Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 08 -  Tahun V - 2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya Edisi 08 - Tahun V - 2013

on

  • 2,996 views

Buletin Litbang Bappeda edisi kedelapan ini mengulas hasil studi ke beberapa negara melalui program kerjasama maupun beasiswa. Adapun studi yang dipaparkan adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ...

Buletin Litbang Bappeda edisi kedelapan ini mengulas hasil studi ke beberapa negara melalui program kerjasama maupun beasiswa. Adapun studi yang dipaparkan adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Nova Scotia– Kanada, Program Peningkatan Ekonomi Lokal di Chiang Rai—Thailand, dan Model Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Jepang. Di samping itu disajikan juga paparan tentang Sistem Inovasi Daerah dari hasil Rakornas Litbang Kemendagri di Makassar pada bulan Juli 2012. Dan sebagai penutup edisi ini ditampilkan sebuah Opini tentang Problem Sampah di Perkotaan.

Statistics

Views

Total Views
2,996
Views on SlideShare
2,929
Embed Views
67

Actions

Likes
0
Downloads
78
Comments
0

1 Embed 67

http://bappeda.palangkaraya.go.id 67

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 08 -  Tahun V - 2013 Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya Edisi 08 - Tahun V - 2013 Document Transcript

  • BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYAKOTA PALANGKA RAYA JUNI 2013JUNI 2013 EDISI 08/TAHUN V/2013 STUDY MISSION PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI NOVA SCOTIA - KANADA ON THE JOB TRAINING PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI CHIANG RAI - THAILAND PEMBELAJARAN DARI JEPANG: MODEL PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH SISTEM INOVASI DAERAH PROBLEM SAMPAH DI PERKOTAAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA Foto Sampul :Foto Sampul : Walikota Palangka Raya bersama peserta Study Mission Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikWalikota Palangka Raya bersama peserta Study Mission Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Nova Scotiadi Provinsi Nova Scotia——Kanada, November 2012Kanada, November 2012
  • P uji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan bimbingan-Nya dalam penyelesaian buletin edisi kedelapan ini. Kami pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan tanggapan dan masukan tentang Buletin Litbang Bappeda edisi sebelumnya yang bermanfaat dalam perbaikan edisi ini. Buletin Litbang Bappeda edisi kedelapan ini mengulas hasil studi ke beberapa negara melalui program kerjasama maupun beasiswa. Adapun studi yang dipaparkan adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Nova Scotia– Kanada, Program Peningkatan Ekonomi Lokal di Chiang Rai—Thailand, dan Model Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Jepang. Di samping itu disajikan juga paparan tentang Sistem Inovasi Daerah dari hasil Rakornas Litbang Kemendagri di Makassar pada bulan Juli 2012. Dan sebagai penutup edisi ini ditampilkan sebuah Opini tentang Problem Sampah di Perkotaan. Besar harapan kami kiranya Buletin Litbang, khususnya edisi ke-8 ini, dapat menggugah inspirasi para praktisi pembangunan dari berbagai sektor dan juga masyarakat yang nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan Kota Cantik Palangka Raya. Kami senantiasa menyambut baik semua masukan dan saran untuk perbaikan mutu Buletin Litbang Bappeda ini di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga buletin ini dapat memberikan manfaat dan selamat membaca! KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA H. RAHMADI H N Pembina Tingkat I NIP. 19590518 198603 1 013 1
  • Kata Pengantar Daftar Isi Study Mission Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Kerjasama Indonesia dan Kanada On The Job Training Pengembangan Ekonomi Lokal 30 April — 5 Mei 2012 di Chiang Rai — Thailand Pembelajaran dari Jepang: Model Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sistem Inovasi Daerah Opini: Problem Sampah di Perkotaan 1 2 3 13 24 33 42 2 TIM PENYUSUN : H. Rahmadi HN Penanggung Jawab Martina, SH, M.Si Redaktur Drs. Sernus Penyunting/Editor Kristhine Agustine, SE Penyunting/Editor Roysart Alfons, ST, MT, MSc Penyunting/Editor Suzi Emilia Rahmah, SP Desain Grafis Nensianie, SP,M.Si Desain/Grafis Immanuel Yuwana Yakti, ST Fotografer Edy Oktora Hanyi, ST Sekretariat Murid-murid SD Negeri 1 Mungku Baru
  • K ota Palangka Raya pada tanggal 17 s.d. 30 Nopember 2012 diundang sebagai salah satu peserta dalam Program Study Mission kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri RI dengan Pemerintah Kanada dan Institute Public Administration of Canada (IPAC). Tentu hal ini merupakan kesempatan yang sangat berharga, karena Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melihat dan mempelajari secara langsung bagaimana sistem pelayanan publik (public service delivery) di Kanada, khususnya pada beberapa kota di Provinsi Nova Scotia. Peserta dari Pemerintah Daerah dalam kegiatan ini terdiri atas 7 orang Bupati/ Walikota, yaitu dari Kota Palangka Raya, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Mamuju, Kabupaten Solok, Kabupaten Kutai Kertanegara, dengan didampingi pejabat yang terkait. Dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Walikota Palangka Raya bersama Peserta Study Mission lainnya dari Indonesia 3
  • Dalam Negeri, DR. SAUT SITUMORANG, peserta diajak untuk mempelajari strategi dan implementasi pelayanan publik, antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan sampah/limbah, air minum, peranan ombudsman dan masih banyak materi lain yang terkait dengan sistem dan penyusunan standar pelayanan minimal di Provinsi Nova Scotia, Kanada. Walaupun sistem pemerintahan dan perekonomian jauh berbeda dengan Indonesia, namun demikian banyak sekali best practise yang dapat kita ambil substansinya dalam memberikan pelayanan publik. Yang paling menarik di antaranya adalah adanya jalinan kerjasama antar beberapa pemerintah daerah kota yang saling bersinergi dan sangat efektif dalam menciptakan sistem pelayanan publik misalnya dalam pengelolaan air minum, pengelolaan limbah cair dan sampah. Kerjasama ini ternyata sangat efektif dan efisien karena adanya cost sharing antar Pemerintah Kota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing, namun dengan komitmen bersama bahwa kualitas layanan harus dirasakan sama oleh seluruh lapisan masyarakat di semua kota yang bermitra. Fungsi-fungsi pelayanan publik lebih banyak dikelola secara bisnis oleh perusahaan- perusahaan daerah, namun tetap dikemas secara humanis. Pemerintah sangat menjaga akuntabilitas pengelolaan uang pajak yang dipungut dari masyarakat. Sebagian besar anggaran pemerintah berasal dari pajak, antara Provinsi Nova Scotia dan Provinsi lainnya di Kanada 4
  • lain pajak properti, pajak barang dan jasa dll. Masyarakat diajak terlibat secara langsung terhadap proses pelayanan publik bahkan perananan ombudsman setempat sangat besar dalam memantau dan melakukan pendampingan bagi masyarakat yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan pelayanan publik pemerintah. Dalam study mission ini peserta juga diharapkan mendapatkan informasi dan analisis untuk membuat suatu kebijakan pelayanan publik yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Pada intinya hak-hak rakyat terpenuhi dan bekelanjutan dalam mewujudkan layanan publik kelas dunia. Study Mission dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Pemerintah Nova Scotia. Acara pembukaan dihadiri oleh berbagai pihak antara lain unsur Pemerintah Daerah setempat, Profesor Mark Gilbert dari Delhousie University dan IPAC. Pada dua hari pertama kegiatan diawali dengan berbagai presentasi tentang layanan publik secara umum di Kanada, penyusunan standar pelayanan publik dan berbagai alternatif dari pelayanan publik yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya sebagai wujud dari bentuk kerjasama ini maka Walikota/Bupati sebagai peserta study mission juga diminta untuk memaparkan kondisi pelayanan publik pada daerah masing-masing agar Pemerintah Nova Scotia juga dapat mengambil best practice dari Indonesia. Hari ketiga dan selanjutnya kegiatan berada di lapangan untuk melihat secara langsung apa yang telah disampaikan dalam pembelajaran, antara lain melihat proses pengelolaan pelayanan sektor pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP sampai SMA (istilah Indonesia), mengunjungi pusat pengolahan Kunjungan ke salah satu pusat pelayanan publik 5
  • sampah, limbah cair dan air minum, rumah sakit, kantor-kantor Pemerintah Kota setempat dan obyek-obyek Public Private Partnersip (PPP) lain yang ada. Setelah 9 hari berada di Provinsi Nova Scotia, pada hari berikutnya sebelum kembali ke Indonesia, rombongan study mission juga diterima di Kedutaan Besar Indonesia di Ottawa, Kanada dan ada juga ada beberapa agenda lain seperti pertemuan dengan Kementerian Perternakan setempat yang menawarkan peluang kerjasama pembibitan sapi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia juga pertemuan dengan CARE Center, sebuah organisasi interasional yang memberikan bantuan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka memerangi kemiskinan. SEKTOR PENDIDIKAN Pemerintah Kanada adalah pemerintah yang sangat protektif dengan sistem pelayanan pendidikannya. Pemerintah liberal tetapi sistem yang dibangun sangat humanis. Campur tangan Pemerintah sangat besar. Pada tingkat TK atau usia 4 tahun mereka hanya menanam nilai-nilai, pengembangan otak, sentuhan seni dan kerjasama menjadi fokus utama. Pada tingkat- tingkat berikutnya SMP dan SMA mulai diajarkan kemandirian dan profesi untuk masa depan mereka. Pendidikan sepenuhnya merupakan tanggung jawab provinsi. Pemerintah Pusat/ Federal hanya bertanggung terhadap pendanaan (social transfer), dan terhadap pendidikan suku asli Kanada (aborigin people). Kurikulum di Kanada tidak dibuat secara nasional melainkan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi masing-masing. Walaupun demikian hal ini tidak terlalu menimbulkan perbedaan yang ekstrim antara Nova Scotia dengan daerah-daerah lainnya seperti Toronto. Pedoman yang diterapkan dalam pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut : a. Berdasarkan pada praktek terbaik dalam setiap mata pelajaran dan dalam proses belajar mengajar. b. SDM pengembangan kurikulum secara profesional. c. Kolaborasi dengan dewan sekolah dan sekolah untuk:  Mengidentifikasi kekuatan daerah untuk perbaikan  Memastikan kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik yang beragam  Berbagi praktek terbaik dalam mengajar, pembelajaran dan penilaian Di Provinsi ini biaya sekolah dari Elementary sampai High School gratis karena semua ditanggung oleh Pemerintah. Sekolah swasta di sini tidak terlalu berkembang. Formula pembiayaan pendidikan yang diterapkan antara Departemen Pendidikan dan Dewan Sekolah sebagai berikut:  Departemen Pendidikan mendistribusikan sumber daya dan pendanaan untuk dewan sekolah melalui model pendanaan provinsi;  Dewan sekolah bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan dana untuk memenuhi standar provinsi untuk pendidikan;  Departemen bekerja erat dengan dewan sekolah untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efektif, dan untuk Peserta dari Kota Palangka Raya 6
  • menyediakan dukungan tambahan yang mungkin diperlukan. Undang-undang yang mengatur pendidikan dibuat oleh Provinsi karena otonomi tidak berada di Kabupaten/Kota melainkan di tingkat Provinsi. Hal yang menarik lainnya adalah tentang rasio guru sangat baik, yaitu 25 siswa per guru, sedangkan pada tingkat TK 5 siswa per guru. Biaya pendidikan gratis karena semua sudah dibiayai oleh pajak yang dibayar oleh masyarakat. Gaji guru yang berpendidikan S1 kurang lebih USD 50.000 dan masa kerja 7 tahun dan S2 kurang lebih USD 60.000 per tahun. Bagi yang masa kerjanya di atas 10 tahun digaji USD 80.000 atau sekitar Rp 800 juta per tahun. Profesi guru sangat dihormati di Kanada dan mereka sangat profesional dan disiplin. Para guru menyadari bahwa di tangan mereka masa depan Kanada dipertaruhkan. Di Provinsi Nova Scotia terdapat 8 dewan sekolah, yang terdiri atas 7 dewan sekolah daerah dan 1 dewan sekolah bahasa Perancis. Pembagian peran dan tanggung jawab antara dewan sekolah, kepala sekolah dan guru adalah sebagai berikut : Dewan Sekolah  Mempromosikan keunggulan dalam pendidikan dan memberikan instruksi untuk semua siswa  Mengembangkan rencana strategis untuk wilayah dewan sekolah  Mengelola urusan keuangan dari dewan sekolah  Menyediakan untuk transportasi siswa ke dan dari sekolah Kepala Sekolah  Pemimpin pendidikan di sekolah  Berkomunikasi secara teratur dengan orang tua  Bertanggung jawab untuk memastikan kurikulum yang diimplementasikan  Bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan siswa dan staf Guru  Memberikan program sekolah umum, mengevaluasi kemajuan siswa, dan mendorong semua siswa untuk menjadi pelajar yang terlibat aktif  Menjaga lingkungan kerja yang aman dan hormat dan hadir untuk keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan siswa Beberapa hal dapat disimpulkan dari keberhasilan pelaksanaan pendidikan di Provinsi Nova Scotia sebagai berikut :  Kemitraan sangat penting untuk keberhasilan dalam membangun, melaksanakan, dan memantau standar minimum untuk mendukung pembelajaran semua siswa di seluruh propinsi.  Mitra kunci yang terlibat pada setiap tahap proses :  Peningkatan kapasitas  Umpan balik yang berkelanjutan  Koreksi diidentifikasi dan diimplementasi- kan di seluruh sistem sesuai kebutuhan. SEKTOR PELAYANAN KESEHATAN Peranan Pemerintah Federal :  Mengatur dan mengadministrasikan prinsip- prinsip pelayanan kesehatan melalui UU Kesehatan Kanada;  Membantu dalam pembiayaan kesehatan Provinsi/Teritory melalui Sistem Transfer;  Menyediakan fungsi-fungsi kesehatan lain seperti kesehatan publik dan program proteksi kesehatan serta riset kesehatan. Peranan Pemerintah Provinsi :  Pengadministrasian dan pelayanan kesehatan sesuai petunjuk dari provisi UU Kesehatan Kanada.  Memutuskan dimana rumah sakit akan dilokasikan, berapa banyak petugas dibutuhkan, dan berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk sistem pelayanan kesehatan. Undang-Undang Otoritas Kesehatan Kanada mengatur cakupan tanggung jawab 7
  • antara Departemen Kesehatan dan Pemerintah Kota sebagai berikut: Departemen Kesehatan  Bertanggungjawab terhadap petunjuk strategis dari sistem perawatan kesehatan  Mengembangkan dan memastikan standar pelaksanaan pelayanan  Memonitor, mengukur, dan mengevaluasi kualitas, aksesibilitas dan komprehensivitas dari pelayanan kesehatan Pemerintah Kota  Melaksanakan, merencanakan, mengatur, monitor, mengevaluasi dan memberikan pelayanan kesehatan  Menentukan prioritas dan alokasi sumber- sumber  Mengimplementasikan business plan pelayanan kesehatan  Direkomendasikan pelayanan kesehatan  Berpartisipasi dalam kebijakan provinsi, rencana dan inisiatif Undang-Undang Otoritas Kesehatan meminta Departemen Kesehatan untuk menyampaikan ‘business plan’ yang meliputi: UU Otoritas Kesehatan meminta Dept. Kesehatan untuk menyampaikan “business plan” meliputi:  Bagaimana mengutamakan kepentingan masyarakat  Tingkat layanan kesehatan yang diperlukan dan bagaimana layanan tersebut diberikan  Ketersediaan SDM yang tepat utk pelayanan kesehatan  Komponen keuangan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan memberikan perawatan kesehatan  Rencana modal untuk infrastruktur dan peralatan Pengeluaran Pemerintah untuk bidang kesehatan mencapai 40% total anggaran yang tersedia. Dibandingkan dengan pengeluaran pada bidang-bidang lainnya, pengeluaran dalam bidang kesehatan lebih tinggi daripada pengeluaran bidang lainnya, termasuk dibandingkan bidang pendidikan dan pelayanan masyarakat lainnya. SEKTOR PENGELOLAAN SAMPAH Dalam hal pengelolaan sampah di Nova Scotia berlaku prinsip ‘too good to waste’, yang maknanya bahwa setiap rumah tangga dan industri perlu selektif dalam hal membuang 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2001-02 2003-04 2005-06 2007-08 2009-10 Provincial Government Spending 2001/02 to 2010-11 ($millions) Health Education Community Services Other Depts Debt Costs Pengeluaran Pemerintah Provinsi 8
  • sampah. Tidak semua barang dapat diangkut ke tempat pembuangan akhir. Beberapa jenis material tidak akan diangkut oleh petugas pembuangan sampah karena ada aturan yang melarangnya. Jenis-jenis material yang dilarang dibuang adalah:  Kertas : karton bergelombang dan koran.  Wadah : tempat minuman, tempat minuman dari kaca dan logam, plastik.  Ban bekas  Sampah cat  Material organik yang dapat dikomposkan : daun dan sampah halaman dan sampah makanan.  Sampah elektronik. Larangan pembuangan terhadap jenis material di atas bertujuan untuk daur ulang menjadi bahan lain yang bermanfaat. Studi yang pernah dilakukan menemukan bahwa Pemerintah Provinsi Nova Scotia berhasil menghemat minimal $31 juta/tahun dalam Pengumpulan sampah organik di pinggir jalan Pengumpulan sampah organik dari industri Sampah elektronik 9
  • bidang pengelolaan sampah. Selain itu, Selain itu, pengelolaan sampah seperti itu telah memberikan tambahan lapangan pekerjaan, pengembangan bisnis dan tentunya keuntungan dalam hal pemeliharaan lingkungan. Tingkat pembuangan di Nova Scotia 50% lebih rendah daripada propinsi lainnya di Kanada. Pengelolaan Limbah Padat  Pengolahan limbah Padat oleh Sektor SWASTA, dengan dananya dari saham Pemerintah Kota Halifax.  Mengelola limbah padat untuk Landfilling.  Dibuat jadi seperti gunung, dengan lapisan paling bawah batu kecil, kemudian sampah, lalu tanah , tanah-sampah,dst.  Air limbah dari tempat ini dialirkan ke tangki penampungan dan diproses lalu dibuang ke laut. Sedangkan gas metan dibuang melalui pipa pembuangan ke udara. Gunung sampah ini lapisan paling atasnya adalah rumput dan kemungkinan dibuat jadi lapangan golf atau untuk aktivitas lainnya.  Untuk Limbah dari Septitank penduduk dikumpulkan dan diolah. Kotoran dipress sampai tidak berbau dan dipadatkan seperti kue, untuk selanjutnya digunakan sebagai pupuk organik. Air limbahnya disterilisasi sampai dapat dialirkan kembali ke sungai/ laut.  Hasil akhir limbah selalu dikontol dan dipastikan tidak mencemari lingkungan. Beberapa pelajaran yang dapat diperoleh dari Pelayanan Pengelolaan Sampah di Nova Scotia antara lain:  Semua itu membutuhkan uang/biaya. Areal Pengomposan 10
  • Pengelolaan sampah akan membutuhkan lebih banyak biaya, namun akan hasilnya akan lebih besar  Pembayar pajak semakin berkurang.  Keuntungan ekonomi  Lapangan pekerjaan, businesses, nilai tambah manufaktur, dsb.  Komposting lebih menantang dari pada mengantisipasi  Diperlukan perubahan perilaku masyarakat, khususnya dalam pemilahan sampah. SEKTOR PELAYANAN AIR MINUM Program air minum dianggap penting dan perlu ada dengan beberapa alasan berikut:  Perlindungan kesehatan masyarakat  Kualitas hidup  Pengembangan ekonomi  Perlindungan kebakaran Kewajiban penyedia air minum sesuai dengan Undang-Undang meliputi:  Pengujian berkala dan pemantauan  Pemberitahuan langsung dan tindakan korektif  Menyediakan air minum yang aman sesuai standar. Strategi Bidang Air Minum 1. Semua PDAM memiliki persetujuan yang mengharuskan mereka untuk memenuhi standar yang jelas untuk pengolahan air dan sertifikasi terdaftar sebagai Operator Perlengkapan minum air kecil public. 2. Pemilik swasta memahami peran mereka dalam melindungi dan pengujian air mereka. 3. Semua PDAM memiliki kesepakatan yang mengharuskan mereka untuk memenuhi standar yang jelas untuk pengolahan air dan sertifikasi terdaftar sebagai Operator Penyediaan Air Minum Publik. Sertifikasi ini didasarkan atas pendidikan, pengalaman dan ujian. 4. Pemilik swasta memahami peran mereka dalam melindungi dan pengujian air mereka. Perlindungan Sumber Air Pemerintah Provinsi Nova Scotia juga menerapkan upaya perlindungan terhadap sumber air dengan motto ‘satu ons pencegahan bernilai satu pon pengobatan’. Upaya perlindungan terhadap sumber air ini melibatkan masyarakat dan organisasi yang berkepentingan terhadap cakupan air. Tahapan perlindungan sumber air yang diterapkan adalah sebagai berikut: Tahap I : Memapankan Komite Penasehat Sumber Air Tahap II : Mengidentifikasi dan menggambarkan area proteksi sumber air Tahap III : Mengidentifikasi sumber kontaminasi dan menilai kerentanan Tahap IV : Mengembangkan rencana proteksi sumber air Tahap V : Memonitor hasil dan rencana evaluasi Upaya perlindungan sumber air juga dilakukan dengan melalui audit penuh terhadap operator air minum setiap 3 tahun dan monitoring terhadap kandungan bakteri dan sisa chlorine setiap 3 bulan. Audit dan monitoring ini bertujuan membuktikan bahwa air yang dihasilkan aman bagi konsumen. Peranan Ombudsman Ombudsman sangat berperan dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah. Peran ombudsman tidak setengah- setengah untuk mengawal pihak yang merasa 11
  • Foto Bersama Peserta Study Mission di Kantor Kedutaan Indonesia dirugikan oleh pemerintah daerah dalam hal pelayanan publik yang menjadi haknya, mulai dari tahap pengaduan sampai ada penyelesaian akhir (tuntas dan jelas, tidak ada kasus yang mengambang). Selain melaksanakan pengawasan, keberadaan dan peran ombudsman disosialisasikan secara optimal sekaligus mempromosikan keadilan dan akuntabilitas dalam administrasi sektor publik. Badan ini diberi wewenang untuk melakukan penyidikan sendiri. Ada divisi khusus yang dibentuk untuk menangani keluhan dari kaum muda. Hasil kerja dari badan ini merupakan peluang bagi karyawan sektor publik (PNS) untuk memperbaiki kinerja dan mengurangi kesalahan di tempat kerja demi penyampaian pelayan publiik yang optimal. Pelayanan Bersama (Shared Service) Kota-kota di Propinsi Nova Scotia tidak asing terhadap pelayanan bersama. Pelayanan bersama berarti dua atau lebih kota melakukan kerjasama dalam jenis pelayanan tertentu. Di Provinsi ini ada lebih dari 230 pelayanan bersama. Kesempatan ini memberikan peluang untuk berbagi hal positif (best practices) demi perbaikan pelayanan pemerintah, selain terbukti lebih efisien dalam hal pembiayaan. Bidang-bidang yang telah ada pelayanan bersama di Provinsi Nova Scotia antara lain pengelolaan air minum, pengelolan limbah, tempat rekreasi, keselamatan kebakaran, pemeriksaan bangunan, panti jompo. Suatu organisasi non-profit dibentuk untuk mewakili kepentingan Provinsi pada Pemerintah Kota dengan total keanggotaan 410 pejabat terpilih mewakili 54 kota. Organisasi ini disebut Union of Nova Scotia Municipalities (UNSM), berperan dalam membantu menjembatani atau menyelesaikan isu atau permasalahan antar kota, termasuk pelayanan bersama. Salah satu contoh cerita sukses pelayanan bersama adalah County Annapolis dan Town of Middleton yang mengembangkan saluran air kotor dan air dari town ke county dengan cost sharing 50/50 dan pembagian pendapatan pajak 50/50. Kerjasama ini didasari prinsip bahwa “Lebih baik mendapatkan 50% pendapatan pajak dari tanah komersial daripada mendapatkan 100% pendapatan pajak dari daerah pedesaan”. * * * 12
  • Oleh : Ir. NARIE, Peserta On The Job Training dari Pemerintah Kota Palangka Raya Latar Belakang P engembangan Ekonomi Lokal adalah merupakan suatu proses membangun dialog dan kemitraan para pihak yang meliputi pemerintah, pengusaha dan organisasi masyarakat lokal. Tujuan utamanya adalah mendorong meningkatnya investasi guna menciptakan pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan serta meningkatkan kesempatan kerja baru dan pemerataan di daerah. Bank Dunia saat ini sedang mendukung suatu program kegiatan untuk mendorong pelaksanaan reformasi dalam arti luas pada tingkat pemerintahan lokal kota dan kabupaten. Program ini dikenal dengan nama USDRP 13
  • (Urban Sector Development Reform Project). Melalui USDRP, Bank Dunia mendukung implementasi agenda reformasi dan investasi di kota dan kabupaten yang berpatisipasi dalam program USDRP. Direktorat Jenderal Cipta Karya(DJCK) Kementrian Pekerjaan Umum bertindak sebagai Executing Agency untuk proyek ini. Pemerintah Daerah yang berpartisipasi, melalui skema penerusan pinjaman, USDRP melaksanakan konstruksi dan rehabilitasi bangunan pasar, terminal dan tempat pelelangan ikan (TPI). Sampai saat ini sudah ada 10 kota/kabupaten yang mendapat-kan penerusan pinjaman USDRP dengan nilai investasi yang bervariasi untuk masing-masing jenis sarana(pasar/terminal) dari mulai Rp 6,5 miliar sampai dengan Rp 46 miliar. Kota/ kabupaten tersebut adalah Kota Banda Aceh (Nangroe Aceh Darusalam), Kota Sawahlunto (Sumatera Barat), Kota Cimahi (Jawa Barat), Kota Palangka Raya (Kalimantan Tengah), Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sulawesi Selatan), serta Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah). USDRP, melalui kegiatan Urban Institusional Development Program (UIDP), memberikan dukungan kepada pemerintah daerah peserta USDRP untuk merencanakan dan melaksanakan pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) melalui pelaksanaan agenda pembaharuan PEL USDRP. Maksud kegiatan On The Job Training adalah sebagai media bagi pemerintah daerah dalam menerapkan langkah-langkah Pengembangan Ekonomi Lokal dengan mempelajari apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha di negara lain dalam mendorong pengembangan usaha terkait fokus kluster yang dipilih. Tujuan Penulisan Tujuan pengembangan ekonomi lokal adalah memberikan panduan bagi daerah dalam mengembangkan kelembagaan forum Peserta On The Job Training di Mae Pah Luang Garden 14
  • pengembangan ekonomi daerah agar lebih berperan dalam pembangunan ekonomi daerah secara proporsional yang disesuaikan dengan kapasitas sumberdaya dan kompetensi yang dimiliki. Tujuan On The Job Training di Provinsi Chiang Rai – Thailand khususnya Doi Tung Development Project adalah : 1. Menyediakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk belajar dari pengalaman pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Lokal di Provinsi Chiang Rai – Thailand khususnya Doi Tung Development Project, yang telah berhasil dalam pengembangan ekonomi lokal terutama pengembangan kluster ekonomi di negaranya. 2. Mempelajari proses pencapaian dan permasalahan yang terjadi dalam upaya Pengembangan Ekonomi Lokal khususnya pendukungan terhadap Usaha Mikro dan Kecil yang telah dilakukan oleh Doi Tung Development Project di Propinsi Chiang Rai, Thailand. 3. Saling tukar informasi mengenai berbagai kebijakan, peraturan dan penyusunan perencanaan Pengembangan Ekonomi Lokal yang telah dilaksanakan oleh Doi Tung Development Project di Provinsi Chiang Rai, Thailand. GAMBARAN UMUM TENTANG DOI TUNG DEVELOPMENT PROJECT Doi Tung Development Project (DTDP), merupakan salah satu dari empat proyek unggulan dari Mae Fah Luang Foundation, didirikan pada tahun 1988 oleh Ibu Suri di Doi Tung, sebuah daerah pegunungan yang tinggi di Chiang Rai, provinsi paling utara Thailand. Wilayah proyek mencangkup sekitar 15.000 hektar, memberi manfaat untuk sekitar 11.000 orang dari 29 desa. Doi Tung pernah menjadi daerah terpencil di jantung segitiga emas- Diskusi dengan pihak Pang Mahan Reforestration Project 15
  • daerah yang terkenal akan produksi opium illegal dunia. Permasalahan di Doi Tung sangat kompleks. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rusak akibat penebangan liar dan pembakaran untuk kebutuhan penanaman,dan kemudian semakin dipercepat kerusakannya oleh penanaman opium. Penduduk di Doi Tung terdiri atas enam kelompok etnis dan tanpa memiliki kewargaan Negara Thailand. Mereka hidup di sebuah “dunia penuh perjuangan”, dimana orang hidup dalam kemiskinan, tanpa ada infrastuktur dasar atau dukungan dari pemerintah. Kelompok-kelompok bersenjata menduduki sebagian dari wilayah ini, yang membuat sulit bagi pejabat pemerintah untuk memberikan bantuan apapun kepada warga setempat. Setelah kunjungan pertama Ibu Suri ke Doi Tung – pada perbukitan tandus – pada januari 1987, Ibu Suri mengumumkan bahwa “Saya akan menghutankan kembali Doi Tung”. Menyadari bahwa akar penyebab permasalahan tersebut adalah kemiskinan dan kurangnya kesempatan usaha, maka Ibu Suri memutuskan untuk memperbaiki kondisi Doi Tung dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungan. Ibu Suri menunjukkan komitmennya dengan membangun rumahnya di Doi Tung, memberikan harapan kepada etnis minoritas Diskusi dengan pihak Pang Mahan Reforestration Project Diskusi antar peserta On The Job Training 16
  • dan menyediakan kesempatan bagi semua orang tanpa memandang ras, agama atau kebangsaan. Visi dari Ibu Suri adalah untuk memungkinkan manusia dan alam hidup berdampingan secara harmonis, dengan menyelaraskan kepentingan rakyat melalui pelestarian lingkungan alam dan memberikan kesempatan untuk semua, tanpa memandang perbedaan ras dan agama. Kerangka waktu untuk DTDP adalah 30 tahun, dan diurai menjadi tiga tahap, yaitu: a. Tahap I (1988-1993); Penanganan masalah kesehatan dengan memberikan pendidikan kesehatan dan pencegahan penyakit. Secara bersamaan, pemberian kebutuhan dasar hidup dan kesempatan untuk bekerja serta pelatihan ketrampilan dilakukan kepada semua orang. b. Tahap II (1994-2002); Peningkatan penghasilan merupakan focus utama dalam tahap ini. DTDP memperkenalkan konsep pembangunan pedesaan melalui peningkatan rantai nilai. Keterlibatan DTDP pada bidang ini adalah melakukan gerakan diluar budidaya komoditas pertanian, yaitu dengan secara aktif merencanakan dan melaksanakan, bagaimana seseorang dapat berpindah ke langkah-langkah pengolahan selanjutnya yang akan memberikan nilai tambah kepada produk dasar. c. Tahap III (2003-2017); Pada tahap ini yang dilakukan adalah perkuatan terhadap unit usaha sehingga produk dan pengusahanya akan dapat berkelanjutan. Hal ini dilakukan sepanjang tahap akhir dengan upaya pengembangan kapasitas, pemberdayaan, dan pendidikan tetap dilaksanakan, hingga masyarakat telah siap untuk mengambil alih proyek tersebut pada tahun 2017, ketika tahapan proyek telah selesai. Tujuan utama dari DTDP adalah untuk mewariskan sistem administrasi dan manajemen pengembangan wilayah serta bisnis ke pemimpin lokal generasi baru. Doi Tung terdiri dari 4 (empat) unit bisnis : makanan, kerajinan tangan, hortikutura dan pariwisata. DTDP sendiri telah mandiri Sejak tahun 2003, DTDP telah diakui oleh Kantor PBB untuk narkoba dan kejahatan (UN Office on Drugs and Crime – UNODC) sebagai salah satu contoh terbaik di dunia dalam Pengembangan Alternatif. PELAJARAN YANG DIPEROLEH Identifikasi dan Pemilihan Rencana Aksi Dalam Sebuah Program Dari beberapa yang dikunjungi untuk melihat aksi yang telah direncanakan lebih 30 tahun yang telah dilakukan oleh Doi Tung Development Project (DTDP) target pembelajaran dari kunjungan di antaranya: Pang Mahan Reforestration Project, Mae Fah Luang Gardens, Project Database Center, Novuti Coffee Site 1 dan Macadamia Plantation, Cottage Industri dan Outlet, Diskusi dengan Sub-District Administration Organization (SAO) Mae Fah Luang, Diskusi dengan Pemerintah Provinsi Chiang Rai adalah sebagai berikut : Produk Unggulan dari Tanaman Macadamia 17
  • a. Pang Mahan Reforestration Project, mendapat bantuan/dukungan dari Ibu Suri (ibu dari raja sekarang) Somdej Phra Srinagarindra dari bertanam Opium menjadi bertanam lain (seperti kopi dan macadamia) yaitu pembinaan Kerajaan dan Departemen Kehutanan sejak tahun 1989 dengan bertanam pinus. Penelitian menunjukkan bahwa monokultur pinus tidak dapat menjadikan hutan tersebut sebagai tempat hidup. Proyek reboisasi Pang Mahan mencakup luas 2.242 ha yang dihuni oleh 6 suku asli perbukitan di 18 desa dengan jumlah penduduk 7.639 orang. Pendekatan kepada masyarakat dilakukan dengan mendengar dan mengajar serta memberikan pemahaman dan menekankan untuk melindungi hutan. Serta prinsip Yang Mulia Raja yaitu “Mengerti, Menjangkau dan Mengembangkan” dan prinsip Ibu Suri yaitu “Memupuk tanah, memupuk masyarakat dengan menanamkan kesadaran lingkungan kepada masyarakat untuk melestarikan hutan yang berkelanjutan.” b. Mae Pah Luang Foundation dalam pengembangan ekonomi lokal terutama pengembangan kluster ekonomi pada kegiatan Doi Tung Project, Mae Pah Luang Garden awalnya merupakan desa Akha Pa Kluay, yaitu desa yang digunakan sebagai rute utama bagi rombongan opium dan terlibat dalam perdagangan heroin dan senjata. Atas permintaan dari Doi Tung Development Project, masyarakat setuju direlokasi ke lokasi baru berjarak 500 m dari desa mereka. Di bekas pemukiman mereka sebuah taman bunga sedang dibangun seluas 10 ha sesuai keinginan Ibu Suri. Di tengah taman ini berdiri “Continuity/ kontinuitas”, yaitu sebuah patung Misiem Yip Pertemuan dengan Pihak Projects Database Centre 18
  • -In-Soi. Ibu Suri yang memberikan nama patung tersebut untuk memastikan bahwa setiap keberlangsungan akan menjamin keberhasilan dari setiap usaha. Taman tersebut dipelihara oleh penduduk setempat dan membawa pendapatan yang besar ke daerah, secara langsung juga kesempatan kerja bagi penduduk setempat, secara tidak langsung sebagai tujuan wisata. c. Project Database Center, secara langsung menangani bagaimana Mae Pah Luang Foundation menunjang, membantu dan memantau pelaksanaan seluruh kegiatan yang dikelola oleh Mae Pah Luang Foundation. Berbagi pengalaman dalam melakukan adaptasi dan menerapkan filosofi secara teori kedalam praktek di dalam maupun diluar Doi Tung Project. d. Navuti Coffee Site 1 dan Macadamia, merupakan suatu proyek Pemerintah. Proyek ini menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan bagi penduduk desa dan pendapatan yang memuaskan bagi proyek. Laba yang dihasilkan oleh Navuti telah diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan pedesaan dan inisiatif pemberantasan narkoba yang efektif, Doi Tung Development Project telah dikenal dunia internasional sebagai salah satu proyek dunia yang paling berhasil dalam pembangunan berkelanjutan. Didirikan pada tahun 1989, Navuti adalah salah satu kemitraan publik-swasta pertama dan salah satu bentuk proyek dari Corporate Social Responsibility (CSR) di Thailand. Metode ini telah menunjukkan keberhasilan dari metode yang tidak hanya memberdayakan orang dan memungkinkan mereka sendiri untuk menyadari potensi Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Chiang Rai 19
  • mereka sendiri, namun juga menjadi model dari investasi sosial dari sektor swasta. Proyek hutan ekonomi ini terdiri dari perkebunan kopi dan macadamia. e. Cottage Industry and outlet. Pusat pelatihan kejuruan pertama ini telah berkembang menjadi basis produksi untuk kerajinan dan kopi panggang. Mid-stream ini merupakan tahap pembangunan yang menggabungkan kearifan lokal, terutama unsur perempuan dan pengetahuan modern dan memberikan nilai tambah bagi produk home–industry, sehingga membuat produk ini memiliki nilai jual tinggi di tingkat lokal maupun internasional. Kawasan ini terus menghasil- kan lapangan pekerjaan, aliran pendapatan, penghasilan tambahan yang efektif dan alternatif untuk memangkas praktek-praktek pertanian yang merusak. Outlet kawasan ini adalah pabrik tenun, pabrik kertas Malbery, fasilitas kopi panggang, pabrik keramik dan kultur jaringan. f. Diskusi dengan Sub-Distrik Administration Organisasi (SAO), Mae Fah Luang Foun- dation, Doi Tung Development Project dari pihak tersebut memberikan informasi serta pengalaman mereka dalam melaksanakan program dan kegiatan juga kebijakan, peraturan dan penyusunan perencanaan pelaksanaan, peran serta pemerintah lokal dalam mendukung kegiatan Doi Tung Project. Perencanaan yang mereka lakukan adalah perencanaan partisipatif yaitu dengan mengundang masyarakat yang terlibat untuk berdialog, mendengarkan apa yang mereka butuhkan dalam hal tersebut tidak semua yang mereka butuhkan dipenuhi, selain itu pihak Doi Tung Project memberikan kegitan pendidikan, kesehatan, mata pencaharian dan kebudayaan yang tujuannya menanamkan unsur budaya sehingga tidak mengesampingkan budaya mereka sendiri. g. Diskusi dengan Pemerintah Daerah Chiang Rai. Pemerintah Provinsi Chiang Rai memfasilitasi Pang Mahan Reforestration Project, Doi Tung Project, Mae Pah Luang, awalnya 30 tahun yang lalu yaitu satu komponen dengan pemerintah, serta One Tambon One Product (OTOP), merupakan visi pemerintah pusat. Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan Dalam melaksanakan kegiatan tentu pelibatan masyarakat dalam perencanaan penting karena semuanya adalah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk kepen- tingan, dengan mengundang salah satunya kuncinya membuat keterikatan lokal/leaders, tokoh masyarakat untuk menjembatani antara pemerintah dan masyarakat mulai dengan dialog/musyawarah/pembicaraan yang dilaku- kan pada malam hari mengingat pagi hingga sore hari masyarakat tersebut juga bekerja. Tempat pertemuan ditentukan, atau pihak yayasan yang datang kepada masyarakat mendengar apa keinginan mereka. Pertemuan seperti ini dilakukan berulang-ulang dan pihak yayasan tinggal bersama-sama dengan masyarakat untuk sementara. Cara ini untuk menunjukkan komitmen yayasan. Perencanaan yang dilakukan mulai dari desa melalui kepala desa disampaikan ke kecamatan, kecamatan mengundang pimpinan yang lain untuk mendengarkan mereka, melihat kebutuhan anggaran, kalau tidak cukup diajukan ke provinsi. Kapan peran dan intervensi pemerintah didukung? Peran dan intervensi pemerintah pada awalnya tidak didukung. Hal ini membutuhkan waktu. Tetapi pemerintah selalu berupaya untuk meyakinkan dan perlu bukti fisik yang dapat dilihat oleh masyarakat. Yang paling penting adalah apa yang bisa diperoleh masyarakat yaitu keluar dari persoalan dan meyakinkan mereka bahwa orang-orang di sekitar mereka mau membantu. Seperti kopi, adalah kebijakan/keputusan bentuk intervensi untuk mendukung tanaman kopi, karena telah 20
  • ditanam oleh masyarakat kopi robusta dan kopi arabica. Pihak yayasan tidak ingin masyarakat hanya menjadi petani kopi melainkan memahami tentang rantai nilai dan mendapatkan nilai tambah lebih lanjut mengingat peran pemerintah sebagai manajer, fasilitator, dan regulator. Membangun Kerjasama (Sinergi) antara Pemerintah dan Pihak di Luar Pemerintahan Dalam membangun kerjasama(sinergi) antara pemerintah dan pihak di luar pemerintahan sudah dilakukan antara lain Navuti Coffee Site Macadamia Plantation perusahaan yang mereboisasi dan mengembang -kan hutan ekonomi produktif Doi Tung dengan mengolah komoditi kopi dan macadamia, adalah kemitraan publik-swasta pertama salah satu bentuk dari proyek Corporate Sosial Resposibility (CSR) di Thailand. Cottage Industry and Outlet merupakan sentra IKM dan UKM pusat pelatihan pertama telah berkembang menjadi basis produksi untuk produk kerajinan dan kopi panggang. Mid- stream merupakan tahap pembangunan yang menggabungkan kearifan lokal. Menghubungkan produsen ke pasar melalui kemitraan usaha Berbagai kepentingan saling berhubungan dengan produsen berhubungan langsung dengan pasar. Pada program USDRP, pengembangan ekonomi lokal menghendaki adanya kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam upaya terus meningkatkan, memajukan, memecahkan bersama permasalahan usaha, merencanakan strategi dan agenda kegiatan bersama, dan 21
  • memikirkan bersama pemasaran regional, nasional bahkan internasional. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar melihat, masyarakat yang melaksanakan mulai dari usulan yang mereka sampaikan, diajukan seperti profosal juga masyarakat itu sendiri yang melaksanakan/melakukan bahkan sampai mempertanggung jawabkan, pemerintah hanya sebagai pendamping, kalau ada yang salah/ keliru tentu pendamping akan mengarahkan seperti ada banyak program pemerintah ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan yang sebelumnya Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), pemberdayaan partisipatif. Pengembangan data base sebagai basis perencanaan yang baik Database adalah penting sebagai basis perencanaan yang baik, karena segala sesuatu berangkat dari data. Database menunjang, membantu, dan memantau pengelolaan seluruh kegiatan yang kita kelola dan dilaksanakan, dan perlu dikembangkan bahkan ditingkatkan. Yang Diperlukan untuk Memastikan Keberlanjutan dari Suatu Program Dalam rangka keberlanjutannya, eksistensi forum pengembangan ekonomi daerah memerlukan dukungan berupa: 1. Komitmen yang tinggi kepala daerah, peran inisiator/penggerak forum (local champion), legalitas forum, rencana strategis (Renstra) forum sebagai pedoman kinerja, pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah/mufakat, tetap menjaga independensi, penguatan pembiayaan program kerja yang jelas dan kontinyu, mendorong pemanfaatan sumber daya lokal bagi pelaku ekonomi daerah dan dukungan infrastruktur agar mampu berkiprah secara lebih signifikan dalam pengembangan ekonomi daerah; 2. Model pembiayaan program yang dapat dilaksanakan berupa : (i) alokasi dana dari pemerintah (APBD), (ii) kontribusi dari pelaku ekonomi (marketing/commitment fee), (iii) dari dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) BUMN atau BUMS, (iv) mekanisme dana transfer pusat daerah atau Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagai insentif bagi daerah; serta fasilitasi program dari lembaga-lembaga donor asing; 3. Prasyarat internal berupa : pemenuhan 22
  • Peserta dari Pemerintah Kota Palangka Raya kecukupan teknologi, modal, etika /moral, manajemen dan pasar; 4. Prasyarat eksternal berupa : akses informasi dan pasar (informasi simetris), ketenangan dan keamanan, perijinan yang mudah, murah dan cepat dan penghapusan pungutan liar (pungli), akses permodalan dan dukungan infrastruktur yang memadai. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Faktor-faktor penentu keberhasilan program Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) adalah : a. Daerah harus memiliki Visi yang jelas dan akurat, serta komitmen dari Kepala Daerah; b. Adanya dukungan anggaran keuangan yang cukup; c. Mengenali adanya perbedaan dalam masyarakat; d. Adanya investasi sektor swasta; e. Adanya komitmen dari seluruh stakeholder dan pelaku utama PEL, persetujuan dan pengesahan terhadap rencana strategi dan program PEL. PENUTUP  Dalam melaksanakan kegiatan tentu pelibat- an masyarakat dalam perencanaan penting karena semuanya adalah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk kepentingan bersama, dengan mengundang salah satu kuncinya membuat keterikatan lokal/leaders, tokoh masyarakat untuk menjembatani antara pemerintah dan ma- syarakat mulai dengan dialog/musyawarah/ pembicaraan yang dilakukan pada malam hari mengingat pagi hingga sore hari masyarakat tersebut juga bekerja. Tempat pertemuan ditentukan atau pihak yayasan yang datang kepada masyarakat mendengar keinginan mereka. Untuk hal ini dilakukan pertemuan berulang-ulang dan selama melakukan pertemuan, pihak yayasan tinggal bersama-sama dengan masyarakat untuk sementara waktu. Cara ini untuk menunjukkan komitmen dari yayasan. Perencanaan yang dilakukan mulai dari desa melalui kepala desa disampaikan ke kecamatan, kemudian kecamatan mengun- dang pimpinan yang lain untuk mendengar- kan mereka, melihat kebutuhan anggaran. Kekurangan anggaran akan diajukan ke provinsi.  Komitmen yang tinggi kepala daerah, peran inisiator/penggerak forum (local champion), legalitas forum, rencana strategis (Renstra) forum sebagai pedoman kinerja, pengam- bilan keputusan dilakukan secara musyawarah/mufakat, tetap menjaga independensi, penguatan pembiayaan program kerja yang jelas dan kontinyu, mendorong pemanfaatan sumber daya lokal bagi pelaku ekonomi daerah dan dukungan infrastruktur agar mampu berkiprah secara lebih signifikan dalam pengembangan ekonomi daerah.  Model pembiayaan program yang dapat dilaksanakan berupa : (i) alokasi dana dari pemerintah (APBD), (ii) kontribusi dari pelaku ekonomi (marketing/commitment fee), (iii) dari dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) BUMN atau BUMS, (iv) mekanisme dana transfer pusat daerah atau Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagai insentif bagi daerah, serta (v) fasilitasi program dari lembaga-lembaga donor asing. * * * 23
  • Oleh : Roysart Alfons dan Mellianae Merkussi— Pegawai Bappeda Kota Palangka Raya yang mengikuti Program Beasiswa Magang Bappenas Oktober—November 2012 di Jepang J epang merupakan salah satu negara yang telah berhasil dalam memperkuat dan mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pengalaman sukses mereka dapat dijadikan pembelajaran bagi pengembangan UKM di Kota Palangka Raya. Karena itu, laporan ini mengumpulkan informasi tentang Michino Eki, Tsubame Syndicate, dan inisiatif serta pendampingan Pemerintah Jepang dalam pengembangan UKM- nya. Hal ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka pengembangan model (strategi tindakan) dan kemampuan untuk membuat keputusan penting di masa depan. PEMBELAJARAN DARI JEPANG 1. Michino-Eki (Roadside Station) Michino-Eki merupakan tempat peristirahatan yang disediakan oleh pemerintah yang dapat ditemukan di sepanjang jalan raya penghubung antar daerah di Jepang. Fungsinya bukan hanya sebagai tempat peristirahatan 24
  • namun juga memiliki fungsi sebagai tempat bertukar informasi. Sebagai tempat peristirahatan, tempat ini menyediakan area parkir, toilet dan area beristirahat yang buka 24 jam tanpa biaya. Sebagai tempat bertukar informasi, tempat ini menyediakan informasi mengenai kondisi jalan raya, ramalan cuaca, informasi mengenai kecelakaan, perbaikan dan rute. Jenis informasi lainnya adalah mengenai berbagai macam kegiatan masyarakat lokal seperti misalnya lokasi wisata, kuliner, produk lokal, sejarah, budaya dan lain-lain. Michino Eki juga menyediakan sayuran dan buah lokal, kedai dan restoran dengan kuliner khas daerah setempat, suvenir dan barang-barang buatan tangan. Penyedia barang dan jasa di Michino-Eki di pilih dengan hati-hati sehingga memainkan peranan penting untuk benar-benar mewakili daerah mereka. Michino-Eki secara unik berbeda dengan tempat peristirahatan lain di dunia karena 3 alasan (World Bank, 2006). Pertama, walaupun Michino Eki di Jepang berada di bawah Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi, namun perencanaan, implementasi, operasi dan manajemen hampir semuanya diserahkan ke tangan komunitas lokal. Sehingga tidak mengherankan apabila Michino Eki memberikan hubungan yang lebih kuat antara komunitas lokal dan pengguna jalan raya. Kedua, Michino Eki tidak hanya memberikan jasa ekonomi melalui fungsi penjualannya, Michino Eki juga memberikan layanan publik kepada masyarakat lokal dan non lokal seperti sanitasi, kesehatan, pendidikan dan pelatihan dan juga kegiatan budaya. Ketiga, walaupun sebuah area peristirahatan yang normal dimaksudkan untuk pengguna jalan raya, Michino Eki juga melayani Suasana di depan sebuah michino-eki Suasana di salah satu Michino-eki di Muikamachi 25
  • masyarakat lokal yang datang dengan kendaraan, berjalan kaki atau bersepeda. Michino Eki diimplementasikan pada tahun 1993, sekarang lebih dari 830 Michino Eki tersebar di Jepang (di luar area metropolitan) Michino Eki merupakan satu cara pergerakan inisiatif dalam promosi dan marketing. Fungsi Michino-Eki: sebagai area peristirahatan bagi pengguna jalan, untuk menyediakan informasi lokal, untuk menyediakan kesempatan mendapatkan penghasilan bagi pengusaha lokal. Ini bisa sangat berguna bagi Palangka Raya dalam meningkatkan ekonomi dan komunitas lokal. Merupaka kesempatan bagi petani dan pengrajin lokal untuk menjual produk mereka. Ini juga bisa menjadi contoh koordinasi efektif antara pemerintah pusat dan lokal dan produsen lokal. Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Jepang sebagai penyedia fasilitas Michino-eki tetap aktif membina Michino-eki, termasuk dalam hal promosi melalui berbagai media dalam rangka pelayanan bagi pengguna jasa transportasi. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari konsep michino-eki di Jepang adalah sebagai berikut: 1. Michino-eki dijalankan oleh penduduk di sekitarnya. Hal ini berdampak pada hal-hal berikut: a. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga di sekitarnya, khususnya bagi para wanita dan usia lanjut. b. Termotivasi sendiri karena menjajakan produk mereka sendiri. c. Persatuan petani menciptakan relasi yang lebih kuat di kalangan anggotanya. d. Lebih dekat kepada pelanggan /pembeli. e. Harga-harga barang ditentukan sendiri. Produk-produk lokal yang dijual pada salah satu michino-eki di Muikamachi 26
  • 2. Berfungsi lebih daripada sebagai pusat penjualan atau usaha ekonomi. Beberapa hal yang berkaitan dengan konsep ini antara lain: a. Paradigma pendirian michino-eki adalah untuk memberdayakan komunitas lokal, sehingga fungsinya tidak dibatasi hanya untuk kebutuhan ekonomi melainkan juga kebutuhan sosial. b. Penyediaan berbagai jenis pelayanan kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pusat pendidikan dan pelatihan, program-program kebudayaan, membuat lokasi michino-eki semakin populer dan memberikan keuntungan bagi usaha penjualan di michino-eki. 3. Melayani baik pengguna jalan maupun masyarakat di sekitarnya. Hal ini menjembatani jarak (gap) antara penduduk di kawasan pinggiran dengan yang tinggal di perkotaan. 2. Migakiya Syndicate Migakiya Syndicate adalah sebuah konsorsium lokal produsen kecil yang mengkhususkan diri dalam bidang poles logam. Sindikat ini dijalankan oleh Kamar Dagang dan Industri di Tsubame, yang merupakan kota kecil dengan populasi 84.000 jiwa terletak sekitar 300 km utara Tokyo, Jepang. Kota ini telah lama menjadi rumah bagi perusahaan kecil pengolahan logam, beberapa di antaranya telah ada selama lebih dari 150 tahun. Perusahaan Proses Pemolesan Meninjau lokasi pemolesan 27
  • pengolahan logam Tsubame ini telah memproduksi sekitar 90% dari peralatan makan logam bergaya barat di Jepang. Namun, karena pabrik manufaktur telah bergeser ke luar negeri untuk mencari tenaga kerja lebih murah selama 20 tahun terakhir, industri pengolahan logam Tsubame telah menghadapi penurunan yang serius. Hal ini memaksa perusahaan kecil lokal untuk mulai menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memproduksi produk. Migakiya Syndicate didirikan pada tahun 2003 untuk melakukan bisnis bersama- sama bagi banyak perusahaan kecil poles logam. "Migakiya" adalah kata dalam bahasa Jepang yang diciptakan dan bermakna "Poles (Migaki)" dan "Persekutuan (Ya)." Sindikat telah berhasil mengembangkan keterampilan dan kemampuan para anggotanya dengan memasukkan komponen otomotif, produk IT, dan peralatan medis. Hal ini telah merevitalisasi industri lokal tradisional, dengan 47 perusahaan kecil baru dalam lima tahun terakhir. Peserta Magang bersama Pejabat dari Prefektur Niigata Apa yang bisa dipelajari dari Migakiya Syndicate yaitu penggunaan clustering, inovasi dan informasi dan strategi teknologi. Clustering adalah strategi yang tepat dalam memfokuskan promosi UKM terutama apabila lokasi industri tersebar dan cenderung memiliki kesamaan dalam output, input, teknologi atau mesin, dll. Model clustering dalam industri poles logam di Jepang telah ‘menyelamatkan’ industri ini dalam menghadapi persaingan global, khususnya Cina yang juga menyediakan produk sejenis dalam skala yang lebih besar sekalipun masih kalah dalam kualitas dibandingkan produk dari Tsubame. Terbukti beberapa perusahaan besar, seperti mempercayakan pemolesan produknya di Tsubame, antara lain Apple. Untuk menjadi inovatif, tidak selalu harus memiliki pengetahuan baru, dalam kasus Migakiya Syndicate, ini mengacu pada kemajuan atau modifikasi pengetahuan yang ada. 28
  • Migakiya Syndicate menyadari potensi pasar poles magnesium. Pengrajin senior di Syndicate datang bersama-sama untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan mereka. Dengan demikian, mereka mampu meningkatkan teknologi polishing mereka dari tingkat 1 milimeter ke tingkat 0,01 milimeter. Penciptaan pengetahuan yang inovatif melalui berbagai diskusi tatap muka dan demonstrasi oleh pengrajin senior secara signifikan memperluas jangkauan pelayanan mereka. UKM juga dapat menggunakan informasi dan strategi teknologi untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar global melalui penerapan dan adopsi teknologi baru yang efektif berfungsi untuk mengurangi biaya. Seperti penggunaan internet untuk mempromosikan dan menjual produk. Beberapa hal menarik dapat disimpulkan dari Mikagiya Syndicate sebagai berikut: 1. Mengubah jenis produksi terbukti dapat menjadi solusi atas penurunan permintaan produk, dengan tetap mempertahankan penerapan skill utama, yaitu pemolesan logam. 2. Relasi yang kuat di antara setiap unit usaha yang terlibat sangat menentukan keberhasilan. 3. Berkolaborasi, artinya bahwa industri- industri pemolesan logam di Tsubame menghadapi pasar dengan mengambil posisi sebagai satu entitas, bukan sendiri-sendiri. 4. Perlu adanya sistem yang jelas dalam berkolaborasi untuk menangani hal-hal seperti alur informasi, manajemen produksi dan kualitas, dan kehumasan. 5. Berkolaborasi dalam pengetahuan, yaitu berbagi keahlian untuk menciptakan kreasi inovatif dan pengembangan skill. 6. Perlu mempersiapkan generasi penerus usaha melalui pendirian pusat pelatihan. 7. Perlu kerjasama dengan media untuk mendukung usaha dari industri-industri kecil. Peserta Magang bersama pejabat dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang dan Profesor Akihiro Akita dari International University of Japan 29
  • 3. Inisiatif dan Pendampingan Pemerintah Jepang Mengelola Teknologi dan Manajemen UKM Langkah-langkah yang perlu diambil oleh UKM di Jepang untuk meningkatkan sumber daya bisnis mereka dengan cara mempertahan- kan dan memperkuat kemampuan teknologi dan manajemen mereka. ● Pengembangan pekerja manufaktur terampil UKM Mengembangkan pekerja manufaktur terampil merupakan prioritas mendesak. Adalah penting bagi UKM untuk memastikan bahwa keahlian dan teknologi yang mereka kembangkan tetap dipertahankan dengan cara melatih teknisi muda yang terampil. UKM mulai membentuk kemitraan dengan masyarakat, perusahaan lain, dan universitas untuk mengatasi tantangan yang ada. ● Dukungan bisnis bagi UKM Tantangan yang dihadapi oleh UKM semakin kompleks dan beragam. Penting bagi UKM untuk mengambil langkah-langkah guna memperkuat manajemen mereka dengan memanfaatkan berbagai ahli dari luar dan sumber daya lainnya. Pemberian dukungan Industri kerajinan kaca 30
  • oleh lembaga keuangan dapat membantu UKM mengatasi tantangan bisnis mereka dan ini memberi kontribusi yang sangat penting bagi kedua UKM dan lembaga keuangan itu sendiri, dan untuk merevitalisasi komunitas lokal mereka. Pemerintah berperan untuk mendiversifikasi dan meningkatkan kapasitas penyedia dukungan bisnis. Pendampingan Jepang dalam Promosi UKM Mengingat Jepang bertahun-tahun berpengalaman dalam promosi UKM, banyak negara berkembang berharap operasi yang efektif dari Jepang sebagai berikut:  Mendorong pengembangan industri lokal untuk menyediakan kesempatan kerja sebagai langkah-langkah anti-kemiskinan dan mendukung pembangunan sosial.  Meningkatkan bantuan dalam pembangunan infrastruktur, transfer teknologi, promosi UKM, dan pengembangan industri pendukung, sebagai bagian dari komitmen Jepang untuk mendukung reformasi struktural ekonomi dalam mengatasi Krisis Ekonomi Asia. Dalam kerjasama ini, demarkasi dan koordinasi dengan dana publik lainnya harus ditekankan. Bantuan tidak hanya harus fokus pada menanggapi krisis, tetapi dirancang untuk memperkuat sistem keuangan nasional, mengembangkan sumber daya manusia inti, dan meningkatkan manajemen bisnis dan keterampilan teknis. Dukungan Dana bagi UKM Lokal Bersama dengan pemerintah prefektur dan lembaga keuangan lokal, Pemerintah Jepang menyediakan dukungan keuangan yang diperlukan terhadap penciptaan UKM baru melalui dua jenis dana "start-up" dan "challenge". Pendampingan Pemerintah Jepang untuk Meningkatkan Keterampilan Pemasaran UKM Daerah Dalam rangka meningkatkan daya pemasaran UKM daerah, Pemerintah Jepang membuat sebuah manual yang berisi informasi tentang topik-topik seperti perencanaan dan pengembangan produk berorientasi pelanggan, manajemen merek yang efektif, dan studi kasus perusahaan, dan mendistribusikannya di antara UKM dan organisasi pendukung. Pembelajaran bagi Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Palangka Raya Beberapa hal yang dapat dipelajari dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut: 1. Penguatan kerjasama antar UKM dalam suatu wadah yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dalam kasus michino- eki, Pemerintah Jepang melalui Kementerian Ekonomi, Transportasi dan Industri menyediakan lahan dan bangunan untuk usaha ekonomi masyarakat lokal. Pemerintah Jepang juga memfasilitasi publikasi dan promosi michino-eki sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya para pengguna jalan. 2. Di Indonesia sudah ada lembaga koperasi yang dalam beberapa hal memiliki kemiripan dengan michino-eki, terutama dalam hal unit tersebut dikelola sepenuhnya oleh masya- rakat. Penguatan lembaga ekonomi yang bersifat mengumpulkan kekuatan ekonomi kecil atau menengah seperti koperasi dan sebagainya perlu mendapat perhatian pemerintah untuk penguatan UKM. 3. Posisi michino-eki dipilih secara strategis oleh Kementerian Ekonomi, Transportasi dan Industri Jepang sehingga memberikan kemudahan bagi sasarannnya, yaitu para pengguna jalan, sekaligus keuntungan bagi usaha perekonomian masyarakat lokal. Belajar dari hal ini, perlu dipertimbangkan pemanfaatan koperasi sebagai sarana promosi, sehingga lokasi pembangunan gedungnya perlu dipertimbangkan sebagaimana layaknya pertokoan, yaitu mudah dilihat dan menarik perhatian. 31
  • Peserta magang dari Bappeda Kota Palangka Raya di lokasi depan Istana Kaisar Jepang. UKM UKM UKM UKM UKM UKM Pemerintah Pasar Bank … 4. Dalam hal michino-eki, Pemerintah membantu mempublikasikan lokasi, pelayanan yang tersedia sekaligus jenis produk yang tersedia di berbagai michino- eki. Publikasi dilakukan melalui media cetak dan internet. 5. Pengelolaan michino-eki diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat di sekitarnya. Hal ini terbukti memberikan dampak yang positif. Masyarakat yang mengelola michino-eki akan berusaha menyediakan layanan terbaik karena mereka menjual produk mereka sendiri. Selain itu, juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya. 6. Model sindikasi terbangun di dalam michino- eki dan industri pemolesan logam di Tsubame. Sindikasi membantu usaha-usaha kecil bernaung dalam suatu wadah sehingga potensinya menjadi lebih besar dan dapat menjawab permintaan pasar dalam jumlah besar. Keuntungan lain dari model ini yaitu suatu daerah menjadi terkenal karena mempunyai produk unggulan tertentu sehingga berdampak bagi unit-unit usaha kecil di dalamnya. Model sindikasi dan usaha kecil menengah dapat digambarkan sebagai berikut: Belajar dari pengalaman Jepang, beberapa hal menjadi syarat untuk berfungsinya konsep sindikasi ini dengan baik, yaitu: 1. Bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi para anggotanya, bukan hanya pertimbangan keuntungan ekonomi. 2. Konsorsium dijalankan sendiri oleh para anggotanya, bukan campur tangan staf pemerintah maupun pihak luar lainnya. 3. Hubungan yang baik di antara para anggota. 4. Kompetisi di antara anggota harus diminimalisir. 5. Berbagi pengetahuan di antara anggota. 6. Manajemen yang jelas. 7. Didukung oleh pemerintah. 8. Dipublikasikan dengan baik. 32
  • Rangkuman materi Rakornas Litbang Kemendagri pada bulan Juli 2012 di Makassar. I novasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengeta- huan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Proses inovasi sangat diperlukan dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan perolehan nilai/manfaat, baik terhadap pelaksanaan kegiatan maupun hasil pengolahan sumber daya. Misalnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam, di mana Indonesia terkenal memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Penghasil batubara no.6 di dunia Penghasil sawit terbesar di dunia 33
  • Beberapa jenis produk menduduki peringkat yang tinggi di dunia, antara lain penghasil batubara nomor 6 di dunia, eksportir CPO terbesar, penghasil kakao nomor 3 di dunia. Selain itu, di Indonesia juga terdapat berbagai jenis tanaman obat-obatan (medicinal plants). Jika pengelolaan sumber daya tersebut masih bergantung pada cara tradisional dan konvensional, maka sangat kecil keuntungan yang diperoleh. Gambar di bawah ini menunjukkan nilai tambah dari produk jika dijual pada tingkat proses tertentu. Misalnya pada hasil buah kakao, jika dijual langsung berupa kakao biji hanya mendapat keuntungan satu kali. Jika diproses setengah jadi menjadi mentega kakao (cacao butter) nilai tambahnya sampai 3 kali, dan jika diproses sampai menjadi coklat batangan nilainya menjadi 8 kali. Jika daerah penghasil kakao didorong untuk memproses kakao sampai menjadi produk setengah jadi atau hasil akhir, maka keuntungan yang lebih Teknologi dan Nilai Tambah Permasalahan Sosial di Negeri Kaya 34
  • Contoh Model dan Rintisan Sistem Inovasi Daerah Bekerjasama dengan Pemda 35
  • besar diperoleh bagi daerah tersebut. Dampak keuntungan ini akan dirasakan oleh para petani kakao sebagai produsen, dan juga masyarakat karena adanya kesempatan kerja dalam industri pengolahan biji kakao. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah ekspor yang masih berupa bahan mentah/baku akan memberikan nilai tambah yang sangat kecil bagi negara, dan sebaliknya memberikan nilai tambah yang besar bagi negara pengimpor. Di samping itu, kesempatan kerja lebih banyak tersedia di mana bahan baku/mentah tersebut diproses. Hal ini menjadi ironis mengingat masalah kesempatan kerja di Indonesia masih menjadi tantangan yang nyata. Penguatan Sistem Inovasi Daerah Dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan daya saing daerah serta pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) 2011-2015 diperlukan penguatan sistem inovasi daerah secara terarah dan berkesinambungan. Sistem Inovasi Daerah (SIDA) merupakan keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstitusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat. Peraturan Bersama Menegristek RI No. 3 Tahun 2012 dan Mendagri RI No. 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tujuan Peraturan Bersama  Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011- 2025;  Sinergi sumber daya bagi pembangunan daerah berbasis Sistem Inovasi Daerah bagi tercapaian daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ruang Lingkup Penguatan SIDa meliputi: 1. Kebijakan penguatan SIDa (kebijakan 36
  • tingkat nasional, propinsi, dan daerah); 2. Penataan unsur SIDa (Kelembagaan, Jaringan, dan Sumber daya); dan 3. Pengembangan SIDa kepada tema-tema tertentu, terutama untuk 22 Kegiatan Ekonomi Utama). Aspek kelembagaan, jaringan dan sumber daya merupakan elemen-elemen kunci sistem inovasi yang perlu diperkuat dalam Sistem Inovasi Daerah. Penguatan Kelembagaan SIDa meliputi: a. Perbaikan regulasi untuk meningkatkan sinkronisasi kegiatan litbang dengan kebijakan pemgelolaan keuangan negara, reformasi perencanaan dan penganggaran, serta kebijakan desentralisasi/otonomi daerah; b. Perbaikan regulasi untuk membangun sistem reward and punishment yang adil dan menyejahterakan; c. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang teknologi dan inovasi (diseminasi). Penguatan Sumber Daya SIDa meliputi: a. Meningkatkan akses peneliti di daerah kepada pendidikan jenjang lanjut (S2, S3); b. Meningkatkan pelatihan teknis khusus dan Sumber Daya Jaringan SISTEM INOVASI DAERAH Kelembagaan  PT di daerah  Lembaga Litbang  Asosiasi masyarakat pengguna  SDM, kompetensi  Sarana dan prasarana  Informasi dan kekayaan intelektual  Kemitraan lintas daerah  Kemitraan pemerintah—dunia usaha—masyarakat  Sinergi pusat—daerah 37
  • tingkat lanjut bagi para peneliti daerah; c. Membangun prasarana dan sarana riset di daerah yang sesuai dengan kebutuhan lokal; d. Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas riset di daerah; e. Mendorong terbentuknya center of excellence di bidang inovasi di setiap wilayah. Penguatan Jejaring SIDa meliputi: a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi hubungan kerja sama antar lembaga litbang dan antara lembaga litbang dan perguruan tinggi di daerah; b. Mengembangkan klaster-klaster iptek dan inovasi yang berkarakter wilayah; c. Mengembangkan pusat-pusat prototype di daerah; d. Meningkatkan standarisasi produk teknologi dan inovasi di daerah. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan interaksi secara koheren dalam satu sistem untuk menumbuh-kembangkan inovasi yang dilakukan antar: 1. Institusi pemerintah 2. Pemerintahan daerah 3. Lembaga kelitbangan 4. Lembaga pendidikan 5. Lembaga penunjang inovasi 6. Dunia usaha, dan 7. Masyarakat lainnya di daerah Kegiatan tindak lanjut pasca penandatanganan Peraturan Bersama  Sosialisasi Peraturan Bersama di lingkungan stakeholder pemerintahan dan perguruan tinggi  Penyusunan Tim Koordinasi Nasional  Penyusunan Tim Kerja Nasional untuk untuk mendukung Tim Koordinasi Nasional  Tersusunnya dokumen strategi sosialisasi dan implementasi penguatan SIDa : 1. Strategi implementasi Peraturan Bersama Penguatan SIDa 2. Penyusunan SOP Penyusunan Tim Koordinasi Daerah, dan Tim Kerja 3. Penyusunan Pedoman Pembuatan Roadmap Sida bagi propinsi dan Daerah 4. Penyusunan Pedoman Analisis SIDa 5. Pedoman Review RPJMD, RKPD (Permendagri 54 tahun 2010), dan Manual Pelaporan 6. Penyusunan Roadmap Nasional SIDa 7. Pedoman Monitoring, evaluasi, dan 38
  • 39
  • supervisi pelaksanaan Peraturan Bersama Penguatan SIDa  Monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan peraturan bersama penguatan SIDa  Rapat koordinasi nasional Balitbang se Indonesia  Seminar Tahunan hasil dan kendala Pengembangan SIDa masing-masing daerah  Rakor Program Kelitbangan Pusat dan Daerah untuk sinergi pelaksanaan kebijakan penguatan SIDa Pengembangan SIDa didelegasikan kepada Tim Koordinasi yang terdiri atas Tim Koordinasi Nasional dan Tim Koordinasi Daerah. Susunan keanggotaan dan tugas dari masing-masing Tim Koordinasi tersebut adalah sebagai berikut. Tim Koordinasi Nasional terdiri atas: Pengarah : 1. Menteri Negara Riset dan Teknologi 2. Menteri Dalam Negeri Ketua I : Deputi Bidang Jaringan Iptek Kemenristek Ketua II : Kepala BPP Kemendagri Sekretaris I : Asisten Deputi Jaringan Iptek Pusat dan Daerah Kemenristek Sekretaris II : Sekretaris BPP Kemendagri Anggota : Pejabat Struktural/Fungsional di lingkungan Kemenristek dan Kemendagri Tugas dari Tim Koordinasi Nasional adalah: a. Menyusun dokumen Roadmap nasional penguatan SIDa; b. Mengintegrasikan program SIDa dalam dokumen rencana strategis kementerian dan lembaga; c. Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDa; d. Melakukan penataan unsur SIDa secara nasional; e. Melakukan pengembangan SIDa secara nasional; f. Mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDa; g. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan pengauatn SIDa secara nasional; h. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan i. Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDa. Posisi kemampuan produksi Indonesia di dunia 40
  • Tim Koordinasi Daerah terdiri atas: Pengarah : Kepala Daerah Ketua : Sekretaris Daerah Sekretaris : Kepala BPPD Anggota : 1. Kepala Dinas/Badan/Kantor yang terkait 2. Lembaga organisasi lainnya yang terkait Tugas dari Tim Koordinasi Daerah adalah: a. Menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDa; b. Mengintegrasikan program SIDa dalam dokumen RPJMD; c. Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDa; d. Melakukan penataan unsur SIDa di daerah; e. Melakukan pengembangan SIDa di daerah; f. Mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDa di daerah; g. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan pengauatn SIDa di daerah; h. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan i. Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDa. Pelaporan  Gubernur melaporkan pelaksanaan penguatan SIDa provinsi kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri;  Bupati/Walikota melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan SIDa kabupaten/kota kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi, melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri;  Laporan disampaikan satu kali dalam satu tahun. * * * Peranan Inovasi dalam pencapaian Visi RPJPN 2005—2025 41
  • Oleh: Taronggal Silalahi, SP, M.Si (Bidang Sosial Budaya Bappeda Kota Palangka Raya) T anggal 21 Pebruari ditengarai sebagai hari sampah nasional. Pada hari tersebut, problem sampah khususnya diperkotaan akan menjadi bahan perbincangan dari berbagai pihak. Terlebih keadaan sampah di perkotaan yang semakin hari akan semakin sulit diatasi. Sampah yang menumpuk tentu karena ulah manusia. Manusialah yang mempunyai potensi untuk merusak lingkungan sekaligus merawatnya. Potensi itu tumbuh karena manusia dibekali oleh Tuhan dengan akal. Dengan adanya akal ini manusia akan mampu melakukan apapun terhadap lingkungannya. Idealnya memang manusia dicipta untuk menjaga lingkungan. Pembuangan sampah merupakan salah satu masalah yang sedang dihadapi oleh setiap kota di semua negara di dunia. Timbunan sampah yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi penduduk adalah suatu 42
  • hal yang harus ditangani secara serius. Sampah menjadi masalah karena mengotori dan mengganggu keindahan serta kenyamanan manusia, dan karena ditimbulkan oleh kegiatan manusia akibatnya sampah akan selalu muncul dalam keseharian hidup manusia. Sampah memang wajar ada dalam kehidupan kita sehari -hari. Ketidakwajaran terjadi ketika volume sampah berada di atas batas toleransi, terlebih pada tempat-tempat umum. Berdasarkan kajian Balai Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum/ Balitbang PU (1991) dalam Samsul Rizal (2009), bahwa volume sampah untuk kategori Kota Sedang bisa mencapai 2,75-3,25 liter/orang/hari atau setara dengan 0,70-0,80 kg/orang/hari. Lebih jauh, jika dikonversikan ke dalam satuan meter kubik (m³), maka volume sampah tersebut setara dengan 0,00275-0,00325 m³/orang/hari (1 liter = 0,001 m³). Bagi Kota Palangka Raya yang mempunyai jumlah penduduk berdasarkan data hingga 31 Desember 2006 mencapai 182.802 jiwa (BPS Kota Palangka Raya, 2007 dalam Samsul Rizal (2009), dapat berarti bahwa produksi sampah Kota Palangka Raya di tahun 2006 bisa mencapai 502,7-594,1 m³/hari. Sementara itu, berdasarkan Data DPKP Kota Palangka Raya (2007) bahwa hanya sekitar 185 m³/hari yang dikelola oleh DPKP Kota Palangka Raya dari TPS yang telah disediakan. Hal ini mengindikasikan bahwa hanya sekitar 31,1- 36,8% sampah masyarakat Kota Palangka Raya yang tertangani dengan baik, sedangkan sekitar 63,2-68,9% masih belum tertangani. Sampah yang terlalu banyak tentunya menjadi beban tersendiri bagi sebuah kota. Bukan hanya beban ruang dan daya tampung. Tapi juga persoalan kesehatan serta keindahan, dengan kata lain fenomena permasalahan sampah baik langsung maupun tidak, memiliki dampak bagi penduduk perkotaan. Pada sisi lain, sampah merupakan persoalan abadi bagi masyarakat. Sebab, sampah adalah bukti akan adanya aktivitas masyarakat. Menurut Kun Sri Budiasih, M.Si., dosen Jurusan Kimia MIPA UNY, dalam Hadi Kurniadi, S.T. (Mahasiswa Magister Teknik Sipil Unila) sampah yang menumpuk akan mengakibatkan beberapa hal ; Pertama, lingkungan menjadi terlihat kumuh, kotor, dan jorok. Ini menjadi tempat yang subur bagi organisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Juga merupakan sarang lalat, tikus, dan hewan liar lainnya. Dengan demikian, sampah berpotensi sebagai sumber penyebaran penyakit. Kedua, sampah yang membusuk menimbulkan bau tak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Air yang dikeluarkan (lindi) juga dapat menimbulkan pencemaran sumur, sungai, dan air tanah. Ketiga, sampah yang tercecer tidak pada tempatnya dapat menyumbat saluran drainase sehingga menimbulkan bahaya banjir. Keempat, pengumpulan sampah dalam jumlah besar memerlukan tempat yang luas, tertutup, dan jauh dari pemukiman. Dari keempat hal tersebut di atas, bahwa mengelola sampah bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan perencanaan yang matang agar sampah yang identik dengan barang yang tidak terpakai lagi, menjadi komponen yang tetap menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Kita ketahui sudah begitu banyak teknologi daur ulang untuk mengembangkan sampah menjadi sesuatu yang produktif, seperti menjadi kompos, energi listrik, energi gas, dan lainnya. Sehingga memiliki nilai ekonomis tinggi. Akan tetapi untuk menuju ke sana dibutuhkan upaya sangat serius dari pemerintah daerah, sehingga dapat diperoleh suatu sistem yang mendukung dalam menanggulangi persoalan sampah di perkotaan. Penanganan sampah saat ini di daerah perkotaan, yaitu mulai dari pengumpulan sampah sampai dibuang ke TPA. Hal ini perlu adanya upaya kreatif lainnya sehingga 43
  • tumpukan sampah di TPA tidak mengalami kelebihan kapasitas, sehingga dapat menimbulkan banyak persoalan baru. Salah satu upaya yang sedang dilakukan saat ini adalah dengan adanya Pos Bank Sampah yang terdapat di Jalan Pilau Kelurahan Panarung. Pada sisi lain, kesadaran masyarakat perkotaan masih sangat lemah dalam memberlakukan sampah. Sampah yang masih berserakan di mana-mana terlebih-lebih pada selokan atau saluran air, itu terjadi karena hanya mencari mudah dan murahnya saja. Sehingga penanganan sampah di daerah perkotaan menjadi sulit tertangani. Melihat persoalan di atas, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah daerah. Pertama, aspek teknis. Aspek teknis penanganan sampah daerah perkotaan ini lebih diarahkan ke pemenuhan yang berhubungan dengan persoalan teknis di lapangan. Seperti sarana dan sarana kebutuhan penanganan sampah. Keterbatasan tersedianya sarana- prasarana antara lain penampungan sementara yang memadai dan mudah terjangkau, armada angkut yang mencukupi, tenaga teknis, sampai pembuangan akhir yang representatif dan terkelola dengan baik akan cukup membantu mengatasi persoalan ini. Pada sisi lain, pemerintah harus senantiasa melakukan kampanye agar masyarakat memiliki kesadaran tinggi pada kebersihan lingkungan. Seharusnya, pemerintah daerah mengupayakan pengolahan sampah secara berkelanjutan sehingga memiliki nilai tambah ekonomis. Salah satu hal yang paling sederhana adalah menjadikan sampah sebagai pupuk organik/pupuk kompos. Aspek lain di antaranya kelembagaan, aspek kelembagaan dalam penanganan masalah sampah lebih diarahkan kepada pengolahan dan penanganan sampah secara cepat. Langkah sederhana yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah dengan menswastanisasi pengelolaan masalah sampah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Pemerintah daerah hanya sebatas monitoring dan evaluasi, dan tentunya pihak swasta harus mendapatkan target tertentu dan terukur dari pemerintah terutama dalam hal peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi sampah. Aspek lainnya adalah aspek keuangan serta manajemen, aspek keuangan dan manajemen juga merupakan aspek terpenting dari pengelolaan sampah. Mengingat ujung dari pengelolaan sampah selain didapat lingkungan yang bersih, juga bagaimana mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, pengalokasian dana dari pemerintah daerah untuk menangani problem persampahan diharapkan maksimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, mungkin pemerintah daerah perlu menggerakkan semua potensi untuk menanggulangi problem persampahan dan menjadi syarat mutlak agar sampah di perkotaan menjadi salah satu komoditas yang bernilai ekonomis. * * * 44
  • Edisi 1—Oktober 2009 Edisi 2—Juni 2010 Edisi 3—Desember 2010 Edisi 4—Juni 2011 Edisi 5—Desember 2011 Edisi 6—Juni 2012 Edisi 7—Desember 2012 Edisi 8—Juni 2013