. 3.5 Resume Hasil Analisis Menggunakan Teknik ISM No Teknik Hirarkhi Teknik ISM Elemen Sub Elemen Pendorong Sub Elemen Terpengaruh (1) (2) (3) (4) (5) 1. Direktif Mengacu pada: (1) RPJMN 2010-2014, (2) MP3EI 2010-2025, dan (3) Sistem Logistik Nasional 2. Strategik Prasyarat dicapainya perencanaan swasembada secara terintegratif 1.Kejelasan kebijakan program swasembada daging pada tingkat nasional 2.Ketersediaan anggaran bagi pelaksanaan program swasembada daging 3.Tataniaga yang kondusif bagi penciptaan nilai tambah bagi industri peternakan nasional 1. Jaringan kemitraan dengan pelaku usaha dan masyarakat dalam rantai nilai peternakan 2. Adanya instrumen monev tingkat nasional serta K/L/D 3. Kompetensi SDM (teknis dan non teknis) pada K/L/D yang melaksanakan program swasembada Peran Kementerian/ Lembaga pada Tahap Perencanaan 1.Kementerian Keuangan 2.Kementerian PPN/Bappenas Pelaku Usaha dan Masyarakat Peternak 1. Terlaksananya program insentif: akses permodalan, penguatan organisasi & manajemen, serta penguasaan teknologi tepat guna 2. Terbentuknya koperasi masy. peternak dan lembaga berbasis masyarakat lain yang mendukung usaha peternakan 18 Peran Kementerian/ Lembaga pada Tahap Perencanaan 3. Taktikal Tolok ukur penilaian hasil pelaksanaan aktivitas Tidak adanya distorsi dalam penerapan kebijakan perdagangan ternak, daging dan produk turunannya 1. Terlaksananya program insentif: akses permodalan, penguatan organisasi & manajemen, serta penguasaan teknologi tepat guna 2. Terbentuknya koperasi masy. peternak dan lembaga berbasis masyarakat lain yang mendukung usaha peternakan Peran Kementerian/ Lembaga pada Tahap Pelaksanaan 1.Kementerian Koord. Bid. Perekonomian 2.Kementerian Perdagangan 3.Kementerian Pertanian 1. Pelaku usaha dan masyarakat peternak dan pendukung usaha peternakan 2. Koperasi dan asosiasi peternak dan pendukung usaha peternakan 4. Operasional Aktivitas yang paling berpengaruh atas pencapaian swasembada Harmonisasi lintas K/Ldalam penerapan kebijakan perdagangan ternak, daging dan produk turunannya Melaksanakan insentif bagi masy. peternak dalam: akses permodalan, penguatan org. & manajemen, serta penguasaan teknologi tepat guna. Tujuan dari integrasi perencanaan pembangunan swasembada daging sapi Meningkatnya efektivitas penggunaan sumberdaya nasional, serta peningkatan kinerja kelembagaan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran swasembada daging sapi Meningkatnya jumlah masyarakat peternak yang sejahtera, karena peningkatan penciptaan nilai tambah pada kegiatan usaha peternakan (pro poor)
  19. 19. Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan Pertukatan informasi Penyelarasan program dan alokasi anggaran Koordinasi tingkat direktif Koordinasi strategik-taktikal• Koordinasi dan sinergi program • Eleminasi distorsi kebijakan Penyampaian data, informasi dan status pelaksanaan Pelaporan pelaksanaan Pelaporan pelaksanaan Penyesuaian rencana berdasar kondisi riil (rolling plan) Penyesuaian alokasi anggaran berdasar kondisi riil (rolling plan) Perencanaan program Pengalokasian anggaran data data Kementerian/Lembaga Terkait 3.6 Pengembangan Model Kelembagaan dalam Swasembada Daging Sapi 19 • Program • Sasaran pencapaian • Program • Sasaran pencapaian Pemerintah Daerah – 1 Pemerintah Daerah – 2 Pemerintah Daerah – n Aktivitas komunitas rantai nilai budidaya Aktivitas komunitas rantai nilai pakan Aktivitas komunitas rantai nilai pendukung Lingkungan pembangunan sektor peternakan Koordinasi operasional Pelaksanaan aktivitas pada praktek nyata kemitraan kemitraan Pelaporan pelaksanaan Pelaporan pelaksanaan Monitoring & evaluasi kinerja pada level outcome/impact Jejaring/ network Pemerintah Daerah sebagai Sistem Otonom Kementerian/Lembaga Terkait
  20. 20. Kesimpulan dan Saran4 20
  21. 21. 1. Walaupun swasembada daging sapi telah ditetapkan sebagai program nasional, namun belum seluruh kementerian dan lembaga yang terkait mencantumkan sebagai program/kegiatan dalam dokumen perencanaan strategisnya; 2. Swasembada daging sapi memerlukan prasyarat utama: (1) integrasi perencanaan pembangunan sektor pertanian dalam swasembada daging sapi; (2) penataan peran kelembagaan dan koordinasi pelaksanaan program, dan (3) pengembangan kapasitas dan peningkatan sarana prasarana yang harus menjadi fokus utama pemerintah. 3. Swasembada daging sapi memerlukan kebijakan tataniaga yang kondusif, selain daripada itu keseimbangan supply – demand, dan koordinasi tingkat kebijakan juga merupakan hal yang penting dan besar pengaruhnya; 4.1 KESIMPULAN (1) 21 1. Walaupun swasembada daging sapi telah ditetapkan sebagai program nasional, namun belum seluruh kementerian dan lembaga yang terkait mencantumkan sebagai program/kegiatan dalam dokumen perencanaan strategisnya; 2. Swasembada daging sapi memerlukan prasyarat utama: (1) integrasi perencanaan pembangunan sektor pertanian dalam swasembada daging sapi; (2) penataan peran kelembagaan dan koordinasi pelaksanaan program, dan (3) pengembangan kapasitas dan peningkatan sarana prasarana yang harus menjadi fokus utama pemerintah. 3. Swasembada daging sapi memerlukan kebijakan tataniaga yang kondusif, selain daripada itu keseimbangan supply – demand, dan koordinasi tingkat kebijakan juga merupakan hal yang penting dan besar pengaruhnya;
  22. 22. 4. Pada tahap perencanaan program swasembada daging sapi, Kemen PPN/ Bappenas bersama-sama Kemenkeu dengan memiliki daya dorong yang paling tinggi. 5. Pada tahap pelaksanaan, lembaga yang paling berperan adalah Kemenko. Bid. Perekonomian, bersama-sama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan; 6. Keandalan dan efektivitas modal relational, khususnya dalam proses pertukaran informasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan yang bersifat lintas fungsi atau lintas unit kerja merupakan faktor penting dan perlu diwujudkan dalam membentuk forum kerjasama antar pihak baik intra-organisasi maupun inter- organisasi pada tingkat pusat maupun daerah. 4.1 KESIMPULAN (2) 22 4. Pada tahap perencanaan program swasembada daging sapi, Kemen PPN/ Bappenas bersama-sama Kemenkeu dengan memiliki daya dorong yang paling tinggi. 5. Pada tahap pelaksanaan, lembaga yang paling berperan adalah Kemenko. Bid. Perekonomian, bersama-sama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan; 6. Keandalan dan efektivitas modal relational, khususnya dalam proses pertukaran informasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan yang bersifat lintas fungsi atau lintas unit kerja merupakan faktor penting dan perlu diwujudkan dalam membentuk forum kerjasama antar pihak baik intra-organisasi maupun inter- organisasi pada tingkat pusat maupun daerah.
  23. 23. 1. Untuk lebih mengoptimalkan proses perencanaan program prioritas nasional, agar sebelum pelaksanaan Musrenbangnas dan Musrenbangpus dilakukan penyelarasan antara perencanaan program lintas sektor, alokasi ketersediaan anggaran, dan pola pengelolaan koordinasi pelaksanaan antara Kemen PPN/ Bappenas, Kemen.Keu, dan Kemen. Koord. Bid. Perekonomian. 2. Agar Kemenenterian Koordinator Bidang Perekonomian disarankan untuk lebih mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektor dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, serta pelaku usaha. Fasilitasi dapat dilakukan melalui RAKOR teknis- operasional yang secara periodik memantau perkembangan maupun permasalahan import ternak, daging dan produk samping dan kelancaran rantai pasok sapi lokal. 4.2 SARAN (1) 23 1. Untuk lebih mengoptimalkan proses perencanaan program prioritas nasional, agar sebelum pelaksanaan Musrenbangnas dan Musrenbangpus dilakukan penyelarasan antara perencanaan program lintas sektor, alokasi ketersediaan anggaran, dan pola pengelolaan koordinasi pelaksanaan antara Kemen PPN/ Bappenas, Kemen.Keu, dan Kemen. Koord. Bid. Perekonomian. 2. Agar Kemenenterian Koordinator Bidang Perekonomian disarankan untuk lebih mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektor dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, serta pelaku usaha. Fasilitasi dapat dilakukan melalui RAKOR teknis- operasional yang secara periodik memantau perkembangan maupun permasalahan import ternak, daging dan produk samping dan kelancaran rantai pasok sapi lokal.
  24. 24. 3. Kementerian PPN/Bappenas disarankan untuk meningkatkan kualitas modal relasional organisasi, dan penataan fungsi pada jajarannya sehingga dapat melakukan fasilitasi terhadap K/L/D mitra kerjanya, serta dapat mengantisipasi terjadinya kesenjangan dalam implementasi perencanaan maupun perubahan lingkungan strategis; 4. Kebijakan dan pelaksanaan program swasembada dilaksanakan dengan keberpihakan pada peternakan skala kecil dan menengah, oleh peternak perorangan maupun koperasi produksi pada tingkat desa, terutama bagi penyelenggaraan perbibitan, pemulia-biakan serta pengembangan wilayah peternakan rakyat. 4.2 SARAN (2) 24 3. Kementerian PPN/Bappenas disarankan untuk meningkatkan kualitas modal relasional organisasi, dan penataan fungsi pada jajarannya sehingga dapat melakukan fasilitasi terhadap K/L/D mitra kerjanya, serta dapat mengantisipasi terjadinya kesenjangan dalam implementasi perencanaan maupun perubahan lingkungan strategis; 4. Kebijakan dan pelaksanaan program swasembada dilaksanakan dengan keberpihakan pada peternakan skala kecil dan menengah, oleh peternak perorangan maupun koperasi produksi pada tingkat desa, terutama bagi penyelenggaraan perbibitan, pemulia-biakan serta pengembangan wilayah peternakan rakyat.
  25. 25. Mengatasi paradoks dengan langkah solusi berbasis PATRIOTISME “Agenda pembangunan adalah mengubah kehidupan masyarakat, bukan hanya mengubah perekonomian” (J.E. Stiglitz, 2006) Untuk Indonesia 25 “Agenda pembangunan adalah mengubah kehidupan masyarakat, bukan hanya mengubah perekonomian” (J.E. Stiglitz, 2006) Resep 4 sehat 5 sempurna : 1. Sehatkan haluan ekonomi 2. Sehatkan kedaulatan ekonomi 3. Sehatkan kemandirian komunitas 4. Sehat pajak dan pendapatan untuk pemerataan yang proporsional 5. Restrukturisasi pasar finansial Sumber: Eriyatno, 2011 dalam Membangun Ekonomi Komparatif, Strategi Meningkatkan Kemakmuran Nusa dan Resiliensi Bangsa
  26. 26. TERIMAKASIHTERIMAKASIH Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi) Disajikan dalam Diskusi Media Paparan Kajian Kebijakan Tata Niaga Daging Sapi Sebagai Komoditas Strategis KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERIMAKASIHTERIMAKASIH 26 Jakarta, 19 Februari 2013 Dr. Ir. Nugroho Ananto, M.Eng., MM

×