• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum
 

Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum

on

  • 1,943 views

Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum

Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum

Statistics

Views

Total Views
1,943
Views on SlideShare
1,943
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
48
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum Document Transcript

    • AHMAD PORWO EDI ATMAJA Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Tugas Matakuliah Teori dan Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum Ilmu hukum telah mengalami perjalanan yang cukup panjang sebelum dikenal sebagaiilmu yang khas sebagaimana dipelajari dalam kelas-kelas ilmiah selama ini. Secara umum,perjalanan atau perkembangan ilmu hukum dapat ditarik benang merah historis ke dalam duakonsep, yakni konsep hukum sebagai nilai dan konsep hukum sebagai peraturan. Pemikiran tersebut sebenarnya senada dengan pendapat yang mengatakan bahwaperkembangan ilmu hukum dalam sejarah dapat dibagi ke dalam dua periode utama, yakni (1)periode Yunani Kuno hingga Abad Pertengahan dan (2) setelah Abad Pertengahan.1 Padaperiode Yunani Kuno, pemikiran hukum masih dipandang sebagai diskursus kefilsafatan.Hukum masih berkutat dalam masalah-masalah kekuasaan, etika, keadilan, dan ide-ideabstrak lainnya. Semenjak sekolah hukum pertama di Eropa (di Bologna) lahir dan sekolahteologi di Paris membuka jurusan hukum, hukum mulai dipandang sebagai hal yang konkret.Hukum dipandang sebagai ajaran karena ia dipelajari secara sistematis dan konkret. Tulisan singkat ini bermaksud mengulas konsep hukum sebagai nilai dan hukum sebagaiperaturan. Di ujung tulisan, dipaparkan derivikasi dari kedua konsep tersebut yang lantasmenghasilkan empat macam aliran ilmu hukum.A. Hukum sebagai Nilai Pada mulanya, hukum dipahami sebagai suatu nilai. Nilai-nilai tertentu harus menjadi ideatau isi hukum. Dikatakan Theo Huibers, pada awalnya hukum identik dengan keadilan(iustitia): ide yang dicita-citakan dalam perumusan hukum.2 Namun, keadilan bukan satu-1 E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hal. 1-2.2 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Jakarta: Kanisius, 1990), hal. 49. 1
    • satunya nilai yang mendasari hukum. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukumtersusun dari tiga nilai dasar, yakni keadilan, kegunaan, dan kepastian. Di antara ketiga nilaitersebut, terdapat hubungan tarik-menarik yang menghasilkan ketegangan(Spannungsverhaltnis). Hal ini terjadi karena ketiganya berisi tuntutan yang berlainan danmengandung potensi untuk saling bertentangan.3 Pemahaman hukum sebagai nilai, menurut Satjipto Rahardjo, menimbulkan konsekuensiatas pilihan metode yang dipakai untuk melihat hukum. Metode tersebut bersifat idealis yangsenantiasa berusaha untuk menguji hukum yang harus mewujudkan nilai(-nilai) tertentu.Metode itu membahas apa saja yang menjadi tuntutan dari nilai(-nilai) dan apa yangseharusnya dilakukan hukum untuk mewujudkannya.4B. Hukum sebagai Peraturan Hans Kelsen (1881-1973) suatu kali pernah melontarkan pertanyaan: hukum itu apa?Untuk menghindari salah paham tentang arti hukum yang sebenarnya, ia kemudianmemisahkan hukum dari nilai-nilai dan segala unsur yang berperan dalam pembentukanhukum seperti unsur-unsur psikologis, politis, sosiologis, historis, dan etis. Hukum dilepaskandari ide-ide dan isinya. Hukum dipahami sebagai peraturan yang berlaku secara yuridis.5 Perkembangan selanjutnya dari konsep hukum sebagai nilai yang cenderung abstrak itumemang akhirnya berujung pada pemaknaan hukum sebagai sesuatu yang konkret, yakniperaturan. Peraturan dibuat oleh pihak yang berkuasa, yang secara sah memiliki kewenanganuntuk memerintah dengan berpegang pada peraturan-peraturan. Ada landasan rasional di sini,yakni bila pemerintah mengeluarkan suatu peraturan berdasarkan perundang-undangan yangberlaku, peraturan tersebut ditanggapi sebagai norma yang berlaku yuridis dan bersifatmewajibkan. Seseorang bisa dikritik kelakuannya atau dituntut di pengadilan karena telahmelanggar peraturan-peraturan.6 Sementara itu, menurut Satjipto Rahardjo, ketika memaknai hukum sebagai peraturan,perhatian akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom.7Otonom karena dibicarakan sebagai subjek tersendiri dan terlepas dari kaitan di luarperaturan-peraturan tersebut. Hal ini sangat bersesuaian dengan pendapat Hans Kelsen di3 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 19.4 Ibid., hal. 6.5 Theo Huijbers, op. cit., hal. 47.6 Ibid., hal. 45.7 Satjipto Rahardjo, op. cit., hal. 6. 2
    • muka. Pemaknaan hukum sebagai peraturan akan membawa seseorang pada penggunaanmetode yang bersifat normatif dalam menggarap hukum.C. Derivikasi Kedua KonsepKemajuan zaman tidak memungkinkan lagi pemihakan tunggal atas konsep hukum sehinggaperlu dicari konsep hukum yang memberikan lebih banyak keuntungan. Perkembangan ilmuhukum kemudian memadukan substansi dari kedua konsep hukum sebagai nilai dan hukumsebagai peraturan. Dari perpaduan kedua konsep tersebut, kemudian melahirkan aliran-aliranilmu hukum yang bermacam-macam. Pada ulasan ringkas ini, hanya akan dijelaskan empatmacam aliran ilmu hukum, yakni sociological jurisprudence, sociology of law, positivejurisprudence, dan philosophical jurisprudence.1. Sociological jurisprudence Aliran ini menunjukkan bahwa hukum itu mengandung norma-norma tertulis sekaligustidak tertulis. Pemahaman atas hukum tidak hanya diperoleh dari teks perundang-undangan,melainkan juga aturan-aturan tak tertulis yang hidup di tengah masyarakat. Oleh sebab itu,hakim dalam memutus perkara seharusnya tidak cuma melihat pada peraturan tertulis yangberlaku, melainkan juga kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat. Pengalaman(experience) merupakan aspek yang sama pentingnya dengan norma perundang-undangansehingga saling terkait dan harus sama-sama diperhatikan.2. Sociology of law Aliran ini sesungguhnya merupakan cabang dari sosiologi. Peranan sosiologi sangatmendominasi dalam aliran ini. Aliran ini berupaya untuk melihat fenomena sosial melaluikacamata hukum dan berusaha menjelaskan efektivitas keberlakuan hukum di tengahmasyarakat.3. Positive jurisprudence Aliran ini mengemukakan bahwa berbicara hukum berarti berbicara soal perundang-undangan (aturan tertulis) yang dalam perumusannya didasarkan pada rasionalisasi. Hukumdalam pemahaman ini dimaknai sebagai norma-norma yang bebas-nilai, artinya melepaskandiri dari nilai-nilai yang berkutat di sekitarnya seperti politik, ekonomi, agama, budaya, danetika. 3
    • 4. Philosophical jurisprudence Aliran ini menunjukkan bahwa hukum merupakan peraturan tertulis yang berlandaskanpada nilai-nilai filosofis. Landasan mengapa harus dibentuk hukum ditemukan melaluirenungan-renungan filsafati. Sejauh mana peraturan tertulis mampu menciptakan keadilan,kegunaan, dan kepastian? Apakah hukum bisa menjamin kesejahteraan masyarakat ataukebahagian individu-individu? Aliran ini berupaya mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. [] 4