Your SlideShare is downloading. ×
Keaksaraan sebagai fondasi pendidikan nasional
Keaksaraan sebagai fondasi pendidikan nasional
Keaksaraan sebagai fondasi pendidikan nasional
Keaksaraan sebagai fondasi pendidikan nasional
Keaksaraan sebagai fondasi pendidikan nasional
Keaksaraan sebagai fondasi pendidikan nasional
Keaksaraan sebagai fondasi pendidikan nasional
Keaksaraan sebagai fondasi pendidikan nasional
Keaksaraan sebagai fondasi pendidikan nasional
Keaksaraan sebagai fondasi pendidikan nasional
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Keaksaraan sebagai fondasi pendidikan nasional

645

Published on

literacy is a basic foundation as it must

literacy is a basic foundation as it must

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
645
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  1. Menjadikan Keaksaraan sebagaiFondasi Pendidikan NasionalSistem Pendidikan Nasional sebagaimanadiundangkan memiliki tiga jalur sebagaiwahana pencapaian tujuan. Secara ideal,ketiga jalur tersebut mendapat perhatiansepadan, bahkan pemerintah tidakmemilah dan membedakan ketiga jalurpendidikan tersebut. Namun beragamketerbatasan dimiliki pemerintah dalammenghantarkan ketiga jalur tersebutsebagai inti layanan pendidikan bagiseluruh rakyat. Diiringi persepsi dankebiasaan masyarakat terhadap layananpendidikan, tidak mengherankan apabila diantara ketiga jalur layanan tersebut, pendidikan sekolah lebihmenyita perhatian termasuk kebijakan pengembangan dan penetapan program. Kondisi tersebut selainmenciptakan ketimpangan juga menyemai ketidakadilan perlakuan baik terhadap penyelenggara, sasarandan program pendidikan.Kalau pun ketiga jalur memiliki keunggulan masing-masing, seyogyanya karakteristik masing-masingmendapat porsi perhatian seperti paket kebijakan yang sesuai. Paparan karakteristik jalur pendidikanUndang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai dasar memahami tulisan ini adalah a) JalurPendidikan Formal (PF) b) Jalur Pendidikan Non Formal (PNF) dan c) Jalur Pendidikan In Formal (PIF)Hingga pergantian kabinet menyusul keruntuhan orde baru, PF masih memegang kunci dalammenetapkan arah dan acuan pendidikan nasional. Bahkan sumber daya yang digunakan untukmenjalankan kebijakan berkiblat pada pendidikan formal menjadi porsi terbesar anggaran belanjapendidikan. Selain itu, ketimpangan dapat dilihat dari jumlah bidang yang menangani pendidikan formal,dibanding dua jalur pendidikan yang lain.Sebut saja tingkatan direktorat jenderal membidangi setiap jenjang pendidikan formal; direktorat jenderalpendidikan dasar, direktorat jenderal menengah dan lanjutan, dan direktorat jenderal pendidikan tinggi.Berbeda dengan jenjang urusan jalur pendidikan non formal yang hanya ditangani cukup direktoratKeaksaraan bukan hanya sekedar baca, tulis dan hitungnamun juga mencakup pemanfaatan budaya dan sumberdaya setempat (Photo: Dokumen Pribadi)
  2. jenderal Pendidikan luar sekolah (sekarang PAUDNI) membawahi direktorat pendidikan usia dini,pendidikan masyarakat, dan direktorat kursus. Direktorat Pendidikan Masyarakat yang menanganipemberantasan buta aksara, kejar Paket A, kejar Paket B, dan kemudian Paket C jelas tidak seimbangdibandingkan dengan porsi ketiga direktorat jenderal pendidikan dasar, pendidikan menengah danlanjutan pada jalur pendidikan formal. Pengelompokkan urusan dan pembagian bidang kerja yang tidakseimbang diantara dua jalur layanan pendidikan, telah menyebabkan upaya pendidikan di luar sekolahtidak menempatkan lebih dari sekedar ‘menambal’ pendidikan sekolah. Manakala pendidikan sekolahdianggap gagal, pendidikan di luar sekolah tetap tidak dapat memberikan sumbangan sebagai aktor yangberperan dalam mencerdaskan bangsa dan masyarakat.Dalam perkembangan berikutnya, meskipun dilakukan pembenahan di jalur direktorat jenderal‘pendidikan formal’, perubahan ini belum memberikan dampak terhadap kiprah pendidikan non formalsejalan dengan pandangan sebelah mata yang diberikan terhadap pendidikan non formal. Penyelenggaraanpendidikan nasional seperti ini tidak lepas dari pandangan politik yang berlaku.Penanganan krisis multi dimensi yang tidak kunjung berkesudahan berujung pada permasalahan kapasitasdan karakteristik tingkat pendidikan milik masyarakat. Sehingga pangkal masalah berujung padabagaimana penyelenggaraan pendidikan mampu meningkatkan ketahanan dan ketangguhan masyarakat.Suatu bangsa akan berhasil dalam pembangunannya secara ‘self propelling’ dan tumbuh maju apabilatelah berhasil memenuhi minimum jumlah dan mutu (termasuk relevansi dengan pembangunan) dalampendidikan penduduknya (Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja, 1984:79).Kegagalan dunia pendidikan yang dikuasai kebijakan jalur formal, dengan mengabaikan potensipendidikan non formal dan informal telah meniadakan kemampuan masyarakat dalam meningkatkankapasitas dan kecerdasan diri mereka sendiri. Pendidikan sebagai syarat penting dan komponen utamameningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak semata dikendalikan oleh pelaku tunggal sepertipendidikan formal, namun juga harus didukung pelaku lain yaitu pendidikan non formal dan in formal.Kebijakan pendidikan bagi William R. Ewald Jr. (1968:38) An education system is a politicalphenomenon ... taken serious everywhere. Individuals are conviced that they need it, or at least the formalindicia of it ... means of attaining power and prosperity.Kiprah pendidikan terhadap pembangunan dan peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat semakinmengemuka dan menyadarkan banyak praktisi pendidikan. Hal ini sejalan dengan kegagalan pendidikanformal yakni sekolah untuk bertindak menjadi pelaku utama, sekolah makin lama makin tidak mampumelaksanakan fungsi mereka sekarang (Shane,1984:20)
  3. Dalam konteks pembangunan secara umum, kesertaan masyarakat dalam proses membangun diri sendirimenjadi kriteria keberhasilan proses pembangunan. Kemandirian dan kematangan masyarakat suatubangsa yang berakumulasi berperan penting dalam mendukung arah dan keberhasilan penyelenggaraanpembangunan.Pendidikan dasar sembilan tahun dengan titik berat pada penguasaan ketermpilan dasar (baca-tulis-hitung)dan pengetahuan dasar meliputi pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan lingkunganalam – sosial – budaya, pengetahuan tentang gizi dan pendidikan agama (Moegiadi,1992:6) masih belummemenuhi kebutuhan untuk menjadikan bangsa yang besar dan beraneka ragam suku serta budaya sepertiIndonesia untuk bertahan di tengah hempasan krisis moneter disusul dampak globalisasi.Hasil proses pendidikan tidak saja sekedar mensyaratkan keterampilan, pengetahuan dan sikap minimal,bahkan mencakup the behavior and achievements as they function as citizen (Kaufman,1972:10). Dengandemikian, proses pendidikan yang mengutamakan keaksaraan dasar (baca-tulis-hitung) dapatditransformasikan menjadi keaksaraan lanjutan dengan berbagai muatan sebagaimana isu yang menjadiperhatikan masyarakat seperti lingkungan.1. Pendidikan Keaksaraan (Literacy) sebagai Arus UtamaHal ini secara implisit menjadi hak mendapatkan pendidikan yang secara eksplisit melekat pada anak danorang dewasa, sebagaimana dicantumkan konvensi internasional, termasuk deklarasi PBB. Deklarasi HakAsasi Manusia tahun 1948 yang memuat hak untuk mendapatkan pendidikan misalnya. Serta beberapakonvensi internasional lainnya, antara lain konvensi untuk melakukan tindakan sipil dan menyatakan hakpolitik, begitu pula dengan konvensi bidang ekonomi, sosial dan hak budaya yang disepakati tahun 1966.Semuanya menjadi sumber Deklrasi Hak Asasi PBB, termasuk di dalamnya konvensi 1979 mengenaipencegahan tindakan dikriminasi bagi wanita dan konvensi hak hidup anak 1989.Tahun 1975 menjelang deklarasi inti diterima, keaksaraan menjadi sorotan utama dibandingkan denganhak untuk mendapatkan pendidikan itu sendiri. Tahun 1960 ditetapkan konvensi terhadap dikriminasidalam pendidikan khususnya bagi tiap orang yang tidak dapat menyelesaikan dan mengikuti jenjangpendidikan dasar. Deklarasi Persepolis menuliskan: Keaksaraan bukan berakhir pada penguasaan, tetapimerupakan hak dasar manusia (UNESCO, 1975a). Baik Konvensi Hak Anak (CRC) dan Anti PerlakuanDikriminasi terhadap Wanita (CEDAW), keduanya mengisyaratkan promosi keaksaraan danpemberantasan ke-niraksara-an. Misalnya Ayat 10(e) CEDAW yang diterapkan 1981 menegaskan hakorang dewasa untuk melek huruf, dengan melibatkan berbagai elemen untuk memberikan kesempatanyang sama dalam pendidikan berkelanjutan, seperti program keaksaraan fungsional dan pendidikan orang
  4. dewasa. Sedangkan CRC menenggarai keaksaraan sebagai keterampilan pokok dimana setiap anak harusdilibatkan dan ditekankan pada kebutuhan untuk dapat mengatasi persoalan kehidupan melaluikeaksaraan (UNHCR, 1989). Tujuan strategis deklarasi dan Kerangka Aksi Beijing 1995 adalahmemberantas buta aksara perempuan.Deklarasi Anti Dikriminasi Pendidikan (CDE) menggarisbawahi dukungan dan peningkatan metodependidikan yang sesuai bagi setiap orang yang belum mendapat layanan pendidikan dasar bahkan merekayang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar secara lengkap serta kelangsungan pendidikan merekasesuai kapasitas pribadi (UNESCO, 2005). CDE selanjutnya menuntut peningkatan kesempatankeaksaraan melalui pendidikan berkelanjutan.Banyak tuntutan yang mensyaratkan pembaruan hak atas keaksaraan. Resolusi 11 deklarasi Hamburgmenyatakan: ‘keaksaraan, secara umum dimaknai sebagai pengetahuan dan keterampilan dasar yangdibutuhkan dalam menyikapi perubahan dunia, dan karenanya menjadi hak fundamental seseorang’(UNESCO, 1977) Laporan konferensi meja bundar UNESCO Keaksaraan sebagai bentuk Kebebasanmerekomendasikan bahwa keaksaraan merupakan kerangka dasar pendekatan dan prinsip pengembanganmasyarakat (UNESCO, 2005).Berbeda dari hak keaksaraan yang diusung berbagai pertemuan dan deklarasi, pengertian hak dalambatasan pemberatasan niraksara, sebagaimana CEDAW dan deklarasi Beijing, menyatakan persamaankeaksaraan dengan pengetahuan dan ke-niraksara-an sebagai kebodohan. Keaksaraan pun sebagai bentukhak mendapat pendidikan dipandang sebagai seperangkat keterampilan pokok pendidikan dasar ataufundamental, sebagaimana disyaratkan CDE.Sebagaimana dirintis UNESCO, pengertian ‘pendidikan fundamental’ menyiratkan kemampuan membaca,menulis dan menghitung dengan penekanan pada membaca dan menulis (UNESCO, 2005). Sementaramenghitung biasanya hanya dijadikan bagian pelengkap formal saja, kata ‘keaksaraan’ sendiri umumnyamembatasi diri pada keterampilan membaca dan menulis.Bagian 1 pendahuluan CRC (ayat 29), misalnya, mengemukakan bahwa ‘keterampilan dasar mencakuptidak hanya keaksaraan dan berhitung tetapi juga life skills [Keterampilan Hidup, pen.]. Dalam kaitan ini,‘keaksaraan; masih diartikan membaca dan menulis semata.
  5. Deklarasi global pendidikan untuk semua (Jomtien, Thailand, 1990) butir 1.1. merumuskan ‘keaksaraan,komunikasi lisan, berhitung, dan pemecahan masalah menjadi bagian penting pendidikan yangmemperkaya pemenuhan kebutuhan belajar mendasar setiap orang. Gagasan pokok yang menyatakankeaksaraan sebagai kemampuan membaca dan menulis bersumber pada materi pelajaran bahasa yangmemungkinkan seseorang belajar menulis dan membaca. Hak mendapat kesempatan belajar bahasa samasekali berbeda dengan kesempatan belajar yang ditawarkan melalui bahasa. Butir 27 ICCPR menyatakanlebih lanjut hak warga minoritas untuk menggunakan bahasa mereka; hal ini termasuk pengertianmenggunakan bahasa minoritas mereka dalam pergaulan sehari-hari yang terbatas. Peraturan internasionalmengijinkan setiap negara menggunakan bahasa resmi kenegaraan masing-masing. Begitu pula sekolahumum dapat menggunakan bahasa resmi tersebut di samping bahasa daerah setempat.Di Namibia misalnya, program keaksaraan ditempuh dalam tiga tingkatan, kelas pertama dan duamenggunakan bahasa ibu, dan kelas tiga memakai bahasa Inggris bagi pemula, sehinga warga belajardengan kemampuan keaksaraan berbeda dapat mengikuti seluruh proses pendidikan. Kenyataanpendidikan umum hanya menggunakan bahasa resmi sebagai pengantar, hal ini bisa dikaitan denganhakekat asasi yakni keragaman dalam pendidikan, termasuk bahasa dalam menyampaikan bahan pelajaran,termasuk jaminan kesempatan mengembangkan sekolah khusus. Perkembangan tuntutan pendidikanformal dwi-bahasa telah memberikan dampak terhadap program pemuda dan orang dewasa dalampendidikan non formal.Banyak tulisan, termasuk persepolis dan deklarasi hamburg, mensyaratkan wawasan keaksaraan secaralebih luas dari sekedar kemampuan baca dan tulis saja. Keaksaraan juga melingkupi akses terhadap ilmupengetahuan dan tehnik, penguasaan informasi termasuk menikmati manfaat budaya dan penggunaanmedia, baik itu untuk meningkatkan kemampuan diri dalam bekerja atau tidak sama sekali. Keaksaraanjuga mencakup batasan pendidikan fundamental, kemajemukan life skill untuk beragam situasi; sebagaicontoh, butir 22 konvensi berkenaan dengan pengungsi yang menjamin setiap pengungsi memperolehperlakukan sama di tiap negara yang ditinggali setingkat pendidikan dasar. Selain itu, keaksaraan menjadialat pemenuhan kebutuhan hidup sekaligus meningkatkan peran serta dalam bidang sosial, budaya, politikdan ekonomi, khususnya bagi anggota masyarakat di daerah tertinggal. Perhatian pada pengembanganpendidikan seumur hidup secara inklusif menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan hidupuniversal dan hak keaksaraan.Sebagai tambahan, peningkatan keaksaraan pun ditopang kegiatan bidang teknologi, keterlibatanmasyarakat sipil dan belajar sepanjang hayat. UNESCO senantiasa menciptakan dukungan untuk
  6. penyebaran informasi, menumbuhkembangkan teknologi komunikasi untuk menjembatani danmendayagunakan keragaman budaya dan bahasa. Program bantuan PBB (UNDP) menyatakan bahwapenguasaan pengetahuan, kesempatan mendayagunakan potensi untuk meningkatkan standar kehidupanserta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat merupakan prasyarat mutlak pembangunan umatmanusia. Pemanfaatan wahana ini, kemampuan dan beragam potensi sumber daya akan menjaminperkembangan keaksaraan.Keaksaraan dengan sendirinya sangat erat berkaitan dengan upaya pendidikan berkelanjutan atau belajarsepanjang hayat. Akhirnya, keaksaraan dapat dipandang bukan hanya sebagai suatu hal mutlak melainkansebagai mekanisme untuk mencapai hak asasi, hanya hak asasi mendapatkan pendidikan sebagai satu-satunya alat memerangi keniraksaraan. Oleh karena itu keaksaraan harus didukung sebagai mainstreampendidikan melengkapi kecakapan hidup dan gender yang telah ditetapak lebih awal.2. Keaksaraan (keaksaraan) sebagai energi pemberdayaanLatar belakang keaksaraan dipandang sebagai hak digambarkan oleh manfaat yang bisa dirasakan olehpribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Apalagi, jelas dalam kehidupan masyarakat modern,‘kemampuan keaksaraan sangat dibutuhkan untuk menentukan pengambilan keputusan, pengembanganpribadi, keterlibatan aktif dan pasif baik di tingkat lokal maupun masyarakat global. Manfaat keaksaraandapat dirasakan sejalan dengan perluasan hak dan pengembangan di berbagai tempat dan pelaksanaansecara efektif. Manfaat pribadi, misalnya, diujudkan melalui media tertulis yang dapat ditemukan dikelompok masyarakat modern, dan manfaat ekonomi secara luas dapat diujudkan melalui kerangkamakroekonomi, investasi bidang prasarana dan berbagai kebijakan pembangunan yang relevan.Dengan kata lain, berbagai keuntungan, seperti halnya pemberdayaan perempuan, dan penanggulanganmasalah lingkungan akan menampakkan hasilnya jika disertai dukungan lingkungan sosial budaya yangkondusif. Di lain pihak, pengaruh buruk keaksaraan dapat berkembang bergantung pada pemanfaatankeaksaraan dibanding hakikat keaksaraan itu sendiri – manfaat positif pun sepenuhnya bergantung padamedia bagaimana keaksaraan dibutuhkan dan dilakukan. Beberapa diantaranya dapat cukup mengesankan.Misalnya, tuntutan keaksaraan dalam bahasa tulisan menyebabkan dibatasinya bahasa lisan. Programkeaksaraan dan media tertulis lainnya dapat menjadi wahana agar setiap orang terlibat tanpa ragu dalampercaturan sistem pandangan politik tertentu.Beberapa pertimbangan tersendiri diperlukan dalam mengkaji beberapa butir laporan di bawah ini. Secarasistematis, bukti manfaat keaksaraan untuk alasan tertentu tidak dapat dengan gampang ditampilkan.
  7. • Kebanyakan penelitian keaksaraan menyatukannya dengan kegiatan belajar di sekolah dan kegiatankeaksaraan orang dewasa. Pada umumnya, ditemukan ‘kecenderungan untuk menyama-ratakanpengertian sekolah, pendidikan, keaksaraan dan pengetahuan.• Kurang sekali penelitian yang ditujukan kepada program keaksaraan orang dewasa (sebagai padananpendidikan formal) termasuk kajian yang memperhatikan masalah wanita. Sehingga muncul kesankeaksaraan orang dewasa dianggap tidak penting dibandingkan dengan hal yang sama bagi anak-anakdi pendidikan formal.• Penelitian juga banyak dilakukan terhadap pengaruh keaksaraan secara perorangan: jarang dijumpaipenelitian yang mengkaji dampak keaksaraan untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan kancahinternational.• Beberapa kasus manfaat keaksaraan, misalnya bagi kebudayaan, masih sulit untuk dilakukanpengukurannya.• Keaksaraan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan masih belum konsisten dan data yangdianggap berkaitan masih dirasakan mengambang.Manfaat pendidikan secara umum yang pada saat sama menggarisbawahi manfaat keaksaraan bagi orangdewasa. Keterbatasan bukti pendukung hasil belajar pengetahuan program keaksaraan orang dewasamenjadikan hasil belajar pendidikan ‘sekolah’ kerap dijadikan acuan. Kemampuan kognisi yang dapatdiukur memang telah digunakan atau setidaknya dilakukan pengukuran berapa lama suatu pengaruhprogram masih bisa dirasakan. Hasil dari kedua pengukuran tersebut merupakan prioritas utamapenelitian keaksaraan selama ini.Perlu dijadikan catatan pula, program keaksaraan dewasa kini dapat menciptakan lebih banyak hasilbermuatan khusus, katakan saja penumbuhan kesadaran politik, pemberdayaan, refleksi kritis dan gerakanmassa yang tidak bisa dikelompokkan sebagai proses pendidikan ‘sekolah’ formal. Dalam hal ini, jelaskeuntungan dalam mengikuti program keaksaraan orang dewasa meliputi proses menimba pengalamanpositif dan keterlibatan dalam ruang kelompok masyarakat keaksaraan5. Hal yang kurang mendapat porsiperhatian adalah manfaat pada dimensi pengembangan kapasitas diri, termasuk keterlibatan sosial,kesertaan sosial dan manfaat sosial lainnya.Sehingga tanpa diragukan lagi dapat diakui seandainya manfaat keaksaraan mencakup diri pribadi, politik,budaya, sosial dan ekonomi, termasuk lingkungan.Dua penelitian menyatakan bahwa manfaat keaksaraan terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung padatahapan pencapaian derajat keaksaraan. Azariadis dan Drazen (IBRD,2000) menemukan pengaruh‘berangkai’: negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang menyakinkan sebagai dampak
  8. kebijakan alih teknologi, berhasil mencapai angka keaksaraan lebih awal sekurang-kurangnya 40 %,sebagai temuan umum penelitian modernisasi perekonomian era tahun 60-an. Sachs dan Warner(IBRD,2000) memperlihatkan secara statistik hubungan kurva S pengaruh maksimum dimana derajatkeaksaraan mencapai tingkat tertinggi maupun sebaliknya. Hasilnya, perubahan di tingkat tertinggi danterendah sama sekali tidak memberikan dampak pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada tingkat rata-ratamemberikan dampak berarti di sejumlah negara berkembang.Sekalipun terdapat bukti keterkaitan keaksaraan dan pertumbuhan ekonomi, mekanisme keduanya belumbisa dijelaskan lebih lanjut. Belakangan sumbangan pendidikan terhadap efisiensi ekonomi justeruterletak pada hal mendasar selama proses pertumbuhan itu berlangsung, dimana teknologi baru dan tenagaahli yang dihasilkan proses pendidikan saling bersinggungan. Mereka yang memiliki kesempatan banyakmemperoleh pengetahuan, adalah mereka yang dapat menimba keuntungan ekonomi lebih banyak.Dengan demikian, derajat rerata keaksaraan suatu populasi merupakan indikator sesungguhnyapertumbuhan bukan dengan melihat persentase populasi dengan derajat keaksaraan paling tinggi. Dengankata lain, sebuah negara yang menonjolkan upaya penguatan kemampuan keaksaraan masyarakatnya akanberhasil guna dalam menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan dibanding dengan mengatasi kesenjanganantara kelompok berkemampuan aksara tinggi dengan kelompok yang memiliki kemampuan rendah.3. Nilai Tambah Investasi Keaksaraan (Literacy)Sampai hari ini masih jadi bahan perdebatan, berapa besar keuntungan bisa diperoleh dari pembiayaanpendidikan dasar bagi orang dewasa dibandingkan dengan pembiayaan sekolah formal. Di beberapanegara, biaya pendidikan dasar bagi orang dewasa setahun dianggarkan sebesar pengeluaran pendidikandasar kelas 3 dan 4 (UNESCO, 2006) Dengan begitu, melihat biaya relatif yang dikeluarkan, pendidikandasar bagi dewasa sangat efektif. Hal ini, jika dibandingkan dengan tingkat pencapaian pengetahuanprogram keaksaraan dibandingkan dengan hasil pengetahuan yang diperoleh murid kelas 4 (UNESCO,2000)Telaah terhadap empat proyek keaksaraan di tiga negara (Bangladesh, Ghana dan Senegal) antara 1997dan 2002 menyebutkan biaya per warga belajar hingga menyelesaikan program mencapai kisaran 13 %sampai 33 % biaya yang dikeluarkan seorang murid kelas empat sekolah dasar. Dalam kenyataan, masihdijumpai murid sekolah yang menyelesaikan pendidikan dasar keaksaraan lebih dari empat tahun,sehingga anggaran bisa bertambah. Hal yang patut dicatat, kenyataan tersebut hampir sama dibandingkandengan biaya relatif yang diusulkan tiga puluh tahun lalu selama dicanangkan ‘Experimental World
  9. Literacy Programme’ (UNESCO, 2000) di tujuh dari delapan negara yang diujicoba, keaksaraan lebihringan di ongkos dilihat dari warga belajar dewasa yang berhasil menyelesaikan program denganpenghematan berkisar 85 % hingga 2 %; sedangkan di satu negara yang diujicoba pendidikan dasarsekolah justeru lebih murah.Perbandingan keuntungan relatif biaya pendidikan dasar dengan pendidikan lain sering menjadi topikhangat belakangan ini. Bahkan sering keuntungan atas biaya pendidikan sering dimunculkan lebih besar.Tidak sedikit pula, kajian yang menunjukkan pendidikan terhadap tingkat penghasilan seseorang tidakdiragukan berdampak positif dan berpengaruh besar dibandingkan dengan komponen lain. Satu proyekyang jarang dilakukan untuk mengukur hasil program keaksaraan dewasa telah didanai Bank Dunia ditiga negara. Program keaksaraan fungsional di Ghana tahun 1999 menemukan besaran manfaat 43 % bagiwanita, 24% dirasakan laki-laki, manfaat sosial masing-masing mencapai 18% dan 14%; keuntungandiukur dari pencaharian yang berbeda. Sedangkan progam serupa di Indonesia, memberi keuntungansekitar 25% dibandingkan pendidikan dasar di sekolah 22%, kasusnya diukur berdasarkan tingkatpendapatan perorangan dibandingkan dengan ongkos pendidikan yang dikeluarkan. Program diBangladesh menyebutkan rata-rata keuntungan mencapai 37%.Meski demikian, perkiraan semua ini memerlukan konfirmasi lanjutan, pertama, investasi selamanyabersifat produktif, kedua, materi apa yang diperoleh msayarakat tidak mampu dari program keaksaraanyang membantu mereka memperoleh penghasilan dan beranjak dari kemiskinan. Kajian lebih dalamdimunculkan dari kajian mengenai dampak kesertaan program keaksaraan dewasa terhadap pengeluaranrumah tangga di Ghana. Tidak ada perbedaan bagi keluarga yang salah seorang anggotanya ikut kegiatankeaksaraan maupun pendidikan formal. Justeru, keluarga yang tidak satu pun berpendidikan formal,perbedaan sangat dirasakan mencolok: mereka yang memiliki anggota keluarga mengikuti programkeaksaraan membelanjakan 57% dibanding mereka yang tidak memiliki anggota sebgai peserta program,dengan memperhatikan semua variabel yang berkaitan (IBRD,2000).Di Ghana secara umum, hanya keluarga yang berpendidikan yang memerlukan peningkatan pendapatan(UNESCO,2006) Bukti yang ditemukan lebih lanjut memperlihatkan, bahwa manfaat pengeluaranprogram keaksaraan dewasa umumnya dapat dibandingkan satu sama lain, termasuk diantaranya denganpengeluaran dalam pendidikan dasar. Dalam kenyataan sehari-hari, ‘opportunity cost’ seorang anakbelajar di sekolah lebih rendah dibandingkan dengan seorang dewasa mengikuti program keaksaraan.Yang pasti, keuntungan belajar keaksaraan akan sangat dirasakan oleh orang dewasa yang masih danterus bekerja.
  10. *) ditulis ulang berdasarkan tulisan yang sama di: http://www.facebook.com/notes/hardy-numulus-yangyatao/keaksaraan-sebagai-falsafah-pendidikan/125370195617

×