Your SlideShare is downloading. ×
Kab bombana 20_2008
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Kab bombana 20_2008

257
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
257
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN STRATEGIS DAN VITAL ( GOLONGAN A DAN B ) DALAM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOMBANA, Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) merupakan salah satu potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka perlu pengelolaan dan pemanfaatan secara berdaya guna dan berhasil guna; b. bahwa Kabupaten Bombana merupakan daerah yang memiliki Deposit Tambang Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) yang sangat potensial untuk dikelolah dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap Pengelolaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Rakyat Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) Dalam Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3168); 7. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 1
  • 2. 9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 10. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 11. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4377); 12. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389); 13. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4844); 14. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 23. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1211.K/008MPE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum; 2
  • 3. 24. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 535.K/MPE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum; 25. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum; 26. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1603.K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan; 27. Surat Edaran Dirjen Geologi dan Sumberdaya Mineral Nomor 008.E/84/DJG/2004 tentang Pemberlakuan Besarnya Tarif Iuran Tetap, Iuran Ekssplorasi, Iuran Ekploitasi/Produksi (Royalty) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003; 28. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA dan BUPATI BOMBANA M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN STRATEGIS DAN VITAL (GOLONGAN A DAN B) DALAM DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bombana. 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana. 5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana. 6. Instansi Terkait adalah Instansi Pemerintah Kabupaten Bombana yang berhubungan langsung dengan Pengelolaan Pertambangan Rakyat. 7. Tim adalah Tim Pertimbangan Pemberian Pengelolaan Pertambangan yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati. 8. Pejabat yang ditunjuk selanjutnya disebut pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pertambangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 9. Pertambangan Rakyat adalah Usaha Pertambangan Bahan Galian Strategis dan Vital (golongan a dan b) yang dilakukan oleh rakyat secara kecil-kecilan atau secara gotong – royong yang atau dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri. 3
  • 4. 10.Pengelolaan Pertambangan Rakyat selanjutnya disebut PPR adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan A dan B yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong yang dengan alat sederhana untuk mata pencaharian sendiri. 11.Usaha Pertambangan Rakyat selanjutnya disebut UPR adalah Usaha Pertambangan Bahan Galian Strategis dan Vital (golongan a dan b) yang meliputi kegiatan penyelidikan umum/ eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan/pemurnian, dan pengangkutan/penjualan. 12.Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi Pertambangan untuk menetapkan lebih teliti seksama adanya sifat letakkan Bahan Galian Strategis dan Vital (golongan a dan b). 13.Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. 14.Pengelolaan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu. 15.Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dari hasil pengelolaan bahan galian dari eksploitasi atau tempat pengolahan pemurnian. 16.Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan pemurnian. 17.Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan untuk memperbaiki mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha Pertambangan Rakyat. 18.Wilayah Pertambangan adalah lokasi dimana ditentukan tempat untuk diusahakan penambangannya oleh pemohon. 19.Iuran Tetap adalah Iuran yang dibayarkan kepada Daerah sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah PPR. 20.Iuran Eksplorasi adalah Iuran produksi yang dibayarkan kepada Daerah dalam hal Pemegang PPR Eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan Eksplorasi yang diberikan kepadanya. 21.Iuran Eksploitasi adalah Iuran produksi yang dibayarkan kepada Daerah atas hasil yang diberikan dari Usaha Pertambangan Eksploitasi suatu atau lebih bahan galian. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar dalam pemberian PPR bahan galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) agar tercipta tertib administrasi, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan rakyat dalam daerah. Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah: 1. mengatur dan membina pelaku usaha pertambangan ; 2. mengawasi dan mengendalikan pemberian PPR; 3. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; 4. menciptakan iklim usaha pertambangan yang kondusif. 4
  • 5. BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 4 (1) Wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan administrasi atas usaha pertambangan bahan galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) dilaksanakan oleh Bupati. (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. menetapkan wilayah Pertambangan Rakyat bahan galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B); b. menetapkan lokasi tertutup untuk Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B); c. memberikan Surat Pengelolaan Pertambangan Rakyat (SPPR) Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B); d. mengatur, mengurus, membina, mengawasi dan mengembangkan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B); e. melakukan kegiatan survei, inventarisasi dan pemetaan bahan galian strategis dan Vital (Golongan A dan B). BAB IV OBYEK DAN SUBYEK Pasal 5 Obyek PPR adalah Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) yang diberikan. Pasal 6 Subyek PPR Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) adalah perorangan, kelompok orang dan koperasi yang mendapatkan usaha pertambangan bahan galian Strategis dan vital (Golongan A dan B) atas tanah seluas wilayah Pengelolaan Pertambangan. BAB V USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT Pasal 7 { (1) Dengan Peraturan daerah ini diatur PPR bahan galian strategis dan vital (Golongan A dan B) dalam daerah. (2) PPR bahan galian Strategis dan Vital (Bahan galian Golongan A dan B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. golongan bahan galian strategis (Golongan A) : - minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam; - bitumen padat, aspal; - antrasit, batubara, batubara muda; - uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya; - nikel, kobalt; - timah. 5
  • 6. b. golongan bahan galian vital (Golongan B) : - besi, mangan, mobilden, khrom, wolfram, vanadium, titan; - bauksit, tembaga, timbale, seng; - emas, platina, perak, air raksa, intan; - arsin, antimon, bismut; - yatrium,ruthenium,cerium, dan logam-logam langkah lainnya; - berilium, korumdum, zircom, kristal kwarsa; - kriolit, fluorspar, barit; - yodium, brom, khlor, belerang. (3) PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusahakan dan/ atau dilakukan secara perorangan, Kelompok Orang dan Koperasi. Pasal 8 (1) Setiap Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (PPR) dari Bupati melalui Kepala Dinas. (2) PPR yang dimaksud pasal ini ayat (1) terdiri dari : a. penyelidikan Umum/ Eksplorasi; b. eksplotasi; c. pengolahan dan Pemurnian; d. pengangkutan/ Penjualan. (3) Setiap Pengelolaan Pertambangan Rakyat Penyelidikan Umum/ Eksplorasi dan Eksploitasi sekurang-kurangnya harus dilampiri : a. permohonan dari calon penambang dengan mencantumkan : a. batas-batas area secara jelas; b. peta situasi wilayah dengan skala 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengan titik koordinat yang jelas; c. peralatan yang digunakan; d. jumlah anggota kelompok; e. jenis bahan galian yang akan ditambang; f. dokumen UKL-UPL untuk permohonan PPR Ekploitasi. b. berita acara peninjauan lapangan dari Tim Pertimbangan Pemberian Pengelolaan Pertambangan Rakyat; c. rekemondasi Instansi terkait yang berhubungan terhadap wilayah yang dimohon. (4) PPR Penyelidikan Umum/ Eksplorasi dan Eksploitasi diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati. Pasal 9 (1) Setiap PPR Penyelidikan Umum/ Eksplorasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B). (2) PPR Penyelidikan Umum/ Eksplorasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan, kelompok orang dan wadah koperasi. (3) PPR Penyelidikan Umum/ Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu selama - lamanya 1 (satu) tahun dapat diperpanjang. (4) Pemohon perpanjangan dan PPR Penyelidikan Umum/ Eksplorasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini diajukan kepada Bupati selambat- lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Pengelolaan tersebut. (5) Pemegang PPR Penyelidikan Umum/ Eksplorasi dapat mengurangi wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tersebut dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Bupati. 6
  • 7. Pasal 10 (1) Setiap PPR Eksploitasi hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B). (2) Untuk pemerataan pengelolaan pertambangan rakyat, sesuai dengan keadaan nyata rakyat setempat, kepada perseorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) Pengelolaan pertambangan rakyat dengan luas maksimal 1 (satu) hektar. (3) Kepada kelompok rakyat setempat hanya dapat diberikan 1 (satu) Pengelolaan pertambangan rakyat dengan luas maksimal 5 (lima) hektar, sedangkan kepada koperasi dapat diberikan 5 (lima) Pengelolaan pertambangan rakyat dengan luas maksimal 25 (dua puluh lima) hektar. (4) PPR Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali setiap kali perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 11 (1) Permohonan Perpanjangan PPR diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya PPR. (2) Apabila perpanjangan PPR sesuai dengan ayat (1), tidak dilaksanakan maka PPR dinyatakan batal demi hukum. Pasal 12 Mekanisme atau tata cara untuk memperoleh PPR pengolahan/ pemurnian dan PPR pengangkutan/ penjualan akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. [[ Pasal 13 (1) Sebelum PPR diterbitkan, terlebih dahulu diadakan peninjauan oleh Tim Pertimbangan Pemberian Pengelolaan Pertambangan Rakyat pada lokasi yang dimohon. (2) Keanggotaan Tim Pertimbangan Pemberian PPR ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Pemberian Pengelolaan Pertambangan harus benar-benar mempertimbangkan dan memperhatikan : a. hak-hak atas tanah; b. gangguan dan pencemaran lingkungan hidup; c. sifat dan besarnya endapan; d. sifat usaha dan kapasitas; e. kemampuan pemohon baik teknis maupun keuangan; f. peralatan yang digunakan. Pasal 14 (1) Dalam kegiatan usaha pertambangan berdasarkan PPR maka Pengelolaan Pertambangan Rakyat yang telah ada tidak boleh diganggu gugat kecuali demi kepentingan Daerah dan Negara dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan lain. (2) Terhadap wilayah kerja Pertambangan Rakyat dapat diberikan kartu Pengelolaan maksuk pertambangan rakyat kepada setiap penambang. 7
  • 8. Pasal 15 Pengelolaan Pertambangan dinyatakan tidak berlaku karena : a. masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi; b. pemegang Pengelolaan Pertambangan Rakyat mengembalikan kepada Bupati sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pengelolaan Pertambangan Rakyat yang bersangkutan; c. melanggar ketentuan yang berlaku sebagiamana dimuat dalam Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Pengelolaan Pertambangan Rakyat; d. pemegang PPR Ekploitasi tidak melaksanakan usaha pertambangan Rakyat bahan galiannya Strategis dan Vital (Golongan A dan B) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya atau selama 6 (enam) bulan menghentikan usaha penambangan bahan galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan; e. pemegang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Perorangan meninggal dunia; f. ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan Bupati untuk kepentingan Negara/Daerah. Pasal 16 (1) Pemegang PPR mengganti kerugian akibat dari usahanya atas segala yang berada di atas tanah kepada yang berhak di dalam lingkungan atau wilayah pertambangan maupun di luarnya dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja maupun yang dapat atau tidak diketahui lebih dahulu. (2) Apabila kerugian disebabkan oleh usaha pemegang PPR dalam lingkungan wilayah Pengelolaan yang melebihi dari 1 (satu) PPR maka kerugiannya ditanggung bersama. (3) Besarnya ganti rugi ditentukan dengan besar kecilnya kerusakan yang diakibatkan oleh masing-masing pemegang Pengelolaan. Pasal 17 (1) Pemegang PPR Penyelidikan/ Ekplorasi dan Ekploitasi wajib membayar iuran tetap dan iuran produksi. (2) Pemegang PPR wajib melaksanakan pemeliharaan dibidang Pengusahaan, keselamatan kerja, teknik penambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang. (3) Pemegang PPR wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan tembusan kepada DPRD. (4) Pemegang PPR wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada Kepala Dinas serta instansi terkait yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan hidup. (5) Apabila selesai melakukan penambangan disuatu tempat atau wilayah penambangan maka pemegang Pengelolaan Pertambangan diwajibkan untuk mengembalikan tanah tersebut sedemikian rupa atau reklamasi sehingga tidak menimbulkan bahaya lainnya. 8
  • 9. BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA Pasal 18 Tingkat penggunaan Usaha Pertambangan Rakyat diukur berdasarkan jenis dan tahap usaha pertambangan bahan galian Strategis dan Vital (golongan A dan B). BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA IURAN Pasal 19 (1) Prinsip penetapan Iuran Pengelolaan Usaha usaha pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (golongan A dan B) adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta Monitoring dan Evaluasi. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya pelayanan administrasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta Monitoring dan Evaluasi. Pasal 20 (1) Setiap pemilik Pengelolaan Pertambangan Rakyat dikenakan Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi, Eksploitasi dan atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan PPR yang bersangkutan. (2) Struktur dan penetapan besarnya Iuran dan atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan PPR sesuai maksud ayat (1), pasal ini ditetapkan sebagai berikut : a) iuran Tetap Penyelidikan Umum/ Eksplorasi yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang dan koperasi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) /ha/ tahun; b) iuran Tetap Eksploitasi yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang dan koperasi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) /ha/ tahun; c) iuran Produksi yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang dan koperasi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari harga penjualan; d) pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan PPR ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (3) Pembayaran Iuran dilakukan ke Kas Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati. (4) Penetapan besarnya Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dapat ditinjau kembali dan diadakan perubahan oleh Bupati sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun sekali setelah mendapat persetujuan DPRD. BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 21 Dalam hal pemilik PPR tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Iuran yang terutang atau kurang dibayar. 9
  • 10. BAB IX PEMBINAAN Pasal 22 (1) Dinas dan Instansi terkait melaksanakan pembinaan dibidang pengusahaan permodalan dan pemasaran serta mengarahkan usaha pertambangan rakyat untuk menuju kepada usaha dalam bentuk koperasi pertambangan rakyat atau koperasi unit desa. (2) Dinas wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan yang terdapat yang terdaftar dalam lingkungan wilayah dan melaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati. Pasal 23 (1) Dinas dan Instansi terkait turut membina usaha pertambangan rakyat dengan membuatkan pedoman dan tata cara pelaporan yang dapat dilaksanakan oleh pemilik Pengelolaan. (2) Dinas dan Instansi terkait bertugas membimbing usaha pertambangan rakyat dalam bidang pemetaan eksploitasi, penambangan, pengolahan/pemurnian, pemasaran, keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan Hidup. BAB X PENGAWASAN TEKNIS Pasal 24 Semua ketentuan yang berlaku menyangkut peraturan Pengawasan Pertambangan meliputi teknik penambangan, pengolahan/permurnian, keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan berlaku untuk usaha pertambangan rakyat. Pasal 25 Dinas turut bertanggung jawab atas pelaksanaan pengamanan teknis, keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup pada usaha pertambangan rakyat yang ada dalam lingkungan wilayahnya, dengan menunjuk seorang petugas sebagai pembantu teknis dari pelaksana, Inspeksi tambang disetiap diwilayah Kecamatan tempat terdapatnya kegiatan pertambangan rakyat. Pasal 26 (1) Pelaksanaan Inspeksi Tambang berkewajiban melaksanakan pengamatan dan pengawasan dalam bidang pengamatan teknis, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. (2) Pelaksanaan inspeksi tambang wajib membina dan membimbing petugas pembantu teknis serta wajib memberikan pedoman tata cara pengawasan dan pelaporan yang harus dilaksanakan. (3) Petugas pembantu teknis wajib melaporkan hasil pengamatan dan peristiwa- peristiwa yang berhubungan dengan pengamatan teknis, keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku dan melaporkannya kepada Bupati dan Dinas cq. Kepala Pelaksanaan Inspeksi Tambang. 10
  • 11. Pasal 27 Pelaksana Inspeksi Tambang berhak melakukan penutupan sementara Usaha Pertambangan Rakyat dan mengusulkan penghentian seterusnya kepada Bupati, bilamana dianggap mengancam keselamatan kerja dan nyata-nyata mengakibatkan kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup. Pasal 28 Pada setiap Usaha Pertambangan Rakyat yang sudah dilaksanakan wajib melakukan usaha reklamasi atau pemanfaatan lahan bekas penambangan yang dilaksanakan oleh Pemilik Pengelolaan/ Kelompok pertambangan rakyat yang besangkutan dengan koordinasi Dinas dan Instansi terkait. Pasal 29 Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pertambangan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini. BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 30 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Usaha Pertambangan Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B). (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan memiliki keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Usaha Pertambangan Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B); b. meneliti, mencari, dan menggumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Usaha Pertambangan Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B); c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pidana dibidang Usaha Pertambangan Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B); d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti- bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka penyidikan tindak pidana dibidang Usaha Pertambangan Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B); g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung atau memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ini; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 11
  • 12. j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Usaha Pertambangan Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B) menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 31 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000., (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati. Pasal 33 Peraturan ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten Bombana; Ditetapkan di R u m b i a pada tanggal, 16- 12 - 2008 BUPATI BOMBANA, T.T.D DR. H. ATIKURAHMAN, MS Diundangkan di R u m b i a pada tanggal, 22 – 12- 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si Pembina Utama Muda, Gol. IV/c Nip. 010 072 339 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2008 12
  • 13. NOMOR 20 SERI : C NOMOR 20. 13