Korupsi gol 3

  • 362 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
362
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
36
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n

Transcript

  • 1. PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSIhttp://www.scribd.com/Ery Arifullah/collections Oleh: Ery Arifullah, ST, MT Widyaiswara Muda Bandiklat Prov. Kaltim
  • 2. Diberikan untuk Diklat Prajabatan Gol III. Pemkot Balikpapan (14 November 2011) PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSIhttp://www.scribd.com/Ery Arifullah/collections Oleh: Ery Arifullah, ST, MT Widyaiswara Muda Bandiklat Prov. Kaltim
  • 3. apa tindakan anda ketika mendapatkan gaji?
  • 4. bila ada hp seri terbaru dan anda benar- benar menginginkannya sementara andatidak punya uang, apakah anda akan tetap membelinya?
  • 5. apa tindakan anda ketika menemukan atasan yang meminta anda untuk merahasiakan tindakan mark up penggunaan anggaran?
  • 6. apakah anda siap untuk jujur dan komitmenwalaupun resikonya adalah piring nasi anda?
  • 7. apakah anda akan terus membela atasananda yang terbukti bersalah didepan penyidik KPK, padahal anda sangat berhutang jasa
  • 8. suatu hari anda menjadi bupati...apakah andaakan memberi ijin tambang batubara kepadaseseorang hanya karena memberi anda 1 M?
  • 9. Uang adalah alat tukarUang adalah konsep!!!Uang adalah ide!!!
  • 10. Uang adalah alat tukarUang adalah konsep!!!Uang adalah ide!!!
  • 11. trend....
  • 12. Kasus 1
  • 13. Kasus 1• Hidup tanpa rasionalitas ekonomi.
  • 14. Kasus 1• Hidup tanpa rasionalitas ekonomi.• Gaji tak cukup makan, TAPI KREDIT MOTOR?
  • 15. Kasus 1• Hidup tanpa rasionalitas ekonomi.• Gaji tak cukup makan, TAPI KREDIT MOTOR?• Tidak ada kerjaan, merokok sambil main catur?
  • 16. Kasus 1• Hidup tanpa rasionalitas ekonomi.• Gaji tak cukup makan, TAPI KREDIT MOTOR?• Tidak ada kerjaan, merokok sambil main catur?• Bagaimana nasib keluargamu?
  • 17. Kasus 1• Hidup tanpa rasionalitas ekonomi.• Gaji tak cukup makan, TAPI KREDIT MOTOR?• Tidak ada kerjaan, merokok sambil main catur?• Bagaimana nasib keluargamu?• Jawabannya adalah?
  • 18. Serahkan pada Tuhan
  • 19. Peluang terjadinya korupsi?
  • 20. Peluang terjadinya korupsi?1. Kampanye politik yg mahal.
  • 21. Peluang terjadinya korupsi?1. Kampanye politik yg mahal.2. Bidang sumber daya alam.
  • 22. Peluang terjadinya korupsi?1. Kampanye politik yg mahal.2. Bidang sumber daya alam.3. Pengadaaan barang dan jasa.
  • 23. Peluang terjadinya korupsi?1. Kampanye politik yg mahal.2. Bidang sumber daya alam.3. Pengadaaan barang dan jasa.4. Pendorong tindak pidana korupsi.
  • 24. Peluang terjadinya korupsi?1. Kampanye politik yg mahal.2. Bidang sumber daya alam.3. Pengadaaan barang dan jasa.4. Pendorong tindak pidana korupsi.5. Ciri-ciri korupsi sistemik dalam pemerintahan.
  • 25. Bahan diskusi:
  • 26. Bahan diskusi:• Bagaimana kasusnya?
  • 27. Bahan diskusi:• Bagaimana kasusnya?• Institusi/lembaga yang terlibat?
  • 28. Bahan diskusi:• Bagaimana kasusnya?• Institusi/lembaga yang terlibat?• Apa masalah sebenarnya (sistem yg harus dibenahi?)
  • 29. Bahan diskusi:• Bagaimana kasusnya?• Institusi/lembaga yang terlibat?• Apa masalah sebenarnya (sistem yg harus dibenahi?)• Apa saran kelompok anda?
  • 30. Korupsi versi KPK
  • 31. Korupsi versi KPK
  • 32. Korupsi versi KPK
  • 33. Korupsi versi KPK• Kerugian keuangan negara.
  • 34. Korupsi versi KPK• Kerugian keuangan negara.• Suap menyuap.
  • 35. Korupsi versi KPK• Kerugian keuangan negara.• Suap menyuap.• Penggelapan dalam jabatan.
  • 36. Korupsi versi KPK• Kerugian keuangan negara.• Suap menyuap.• Penggelapan dalam jabatan.• Pemerasan.
  • 37. Korupsi versi KPK• Kerugian keuangan negara.• Suap menyuap.• Penggelapan dalam jabatan.• Pemerasan.• Perbuatan curang.
  • 38. Korupsi versi KPK• Kerugian keuangan negara.• Suap menyuap.• Penggelapan dalam jabatan.• Pemerasan.• Perbuatan curang.• Benturan dalam kepentingan pengadaan.
  • 39. Korupsi versi KPK• Kerugian keuangan negara.• Suap menyuap.• Penggelapan dalam jabatan.• Pemerasan.• Perbuatan curang.• Benturan dalam kepentingan pengadaan.• Gratifikasi.
  • 40. Korupsi versi KPK• Kerugian keuangan negara.• Suap menyuap.• Penggelapan dalam jabatan.• Pemerasan.• Perbuatan curang.• Benturan dalam kepentingan pengadaan.• Gratifikasi.
  • 41. Tindak pidana korupsi lainnya...
  • 42. Tindak pidana korupsi lainnya...• Merintangi proses pemeriksaan tindak pidana korupsi.
  • 43. Tindak pidana korupsi lainnya...• Merintangi proses pemeriksaan tindak pidana korupsi.• Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yg tidak benar.
  • 44. Tindak pidana korupsi lainnya...• Merintangi proses pemeriksaan tindak pidana korupsi.• Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yg tidak benar.• Bank yg tidak memberi keterangan rekening tersangka.
  • 45. Tindak pidana korupsi lainnya...• Merintangi proses pemeriksaan tindak pidana korupsi.• Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yg tidak benar.• Bank yg tidak memberi keterangan rekening tersangka.• Saksi atau ahli yg tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.
  • 46. Tindak pidana korupsi lainnya...• Merintangi proses pemeriksaan tindak pidana korupsi.• Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yg tidak benar.• Bank yg tidak memberi keterangan rekening tersangka.• Saksi atau ahli yg tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.• Orang yg memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau keterangan palsu.
  • 47. Tindak pidana korupsi lainnya...• Merintangi proses pemeriksaan tindak pidana korupsi.• Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yg tidak benar.• Bank yg tidak memberi keterangan rekening tersangka.• Saksi atau ahli yg tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.• Orang yg memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau keterangan palsu.• Saksi yg membuka identitas pelapor.
  • 48. Tindak pidana korupsi lainnya...• Merintangi proses pemeriksaan tindak pidana korupsi.• Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yg tidak benar.• Bank yg tidak memberi keterangan rekening tersangka.• Saksi atau ahli yg tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.• Orang yg memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau keterangan palsu.• Saksi yg membuka identitas pelapor.
  • 49. Bukan solusi yang tidak bisamereka lihat , tapi mereka gagal melihat problem.
  • 50. Konsep korupsi
  • 51. Konsep korupsi
  • 52. Konsep korupsi
  • 53. Konsep korupsi• Peluang ...kreatifitas ....bagaimana?
  • 54. Konsep korupsi• Peluang ...kreatifitas ....bagaimana?• Transparansi .... akuntabilitas.
  • 55. Konsep korupsi• Peluang ...kreatifitas ....bagaimana?• Transparansi .... akuntabilitas.• Konspirasi/ kolusi.... melibatkan lebih dari satu orang.
  • 56. Konsep korupsi• Peluang ...kreatifitas ....bagaimana?• Transparansi .... akuntabilitas.• Konspirasi/ kolusi.... melibatkan lebih dari satu orang.• Melibatkan dana begitu besar.
  • 57. Konsep korupsi• Peluang ...kreatifitas ....bagaimana?• Transparansi .... akuntabilitas.• Konspirasi/ kolusi.... melibatkan lebih dari satu orang.• Melibatkan dana begitu besar.• Wewenang yg begitu besar.... tanpa pengawasan.
  • 58. Konsep korupsi• Peluang ...kreatifitas ....bagaimana?• Transparansi .... akuntabilitas.• Konspirasi/ kolusi.... melibatkan lebih dari satu orang.• Melibatkan dana begitu besar.• Wewenang yg begitu besar.... tanpa pengawasan.• Takut.
  • 59. Konsep korupsi• Peluang ...kreatifitas ....bagaimana?• Transparansi .... akuntabilitas.• Konspirasi/ kolusi.... melibatkan lebih dari satu orang.• Melibatkan dana begitu besar.• Wewenang yg begitu besar.... tanpa pengawasan.• Takut.
  • 60. Ciri2 pemerintahan korup:
  • 61. Ciri2 pemerintahan korup:
  • 62. Ciri2 pemerintahan korup:
  • 63. Ciri2 pemerintahan korup:• Patronase.
  • 64. Ciri2 pemerintahan korup:• Patronase.• Prosedur berbelit-belit.
  • 65. Ciri2 pemerintahan korup:• Patronase.• Prosedur berbelit-belit.• Pemungut pajak yang tidak efektif.
  • 66. Ciri2 pemerintahan korup:• Patronase.• Prosedur berbelit-belit.• Pemungut pajak yang tidak efektif.• Korupsi besar-besaran dalam pengadaan barang dan jasa.
  • 67. Ciri2 pemerintahan korup:• Patronase.• Prosedur berbelit-belit.• Pemungut pajak yang tidak efektif.• Korupsi besar-besaran dalam pengadaan barang dan jasa.• Layanan masyarakat yang sangat buruk.
  • 68. Ciri2 pemerintahan korup:• Patronase.• Prosedur berbelit-belit.• Pemungut pajak yang tidak efektif.• Korupsi besar-besaran dalam pengadaan barang dan jasa.• Layanan masyarakat yang sangat buruk. ★(Alatas, 1974)
  • 69. Ciri2 pemerintahan korup:• Patronase.• Prosedur berbelit-belit.• Pemungut pajak yang tidak efektif.• Korupsi besar-besaran dalam pengadaan barang dan jasa.• Layanan masyarakat yang sangat buruk. ★(Alatas, 1974)
  • 70. Pendorong tindak pidana korupsi
  • 71. Pendorong tindak pidana korupsi
  • 72. Pendorong tindak pidana korupsi
  • 73. Pendorong tindak pidana korupsi • Feodalisme = tidak adanya transparansi.
  • 74. Pendorong tindak pidana korupsi • Feodalisme = tidak adanya transparansi. • Kampanye-kampanye politik yang mahal.
  • 75. Pendorong tindak pidana korupsi • Feodalisme = tidak adanya transparansi. • Kampanye-kampanye politik yang mahal. • Proyek yang melibatkan uang jumlah besar.
  • 76. Pendorong tindak pidana korupsi • Feodalisme = tidak adanya transparansi. • Kampanye-kampanye politik yang mahal. • Proyek yang melibatkan uang jumlah besar. • Nepotisme dan kolusi.
  • 77. Pendorong tindak pidana korupsi • Feodalisme = tidak adanya transparansi. • Kampanye-kampanye politik yang mahal. • Proyek yang melibatkan uang jumlah besar. • Nepotisme dan kolusi. • Lemahnya ketertiban hukum.
  • 78. • Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
  • 79. • Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.• Marjinalisasi tenaga pendidik?
  • 80. • Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.• Marjinalisasi tenaga pendidik?• Rakyat yang cuek.
  • 81. • Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.• Marjinalisasi tenaga pendidik?• Rakyat yang cuek.• Kontrol lemah.
  • 82. Jenis-jenis korupsi (Alatas, 1974)
  • 83. Jenis-jenis korupsi (Alatas, 1974)
  • 84. Jenis-jenis korupsi (Alatas, 1974)
  • 85. Jenis-jenis korupsi (Alatas, 1974)
  • 86. Jenis-jenis korupsi (Alatas, 1974)
  • 87. Jenis-jenis korupsi (Alatas, 1974)1. Korupsi transaktif.
  • 88. Jenis-jenis korupsi (Alatas, 1974)1. Korupsi transaktif.2.Korupsi memeras .
  • 89. Jenis-jenis korupsi (Alatas, 1974)1. Korupsi transaktif.2.Korupsi memeras .3.Korupsi investif .
  • 90. Jenis-jenis korupsi (Alatas, 1974)1. Korupsi transaktif.2.Korupsi memeras .3.Korupsi investif .4.Korupsi perkerabatan .
  • 91. Jenis-jenis korupsi (Alatas, 1974)1. Korupsi transaktif.2.Korupsi memeras .3.Korupsi investif .4.Korupsi perkerabatan .5.Korupsi difensif .
  • 92. Jenis-jenis korupsi (Alatas, 1974)1. Korupsi transaktif.2.Korupsi memeras .3.Korupsi investif .4.Korupsi perkerabatan .5.Korupsi difensif .6.Korupsi otogenik .
  • 93. Jenis-jenis korupsi (Alatas, 1974)1. Korupsi transaktif.2.Korupsi memeras .3.Korupsi investif .4.Korupsi perkerabatan .5.Korupsi difensif .6.Korupsi otogenik .7.Korupsi dukungan.
  • 94. Jenis-jenis korupsi (Alatas, 1974)1. Korupsi transaktif.2.Korupsi memeras .3.Korupsi investif .4.Korupsi perkerabatan .5.Korupsi difensif .6.Korupsi otogenik .7.Korupsi dukungan.
  • 95. Jenis-jenis korupsi (Alatas, 1974)1. Korupsi transaktif.2.Korupsi memeras .3.Korupsi investif .4.Korupsi perkerabatan .5.Korupsi difensif .6.Korupsi otogenik .7.Korupsi dukungan.
  • 96. Jenis-jenis korupsi (Alatas, 1974)1. Korupsi transaktif.2.Korupsi memeras .3.Korupsi investif .4.Korupsi perkerabatan .5.Korupsi difensif .6.Korupsi otogenik .7.Korupsi dukungan.
  • 97. Jenis-jenis korupsi (Alatas, 1974)1. Korupsi transaktif.2.Korupsi memeras .3.Korupsi investif .4.Korupsi perkerabatan .5.Korupsi difensif .6.Korupsi otogenik .7.Korupsi dukungan.
  • 98. Korupsi adalah penyakit sistem?
  • 99. Korupsi adalah penyakit sistem?• Mengapa korupsi itu terjadi hampir di seluruh Indonesia dan sangat sulit diberantas?
  • 100. Korupsi adalah penyakit sistem?• Mengapa korupsi itu terjadi hampir di seluruh Indonesia dan sangat sulit diberantas?• Apakah ciri-ciri pemerintahan yg korup?
  • 101. Korupsi adalah penyakit sistem?• Mengapa korupsi itu terjadi hampir di seluruh Indonesia dan sangat sulit diberantas?• Apakah ciri-ciri pemerintahan yg korup?• Faktor-faktor pendorong apa yang menyebabkan terjadinya korupsi?
  • 102. Rumus korupsi
  • 103. Korupsi = (wewenang + monopoli) - akuntabilitas
  • 104. Lingkaran maut
  • 105. KORUPSI
  • 106. SANKRIKORUPSI
  • 107. SANKRI ASAS PEMERINTAHKORUPSI (UU. No. 28/1999)
  • 108. SANKRI ASAS PEMERINTAHKORUPSI (UU. No. 28/1999)
  • 109. SANKRI ASAS PEMERINTAHKORUPSI (UU. No. 28/1999)
  • 110. SANKRI ASAS PEMERINTAHKORUPSI (UU. No. 28/1999)
  • 111. SANKRI ASAS PEMERINTAHKORUPSI (UU. No. 28/1999)
  • 112. SANKRI ASAS PEMERINTAHKORUPSI (UU. No. 28/1999) TRADISI
  • 113. SANKRI ASAS PEMERINTAHKORUPSI (UU. No. 28/1999) TRADISI POLITIK & EKONOMI
  • 114. SANKRI ASAS PEMERINTAHKORUPSI (UU. No. 28/1999) TRADISI POLITIK & KESEMPATAN EKONOMI
  • 115. SANKRI ASAS PEMERINTAHKORUPSI (UU. No. 28/1999) TRADISI POLITIK & KESEMPATAN EKONOMI
  • 116. SANKRI ASAS PEMERINTAHKORUPSI (UU. No. 28/1999) TRADISI POLITIK & KESEMPATAN EKONOMI
  • 117. SANKRI ASAS PEMERINTAHKORUPSI (UU. No. 28/1999) TRADISI POLITIK & KESEMPATAN EKONOMI
  • 118. SANKRI ASAS PEMERINTAHKORUPSI (UU. No. 28/1999) TRADISI POLITIK & KESEMPATAN EKONOMI OLIGARKI INTERNASIONAL
  • 119. SANKRI ASAS PEMERINTAHKORUPSI (UU. No. 28/1999) TRADISI POLITIK & KESEMPATAN EKONOMI OLIGARKI INTERNASIONAL