NUGROHO ANANTO
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2012
RANCANG BANGUN MODEL KELEMBAGAAN
INTEGRASI PERENCA...
ABSTRACT
NUGROHO ANANTO. Institutional Integration Model for Livestock Development
Planning, Case Study on Beef Self-Suffi...
RINGKASAN
NUGROHO ANANTO. Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan
Pembangunan Peternakan, Studi Kasus Swase...
penyelenggaraan pembibitan, pemulia-biakan serta pengembangan wilayah peternakan
rakyat. Sedangkan pada tahap pelaksanaan,...
 Hak Cipta milik IPB, tahun 2012
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis i...
RANCANG BANGUN MODEL KELEMBAGAAN
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PETERNAKAN
(STUDI KASUS SWASEMBADA DAGING SAPI)
NUGROHO...
Penguji pada Ujian Tertutup :
1. Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA
2. Dr. Ir. Machfud, MS
Tanggal Ujian Tertutup : 10 Januari 201...
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya
sehingga disertasi dengan jud...
i
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR TABEL ...........................................................................................
ii
4 ANALISIS SITUASIONAL
4.1 Swasembada Daging Sapi Nasional ..................................................... 77
4.2...
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
1. Perbedaan Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan ............................. 8
2. Sejarah Ke...
iv
29. Identifikasi Inisiatif Kementerian dan Lembaga Terkait Pelaksanaan
Swasembada Daging Sapi ............................
v
DAFTAR GAMBAR
Halaman
1. Kerangka Pikir PSDS 2014 .........................................................................
vi
34. Urutan Prioritas Faktor Hasil ANP ............................................................... 122
35. Hasil Ana...
vii
60. Model Implementasi VSM pada Swasembada Daging Sapi Nasional ......... 175
61. Model Kelembagaan dalam Pelaksanaan ...
viii
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
1. Contoh Kuesioner ANP ……………………………………………………. 221
2. Prosedur Kerja Pengolahan Data Menggunak...
ix
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH
1. ANP : Analitycal Network Process
Merupakan generalisasi dari AHP. Kelebihan ANP dari
me...
x
4. FGD : Focus Group Discussion
Adalah diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas
suatu masalah tertentu, dalam su...
xi
14. OIrwr : Reading/Writing/Recording Ability
Kemampuan melakukan pertukaran informasi intra dan inter-
organisasi dala...
xii
25. SCOR : Supply Chain Operation Reference
Merupakan suatu referensi model yang digunakan untuk
mengukur kinerja dari...
1
1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.1.1 Perencanaan Pembangunan
Perencanaan pembangunan sebagai ilmu pengetahuan yang ber...
2
Selaras dengan pendapat tersebut melalui Undang-Undang No. 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional...
3
Dalam hubungan itu semua, tantangan mendasar yang timbul dalam
perencanaan pembangunan adalah bagaimana menjaga konsiste...
4
Kesehatan; (9) Menteri Negara Lingkungan Hidup; (10) Kepala Badan Penerapan &
Pengkajian Teknologi; (11) Kepala Badan Pe...
5
1.4 Manfaat Penelitian
Model kelembagaan yang integratif dalam perencanaan pembangunan sektor
pertanian, khususnya terka...
6
2. Teridentifikasinya faktor dominan yang melibatkan peran dan fungsi
pemangku kepentingan yang mempengaruhi efektivitas...
7
2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pembangunan Sektor Pertanian
2.1.1 Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan
Sen (1981) berhasil me...
8
Tabel 1. Perbedaan swasembada pangan dan ketahanan pangan
Indikator Swasembada Pangan Ketahanan Pangan
(1) (2) (3)
Lingk...
9
ketercukupan pangan dalam hal jumlah dan kualitas dan juga adanya jaminan
atas keamanan (safety), distribusi yang merata...
10
Tabel 2 (lanjutan)
Orde
Rezim
Pemerintahan
Kebijakan
Pangan
Catatan
(1) (2) (3) (4)
Pemerintahan Transisi 1965-
1967
- ...
11
2.1.3 Pembangunan Sub Sektor Peternakan
Ketahanan pangan nasional merupakan salah satu pondasi utama
pembangunan nasion...
12
d. Sasaran penerapan teknologi pembibitan, dengan indikator peningkatan
kuantitas bibit unggas lokal;
e. Sasaran pengem...
13
2. Membangun kapasitas institusional dan infrastruktur yang akan
memungkinkan produsen berskala kecil di pedesaan untuk...
14
2. Kebijakan makro ekonomi baik di bidang moneter, fiskal, perdagangan dan
investasi belum sepenuhnya berpihak kepada p...
15
memantapkan Indonesia sebagai pemasok pangan dunia (fee the world), serta (4)
komoditas strategis makin cukup (Bappenas...
16
terlepas dari kontribusi kementerian/lembaga yang melakukan peran dalam
mendukung swasemabada, pencapaian swasembada di...
17
Pengertian Swasembada Daging Sapi Nasional
Sesuai dengan pernyataan dalam Blue Print PSDS 2014 bahwa untuk skenario
mos...
18
1. Myrdal (1957) menyatakan bahwa rencana merupakan suatu pemrograman
dari suatu strategi pemerintahan dalam pembanguna...
19
2.2.2 Konsep Perencanaan Strategis
Djunaedi (2000) menyatakan bahwa keragaman corak perencanaan (planning
styles) dapat...
20
aspirasinya. Dengan demikian, terdapat beragam rencana yang mewadahi
kepentingan yang plural di masyarakat;
6. Perencan...
21
disjointed incremental tanpa memikirkan kesinambungan, dan (b) jointed
incremental memikirkan kesinambungan (jointed) a...
22
administratif atau pengawasan, maka fungsi perencanaan itu sendiri akan menjadi
tidak optimal (Millett, 1946). Bagi lem...
23
bersaing untuk memperebutkan pasar, untuk teknologi, untuk keahlian (skills) dan
investasi. Mereka bersaing untuk tumbu...
24
5. Sektor pertanian mensyaratkan land-policy reform yang tepat dan terukur,
yang mampu mengkombinasikan peningkatan ase...
25
Sedangkan untuk penerapan strategi tersebut diberikan saran agar
pengembangan kawasan terpadu peternakan sapi potong di...
26
yang berarti bahwa infrastruktur lebih berperan dalam meningkatkan output sektor
lain untuk digunakan sebagai input dib...
27
Sistem pertanian dipengaruhi pemicu (driver) eksternal yaitu sosial, politik,
ekonomi, lingkungan, dan teknologi. Pemic...
28
nasional, tanpa adanya produksi barang-barang dari dalam negeri yang
dibutuhkan oleh rakyat India.
3. Swadeshi juga ber...
29
dimulai dari persiapan formulasi atau formasi strategi sistem (ekosistem)
inovasi nasional, implementasi, pengendalian ...
30
8. Jangan merekayasa kluster secara berlebihan. Biarkan kluster tumbuh
secara organik. Kluster secara organik terbentuk...
31
1. Pengembangan jejaring dan peningkatan kapasitas SDM, meliputi:
a. Mengembangkan akses menuju pasar dan pelanggan, se...
32
c. Pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah, penggunaan
(pengadaan) produk dan jasa dari usaha kewirausahaan oleh
peme...
33
1. Jenis dukungan yang tepat – berbasis pada sistem prestasi, dukungan
diberikan kepada para wirausahawan, inovator, pe...
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan  Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)

7,869

Published on

Desertasi Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi) oleh Nugroho Ananto

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
7,869
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
236
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan Peternakan (Studi Kasus Swasembada Daging Sapi)"

  1. 1. NUGROHO ANANTO SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2012 RANCANG BANGUN MODEL KELEMBAGAAN INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN (STUDI KASUS SWASEMBADA DAGING SAPI)
  2. 2. ABSTRACT NUGROHO ANANTO. Institutional Integration Model for Livestock Development Planning, Case Study on Beef Self-Sufficiency. Supervised by ERIYATNO, MARIMIN, and ARIEF DARYANTO. Beef self-sufficiency is part of national food security priorities stated in Presidential Regulation No.5/2010 on National Medium Term Development Plan 2010-2014, while for long-term development period based on Presidential Regulation No. 32/2011. The Ministry of Agriculture has issued General Guidelines for Beef Self-Sufficiency in 2010 which set a target of 90% fulfillment from domestic supply. Technically problems faced in achieving self-sufficiency are disparity between production and consumption, vulnerability of local cattle market to global markets influences, and low productivity of local cattle. This gap is observed from increasing amount of beef imports from 11.8 thousand tons in 2004 increased to 64.1 thousand tons in 2009. In addition, other challenge is implementation of self- sufficiency policy that involves various stakeholders with their roles and functions, in interacting systems as component of process, interrelation in running process, and interconnections within the system framework running dynamically according to the changing time and environmental conditions. These conditions have implications for the importance of alignment between planning and implementation in focused and consistent way through the coordination and synergy among development actors such are ministries, agencies, local governments, and businesses involved. This study aims to develop integrative model of institutional policies wich facilitate relationship across stakeholders in achieving self-sufficiency goals. Synthesis of policy model development requires multi-disciplinary skills, therefore the systems thinking approach was used with knowledge of experts as the thinking of respondents. This research are using several method of analysis network process (ANP), strategic assumption surfacing and testing (SAST), and interpretive structural modeling (ISM) which is the soft system methodology (SSM). The study produces model with a viable system approach, emphasizing the importance of the role of relational capital in institutional relationships, as well as monitoring and evaluation. It is suggested that self- sufficiency policies and implementation programs should be carried out on small and medium-scale farms. In particular, the activities undertaken by individual farmers and production cooperatives at village level should be concentrated on Bali and Nusa Tenggara Corridor as proposed in the Master Plan for Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development 2011-2025. Keywords: Beef self-sufficiency, system thinking, thinking respondent, ANP, SAST, ISM, soft system methodology, viable system model, relational capital
  3. 3. RINGKASAN NUGROHO ANANTO. Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan Peternakan, Studi Kasus Swasembada Daging Sapi. Dibawah Bimbingan ERIYATNO, MARIMIN, dan ARIEF DARYANTO. Swasembada daging sapi merupakan bagian dari prioritas ketahanan pangan nasional yang dinyatakan pada Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, sedangkan untuk periode pembangunan jangka panjang telah ditetapkan pula Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011, tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Kementerian Pertanian telah menerbitkan Pedoman Umum Swasembada Daging Sapi Tahun 2010 yang menetapkan sasaran swasembada dengan pemenuhan 90% kebutuhan nasional berasal dari sumber sapi lokal Indonesia. Secara teknis permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian swasembada adalah kesenjangan produksi daging domestik dengan konsumsi, pasar sapi lokal rentan pengaruh pasar global, dan produktivitas sapi lokal yang masih rendah. Kesenjangan ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah impor daging sapi sebesar 11,8 ribu ton pada tahun 2004 bertahap naik menjadi 64,1 ribu ton pada tahun 2009. Selain hal tersebut tantangan lainnya adalah pelaksanaan swasembada yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi, terkait dalam sistem yang saling berinteraksi sebagai komponen sebuah proses, interrelasi dalam menjalankan proses, dan interkoneksi dalam kerangka sistem yang berjalan dinamis sesuai perubahan waktu dan kondisi lingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model kebijakan kelembagaan integratif dan dapat memfasilitasi hubungan lintas pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan swasembada. Sintesis dalam pengembangan model kebijakan ini diperlukan keahlian multi disiplin, sehingga digunakan pendekatan system thinking dengan basis pengetahuan dari para pakar sebagai thinking respondents. Pengolahan hasil menggunakan metoda analysis network process (ANP), strategic assumption surfacing and testing (SAST), dan interpretative structural modeling (ISM) yang merupakan perangkat soft system methodology (SSM). Dengan menggunakan teknik ANP disimpulkan bahwa keberhasilan swasembada daging sapi nasional memerlukan prasyarat utama, yaitu integrasi perencanaan pembangunan sektor pertanian dalam swasembada daging sapi, penataan peran kelembagaan dan koordinasi pelaksanaan program, serta pengembangan kapasitas dan peningkatan sarana prasarana yang menjadi fokus utama pemerintah. Melalui teknik SAST, ditemukenali asumsi pencapaian swasembada daging sapi nasional memerlukan kebijakan tataniaga yang kondusif, keseimbangan supply -demand, dan koordinasi tingkat kebijakan juga merupakan hal yang penting dan besar pengaruhnya. Penggunaan teknik ISM untuk sembilan elemen sistem, disimpulkan pada tahap perencanaan program swasembada daging sapi nasional, Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Keuangan memiliki daya dorong paling tinggi, sedangkan pelaku usaha dan masyarakat peternak adalah pemangku kepentingan yang paling terpengaruh. Kondisi yang menjadi prasyarat dicapainya perencanaan swasembada daging sapi secara terintegrasi, yaitu tataniaga yang kondusif bagi penciptaan nilai tambah industri peternakan, kejelasan kebijakan program sektoral peternakan rakyat, dan ketersediaan anggaran bagi
  4. 4. penyelenggaraan pembibitan, pemulia-biakan serta pengembangan wilayah peternakan rakyat. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, lembaga yang paling besar peran dan pengaruhnya adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Penelitian menghasilkan model dengan pendekatan viable system, menekankan pentingnya peran relational capital dalam hubungan kelembagaan, serta monitoring dan evaluasi. Selain hal tersebut juga menyarankan agar kebijakan dan pelaksanaan program swasembada dilaksanakan dengan memperhatikan keberpihakan pada peternakan skala kecil dan menengah, khususnya kegiatan yang diusahakan oleh peternak perorangan maupun koperasi produksi pada tingkat desa difokuskan pada Koridor Bali dan Nusatenggara sebagaimana ditetapkan dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011 - 2025. Kata kunci: swasembada daging sapi, system thinking, thinking responden, ANP, SAST, ISM, soft system methodology, viable system model, relational capital.
  5. 5.  Hak Cipta milik IPB, tahun 2012 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebut sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dalam pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan wajar IPB. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
  6. 6. RANCANG BANGUN MODEL KELEMBAGAAN INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN (STUDI KASUS SWASEMBADA DAGING SAPI) NUGROHO ANANTO Disertasi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Manajemen Bisnis SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2012
  7. 7. Penguji pada Ujian Tertutup : 1. Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA 2. Dr. Ir. Machfud, MS Tanggal Ujian Tertutup : 10 Januari 2012 Penguji pada Ujian Terbuka : 1. Prof. Dr. Ir. Bambang Pramudya Noorachmat, M.Eng. 2. Dr. Ir. Herry Suhermanto, MCP Tanggal Ujian Terbuka : 27 Januari 2012
  8. 8. KATA PENGANTAR Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga disertasi dengan judul; “Rancang Bangun Model Kelembagaan Integrasi Perencanaan Pembangunan Peternakan - Studi Kasus Swasembada Daging Sapi” ini dapat diselesaikan. Disertasi ini disusun dengan melakukan penelitian di Kementerian PPN/Bappenas dengan pendekatan sistem lukan menggunakan teknik ANP, SAST, dan ISM. Dengan pendekatan dan teknik ini dapat disusun suatu sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan peran dan fungsi yang saling terkait. Penulis sadar bahwa proses penelitian ini memerlukan waktu yang lama, namun pada sisi lain mendapatkan hikmah yang sangat berharga, karena mendapatkan bimbingan yang sangat intens. Dalam proses ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Ir. Eriyatno, MSAE dalam pembelajaran ilmu sistem dan riset kebijakan yang menjadi basis dalam penelitian ini dan sekaligus telah memperkuat cara pandang dan cara berpikir penulis dengan basis kesisteman. Demikian pula kepada Prof. Dr. Ir. Marimin, MSc sebagai anggota Komisi pembimbing yang secara periodik memberikan bimbingan, dan kepada Dr.Ir. Arief Daryanto, MEc, ditengah kesibukannya sebagai Ketua Program Studi Manajemen Bisnis masih memberikan perhatian dan bimbingan selama proses disertasi ini. Penghargaan disampaikan juga kepada Dr. Ir. Dida H. Salya, MA yang mendorong dan membuka kesempatan hingga proses pembelajaran dan penelitian ini dapat difasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada para pakar atas kontribusi dalam panel pakar, indepth interview yang berperan sebagai thinking respondents dalam penelitian ini. Penghargaan juga disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Riset dan Teknologi, serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atas dukungan dan fasilitasi hingga terlaksananya seminar, FGD, dan diskusi yang sangat mendukung penelitian ini. Jakarta, Februari 2012
  9. 9. i DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL .......................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... v DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. viii DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH .................................................... ix 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .................................................................................... 1 1.2 Tantangan yang Dihadapi .................................................................... 3 1.3 Tujuan Penelitian ................................................................................. 4 1.4 Manfaat Penelitian .............................................................................. 5 1.5 Kebaruan Penelitian ............................................................................. 5 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pembangunan Sektor Pertanian .......................................................... 7 2.2 Perencanaan Pembangunan Nasional .................................................. 17 2.3 Kajian Penelitian Sebelumnya ............................................................. 24 2.4 Perancangan Kebijakan ........................................................................ 33 2.5 Pendekatan Sistem ............................................................................... 38 2.6 Teori Validasi Model ........................................................................... 55 3 METODE PENELITIAN 3.1 Kerangka Pemikiran ............................................................................ 59 3.2 Sasaran, Waktu dan Ruang Lingkup Penelitian .................................... 60 3.3 Disain dan Tahapan Penelitian ............................................................. 62 3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Informasi ........................................... 64 3.5 Metode Analisis Data .......................................................................... 66 3.6 Pilihan Validasi Model ....................................................................... 75
  10. 10. ii 4 ANALISIS SITUASIONAL 4.1 Swasembada Daging Sapi Nasional ..................................................... 77 4.2 Perencanaan Pembangunan Nasional Sektor Pertanian ....................... 87 4.3 Koordinasi dan Sinergi Program Lintas Kementerian dan Lembaga... 96 4.4 Keselarasan Peraturan Perundangan .................................................... 99 4.5 Kinerja Proses Penyusunan Kebijakan ................................................ 102 4.6 Perumusan Permasalahan .................................................................... 106 5 ANALISIS KEBIJAKAN 5.1 Pendekatan Pengembangan Kebijakan ................................................ 111 5.2 Pendekatan Sistem Klaster dalam Swasembada Daging Sapi ............. 114 5.3 Analisis dan Sintesis Hasil ANP .......................................................... 120 5.4 Asumsi Model Kebijakan Hasil SAST ................................................ 133 5.5 Struktur Sistem Elemen Model Integrasi Perencanaan Hasil ISM ...... 139 6 MODEL KONSEPTUAL KELEMBAGAAN 6.1 Perencanaan Pembangunan Sub Sektor Peternakan ............................ 169 6.2 Model Integrasi Perencanaan dan Implementasi Swasembada Daging Sapi ............. ........................................................................................ 173 6.3 Model Kelembangaan dalam Program Swasembada Daging Sapi ...... 183 6.4 Kemitraan Strategis Dalam Swasembada Daging Sapi ……………… 190 6.5 Pengukuran Kinerja Pencapaian Program Swasembada Daging Sapi .. 195 6.6 Penguatan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Nasional ......... 197 6.7 Implikasi Dalam Pola Perorganisasian ................................................ 199 7 SIMPULAN DAN SARAN 7.1 Simpulan .......................................................................................... 207 7.2 Saran ..................................................................................................... 209 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 211 LAMPIRAN ......................................................................................................... 219
  11. 11. iii DAFTAR TABEL Halaman 1. Perbedaan Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan ............................. 8 2. Sejarah Kebijakan Pangan Indonesia ............................................................ 9 3. Perencanaan dalam Keragaman Teori Politik ............................................... 21 4. Besar Biaya Logistik terhadap Total Biaya yang Dikeluarkan ..................... 39 5. Porsi Biaya Logistik terhadap PDB .............................................................. 39 6. Taksonomi Mode Kordinasi dalam Rantai Pasok ......................................... 41 7. Matriks Klasifikasi Sistem ............................................................................ 44 8. Teknologi Manajemen pada Sistem Pengambilan Keputusan ...................... 45 9. Penggunaan pendekatan SSM dalam penelitian di Indonesia ....................... 49 10. Penggunaan pendekatan SSM dalam penelitian di Negara lain .................... 50 11. Disain dan Tahapan Penelitian ..................................................................... 63 12. Jenis Data dan Sumber Data Primer ............................................................. 64 13. Jenis dan Sumber Data Sekunder .................................................................. 65 14. Hubungan Kontekstual Antar Sub Elemen pada Teknik ISM ...................... 71 15. Metodologi PPA 74 16. Pemenuhan Permintaan Daging .................................................................... 77 17. Kondisi Impor Daging Sapi dan Jeroan ........................................................ 78 18. Evaluasi dan Perbaikan Pelaksanaan Program Swasembada Daging Sapi ... 80 19. Kegiatan Operasional dalam Swasembada Daging Sapi .............................. 80 20. Skenario Produksi Domestik dan Impor dalam Swasembada Daging Sapi .. 81 21. Skenario Proyeksi Perkembangan Populasi, Produksi, dan Konsumsi ........ 81 22. Ringkasan Anggaran Pembiayaan Swasembada Daging Sapi ..................... 82 23. Hasil Sensus PSPK 2011 : Populasi Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau Menurut Propinsi ......................................................................................... 84 24. Perkembangan Populasi Sapi Menurut Pulau 2003 – 2011 ........................... 85 25. Substansi Inti dan Kegiatan Prioritas Terkait Swasembada Daging Sapi dalam Prioritas Ketahanan Pangan (Buku I: RPJMN 2010-2014) ............... 90 26. Peran Kementerian dan Lembaga dalam Pelaksanaan Swasembada Daging Sapi (Buku II: RPJMN 2010-2014) .............................................................. 93 27. Sinergi Antara Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Swasembada Daging Sapi (Buku III: RPJMN 2010-2014) ............................................................. 94 28. Fokus Pengembangan Wilayah dalam Pelaksanaan Swasembada Daging Sapi (Buku III: RPJMN 2010-2014) ............................................................. 95
  12. 12. iv 29. Identifikasi Inisiatif Kementerian dan Lembaga Terkait Pelaksanaan Swasembada Daging Sapi ............................................................................. 97 30. Peraturan Perundangan Terkait Pelaksanaan Swasembada Daging Sapi ..... 100 31. Kebijakan Menteri Keuangan Terkait Pelaksanaan Swasembada Daging Sapi ............................................................................................................... 101 32. Kebijakan Menteri Pertanian Terkait Pelaksanaan Swasembada Daging Sapi ............................................................................................................... 101 33. Kebijakan Kementerian dan Lembaga lain Terkait Pelaksanaan Swasembada Daging Sapi ............................................................................. 102 34. Proyeksi Pengembangan Sapi di Indonesia .................................................. 115 35. Rekapitulasi Koefisien Kendall’s ................................................................ 120 36. Urutan Prioritas Faktor Hasil ANP .............................................................. 121 37. Faktor Prioritas Utama bagi Pencapaian Swasembada Daging Sapi ........... 123 38. Pengelompokan Prioritas Utama Dalam Klaster Strategi ............................ 124 39. Asumsi Strategis Faktor Kondisi................................................................... 134 40. Asumsi Strategis Kondisi Permintaan............................................................ 134 41. Asumsi Strategis Kondisi Industri Pendukung ............................................. 135 42. Asumsi Strategis Kondisi Persaingan Struktur Strategi ............................... 135 43. Asumsi Strategis Kondisi Pemerintah ......................................................... 135 44. Asumsi Strategis Kondisi Kesempatan ......................................................... 136 45. Matrik Gabungan Hasil Analisis Menggunakan Teknik ANP, SAST, dan ISM ............................................................................................................... 171 46. Matrik Hasil Sintesis dalam Rancang Bangun Model Kebijakan Integrasi Perencanaan Pembangunan Peternakan ........................................................ 172 47. Peran Kelembagaan pada Sistem 1 – Implementasi .................................... 176 48. Peran Kelembagaan pada Sistem 2 – Koordinasi ......................................... 177 49. Peran Kelembagaan pada Sistem 3 – Kontrol Operasional .......................... 178 50. Peran Kelembagaan pada Sistem 3* – Audit Kinerja ................................... 180 51. Peran Kelembagaan pada Sistem 4 – Pengembangan .................................. 180 52. Peran Kelembagaan pada Sistem 5 – Kebijakan .......................................... 182 53. Mekanisme Koordinasi Kelembagaan Tingkat Direktif ................................ 185 54. Mekanisme Kooordinasi Kelembagaan Tingkat Strategig-Taktikal.............. 186 55. Mekanisme Koordinasi Kelembagaan Tingkat Operasional ......................... 187 56. Mekanisme Pelaksanaan Aktivitas Pada Praktek Nyata................................ 189 57. Peran Para pelaku Dalam Kemitraan Swasembada Daging Sapi 192 58. Pengukuran Kinerja Kelembagaan................................................................. 197
  13. 13. v DAFTAR GAMBAR Halaman 1. Kerangka Pikir PSDS 2014 .......................................................................... 16 2. Kegiatan Pokok dan Kegiatan Operasional PSDS 2014 ............................... 17 3. Interaksi Faktor Pemicu dalam Integrasi Sistem Agrikultur ........................ 26 4. Kerangka Analisis Kebijakan Publik ............................................................ 34 5. Pemetaan Tipologi Pemangku Kepentingan ................................................. 36 6. Integrasi Strategis dalam Penciptaan Nilai Tambah ..................................... 38 7. Model Referensi Proses Bisnis SCOR ......................................................... 42 8. Rantai Pasik Daging Sapi di Indonesia ......................................................... 43 9. Kerangka Kerja dari Intelektual Organisasi .................................................. 46 10. Model Pengukuran Kinerja Kelembagaan..................................................... 47 11. Siklus Pembelajaran Soft Systems Methodology ........................................... 49 12. Rekayasa Variasi .......................................................................................... 51 13. Viable System Model .................................................................................... 52 14. Penyederhanaan Proses Pemodelan .............................................................. 56 15. Peta Lingkungan Swasembada Dagung Sapi Nasional ................................ 59 16. Diagram Input-Output Swasembada Daging Sapi ....................................... 60 17. Disain dan Tahapan Penelitian ..................................................................... 62 18. Jaringan Umpan Balik dalam ANP ............................................................... 66 19. Pemeringkatan Asumsi Strategis dalam SAST ............................................. 69 20. Kerangka Analisis Menggunakan Berlian Porter ......................................... 70 21. Kerangka Analisis Menggunakan Pendekatan ISM ..................................... 72 22. Prinsip Utama dalam Metode PPA ............................................................... 74 23. Struktur Pemikiran dalam RPJMN 2010-2014 ............................................. 88 24. Alur Pengembangan Bidang SDA dan LH ................................................... 92 25. Kinerja Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ......... 103 26. Kinerja Koordinasi antar Pemerintah Daerah ............................................... 104 27. Kinerja Koordinasi antar Lembaga ............................................................... 104 28. Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi antar Lembaga/Instansi ................. 105 29. Kebutuhan Perbaikan Proses Penyusunan Kebijakan Lintas Sektor ............ 105 30. Analisis Proses Kebijakan dalam Swasembada Daging Sapi ....................... 113 31. Jumlah Penduduk dan Permintaan Daging Sapi ........................................... 116 32. Kerangka Kebijakan Swasembada Daging pada Program ANP.................... 117 33. Hasil Pairwised Comparations Kerangka ANP ........................................... 119
  14. 14. vi 34. Urutan Prioritas Faktor Hasil ANP ............................................................... 122 35. Hasil Analisis Klaster Input Lingkungan ...................................................... 125 36. Hasil Analisis Klaster Pasokan ..................................................................... 127 37. Hasil Ananlisis Klaster Kebutuhan ............................................................... 128 38. Hasil Analisis Klaster Langkah Solusi ......................................................... 129 39. Hasil Analisis Klaster Strategi ...................................................................... 131 40. Pemeringkatan Asumsi Strategis dengan Teknik SAST ............................... 132 41. Matrik Reachability Pemangku Kepentingan yang Terpengaruh ................. 141 42. Matrik Driver Power-Dependence Sub Elemen pada Elemen Pemangku Kepentingan yang Terpengaruh ................................................................... 142 43. Struktur Sistem Elemen Kelompok Pemangku Kepentingan yang Terpengaruh .................................................................................................. 143 44. Matrik Driver Power-Dependence Sub Elemen pada Elemen Kebutuhan Program ......................................................................................................... 145 45. Struktur Sistem Elemen kebutuhan Program ................................................ 146 46. Matrik Driver Power-Dependence Sub Elemen pada Elemen Kendala Program ......................................................................................................... 148 47. Struktur Sistem Elemen Kendala Program ................................................... 149 48. Matrik Driver Power-Dependence Sub Elemen pada Elemen Perubahan yang Dimungkinkan ...................................................................................... 151 49. Struktur Sistem Elemen Perubahan yang Dimungkinkan ............................. 153 50. Matrik Driver Power-Dependence Sub Elemen pada Elemen Tujuan Program ......................................................................................................... 154 51. Struktur Sistem Elemen Tujuan Program ..................................................... 155 52. Matrik Driver Power-Dependence Sub Elemen pada Elemen Tolok Ukur Pencapaian Tujuan ........................................................................................ 157 53. Struktur Sistem Elemen Tolok Ukur Pencapaian Tujuan .............................. 159 54. Matrik Driver Power-Dependence Sub Elemen pada Elemen Aktivitas yang Dibutuhkan untuk Implementasi Perubahan ........................................ 161 55. Struktur Sistem Elemen Aktivitas yang Dibutuhkan untuk Implementasi Perubahan ...................................................................................................... 162 56. Matrik Driver Power-Dependence Sub Elemen pada Elemen Ukuran Penilaian Hasil Pelaksanaan Aktivitas .......................................................... 164 57. Struktur Sistem Elemen Ukuran Penilaian Hasil Pelaksanaan Aktivitas ..... 165 58. Matrik Driver Power-Dependence Sub Elemen pada Elemen Kelompok yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program ................................................... 167 59. Struktur Sistem Elemen Kelompok yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program ......................................................................................................... 168
  15. 15. vii 60. Model Implementasi VSM pada Swasembada Daging Sapi Nasional ......... 175 61. Model Kelembagaan dalam Pelaksanaan Swasembada Daging Sapi ........... 184 62. Pola Pikir Kemitraan Strategis dalam Swasembada Daging Sapi ................. 194 63. Pengukuran Kinerja Dalam Pencapaian Swasembada Daging Sapi ............. 196 64. Integrasi Optimum dari Tiga Fokus Pembangunan Nasional ........................ 199 65. Pengorganisasian Intra- Organisasi Pada Kementerian PPN/BAPPENAS .. 201 66. Hubungan Inter - Organisasi dalam Swasembada Daging Sapi ................... 203 67. Intelektualitas Organisasi Kementerian/ Lembaga Dalam Program Swasembada Daging Sapi.............................................................................. 205
  16. 16. viii DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1. Contoh Kuesioner ANP ……………………………………………………. 221 2. Prosedur Kerja Pengolahan Data Menggunakan ANP dengan Piranti Lunak Super Decisions…………………………………………………………….. 223 3. Contoh Kuesioner SAST .............................................................................. 231 4. Contoh Kuesioner ISM................................................................................. 232 5. Hasil Pengolahan ISM dengan software ISM …………………………….. 234 6. Hasil-hasil ISM , SSIM Final yang telah memenuhi aturan transivitas ...... 254 7. Gambaran Umum Responden Stakeholder Poll : Persepsi dan Kebutuhan Masyarakat terhadap Proses Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan di Indonesia ...................................................................................................... 258 8. Data Responden Pakar untuk penetapan prioritas menggunakan ANP ...... 262 9. Undangan dan Daftar Peserta dalam Seminar “Kebijakan dan Strategi dalam Percepatan Swasembada Daging 2014”, diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas ......................................................................... 264 10. Data Responden Pakar dalam SAST Swasembada Daging Sapi…………… 268 11. Undangan dan Daftar Peserta dalam Seminar “Kebijakan Pengembangan Peternakan Berbasis Ternak Lokal Mendukung Pencapaian Swasembada Daging 2014” oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ......... 269 12. Undangan dan Daftar Peserta dalam Seminar “Rancang Bangun Model Kebijakan Integrasi Perencanaan Pembangunan Swasembada Daging Sapi” oleh Kementerian Riset dan Teknologi ............................................... 272 13. Data Responden Pakar dalam ISM .............................................................. 274 14. Data Responden Indepth Interview Swasembada Daging Sapi .................... 275 15. Tatakelola Penelitian dan Langkah Penyelerasan Penggunaan 3 Metoda Penelitian ...................................................................................................... 276
  17. 17. ix DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH 1. ANP : Analitycal Network Process Merupakan generalisasi dari AHP. Kelebihan ANP dari metodologi yang lain adalah kemampuannya untuk membantu dalam melakukan pengukuran dan sintesis sejumlah faktor-faktor dalam hierarki atau jaringan 2. ASUH : Aman Sehat Utuh Halal Adalah sistem jaminan keamanan dan mutu pangan asal hewan dengan kondisi: - Aman, tidak mengandung bahaya-bahaya biologis, kimiawi dan fisik atau bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia; - Sehat, Mengandung bahan-bahan yang dapat menyehatkan manusia (baik untuk kesehatan); - Utuh, tidak dikurangi atau dicampur dengan bahan lain; - Halal, sesuai dengan syariat agama Islam; 3. CATWOE : Customer, Actor, Transformation Process, World View, Owner, Environment CATWOE adalah singkatan untuk mengkategorikan berbagai pemangku kepentingan: - Customer, penerima manfaat dari proses bisnis tingkat tertinggi dan bagaimana hal ini mempengaruhi mereka? - Actor , yang terlibat dalam situasi ini, yang akan terlibat dalam pelaksanaan solusi dan apa yang akan mempengaruhi keberhasilan mereka? - Transformation Process, proses atau sistem yang terpengaruh oleh isu tersebut? - World View, gambaran besar dan apa dampak yang lebih luas dari masalah? - Owner, pemilik proses atau situasi yang sedang diselidiki dan peran apa yang akan mereka mainkan dalam larutan? - Environment, kendala dan keterbatasan yang akan berdampak solusi dan keberhasilan?
  18. 18. x 4. FGD : Focus Group Discussion Adalah diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai. Jumlah pesertanya bervariasi antara 8-12 orang, dilaksanakan dengan panduan seorang moderator. 5. ISM : Interpretative Structural Modeling Metode yang digunakan untuk menganalisis sistem yang kompleks dengan bantuan komputer yang memungkinkan untuk dapat melihat peta hubungan antara elemen-elemen yang terlibat. 6. K/L : Kementerian/Lembaga 7. K/L/D : Kementerian/Lembaga/Daerah 8. Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan 9. MP3EI : Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Merupakan perencanaan pembangunan dalam periode 2011 – 2025, bagi 6 koridor ekonomi (sumatera, jawa, kalimantan, sulawesi, bali-nusatenggara, papua dan kep maluku) masing- masing dengan fokus kegiatan utama. 10. OIQ : Organizational Intelligence Quotient Tingkat Kecerdasan Organisasi 11. OIt : Decision/Reaction Time Waktu respon dalam pengambilan keputusan 12. OIs : Processing Speed Kecepatan penyelesaian tugas, dan tetap menjaga kolaborasi 13. OIq : Quantitative Knowledge Kemampuan analisis, sintesis, sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah
  19. 19. xi 14. OIrwr : Reading/Writing/Recording Ability Kemampuan melakukan pertukaran informasi intra dan inter- organisasi dalam format terpadu 15. OIv : Visual Processing Kemampuan mengolah, menyajikan data/informasi dalam bentuk gambar pola, grafis, animasi/bentuk visual lainnya 16. OImr : Working Memory and Retrieval Kemampuan menyimpan dan mengolah data, serta menyajikan dalam laporan 17. PSDS : Program Swasembada Daging Sapi Nasional 18. PPN : Perencanaan Pembangunan Nasional 19. Rakorbangpus : Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional Merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan dalam setiap tahun. 20. RENSTRA : Rencana Strategis Perencanaan Program dan Anggaran Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahunan 21. RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perencanaan Program dan Anggaran Propinsi/Kabupaten/ Kota untuk jangka waktu 5 tahunan 22. RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Perencanaan Program dan Anggaran Negara Republik Indonesia untuk jangka waktu 5 tahunan 23. RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Perencanaan Program dan Anggaran Negara Republik Indonesia untuk jangka waktu 25 tahunan 24. SAST : Strategic Assumption Surfacing and Testing Merupakan teknik untuk menganalisis asumsi strategis dari para pakar yang dikelompokan dalam tingkat kepentingan dan tingkat kepastian
  20. 20. xii 25. SCOR : Supply Chain Operation Reference Merupakan suatu referensi model yang digunakan untuk mengukur kinerja dari rantai pasok. 26. SSM : Soft System Methodology Metodologi sistem lunak merupakan kerangka kerja pemecahan masalah yang dirancang secara khusus untuk situasi atau masalah yang sulit untuk didefinisikan, dengan membangun model sistem melalui pemahaman dan pemaknaan secara mendalam atas situasi atau masalah sesuai fenomena yang dihadapi 27. UU SPPN : Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Suatu kesatuan tatacara yang mengatur perencanaan pembangunan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah 28. VSM : Viable Systems Model Model sistem yang layak merupakan representasi dari sistem yang diatur sedemikian rupa untuk dapat beradaptasi dan memenuhi tuntutan lingkungan yang berubah. Sistem ini terdiri dari lima sub sistem yang berinteraksi dan dapat dipetakan dalam struktur organisasi.
  21. 21. 1 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.1.1 Perencanaan Pembangunan Perencanaan pembangunan sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengidentifikasi kondisi dan permasalahan riil yang dihadapi, mengantisipasi perkembangan lingkungan strategik, mengembangkan berbagai skenario mengenai berbagai kemungkinan yang terjadi, mendapatkan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan berbagai alternatif kebijakan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara, maka keberadaan dan perannya sangat diperlukan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa. Kathleen (2001) menekankan pentingnya kerangka kerja strategis dan koordinasi dalam proses perencanaan yang harus dilaksanakan oleh lembaga perencana, sebagai berikut: 1. Melaksanakan koordinasi dalam pengembangan dan pemeliharaan kebijakan kerangka kerja strategis bagi organisasi, terkait dengan proses perencanaan anggaran yang secara sistematis merefleksikan, perilaku dan pendekatan lintas sektor; 2. Bekerjasama lintas fungsi dalam organisasi untuk mengembangkan kebijakan yang dapat mengatasi hambatan lintas-fungsi (misal: tanggungjawab bersama dan penyederhanaan proses); 3. Meninjau ulang fokus riset dan aktivitas evaluasi lintas-organisasi untuk lebih menyelaraskan mereka dengan kebijakan kerangka kerja strategis; 4. Memastikan fokus strategis yang kuat dalam proses pengajuan anggaran melalui proposal yang dihasilkan dari diskusi, pengembangan mekanisme yang lebih baik melalui pemantauan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program; 5. Menyediakan keahlian dan diseminasi pengetahuan dalam kebijakan sosial dalam arti yang luas yang relevan dengan kegiatan organisasi; 6. Membangun hubungan kemitraan yang erat, baik dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk membangun kesepahaman atas kebijakan kerangka kerja strategis dan dalam pencapaian tujuan organisasi.
  22. 22. 2 Selaras dengan pendapat tersebut melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dalam Bab II, pasal 2 ayat (4) menjelaskan bahwa : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 1.1.2 Swasembada Daging Sapi Nasional sebagai Program Nasional Swasembada daging sapi merupakan program pembangunan untuk sub sektor peternakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan PSDS 2014 diharapkan tidak hanya dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, tetapi juga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak serta pertumbuhan ekonomi secara nasional. Beberapa landasan hukum pelaksanaan swasembada daging sapi sebagai sebuah program pembangunan nasional antara lain adalah: 1. Bagian dari prioritas pembangungan ketahanan pangan nasional sesuai Peraturan Presiden No.5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 (RPJMN 2010-2014); 2. Pengarahan Bapak Presiden RI kepada para Menteri dan Gubernur se- Indonesia dalam Rapat Kerja Program Percepatan dan Peningkatan Ekonomi Nasional, yang dilaksanakan tanggal 19-21 April 2010; 3. Peraturan Presiden No. 32 tahun 2011, tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI 2011-2025) telah ditetapkan bahwa kegiatan ekonomi utama bidang peternakan difokuskan pada Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara; 4. Blue Print Program Swasembada Daging Sapi 2014 (PSDS 2014) yang diterbitkan berdasarkan Permentan No. 19/Permentan/OT.140/2/2010, tentang Pedoman Umum Swasembada Daging Sapi 2014;
  23. 23. 3 Dalam hubungan itu semua, tantangan mendasar yang timbul dalam perencanaan pembangunan adalah bagaimana menjaga konsistensi antara dasar negara sebagai falsafah bangsa dalam bernegara yang merupakan ‘pemersatu jiwa dan pikiran bangsa’ dengan pilihan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan antar keduanya dengan strategi, kebijakan, program, kegiatan-kegiatan, dan kinerja pembangunan (Bappenas, 2009). Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu untuk dilakukan penelitian, khususnya berkaitan pola pengorganisasian perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi dengan menggunakan studi kasus program swasembada daging sapi nasional, agar dapat mendukung tercapainya amanat dalam UU SPPN khususnya pada Bab II, pasal 2, ayat (4), bagian (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 1.2 Tantangan yang Dihadapi Pelaksanaan swasembada daging sapi nasional akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan masing-masing peran dan fungsi, saling terkait sebagai sebuah sistem yang (1) saling berinteraksi sebagai komponen sebagai sebuah proses; (2) interrelasi dalam menjalankan proses sebagai sebuah sistem; dan (3) interkoneksi diantara sistem yang berjalan dinamis sesuai perubahan waktu dan kondisi lingkungannya. Sebagai sebuah sistem yang harus berjalan berbasis pada multi pemangku kepentingan dan multi disiplin telah diantisipasi dalam RPJMN 2010-2014 maupun Blue Print PSDS 2014, dalam RPJMN 2010-2014 dinyatakan bahwa pelaksanaan program “Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam” merupakan tanggungjawab Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam pelaksanaan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, antara lain adalah : (1) Menteri Pertanian; (2) Menteri Pekerjaan Umum; (3) Menteri Komunikasi dan Informatika; (4) Menteri Perhubungan; (5) Menteri Perindustrian; (6) Menteri Keuangan; (7) Menteri Negara Riset dan Teknologi; (8) Menteri
  24. 24. 4 Kesehatan; (9) Menteri Negara Lingkungan Hidup; (10) Kepala Badan Penerapan & Pengkajian Teknologi; (11) Kepala Badan Pertanahan Nasional. Keterkaitan dalam lintas kementerian, lembaga maupun antara pusat dan daerah juga dinyatakan dalam Blue Print PSDS 2014. Keberhasilan pencapaian swaaembada daging sapi nasional memerlukan dukungan dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, antara lain: (1) Kementerian Pertanian; (2) Kementerian Keuangan; (3) Kementerian Perdagangan; (4) Kementerian Perindustrian; (5) Kementerian Dalam Negeri; (6) Kementerian Koperasi dan UKM; (7) Kementerian Daerah Tertinggal; (8) Kementerian BUMN; (9) Kementerian Riset dan Teknologi; (10) Kementerian Pendidikan; (11) BATAN; (12) LIPI; (13) Perbankan; dan (14) 33 Propinsi yang terdiri dari 20 prpinsi sebagai lokasi prioritas serta 13 propinsi sebagai lokasi pendukung. Menjadi jelas bahwa dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program swasembada daging sapi nasional merupakan gambaran dari sebuah sistem yang kompleks dan dinamis yang harus dikelola dengan baik, agar dapat dicapai pola koordinasi lintas pemangku kepentingan menuju sinergi program dan anggaran untukfokus dalam mencapai sasaran swasembada daging sapi nasional. 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian rancang bangun model kelembagaan integrasi perencanaan pembangunan peternakan ini adalah: 1. Melakukan analisis situasional berkaitan dengan kondisi lingkungan pembangunan peternakan, khususnya berkaitan dengan pencapaian swasembada daging sapi; 2. Melakukan analisis kebijakan untuk menemukenali kesenjangan yang terjadi dalam implementasi kebijakan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan upaya swasembada daging sapi; 3. Membangun model kelembagaan yang integratif dalam perencanaan pembangunan peternakan khususnya terkait dengan upaya pencapaian swasembada daging sapi, meliputi pola pengorganisasian, penataan peran, dan pengukuran kinerja kelembagaan.
  25. 25. 5 1.4 Manfaat Penelitian Model kelembagaan yang integratif dalam perencanaan pembangunan sektor pertanian, khususnya terkait dengan upaya pencapaian swasembada daging sapi yang dihasilkan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pemangku kepentingan antara lain: 1. Bagi Kementerian PPN/Bappenas: a. Diperoleh metode yang efektif dalam pola pengorganisasian proses perencanaan pembangunan nasional; b. Diperoleh kerangka pikir dan alur proses perencanaan pembangunan dan disertai dengan peran dan fungsi yang harus dilakukan dalam konteks intra-organization maupun inter-organization; 2. Bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah: a. Diperoleh kerangka pikir dan alur proses perencanaan pembangunan dengan peran, fungsi dan pengaruh terhadap tercapainya efektivitas proses perencanaan pembangunan; b. Teridentifikasinya faktor-faktor dominan yang mempengaruhi efektivitas proses perencanaan pembangunan, dan inisiatif strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasinya ; 3. Bagi kalangan Perguruan Tinggi dan masyarakat ilmiah: a. Adanya referensi yang dapat menjelaskan hubungan sebab-akibat (causal-link) secara sistematis untuk meningkatkan efektivitas proses perencanaan pembangunan nasional; b. Adanya referensi baru berupa penilitian kebijakan dengan metode, sistem pakar dan soft system methodology, khusunya dalam bidang penelitian proses perencanaan pembangunan nasional; 1.5 Kebaruan Penelitian Penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi kebaruan dalam bentuk, antara lain: 1. Rumusan atau desain model kelembagaan integrasi perencanaan pembangunan nasional yang efektif, meningkatkan integrasi pembangunan antara pusat dan daerah, maupun sinkronisasi antarsektor pembangunan;
  26. 26. 6 2. Teridentifikasinya faktor dominan yang melibatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan yang mempengaruhi efektivitas proses perencanaan; 3. Model kelembagaan terintegrasi dalam pengorganisasian perencanaan pembangunan swasembada daging sapi, dengan penjabaran kerangka kerja pada tingkat kelembagaan (strategik) dan taktikal-operasional.
  27. 27. 7 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pembangunan Sektor Pertanian 2.1.1 Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan Sen (1981) berhasil menggugat kesalahan paradigma kaum Maltusian yang kerap beragumentasi bahwa ketidak-tahanan pangan dan kelaparan (famine) adalah soal produksi dan ketersediaan semata. Sedangkan dengan mengangkat berbagai kasus di India dan Afrika, Sen mampu menunjukkan bahwa ketidak-tahanan pangan dan kelaparan justru kerap terjadi karena ketiadaan akses atas pangan (entitlements failures) bahkan ketika produksi pangan berlimpah, ibarat “tikus mati di lumbung padi”. Ketahanan pangan nasional tidak mensyaratkan untuk melakukan swasembada produksi pangan karena tergantung pada sumberdaya yang dimiliki. Suatu negara bisa menghasilkan dan mengekspor komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi dan barang-barang industri, kemudian membeli komoditas pangan di pasar internasional. Sebaliknya, negara yang melakukan swasembada produksi pangan pada level nasional, namun dijumpai masyarakatnya yang rawan pangan karena ada hambatan akses dan distribusi pangan (Stevens, 2000). Cowan dalam Lassa (2006) mencatat perubahan kebijakan dan pendefinisian formal ketahanan pangan dalam kaitannya dengan globalisasi perdagangan yang terjadi di beberapa negara. Contohnya, Malaysia mendefinisikan ulang ketahanan pangannya sebagai swasembada 60% pangan nasional. Sisanya 40% didapatkan dari impor pangan. Malaysia kini memiliki tingkat ketahanan pangan yang kokoh. Swasembada pangan umumnya merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan wilayah nasional, sedangkan ketahanan pangan lebih mengutamakan akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi untuk sehat dan produktif. Hanani (2009a) menjelaskan perbedaan antara swasembada pangan dan ketahanan pangan seperti dijelaskan dalam Tabel 1.
  28. 28. 8 Tabel 1. Perbedaan swasembada pangan dan ketahanan pangan Indikator Swasembada Pangan Ketahanan Pangan (1) (2) (3) Lingkup Nasional Rumah tangga dan individu Sasaran Komoditas pangan Manusia Strategi Subsitusi impor Peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan, dan penyerapan pangan Output Peningkatan produktivitas pangan Status gizi (penurunan: kelaparan, gizi kurang dan gizi buruk) Outcome Kecukupan pangan oleh domestik Manusia sehat dan produktif (angka harapan hidup tinggi) Sumber : Hanani (2009) Lassa (2006) dan Hanani (2009a) telah melakukan studi pustaka atas 200 definisi dan 450 indikator yang terkait dengan ketahanan pangan. Berikut disajikan beberapa definisi ketahanan pangan yang sering menjadi acuan sebagai berikut: 1. 1st World Food Conference 1974, UN 1975: ketahanan pangan adalah “ketersediaan pangan dunia yang cukup dalam segala waktu ... - untuk menjaga keberlanjutan konsumsi pangan - ... dan menyeimbangkan fluktuasi produksi dan harga.” 2. FAO 1992: Ketahanan pangan adalah “situasi dimana semua orang dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman (safe) dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif. 3. World Bank 1996: Ketahanan pangan adalah: “akses oleh semua orang pada segala waktu atas pangan yang cukup untuk kehidupan yang sehat dan aktif.” 4. Oxfam 2001: Ketahanan pangan adalah kondisi etika: “setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan kontrol atas jumlah pangan yang cukup dan kualitas yang baik demi hidup yang aktif dan sehat. Dua kandungan makna tercantum di sini, yakni: ketersediaan dalam artian kualitas dan kuantitas dan akses (hak atas pangan melalui pembelian, pertukaran maupun klaim). 5. FIVIMS 2005: Ketahanan pangan adalah: kondisi ketika ”semua orang pada segala waktu secara fisik, sosial dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi (dietary needs) dan pilihan pangan (food preferences) demi kehidupan yang aktif dan sehat. 6. Indonesia – UU No. 7/1996: Ketahanan pangan adalah: “Kondisi dimana terjadinya kecukupan penyediaan pangan bagi rumah tangga yang diukur dari
  29. 29. 9 ketercukupan pangan dalam hal jumlah dan kualitas dan juga adanya jaminan atas keamanan (safety), distribusi yang merata dan kemampuan membeli. 7. Mercy Corps (2007): keadaan ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap kecukupan pangan, aman dan bergizi untuk kebutuhan gizi sesuai dengan seleranya untuk hidup produktif dan sehat. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi (Hanani, 2009a) adalah: (1) Berorientasi pada rumah tangga dan individu; (2) Dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses; (3) Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial; (4) Berorientasi pada pemenuhan gizi; (5) Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif. 2.1.2 Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan di Indonesia Lassa (2006) menyatakan bahwa Indonesia bergumul dengan upaya mencapai swasembada pangan sejak 1952 hingga hari ini. Pencapaian swasembada pangan 1984 tidak mampu dijaga secara berkelanjutan. Susilo Bambang Yudhoyono gencar mempromosikan “revitalisasi pertanian”, dengan upaya mencapai swasembada beras maupun non-beras. Melalui pengarus-utamaan pangan alternatif seperti jagung, singkong, di samping beras. Karena itu, di atas kertas, ada peningkatan kualitas kebijakan dibandingkan rezim kepresidenan sebelumnya. Revitalisasi pertanian termasuk di dalamnya juga pembangunan sektor agribisnis demi terciptanya nilai tambah komoditas agribisnis demi pendapatan dan akses atas pangan yang lebih baik. Sejarah kebijakan pangan di Indonesia sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 2005 (Lassa, 2006) dapat dikemukakan dalam Tabel 2. Tabel 2. Sejarah Kebijakan Pangan Indonesia Orde Rezim Pemerintahan Kebijakan Pangan Catatan (1) (2) (3) (4) Orde lama (pasca kemerdekaan) Soekarno 1952-1956 Swasembada beras melalui program kesejahteraan Kasimo - 1950-1952: BAMA (Yayasan Bahan Makanan) - 1953-1956: YUBM (Yayasan Urusan Bahan Makanan) Soekarno 1956-1964 Swasembada beras melalui program sentra padi - 1956:YBPP (Yayasan Badan Pembelian Padi) - 1963: Subsitution Jagung - 1964: PP No. 3-Food Material Board - 1964: Bimas dan “Panca Usaha” Tani
  30. 30. 10 Tabel 2 (lanjutan) Orde Rezim Pemerintahan Kebijakan Pangan Catatan (1) (2) (3) (4) Pemerintahan Transisi 1965- 1967 - 1996: Komando Logistik Nasional (KOLOGNAS) - 1967: dibubarkannya KOLOGNAS - 1967:14/05, Badan Urusan Logistik (BULOG) didirikan dan berfungsi sebagai pembeli beras tunggal Orde baru (orde pembangunan) Soeharto Repelita 1 &2: 1969-1979 Swasembada beras - 1969: Tambahan tugas Bulog: Manajemen Stok Penyangga Pangan Nasional – dan penggunaan neraca pangan nasional sebagai standar ketahanan pangan. - 1971: Tambahan tugas Bulog sebagai pengimpor gula dan gandum - 1973: Lahirnya Serikat Petani Indonesia - 1974: Tambahan tugas Bulog: Pengadaan daging untuk DKI Jakarta - 1974: Penggunaan Revolusi Hijau untuk mencapai swasembada beras - 1977: Tambahan Tugas Bulog: Kontrol impor kacang kedelai - 1978: Penetapan harga dasar jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau Soeharto Repelita 3&4: 1979-1989 Swasembada beras - 1978:Kepres 39/1978, pengembalian tugas Bulog sebagai kontrol harga untuk gabah, beras, tepung gandum, gula pasir dll. - 1984: Medali dari FAO atas tercapainya swasembada pangan. Soeharto Repelita 5,6,7: 1989-1998 Swasembada beras - 1995: Penganugerahan pegawai Bulog sebagai PNS - 1997: Perubahan fungsi Bulog untuk mengontrol hanya untuk harga beras dan gula pasir - 1998: Penetapan harga dasar jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau Reformasi (Transisi) Habibie 1998/1999 Swasembada beras 1998/1999: Penjualan pesawat IPTN yang ditukar dengan beras Thailand A. Wahid 1999/2000 Swasembada beras 2000: Penugasan tugas Bulog untuk management logistic beras (penyediaan, distribusi dan kontrol harga) Reformasi (setelah 2000) Megawati 2000/2004 Swasembada beras - 2003: Privatisasi Bulog - 2004: No-Option Strategy kecuali swasembada beras S. Bambang Yudhoyono (SBY) (2004- 2009) “Revitalisasi Pertanian” 2005: “revitalisasi pertanian”- komitmen (janji) untuk peningkatan pendapatan pertanian untuk GDP, pembangunan agribisnis yang mampu menyerap tenaga kerja dan swasembada beras, jagung serta palawija Sumber : Lassa (2006), dikelola sendiri dari Mears 1984, Mears dan Moeljono 1981 dan berbagai sumber.
  31. 31. 11 2.1.3 Pembangunan Sub Sektor Peternakan Ketahanan pangan nasional merupakan salah satu pondasi utama pembangunan nasional lima tahun ke depan. Dalam RPJMN 2010-2014 program aksi bidang pangan merupakan prioritas ke 5 dari pembangunan nasional, dengan tema : “Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada tahun 2014”. Pelaksanaan program aksi ini merupakan tanggungjawab Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Masih dalam kerangka program aksi tersebut, untuk program kerja bidang pangan dapat diidentifikasikan beberapa substansi inti/kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan sub sektor peternakan adalah sebagai berikut: 1. Koordinasi bidang pengembangan urusan perikanan dan peternakan, dengan sasaran meningkatnya koordinasi kebijakan, serta indikator jumlah rekomendasi pembangunan peternakan dan veteriner, diseminasi, promosi dan publikasi; 2. Penelitian dan pengembangan peternakan dan veteriner, dengan sasaran meningkatnya inovasi teknologi peternakan veteriner mendukung program percepatan produksi swasembada; serta dengan indikator : (1) jumlah SDG peternakan, TPT dan veteriner yang dikonservasi dan dikarakterisasi; (2) jumlah galur baru ternak dan TPT yang dihasilkan; (3) jumlah inovasi peternakan, TPT dan veteriner yang dihasilkan dan dialihkan/ didesiminasikan kepada pengguna; 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal, dengan sasaran dan indikator sebagai berikut : a. Sasaran peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit ternak, dengan indikator peningkatan kuantitas semen (dosis); b. Sasaran penguatan kelembagaan pembibitan dengan good breeding practices, dengan indikator peningkatan produksi embrio; c. Sasaran penerapan standar mutu benih dan bibit ternak, dengan indikator peningkatan kuantitas bibit sapi;
  32. 32. 12 d. Sasaran penerapan teknologi pembibitan, dengan indikator peningkatan kuantitas bibit unggas lokal; e. Sasaran pengembangan usaha dan investasi pembibitan, dengan indikator peningkatan kuantitas bibit kambing dan domba; 4. Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal, dengan sasaran meningkatnya populasi dan produksi ternak ruminansia, serta dengan indikator : (1) pengembangan ternak potong (ekor); (2) pengembangan sapi perah (ekor); (3) pengembangan integrasi tanaman ternak (unit); (4) pengembangan ternak ruminansia; 5. Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal, dengan sasaran meningkatnya pendayagunaan sumber daya lokal ternak non ruminansia, serta dengan indikator : (1) pengembangan kelompok non unggas; (2) pengembangan pakan ternak; (3) pengembangan alsin ternak; 2.1.4 Tantangan Pembangunan Sub Sektor Peternakan Pada negara-negara berkembang, meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi dan peningkatan pendapat per kapita akan memicu peningkatan konsumsi daging dan produk ternak lain, hal ini memberikan peluang mendorong peningkatan produksi untuk produk produk peternakan. Kondisi ini memerlukan upaya intensifikasi yang akan melibatkan cara-cara baru dalam sistem produksi, teknologi, serta pemasaran. Selain membawa peluang, hal tersebut juga juga menimbulkan berbagai kendala. Pengembangan usaha peternakan komersil dan terintegrasi secara besar- besaran akan mematikan usaha peternakan rakyat, sehingga dapat memperburuk kemiskinan di wilayah pedesaan. Usaha peternakan yang dikelola dengan baik, secara dinamis akan dapat menjadi katalisator dalam merangsang pertumbuhan ekonomi pedesaan. Untuk itu diperlukan peran pemerintah melalui kebijakan yang pro aktif, baik untuk sektor swasta maupun publik. Steinfeld (2003) mengemukakan beberapa hal yang dapat menjadi perhatian dalam upaya fasilitasi oleh pemerintah, antara lain: 1. Meninjau ulang kebijakan yang tidak selaras dengan upaya peningkatan produsen dalam ekonomi skala kecil;
  33. 33. 13 2. Membangun kapasitas institusional dan infrastruktur yang akan memungkinkan produsen berskala kecil di pedesaan untuk meningkatkan kemampuan bersaing, serta mengembangkan usaha peternakan secara terintegrasi; 3. Memfasilitasi terciptanya lingkungan yang kondusif, melalui investasi sektor publik yang dapat mendorong peningkatan produksi melalui perbaikan tingkat efisiensi dan produktivitas, dan 4. Secara efektif mengurangi ancaman lingkungan, hewan dan risiko kesehatan manusia bagi manusia. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan peningkatan pendapatan telah meningkatkan permintaan produk-produk peternakan, hal ini mendorong dinamika sektor peternakan di negara-negara berkembang. Sementara itu bagi negara maju sektor peternakan relatif mengalami stagnasi, disisi lain mereka memiliki sistem produksi yang terus meningkat efisiensinya dan lebih ramah lingkungan. Persaingan bisnis peternakan masa depan akan bertumpu pada ketersediaan sumber daya alam terutama lahan dan air. Produksi ternak akan semakin terpengaruh oleh pembatasan karbon dan perundangan yang mengatur kesejahteraan lingkungan dan hewan. Permintaan produk peternakan di masa depan bisa dikontrol oleh faktor-faktor sosio-ekonomi seperti masalah kesehatan manusia dan perubahan nilai-nilai sosial-budaya (Thornton, 2010). 2.1.5 Permasalahan Pembangunan Sub Sektor Peternakan Daryanto (2009) menyatakan empat permasalahan mendasar yang memerlukan perhatian khusus dalam pembangunan peternakan, adalah: 1. Keterpaduan yang sinergis dari kebijakan lintas sektoral untuk menwujudkan kesejahteraan masyarakat peternak belum optimal. Fenomena sektor sentris (egosektoral) masih mewarnai penyelenggaraan pembangunan peternakan. Pada masa mendatang, perlu dibangun kerjasama lintas sektoral terkait pertanian, peternakan (interlinkages), baik yang berada di hulu maupun di hilir. Perlu komitmen nasional atau adanya konvergensi nasional diantara komponen bangsa (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), bahwa sektor pertanian termasuk peternakan merupakan landasan kokoh bagi pembangunan nasional.
  34. 34. 14 2. Kebijakan makro ekonomi baik di bidang moneter, fiskal, perdagangan dan investasi belum sepenuhnya berpihak kepada peternakan dan lebih bias kepada sektor industri jasa. Pemerintah seharusnya mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga mampu merangsang investor baik domestik maupun asing; 3. Kebijakan dari sektor-sektor non-peternakan yang secara konsisten memfasilitasi dan mendukung pembangunan peternakan antara lain dukungan agroindustri, dukungan permodalan, dan lainnya. Keterbatasan dukungan sektor non-peternakan tersebut akan mengurangi efisiensi yang pada akhirnya akan menurunkan daya saing sektor peternakan; 4. Inkonsistensi antar kebijakan dan peraturan yang dapat berpengaruh langsung terhadap tingkat pendapatan dan kesejahteraan peternak. Masih pada kesempatan yang disampaikan pula lima fenomena yang terjadi pada kebijakan pemerintah yang kurang kondusif bagi pengembangan sektor peternakan. Fenomena ini diidentifikasikan sebagai penyebab terjadinya agripesimisme, yaitu: (1) kebijakan pemerintah yang bersifat “double squeeze”; (2) kebijakan pemerintah yang bersifat “price scissors”; (3) salah mengartikan proses perubahan struktural dalam perekonomian; (4) belanja publik yang belum memadai; dan (5) adanya penurunan bantuan donor bagi sektor pertanian-peternakan dan pembangunan perdesaan. 2.1.7 Swasembada Daging Sapi Nasional Penetapan sebagai Program Nasional Penetapan swasembada daging sapi sebagai sasaran pencapaian dari program pembangunan nasional untuk sub sektor peternakan dinyatakan dalam beberapa kebijakan pemerintah baik yang tertuang dalam dokumen perencanaan maupun dalam pengarahan Bapak Presiden RI dalam berbagai kesempatan. Dalam Rapat Kerja Program Percepatan dan Peningkatan Ekonomi Nasional, yang dilaksanakan tanggal 19-21 April 2010, Bapak Presiden RI memberikan pengarahan kepada para Menteri dan Gubernur se-Indonesia bahwa sasaran pencapaian ketahanan pangan dan air (direktif ke 7) adalah: (1) revitalisasi pangan gelombang 2 selesai pada 2014, dengan target (a) memantapkan swasembada beras, (b) swasembada jagung, gula, dan daging sapi; (2) hilirisasi industri pangan; (3)
  35. 35. 15 memantapkan Indonesia sebagai pemasok pangan dunia (fee the world), serta (4) komoditas strategis makin cukup (Bappenas, 2010). Hal tersebut diatas selaras dengan target pencapaian pada prioritas pembangunan ke-5 dalam ketahanan pangan nasional yang dinyatakan pada Peraturan Presiden No.5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 (RPJMN 2010-2014). Kondisi ketahanan pangan nasional yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, bergizi seimbang, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pencapaian ketahanan pangan nasional memerlukan dukungan penuh dari revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, untuk prioritas bidang Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan telah ditetapkan 5 (lima) fokus prioritas, yaitu : (1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas untuk Menjamin Ketersediaan Pangan dan Bahan Baku Industri dari Dalam Negeri; (2) Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan; (3) Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan; (4) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Pemasaran Produk Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; serta (5) Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Secara lebih spesifik dinyatakan bahwa sasaran utama pembangunan nasional, ditetapkan sasaran pembangunan kesejahteraan rakyat, secara spesifik untuk bidang pangan, telah ditetapkan target yang harus dicapai adalah sebagai berikut (Bappenas, 2010): 1. Produksi padi : tumbuh 3,22 persen per tahun 2. Produksi jagung : tumbuh 10,2 persen per tahun 3. Produksi kedelai : tumbuh 20,05 persen per tahun 4. Produksi gula : tumbuh 12,55 persen per tahun 5. Produksi daging sapi : tumbuh 7,30 persen per tahun Untuk merealisasikan sasaran pencapaian swasembada daging sapi sebagai program nasional, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Permentan No. 19/Permentan/OT.140/2/2010, tentang Pedoman Umum Swasembada Daging Sapi 2014, dilengkapi dengan Blue Print Program Swasembada Daging Sapi 2014 (PSDS 2014) dengan beberapa kali penyempurnaan. PSDS 2014 ini merupakan tindak lanjut program swasembada daging yang pernah dicanangkan pada tahun 2005 dan tahun 2010. Gambar 1 menjelaskan bahwa keberhasilan PSDS 2014 tidak
  36. 36. 16 terlepas dari kontribusi kementerian/lembaga yang melakukan peran dalam mendukung swasemabada, pencapaian swasembada diharapkan tidak hanya dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, tetapi juga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak serta pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sumber : Blue Print Program Swasembada Daging Sapi 2014 Gambar 1. Kerangka pikir PSDS 2014 Selaras dengan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, melalui Peraturan Presiden No. 32 tahun 2011, tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI 2011-2025) telah ditetapkan bahwa kegiatan ekonomi utama bidang peternakan difokuskan pada Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara. Pengembangan kegiatan ekonomi utama peternakan pada koridor ini akan difokuskan pada pengembangan kawasan agribisnis dengan industri utama pengolahan daging sapi (food animal industry) dan industri pendukung yaitu industri tepung tulang, kulit, pupuk organik dan biogas (non food animal industry). Produk peternakan tidak hanya dikonsumsi secara lokal, namun didistribusikan ke konsumen wilayah lain.
  37. 37. 17 Pengertian Swasembada Daging Sapi Nasional Sesuai dengan pernyataan dalam Blue Print PSDS 2014 bahwa untuk skenario most likely bahwa: - swasembada daging sapi nasional dapat memenuhi 90% kebutuhan dalam negeri secara konsisten dan berkelanjutan - Pada skenario ini, diperlukan upaya khusus yang bersifat terobosan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, menerbitkan regulasi yang kondusif dan menerapkan sistem perkarantinaan yang kuat. Gambar 2 menjelaskan langkah yang dilakukan untuk mencapai swasembada daging adalah dengan melaksanakan 5 kegiatan pokok dan 13 kegiatan operasional. Sumber : Blue Print Program Swasembada Daging Sapi 2014 Gambar 2. Kegiatan pokok dan kegiatan operasional PSDS 2014 2.2 Perencanaan Pembangunan Nasional 2.2.1 Pengertian Perencanaan Pembangunan Perencanaan pembangunan merupakan fungsi manajemen pemerintahan yang dilaksanakan oleh lembaga negara untuk mengemban tugas perjuangan mencapai tujuan bernegara yang secara jelas tercantum dalam konstitusi negara. Pendapat para ahli di bidang perencanaan pembangunan, dapat kita jumpai beberapa rumusan mengenai makna perencanaan pembangunan dan lingkup kegiatan pekerjaan perencanaan pembangunan, sebagai berikut:
  38. 38. 18 1. Myrdal (1957) menyatakan bahwa rencana merupakan suatu pemrograman dari suatu strategi pemerintahan dalam pembangunan nasional dengan menggunakan sistem intervensi dan mekanisme pasar. 2. Nitisastro (1963) berpandangan bahwa “Perencanaan pada asasnya berkisar pada dua hal. Pertama adalah penentuan secara sadar mengenai tujuan- tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan; dan yang kedua adalah di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih”. 3. Seiring dengan itu, Lewis menyatakan bahwa perencanaan pembangunan disusun berdasar kerangka pemikiran filosofi mengenai bagaimana pembangunan berlangsung; dan hanya sebagian merupakan aplikasi ekonomi, bagian lainnya merupakan kompromi politik (Lewis, 1951). 4. Besarnya pengaruh faktor non-ekonomi terhadap aktivitas ekonomi, dan menekankan pencapaian tujuan ekonomi seperti pertumbuhan harus disertai upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial seperti peningkatan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan; juga menekankan perlunya kepedulian terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan sistem kelembagaan (Salim, 1976). 5. Tjokroamidjojo (1995) dari pengalamannya yang panjang di bidang perencanaan dan birokrasi pemerintahan menulis kesimpulan bahwa dalam perencanaan pembangunan perlu diketahui lima hal pokok berikut: (1) Permasalahan-permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan sumber- sumber pembangunan ekonomi dan non ekonomi yang dapat diusahakan; (2) Tujuan dan sasaran rencana yang ingin dicapai; (3) Kebijakan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan melihat penggunaan sumber- sumbernya dan pemilihan alternatif-alternatifnya yang terbaik; (4) Penerjemahan kedalam program-program atau kegiatan-kegiatan yang konkrit; dan (5) Jangka waktu pencapaian sasaran dan tujuan.
  39. 39. 19 2.2.2 Konsep Perencanaan Strategis Djunaedi (2000) menyatakan bahwa keragaman corak perencanaan (planning styles) dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu: keragaman corak perencanaan yang umum ditemui dalam praktek dan corak perencanaan dengan keragaman teori politik. Secara umum, keragaman perencanaan pembangunan yang ada dalam praktek saat ini, yaitu: perencanaan komprehensif (comprehensive planning); perencanaan induk (master planning); perencanaan strategis (strategic planning); perencanaan ekuiti (equity planning); perencanaan advokasi (advocacy planning); dan perencanaan inkrimental (incremental planning). 1. Perencanaan komprehensif, proses perencanaan dilakukan secara sekuensial, Hasil perencanaan bersifat rinci, jelas, dan berupa rancangan pengembangan fisik atau tata ruang. Setelah rencana selesai, maka dilakukan proses pengesahan oleh pihak legislatif, dan kemudian dilakukan implementasi rencana (aksi/tindakan); 2. Perencanaan induk, umumnya dilakukan secara satu disiplin, yaitu arsitektur. Perencanaan induk dan perencanaan komprehensif, mempunyai kesamaan dalam sifat produk akhir rencana yang jelas, rinci, end-state, tidak fleksibel-seakan masa depan sangat pasti; 3. Perencanaan strategis, memfokuskan secara efisien pada tujuan yang spesifik, dengan meniru pendekatan perusahaan swasta yang diterapkan pada gaya perencanaan publik. Perencanaan strategis tidak mengenal standar baku, dan prosesnya mempunyai variasi yang tidak terbatas; 4. Perencanaan ekuiti, mengikuti pendapat perencanaan advokasi bahwa akar- akar ketidakadilan sosio-ekonomis perkotaan perlu diatasi, tapi tidak sependapat bahwa perencana mempunyai tanggung-jawab eksplisit untuk membantu pihak-pihak yang tidak beruntung. Hasil perencanaan ekuiti dapat sama atau mendekati dengan hasil perencanaan komprehensif atau perencanaan strategis bila partisipasi -kelompok minoritas- telah terwadahi dengan memuaskan; 5. Perencanaan advokasi, memiliki faham bahwa perencanaan haruslah dapat mendorong pluralisme yang berimbang dengan cara mengadvokasi (“memberi hak bersuara”) pihak-pihak yang tidak mampu menyalurkan
  40. 40. 20 aspirasinya. Dengan demikian, terdapat beragam rencana yang mewadahi kepentingan yang plural di masyarakat; 6. Perencanaan inkrimental, perencanaan dilakukan secara inkrimental (sepotong demi sepotong) menggunakan “perbandingan terbatas dari hasil- hasil berurutan” untuk mencapai tujuan jangka pendek yang realistis. Pendekatan inkrimental meningkatkan orientasi ke analisis marginal dari kebijakan ekonomi dan politik pragmatis. Sedangkan untuk corak dengan keragaman politik, memiliki empat macam tipologi, yaitu: perencanaan tradisional, perencanaan demokratis, perencanaan ekuiti, dan perencanaan inkremental. 1. Perencanaan tradisional merupakan produk dari teori politik teknokratik (Fainstein dan Fainstein, 1996:273), beranggapan bahwa dengan menerapkan pendekatan ilmiah lewat teknologi akan dapat diatasi masalah yang dihadapi; 2. Perencanaan demokratis, menekankan pada partisipasi. Pendapat dari mayoritas merupakan pendapat yang paling benar. Dalam perencanaan demokratis, maka tujuan dan cara harus berdasarkan pada kepentingan atau pendapat mayoritas tersebut; (Fainstein dan Fainstein, 1996: 275). 3. Perencanaan ekuiti, menekankan pada program-program substantif. Fokus ini bergeser dari “siapa yang berwenang (menetapkan tujuan dan cara)“ menjadi “siapa mendapat apa”. Dalam hal ini, perencana ekuiti berupaya memberikan pilihan yang lebih luas bagi sekelompok warga masyarakat. Perencanaan ekuiti tidak selalu demokratis, dalam arti tidak selalu mempunyai pendukung mayoritas dalam masyarakat, tapi mereka membela keadilan bagi kelompok masyarakat tertentu (tertinggal, minoritas, tertindas); 4. Perencanaan inkrimental (meskipun beberapa pihak menganggap pendekatan inkrimental bukan termasuk perencanaan). Melakukan perencanaan dalam jangka pendek, sepotong demi sepotong bersambung, bukan dipikirkan secara jangka panjang. Pelaku perencanaannya juga bukan hanya satu instansi atau lembaga tapi seluruh unsur atau kelompok-kelompok masyarakat. Terdapat dua macam perencanaan inkrimental, yaitu: (a)
  41. 41. 21 disjointed incremental tanpa memikirkan kesinambungan, dan (b) jointed incremental memikirkan kesinambungan (jointed) antar potongan-potongan. Dari pembahasan tipologi perencanaan, dan dikaitkan dengan keragaman corak perencanaan dalam praktek dan teori politik dapat ditarik kesesuaian seperti pada Tabel 3. Tabel 3. Perencanaan dalam keragaman teori politik (Djunaedi, 2000) Keragaman Praktek Perencanaan Pembangunan Perencanaan dalam Keragaman Teori Politik Teknokratik berdasarkan pemikiranrasional Demokratik didukungmayoritas penduduk Sosialis mewadahi pluralism& konfliksoisal Liberal pluralism&tidak terikatmasa lalu/masadepan Perencanaan Induk Perencanaan Komprehensif Perencanaan Strategis Perencanaan Ekuiti Perencanaan Advokasi Perencanaan Inkrimental Sumber: Djunaedi (2000) 2.2.3 Peran Lembaga Perencana Pembangunan Lembaga perencana dalam suatu negara harus dapat melaksanakan fungsi dasar sebagai berikut: (1) mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan melalui riset berkaitan dengan potensi dan permasalahan negara, untuk menyiapkan perencanaan jangka panjang yang akan diajukan dan disetujui oleh pemerintah. Perencanaan jangka panjang tersebut harus mencakup program dan aktivitas dari berbagai lembaga pemerintah untuk menghindarkan terjadinya duplikasi yang menimbulkan in efisiensi; (2) membantu pemerintah untuk menyiapkan peraturan perundangan, khususnya hal yang bersifat teknis; (3) berperan sebagai “clearing house of information” dari berbagai lembaga pemerintah, antar pemerintah daerah, dan antara pusat dan daerah; (4) memberikan bimbingan teknis dan nasehat untuk membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah perencanaan dan penyusunan program (William, 1952). Lembaga perencana sebaiknya tidak dibebani tugas dalam fungsi administratif, hal ini membuat lembaga tersebut menjadi ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan setiap rencana atau program. Bila lembaga perencana dibebani pula dengan fungsi
  42. 42. 22 administratif atau pengawasan, maka fungsi perencanaan itu sendiri akan menjadi tidak optimal (Millett, 1946). Bagi lembaga perencana melaksanakan kegiatan perencanaan adalah tugas utama dalam sepanjang waktu yang membutuhkan konsentrasi penuh. Perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat global, nasional dan lokal memberikan persoalan yang begitu kompleks dan sulit diprediksi. Globalisasi memberikan dampak terhadap kebebasan aliran informasi dan keleluasaan aliran barang dan jasa. Selain itu globalisasi juga memberikan dampak terhadap munculnya isu-isu lintas bidang (cross-cutting issues) seperti: lingkungan, HAM, korupsi, good governance, demokrasi, kemiskinan dan lain-lain. Sehingga persoalan yang semula merupakan isu domestik dapat berubah menjadi isu internasional. Untuk menghadapi situasi seperti itu diperlukan suatu upaya sistematis untuk mempertahankan kepentingan bangsa dan negara. Bappenas (2004) telah melakukan penelitian tentang tingkat efektivitas kinerja lembaga ini dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan, yang meliputi: yang meliputi: (1) Menyiapkan rancangan rencana pembangunan; (2) Melakukan koordinasi perencanaan; (3) Menyusun APBN/APBD; (4) Menyusun kebijakan pinjaman dan bantuan LN; (5) Melakukan penilaian rencana pembangunan; (6) Melakukan penelitian kebijakan dan penilaian kinerja pembangunan; (7) Meningkatkan kapasitas institusi perencanaan. Penelitian tersebut dilakukan dengan melakukan jajak pendapat para pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan, dengan sampling unit adalah orang atau individu yang dianggap mewakili kelompok-kelompok pemangku kepentingan (stakeholder) dalam perencanaan pembangunan yang meliputi wakil-wakil dari: (1) Masyarakat Madani (Civil Society), (2) Wakil-wakil Rakyat Terpilih (Elected Representatives), (3) Masyarakat Profesional Sektor Publik (Public Sector Professional Community), (4) Masyarakat Internasional (International Community) and (5) Pegawai Pemerintah (Government Officials). 2.2.4 Bauran Kebijakan dalam Pembangunan Sektor Pertanian Vietor (2007) menyatakan bahwa negara bersaing untuk membangun. Ini adalah salah satu hasil (konsekuensi) dari globalisasi. Mereka (negara-negara)
  43. 43. 23 bersaing untuk memperebutkan pasar, untuk teknologi, untuk keahlian (skills) dan investasi. Mereka bersaing untuk tumbuh dan meningkatkan standar hidup masyarakatnya. Ditekankan bahwa pemerintah tidak hanya bertanggungjawab atas kebijakan keuangan dan kebijakan fiskal semata, tetapi harus juga menciptakan dan membantu perkembangan seluruh institusi yang penting dan kritikal yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Optimalisasi pertumbuhan ekonomi dapat dicapai bila diterapkan bauran kebijakan (policy mix) yang terkoordinasi antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya (Vietor, 2007). Bauran kebijakan merupakan koordinasi antar kebijakan-kebijakan pembangunan regional dan sektoral yang terkait dengan kebijakan fiskal, perdagangan, perindustrian, pertambangan, tenaga kerja, pertanian, dan kebijakan lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketidakselarasan dalam bauran kebijakan pembangunan regional dan pembangunan sektoral merupakan hal yang menghambat peningkatan kinerja pembangunan atau peningkatan daya saing nasional. Dalam pembangunan sektor pertanian bauran kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Arifin (2007) menekankan bahwa para analis dan perumus kebijakan harus memahami bahwa agribisnis sebagai satu rangkaian kesatuan sistem. Selanjutnya juga dikemukakan rekomendasi 5 (lima) strategi kebijakan agar dapat dilaksanakan dengan seksama dan sistematis (Arifin, 2007). 1. Sektor pertanian wajib terintegrasi dengan agro-industri, bahkan pada skema kebijakan makro ekonomi karena seluruh elemen moneter dan fiskal amat terkait dengan pembangunan pertanian; 2. Sektor pertanian harus memperoleh tingkat bunga yang layak dan terjangkau bagi sebagian besar petani dan pelaku usaha agribisnis; 3. Sektor pertanian memerlukan pengelolaan dan target laju inflasi yang cukup untuk menurunkan tingkat keragaman suku bunga yang dihadapi komoditas pertanian. Dalam bahasa yang berbeda, pertumbuhan sektor pertanian seharusnya tertolong oleh laju inflasi yang rendah; 4. Sektor pertanian jelas memerlukan dana publik, yang dapat diterjemahkan menjadi langkah pemihakan pemerintah untuk menggulirkan aktivitas ekonomi, memberikan subsidi tepat sasaran dalam pembangunan pertanian. Sektor pertanian sangat tergantung pada investasi infrastruktur publik;
  44. 44. 24 5. Sektor pertanian mensyaratkan land-policy reform yang tepat dan terukur, yang mampu mengkombinasikan peningkatan aset lahan yang dikuasai petani dan perbaikan akses dan pemberdayaan kapasitas petani itu sendiri; Hanafie (2010) mengemukakan bahwa tujuan umum politik pertanian di Indonesia adalah untuk memajukan sektor pertanian yang dalam pengertian lebih lanjut meliputi : (1) peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian; (2) peningkatan produksi pertanian; dan (3) peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan petani, serta pemerataan tingkat pendapatan. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka ruang lingkup politik pertanian meliputi: (1) Kebijakan produksi; (2) Kebijakan subsidi; (3) Kebijakan investasi; (4) Kebijakan harga; (5) Kebijakan pemasaran; (6) Kebijakan konsumsi; 2.3 Kajian Penelitian Sebelumnya 2.3.1 Pengembangan Peternakan Berwawasan Agribisnis Saputra (2009) menyatakan beberapa alternatif strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan ternak sapi potong berwawasan agribisnis, antara lain: 1. Strategi pengembangan usaha ternak sapi potong melalui penerapan kawasan peternakan terpadu (klaster) yang ditunjang oleh tersedianya subsistem- subsistem dalam agribisnis peternakan sapi potong dari subsistem hulu hingga hilir serta jasa penunjang; 2. Strategi peningkatan koordinasi dengan semua pihak yang terkait (stakeholder) dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA), perkembangan teknologi dan informasi dan jumlah rumah tangga yang banyak untuk meningkatkan daya saing usaha peternakan sapi potong. 3. Strategi peningkatan sumber daya manusia (SDM) peternak, penyuluh, inseminator, paramedis) melalui pola pembinaan kelompok peternak, pelatihan-pelatihan, magang dan sudi banding dalam upaya meningkatkan motivasi, kemampuan penguasaan teknologi tepat guna dan manajerial dari SDM peternakan. 4. Strategi penerapan pola kemitraan usaha peternakan sapi potong yang berkesinambungan yang dikontrol dengan baik oleh Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  45. 45. 25 Sedangkan untuk penerapan strategi tersebut diberikan saran agar pengembangan kawasan terpadu peternakan sapi potong dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga mengarah pada wilayah yang berkembang, mandiri dan memiliki nilai ekonomis. Selain hal tersebut pengidentifikasian daerah pembibitan maupun penggemukan sapi potong dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sapi ptotong (Saputra, 2009). 2.3.2 Investasi Sektor Pertanian dan Disparitas Ekonomi Antar Wilayah Purnamadewi (2010) melakukan kajian dampak perubahan produktivitas sektoral berbasis investasi terhadap disparitas ekonomi antar wilayah dan kondisi makroekonomi di Indonesia diperoleh kesimpulan antara lain: 1. Prioritas alokasi investasi ke kelompok sektor pertanian dan industri berbasis pertanian yang didukung pembangunan infrastruktur atau melalui penerapan strategi Agricultural Development Led-Industrialisation (ADLI) yang didukung dengan pembangunan infrastruktur dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sekaligus dapat menurunkan disparitas ekonomi antar wilayah; 2. Pada kondisi tingkat disparitas ekonomi antar wilayah yang tinggi, peran pemerintah pusat sangat diperlukan untuk secara konsisten memprioritaskan alokasi dana pembangunan ke kelompok sektor pertanian, industri berbasis pertanian dan infrastruktur dengan prioritas ke wilayah-wilayah dengan pendapatan perkapita atau wilayah-wilayah dengan sumber PDRB utama dari sektor pertanian; 3. Untuk pemerintah daerah yang masih memiliki pendapatan perkapita relatif rendah harus lebih intensif dan sunggunh-sungguh untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan perlu memfokuskan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan produktivitas yang besar agar sektor pertanian semakin kuat dan dapat mendorong ekspor. 2.3.3 Peranan Investasi Infrastruktur pada Perekonomian Indonesia Permana (2010) telah melakukan analisis peranan dan dampak investasi infrastruktur terhadap perekonomian Indonesia, menyimpulkan bahwa infrastruktur memiliki keterkaitan ke belakang yang lebih tinggi daripada keterkaitan kedepannya
  46. 46. 26 yang berarti bahwa infrastruktur lebih berperan dalam meningkatkan output sektor lain untuk digunakan sebagai input dibandingkan dengan kemampuannya dalam meningkatkan output sektor lain yang menggunakan input dari infrastruktur, dan Semua sektor kategori infrastruktur memberikan dampak multiplier yang positif terhadap sektor perekonomian lainnya. Kajian tersebut menyarankan bahwa apabila tujuan utama pembangunan infrastruktur adalah untuk meningkatkan total penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian maka prioritas investasi sebaiknya ditujukan pada pengembangan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan (Permana, 2010). 2.3.4 Interaksi dalam Integrasi Sistem Agrikultur Pertanian di Amerika mengalami perubahan yang dramatis pada abad ke-20, yang semula hampir independen dari kebijakan pemerintah, struktur pertanian telah terjadi perubahan substansial yang dipengaruhi berbagai kondisi. Hal ini dapat disebabkan berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah, mekanisasi pertanian, biaya bahan bakar berbasis fosil, peningkatan konsolidasi dan integrasi vertikal pasar dan peningkatan kesadaran sosial berkaitan dengan lingkungan hidup dalam praktek pertanian. Interaksi faktor pemicu dalam integrasi Sistem Agrikultur yang terjadi dapat diilustrasikan pada Gambar 3. Gambar 3. Interaksi faktor pemicu dalam integrasi sistem agrikultur
  47. 47. 27 Sistem pertanian dipengaruhi pemicu (driver) eksternal yaitu sosial, politik, ekonomi, lingkungan, dan teknologi. Pemicu ini dapat menimbulkan pengaruh positif maupun negatif terhadap kondisi sistem pertanian dalam menghadapi tantangan masa depan. Untuk kesejahteraan petani, sistem pertanian harus dikembangkan untuk dapat menghadapi tantangan masa depan (Hendrickson, 2008). 2.3.5 Penetapan Kebijakan dalam Kompleksitas Kondisi Ekonomi Dalam menghadapi kondisi ekonomi dalam sistem yang komplek para pembuat kebijakan harus benar-benar mempertimbangkan beberapa hal yang penting, yaitu: (1) saling ketergantungan dari berbagai aktor pelaku ekonomi secara konsisten telah menimbulkan berbagai agregat perilaku, hal ini dapat mengakibatkan lingkungan ekonomi yang terjebak dalam stagnansi yang tidak diinginkan mencakup tingkat patologi-sosial, maupun pemilihan teknologi rendah; (2) konsekuensi dari sebuah kebijakan secara kritikal akan saling terkait dengan kebijakan yang lain dan menimbulkan efek secara nonlinier, sehingga cukup sulit untuk dilakukan evaluasi efektivitas dari kebijakan tersebut (Durlauf, 1998). Alappatt (2005) menjelaskan bahwa dalam bidang ekonomi, pemikiran mensejahterakan masyarakat yang dikembangakan Gandhi dari prinsip swadeshi, secara tidak langsung telah membangun kembali tatanan ekonomi India yang sebelumnya telah hancur oleh sistem kolonialisme. Pembangunan ekonomi yang menekankan pada sistem desentralisasi dan penataan kembali industri kecil di pedesaan India ini, dinilai telah mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi perbaikan kondisi ekonomi rakyat India. karakteristik utama dari swadeshi yang dikembangakan Gandhi mencakup beberapa hal, diantaranya: 1. Gerakan swadeshi secara tidak langsung mensyaratkan adanya boikot terhadap barang-barang produksi luar negeri. Hal ini dilakukan bukan hanya semata-mata karena barang tersebut berasal dari negeri asing, tetapi karena hingga saat ini keberadaan produksi asing itu dinilai telah membahayakan kepentingan nasional bangsa India. 2. Swadeshi juga bermakna produksi dan menghasilkan secara mandiri, karena boikot tidak dapat terus berlangsung dalam melindungi kepentingan
  48. 48. 28 nasional, tanpa adanya produksi barang-barang dari dalam negeri yang dibutuhkan oleh rakyat India. 3. Swadeshi juga berarti bahwa mendukung industri dalam negeri merupakan kewajiban utama bagi setiap warga India. Hal ini harus terus berlangsung meskipun India telah meraih kemerdekaannya, karena hanya dengan cara inilah industri pedesaan di India dapat terlindungi. Dimana keberadaan industri pedesaan ini merupakan hal yang sangat vital bagi eksistensi dan kebebasan dalam menyediakan lapangan kerja bagi jutaan rakyat India yang tinggal di pedesaan. 4. Semangat swadeshi memiliki implikasi bahwa setiap individu harus siap membatasi dirinya sendiri untuk hanya memakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh lingkungan terdekatnya. 2.3.6 Membangun Kemandirian Ekonomi dalam Kehidupan Masyarakat Penelitian yang dilakukan oleh Isenberg (2010) menemukenali sembilan faktor kunci untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan revolusi entrepreneur barbasis pada komunitas masyarakat, sebagai berikut: 1. Berhentilah meniru Silicon Valley. Membangun ekosistem inovasi di wilayah-wilayah harus seuai dengan kondisi sumber daya fisik dan nonfisik yang ada dalam suatu wilayah. Negara bekerja sama dengan sektor swasta harus menciptakan ekosistem ini dengan terencana dan desain secara sistemik organik, serta memperhitungkan empat elemen utama: (1) kepemimpinan inovatif, (2) budaya inovatif, (3) sumber permodalan yang kondusif, dan (4) pelanggan yang terbuka (termasuk keterbukaan mereka dalam melibatkan dan dilibatkan pada dalam proses inovasi); 2. Ekosistem kewirausahaan inovatif harus sesuai dengan kondisi lokal (kontekstual). Membangun kemampuan inovasi dengan memperhatikan konteks potensi perwilayahan (lokal), termasuk pendapat calon pelanggan/konsumen/pengguna dan para pemangku kepentingan lainnya; 3. Melibatkan dunia usaha merupakan prinsip keberhasilan revolusi entrepreneurial. Pendekatan top-down yang dilakukan pemerintah secara sendirian tidak dapat membangun ekosistem inovasi dan kewirausahaan. Keterlibatan dunia usaha dalam proses inovasi nasional sedini mungkin,
  49. 49. 29 dimulai dari persiapan formulasi atau formasi strategi sistem (ekosistem) inovasi nasional, implementasi, pengendalian dan/atau perubahannya. 4. Memberikan dukungan pada potensi yang tinggi dalam penciptaan nilai tambah. Dalam menghadapi kondisi keterbatasan sumberdaya perwilayahan, maka kewirausahaan harus ditekankan pada potensi penciptaan nilai tambah yang tinggi. Pengembangan dapat diakaitkan dengan paradigma pembangunan kewirausahaan berbasis discovery dan creation. Kriteria kelayakan usaha tidak terbatas hanya untuk menilai tinggi rendahnya potensi kewirausahaan inovatif. Para pengambil keputusan pendanaan/pemodalan ventura baru harus berdasarkan tinggi rendahnya potensi keberhasilan penciptaan nilai sosial dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan membedakan antara sustaining innovation dan disruptive innovation (Christensen, 2006). 5. Promosi keberhasilan (walaupun sedikit) dapat menumbuhkan inspirasi dan membangun ekosistem inovasi dan kewirausahaan yang kondusif. Sukses-sukses awal kewirausahaan akan mengurangi persepsi bahwa berwirausaha itu sulit dan penuh risiko. Dukungan pemerintah dan media harus besar untuk mengangkat kesuksesan-kesuksesan wirausaha. Perlu dilakukan kampanye keberhasilan secara luas, mengadakan lomba inovasi dan kewirausahaan secara sistematis. Umumkan pemenangnya di mana- mana untuk membangun suasana dan persepsi kondusif. Situasi itu dapat mengubah lingkungan yang tadinya kaku tanpa penghargaan menjadi kondusif mengapresiasi aktivitas berwirausaha. Peran media tidak hanya dalam mengumumkan pemenang tetapi juga dalam mengubah perilaku. 6. Pemerintah harus memperhitungkan faktor-faktor lokal seperti budaya lokal, iklim, dan selera lokal. Pemerintah memakai pendekatan antropologi dan etnografi untuk memahami kondisi dan konteks lokal. 7. Pola pendanaan yang ketat. Adalah pandangan yang salah bahwa jika pemerintah atau pihak manapun memberi kemudahan secara berlebihan kepada wirausaha-wirausaha potensial dengan uang berlimpah yang mudah diperoleh, secara dini mereka harus dipaparkan dengan tantangan pasar. Ekosistem inovasi dan kewirausahaan harus dibangun dalam situasi kelangkaan untuk melatih kekuatan, efektivitas, dan daya tahan pengelolaan usaha.
  50. 50. 30 8. Jangan merekayasa kluster secara berlebihan. Biarkan kluster tumbuh secara organik. Kluster secara organik terbentuk karena lingkungan yang ada mendukung secara sosial dan fisik. Pembentukan kluster secara sepihak tanpa memperhatikan isi dan konteks lokal atau wilayah setempat akan menghasilkan hampa bahkan kerugian. Pemerintah sebaiknya melihat arah kecenderungan (potensi) kewirausahaan wilayah-wilayah tertentu. Berbasis pemetaan itu, pemerintah membantu mengoptimalkan kerja sama berbagai pihak dalam membangun ekosistem inovasi dan kewirausahaan yang kondusif dalam lingkup dukungan kepemimpinan, budaya, sumber permodalan, dan masyarakat yang terbuka. 9. Melaksanakan reformasi hukum, birokrasi, dan kerangka regulasi. Kunci kesembilan ini menjadi puncak pembangunan ekosistem inovasi dan kewirausahaan perwilayahan atau bahkan suatu negara. Peter Drucker (1985) mengingatkan pentingnya inovasi sosial untuk membangun sosietas entrepreneurial. Pertama penciptaan lapangan pekerjaan harus menjadi prioritas. Reformasi dan penataan kebijakan harus mendukung aktivitas entrepreneurial yang menciptakan lapangan pekerjaan sebesar mungkin sehingga dapat membangun kedaulatan ekonomi dan kemandirian komunitas. Kedua, pemerintah berani memperbaiki atau bahkan menghapus kebijakan dan peraturan yang sudah tidak relevan dan tidak menunjang era inovasi dan kewirausahaan. 2.3.6.1 Strategi Nasional dalam Pengembangan Kewirausahaan di Kanada Upaya percepatan dalam menumbuhkan kewirausahaan adalam masalah yang bersifat multi dimensi dan komplek, tidak ada satu alat analisispun yang dapat menangkap secara pasti dapat menjelaskan faktor-faktor yang secara tepat dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan kewirausahaan. Berdasarkan sintesis yang dikembangkan dari hasil penelitan dan analisis yang telah dilakukan, telah dapat ditemukenali kondisi kunci yang diperlukan untuk membangun lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kewirausahaan.
  51. 51. 31 1. Pengembangan jejaring dan peningkatan kapasitas SDM, meliputi: a. Mengembangkan akses menuju pasar dan pelanggan, serta kesediaan untuk memberikan masukan bagi produk maupun jasa yang dihasilkan agar dapat dilakukan perbaikan atau peningkatan kualitas, maupun memenuhi ekspektasi pasar dan pelanggan; b. Membangun kapasitas dan kemampuan manajerial, penguatan kemampuan manajerial dan pengambangan sistem akan sangat dibutuhkan pada saat kegiatan usaha mulai berkembang; c. Menetapkan klaster untuk fokus pada kegiatan yang berpotensi dan pertumbuhan yang tinggi. Hal ini dapat difasilitasi perguruan tinggi, litbang, maupun pelaku usaha untuk menjadikan sebagai pusat unggulan (center of excellence); d. Mengawali dengan inkubator dan bekerjasama dengan industri merupakan faktor kunci untuk menguatkan hubungan antara industri, penyandang dana, wirausaha yang dapat memfasilitasi tercapainya praktek terbaik; 2. Dukungan permodalan, meliputi: a. Ketersediaan sumber permodalan yang dapat mendukung dalam setiap tahap pengembangan; b. Ketertarikan penyandang dana yang dipicu oleh potensi ekspor dari produk yang dihasilkan; c. Sumber pandanaan yang lain yang dapat diperoleh dari lembaga keuangan maupun dari kebijakan insentif yang kondusif (pajak, asuransi, kolateral, bentuk program pemerintah lainnya) 3. Kerangka kebijakan publik, meliputi: a. Kebijakan perpajakan untuk memberikan insentif bagi para investor dan pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pengembangan kewirausahaan; b. Kebijakan publik untuk mendukung penelitian dan pengembangan melalui kebijakan perpajakan dan bentuk insentif lain untuk dapat mendukung dicapainya inovasi yang mendorong pengembangan kewirausahaan;
  52. 52. 32 c. Pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah, penggunaan (pengadaan) produk dan jasa dari usaha kewirausahaan oleh pemerintah sebagai pelanggan awal (early customer) akan sangat membantu pengembangan usaha kewirausahaan; d. Kebijakan yang berpihak pada pengembangan kewirausahaan, hal ini dapat dilakukan dalam lingkup sistem hukum, hak kekayaan intelektual, serta kebijakan lain yang mendukung iklim kondusif bagi pengembangan kewirausahaan; 4. Tatanilai sosial-budaya, meliputi: a. Budaya kewirausahaan, mempromosikan karir kewirausahaan dan memberikan toleransi pada kesalahan, serta penghargaan atas “kegagalan” pada risiko yang dialami oleh pelaku kewirausahaan akan mendorong pertumbuhan wirausaha baru dan potensi kegiatan usaha lainnya; b. Kepemimpinan politik yang mengedepandan keberpihakan pada pengembangan kewirausahaan sangat penting bagi penciptaan regulasi yang kondusif; c. Mempromosikan keberhasilan yang telah dicapai oleh para wirausaha yang sukses dapat menginspirasi dan memicu semangat wirausaha lainnya maupun pertumbuhan wirausaha baru; 2.3.6.2 Penciptaan Generasi Masa Depan Usaha Inovasi Teknologi di Malaysia Para wirausaha merasakan bahwa pemerintah memegang peran yang penting dalam inovasi dan kewirausahaan. Pada saat ini pemerintah telah memiliki kebijakan insetif bagi pengembangan teknologi dan kreativitas. Bahkan di Amerika pada saat ni pemerintah masih memberikan dukungan kepada wirausahawan dalam bentuk iniistif-inisiatif, termasuk dukungan pendanaan bagi wirausahawan pemula. Bahkan dinegara manapun pemerintah harus tetap mendukung pengembangan iklim kondusif bagi pengembangan wirausahawan baru, khususnya dalam penyediaan modal. Beberapa praktek kebijakan di Malaysia yang dilaksaksanakan untuk memberikan dukungan pertumbuhan usaha inovasi teknologi, antara lain:
  53. 53. 33 1. Jenis dukungan yang tepat – berbasis pada sistem prestasi, dukungan diberikan kepada para wirausahawan, inovator, perusahaan, lembaga berdasarkan prestasi yang dicapai dan kelayakan dalam memberikan nilai tambah bagi bangsa; 2. Kebijakan harus “membuka jalan rintisan”, kebijakan harus dapat memfasilitasi para inovator dan wirausahawan untuk dapat maju pada semua sektor kegiatan usaha; 3. Kebijakan yang terintegrasi, pembuatan kebijakan dengan melibatkan para pelaku usaha yang terkait langsung dengan memperhatikan kepentingan dalam penciptaan nilai tambah; 4. Inovasi adalah proses multi disiplin – bukan aktivitas dalam silo, berbagai lembaga harus berkolaborasi dan bekerjasama dengan baik untuk memastikan bahwa mereka telah memberikan yang terbaik bagi para wirausahawan dan pelaku usaha untuk dapat mencapai hasil yang terbaik; 5. Indikator kinerja lembaga dan organisasi harus berorientasi pada pertumbuhan kewirausahaan, ini adalah saat yang tepat bagi semua lembaga dan orgaisasi pemerintah yang terlibat dalam inovasi kewirausahaan untuk berkolaborasi dan berjuang untuk mencapai tujuan yang lebih bermakna yang terukur dalam indikator kinerja yang terintegrasi; 6. Kurangi monopoli dan promosikan inovasi, monopoli tidak baik bagi negara karena akan “membunuh” inovasi, menghambat kewirausahaan, meningkatkan harga, serta menumbuhkan korupsi. Bagi sebuah negara bila benar-benar menginginkan inovasi sebagai masa depan suatu bangsa, maka harus menghapuskan praktek monopoli sebagai agenda nasional; 2.4 Perancangan Kebijakan 2.4.1 Analisis Kebijakan Publik Beberapa tujuan dalam analisa proses kebijakan adalah sebagai berikut: 1. Memahami proses kebijakan yang telah dikembangkan dan diimplemetasikan. 2. Memahami tujuan dan motif di balik kebijakan, dan sejauh mana kebijakan itu berkaitan dengan livelihood dan/atau kemiskinan.

×