Budaya Politik Negara Berkembang dan Maju (Thailand dan Singapura)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Budaya Politik Negara Berkembang dan Maju (Thailand dan Singapura)

on

  • 3,851 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,851
Views on SlideShare
3,851
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
58
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Budaya Politik Negara Berkembang dan Maju (Thailand dan Singapura) Budaya Politik Negara Berkembang dan Maju (Thailand dan Singapura) Document Transcript

  • Budaya Politik Di Negara Berkembang (Thailand) Berbicara mengenai Thailand, masalah kudeta militer dan rezim junta militer sangatlah kental dalam perpolitikan di Thailand. Tak heran jika proses demokratisasi disana mengalami hambatan dan tantangan menuju sistem demokrasi yang sesungguhnya. Tentunya dinamika ini tak lepas juga dari budaya politik masyarakat Thai yang masih bersandar dan berpegang pada nilai-nilai tradisional, sementara dalam demokrasi membutuhkan nilai-nilai kontemporer yang mengacu pada budaya Barat. Hal inilah yang kemudian berimplikasi pada pembentukan state- building dan konstitusi yang mengatur distribusi kekuasaan politik Thailand dimana selalu diwarnai oleh perebutan dan persaingan antara elit militer, sipil, dan cendekiawan. Nilai paternalisme dan patriakal dalam budaya Thai masih melekat erat, dimana mereka menganggap raja sebagai “father” dalam mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Selain itu, raja dianggap sebagai perwakilan Wisnu, Siwa, dan Budhisattava yang merupakan titisan dewa. Sehingga tak heran bila masyarakat Thai lebih mencintai raja daripada politik. Segala tindak raja merupakan pengejahwantahan dewa yang harus dipatuhi. Hal ini kemudian bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang dilandaskan pada nilai-nilai liberal. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bertentangan tapi nilai tradisional tersebut teatap dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Thai. Akibatnya, budaya politik dan derajat partisipasi masyarakat Thailand sangat pasif. Padahal untuk membangun sistem demokrasi diperlukan budaya dan derajat partisipasi politik yang signifikan, yaitu sebuah budaya politik partisipan dan subjek (Almond). Implikasinya adalah, dengan kepasifan politik masyarakat Thailand, maka perebutan kekuasaan antara militer, sipil, dan cendekiawan selalu terjadi dan ini menjadi salah satu problem lain dalam demokrasi di Thailand. Elit militer merasa dirinya memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam menjalakan pemerintahan dan negara karena latarbelakang pendidikan akademi militer dapat membuat mereka berpikir strategis dan taktis yang memang diperlukan oleh pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, secara historis mereka menganggap dirinya berjasa atas pertahanan dan keamanan Thailand dari kekuatan eksternal baik pada zaman monarki maupun saat revolusi. Di pihak lain, sipil menganggap bahwa masalah politik merupakan wilayah sipil yang harus lepas dari campur tangan militer. Mereka cenderung mendukung profesionalisme militer daripada fungsi militer di ranah politik. Anggapan mereka bahwa campur tangan militer dapat menghambat proses politik dan demokrasi. Menurut Sundhaussen (1999) bahwa kebiasaan militer cenderung anti-demokrasi. Lanjutnya bahwa persepsi tentang lawan dan bagaimana berurusan dengan mereka sering kali menggiring rezim militer memperlakukan lawan politik lebih keras dari sepatutnya sehingga merintangi penyelesaian politik. Sementara, pihak cendekiawan menganggap bahwa dalam menjalankan pemerintahan dan negara diperlukan sebuah kerangka berpikir dan ilmu mengenai pemerintahan dan politik dimana hanya kaum cendekiawan itulah yang bisa melakukan. Dengan pondasi pengetahuan dan ilmu yang yang mereka miliki tersebut mereka menganggap bisa menjalankan dan selalu menemukan penyelesaian masalah dalam menghadapi krisis. Perselisihan dan persaingan politik tersebut pada hakikatnya tak membawa masyarakat Thailand pada kondisi riot seperti di Filipina ataupun Myanmar. Karena peran Raja tetap eksis sebagai simbol zaman keemasan Thailand dan sebagai pengayom masyarakat Thai. Setidaknya pandangan tersebut menjadikan masyarakat Thai sebagai masyarakat yang “tentram” tanpa ada pertumpahan darah sebagai akibat persaingan kaum elit tersebut.
  • Secara garis besar, ada beberapa karakteristik budaya politik Thailand, yaitu: 1. Otoritarianisme => budaya politik yang ada di Thailand cenderung mengarah pada otoritarianisme dimana kepemimpinan dipandang sebagai representasi dari dewa sehingga pelaksanaan perintah nyaris tanpa celah untuk dikritisi. Terlebih ini didukung dengan budaya patriakal dan paternalistik yang cenderung mengagungkan pemimpin sebagai “father” dalam keluarga yang punya wewenang dan kekuasaan atas keluarganya. 2. Patron Klien => kaum elit lebih mengedepankan kepentingan kelompoknya sendiri dari pada kepentingan untuk melayani rakyat. Sehingga karakter elit lebih pada “tuan yang diagungkan” dari pada “servant of people”. Hal ini berdampak pada hubungan antar elit atas kelompoknya lebih kuat daripada dengan rakyat. 3. Personalisme => hubungan personal lebih penting dalam politik Thailand. Begitu pula fungsi seorang tokoh akan sangat menentukan garis kebijakan politik karena orang Thailand yang pragmatis lebih melihat figur tokoh daripda ideologi ataupun latarbelakang partai. 4. Hirarkis => orang Thailand lebih mementingkan tingkatan status daripada pencapaian seseorang. Senioritas, strata sosial, kekayaan, menjadi faktor utama daripada prestasi seseorang. Hal ini kemudian yang mengarahkan masyarakat Thailand pada masyarakat yang unequal. 5. Tradisionalisme => masyarakat Thailand masih memegang kuat kepercayaan mistis dan tahayul serta kepercayaan pada nenek moyang. Hal ini membuat irasionalitas menjadi hal yang umum terjadi dalam menghadapi kehidupan (sifat konservatif). 6. Pasivitas => sifat tradisional dan percaya pada adanya hirarki serta takdir membuat masyarakat Thailand menjadi pasif dan tidak memiliki interest terhadap proses dan partisipasi politik. 7. Cinta Damai => hal ini tak lepas dari pengaruh agama Budha yang dianut orang Thailand yang mengajarkan ajara-ajaran cinta dan damai. Sehingga mereka lebih memilih untuk mengalah dalam rangka mencapai kedamaian bersama aripada konfrontasi yang berdampak pada ketidakdamaian. Sehingga tak heran manakala terjadi kudeta militer tidak sampai terjadi peristiwa berdarah. Karena selain peran Raja yang berpengaruh terhadap legitimasi kudeta tersebut, peran agama Budha yang cinta damai juga tak kalah pengaruhnya terhadap way of life masyarakat Thai. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa demokrasi yang ada di Thailand akan selalu mengalami dan menghadapi two face of dillema dan binarry opposition, yaitu di satu sisi nilai demokrasi berusaha diterapkan dan dijalankan dengan sepenuh hati namun disisi lain ada nilai-nilai tradisional yang berberturan dengan paham demokrasi. Terlebih hal itu diperparah dengan persaingan politik antara kaum elit yang ada. Jadi, proses transisi menuju Demokrasi yang sesungguhnya sesuai dengan nilai-nilai liberalisme sangat panjang dan berliku yang musti dihadapi oleh Thailand. Tentunya untuk menerapkan sebuah rezim demokrasi di Thailand butuh waktu yang panjang dan proses adaptasi yang memakan biaya-sosial yang tinggi manakala nilai-nilai liberalisme Barat harus menjadi nilai utama dalam tranformasi sosial menuju demokrasi sesungguhnya. Hal
  • ini diperlukan karena, demokrasi tidak akan bisa diterapkan tanpa menerapkan nilai-nilai Barat yang memang merupakan pondasi utama bagi kemajuan demokrasi suatu negara. Permasalahan yang muncul adalah apakah masyarakat bisa menerima dengan begitu saja sebuah nilai yang bukan merupakan nilai yang berasal dari budaya setempat? Tentunya antara ya dan tidak. Ya, jika mereka telah merubah tatanan nilai dan norma sesuai dengan nilai Barat. Tidak, jika mereka menganggap bahwa nilai tradisional mereka merupakan nilai yang tidak dapat dihilangkan dan ditinggalkan begitu saja karena telah mengakar kuat dalam akar budaya dan sistem kepercayaan mereka. Bagi masyarakat Thai, hal tersebut cenderung pada Tidak, karena nilai-nilai yang mereka miliki meruupakan nilai warisan nenek moyang dan merupakan hal yang sakral apabila ditinggalkan. Terlebih, akar budaya agama Budha sangatlah kental dalam membentuk karakter masyarakat Thai. Tak heran jika budaya politik mereka adalah Parokial, dicirikan dengan rendahnya pengetahuan dan kesadaran politik, dan Subjek, dicirikan kepatuhan pada pejabat- pejabat pemerintahan dan hukum yang berlaku. View slide
  • Budaya Politik Di Negara Maju (Singapura) Budaya politik di Singapura telah mengalami berbagai pengaruh dari luar terutama pengaruh ketika dijajah oleh kolonial Inggris, sehingga perkembangan sistem politik di Singapura lebih signifikan dan telah mengalami kemajuan daripada Negara lain. Konstitusi Singapura berdasarkan sistem Westminster karana Singapura merupakan bekas jajahan Inggris. Posisi presiden adalah simbolis dan kekuasaan pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang merupakan ketua partai politik yang memiliki kedudukan mayoritas di parlemen. Urutan Presiden Singapura adalah: Yusof bin Ishak, Benjamin Henry Sheares, C.V. Devan Nair, Wee Kim Wee, Ong Teng Cheong, dan yang sekarang menjabat adalah S. R. Nathan. Arena politik dikuasai oleh Partai Aksi Rakyat (PAP) yang telah memerintah sejak Singapura merdeka. Pemerintah PAP sering dikatakan memperkenalkan undang-undang yang tidak memberi kesempatan tumbuhnya penumbuhan partai-partai oposisi yang efektif. Cara pemerintahan PAP dikatakan lebih cenderung kepada otoriter daripada demokrasi yang sebenarnya. Namun, cara pemerintahan tersebut berhasil menjadikan Singapura sebuah negara yang maju, bebas daripada korupsi dan memiliki pasar ekonomi yang terbuka. Para ahli politik menganggap Singapura sebuah negara yang berideologi „Demokrasi Sosialis„. Meskipun begitu Lee Kwan Yew, pendiri dan perancang sistem politik negara Singapura juga telahmengembangkan konsep yang menempatkan nilai budaya sebagai elemen penting dalam sebuah sistem politik. Menurutnya politik berbasis multibudaya tidak akan pas bagi negara dengan masyarakat yang multirasial seperti Singapura. Sebagai konsekuensinya, di Singapura ditetapkan sebuah sistem yang oleh dunia Barat dianggap tidak demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa Singapura merupakan “anauthoritarian Confucian anomaly among the wealthy countries of the world” (Huntington, 1991: 302). Hasil pemikiran para pakar umunya menyimpulkan bahwa budaya memberikan pengaruh tertentu bagaimana demokrasi diadopsi oleh berbagai negara (lihat Alagappa, 1996; Fukuyama, 1996; Lipset, 1996; Huntington, 1996: Inglehart, 2000). Berkembang pemikiran nilai budaya sebagai faktor determinan yang menentukan suksesnya ekonomi negara-negara Asia Timur. Tetapi sejak terjadinya krisis ekonomi, argumentasi mengenai keunggulan nilai budaya Asia (Asian values) seakan menghilang. Amartya Sen (2001: 6) mengritik hipotesis Lee Kwan Yew bahwa negara yang didominasi oleh budaya Confucianism mempunyai peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, hanyalah berbasis pada perhitungan empiris yang sporadik dari informasi yang terbatas dan sangat selektif. Kenyataan memang menunjukan negara-negara di Asia dalam membangun sistem demokrasinya lebih banyak mengedepankan gaya demokrasi ala barat seperti Filipina, Korea,Thailand, Taiwan dan sekarang ini Indonesia. Walaupun demikian nilai budaya masih dianggap sebagai variabel penting dalam pelaksanaan demokrasi. Seperti dinyatakan oleh Inglehart (2000: 96) bahwa dalam jangka panjang, demokrasi tidak hanya didasari pada perubahan institusi atau perilaku elit politik, melainkan keberlangsungannya akan tergantung pada nilai dan kepercayaan dari masyarakat awam di wilayahnya. View slide
  • Dahl (1997: 34) memperkuat gagasan bahwa konsolidasi demokrasi menuntut budaya demokrasi yang kuat yang memberikan kematangan emosional dan dukungan yang rasional untuk menerapkan prosedur-prosedur demokrasi. Ia melandaskan penekanannya pada pentingnya budaya demokrasi pada asumsi bahwa semua sistem politik termasuk sistem demokrasi, cepat atau lambat akan menghadapi krisis, dan budaya demokrasi yang tertanam dengan kuatlah yang akan menolong negara-negara demokrasi melewati krisis tersebut. Implikasinya proses demokratisasi tanpa budaya demokrasi yang mengakar menjadi rentan dan bahkan hancur ketika menghadapi krisis seperti kemerosotan ekonomi, konflik regional atau konflik sosial, atau krisis politik yang disebabkan oleh korupsi atau kepemimpinan yang terpecah. Sejalan dengan pemikiran Dahl, Huntington (ibid: 258) memfokuskan pada isu budaya demokrasi dalam hubungan antara kinerja dan efektifitas pemerintah demokratis baru dan legitimasinya, sebagai bentuk kepercayaan publik dan elit politik terhadap sistem nilai demokrasi. Budaya demokratis harus berarti adanya pemahaman bahwa demokrasi bukanlah panacea. Karena itu, konsolidasi demokrasi terjadi bila masyarakat menyadari bahwa demokrasi merupakan solusi dari masalah tirani tetapi belum tentu untuk masalah lain (ibid: 263). Huntington memperingatkan bahwa tahun-tahun pertama berjalannya masa kekuasaan pemerintahan demokratis yang baru, umumnya akan ditandai dengan bagi-bagi kekuasaan di antara koalisi yang menghasilkan transisi demokrasi tersebut, penurunan efektifitas kepemimpinan dalam pemerintahan yang baru sedangkan dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri belum akan mampu menawarkan solusi mendasar terhadap berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di negara yang bersangkutan. Tantangan bagi konsolidasi demokrasi adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan tidak justru hanyut oleh permasalahan-permasalahan itu.
  • Korupsi Sebagai Budaya Politik Indonesia Korupsi di Indonesia sekarang ini semakin terbongkar kriminalitasnya, dimana kasus- kasus tersebut seringkali diberitakan di media massa. Penggemboran berita korupsi pun merajalela sehingga perspektif masyarakat terhadap kinerja pemerintah buruk dan kurang mempercayai pengelolaan negara. Dibuktikan dengan kasus korupsi paling rumit di tahun 2010, Gayus Tambunan seorang pegawai departemen pajak yang hanya bergolongan III A sudah mempunyai asset sebesar 250 miliar sedangkan rata-rata penghasilan pegawai pajak departemen golongan III A tidak berpendapatan sebanyak itu. Tidak hanya gayus sebagai pamor mafia pajak yang membuat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berkurang, tapi juga kasus penyelewengan dana yang banyak diberitakan di media massa berdampak pada jalannya sektor pembangunan negara. Misalnya dari penangkapan kasus korupsi sekertaris Menpora (Wafid Muharram) yang divonis telah menerima penyuapan, penyimpangan dana Otonomi khusus provinsi Papua, dan pencekalan tersangka kasus korupsi Joko Sutrisno dalam pelaksanaan lomba ketrampilan siswa dan pameran SMK Kementrian pendidikan Nasional yang ditangani KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi). Padahal, korupsi dapat mengurangi nilai manfaat suatu pembangunan dan memperlambat perkembangan negara ke arah yang lebih maju. Menurut pandangan hukum yang berlaku, definisi korupsi sendiri berarti perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara(UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001). Dalam 13 buah Pasal UU no.31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU no.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor, korupsi dirumuskan dalam bentuk tipikor yang dijelaskan di dalam pasal-pasal tersebut. Dasar – dasar dari tindak korupsi dikelompokkan menjadi tujuh yaitu : Kerugian keuangan negara, suap- menyuap,penggelapan dalam jabatan,pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Bentuk-bentuk lain tertera pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 yang berisi tentang tindakan pidana yang berkaitan dengan tindakan korupsi, seperti merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, saksi yang membuka identitas pelapor. Dilihat dari segi historis, Indonesia mengalami masa kolonialisme dimana korupsi telah mengakar dari masa kerajaan hingga sekarang. Hal tersebut membuat pemberantasan korupsi sulit dilaksanakan karena telah mendarah daging sebagai kepribadian bangsa. Pada masa pra- kolonialisme, para penguasa lebih otoriter untuk memimpin suatu wilayah kerajaan yang dikuasainya sehingga rakyat tidak berdaya dalam melawan raja-raja, rakyat hanya diperintahkan untuk membayar upeti kepada raja-raja. Rakyat pun tidak berani untuk mengkritik dan melakukan pertentangan karena takut akan menimbulkan perlawanan dan diperlakukan dengan buruk. Rakyat lebih cenderung kepada sikap “nrimo” dan cari perhatian kepada para raja untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari raja-raja. Budaya ini menyebar terutama di wilayah jawa. Budaya seperti ini memicu adanya akar dari suatu korupsi di negara Indonesia karena sistem yang diterapkan raja dengan menarik upeti kepada rakyat tidak transparan dan dapat menimbulkan penyelewengan dana. Akibatnya, rakyat semakin menderita dan wilayah kerajaan
  • semakin makmur. Perlakuan raja tersebut juga didukung oleh adanya rakyat yang hanya dapat menerima apa adanya tanpa perlawanan dan perbaikan untuk raja dan sikap cari perhatian kepada raja untuk membahagiakan diri sendiri dan keluarga. Perilaku tersebut menyebabkan mental bangsa Indonesia menjadi malas, dan bergantung kepada orang lain sehingga mengambil jalan singkat menuju kebahagiaan. Mental tersebut dapat menjadi akar dari sebuah kata korupsi. Budaya rakyat dan raja-raja pada masa akhir kerajaan di Indonesia diamati oleh kolonial yang ingin mengeruk harta kekayaan alam Indonesia, menyebarkan agama, dan mencari kekuasaan. Tujuan-tujuan tersebut dikenal dengan sebutan mencari 3G (Gold, Glory, dan Gospel). Kasus peraturan culture stelseel yang dibuat oleh pihak Belanda sangat merugikan rakyat, padahal isi dari peraturan tersebut bertujuan untuk menyejahterkan rakyat, tapi dalam realitanya peraturan tersebut sebagai wadah untuk melaksanakan tujuan kolonialisme Belanda. Belanda juga membentuk VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie (Perserikatan Perusahaan Hindia Timur atau Perusahaan Hindia Timur Belanda) yang pada akhirnya hancur karena korupsi. Pegawai VOC banyak yang terlibat korupsi dan kasus tersebut dibuktikan dengan adanya pegawai tinggi VOC yang memiliki banyak rumah mewah di Indonesia dan di negri Belanda yang seharusnya tidak dapat dibiayai oleh gaji mereka. Mental para kolonial sebagai koruptor dapat ditiru oleh bangsa yang dijajah karena mengalami proses percampuran budaya Indonesia dan Belanda. Pada Masa Orde Baru, korupsi menjadi suatu keterselubungan birokrasi pemerintah yang dimanipulasikan dengan kestabilan ekonomi rakyat. Dibalik kestabilan tersebut,Soeharto menyembunyikan korupsi politik yang dilakukannya, seperti membelit negara dengan hutang luar negri dan elit politik yang menikmati kekuasaan Soeharto. Korupsi tersebut pun dipicu oleh adanya ketidaktransparansi anggaran pemerintah sehingga banyak peluang untuk melakukan praktik korupsi. Pada era-orde baru juga didukung oleh pemerintahan yang otoriter dan subversif. Otoritas jabatan Soeharto menjadikan kuasa politik tanpa batas. Keotoritasan itu pun berdampak kepada praktik korupsi politik. Perusahaan negara seperti Bulog,Pertamina Departemen Kehutanan sering dianggap sebagai sarang korupsi sehingga banyak sekali mahasiswa dan pelajar yang protes tentang permasalahan tersebut. Padahal pada saat itu pun ada Tim Pemberantasan Korupsi tapi kelompok tersebut menunjukkan ketidakseriusan dalam memberantas korupsi. Para elit pemerintahan pada masa ini dapat melakukan praktik korupsi dengan mudah Pada Masa Era Reformasi, penyakit korupsi menjangkiti elemen penyelenggara negara. BJ Habibie yang pada awalnya aktif dalam memberantas korupsi, terlihat dari usahanya dalam mengeluarkan UU No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Presiden selanjutnya, Abdurrahmah Wahid nampak perannya dalam pemberantasan korupsi ketika membuat Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK) dan peran Megawati ketika membentuk suatu badan yang berdiri hingga sekarang masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bernama KPK (Korupsi Pemeberantasan Korupsi). Namun, dari pembentukan badan dan pembuatan undang-undang tersebut masih saja belum menyelesaikan permasalahan korupsi. Para elit politik dan penyelenggara negara masih melakukan praktik politik walaupun media massa sekarang pun banyak menyoroti pejabat-pejabat yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan ketangkap basah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun pengusutan tersangka korupsi yang melibatkan banyak pihak belum terselesaikan. Problematika itu dibelit-belit dan tampak seperti permainan politik pemerintahan. Misalnya dalam menangani kasus Gayus dan Bank Century. Kasus tersebut ditangani dengan lambat, dan kasus ini pun harus mengorbankan satu mentri Keuangan, Sri Mulyani. Kasus Gayus juga belum
  • terselesaikan hingga sekarang dan masih mencari tersangka yang terkait. Akhirnya,citra presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun jatuh. Dari sejarah yang dikaji, terlihat bahwa korupsi sudah menjadi budaya para aparatur negara Indonesia sehingga rakyat jengah melihat keadaan Indonesia yang semakin miskin karena ketidakmerataan alokasi dan distribusi SDA, infrastruktur pembangunan kurang memadai dan kekacauan permasalahan sosial dan politik Indonesia. Dampaknya, rakyat semakin apatis untuk memperhatikan peranan pemerintah dan pemerintah menjadi asumsi negatif di mata rakyat. Aparat pemerintah juga menjadi teladan bagi masyarakat Indonesia dimana korupsi juga menyebar luas di kalangan masyarakat. Masyarakat juga tidak ingin dibodohi terus-menerus oleh pemerintah sehingga mereka juga sering melakukan praktik korupsi, baik dalam skala besar maupun kecil. Contoh kasusnya terlihat pada kasus kecil dimana penilangan polisi dibayar memakai lembaran dua puluh ribu, daftar pekerjaan atau kuliah dengan menggunakan amplop, dan perilaku korupsi lainnya yang menimbulkan mental bangsa Indonesia menjadi mental korupsi dan mengakar menjadi budaya bangsa Indonesia. Budaya merupakan suatu orientasi nilai-nilai yang menjadi acuan tindakan-tindakan para aktor politik. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga dipengaruhi oleh budaya politik pemerintahan. Latar belakang dari budaya itu sendiri dipengaruhi oleh agama,ras,etnik,adat,bahasa,dan lain sebagainya. Perbedaan budaya tersebut dapat menyebabkan konflik antar para elit politik. Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem tersebut. Dari definisi diatas, korupsi juga dapat menjadi suatu budaya yang tertanam di Indonesia karena korupsi mempunyai orientasi yang bertujuan untuk memperoleh kekayaan dengan cara memperoleh kedudukan dalam pemerintahan. Budaya tersebut juga tidak menyebar di dalam kalangan elit politik saja, namun masyarakat Indonesia yang tidak paham dan mengabaikan pemahaman betapa pentingnya penghilangan praktik korupsi juga turut membantu jalannya korupsi walaupun kasus dominan yang sering terjadi di masyarakat masih berskala kecil. Dari praktik kecil korupsi itulah muncul bibit-bibit generasi para elit politik dengan kejahatan white collar crime. Indonesia pada tahun 2005, menurut versi transparancy Internasional menempati urutan ke-36 negara tekorup. IPK tersebut adalah persepsi korupsi di sektor publik pada 180 negara. Nilai IPK ini skalanya dari 0 sampai 10. Nol mengindikasikan persepsi terhadap korupsi yang tinggi. Sedangkan 10 mengindikasikan tingkat korupsi yang rendah. Pada 2006, IPK Indonesia adalah 2,4. Sedangkan IPK pada 2007 adalah 2,3. Penurunan indeks tersebut dapat disebabkan oleh masih banyaknya koruptor yang dibebaskan dari jeratan hukum. Misalnya, pada tahun 2007 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis bebas Pontjo Sutowo dan Ali Mazi dari dakwaan korupsi perpanjangan hak guna bangunan Hotel Hilton, putusan Pengadilan Negeri Blora yang memvonis bebas Supito, terdakwa kasus korupsi pengadaan bantuan gubernur untuk air bersih senilai Rp 800 juta.Padahal negara tetangga kita, Malaysia, memiliki skor yang jauh lebih baik dari Indonesia yakni 5,1. Singapura memperoleh skor 9,3 untuk indeks persepsi korupsi. Pada tahun 2010, Angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2010 tetap 2,8 atau berada di peringkat ke-110 dari 178 negara yang disurvei. Nilai ini sama persis dengan tahun 2009 sehingga bisa dimaknai pemberantasan korupsi berada pada titik stagnan. Hal ini disebabkan oleh kurang berjalannya pemberantasan korupsi disebabkan sistem hukum dan politik di Indonesia masih korup. Anggota DPR, DPRD, dan pemilu kepala daerah harus mengeluarkan banyak uang pada saat kampanye pemilu. Praktik money politics sering terjadi di Indonesia sehingga menimbulkan kekacauan dan masalah kecurangan dalam pemilu.
  • Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa korupsi dapat menjadi suatu budaya di Indonesia karena dilihat dari segi historis, praktik tersebut diterapkan secara turun-temurun dan sulit diberantas apabila tidak dilakukan dengan kesadaran untuk merubah jati diri bangsa Indonesia. Perubahan nilai-nilai tersebut harus dimulai dari otak penggerak negara, yaitu aparat penyelenggara negara. Apabila aparat penyelenggara negara mempunyai pemikiran menjalankan pemerintahan mendahului kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan partai politik dan kepentingan individu, maka stabilitas pembangunan Indonesia yang sedang berkembang, infrastruktur negara pun masa manfaatnya lebih panjang, dan kesejahteraan sumber daya manusia tercapai karena alokasi dan distribusi dibagikan secara merata. Indonesia juga dapat mencontoh negara-negara maju tentang bagaimana cara pemberantasan korupsi yang tepat untuk mengintegrasikan pembangunan bangsa Indonesia. Seperti Singapura, Hongkong, Denmark, New Zealand, dan negara tetangga sendiri yaitu Malaysia. Indonesia dapat melihat dan mencontoh hongkong yang menjadikan zero tolerance sebagai prinsip utama dalam pemberantasan korupsi. Karakteristik orang Indonesia yang penuh toleransi pun mendukung timbulnya bibit-bibit korupsi sehingga penegakan hukum tidak berjalan secara maksimal. Penegak hukum dan lembaga pemberantas korupsi harus bersikap tidak toleransi dengan orang yang telah melanggar korupsi, baik itu korupsi yang dilakukan oleh pegawai rendah atau pejabat besar. Indonesia yang mempunyai sumber alam dan minyak tambang yang berlimpah, seharusnya mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas tinggi untuk mengelola SDA yang telah ada. Namun, sebaliknya kemajuan negara Indonesia telah diambil oleh koruptor yang bermental para pencuri dan mempunyai integritas rendah. Indriyanto Seno Adji, ahli hukum pidana Universitas Indonesia, mengatakan bahwa sejak Orde Lama sampai era reformasi, integritas dan mentalitas suap para pejabat negara tidak berubah. Ketaatan regulasi dianggap lebih rendah dengan tradisi upeti kepada pejabat negara. Ini semua yang disebut institusionalized corruption yang merajalela (Kompas,28/04/2011). Maka dari itu, pemerintah, DPR, dan penegak hukum seharusnya bersama-sama menerapkan suatu paradigma pemberantasan korupsi. Paradigma tersebut tidak hanya dalam bentuk prosedural dimana struktur pemerintah yang hanya melengkapi fungsional personal dalam pemberantasan hukum, seperti menyediakan penyidik, penuntut, dan pengadilan khusus. Tapi elemen tersebut seharusnya dilingkupi dengan rasa keadilan, sanksi moral yang kuat, memperbaiki sistem-sistem pemerintah yang rentan dengan praktik korupsi. Langkah awal yang harus dijalankan pemerintah dengan dilaksanakannya perubahan paradigma bangsa dalam pemberantasan korupsi dan perbaikan moral pemerintah dengan integritas yang tinggi.