Makalah desi

7,076 views
6,858 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,076
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
161
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Makalah desi

  1. 1. KATA PENGANTAR Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan YME karena berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan penulisan makalah mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan yang berjudul “Pendidikan dan Nilai-Nilai Budaya, Perbandingan Pendididikan di Indonesia, Australia, Amerika Serikat, dan Jepang” yang diampu oleh Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA. Penyusunan makalah ini dilatarbelakangi sebagai tugas pribadi mata kuliah. Penulis menyadari dalam penyusunan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh kerena itu, diharapkan kritik dan saran dari pembaca semua demi kesempurnaan makalah ini dimasa yang akan datang. demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Penulis, Desi Ariyanti Naspin 1
  2. 2. BAB I PENDAHULUAN Hubungan antara pendidikan dan kebudayaan adalah hubungan antara aktivitas dan isinya. Pendidikan adalah suatu proses, satu lembaga, dan satu aktivitas. Sedangkan kebudayaan adalah isi di dalam proses tersebut, isi suatu lembaga dan aktivitas pendidikan itu. Pendidikan baik sebagai lembaga maupun sebagai aktivitas memusatkan peranannya kepada pengoperan kebudayaan. Pendidikan berfungsi sebagai agent of social-reproduction atau sebagai transmission of culture. Pewarisan kebudayaan dapat dilakukan dengan sarana pendidikan, baik formal maupun nonformal. Agar tradisi kebudayaan tetap hidup dan berkembang setiap masyarakat dapat mewariskannya kepada generasi yang lebih muda. Namun dalam konteks kebudayaan banyak orang mempertanyakan pendidikan kita. Mengapa sistem pendidikan tidak memperkuat dan mengembangkan budaya sendiri? Mengapa bangsa kita mudah terpengaruh oleh budaya asing? Mengapa budaya asli kita tidak dapat menahan intervensi globalisasi yang datang?. Setiap bangsa, negara-negara merdeka terutama dalam zaman modern seperti sekarang ini selalu menyelenggarakan pendidikan demi cita-cita nasional bangsa tersebut. Pendidikan yang berdasarkan kepada filsafat bangsa dan cita-cita nasional itu dikenal sebagai pendidikan nasional. Wild menyimpulkan tujuan pendidikan nasional sebagai berikut: “nationalism in education aims, in its ultimate analysis, as the preservation and glorification of the state. The state is usually conceived of as a society organized for the primary purposes of protecting those who make up this society from the dangers of external attack and internal disintegration (nasionalisme dalam pendidikan bertujuan terutama memelihara dan memuliakan negara. Negara biasanya diartikan sebagai suatu masyarakat yang disusun demi tujuan utamanya melindungi warga negara dari bahaya serangan luar dan disintegrasi yang terjadi di dalam negara/bangsa itu sendiri”. Pelaksanaan pendidikan nasional biasanya tidak selamanya harus diselenggarakan oleh negara, pemerintah, kecuali di negara-negara sistem otoriter, khususnya negara komunis. Dinegaranegara tersebut, prinsip-prinsip kebebasan individu tidak ada, maka semua pendidikan, public education diselenggarakan oleh negara, dalam arti lain negara bersifat monopoli pendidikan. Sementara di negara-negara demokrasi, walaupun diakui kewajiban utama menyelenggarakan pendidikan adalah negara, tetapi negara juga dalam batas-batas kebebasan yang berlaku, memberi konsensi kepada warga negara, lembaga-lembaga sosial masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan. Dengan adanya pertisipasi warga negara dan masyarakat dalam bertanggung jawab untuk pendidikan inipun termasuk ke bagian pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara kepada bangsa dan negaranya. 2
  3. 3. BAB II PEMBAHASAN A. Nilai-Nilai Kebudayaan E. B. Taylor (1871) dalam bukunya Primitive Culture mendefenisikan kebudayaan sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan seni, moral, hukum, adat serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Secara lebih terperinci, Kuntiaraningrat (1974) membagi kebudayaan menjadi unsur-unsur yang terdiri dari sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian serta sistem teknologi dan peralatan. Sedangkan menurut Astrley Montagu (1961), suatu kebudayaan akan mencerminkan tanggapan manusia terhadap kebutuhan dasar hidupnya. Karena dengan kebutuhan hidup inilah yang mendorong manusia untuk melahrkan berbagai tindakan untuk menenuhi kebutuhan tersebut. Kebudayaan merupakan sebuah konsep yang menyatu dalam kehidupan manusia dan merupakan seperangkat sistem pengetahuan atau gagasan yang berfungsi menjadi blue print bagi sikap dan perilaku manusia sebagai warga kesatuan sosialnya. Paul DiMaggio (1994) manyatakan bahwa aspek budaya terdiri dari dua bentuk, yaitu: (1) budaya yang bersifat konstitutif (berupa kategori-kategori, skrip/naskah, konsepsi tentang agen, gagasan), (2) budaya yang bersifat regulatif (berupa norma, nilai, rutinitas). Misalnya, budaya dapat mempengaruhi perilaku ekonomi dengan pengaruh bagaimana pelaku-pelaku mendefenisikan kepentingannya, termasuk aspek konstitutif, dan jika dengan hambatan ada pada usaha mereka terhadap kepentingan mereka. Nilai-nilai budaya adalah jiwa dari kebudayaan dan menjadi dasar dari segenap wujud kebudayaan dalam bentuk tata hidup yang merupakan kegiatan manusia. Tata hidup merupakan pencerminan yang konkret dari nilai budaya yang bersifat abstrak, yaitu: (1) kegiatan manusia dapat ditangkap oleh panca indera sedangkan nilai budaya hanya tertangguk oleh budi manusia, (2) nilai budaya dan tata hidup manusia ditopang oleh perwujudan kebudayaan, dan (3) sarana kebudayaan yang bersifat fisik yang merupakan produk dari kebudayaan atau alat yang memberikan kemudahan dalam berkehidupan. Menurut Usman (2003) komponen-komponen budaya terdiri dari: (1) pranata sosial atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dikalangan masyarakat, (2) adat istiadat dan pola kebiasaan yang berlaku, (3) proses sosial (kerjasama, akomodasi, konflik) di kalangan masyarakat, (4) akulturasi, asimilasi dan integrasi dari berbagai kelompok masyarakat, (5) kelompok dan organisasi sosial, (6) pelapisan (strata) sosial di kalangan masyarakat, serta (7) sikap dan persepsi masyarakat terhadap program dan kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai budaya merupakan dasar bagi tatanan kebidupan masyarakat. Artinya, dalam aspek kehidupan apapun, maka nilai-nilai budaya merupakan acuan untuk bertindak terutama dalam masalah pendidikan. B. Negara dan Nasionalisme Negara dan nasionalisme adalah kesatuan seperti tubuh dan jiwa. Negara adalah perwujudan nasionalisme, dan eksistensi negara hanya mungkin jika nasionalisme subur dalam pribadi warga negara. Negara sebagai lembaga nasional adalah organisasi untuk mewujudkan 3
  4. 4. seluruh cita-cita nasional, yang meliputi sosial, politik, ekonomi, pertahanan-keamanan, kebudayaan dan pendidikan. Tetapi untuk menjamin eksistensi bangsa secara kontinyu, juga demi identitas nasional dan cita-cita nasional, maka pendidikan adalah lembaga yang paling efektif. Untuk itu negara mengatur pelaksanaan sistem pendidikan nasional setiap bangsa. Negara menurut struktur terdiri dari beberapa unsur, yaitu: ada rakyat yang merupakan kesatuan sebagai bangsa atau sebagai warga, ada wilayah atau teritorial (tanah air), ada pemerintahan yang melaksanakan kedaulatan atas nama rakyat (kekuasaan yang berdaulat), dan ada dasar serta tujuan negara (filsafat negara). Berdasarkan cita-cita yang menjadi dasar terbentuknya suatu negara, terdapat tiga teori yang mendukung lahirnya suatu negara, antara lain: 1. Teori atomisme yang melahirkan negara-negara demokrasi liberal (AS, Kanada). 2. Teori organisme yang melahirkan negara sistem totaliter dan diktator (Rusia, China) 3. Teori integralitik dengan sistem demokrasi yang seimbang antara hak dan kewajiban individu di satu pihak dengan hak, wewenang dan kekuasaan negara di pihak lain. Berpangkal dari perbedaan sistem negara yang ada tersebut, maka sistem pendidikan yang merupakan salah satu proses pembinaan manusia warga suatu negara juga mengalami perbedaan di setiap negara yang ada. Hal ini terjadi karena tuntutan akann cita-cita dari setiap negara yang ada di dunia. C. Hubungan Negara dan Pendidikan (warga negara) Terdapat tiga aspek penting yang perlu mendapat sorotan dalam sistem pendidikan suatu negara. Pertama adalah negara, yang menempati posisi sebagai regulator dalam kehidupan berbangsa. Kedua adalah warga, yang menempati posisi sebagai pendukung sustainabilitas pembangunan bangsa. Dengan berbagai karakteristik, kapabilitas dan kepentingan (intest) yang dimiliki, warga negara menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Ketiga adalah pendidikan itu sendiri sebagai instrumen pembangunan bagi suatu bangsa untuk membangun kehidupan yang lebih baik yang berbudaya dan beradab. Secara ontologis, relasi negara dan warga negaranya merupakan kajian dari disiplin ilmu politik dan ilmu administrasi negara. Salah satu teori negara yang umum adalah teori hukum alam dari Thomas Hobbes atau/dan John Locke. Menurut teori hukum alam, bahwa negara itu lahir karena adanya kesepakatan dari masing-masing individu, atau kelompok, atau suku untuk membentuk suatu organisasi besar yang mengurusi kepentingan-kepentingan bersama. Masing masing individu, dan kelompok, dan suku tersebut akan menyerahkan sebahagian dari hak-hak dan kewenangannya (dibidang ekonomi, pendidikan dan kebudayaan) kepada organisasi besar tersebut, dan sebagai kompensasinya, maka individu, keluarga, kelompok, atau suku tersebut mendapat perlindungan dari negara atau organisasi tersebut. Penyerahan sebahagian hak di bidang pendidikan dan kebudayaan, membawa implikasi bahwa warga mesti patuh pada aturan bersama (kontrak yang telah disepakati), dalam ikhtiarnya untuk belajar, mengembangkan dan memajukan dirinya. Dalam kehidupan modern sekarang, eksistensi negara telah menjadi fakta yang ada di berbagai belahan bumi dengan berbagai macam bentuk kontrak atau hukum yang mengatur warganya. Setiap orang sejak lahir dan selama hidupnya, telah membagi dan menyerahkan sebagian hak dan hajatnya di bidang pendidikan (dan tidak hanya terbatas pada urusan pendidikan) kepada 4
  5. 5. negara. Dan pada sudut pandang lain, bahwa negara secara an-sich telah menjadi suatu entitas yang bertanggung jawab dan memegang wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan kepada warganya dalam rangka memenuhi hajat warganya di bidang pendidikan. Beberapa alasan filosofis, mengapa negara mesti mengurusi urusan pendidikan warganya, adalah sebagai berikut: Pertama, warga-negara, sebagian atau seluruhnya, belum atau tidak dapat menyelenggarakan urusan pendidikan secara layak dan memadai. Dalam konteks ini, negara diasumsikan sebagai organisasi yang besar dan kuat sehingga mempunyai sumberdaya yang diperlukan bagi terselenggaranya pendidikan yang layak dan memadai. Disisi lain, warga negara diasumsikan sebagai tidak berdaya karena sebab-sebab tertentu. Contoh dari kondisi seperti ini adalah pada negara yang baru melepaskan diri dari jajahan bangsa lain, sehingga kondisi ekonomi rakyatnya berada pada garis kemiskinan. Dalam kondisi seperti ini, negara menyediakan pendidikan kepada seluruh rakyatnya secara merata. Kedua, warga-negara, sebagian atau seluruhnya, belum atau tidak mempunyai kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk dapat hidup dan berkompetisi di alam global seperti sekarang. Pada alasan kedua, negara diasumsikan sebagai suatu organisasi yang dilengkapi dengan pengurus (eksekutif) yang cerdas dan unggul. Pengurus (eksekutif) ini bertugas memobilisir warganya atau anggotanya melalui serangkaian gerakan penyadaran untuk mengikuti pendidikan. Contoh dari kondisi seperti ini adalah pada negara-negara berkembang. Negara perlu mengkampanyekan pentingnya pendidikan dan pembebasan buta huruf/aksara (illiteracy) bagi warganya. Alasan Ketiga adalah, bahwa negara memerlukan warga-negara yang berkualitas (Human Resources) dalam rangka mempertahankan eksistensinya dan merealisasi tujuannya. Negara memandang warganya sebagai sumber daya potensial yang mesti dikembangkan dalam rangka meningkatkan posisi, harkat, dan martabat negara di tengah pergaulan internasional. Warga negara yang kuat, berani, ulet dan terampil, dan kreatif sangat diperlukan dalam rangka menghadapi pesaing-pesaing dari negara lain. Dalam hal seperti ini, maka negara dapat saja mewajibkan warganya untuk mengikuti pendidikan dalam rangka menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas. Pendidikan menjadi hal wajib bagi setiap warga-negaranya. Contoh dari kondisi ini adalah pada negara maju dan negara berkembang. Negara menyediakan berbagai fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung terciptanya SDM yang berkualitas sebagai human capital dalam pembangunan. Pendidikan ini jugalah nanti yang akan menentukan bagaimana perkembangan dan prospek kamajuan suatu negara, dengan kata lain kemajuan suatu negara dapat diukur dari kemajuan pendidikan setiap warga negaranya. Pada negara maju dan berkembang (termasuk Indonesia), keberadaan institusi di luar negara seperti paguyuban, organisasi, dan kelompok-kelompok yang terikat oleh persamaan kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya tumbuh dan berkembang seiring dengan meningkatnya kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat. Perannya sangat signifikan dalam membantu negara menyelesaikan masalah pembangunan. Dalam banyak hal kelompok ini menjadi sparing partner pemerintah dalam pembangunan. Dalam ilmu politik kelompok tersebut dikenal dengan istilah masyarakat warga, masyarakat sipil, atau masyarakat madani. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai kemampuan dan sumberdaya untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan pendidikan. Mereka membangun fasilitas dan infrastruktur ekonomi dan budaya dengan kemampuan 5
  6. 6. yang dimilikinya. Hal ini melahirkan titik singgung antara masyarakat sipil dengan negara, dan antara masyarakat sipil dengan masyarakat sipil lainnya dalam urusan publik. D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Pendidikan Suatu Negara Frederich harbison dan Charles A Myers dalam bukunya yang berjudul “education Manpower and Economic Growth Stategis of Human Resource Development” mengemukakan beberapa faktorfaktor yang mempengaruhi sistem pendidikan adalah sebagai berikut: 1. Factor Historis Menurut harbison dan mayer, faktor sejarah pertumbuhan masyarakat ditentukan oleh tiga hal yang saling berkaitan, yaitu pendidikan, kemampuan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Atas pembagian di atas, harbison dan mayer membagi negara-negara di dunia ini menjadi empat tingkat pertumbuhan sebagai berikut: a. Negara yang belum berkembang b. Negara-negara yang sebagian bidang kehidupannya telah mengalami kemajuan c. Negara-negara yang sedang mengalami setengah kemajuan, seperti Argentina, Mesir, Mexico, India, Arab Saudi, Indonesia, dan Afrika Selatan. d. Negara-negara yang telah mengalami kemajuan, seperti Jepang, Singapura, Inggris, Amerika Serikat, China, Jerman, Perancis, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. 2. Faktor Geografis Manusia atau bangsa hidup di suatu lingkungan alam tertentu yang berbeda-beda situasi dan kondisi alamiahnya. Maka berbeda pula tuntutan hidup akibat pengaruh faktor geografis, dan itu juga mempengaruhi sistem pendidikan yang diperlukan di negara-negara yang bersangkutan. Pengaruh tersebur terlihat dari dua aspek yaitu: a. Aspek klimatologis atau iklim b. Aspek lingkungan alam dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya Nicholas hans membedakan adanya tiga kelompok Negara yang berbeda iklimnya yaitu: a. Negara-negara belahan bumi bagian utara yang beriklim dingin b. Negara-negara di sekitar laut tengah yang beriklim sedang c. Negara-negara yang terletak di khatulistiwa (garis equator) atau yang berdekatan dengannya yang beriklim panas. 3. Faktor Kehidupan Ekonomi Faktor ekonomi sangat erat kaitannya dengan faktor geografis, karena pembangunan ekomoni suatu negara bergantung pada faktor geografis, oleh karena faktor geografis mengandung sumber kekuatan baik yang berupa modal materil maupun modal dasar mental spiritual penduduknya. Sesungguhnya pembangunan di bidang ekonomi merupakan refleksi dari kombinasi antara sumber kemampuan manusia alam sekitar dan sistem kemasyarakatan serta kebudayaannya. Kombinasi dari ketiga unsur ini sangat bertumpu pada faktor geografis dimana proses kehidupan sehari-hari manusia berada dalam lingkupnya. 6
  7. 7. 4. Politik Negara Antara ekonomi dan politik hampir tak dapat dipisahkan, karena pembangunan ekonomi memerlukan politik yang stabil, sedangkan stabilitas politik juga memerlukan stabilitas ekonomi, satu sama lain saling mempengaruhi dan saling memperkokoh. Bilamana dalam suatu negara kehidupan politiknya sedang kacau, mustahil dapat diciptakan suatu keseimbangan yang serasi di dalam sistem pendidikan. Politik negara merupakan kompas yang harus dijadikan pedoman dalam langkah-langkah pengelolaanya. 5. Faktor Kehidupan Agama Agama yang dipeluk oleh rakyat suatu negara menduduki tempat penting dalam sistem kehidupan masyarakat. Mengingat peranan dan pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat di suatu negara, maka jika dikaitkan dengan sistem pendidikan yang dikembangkan dalam suatu masyarakat, dapat menimbulkan dampak seperti, di negara yang menindas kehidupan beragama secara mutlak menguasai sistem pendidikan. 6. Faktor Kesukuan Pengaruh kesukuan di beberapa negara terhadap sistem pendidikan menyebabkan timbulnya pemisahan dan perpecahan kehidupan masyarakat atau bangsa kedalam golongan-golongan yang saling berkonfrontasi antara satu sama lain. Di beberapa negara seperti Amerika perbedaan warna kulit menyebabkan pemisahan sistem pendidikan yang dapat menimbulkan sentiment rasialis. 7. Tingkat Kemajuan Peradaban Setiap negara atau bangsa di dunia ini memiliki kemampuan yang berbeda dalam membangun dirinya sendiri untuk mencapai tingkat kemajuan peradaban bangsa itu sendiri. Namun ada tiga faktor utama yang menjadi modal dasar kemajuan itu yaitu: a. Kemampuan manusia sendiri b. Tingkat pendidikan c. Pertumbuhan sistem kelembagaan masyarakat. E. Perbandingan Pendidikan beberapa Negara Dibawah ini menjelaskan bagaimana sistem pendidikan yang ada di setiap negara, khusunya negara-negara maju dan berkembang. 1. Pendidikan di Indonesia Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia lndonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 7
  8. 8. a. Karakteristik Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 sebagai induk peraturan perundang-undangan pendidikan yang mengatur pendidikan pada umumnya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan mulai dari prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi. Pada pasal 1 ayat 2 UU Sisdiknas berbunyi: “Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”. Ini berarti bahwa teori-teori dan praktik-praktik pendidikan yang diterapkan di Indonesia, haruslah berakar pada kebudayaan Indonesia dan agama. Dalam buku Pengantar Pendidikan, Redja Mudyahardjo (hal.191) membagi empat bagian Karakteristik Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu: 1) Karakteristik sosial budaya Sistem Pendidikan Nasional Indonesia berakar pada kebudayan bangsa Indonesia yaitu kebudayan yang timbul sebagai usaha budi daya rakyat Indonesia yang berbentuk kebudayaan lama dan asli, kebudayaan baru yang dikembangkan menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Sistem Pendidikan Nasonal Indonesia berakar pada Bhineka TunggaL Ika yang harus menyerap dan mengembangkan karakteristik geografi, demografis, sosial budaya, sosial politik, dan sosial ekonomi daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia. 2) Karakteristik dasar dan fungsi Dasar yuridis formal dari sistem pendidikan nasional Indonesia yang bersifat idiil adalah pancasila sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan yang bersifat regulasi/mengatur bersumber pada pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Pasal 31 ayat 2 berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Ayat ini secara khusus berbicara tentang pendidikan dasar 9 tahun (tingkat SD dan SLTP), bahwa target yang dikehendaki adalah warga negara yang berpendidikan minimal setingkat SLTP. 3) Karakteristik tujuan Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam segala sektor, politik, ekonomi, keamanan, kesehatan dan sebagainya. Yang makin menjadi kuat dan berkembang dalam memberikan keadilan dan kemakmuran bagi setiap warga negara dan negara sehingga mampu menghadapi gejolak apapun. Tujuan yang kedua adalah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME dan berbudi luhur. Memiliki pengetahuan dan keterampilan. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebanggaan. 8
  9. 9. 4) Karakteristik Kesisteman (sistemik) Pendidikan Nasional merupakan satu keseluruhan kegiatan dan satuan pendidikan yang dirancang dilaksanakan dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai tujuan nasional. Pendidikan nasional mempunyai tugas utama agar tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran (Pasal 31 UUD 1945). Untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya lewat jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah yang menganut asas pendidikan seumur hidup. Pendidikan Nasional mengatur bahwa jalur pendidikan sekolah terdiri atas tiga jalur utama yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kurikulum, peserta didik, dan tenaga kependidikan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan belajar mengajar. Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memuat penjelasan tentang satuan pendidikan, jalur pendidikan, jenis pendidikan, dan jenjang pendidikan yang secara satu persatu akan di jelaskan. 1) Satuan Pendidikan Satuan pendidikan (sekolah atau luar sekolah) menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah. 2) Jalur Pendidikan Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan. 3) Jenis Pendidikan Sistem pendidikan nasional terdiri dari tujuh jenis pendidikan yaitu pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu Departemen atau Lembaga Pemerintah Nondepartemen. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan IPTEK. Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. 9
  10. 10. 4) Jenjang Pendidikan Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas: Pendidikan Dasar; Pendidikan Menengah; dan Pendidikan Tinggi. Selain jenjang pendidikan di atas, diselenggarakan pendidikan prasekolah. Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik di lembaga pemerintah, nonpemerintah, maupun sektor swasta dan masyarakat. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar dilingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan prasekolah antara lain meliputi pendidikan Taman Kanak-kanak, terdapat di jalur sekolah, dan Kelompok Bermain, serta Penitipan Anak di jalur luar sekolah. Taman Kanak-kanak diperuntukan anak usia 5 dan 6 tahun untuk satu atau dua tahun pendidikan, sementara kelompok bermain atau penitipan anak diperuntukan anak paling sedikit berusia tiga tahun. Jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan, dan pendidikan kejuruan. Pendidikan luar sekolah dapat meliputi kursus-kursus, kelompok belajar seperti Paket A, Paket B, Paket C dan Kejar Usaha dan kegiatan lainnya seperti magang 2. Pendidikan di Australia Australia tidak dapat menahan masuknya orang Asia sehingga dia tidak dapat menutup ekonominya bagi bangsa-bangsa Asia dan Pasifik, karena karena imigran dari kedua benua itu masuk dengan jumlah dan waktu yang sangat cepat. Akibatnya, Australia mengubah kebijakannya dari White Australia Policy ke multicultural policy. Dampak dari perubahan kebijakan itu membuat orang Aborigin meningkatkan kepercayaan dirinya. Pelaksanaan Pendidikan Multikultural dapat dibedakan tiga fase perkembangan yaitu dari politik pasif ke arah asimilasi aktif (1945-1972), pendidikan untuk kaum migran bersifat pasif. Artinya anak kaum imigran menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan yang ada. Karena ada kesulitan dalam penggunaan bahasa Inggris bagi anak imigran diberikanlah bantuan laboratorium bahasa. Hingga tahun 1970-ankurikulum masih terpusat hingga menyulitkan di dalam menyesuaikan dengan kebutuhan multietnis Australia. Tujuan Pendidikan Multikultural adalah : a. Pengertian dan menghargai bahwa Australia pada hakekatnya adalah masyarakat multibudaya di dalam sejarah, baik sebelum maupun sesudah kolonisasi bangsa Eropa. b. Menemukan kesadaran dan kontribusi dari berbagai latar kebudayaan untuk membangun Australia. c. Pengertian antar budaya melalui kajian-kajian tentang tingkah laku, kepercayaan, nilai-nilai yang berkaitan dengan multikulturalisme. d. Tingkah laku yang memperkuat keselarasan antar etnis. e. Memperluas kesadaran akan penerimaannya sebagai seseorang yang mempunyai identitas nasional Australia tetapi juga akan identitas yang spesifik di dalam masyarakat multi budaya Australia. 10
  11. 11. a. Jenjang Pendidikan Formal Rentang persekolahan (spend of schooling) di berbagai negara bagian dan wilayah terdapat persamaan dan sekaligus perbedaan, baik dari segi penamaan maupun penjejangannya. Rentang persekolahan di Australia yakni mulai dari TK (Kindergarten) sampai ke tahun ke-12 (pendidikan menengah), dilanjutkan ke pendidikan tinggi. Nama-nama jenjang persekolahan di Australia adalah Taman Kanak-kanak (Kindergarten) atau Prasekolah, Sekolah Dasar (Primary School), dan Sekolah Menengah (Junior Secondary School dan Senior High School). Pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdapat perbedaan lama pendidikan dari masing-masing negara bagian dan wilayah daratan, ada yang pendidikan dasarnya 6 tahun dan pendidikan menengah juga 6 tahun, serta ada yang pendidikan dasarnya 7 tahun dan pendidikan menengahnya 5 tahun. Ini dikarenakan berdasarkan Konstitusi Australia, pendidikan adalah tanggung jawab negara bagian. Pada setiap negara bagian, seorang Menteri Pendidikan dengan sebuah departemen pendidikan melaksanakan pendidikan dasar dan menengah, dan adakalanya juga pendidikan prasekolah pada daerah itu. Sehingga masing-masing negara bagian dan wilayah daratan mempunyai otoritas sendiri dalam pelaksanaan pendidikannya. Untuk negara bagian dan wilayah daratan New South Wales, Victoria, Tasmania dan Australian Capital Territory, jenjang pendidikan dasar 6 tahun dan dan pendidikan menengah 6 tahun, terdiri dari: Jenjang Pendidikan Pendidikan Dasar (Primary School) Pendidikan Menengah (Junior Secondary SchoolSenior High School) Untuk negara bagian dan wilayah daratan Queensland, Lama pendidikan 6 tahun 4 tahun 2 tahun Australia Selatan, Australia Barat dan Northern Territory, jenjang pendidikan dasar 7 tahun dan dan pendidikan menengah 5 tahun, terdiri dari: Jenjang Pendidikan Pendidikan Dasar (Primary School) Pendidikan Menengah (Junior Secondary School Senior High School) Lama pendidikan 7 tahun 3 tahun 2 tahun Jenjang pada pendidikan tinggi, lama pendidikan untuk memperolah gelar sarjana masingmasing perguruan tinggi atau universitas mungkin sedikit berbeda. Berikut adalah lama pendidikan tinggi secara umum di Australia, adalah sebagai berikut : Tingkat kualifikasi Sertifikat Diploma Bachelors degree Graduate Certificate Graduate Diploma Masters degree PhD Durasi waktu 6-24 bulan 1,5 tahun-3 tahun 3-5 tahun 6 bulan 1 tahun 1-2 tahun 4-5 tahun 11
  12. 12. b. Jenjang Pendidikan Dasar Australia terdiri dari 6 negara bagian (New South Wales, Queensland, Tasmania, Australia Selatan, Australia Barat dan Victoria) dan 2 wilayah daratan (Northern Territory dan Australian Capital Territory). Pada masing-masing negara bagian dan wilayah daratan terdapat perbedaan lamanya pendidikan dasar (Primary School), yaitu ada yang 6 tahun dan ada yang 7 tahuan. Perbedaan Jenjang Pendidikan Dasar di Australia dan Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Perbedaan Jenjang Pendidikan Dasar Australia dan Indonesia Lama pendidikan dasar Jalur pendidikan Jalur pendidikan yang bersifat keagamaan Australia 6 / 7 tahun SD ((Primary School) Milik swasta Indonesia 9 tahun SD/MI – 6 tahun SMP/MTs – 3 tahun Milik pemerintah/swasta c. Jenjang Pendidikan Menengah Pendidikan menengah Junior Secondary School adalah wajib bagi anak yang berusia usia 12 atau 13-16 tahun tergantung dari lamanya pendidikan menengah di daerah tersebut. Untuk negara bagian dan wilayah daratan New South Wales, Victoria, Tasmania dan Australian Capital Territory, lama pendidikan Junior Secondary School selama 4 tahun dan untuk negara bagian dan wilayah daratan Queensland, Australia Selatan, Australia Barat dan Northern Territory, lama pendidikan Junior Secondary School selama 3 tahun. Sedangkan lama pendidikan untuk Senior High School sama disetiap negara bagian dan wilayah daratan, yaitu selama 2 tahun. Pada jenjang pendidikan Senior High School, setiap siswa berkewajiban memilih program pendidikan kejuruan atau pendidikan umum. Di Australia pendidikan kejuruan diarahkan untuk pasar kerja. Dimana setiap negara memiliki kejuruan Pendidikan dan Pelatihan (Vocational Education and Training/VET). VET mempersiapkan siswa untuk bekerja yang tidak perlu gelar sarjana. Biasanya, VET memakan waktu 2 tahun setelah pendidikan Senior High School atau 4 tahun setelah Junior Secondary School. VET merupakan pendidikan berupa kursus keterampilan dan mendapat sertifikat. Perbandingan jenjang Pendidikan Menengah di Australia dan Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Perbandingan Jenjang Pendidikan Menengah di Australia dan Indonesia Lama pendidikan menengah Jalur pendidikan Jalur pendidikan yang bersifat keagamaan Penjurusan untuk pendidikan umum Jenis pendidikan yang bersifat kejuruan Wajib Belajar Australia 6 / 5 tahun Junior Secondary School – 4 / 3 tahun Senior High School – 2 tahun Milik swasta Tidak ada 2 tahun + pendidikan tinggi 2 tahun Pendidikan dasar + Junior Secondary School Indonesia 3 tahun SMA/MA/SMK/MAK – 3 tahun Milik pemerintah / swasta Ada (tahun kedua) 3 tahun Pendidikan dasar 12
  13. 13. d. Jenjang Pendidikan Tinggi Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan sertifikat, diploma, sarjana, sertifikasi (Graduate Certificate), profesi (Graduate Diploma), magister dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di Australia. Perguruaan tinggi di Australia adalah Program Lanjutan, Akademi, Sekolah Tinggi dan Universitas. Program lanjutan di Australia merupakan jalur pendidikan berupa kursus keterampilan yangi terlebih dahulu harus menyelesaikan pendidikan menengah. Jalur pendidikan ini tidak mengutamakan gelar sarjana dan mendapatkan sertifikat dengan level I-IV, tergantung dari tingkat keahliannya. Lama pendidikan program lanjutan berkisar antara 6 – 24 bulan. Akademi di Australia memfokuskan pada keahlian dari mahasiswa, yang sasarannya dunia kerja. Lama pendidikan ditingkat akademi antara perguruan tinggi berbeda-beda berkisar antara 1,5 – 3 tahun. Pada jalur pendidikan ini, mahasiswa dapat melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi (tingkat universitas). Sekolah tinggi dan univeristas bertujuan untuk mencetak sarjana, magister maupun doktor. Lama pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana (Bachelors degree) berkisar antara 3–5 tahun, untuk sertifikasi (Graduate Certificate) dibutuhkan waktu 6 bulan dan untuk pendidikan profesi (Graduate Diploma) dibutuhkan waktu 1 tahun. Untuk melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi (Masters degree) diperlukan waktu 1–2 tahun dan doktor (PhD) diperlukan waktu 4–5 tahun. Perbandingan jenjang Pendidikan Tinggi Di Australia dan Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Perbandingan Jenjang Pendidikan Tinggi Di Australia dan Indonesia Lama pendidikan tinggi Australia Sertifikat / 6-24 bulan Diploma / 1,5 tahun-3 tahun Bachelors degree / 3-5 tahun Graduate Certificate / 6 bulan Graduate Diploma / 1 tahun Masters degree / 1-2 tahun PhD / 4-5 tahun Jalur pendidikan Program Lanjutan Akademi Sekolah Tinggi Universitas Gelar akademik Bachelors degree Masters degree PhD Indonesia Diploma I / 1 tahun Diploma II / 2 tahun Diploma III / 3 tahun Diploma IV / 4 tahun Sarjana / 4 – 5 tahun Akta IV / 1 tahun Profesi / 1 – 2 tahun Magister / 2 tahun Doktor / 3 – 4 tahun Akademi Politeknik Sekolah Tinggi Institut Universitas Sarjana (S1) Magister (S2) Doktor (S3) Untuk pendidikan karakter di Australia, misalnya kejujuran, bisa tercermin dari materi pelajaran Sejarah (saat mempelajari Suku Aborigin). Dunia tahu bahwa suku Aborigine adalah lembaran hitam sejarah Australia. Dalam materi yang diberikan, guru tidak menyodorkan sejarah dalam satu versi saja. Materi diambil dari berbagai sumber yang mewakili perjalanan sejarah, termasuk konflik dan pro-kontranya. Ada artikel di media yang mengkritisi kebijakan pemerintah, 13
  14. 14. cuplikan kebijakan pemerintah, produk budaya berupa novel, film, dan lagu, yang menyuarakan jeritan suku Aborigine. Ada isu tentang bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengintegrasikan anak-anak mixed blood (Aborigin+white race) ke white culture mainstream sebelum tahun 1960an. Namun upaya intergrasi ini dilihat sebagai upaya mencerabut anak-anak tersebut dari akar budayanya. Ada gambaran tentang perlakuan diskriminatif birokrasi terhadap orang-orang Aborigine. Tersaji pula perubahan kebijakan pemerintah Australia setelah tahun 1970an dengan memberikan prioritas terhadap Aborigine dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang lain. Terlihat bahwa ada semangat kejujuran yang jelas dalam mengajarkan sejarah hitam bangsanya sendiri, tidak malu menunjukkan kesalahan bangsa, namun disertai upaya untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. 3. Pendidikan di USA Negara Amerika Serikat merupakan penduduk nomor tiga terbanyak di dunia yaitu berjumlah kira-kira 275 juta jiwa dan terdiri dari 50 negara bagian. Luas wilayahnya kurang lebih 9,5 juta km persegi. Bangsa Amerika terdiri dari bangsa-bangsa emigran dari berbagai kawasan dunia, terutama dari kawasan Eropa sebagai bagian dominannya. Imigrasi tua berasal dari Eropa Utara dan Barat seperti Inggris, Scotlandia, Prancis, Belanda, Jerman dan sebagainya yang kemudian diikuti oleh imigrasi yang muda berasal dari Eropa Selatan dan timur seperti Italia, Rusia, Polandia, Austria, Hongaria dan lain sebagainya. Setiap bangsa membawa kepercayaan, adat istiadat, bahasa dan segisegi kebudayaannya masing-masing ke Amerika sehingga Amerika menjadi periuk peleburan bagi segala jenis kebudayaan asli dan pendatang dari benua hitam Afrika. Itulah yang membentuk kebudayaan Amerika sekarang. Pendidikan di AS pada mulanya hanya dibatasi pada imigran berkulit putih, sejak didirikan sekolah rendah pertama tahun 1633 oleh imigran Belanda dan berdirinya Universitas Harvard di Cambridge, Boston tahun 1636. Baru tahun 1934 dikeluarkan Undang Undang Indian Reservation Reorganization Actdi daerah reservasi suku Indian. Untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang kelompok etnis di Amerika Serikat berikut ini akan disajikan masing-masing kelompok etnis yang hidup di Amerika Serikat. a. White Anglo Saxon Protestan (WASP) Pendidikan di AS didominasi oleh budaya dominan yaitu budaya WASP artinya dikhususkan untuk kelompok berkulit putih (white) yang kebanyakan berasal dari Inggris, atau yang berbahasa Inggris (Anglo Saxon) dan beragama Protestan. WASP adalah sebuah tradisi tentang siapa yang seharusnya menjadi penguasa di AS. Pada awalnya, tradisi ini diperkenalkan dan dipertahankan oleh orang Inggris yang merasa superior karena merekalah yang membangun AS dengan pengetahuan dan ketrampilan mereka. Keyakinan orang Inggris itu dilandasi oleh moralitas agama Protestan yang diasumsikan sebagai agama yang paling kuat mendorong orang bekerja keras dan produktif. Belakangan, WASP tidak saja dianut oleh orang Inggris, tetapi semua White Americans karena dalam kenyataannya kelompok kulit putih ini memiliki pendapatan tinggi, mempunyai prestasi kerja yang tinggi, yang sebagian besar anggotanya didominasi oleh jemaat gereja Protestan. 14
  15. 15. b. Orang Amerika Keturunan Penduduk Asli Amerika (Native Americans) Native Americans adalah penduduk asli Amerika yang kini populasinya diperkirakan setengahjuta orang. Bangsa India ini disebut penduduk asli karena telah ada di benua Amerika sebelum terjadi gelombang migrasi dari kelompok etnik dari Eropa, Afrika, maupun Asia selama lima ratus tahun. Sejarah mencatat bahwa hampir semua migran memperlakukan mereka secara tidak adil. Baru tahun 1924, terjadi perubahan hubungan antara white dan black Americans dengan native Americans. Gambar 1. Suku Native Americans c. Orang Amerika Keturunan Afrika (African Americans) Orang Afrika Amerika merupakan kelompok etnik daribenua Afrika yang pertama yang dijadikan budak oleh orang Spanyol dalam eksplorasi ke dunia baru, Amerika sejak abad 18. Kedatangan orang kulit hitam ini jumlahnya semakin membesar dan hal ini mendorong pemerintah untuk mengakui kehadiran mereka sebagai budak dalam The Thirteenth Amandment to the Constitution, yang mengatur perbudakan secara hukum di tahun 1865. d. Orang Amerika Keturunan Asia (Asian Americans) Sekitar 4% dari penduduk AS dengan mayoritas berasal dari Cina dan Jepang, di samping imigran dari Filipina, Korea, disusul orang Vietnam yang baru masuk ke AS dalam beberapa tahun terakhir ini. Tiga kelompok terakhir ini dikenal di AS sebagai Recent Asian Immigrants. Orang Cina Amerika (Chinese Americans) merupakan bagian dari Asian Americans yang tercatat memasuki Amerika ketika terjadi depresi ekonomi dunia tahun 1870-an. Mereka dikenal sebagai pekerja keras di wilayah Barat AS. e. Orang Amerika yang Berkebudayaan Spanyol (Hispanic Americans) Dipandang sebagai Hispanic. Hispanis Amerika merupakan kelompok etnik yang dapat dikatakan mewakili tiga budaya. Mexican American (Meksiko), Puerto Rico dan Cuban American (Cuba). Jumlah keturunan Hispanic Americans diperkirakan 12% dari jumlah penduduk AS. f. White Ethnic Americans White Ethnic Americans merupakan kelompok orang Amerika berkulit putih yang menyatakan dirinya “tidak terikat”dengan WASP. Jadi, mereka digolongkan dalam kelompok etnik nonWASP. Mereka yang termasuk golongan ini adalah orang Jerman, Irlandia, Italia dan Polandia. Kelompok ini ditambah imigran dari Hongkong, Taiwan, Cina, Vietnam dan Korea.Ahli demografi memprediksikan bahwa siswa kulit berwarna berkisar 46 % dari populasi usia sekolah negara 15
  16. 16. menjelang tahun 2020. Kelompok etnis ini mendapat perlakuan yang sama. Kini, dalam bidang pendidikan, pengaruh kesetaraan ini melahirkan pedagogik yang memberikan kesempatan dan penghargaan yang sama terhadap semua anak tanpa membedakan asal usul serta agamanya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut muncullah gagasan mengenai pendidikan yang cocok untuk masyarakat yang pluralistis itu. Diperlukan perubahan di dalam tujuan pendidikan, kurikulum, proses belajar mengajar mengajar juga kedudukan sekolah di dalam masyarakat yang pluralistik. Sekalipun secara hukum, sistem pendidikan tidak mengenal perbedaan tetapi di dalam kenyataan masih terdapat prasangka buruk terhadap etnis lain. Jika tahun 1990 an sekolah untuk semua rakyat (publik school) dibiayai oleh negara bagian, maka sekarang kelompok etnis khusus, dengan kebudayaannya masing-masing diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikannya sendiri atas biaya negara. Inilah yang dikenal dengan Charter School. a. Tujuan Pendidikan Karakteristik utama sistem pendidikan di AS adalah sangat menonjolnya desentralisasi. Pemerintah federal AS tidak punya mandat untuk mengontrol atau mengadakan pendidikan untuk masyarakat. AS tidak mempunyai sistem pendidikan yang berpusat. Namun demikian, tidak berarti bahwa pemerintah federal tidak memberikan arah dan pengaruh terhadap masalah pendidikan pemerintah federal juga ikut menghilangkan sistem sekolah yang memisahkan sekolah berdasarkan ras, khususnya antara orang kulit hitan dan kulit putih. Pemerintah federal menyamakan alokasi pendanaan sekolah, menyediakan akses pendidikan bagi orang miskin dan orang cacat. Tujuan sistem pendidikan di Amerika antara lain : 1) untuk mencapai kesatuan dalam kebhinekaan 2) untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi 3) untuk membantu pengembangan individu 4) untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat 5) untuk mempercepat kemajuan nasional b. Struktur dan Jenis Pendidikan Di Amerika Setiap negara bagian menyediakan pendidikan secara gratis selama 12 tahun mulai dari TK sampai pada jenjang berikutnya. Dalam sistem pendidikan di AS terdapat beberapa pola pendidikan yaitu : 1) taman kanak-kanak + pendidikan dasar ”grade” 1-8 + 4 tahun SLTA 2) taman kanak-kanak + sekolah dasar ”grade” 1-6 tahun + 3 tahun SLTP + 3 tahun SLTA 3) taman kanak-kanak + sekolah dasar ”grade” 1-4/5 + 4 tahun SLTP + 4 tahun SLTA 4) setelah menyelesaikan pendidikan tingkat taman kanak-kanak + 12 tahun pada beberapa buah negara bagian dilanjutkan 2 tahun pada tingkat akademi (junior community college) sebagai bagian dari sistem pendidikan dasar dan menengah Pada pola pertama seorang siswa menamatkan pendidikan pada umur 17-18 tahun. Pendidikan khusus mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Disamping itu pendidikan non 16
  17. 17. formal tidak hanya di sponsori oleh badan pemerintah tapi juga badan swasta, serikat buruhburuh, badan-badan keagamaan serta oleh individu yang menjadikannya usaha bisnis. Pada tingkat pendidikan tinggi, struktur dan jenis/jenjang pendidikan pada dasarnya dikelompokkan dalam tiga bentuk baik pendidikan tinggi negeri maupun swasta yaitu : 1) pendidikan tinggi 2 tahun yang lazim disebut junior community atau technical college memberikan sertifikat dan kadang kala memberikan gelar Associate of Arts (AA) 2) pendidikan tinggi 4 tahun yang menyediakan pendidikan strata 1 (S-1) disamping pendidikan profesional (program diploma) level ini lazim disebut undergraduate tamatan program S-1 diberi gelar Bachelor of Arts (BA) atau Bachelor of Science (BS) 3) universitas yang biasanya terdiri dari berbagai fakultas yang menyediakan program-program diploma, S-1, pascasarjana S-2 (master) dan kebanyakan menyediakan program doktor S-3. para lulusan program s-2 diberi gelar Master of Arts (MA) atau Master of Science (MS). Lulusan program Doctor (S-3) diberi gelar Doctor of Philosphy (Ph.d) atau Doctor of Education (Ed.D) dalam bidang-bidang tertentu seperti kedokteran, hukum, teologi, bisnis. Pada level S-3 tersedia program-program spesialis. c. Kurikulum dan Metodologi Pengajaran Kebiasaan otonomi yang sudah lama dan kuat serta keadaan masyarakat sangat mempengaruhi bentuk kurikulum serta cara mengajar di AS. Disini tidak ada kurikulum nasional yang resmi. Bagian pendidikan negara bagian menggariskan kurikulum dengan tingkat variasi yang cukup besar dan memberi peluang pada daerah setempat. Pada awalnya sekolah Amerika sangat dipengaruhi oleh agama dan fokus pada keterampilan tulis baca. Semenjak abad ke 19 perhatian terhadap masalah sosial semakin menonjol. Pada akhir abad ke 19 muncul tuntutan untuk mengubah kurikulum dan metode mengajar dengan mengarahkan perhatian pada kebutuhan siswa yang berbeda, serta perhatian terhadap kebutuhan individu. Dengan demikian siswa memiliki peluang yang besar untuk menentukan pilihan. Pertambahan jumlah populasi sekolah yang sangat cepat dan kemajuan IPTEK menjadi dorongan untuk inovasi-inovasi baru terutama metode pengajaran. Di daerah perkotaan persoalan sosial telah mendorong munculnya mata pelajaran baru yaitu studi etnis, pendidikan lingkungan, pendidikan seks, pendidikan narkoba dan sebagainya. Namun, awal 1980-an ada kecendrungan untuk kembali pada yang lama serta kebutuhan baru atas pendidikan akhir. Sistem pendidikan di Amerika mempunyai sifat yang khas yang berbeda dari sistem pendidikan di negara-negara lain. Hal ini terutama karena sistem pemerintahannya yang mendelegasikan kebanyakan wewenang kepada negara bagian dan pemerintahan lokal (distrik atau kota). Amerika tidak memiliki sistem pendidikan nasional yang ada adalah sistem pendidikan dalam artian terbatas pada masing-masing negara bagian. Hal ini berdasarkan pada filosofi bahwa pemerintah (federal/pusat) harus dibatasi perannya, terutama dalam pengendalian kebanyakan fungsi-fungsi publik seperti sekolah, pelayanan sosial dan lain-lain. Karena itu di Amerika dalam 17
  18. 18. pendidikan dasar dan menengah tidak ada kurikulum nasional bahkan tidak ada kurikulum negara bagian. Apa yang ada hanyalah semacam standar-standar kompetensi lulusan yang ditetapkan pemerintahan negara bagian ataupun pemerintahan lokal. Di Amerika Serikat sendiri terdapat beberapa lembaga akreditasi baik regional maupun nasional yang mengakreditasi berbagai bidang pendidikan maupun bidang profesional. Tetapi lembaga akreditasi itu tidak terkait dengan pemerintah baik pusat maupun pemerintahan negara bagian. Lembaga akreditasi tersebut memperoleh pengakuan melalui dua lembaga yaitu: Council Of Higher Education Accreditation (CHEA) dan US. Department of Education. AS ketika ingin membentuk masyarakat baru-pasca kemerdekaannya (4 Juli 1776) baru disadari bahwa masyarakatnya terdiri dari berbagai ras dan asal negara yang berbeda. Oleh karena itu, dalam hal ini Amerika mencoba mencari terobosan baru yaitu dengan menempuh strategi menjadikan sekolah sebagai pusat sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai baru yang dicita-citakan. Melalui pendekatan inilah, dari SD sampai Perguruan Tinggi, AS berhasil membentuk bangsanya yang dalam perkembangannya melampaui masyarakat induknya yaitu Eropa. Kaitannya dengan nilai-nilai kebudayaan yang perlu diwariskan dan dikembangkan melalui sistem pendidikan pada suatu masyarakat, maka AS memakai sistem demokrasi dalam pendidikan yang dipelopori oleh John Dewey. Intinya adalah toleransi tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan bersama akan tetapi juga menghargai kepercayaan dan berinteraksi dengan anggota masyarakat. Contoh nyata yaitu terpilihnya Presiden berkulit hitam, Barack Obama yang merupakan keturunan campuran antara kulit hitam dan kulit putih; selain itu, Oprah Winfrey, seorang wanita berkulit hitam yang sukses berkarier di dunia entertaiment Amerika Serikat dengan pengahsilan yang tinggi. 4. Pendidikan di Jepang Jepang merupakan suatu negara yang mengalami perkembangan sangat pesat dalam bidang IPTEK. Meskipun pada awalnya pendidikan Jepang meniru AS, namun pada bentuk akhir yang dipakai sampai saat ini ternyata berbeda. AS menerapkan sistem pendidikan modern, sedangkan Jepang bersifat konservatif. Dalam hal ini Jepang melakukan penyesuaian terhadap budaya bangsa sendiri. Pendidikan Jepang adalah egalitarian (persamaan derajat dan kognitif), dimana Jepang mengabaikan perbedaan latar belakang, semua dianggap sama dan tidak diskrimninasi antara keluarga kaya dengan miskin, dalam memuji murid yang (dianggap) pandai dengan yang (dianggap) bodoh. Semuanya adalah sama. Dalam hal biaya pendidikan, praktis tidak ada perbedaan biaya yang dikeluarkan oleh setiap murid dalam jenjang yang sama, meskipun yang satu berada dalam sekolah yang ada teknologi TV, LCD, komputer dan yang satu hanya menggunakan papan tulis biasa. a. Sistem Pendidikan di Jepang Tujuan Pendidikan Nasional di Jepang adalah untuk meningkatkan perkembangan kepribadian secara utuh, menghargai nilai-nilai individu, dan menanamkan jiwa yang bebas. Pendidikan di Jepang mulai mengalami kemajuan sejak dilakukannya reformasi pendidikan pada masa Restorasi Meiji (Meiji Ishin) dan bertambah pesat setelah masa pendudukan AS, setelah kekalahan Jepang dalam PD II. Reformasi pendidikan Jepang dilakukan dengan mengikuti konstitusi baru yang 18
  19. 19. diterapkan AS pada tahun 1947. Reformasi pendidikan tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang demokratis. Dalam reformasi tersebut ditetapkan UU Pendidikan yang pokokpokoknya mengandung: 1) Prinsip Legalisme, bahwa mekanisme pengelolaan diatur dengan UU dan peraturan. 2) Prinsip Administrasi yang Demokratis, bahwa sistem administrasi pendidikan harus dibangun berdasarkan konsensus nasional dan mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam membuat formulasi kebijakan pendidikan dan prosesnya. 3) Prinsip Netralitas, bahwa pewenangan pendidikan harus independen dan tidak dipengaruhi dan diinterfensi oleh kekuatan politik. 4) Prinsip Penyesuaian dan Penetapan Kondisi Pendidikan, bahwa pemegang kewenangan pusat dan lokal mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang cukup. 5) Prinsip Desentralisasi, bahwa pendidikan harus dikelola berdasarkan otonomi pemerintahan lokal. Untuk menyempurnakan tujuan pendidikan, tahun 2001 Kemenpen Jepang mengeluarkan rencana reformasi pendidikan (Rainbow Plan) yang sesuai dengan problematika di Jepang, antara lain berisi: 1) Mengembangkan kemampuan dasar skholastik siswa dalam model pembelajaran yang menyenangkan. Ada 3 pokok arahan yaitu, pengembangan kelas kecil terdiri atas 20 anak/kelas, pemanfaatan TIK dalam proses belajar mengajar, dan pelaksanaan evaluasi belajar secara nasional. 2) Mendorong pengembangan kepribadian siswa menjadi pribadi yang hangat dan terbuka melalui aktifnya siswa dalam kegiatan kemasyarakatan, juga perbaikan mutu pembelajaran moral di sekolah. 3) Mengembangkan lingkungan belajar yang menyenangkan dan jauh dari tekanan, dengan melakukan kegiatan ekstrakurikuler OR, seni, dan sosial lainnya. 4) Menjadikan sekolah sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh orang tua dan masyarakat. Dicapai dengan menerapkan sistem evaluasi sekolah secara mandiri, evaluasi sekolah oleh pihak luar, pembentukan school councillor, komite sekolah yang beranggotakan orang tua, dan pengembangan sekolah berdasarkan keadaan dan permintaan masyarakat setempat. 5) Melatih guru menjadi tenaga profesional. 6) Pengembangan universitas bertaraf internasional. 7) Pembentukan filosofi pendidikan yang sesuai untuk menyongsong abad baru, melalui reformasi konstitusi pendidikan. Sistem pendidikan di Jepang dibangun atas empat tingkat, yaitu: pusat, perfektual (antara Provinsi dan Kabupaten), municipal (antara Kabupaten dan Kecamatan), dan sekolah. Sistem administrasi tersebut menerapkan kombinasi antara sentralisasi, desentralisasi, Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management), dan partisipasi masyarakat. Di samping itu, terdapat asosiasiasosiasi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua yang mendukung pengembangan sekolah. 19
  20. 20. b. Jenjang Pendidikan di Jepang Tahun ajaran di Jepang biasanya dimulai pada bulan April, yang dibagi menjadi 3 semester yang dipisahkan oleh liburan singkat musim semi dan musim dingin, serta liburan musim panas yang lebih panjang (tergantung pada iklim tempat sekolah berada). 1) Preschool dan TK a) PAUD dimulai dirumah oleh orang tua dengan berbagai media. Dirumah diajarkan tata krama, perilaku sosial yang tepat, dan bermain terstruktur. b) Kegiatan di TK (8.50 – 15.00): masuk kelas, meletakkan barang di loker, duduk di bangku masing-masing, absen, salam, materi hari ini, istirahat (latihan kebersihan sendiri), menyanyi, senam pagi, kembali ke kelas, melepas kaus kaki, bermain (diluar/kebun/halaman sekolah), merapikan alat bermain, bersiap makan (cuci tangan dan ugai), menggosok gigi, bermain di kelas (permainan tradisional/modern), bersiap pulang, menyanyi lagu perpisahan, baris/kelas di depan sekolah, pulang. 2) Sekolah Dasar a) Semua anak memasuki kelas 1 pada usia 6 tahun dan hampir 99% terdaftar di sekolah umum. b) Di sekolah negeri tidak mewajibkan seragam, namun harus memakai name tag di saku baju kiri dan badge di bahu kiri, yang warnanya disesuaikan dengan tingkatan kelas. Tas anak SD dilengkapi pluit kecil yang berguna untuk memberi tanda apabila bertemu dengan orang asing yang ingin mengganggu. c) Siswa SD di Jepang memiliki tugas melayani makan siang (menuangkan makanan ke piring) teman-temannya (sesuai piket) yang berguna untuk mengajarkan kerja sama tim. d) Pelajaran hanya terdiri dari 4 mapel: Huruf Jepang (menulis dan membaca), Matematika, OR, dan Budi Pekerti. SD tidak mengenal ujian kenaikan kelas, tetapi siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di tiap kelas otomatis naik ke kelas tingkatnya. Ujian akhir tidak ada, karena SD dan SMP termasuk kelompok “compulsory education”, yang mempunyai arti: (1) adanya unsur paksaan bersekolah, (2) diatur oleh UU Wajar, (3) adanya sanksi bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, dan (4) tolak ukur keberhasilan Wajar adalah tidak adanya orang tua yang terkena sanksi karena telah mendorong anaknya bersekolah (http://mylawliet.multiply.com/jurnal). e) Penilaian dilakukan untuk mengecek daya tangkap siswa. Penilaian UH diberikan dengan huruf, kecuali MTK. Dari kelas 4-6 dilakukan tes IQ, yang hasilnya digunakan untuk memberikan perhatian lebih kepada siswa dengan kemampuan diatas normal atau dibawah normal (siswa tidak dikelompokkan berdasarkan kepandaian). f) Program Wajar Jepang dikenal dengan istilah “GIMUKYOUKI (compulsory education)”, yang dilaksanakan dengan prinsip memberikan akses penuh kepada semua anak untuk mengenyam pendidikan 9 tahun (SD dan SMP) dengan menggratiskan “tuition fee” dan mewajibkan orang tua untuk menyekolahkan anak (ada dalam Fundamental Law of Education). Untuk memudahkan akses, setiap distrik wilayah didirikan SD dan SMP walaupun jumlah siswanya minim (10-11 siswa) dan orang tua wajib menyekolahkan anak. Mutu setiap 20
  21. 21. distrik sama (guru memegang lisensi mengajar yang dikeluarkan oleh Educational Board setiap prefecture). 3) Sekolah Menengah Pertama (SMP) a) Sejak tahun pertama belajar Bahasa Inggris. Mapel wajib SMP: Bahasa Jepang, Ilmu-Ilmu Sosial, MTK, Sains, Musik, Seni Rupa, Pendidikan Jasmani, dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Jadwal mapel berbeda setiap minggu. b) Pembelajaran SMP cenderung mengandalkan metode ceramah, disamping menggunakan metode atau media lain. Anak SMP wajib mempelajari karya klasik GENJI MONOGATARI atau HIKAYAT GENJI berumur 1000 tahun dengan menggunakan Bahasa Jepang Klasik. c) Terdapat 2 kali ulangan, mid test dan final test (tetapi tidak bersifat wajib secara nasional). Final test dilakukan serentak 3 hari dengan materi ujian dibuat oleh sekolah berdasarkan standar dari Educational Board setiap prefektur. Penilaian berasal dari akumulasi dari nilai tes sehari-hari, ekstrakurikuler, mid test dan final test. d) Siswa lulusan SMP dapat memilih SMA yang diminatinya, tetapi harus mengikuti ujian masuk SMA terstandar Educational Board setiap prefektur yang dilaksanakan serentak di seluruh Jepang dengan mata ujian yang sama. 4) Sekolah Menegah Atas (SMA) a) Terdapat 3 jenis SMA: full time, part time (terutama malam hari), dan tertulis. Full time berlangsung selama 3 tahun, sedangkan kedua jenis sekolah lainnya menghasilkan diploma yang setara. b) Jurusan SMA dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan pola kurikulum, yaitu jurusan umum (akademis), pertanian, teknik, perdagangan, perikanan, home economic, dan perawatan. c) Meskipun pendidikan SMA tidak diwajibkan di Jepang, 94% dari semua lulusan SMP melanjutkan ke tingkat SMA. Jika ingin masuk ke tingkat sekolah diatasnya, siswa mengikuti ujian dan membawa surat referensi dari sekolah sebelumnya. Siswa SMA tidak mengikuti ujian kelulusan secara nasional, tetapi berasal dari hasil ujian harian. 5) Pendidikan Tinggi a) Untuk masuk ke PT harus ujian. Ujian dilakukan 2 tahap. Pertama, secara nasional dengan soal disusun oleh Ministry of Education, terdiri dari 5 subjek (mirip dengan ujian masuk SMA), selanjutnya siswa mengikuti ujian masuk tiap universitas/fakultas. (sistem penerimaan hampir mirip dengan UMPTN Indonesia) b) Terdapat 3 jenis lembaga pendidikan tinggi, yaitu: universitas/institut, junior collage (akademi), dan technical collage (akademi teknik). c) Di universitas/institut ada S1 (4 tahun) dengan gelar Bachelor’s Degree dan pascasarjana (S2 selama 2 tahun dan S3 selama 3 tahun), kecuali fakultas kedokteran dan kedokgi. d) Junior collage memberikan pendidikan selama 2/3 tahun bagi lulusan SMA. Kredit yang diperlukan dapat dihitung sebagai bagian dari kredit untuk mendapat gelar S1. Lulusan SMP 21
  22. 22. dapat masuk ke akademi teknik yang berlangsung selama 5 tahun (full time) untuk mencetak tenaga teknisi. e) Universitas dan akademi memilih mahasiswa berdasarkan hasil ujian masuk dan hasil prestasi belajar di SMA. Selain itu, ada tes gabungan kecakapan yang seragam. f) Pendidikan tinggi Jepang dikelola dibawah 3 lembaga, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta. 5 jenis pendidikan tinggi: sarjana, pascasarjana, diploma (non gelar), akademi, dan sekolah kejuruan. Program sarjana menerima 3 mahasiswa yaitu: reguler (belajar full time selama 4/6 tahun), pendengar (mahasiswa yang diizinkan mengambil mata kuliah tertentu dengan syarat dan jumlah kredit yang berbeda di setiap universitas tetapi kredit itu tidak diakui), dan pengumpul kredit (IDEM dengan pendengar, tetapi kredit diakui). g) Program pascasarjana terdiri dari master, doktor, mahasiswa peneliti (mahasiswa yang meneliti dalam bidang tertentu selama 1 semester/1 tahun tanpa tujuan mendapatkan gelar), mahasiswa pendengar, dan pengumpul kredit. Diploma selama 2 tahun, 60% disediakan bagi perempuan dan mengajarkan PKK, sastra, bahasa, kependidikan, kesehatan. h) Akademi (special training academy) adalah lembaga yang mengajarkan bidang-bidang khusus, seperti keterampilan dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari selama 1-3 tahun. i) Tahun akademik dimulai sekitar bulan April dan berakhir Maret tahun berikutnya, yang dibagi menjadi semester 1 (Maret-September) dan semester 2 (Oktober-Maret) dengan bahasa pengantar wajib adalah Bahasa Jepang. j) Pada pendidikan khusus, mata kuliah sangat terbatas dengan kurikulum tunggal (musik saja, melukis saja, atau sastra Inggris), kebanyakan perempuan dengan tujuan meningkatkan kemampuan perempuan sebagai IRT. c. Pengembangan Kurikulum di Jepang Panduan tentang muatan pembelajaran termuat dalam GAKUSYUUSHIDOUYOURYOU (dokumen lengkap tentang tujuan PBM sekolah, materi pelajaran, pendidikan moral dan kegiatan khusus sebagai standar minimum yang harus dicapai oleh sekolah negeri, publik, dan swasta) yang pertama kali dibuat pada tahun 1947 bertepatan dengan lahirnya UU Pendidikan di Jepang. Perubahan kurikulum mengikuti pola 10 tahunan dengan memperhatikan perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Jepang dan dunia. Dengan demikian pendidikan tidak lagi hanya sekedar jiplakan dari hal-hal yang tertera dalam kurikulum, tetapi merupakan pengembangan standar minimal program yang berorientasi kesiswaan. Pendidikan Jepang tidak lepas dari pendidikan moral (karakter) yang diberikan pada setiap jenjang kelas sekolah yang diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan sehingga tercipta karakter bangsa Jepang (ulet, pekerja keras, gigih, jujur, toleransi dan kesetiakawanan yang tinggi). Kurikulum Jepang terdiri atas tiga kategori: (1) mata pelajaran akademik (wajib dan pilihan), (2) pendidikan moral, dan (3) kegiatan khusus. Pendidikan moral diberikan sebanyak 34 jam belajar pada tingkat awal, 35 jam pada tingkat kedua hingga 9 (kelas 2 SD-3 SMP). Hal ini mewakili 3,3 – 4% dari total jam belajar setiap tahunnya. Kandungan pendidikan moral dibedakan menjadi 4 area dengan total 76 item, yaitu: 22
  23. 23. 1) Regarding self, meliputi: a) Moderation (pengerjaan mandiri dan melakukan “moderate life”) b) Diligence (bekerja keras secara mandiri) c) Courage (pengerjaan sesuatu secara benar dengan keberanian) d) Sincerity (bekerja dengan sincerity dan cheer) e) Freedom dan order (nilai kebebasan dan kedisiplinan) f) Self-improvement (pemahaman terhadap diri sendiri, mengubah apa yang seharusnya diubah dan memperbaiki diri sendiri) g) Love for truth (mencintai dan mencari kebenaran, mencari dasar kehidupan untuk mencapai standar ideal) 2) Relation to others, meliputi: a) Courtesy (pemahaman terhadap tata sopan santun, berbicara dan bertingkah laku tergantung pada situasi dan kondisi) b) Consideration and kidness (memperhatikan kepentingan orang lain, baik hati dan empati) c) Friendship (memahami, percaya dan menolong orang lain) d) Thanks and respect (menghargai dan menghormati orang yang telah berjasa kepada kita) e) Modesty (menghargai orang lain yang berbeda ide dan status melalui sudut pandang luas) 3) Relation to the nature and the sublime, meliputi: a) Respect for nature (mengenal alam dan cinta kepada hewan dan tanaman) b) Respect for life (menghargai kehidupan dan makhluk hidup) c) Aesthetic Sensitivity (memiliki sensitivitas estetika dan perasaan terhadap kehidupan manusia) d) Nobility (mempercayai kekuatan dan keunggulan manusia untuk mengatasi kelemahan diri, dan menemukan kebahagiaan sebagai manusia) 4) Relation to group and society, meliputi: a) Public duty (menjaga janji dan menjalankan kewajiban dalam masyarakat, serta merasa kewajiban publik) b) Justice (jujur dan tak berpihak tanpa diskriminasi, prejudice, dan keadilan) c) Group participation and responsibility (keinginan untuk berpartisipasi sebagai grup, menyadari peranannya, melaksanakan tugas dan kewajiban dengan bekerja sama) d) Industry (memahami makna kerja keras dan keinginan untuk bekerja) e) Respect for family members (mencintai dan menghormati orang tua dan bersedia membantu pekerjaan mereka) f) Respect for teacher and people at school (mencintai dan menghormati guru, menciptakan tradisi sekolah yang lebih baik) g) Contribution to society (menyadari kedudukan dalam masyarakat setempat) h) Respect for tradition and love of nation (tertarik pada budaya bangsa dan mencintai bangsa) i) Respect for other culture (menghargai budaya asing dan manusianya) Di Jepang, selain khusus ada jam pelajaran tentang moral (doutoku), pesan-pesan moral juga terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran di Jepang. Di kelas satu sekolah jepang adalah, pelajaran 23
  24. 24. tentang berbohong, dan giliran piket bersih-bersih di kelas. Dalam dua sesi yang berbeda itu, pendekatan yang dilakukan oleh guru jepang relatif mirip. Tidak dengan mendoktrin tentang pentingnya untuk berlaku jujur atau menjalani tugas piket. Namun, dengan mengajak anak-anak berdiskusi tentang akibat-akibat berbohong atau ketika mereka tidak menjalani tugas piket. Diskusi interaktif itu menggiring anak-anak untuk berpikir tentang pentingnya melaksanakan nilai-nilai moral yang akan diajarkan (proses kognitif-sikou ryoku). Tidak ada proses menghafal, juga tidak ada tes tertulis untuk pelajaran moral ini. Untuk mengecek pemahaman anak-anak tentang pelajaran moral yang diajarkan, mereka diminta untuk membuat karangan, atau menuliskan apa yang mereka pikirkan tentang tema moral tertentu (proses menilai-handan ryoku). Kadang mereka juga diputarkan film yang memiliki muatan moral yang akan diajarkan, dan diajak untuk berdiskusi isi dari film itu. Dua hal yang menjadi inti pendidikan adalah pendidikan yang berfokus pada minat anak-anak dan pentingnya belajar melalui pengalaman langsung. Di Jepang sendiri, meskipun ada pelajaran moral (doutoku) dan ada kurikulumnya secara spesifik apa yang harus diajarkan, namun apa definisi moral, baik-buruk, benar-salah, sama sekali tidak ada batasannya. Penekanannya lebih kepada nilainilai yang dianggap baik secara universal, seperti nilai-nilai kejujuran, kerja keras, menghormati hak orang lain, disiplin, rasa malu ketika tidak memenuhi kewajiban, dan sebagainya. Di Jepang sendiri, dengan kualitas guru-guru yang sangat baik, pendidikan moral yang didukung dengan sistem pendidikan, serta undang-undang yang fokus pada pembentukan karakter di sekolah dasar dan menengah, bisa sukses menanamkan nilai-nilai yang diajarkan tadi. 24
  25. 25. Dari penjelasan sistem pendidikan beberapa negara diatas, maka kita dapat menyimpulkan perbandingan pendidikan antara keempat negara. Perbandingan tersebut dapat kita lihat pada Tabel 4. Tabel 4. Perbandingan Sistem Pendidikan Beberapa Negara Pembeda Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas Pasal 3) Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan 1. Demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif 2. Sebagai satu kesatuan yang Australia Menerapkan Pendidikan Multikultura, dengan tujuan: 1. Pengertian dan menghargai bahwa Australia pada hakekatnya adalah masyarakat multibudaya di dalam sejarah, baik sebelum maupun sesudah kolonisasi bangsa Eropa. 2. Menemukan kesadaran dan kontribusi dari berbagai latar kebudayaan untuk membangun Australia. 3. Pengertian antar budaya melalui kajian-kajian tentang tingkah laku, kepercayaan, nilai-nilai yang berkaitan dengan multikulturalisme. 4. Tingkah laku yang memperkuat keselarasan antar etnis. 5. Memperluas kesadaran akan penerimaannya sebagai seseorang yang mempunyai identitas nasional Australia tetapi juga akan identitas yang spesifik di dalam masyarakat multi budaya Australia. Kesadaran adanya perbedaan etnis setiap daerah bagian. Amerika Serikat Pendidikan yang menonjolkan Desentralisasi-Demokrasi, dengan tujuan: 1. untuk mencapai kesatuan dalam kebhinekaan 2. untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi 3. untuk membantu pengembangan individu 4. untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat 5. untuk mempercepat kemajuan nasional Jepang Untuk meningkatkan perkembangan kepribadian secara utuh, menghargai nilainilai individu, dan menanamkan jiwa yang bebas Inti pendidikan adalah toleransi tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan bersama 1. Prinsip legalisme 2. Prinsip administrasi demokratis yang 25
  26. 26. Acuan Pendidikan Reformasi Pendidikan Wajib Belajar Jenjang Pendidikan sistematik 3. Merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan siswa 4. Diselenggarakan dengan memberikan keteladanan 5. Diselenggrakan dengan budaya “calistung” 6. Diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat (UU Sisdiknas Pasal 4) Negara maju seperti AS, tetapi “kurang penyesuaian” terhadap budaya bangsa sendiri. Misalnya, kita telah memiliki konsep Pendidikan Taman Siswa, tetapi lebih memilih konsep Bloom dari AS Telah dilakukan reformasi pendidikan, tetapi belum terintegrasi dengan baik Wajar 9 tahun (SD dan SMP), ciri-ciri: 1. Tidak bersifat paksaan tetapi persuasif 2. Tidak ada sanksi hukum, sekedar sanksi moral 3. Tidak diatur dalam UU tersendiri 4. Keberhasilan diukur dengan angka partisipasi pendidikan PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, PT akan tetapi juga menghargai kepercayaan dan berinteraksi dengan anggota masyarakat 3. Prinsip netralitas 4. Prinsip penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan 5. Prinsip desentralisasi dalam Menerapkan model pendidikan Demokrasi Negara maju terutama AS, dengan penyesuaian terhadap budaya bangsa sendiri sehingga dihasilkan suatu bentuk yang unik yang menjadi ciri khas Negara Jepang Australia mengubah kebijakannya dari White Australia Policy ke multicultural policy (pendidikan multikultural) Adanya kebijakan Charter School, yaitu pendidikan diserahkan pada setiap unit etnik dengan biaya dari negara karena menyadari kelompok masyarakat yang sangat pluralitas Tidak ada menerapkan program wajar tetapi setiap negara bagian menyediakan pendidikan secara gratis selama 12 tahun mulai dari TK sampai pada jenjang berikutnya. Untuk menyempurnakan tujuan pendidikan, tahun 2001 Kementrian Pendidikan Jepang mengeluarkan Rainbow Plan Perbedaan etnis negaranya sendiri Wajar 6/7 tahun (SD) dan 4/5 tahun (SMP) Prasekolah, TK, Pendidikan Terdapat beberapa macam pola Wajar 9 tahun (SD dan SMP), ciri-ciri: 1. Adanya unsur paksaan agar bersekolah 2. Diatur dengan UU Wajar 3. Ada sanksi bagi orang tua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah 4. Keberhasilan diukur dari tidak adanya orang tua yang terkena sanksi Preschool dan TK, SD, SMP, 26
  27. 27. Dasar, Pendidikan (SMP-SMA), PT Menengah Jurusan di SMA Dibedakan antara SMA dan SMK 1. SMA = IPA, IPS, bahasa 2. SMK = sangat variatif Pendidikan kejuruan diarahkan untuk pasar kerja. Dimana setiap negara memiliki kejuruan Pendidikan dan Pelatihan (Vocational Education and Training/VET Ujian Masuk Sekolah Ada yang berdasarkan NEM asal dan ujian beberapa mapel Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Nilai Ujian Mapel: Inggris, Sains, Ilmu Sosial, dan MTK Program Lanjutan, Akademi, Sekolah Tinggi, Universitas jenjang pendidikan, yaitu: 1. taman kanak-kanak + pendidikan dasar ”grade” 18 + 4 tahun SLTA 2. taman kanak-kanak + sekolah dasar ”grade” 1-6 tahun + 3 tahun SLTP + 3 tahun SLTA 3. taman kanak-kanak + sekolah dasar ”grade” 1-4/5 + 4 tahun SLTP + 4 tahun SLTA 4. setelah menyelesaikan pendidikan tingkat taman kanak-kanak + 12 tahun pada beberapa buah negara bagian dilanjutkan 2 tahun pada tingkat akademi (junior community college) sebagai bagian dari sistem pendidikan dasar dan menengah Jenis-Jenis PT Nilai Ujian Mapel: Inggris, Sains, Ilmu Sosial, dan MTK Community atau technical college, undergraduate tamatan SMA, PT Ada beberapa jenis berdasarkan pola kurikulum, yaitu: 1. Umum (akademis) 2. Pertanian 3. Teknik 4. Perdagangan 5. Perikanan 6. Home economic 7. Perawatan Sekolah Kejuruan: 5 tahun dari lulusan SMP dengan tujuan pembinaan teknis Ujian Bahasa Jepang, English, MTK, Ilmu Sosial, dan Sains Universitas/Institut, akademi (junior collage), akademi teknik 27
  28. 28. Akademi Komunitas (UU No. 12/2012 ttg Pend. Tinggi) Pengembangan Kurikulum Pendidikan Karakter 1. Tampaknya masih bertumpu pada mapel, belum pada sistem pendidikannya 2. Dimulai dari Rencana Pelajaran 1947, 1952, 1964, Kurikulum 1968, 1975, 1984, 1988, Kurikulum 1994, Suplemen 1999, Kurikulum 2004 (KBK), Kurikulum 2006 (KTSP), Kurikulum 2013 1. Pelaksanaannya belum cukup jelas 2. Dalam PBM disekolah telah dimunculkan nilai karakter sebanyak 18 item (modul PLPG Rayon 113) program S-1, dan programprogram diploma dengan bidang spesialis tertentu Tidak ada kurikulum nasional yang bersifat resmi, pengembangan kurikulum diserahkan kepada masingmasing bagian wilayah dan biasanya perubahan kurikulum mengacu kepada perubahan sosial dunia dan kemajuan IPTEK Tercantum dalam UU dan diintegrasikan ke seluruh mata pelajaran dengan sejujurnya (technical collage) Belum ada pendidikan karakter 1. Tercantum dalam UU dan diberikan pada setiap jenjang kelas sekolah. 2. Diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan dan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mata pelajaran lain. 3. Meliputi 4 area dengan 76 item karakter. 1. Lebih menekankan sistem pendidikan sekolah, bukan perubahan mapel metode mengajar 2. Kurikulum 1947, 1956, 1961, 1971, 1992, 2002, dan 2011 pada di pada atau 1951, 1980, 28
  29. 29. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 1. Pendidikan merupakan sarana dalam menyampaikan kebudayaan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pendidikan dan negara mempunyai hubungan yang sangat erat. Perkembangan sebuah negara tergantung kepada perkembangan pendidikan kepada warga negaranya. 2. Perkembangan pendidikan di setiap negara pasti berbeda, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti keadaan wilayah negara, faktor ekonomi masyarakat, faktor politik negara, kebudayaan setempat, dan sebagianya 3. Pelaksanaan pendidikan setiap negara yang ada di dunia sangat ditentukan oleh faktorfaktor tersebut, khusunya negara-negara maju yang sangat memperdulikan masalah pendidikan warga negaranya. B. Saran 1. Kita sebagai generasi penerus bangsa seharusnya dapat menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting demi kemajuan negara kita. 2. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang di dunia seharusnya dapat meneladani pendidikan di negara-negara maju yang sangat konseptual dan tidak menghilangkan unsur kebudayaan negaranya sendiri sehingga pendidikan di Indonesia dapat sejajar dengan negara-negaar maju di dunia. 29
  30. 30. REFERENSI _______. Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan Indonesia. Jakarta: Rajawalki Pers. ______. 2010. Pendidikan di Amerika Serikat. http://www.hewlett.org/programs/globaldevelopment-program/quality-education-in-developing-countries. ______. 2010Sihol Nababan. 2009. Peranan Sistem Pendidikan Nasional dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya. Medan: Universitas HKBP Nommensen. Makalah ini disampaikan pada The 1st International Symposium on Education tanggal 15 Agustus 2009. Academy, Expression, 2007. Education Systems in Australia (http://www. expressionacademy.com/education%20systems%20in%%20australia.html, diakses pada tanggal 17 November 2008). Ardian Umam. Mengupas Sistem Pendidikan Jepang dalam Pembangunan Karakter Bangsanya. http://www.wikipedia.co.id Mohammad Noor Syam. 1986. Filsafat Kependidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional. Mudyahardjo, Redja. 2010. Pengantar Pendidkan. Suatu Studi Awal Tentang Dasar Dasar. Rahman Assegaf. 2003. Internasionalisasi Pendidikan, Sketsa Perbandingan Pendidikan di NegaraNegara Islam dan Barat. Yogyakarta: gama Media. Sutarno. Karakteristik Pendidikan Multikultural Di Berbagai Negara. Perbandingan Sistem Pendidikan di Indonesia dan Di Jepang. Tukiyo. Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter di Jepang serta Perbandingannya dengan di Indonesia. Semarang: FKIP Universitas Widya Dharma Klaten. 30

×