• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012
 

Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya Edisi 07 - Tahun IV - 2012

on

  • 810 views

Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya

Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya

Statistics

Views

Total Views
810
Views on SlideShare
589
Embed Views
221

Actions

Likes
1
Downloads
10
Comments
0

1 Embed 221

http://bappeda.palangkaraya.go.id 221

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 07 -  Tahun IV - 2012 Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya Edisi 07 - Tahun IV - 2012 Document Transcript

    • PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYAEDISI 07/TAHUN IV/2012 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA DESEMBER 2012
    • P uji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan bimbingan-Nya sehingga kegiatan Penerbitan dan Publikasi Buletin Litbang dalam tahun 2012 dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana hingga pada edisi ketujuh ini. Beberapa kegiatan kajian selama tahun 2012 berhasil dihimpun oleh TimPenyusun Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya, khususnya yangdiselenggarakan pasca Triwulan II Tahun Anggaran 2012. Empat dari enamkegiatan yang disajikan dalam edisi ini merupakan kegiatan yang pelaksanaannyadimotori oleh Bappeda Kota Palangka Raya. Bidang kajian yang ditampilkan dalamedisi ini cukup beragam, yaitu bidang tata ruang, pendidikan, perencanaanpembangunan, pelayanan publik, dan bidang peternakan. Kegiatan-kegiatan yang bersifat evaluasi dan pengkajian sebagaimanadipaparkan dalam edisi ini dengan jelas memperlihatkan tingkat capaian kinerjadan sekaligus menunjukkan cara yang lebih baik yang dapat ditempuh demimemaksimalkan manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Harapan kamikiranya hasil-hasil yang diperoleh dalam proses evaluasi dan kajian tersebut dapatbenar-benar dicermati demi peningkatan kualitas kinerja pada masa yang akandatang. Tim Penyusun Buletin Litbang Bapeda Kota Palangka Raya sangatmengharapkan masukan dan saran bagi pengembangan Buletin LitbangPemerintah Kota Palangka Raya, termasuk partisipasi dalam menyumbangkanmateri sebagai bahan publikasi. Palangka Raya, Desember 2012 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA Ir. MUHLADUN Pembina Utama Muda NIP. 19570803 198710 1 001 1
    • Penanggung Jawab Ir. Muhladun Redaktur Kata Pengantar 1 Martina, SH, M.Si Daftar Isi 2 Penyunting/Editor Drs. Sernus Mewujudkan Rencana Tata Ruang 3 Kristhine Agustine, SE Yang Berwawasan Lingkungan Roysart Alfons, ST, MT, MSc Kajian Peningkatan Kinerja dan 16 Desain Grafis Profesionalisme Tenaga Pendidik/Guru Nensianie, SP, MSi di Kota Palangka Raya Vallery Budianto, ST Evaluasi RPJM Kota Palangka Raya 2008 - 27 Fotografer 2013 Immanuel Yuwana Yakti, ST Kajian Penerapan SPM 40 Sekretariat oleh Pemerintah Kota Palangka Raya Edy Oktora Hanyi, ST Pengkajian Fungsi Koordinasi 46 di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Kerjasama Penelitian UNPAR-Jepang 50 Mendukung Pembangunan Perikanan Kota Palangka Raya Alamat Redaksi Bappeda Kota Palangka Raya Jl. Tjilik Riwut No. 98 Telp/Fax. 0536-3231542, 3231539Cover : Perencanaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di email: litbangbappedaplk@gmail.com Sepanjang Jalan Lingkar Dalam Kota Palangka Raya 1 2
    • Paparan yang disampaikan oleh Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT pada acara Seminar HUT Kota Palangka Raya ke-55 dan Hari Jadi Pemerintah Kota Palangka Raya ke-47 pada tanggal 19 Juli 2012 di Balroom Swiss-Belhotel Danum Palangka RayaLatar Belakang pada gilirannya menuntut kebutuhan ruang. Hal Pembangunan pada hakikatnya ialah ini merupakan suatu konsekuensi langsung darimengubah keseimbangan baru, yang dianggap berbagai perubahan dan perkembanganlebih baik untuk kehidupan manusia dan tersebut. Namun, ruang yang tersedia relatifmerupakan suatu proses multi dimensi yang tetap dan dikarenakan sifatnya yang fisik yangmelibatkan segala sumber daya yang ada dalam beraneka ragam membuat tidak semua ruangrangka usaha meningkatkan kualitas hidup bisa digunakan sesuai dengan kegiatanmanusia dan masyarakat, yang dilakukan secara masyarakat yang bersifat spesifik. Keadaanberkelanjutan serta berlandaskan kemampuan seperti inilah yang menyebabkan terjadinyayang mengacu pada ilmu pengetahuan dan persaingan pemanfaatan ruang, terutama padateknologi, namun tetap memperhatikan kawasan-kawasan yang telah berkembang dipermasalahan yang ada serta sistem mana kesediaan lahan relatif sudah sangatpembangunan yang tetap memperhatikan terbatas dan mengakibatkan terjadinyalingkungan hidup termasuk sumber daya alamyang menjadi sarana untuk mencapaikeberhasilan pembangunan dan jaminan bagikesejahteraan hidup di masa depan.Perkembangan suatu kota pada hakekatnyadisebabkan oleh dua variabel determinan,yaitu : pertama karena adanya pertambahanpenduduk baik secara alamiah maupun migrasi.Kedua karena adanya perubahan danperkembangan kegiatan usahanya yangdisebabkan oleh terjadinya perubahan polasosial ekonomi penduduk sebagai masyarakatkota. Pertambahan penduduk dan perubahan Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT. Pakar perencanaan wilayah sertaserta perkembangan kegiatan usaha inilah yang staf pengajar pada Jurusan Planologi di Institut Teknologi Nasional Malang. 3
    • pembangunan selalu memperhatikan keles- tarian daya dukung lingkungan. Dengan begitu maka diperlukan suatu kerja keras serta tindakan nyata bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut. Untuk menjadikan Kota Palangka Raya sebagai kota yang tertata dan berwawasan lingkungan diperlukan sinergisitas dan blue print (pedoman) secara menyeluruh. Pemba- ngunan berkelanjutan berwawasan lingkungan merupakan fenomena tersendiri untuk menjawab tantangan terwujudnya kawasan perkotaan ideal di masa depan. Ini sekaligus misalokasi pemanfaatan ruang yang merugikan bisa menjadi solusi terbaik bagi pengembangan kepentingan lingkungan hidup. kawasan perkotaan karena dapat memenuhi Pesatnya aktivitas perekonomian semakin kebutuhan masa kini, tanpa mengurangi berat pula tekanan terhadap lingkungan. kemampuan untuk memenuhi kebutuhan Perkembangan kota yang pesat ditandai dengan generasi mendatang. meningkatnya aktivitas manusia seperti pemanfaatan lahan, permukiman, perindustrian Ruang dan Penataan Ruang dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 kualitas lingkungan hidup di perkotaan lebih sarat dengan pasal-pasal yang berkenaan cenderung menurun. dengan kebijakan lingkungan hidup. Ketersediaan sumber daya alam dan Tata ruang adalah wujud struktur ruang standar hidup akan semakin menurun sejalan dan pola ruang. Tata ruang wujud struktural dengan perkembangan kota dan berbanding dari pemanfaatan ruang dan pola pemanfaatan terbalik dengan meningkatnya jumlah ruang, baik itu direncanakan maupun tidak. penduduk dan polusi terhadap lingkungan. Dari uraian tersebut, tata ruang memberikan Permasalahan lingkungan yang muncul antara dua gambaran sekaligus, yaitu wujud struktural lain polusi udara, banjir, kesulitan air bersih, pemanfaatan ruang dan alokasi kegiatan kebisingan, global warming, dan penurunan pemanfaatan ruang (pola pemanfaatan ruang). kualitas lingkungan lainnya. Tata ruang yang direncanakan ialah tata ruang Perkembangan suatu kota perlu diiringi buatan, sedang yang tidak direncanakan ialah dengan kemampuan untuk mengelola kota terbentuk secara alamiah dengan unsur-unsur dalam hal ini merencanakan, menata, mengatur alam. serta mengendalikan pembangunan kota. Penataan ruang adalah suatu sistem Konsep membangun tidak terlepas dengan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan keinginan / harapan suatu daerah terhadap ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. wujud kota di masa mendatang. Kota Palangka Penataan ruang harus memperhatikan : Raya merupakan kota yang memiliki luasan 1. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan yang sangat besar serta terencana pada akhir- Republik Indonesia yang rentan terhadap akhir ini menunjukan tingkat perkembangan bencana; yang cukup tinggi. Tentunya dengan perkem- 2. Potensi sumber daya alam, sumber daya bangan tersebut diperlukan suatu perangkat (tools) untuk mengelola perkembangan tersebut, salah satunya yaitu tekad untuk mewujudkan Kota Palangka Raya yang tertata dan berwawasan lingkungan sesuai dengan visi dan misi Kota Palangka Raya. Kota tertata yaitu kota yang memiliki kualitas lingkungan fisik yang rapi, teratur, memiliki nilai estetika, dan terkendali sehingga dengan suasana kota yang tertata dapat memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warga kotanya (City fit to live in); sedangkan kota yang berwawasan lingkungan adalah kota yang dalam melaksanakan4
    • manusia, dan sumber daya buatan; kondisi wilayah yang berisi norma, kriteria yang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, menjadi pedoman pengendalian pemanfaatan pertahanan keamanan, lingkungan hidup, ruang dan menjadi pedoman perumusan serta ilmu pengetahuan dan teknologi kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang baik sebagai satu kesatuan; dan di wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.3. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Asas penataan ruang antara lain Perencanaan tata ruang adalah suatu proses keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan untuk menentukan struktur ruang dan pola keseimbangan; keberlanjutan; keberdaya- ruang yang meliputi penyusunan dan gunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; penetapan rencana tata ruang. Perencanaan kebersamaan dan kemitraan; perlindungan tata ruang mencakup perencanaan struktur kepentingan umum; kepastian hukum dan dan pola pemanfaatan ruang, meliputi tata keadilan; dan akuntabilitas. Dan tujuannya guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam adalah mewujudkan ruang wilayah nasional lainnya. Dengan demikian tata guna tanah, yang aman, nyaman, produktif, dan air, udara dan sumberdaya alam lainnya berkelanjutan berlandaskan Wawasan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: perencanaan struktur dan pola pemanfaatan  Terwujudnya keharmonisan antara ruang agar dapat terus berlangsung. lingkungan alam dan lingkungan buatan; Pemanfaatan ruang harus memperhatikan  Terwujudnya keterpaduan dalamaspek lingkungan, organisasi, kelembagaan, penggunaan sumber daya alam dan sumberpengelolaan dan pembiayaan sehingga dapat daya buatan dengan memperhatikan sumberberdaya guna dan berhasil guna serta dapat daya manusia; danmemelihara kemampuan lingkungan. Peman-  Terwujudnya pelindungan fungsi ruang danfaatan ruang harus dikembangkan pola pencegahan dampak negatif terhadappengelolaan tata guna tanah, air, udara dan lingkungan akibat pemanfaatan ruang.sumberdaya alam lainnya sesuai dengan asaspenataan ruang dan perangkat insentif dan Lingkungan Hidup dan Pengelolaandisinsentif dengan menghormati hak penduduk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009sebagai warga negara. Pola pengelolaan tata tentang Perlindungan dan Pengelolaanguna sama dengan “penatagunaan” dengan Lingkungan Hidup, menggantikan Undang-maksud antara lain penguasaan, penggunaan,dan pemanfaatan, berwujud konsolidasipemanfaatan melalui pengaturan kelembagaansebagai satu kesatuan sistem untukkepentingan masyarakat secara adil. Semua itu dituangkan dalam suaturencana tata ruang. Rencana tata ruang wilayahadalah suatu proses untuk menentukan strukturruang dan pola ruang yang meliputipenyusunan dan penetapan rencana tata ruang.Perencanaan tata ruang merupakan strategidan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang 5
    • Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang 8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelumnya. alam secara bijaksana. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang 9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan semua benda, daya, keadaan dan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 10. Mengantisipasi isu lingkungan global. perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan Dengan demikian, kebijaksanaan meman- kesejahteraan manusia serta makhluk hidup faatkan sumber daya perlu memperhatikan lain. Lingkungan hidup merupakan sistem yang aspek - aspek sebagai berikut, yaitu kehematan, meliputi lingkungan alam hayati, alam daya guna, hasil guna dan daur ulang karena non hayati, buatan dan sosial. Dalam setiap orang berhak atas lingkungan hidup mewujudkan lingkungan hidup yang yang baik dan sehat, dan bersamaan dengan berwawasan lingkungan, Undang-Undang ini, itu berkewajiban memelihara lingkungan hidup memberikan batasan ruang lingkup lingkungan dan mencegah serta menanggulangi kerusakan hidup sebagai berikut, yaitu : perencanaan, dan pencemarannya. pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Batasan Hubungan Penataan Ruang dan Pengelolaan tersebut meliputi ruang sebagai pokok Lingkungan Hidup permasalahannya. Penataan ruang memiliki makna tentang Asas pengelolaan lingkungan hidup antara ruang lebih luas daripada pengelolaan lain tanggung jawab negara, kelestarian dan lingkungan hidup karena lingkungan hidup keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, merupakan salah satu tampilan ruang. Namun keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, lingkungan hidup merupakan faktor utama ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar penentu kehidupan manusia sehingga membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata pengelolaannya perlu dijadikan asas penataan kelola pemerintahan yang baik dan otonomi ruang. daerah. Dan tujuannya antara lain : Semua ungkapan mengenai lingkungan 1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan hidup dalam Undang-Undang tentang penataan Republik Indonesia dari pencemaran dan ruang tidak jelas seberapa kuat komponen atau kerusakan lingkungan hidup. lingkungan diperhatikan dalam penataan ruang 2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan dan seberapa konsistennya komponen kehidupan manusia. lingkungan disertakan pada setiap kegiatan 3. Menjamin kelangsungan kehidupan penataan ruang. Pengelolaan lingkungan yang makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. benar, perlakuan konservasi dan produksi 4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan harus selalu bergandengan sehingga muncul hidup. istilah ekoteknologi, suatu teknologi yang 5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan memperantarai keadaan ekologi dengan sistem keseimbangan lingkungan hidup. ekonomi suatu masyarakat (Carlstein, 1982). 6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi Undang - Undang ini terlalu menekankan masa kini dan generasi masa depan. pencapaian hasil yang berdaya guna dan 7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan berhasil guna, suatu ungkapan yang berkonotasi hak atas lingkungan hidup sebagai bagian mendahulukan keuntungan ekonomi (economic dari hak asasi manusia. advantage). Sebenarnya keuntungan ekonomi hanyalah salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Namun yang terjadi kebalikannya, keuntungan ekonomi menimbul- kan sifat yang tidak mengacuhkan kebutuhan hidup yang lain. Asas keterpaduan dan keberlanjutan hanya dapat diperoleh dengan memelihara mutu sumber daya sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, ekologi, pendidikan, kesehatan, estetika, rekreasi, kemudahan, ketenangan, keamanan dan kepastian hidup, serta psikologi. Lingkungan hidup bukanlah benda berbentuk ruang yang dapat dikotak-6
    • kotakkan dengan batas-batas geografi (kawasan Upaya menciptakan ruang yang nyaman,lindung atau budidaya), administrasi (provinsi, produktif, dan berkelanjutan dirasakan masihkabupaten, kota), demografi (perkotaan, menghadapi tantangan yang berat. Hal inipedesaan), atau politik. Lingkungan hidup ditunjukkan oleh masih banyaknyaadalah suatu konsep yang terbentuk dari permasalahan yang mencerminkan bahwacerapan tentang segala hal yang mempengaruhi, kualitas ruang kehidupan kita masih jauh darimenentukan dan atau mengendalikan hidup dan cita-cita tersebut. Semakin menurunnyakehidupan manusia. Hal-hal itu mencakup kualitas lingkungan harus dipandang sebagaiudara, air, tanah, tumbuhan, hewan, suatu permasalahan yang serius dan untuk itumikroorganisme, ruang, bahan tambang, sangat diperlukan reposisi perilaku manusiaorganisasi kemasyarakatan (pemerintahan), dalam mengelola lingkungan hidupnya. Upayakepercayaan/tradisi, kaedah, dan lain reposisi perilaku manusia tersebut selanjutnyasebagainya. Lingkungan hidup dapat diubah perlu diletakkan pada sebuah kerangka pikiratau diperkaya oleh rekayasa manusia, misalnya atau pendekatan yang memungkinkan seluruhjalan, gedung, waduk, pabrik, dan lain-lain. pihak untuk saling bersinergi dalam Arti penting penataan ruang bagi merevitalisasi ruang kehidupannya agar dapatpengelolaan lingkungan hidup adalah bukan mewujudkan ruang yang nyaman, produktif,sekedar penataan ruang terbuka dengan dan berkelanjutan.kemungkinan mengelola lingkungan hidup, Untuk mengarahkan reposisi perilakumelainkan lebih kepada penegasan kriteria manusia dalam mengelola lingkungan hidupnya,mutu lingkungan hidup dapat disertakan pada diperlukan seperangkat kebijakan dan strategipenataan ruang. Penataan ruang berwawasan pengelolaan kawasan perkotaan yang ramahlingkungan harus diartikan sebagai penataan lingkungan dengan memperhatikan berbagairuang yang menggunakan kriteria mutu kepentingan sektoral secara seimbang, sehinggalingkungan hidup. dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untukKebijakan Penataan Ruang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatPengelolaan Kawasan Ramah Lingkungan dengan tetap memperhatikan kepentingan Penataan ruang merupakan sarana untuk pelestarian lingkungan hidup.mewujudkan salah satu tujuan pembangunan Prinsip-prinsip keberlangsungan ling-yang hendak dicapai yaitu mewujudkan ruang kungan hidup secara garis besar haruskehidupan yang nyaman, produktif, dan dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayahberkelanjutan. Ruang kehidupan yang nyaman Kota Palangka Raya karena selain berfungsimengandung pengertian adanya kesempatan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kotayang luas bagi masyarakat untuk mengartiku- Palangka Raya, kebijakan tersebut adalahlasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsisebagai manusia. lingkungan hidup serta mencegah timbulnya Produktif mengandung pengertian bahwa kerusakan lingkungan hidup yang dijabarkanproses produksi dan distribusi berjalan secara dalam strategi sebagai berikut :efisien sehingga mampu memberikan nilai 1. Mempertahankan luas kawasan berfungsitambah ekonomi untuk kesejahteraan lindung dalam satu wilayah pulau padamasyarakat sekaligus meningkatkan daya saing. tingkat sekurang - kurangnya 30% (tigaBerkelanjutan mengandung pengertian dimana puluh persen) dari luas tersebut sesuaikualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan dengan kondisi ekosistemnya;bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk 2. Mewujudkan dan memelihara kelestariankepentingan generasi saat ini, namun juga fungsi lingkungan hidup dan mencegahgenerasi yang akan datang. Dengan demikian timbulnya kerusakan lingkungan hidupkeseluruhan tujuan ini diarahkan untuk melalui perlindungan kawasan - kawasan dimewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, darat, laut, dan udara secara serasi danberbudi luhur, dan sejahtera; mewujudkan selaras;keterpaduan dalam penggunaan sumber daya 3. Mengembalikan dan meningkatkan fungsialam dan sumber daya buatan dengan kawasan lindung yang telah menurun akibatmemperhatikan sumber daya manusia; dan pengembangan kegiatan budidaya dalammewujudkan perlindungan fungsi ruang dan rangka mewujudkan dan memeliharamencegah serta menanggulangi dampak negatif keseimbangan ekosistem wilayah.terhadap lingkungan. 7
    • Penataan ruang sebagai pedoman dalam ruang berdasarkan kesesuaiannya dengan pemanfaatan ruang dan pengendalian rencana tata ruang yang telah ditetapkan. pemanfaatan ruang, rencana tata ruang Izin pemanfaatan ruang hanya diberikan memiliki fungsi yang sangat vital dalam upaya kepada pemanfaatan ruang yang sesuai pelestarian lingkungan hidup. Rencana tata dengan rencana tata ruang. ruang harus disusun dengan mempertimbang- Pemantauan dan evaluasi adalah proses kan aspek lingkungan hidup secara untuk mengamati dan memeriksa kesesuaian proporsional, di samping mempertimbangkan pemanfaatan ruang dengan rencana tata aspek fisik, sosial, ekonomi, dan pertahanan ruang yang dilaksanakan secara terus keamanan. menerus. Dalam hasil pemantauan dan Penataan ruang merupakan serangkaian evaluasi mengindikasikan adanya kebijakan yang saling terkait yang terdiri dari : pelanggaran rencana tata ruang, maka pemerintah harus mengambil langkah 1. Perencanaan Tata Ruang penyelesaian berupa tindakan memeriksa Perencanaan tata ruang harus kebenaran indikasi tersebut dan, apabila memperhatikan hal-hal berikut ini : indikasi tersebut terbukti benar, mengambil a. Unit analisis yang merupakan satu langkah penertiban yang diperlukan. kesatuan eco-region. Penertiban merupakan tindakan nyata b. Perhitungan neraca lingkungan sebagai memberikan sanksi terhadap pelanggaran dasar alokasi pemanfaatan sumberdaya. rencana tata ruang yang terjadi yang c. Perhatian terhadap daya dukung dan daya dimaksudkan sebagai tindakan agar tampung lingkungan. pemanfaatan ruang yang direncanakan d. Alokasi ruang yang sesuai antara jenis dapat terwujud. kegiatan dan karakteristik ruang/lokasi. Pemberian sanksi tersebut dapat berupa e. Penyusunan rencana detail tata ruang peringatan tertulis, penghentian kegiatan untuk operasionalisasi rencana umum. sementara, penghentian sementara f. Konsistensi antar-tingkatan rencana. pelayanan umum, penutupan lokasi, g. Keterlibatan pemangku kepentingan pencabutan izin, penolakan atau pembatalan dalam penyusunan rencana tata ruang. izin, pembongkaran bangunan, dan/atau 2. Pemanfaatan Ruang pemulihan fungsi ruang, yang diberikan Pemanfaatan ruang juga harus berdasarkan bobot pelanggaran yang terjadi. memperhatikan hal-hal seperti berikut ini. Antara lain : Impian/ Harapan Kota Palangka Raya dalam a. Peningkatan kepatuhan terhadap rencana Rangka Mewujudkan Rencana Tata Ruang tata ruang yang telah ditetapkan. yang Berwawasan Lingkungan b. Penerapan pola pengelolaan kegiatan Mewujudkan Rencana Tata Ruang yang berwawasan lingkungan. Wilayah Kota Palangka Raya Berwawasan c. Rehabilitasi lingkungan hidup. Lingkungan merupakan suatu harapan/impian 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Kota Palangka Raya, hal ini tertuang dalam Pengendalian berkisar pada upaya untuk Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) Kota mengarahkan pemanfaatan ruang agar tetap Palangka Raya Tahun 2008 – 2028 melalui visi sesuai dengan rencana tata ruang yang telah dan misi, terjemahan terhadap visi dan misi ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan tersebut bila dikaitkan dengan kacamata Tata melalui peraturan zonasi, perizinan, Ruang yaitu sebagai berikut : pemantauan, evaluasi dan penertiban 1. Misi pertama : Mewujudkan Kota Palangka terhadap pemanfaatan ruang. Raya sebagai Kota Pendidikan yang Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang berkualitas, berorientasi global dengan harus dan tidak boleh dilaksanakan pada berkearifan lokal, menuju terwujudnya suatu zona pemanfaatan ruang yang dapat sumberdaya manusia yang berilmu, beriman berupa ketentuan tentang bangunan, dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, penyediaan sarana dan prasarana, sehat dan terampil; misi tersebut menurut permukiman, dan ketentuan lain yang pandangan tata ruang yaitu pengembangan dibutuhkan dalam mewujudkan ruang yang PAUD – SMP di wilayah pinggiran kota, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pengembangan Sekolah unggulan pada pusat Perizinan merupakan suatu proses memberi perkotaan dan kawasan perguruan tinggi atau menolak permohonan pemanfaatan serta promosi Lembaga Pendidikan di jalan8
    • Diagram Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) utama kota. Di bidang kesehatan yaitu yaitu pelestarian kawasan-kawasan cagar tersedianya tempat pelatihan di Balai budaya, kawasan lindung serta pemanfaatan kelurahan/puskesmas, pengembangan kawasan budidaya secara optimal melalui fasilitas kesehatan pada pusat pelayanan peningkatan sumberdaya manusia dalam perkotaan serta pendidikan akademi mengelola lingkungan. kesehatan dan pengembangan pusat Dengan memperhatikan penjabaran dari pelayanan kesehatan di pusat pelayanan misi Kota Palangka Raya maka diterjemahkan (klinik center, lab terpadu, praktek dokter seperti apa impian dan harapan Kota Palangka bersama) Raya ke depannya.2. Misi kedua : Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai pusat pelayanan jasa dan wisata yang terencana, tertata dan berwawasan lingkungan; hubungan dengan tata ruang yaitu pengembangan kawasan wisata serta kawasan wisata unggulan melalui penyediaan sarana dan prasarana pariwisata, atraksi wisata khusus pada pariwisata alam dan pariwisata buatan.3. Misi ketiga : Mewujudkan pengelolaan Adanya wacana pemindahan ibukota sumberdaya alam yang lestari, dunia usaha Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kota dan investasi yang kondusif untuk Palangka Raya merupakan suatu hal yang wajar mengembangkan perekonomian yang mengingat semakin kompleks permasalahan di berkeadilan dan memberdayakan potensi Jakarta seperti halnya kelangkaan atau masyarakat, menuju kehidupan sejahtera keterbatasan lahan, kemacetan, banjir, serta dan mandiri; hubungan dengan tata ruang masalah-masalah sosial dan lingkungan 9
    • sehingga memunculkan wacana akan Raya maka teringat pada suatu kota tepatnya di pemindahan ibukota Negara ke Kota Palangka Venice di Italy, Clarke-Quay di Singapore, salah Raya yang kondisinya memungkinkan dari sisi satu upaya yang dilakukan oleh Negaranya yaitu kapasitas lahan, faktor-faktor bencana yang memasarkan atraksi wisata sungai, melalui minim, serta masalah sosial dan lingkungan penataan kawasan sungai, sehingga kawasan yang tergolong minim. Perlu disadari pula sungai memiliki nilai jual yang menjadi sumber dalam konteks tata ruang, pemindahan ibukota pendapatan bagi daerah. Negara menuntut adanya kebutuhan akan sarana dan prasarana perkotaan yang bertaraf tinggi. Bila dikaitkan dengan visi dan misi Kota Palangka Raya saat ini maka selain sebagai ibukota Negara, Kota Palangka Raya juga sebagai pusat pelayanan jasa pemerintahan dan swasta, karena sebagai kota jasa pemerintahan dan swasta maka dalam tata ruang, perlu diakomodir kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan jasa tersebut sebagai contoh perlu direncanakan kawasan jasa seperti halnya fasilitas akomodasi, pusat bisnis, bandara bertaraf internasional dan lain sebagainya Selain sebagai kota Jasa, kota Palangka Raya juga sebagai kota Pendidikan. Untuk Impian/ Harapan Sebagai Kota Pariwisata mendukung pelaksanaan visi dan misi kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan Untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang maupun melalui wacana pemindahan ibukota Wilayah Kota Palangka Raya yang berwawasan Negara maka, pada saat ini Kota Palangka Raya Lingkungan maka sejak saat ini pemerintah harus mempersiapkan bentuk/ konsep rencana harus menyusun suatu rencana tata ruang yang maupun sarana dan prasarana pendidikan berjati diri sesuai dengan kebudayaan daerah seperti halnya penyediaan universitas maupun setempat. Hal ini mengingat bahwa kebanyakan perguruan tinggi bertaraf internasional, kota-kota besar di Indonesia kehilangan jati diri perpustakaan, pusat-pusat penelitian ataupun sebagai contoh gaya-gaya bangunan di kota jenis-jenis fasilitas pendudukung dari kegiatan besar, yaitu bangunan dengan gaya-gaya pendidikan. arsitektur modern, post modern dan sebagainya yang lebih banyak mengadopsi bangunan- bangunan di bagian Eropa. Sementara bangunan -bangunan tradisonal lebih dominan berada pada daerah-daerah terpencil. Sehingga dapat dikatakan daerah tersebut kehilangan jati dari. Kota Palangka Raya memiliki bangunan rumah betang atau huma betang beserta bentuk-bentuk seni rupanya. Kekhasan daerah ini perlu dipertahankan dan dijaga Impian/ Harapan karena kekhasan suatu daerah Sebagai Kota Pendidikan dapat dipasarkan ke manca- negara dan menjadi salah satu Seperti apapun harapan maupun impian brand bagi daerah. yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Palangka Selain berjati diri, Kota Palangka Raya Raya maupun masyarakat maka selayaknya dimungkinkan untuk direncanakan taman- suatu kota harus memiliki strategi dalam taman tematik, taman remaja, taman memasarkan daerahnya masing-masing melalui teknoekologis. Hal ini bertujuan untuk menjaga potensi-potensi yang dimiliki. Bila memperhati- keseimbangan lingkungan dan sebagai tempat kan potensi alam dan geografis di Kota Palangka sosialisasi masyarakat, karena pada umumnya10
    • kota-kota besar dengan tingkat kesibukan yang halnya urban gate, urban CBD, identitas kotatinggi kehilangan sosialisasi dengan atau landmark, serta pengembangan elemenlingkungannya. Pada saat ini kota besar di khusus kota seperti car free day, festival budaya,Indonesia baru menyadari pentingnya taman- pasar wisata dan lain sebagainya. Semuataman kota. Salah satu contoh Kota Surabaya kegiatan-kegiatan tersebut dapat dialokasikanyang saat ini mejadi pilot project dalam produk rencana tata ruang Kota Palangkapengembangan kota Kota Hijau atau Green City. Raya baik produk rencana yang sifatnyaDengan memperhatikan hal tersebut sudah universal seperti rencana tata ruang wilayahselayaknya dalam rencana tata ruang wilayah Kota Palangka Raya sampai pada rencanaKota Palangka Raya mengakomodir terperinci seperti master plan (rencana induk).kepentingan dalam pengalokasian taman-taman Untuk menyelaraskan rencana-rencana tersebuttematik, maupun taman-taman lainnya, hal ini maka idealnya suatu kota memiliki produkmengingat kondisi Kota Palangka Raya yang rencana detail tata ruang kota (RDTR). Hal inimasih dalam tahap perkembangan. mengingat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki skala yang lebih besar sehingga tidak memungkinkan untuk melihat secara detail atau persil. RDTR merupakan alat kontrol bagi pemerintah untuk melihat trend perkembangan suatu kota atau wilayah sehingga keadaan perkembangan tersebut dapat dikendali- kan sesuai dengan rencana yang diinginkan. Bagian terpenting dari RDTR yaitu pada pengaturan zonasinya atau lebih dikenal dengan zona regulasi / zoning regulation. Dalam mewujudkan kuali- tas ruang berkelanjutan Kota Hijau (Green City) yang sesuai dengan rencana tata ruang, diperlukan instrumen pengendalian Selain hal-hal tersebut di atas maka yang yang mencakup seluruh aspek penataan ruang.perlu diperhatikan melihat pertumbuhan dan Dalam hal ini, instrumen tersebut dapatperkembangan suatu kota yaitu utilitas kota digunakan sebagai pengendalian pemanfaatanseperti jaringan drainase, sistem pengelolaan ruang wilayah/daerah untuk mengarahkansampah, pengelolaan limbah dan utilitas lainnya pemanfaatan zona, terutama terkait erat denganserta sistem transportasi kota. Bagian ini yang aktivitas kota yang berkembang yang seringkalibiasanya terabaikan di dalam penyusunan suatu memberikan dampak buruk bagi kepentinganrencana tata ruang kota. Selayaknya dalam umum. Pasca diterbitkannya Undang-undangsuatu produk rencana tata ruang kota Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanmenjabarkan rencana-rencana utilitas kota Daerah dan Undang-undang Nomor 26 Tahunseperti halnya metoda, pembiayaan sampai 2007 tentang Penataan Ruang menyebabkandengan waktu pelaksanaannya sehingga produk terjadinya perubahan dalam hal penataanrencana tata ruang tidak hanya dipandang ruang, dimana daerah mempunyai hak penuhsebagai rencana pola ruang dan struktur ruang, untuk melaksanakan penataan ruang diakan tetapi rencana tata ruang yaitu suatu daerahnya. Pergantian sistem pemerintahanrencana yang terintegrasi, saling berkaitan tersebut berdampak positif terhadap penataanantara faktor-faktor lainnya. ruang di antaranya adalah Pemerintah Daerah Selain hal tersebut perlu direncanakan dapat mengawasi pembangunan di daerahnyabeberapa unsur perancangan kota dan secara bertanggung jawab penuh sehinggapengembangan elemen khusus kota seperti pembangunan sesuai dengan aspirasi 11
    • masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam upaya ruang dan ketentuan pengendaliannya dan pengendalian pemanfaatan ruang perlu disusun untuk setiap blok/zona peruntukan ditindaklanjuti melalui pengaturan zona (zoning yang pembagian zonanya ditetapkan dalam regulation). Peraturan Zonasi (Zoning rencana rinci tata ruang. Peraturan Zonasi Regulation) adalah ketentuan yang mengatur Provinsi merupakan penjabaran detail dari tentang klasifikasi zona, pengaturan lebih lanjut indikasi arahan peraturan zonasi sistem mengenai pemanfaatan lahan, dan prosedur provinsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah pelaksanaan pembangunan. Suatu zona Provinsi. Sedangkan Peraturan Zonasi mempunyai aturan yang seragam (guna lahan, Kabupaten/Kota merupakan penjabaran detail intensitas, massa bangunan), namun satu zona dari ketentuan umum peraturan zonasi dengan zona lainnya bisa berbeda ukuran dan kabupaten/kota dalam Rencana Tata Ruang aturan. Wilayah Kabupaten/Kota. Untuk lebih jelasnya mengenai kedudukan penyusunan peraturan Kedudukan Peraturan Zonasi Dalam Sistem zonasi dan kedudukannya dalam sistem Perencanaan perencanaan, dapat dilihat pada gambar Pengendalian pemanfaatan ruang berikut ini : berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2007 antara lain dilaksanakan melalui penerapan peraturan RTRW zonasi. Peraturan zonasi disusun sebagai Kab/Kota pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi ditetapkan berdasarkan : a. Peraturan Pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional; b. Peraturan Daerah Provinsi untuk arahan RDTR Zoning peraturan zonasi sistem provinsi; dan Regulation c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota untuk peraturan zonasi sistem kabupaten/kota. Penyusunan peraturan zonasi didasarkan Salah satu jenjang rencana Perangkat pengendalian pada rencana rinci tata ruang. Dalam UU Nomor tata ruang kota dengan pemanfaatan ruang yang lazim 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, skala 1:5000 digunakan di Negara maju rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata Kedudukan Penyusunan Peraturan Zonasi ruang dan terbagi atas : a. Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan Dalam penyusunan peraturan zonasi, rencana tata ruang kawasan strategis definisi dan klasifikasi penggunaan lahan yang nasional; jelas secara hukum sangat diperlukan untuk b. Rencana tata ruang kawasan strategis menjadi landasan utama dan sebagai acuan provinsi; dan untuk menentukan apakah suatu permohonan c. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota pemanfaatan akan sesuai dengan rencana atau (RDTRK) dan rencana tata ruang kawasan tidak. Klasifikasi penggunaan lahan yang jelas strategis Kabupaten / Kota menentukan ijin dapat diberikan atau ditolak Rencana rinci tata ruang perlu disusun (Winarso, 1995). Selain menentukan klasifikasi apabila: pemanfaatan ruang, harus pula ditentukan a. Rencana umum tata ruang belum dapat klasifikasi perubahan pemanfaatan ruang, baik dijadikan dasar dalam pelaksanaan yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan. pemanfaatan ruang dan pengendalian Pengklasifikasian pemanfaatan ruang harus pemanfaatan ruang; dan/atau jelas, seragam, dan sederhana (tetapi tidak b. Rencana umum tata ruang mencakup terlalu sederhana) dan harus berlaku umum di wilayah perencanaan yang luas dan skala seluruh Indonesia sehingga rencana peta dalam rencana umum tata ruang pemanfaatan ruang dapat ditetapkan secara tersebut memerlukan perincian sebelum seragam untuk memudahkan proses dioperasionalkan. pengendalian pemanfaatan. Berpijak pada undang-undang tersebut di Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan atas, sehingga dapat dikatakan bahwa dan/atau diperoleh dengan tidak melalui peraturan zonasi merupakan ketentuan yang prosedur yang benar, batal demi hukum. Izin mengatur tentang persyaratan pemanfaatan pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui12
    • PERENCANAAN PEMANFAATAN PENGENDALIAN sebagainya) yang turut berpengaruh dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang. Proses Undang-Undang pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan Manajemen berdasarkan rencana tata ruang yang sah Lahan tersebut. Penataan ruang di Indonesia telah Manajemen Lahan diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang (Kawasan) Penataan Ruang yang masih perlu dilengkapiJaringan kegiatan Peraturan, dengan berbagai aturan dan peraturan kepadatan Perijinan, pelaksanaan lain yang mendukungnya. Selama intensitas Pengawasan, ini penataan ruang tidak mudah untuk Penertiban, Land Kelembagaan dilaksanakan. Salah satunya karena sangat sulit Development untuk dibuat dan dilaksanakan dalam konteks dimana penghormatan terhadap hukum, profe- sionalisme, dan daya tanggap (responsiveness) Zoning terhadap masyarakat sangat rendah. Regulation Masyarakat belum ditempatkan pada posisi yang kuat dan partisipatif dalam menciptakanKedudukan Zoning Regulation dalam Sistem Perencanaan Kota penataan ruang yang adil dan setara (equity).prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti Tantangan Operasionalisasi Pengaturantidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, Zonasidibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah Kendala yang dihadapi daerah terutamadaerah sesuai dengan kewenangannya. Setiap pada tataran Pemerintah Kabupaten atau Kotapejabat pemerintah yang berwenang di Indonesia, dengan adanya rencana tata ruangmenerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang berjenjang adalah:menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan a. keterbatasan kemampuan di dalamrencana tata ruang. menyusun semua jenjang rencana, b. tidak fleksibelnya rencana tata ruangPerencanaan Ruang Di Indonesia kawasan (rencana rinci / detil) di dalam Terdapat dua sistem pemanfaatan ruang, menghadapi perkembangan yang terjadi; danyaitu pemanfaatan ruang yang didasarkan pada c. tidak terjembataninya rencana-rencana tatakepastian hukum yang berupa peraturan Zoning ruang tersebut ke dalam langkah operasional(Regulatory System) dan pemanfaatan ruang pelaksanaan pembangunan.yang proses pengambilan keputusannya Untuk itu diperlukan program tindakdidasarkan pada pertimbangan lembaga pelaksanaan dan pengendaliannya agar sesuaiperencanaan yang berwenang untuk masing- dengan rencana tata ruang. Pengendalianmasing proposal pembangunan yang diajukan pemanfaatan ruang merupakan bagian yang(discretionary system). tidak terpisahkan dari proses penataan ruang. Sistem perencanaan di Indonesia terdiri Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannyaatas perencanaan sektoral dan spasial yang tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruangdilaksanakan di tiap tingkatan wilayah yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian atau(Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota). Setiap pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberaparencana tata ruang tersebut memiliki kekuatan faktor, di antaranya seperti tekanan perkem-hukum masing-masing. Dokumen rencana yang bangan pasar terhadap ruang, belum jelasnyadisahkan sebagai peraturan perundangan yang mekanisme pengendalian dan lemahnyamengikat masyarakat dan juga aparat penegakan hukum. Kondisi ini mengisyaratkanpemerintah tersebut berlaku sebagai landasan bahwa untuk mewujudkan terciptanyautama dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang. pembangunan yang tertib ruang diperlukanNamun demikian, rencana tata ruang di tindakan pengendalian pemanfaatan ruang.Indonesia tidak diterapkan di lapangan dengan Kecenderungan penyimpangan tersebut dapattingkat kedisiplinan yang sama dengan terjadi karena produk rencana tata ruangdokumen zoning pada sistem regulatory. kurang memperhatikan rencana tata ruang. Adanya pertimbangan - pertimbangan Pengendalian pemanfaatan tata ruangkhusus pemerintah daerah yang berwenang, dilakukan agar pemanfaatan ruang dapattidak jarang dituangkan menjadi peraturan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang.perundangan (surat keputusan, instruksi, dan Dalam kaitannya dengan perencanaan di tingkat 13
    • kabupaten/ kota, Ibrahim (1991) menyebutkan Kewenangan pengendalian pemanfaatan tata bahwa ada tiga jenis pelanggaran/perubahan ruang berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 terhadap dokumen rencana tata ruang, yaitu : tentang Penataan Ruang berada di pemerintah 1. Perubahan fungsi, yaitu perubahan yang sebagai pelaksana pembangunan. Dalam proses tidak sesuai dengan fungsi lahan yang telah dan pelaksanaannya, pemerintah menjalankan ditetapkan dalam rencana, yaitu fungsi yang peran masyarakat dalam pengendalian ditetapkan dalam Rencana Umum Tata pemanfaatan ruang ini. Dalam menjalankan Ruang. kewajiban ini, pemerintah mempunyai 2. Perubahan blok peruntukan, yaitu beberapa kewenangan dengan azas-azas pemanfaatan yang tidak sesuai dengan sebagai berikut : arahan peruntukan yang telah ditetapkan, a. Hak atas lahan (Bundles of Right). yaitu perubahan Koefisien Dasar Bangunan Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan hubungan hukum antara orang/badan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tiap dengan lahan dan perbuatan hukum blok yang ditetapkan dalam Rencana Detail mengenai lahan Tata Ruang. b. Kewenangan pengaturan dan pengendalian 3. Perubahan persyaratan teknis, yaitu (Policy Power). Policy power merupakan pemanfaatan sesuai fungsi dan peruntukan, kewenangan dalam menerapkan peraturan tetapi persyaratan teknis bangunan tidak hukum untuk meningkatkan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam rencana dan umum, keselamatan moral, dan peraturan bangunan setempat, yaitu kesejahteraan. Kewenangan ini juga meliputi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam kewenangan untuk melakukan pengaturan, rencana tapak kawasan dan perpetakan yang pengawasan, dan pengendalian pemba- menyangkut tata letak dan tata bangunan ngunan di atas lahan maupun kegiatan- beserta sarana lingkungan dan utilitas kegiatan manusia yang menghuninya. umum. Menghadapi tantangan atas pelang- c. Penguasaan tertinggi atas lahan (Eminent garan/perubahan yang seringkali terjadi Domain). Penguasaan tertinggi atas lahan sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam dimungkinkan untuk diberlakukan apabila peraturan zonasi seyogyanya memuat : masyarakat menghendaki dan dengan alasan a. ketentuan yang harus, boleh dan tidak untuk kepentingan umum, pemanfaatan boleh dilaksanakan pada zona lahan yang telah ada dapat dilakukan pemanfaatan ruang. tindakan pengambilalihan atau pencabutan b. amplop ruang (koefisien dasar hijau/KDH, hak atas tanah. koefisien dasar bangunan/KDB, koefisien d. Pajak dan Retribusi (Taxation). Pajak lantai bangunan/KLB, dan garis merupakan beban/pungutan/pengenaan sempadan bangunan/GSB). yang dilandasi kewajiban hukum terhadap c. Penyediaan sarana dan prasarana. perorangan/kelompok, namun pengenaan d. Ketentuan lain yang dibutuhkan untuk tersebut hanya untuk masyarakat dan mewujudkan ruang yang aman, nyaman, digunakan untuk kepentingan umum, tidak produktif, dan berkelanjutan antara lain : dinikmati langsung, bersifat paksaan, dan ketentuan kawasan keselamatan operasi- tidak diskriminasi. onal penerbangan, pembangunan e. Kewenangan Belanja / investasi publik pemancar alat komunikasi, dan pem- (Spending Power). Berdasarkan hal tersebut bangunan jaringan listrik tegangan tinggi. di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa wewenang pemerintah terkait dengan Kewajiban Dan Kewenangan Pengendalian peraturan zonasi yakni: Pemanfaatan Ruang 1. Pemerintah Pusat : menyebarluaskan Pemerintah bertanggung jawab untuk informasi yang berkaitan dengan arahan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peraturan zonasi untuk sistem nasional mewujudkan keadilan, mengurangi konflik, dan yang disusun dalam rangka pengendalian dampak negatif pemanfaatan ruang serta pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan menjamin berlangsungnya pembangunan kota 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan yang efisien, efektif, serta sesuai dengan fungsi Kabupaten/Kota : menyebarluaskan dan konsisten dengan rencana tata ruang. Oleh infomasi yang berkaitan dengan arahan karenanya, pemerintah wajib menjalankan peraturan zonasi untuk sistem provinsi fungsi pengendalian pemanfaatan ruang. dan kabupaten/kota yang disusun dalam14
    • rangka pengendalian pemanfaatan ruang Catatan: zoning harus dibuat sesuai dengan wilayah provinsi dan kabupaten/kota. RTRW dan pertimbangan yang beralasan/ masuk akal (misal: karakter kawasan,Fungsi Utama Peraturan Zonasi Dalam kesesuaian dengan guna lahan tertentu,Pengendalian Pemanfaatan Ruang konservasi nilai bangunan, dan mendorong Peraturan Zonasi daerah disusun sesuai guna lahan yang paling tepat).dengan kewenangan dan kepentingan setiapjenjang wilayah administratif sesuai dengan Penutuparahan Rencana Tata Ruang Wilayah masing- Kebutuhan ruang untuk menampungmasing dan bersifat saling melengkapi. berbagai aktivitas masyarakat yang terusTerdapat beberapa fungsi utama dari peraturan berkembang memerlukan efisiensi pemanfaatanzonasi, yakni: ruang melalui pengaturan alokasi berdasarkan1. Sebagai instrumen pengendalian rencana tata ruang. Rencana tata ruang yang pembangunan. Peraturan zoning yang berwawasan lingkungan merupakan prasyarat lengkap akan memuat prosedur pelaksanaan bagi penyelenggaraan penataan ruang yang pembangunan sampai ke tata cara berkualitas. pengawasannya. Dalam upaya mengefektifkan penyeleng-2. Sebagai pedoman penyusunan rencana garaan penataan ruang yang berwawasan operasional. Ketentuan zoning dapat menjadi lingkungan, diperlukan sinkronisasi dan jembatan dalam penyusunan rencana tata keterkaitan yang lebih lanjut dan lebih spesifik ruang yang bersifat operasional, karena mengenai aspek-aspek lingkungan hidup dalam memuat ketentuan tentang penjabaran penataan ruang. Rencana tata ruang dan proses rencana yang bersifat makro ke dalam penataan ruang merupakan satu kesatuan yang rencana yang bersifat sub makro sampai secara keseluruhan. Hal ini lebih pada upaya pada rencana yang rinci. untuk mewujudkan ruang wilayah yang3. Sebagai panduan teknis pengembangan/ nyaman, produktif dan berkelanjutan. pemanfaatan lahan. Ketentuan zoning Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya mencakup tata guna lahan, intensitas dukung lingkungan, konversi pemanfaatan pembangunan, tata bangunan, prasarana ruang yang tidak terkendali dan inefisiensi minimum, dan standar perencanaan. pengaturan fungsi ruang. Tujuan akhir dari peraturan zonasi di RTRW merupakan pedoman spasialantaranya adalah : pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian,1. Menjamin bahwa pembangunan yang akan Rencana Tata Ruang Wilayah harus memuat dilaksanakan dapat mencapai standar kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan kualitas lokal minimum (health, safety, and yang ramah lingkungan. Rencana Tata Ruang welfare); Wilayah merupakan pedoman yang harus2. Melindungi atau menjamin agar pemba- dipatuhi. Rencana tata ruang dan wilayah yang ngunan baru tidak mengganggu penghuni sudah ditetapkan harus ditindaklanjuti dengan atau pemanfaat ruang yang telah ada; tindakan nyata dari segenap pemangku3. Memelihara nilai properti; kepentingan.4. Memelihara/memantapkan lingkungan dan melestarikan kualitasnya; ***5. Menyediakan aturan yang seragam di setiap zona;6. Mengurangi kemacetan lalu lintas, menjamin keselamatan dari kebakaran, kepanikan, dan bahaya lain; mendorong kesehatan dan kesejahteraan umum, menyediakan cahaya dan udara yang cukup; mencegah terlalu padat, menghindarkan konsentrasi penduduk berlebihan, menyediakan fasilitas transportasi, air bersih, saluran buangan, sekolah, taman dan kebutuhan publik lainnya” 15
    • Dalam rangka mendukung visi secara khusus, tujuan kajian ini adalah: Pemerintah Kota Palangka Raya untuk 1) Mengidentifikasi dan mendeskripsikan mewujudkan Palangka Raya sebagai Kota kondisi existing mengenai peran dan fungsi Pendidikan, maka dalam Tahun Anggaran 2012 tenaga pendidik/guru dalam meningkatan Bappeda Kota Palangka Raya melaksanakan mutu pendidikan di Kota Palangka Raya. kegiatan Kajian Peningkatan Kinerja dan 2) Mengevaluasi kinerja dan profesionalisme Profesionalisme Tenaga Pendidik/Guru. tenaga pendidik/guru di Kota Palangka Raya Kegiatan ini melibatkan Tim Peneliti dari dalam melaksanakan tugas pembelajaran Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya, yang diwujudkan melalui kompetensi yang diketuai oleh Prof. Dr. Joni Bungai, M.Pd, pedagogik, kompetensi profesional, dengan anggota Drs. Tonich Uda, M.Si, Berkat kompetensi kepribadian, dan kompetensi A.P., SP, M.Si, dan Indra Perdana, S.Pd, M.Pd. sosial. Kajian peningkatan kinerja dan 3) Mengidentifikasi permasalahan- profesionalisme tenaga pendidik/guru di Kota permasalahan mendasar baik dari Palangka Raya dimaksudkan untuk lingkungan internal maupun eksternal yang mengevaluasi kinerja dan profesionalisme dapat mempengaruhi kinerja dan tenaga guru, sehingga dapat dirancang upaya- profesionalisme tenaga pendidik/guru di upaya nyata untuk perbaikan dan peningkatan Kota Palangka Raya dalam melaksanakan kualitas guru pada masa-masa yang akan datang pembelajaran. khususnya di Kota Palangka Raya. Untuk itu 4) Merumuskan program aksi dan arahan16
    • kegiatan-kegiatan peningkatan kinerja dan dengan formulasi sebagai berikut: profesionalisme tenaga pendidik/guru di NR = NST – NSR Kota Palangka Raya dalam meningkatkan PI = NR : JIK mutu layanan pendidikan bagi peserta didik. Keterangan: Pengumpulan data kinerja tenaga NR = Nilai Rangependidik/guru dilakukan dengan menggunakan NST = Nilai Skor Tertinggiberbagai metode, yaitu: NSR = Nilai Skor Terendah1. Wawancara JIK = Jarak Interval Kelas Wawancara dilakukan dengan menggunakan PI = Panjang Interval Kelas instrumen berupa kuesioner yang disusun dan dirancang untuk mampu Hasil perhitungan interval kelas tersebut, mengungkapkan kinerja dan profesionalisme selanjutnya disusun dalam bentuk tabel tenaga pendidik/guru di Kota Palangka Raya distribusi frekuensi, seperti tabel berikut: dalam menjalankan kompetensinya. Kuesioner tersebut diisi oleh berbagai pihak, Interval No Kategori Frekuensi baik di lingkup Dinas Pendidikan, di lingkup Kelas sekolah yaitu oleh kepala sekolah dan guru, 1 Sangat baik/ sangat [........... [.........] % dan oleh pengawas sekolah pada satuan tinggi sd .............] 2 Baik/tinggi [........... [.........] % pendidikan yang bersangkutan. sd .............]2. Observasi 3 Biasa/cukup [........... [.........] % Melakukan peninjauan secara langsung di sd .............] sekolah dengan mengamati kegiatan 4 Tidak baik/rendah [........... [.........] % pembelajaran yang dilakukan oleh beberapa sd .............] orang guru di sekolah. 5 Sangat tidak baik/ [........... [.........] %3. Studi Banding sangat rendah sd .............] Melakukan kegiatan studi banding ke luar daerah atau dinas pendidikan di luar daerah yang dianggap representatif untuk b. Perbedaan kinerja guru yang sudah mendapatkan gambaran atau upaya-upaya bersertifikasi pendidik dengan guru yang pembinaan dan pengembangan kinerja dan belum bersertifikasi pendidikan. profesionalisme guru yang lebih baik. Dilakukan untuk mengetahui perbedaan Hasilnya akan menjadi bahan masukan untuk nyata/tidak nyata antara kinerja guru penyusunan rencana aksi atau program. yang belum bersertifikasi pendidikan dengan guru yang sudah bersetifikasiMetode Analisis Data pendidik. Dilakukan dengan Uji T Hasil pengumpulan data lapangan (Independent Sample T Test) pada tarafselanjutnya dilakukan analisis secara mendalam signifikansi 95%.dan komprehensif dengan analisis deskriptif 3. Analisis deskriptif kualitatifkualitatif dan kuantitatif. Dilakukan untuk mengungkapkan1. Analisis deskriptif kuantitatif, dimaksudkan permasalahan aktual mengenai berbagai untuk menyajikan data berupa ukuran permasalahan yang dihadapi oleh guru sentral dan ukuran penyebaran dari masing- dalam meningkatkan kinerja dan masing indikator secara tunggal. Penyajian profesionalismenya, serta merumuskan data berupa ukuran sentral yang terdiri dari: program-program aksi secara konkrit untuk mean (rata-rata); median (nilai tengah); memperbaiki kinerja guru di Kota Palangka modus (nilai yang sering muncul); skor Raya. minimum dan skor maksimum, rentang skor dan total skor. Ukuran penyebaran berupa Hasil Evaluasi varians dan simpangan baku (standard Hasil evaluasi atau penelitian terhadap deviasi). kinerja dan profesionalisme pendidik/guru di2. Analisis statistik kuantitatif Kota Palangka Raya sebagaimana tecermin a. Tingkat kinerja dan profesionelisme dalam pembahasan terhadap empat kompetensi tenaga pendidik/guru sebagaimana yang disajikan dan diuraikan Perhitungan data dalam bentuk tabel berikut ini. distribusi frekuensi dan interval kelas 17
    • Kompetensi Pedagogik Guru dan c) keragaman cara menilaian hasil belajar Kompetensi pedagogik adalah siswa. Kemampuan mengenal dan kemampuan mengelola pembelajaran peserta memperlakukan siswa sesuai ciri-cirinya didik yang meliputi pemahaman peserta didik, merupakan hal yang penting diperhatikan guru, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, agar guru dapat membuat strategi dan standar evaluasi hasil belajar dan pengembangan belajar yang dapat diikuti oleh semua siswanya. peserta didik untuk mengaktualisasikan Keanekaragaman cara penilaian hasil belajar berbagai potensi yang dimilikinya. Untuk juga penting diperhatikan, karena dengan penelitian ini, beberapa indikator penilaian beragamnya cara penilaian maka semua potensi yang dilakukan terhadap kompetensi pedagogik siswa akan semakin optimal digali oleh guru, guru di Kota Palangka Raya, meliputi: dan selanjutnya guru dapat mengembangkan a. Kemampuan mengenal siswa yang mengikuti metode pembelajaran yang beragaman. pelajarannya Jika dilihat tingkat kompetensi guru b. Kemampuan memperlakukan siswa sesuai antara yang sudah bersertifikasi dengan guru dengan ciri-cirinya yang belum bersertifikasi, tampak bahwa guru c. Kesiapan memberikan pelajaran dan/atau yang bersertifikasi memiliki kompetensi praktek/praktikum pedagogik yang sedikit lebih baik dari yang d. Keteraturan dan ketertiban menyeleng- belum bersertifikasi. Kompetensi pedagogik garakan pembelajaran pada guru yang sudah bersertifikasi mulai dari e. Kemampuan menghidupkan suasana kelas baik hingga sangat baik, sedangkan guru belum f. Pemanfaatan media dan teknologi sertifikasi mulai dari rendah hingga sangat baik. pembelajaran Guru yang kompetensi pedagogiknya tergolong g. Keanekaragaman cara penilaian hasil belajar sangat baik, yaitu 33,78% pada guru siswa bersertifikasi dan 4,95% pada guru belum h. Memberikan umpan balik terhadap tugas bersertifikasi. i. Kesesuaian materi ujian dan/tugas dengan tujuan mata pelajaran Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kompetensi pedagogik guru di Kota Palangka Raya sebagian besar sudah tergolong baik. Dari hasil evaluasi diperoleh bahwa terdapat sekitar 19,38% kompetensi pedagogik guru tergolong sangat baik, 73,43% tergolong baik, 6,98% tergolong cukup baik, terdapat 0,23% yang rendah atau kurang baik, sementara yang sangat rendah tidak ada. Kompetensi Profesional Guru Kompetensi profesional adalah kemam- puan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Untuk penelitian ini, beberapa indikator penilaian yang dilakukan terhadap kompetensi profesional guru di Kota Palangka Raya, meliputi: a. Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/ topik secara tepat Secara khusus aspek dari kompetensi b. Kemampuan menjawab pertanyan siswa pedagogik guru di Kota Palangka Raya yang dengan jelas dan sesuai dengan tergolong masih lemah atau di bawah rata-rata permasalahan yang ditanyakan adalah; a) kemampuan mengenal siswa yang c. Kemampuan memberikan contoh yang mengikuti pelajarannya; b) kemampuan relevan dengan materi yang diajarkan memperlakukan siswa sesuai dengan ciri-cirinya, d. Kemampuan menjelaskan keterkaitan18
    • bidang/ topik yang diajarkan dengan bidang/ semakin baik. Tidak hanya itu tentunya perlu topik lain didukung oleh ketersediaan fasilitas TIK itue. Kemampuan menjelaskan keterkaitan sendiri. bidang/ topik yang diajarkan dengan konteks Jika dilihat tingkat kompetensi guru kehidupan antara yang sudah bersertifikasi dengan guruf. Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam yang belum bersertifikasi, tampak bahwa guru bidang yang diajarkan yang bersertifikasi memiliki kompetensig. Kemampuan menggunakan beragam profesional yang sedikit lebih baik dari yang teknologi komunikasi. belum bersertifikasi. Kompetensi profesional Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada guru yang sudah bersertifikasi mulai darisecara keseluruhan kompetensi profesional baik hingga sangat baik, sedangkan guru belumguru di Kota Palangka Raya sebagian besar sertifikasi mulai dari cukup baik hingga sangatsudah tergolong baik. Dari hasil evaluasi baik. Guru yang kompetensi profesionalnyadiperoleh bahwa terdapat sekitar 22,07% tergolong sangat baik, yaitu 26,13% pada gurukompetensi profesional guru tergolong sangat bersertifikasi dan 4,95% pada guru belumbaik, 73,87% tergolong baik, 4,05% tergolong bersertifikasi. Sedangkan untuk golongan baik,cukup baik, sementara itu yang rendah atau terdiri dari 73,87% pada guru bersertifikasi dankurang baik, dan sangat rendah tidak ada. 86,94% pada guru belum bersertifikasi. Untuk golongan sedang atau cukup baik hanya terdapat pada guru belum bersertifikasi yaitu sebesar 8,11%. Secara khusus aspek dari kompetensiprofesional guru di Kota Palangka Raya yangtergolong masih lemah atau di bawah rata-rata Kompetensi Kepribadian Guruadalah; a) penguasaan akan isu-isu mutakhir Kompetensi kepribadian adalah kemam-dalam bidang yang diajarkan; dan puan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa,b) kemampuan menggunakan beragam arif dan berwibawa, menjadi teladan bagiteknologi komunikasi. Penguasaan isu-isu peserta didik dan berakhlak mulia. Untukmutakhir terkait bidang yang diajarkan oleh penelitian ini, beberapa indikator penilaianguru merupakan hal yang penting, mengingat yang dilakukan terhadap kompetensi profe-ilmu pengetahuan sekarang ini sangat sional guru di Kota Palangka Raya, meliputi:berkembang pesat, sehingga dibutuhkan a. Kemampuan mengendalikan diri dalamketekunan guru untuk mengikuti berbagai situasi dan kondisiperkembangan tersebut. Jika guru kurang b. Satu kata dan tindakanmengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di c. Kewibawaan sebagai pribadi gurubidang yang diajarkannya, maka tentunya d. Kearifan dalam mengambil keputusankualitas kontens dari materi yang diajarkan juga e. Menjadi contoh dalam bersikap danmenjadi kurang baik. Sementara itu penguasaan berperilakuteknologi komunikasi dalam mengajar sekarang f. Adil dalam memperlakukan siswaini menjadi penting, sebagai bentuk dari era Hasil penelitian menunjukkan bahwaketerbukaan yang semakin berkembang pesat secara keseluruhan kompetensi kepribadiandalam berbagai bidang, tidak terkecuali bidang guru di Kota Palangka Raya sebagian besarpendidikan. Guru harus selalu dibekali dengan sudah tergolong baik. Dari hasil evaluasipenguasaan TIK agar kualitas pembelajaran diperoleh bahwa terdapat sekitar 28,60% 19
    • kompetensi kepribadian guru tergolong sangat terdiri dari 54,05% pada guru bersertifikasi dan baik, 66,22% tergolong baik, 5,18% tergolong 78,38% pada guru belum bersertifikasi. Untuk cukup baik, sementara itu yang rendah atau golongan sedang atau cukup baik hanya kurang baik, dan sangat rendah tidak ada. terdapat pada guru belum bersertifikasi yaitu Kompetensi kepribadian guru sangat dominan sebesar 10,36%. pada aspek adil dalam memperlakukan siswa, dan menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku. Kompetensi Sosial Guru Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk Secara khusus aspek dari kompetensi berkomunikasi dan bergaul secara efektif profesional guru di Kota Palangka Raya yang dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga tergolong masih lemah atau di bawah rata-rata kependidikan, orangtua/wali peserta didik dan adalah: a) kemampuan mengendalikan diri masyarakat sekitar. Untuk penelitian ini, dalam berbagai situasi dan kondisi; b) satu kata beberapa indikator penilaian yang dilakukan dan tindakan; dan c) kearifan dalam mengambil terhadap kompetensi profesional guru di Kota keputusan. Kemampuan mengendalikan diri Palangka Raya, meliputi: dalam berbagai situasi dan kondisi merupakan a. Kemampuan menyampaikan pendapat kontrol diri dalam menjalankan tugas sebagai b. Kemampuan menerima kritik, saran, dan guru khususnya menghadapi perilaku siswa pendapat orang lain yang cenderung negatif. Hal ini perlu bagi guru c. Kemampuan bergaul dengan siswa maupun karena siswa perlu didekati secara sosial agar teman sejawat siswa merasa dirinya dihargai oleh guru. Satu d. Toleransi terhadap keberagaman siswa kata dan tindakan merupakan wujud komitmen Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru agar apa yang diucapkan selalu secara keseluruhan kompetensi sosial guru di diwujudkan dalam tindakan yang tepat. Kota Palangka Raya sebagian besar sudah Sedangkan kearifan dalam mengambil tergolong baik. Dari hasil evaluasi diperoleh keputusan merupakan suatu sikap kehati-hatian bahwa terdapat sekitar 32,88% kompetensi dalam bertindak atau membuat keputusan, sosial guru tergolong sangat baik, 64,64% sehingga tidak ada siswa yang merasa dirugikan tergolong baik, 2,48% tergolong cukup baik, dari suatu keputusan. sementara itu yang rendah atau kurang baik, Jika dilihat tingkat kompetensi guru dan sangat rendah tidak ada. Kompetensi sosial antara yang sudah bersertifikasi dengan guru guru sangat dominan pada aspek toleransi yang belum bersertifikasi, tampak bahwa guru yang bersertifikasi memiliki kompotensi kepribadian yang juga lebih baik dari yang belum bersertifikasi. Kompetensi kepribadian pada guru yang sudah bersertifikasi mulai dari baik hingga sangat baik, sedangkan guru belum sertifikasi mulai dari cukup baik hingga sangat baik. Guru yang kompetensi kepribadiannya tergolong sangat baik, yaitu 45,95% pada guru bersertifikasi dan 11,26% pada guru belum bersertifikasi. Sedangkan untuk golongan baik,20
    • terhadap keberagaman siswa, dan kemampuan Tingkat Kinerja dan Profesionalisme Gurubergaul dengan siswa maupun teman sejawat. Sebagaimana yang telah diungkapkan Secara khusus aspek dari kompetensi mengenai hasil evaluasi terhadap berbagaisosial guru di Kota Palangka Raya yang kompetensi guru di atas, maka semuatergolong masih lemah atau di bawah rata-rata kompetensi guru baik pedagogik, profesional,adalah: a) kemampuan menyampaikan kepribadian, dan sosial menunjukkan hasil yangpendapat; dan b) kemampuan menerima kritik, dominan baik. Sehubungan dengan itu makasaran, dan pendapat orang lain. Kemampuan kinerja guru di Kota Palangka Raya sudah dapatmenyampaikan pendapat merupakan suatu dipastikan rata-rata pada tingkat yang baik. Halkemampuan untuk mengungkapkan pendapat ini dapat ditunjukkan sebagaimana tabelkepada orang lain secara logis dan tepat. berikut ini.Kemampuan berpendapat tidak hanyaditunjukkan dari cara berpendapat tetapi Frek Rata- No Kategori Intervalbagaimana pendapat tersebut dapat diterima (%) rataoleh orang lain atau dalam hal ini siswa secara 1 Sangat baik 109,2 – 130,0 24,32 115,94benar tanpa ada persepsi yang berbeda. 2 Baik 88,4 – 109,1 72,97 101,39Kemampuan menerima kritik, saran, danpendapat orang lain merupakan hal yang sering 3 Cukup baik 67,6 – 88,3 2,70 83,92menjadi sulit jika guru selalu menganggap 4 Rendah 46,8 – 67,5 - -dirinya benar atau mempunyai pandangan Sangatnegatif terhadap apa yang disampaikan oleh 5 26,0 – 46,7 - - rendahorang lain. Dalam hal ini siswa yangberpendapat dalam kelas semestinya didengar Sebagaimana hasil evaluasi yangoleh guru sebagai wujud perhatian kepada dituangkan tersebut di atas, terlihat bahwasiswanya. kinerja dan profesionalisme guru di Kota Jika dilihat tingkat kompetensi guru Palangka Raya sebagian besar atau sekitarantara yang sudah bersertifikasi dengan guru 72,97% sudah tergolong “baik”. Namun yangyang belum bersertifikasi, tampak bahwa guru juga cukup mengembirakan jumlah guru yangyang bersertifikasi memiliki kompetensi sosial tergolong “sangat baik” relatif banyak yaituyang juga lebih baik dari yang belum 24,32%. Sementara itu yang tergolong “cukupbersertifikasi. Kompetensi kepribadian pada baik” hanya 2,70% bahkan tidak ada yangguru yang sudah bersertifikasi mulai dari baik tergolong “rendah” dan “sangat rendah”. Jadihingga sangat baik, sedangkan guru belum sesungguhnya kinerja dan profesionalisme gurusertifikasi mulai dari cukup baik hingga sangat -guru di Kota Palangka Raya dapat menjadibaik. Guru yang kompetensi sosialnya tergolong jaminan bagi peningkatan kualitas pendidikansangat baik, yaitu 46,40% pada guru sehingga apa yang menjadi visi dan misibersertifikasi dan 19,37% pada guru belum Pemerintah Kota untuk menjadi Kotabersertifikasi. Sedangkan untuk golongan baik, Pendidikan akan semakin terbuka lebar.terdiri dari 53,60% pada guru bersertifikasi dan75,68% pada guru belum bersertifikasi. Untukgolongan sedang atau cukup baik hanyaterdapat pada guru belum bersertifikasi yaitusebesar 4,95%. Tingkat kinerja dan profesionalisme guru yang tergolong baik di Kota Palangka Raya tersebut merupakan kontribusi atau dibentuk oleh keempat kompetensi guru, yaitu: a) pedagogik sebesar 24%; b) profesional 21
    • sebesar 25%; c) kepribadian sebesar 25%; dan Namun yang juga menarik dari hasil d) sosial sebesar 26%. Dari hasil ini dapat evaluasi kinerja dan profesionalisme guru baik dikatakan bahwa keempat kompetensi tersebut yang bersertifikasi maupun yang belum memberikan kontribusi yang hampir seimbang bersertifikasi adalah tidak adanya kompetensi dalam membentuk kinerja guru di Kota yang dominan atau tidak dominan dalam Palangka Raya. Oleh sebab itu peningkatan membentuk kinerja guru. Keempat kompetensi kinerja guru di Kota Palangka Raya tidak dapat yang dievaluasi baik untuk guru yang hanya memperhatikan salah satu aspek bersertifikasi dan belum bersertifikasi hampir kompetensi saja, namun harus memperhatikan sama besar berkontribusi terhadap pemben- semua aspek kompetensi guru secara tukan kinerja dan profesionalisme guru di Kota berimbang dan proporsional. Palangka Raya. Hal ini tentunya akan menjadi hal yang baik bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mengembangkan kinerja dan profesionalisme gurunya. Dengan kondisi seperti yang disebutkan di atas, program-program dapat menjadi efisien dan efektif karena dapat relatif homogen antara berbagai kualifikasi guru tersebut. Permasalahan yang ditemukenali Berbagai permasalahan yang berhasil diidentifikasi dan dapat berdampak terhadap peningkatan kinerja dan profesionalisme guru di Kota Palangka Raya sebagai berikut: Jika dikaji lebih jauh mengenai kinerja dan  Data guru di Kota Palangka Raya dapat profesionalisme antara guru yang sudah dikatakan lebih dari cukup, namun yang bersertifikasi dengan guru yang belum menjadi kendala adalah penyebarannya bersertifikasi, maka hasil penelitian yang belum merata. Guru sebagian besar menunjukkan bahwa guru yang bersertifikasi masih bertumpuk di kota, sementara di lebih baik dari guru yang belum bersertifikasi. daerah pedalaman/kelurahan luar kota Secara kuantitatif nilai rata-rata untuk kinerja masih kurang. Dalam hal ini tentunya bagi guru yang bersertifikasi sebesar 16,77 dan guru yang di luar kota untuk meningkatkan untuk guru yang belum bersertifikasi sebesar kinerjanya pada berbagai kompetensi yang 15,56. Secara statistik dengan Uji T dibutuhkan untuk itu. (Independent Sample T Test), terdapat  Selain penyebaran jumlah guru yang belum perbedaan yang nyata antara kinerja guru yang merata, juga belum meratanya penyebaran bersertifikasi dengan yang belum bersertifikasi. guru bidang studi. Pada sekolah-sekolah di Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh nilai luar kota masih banyak kekurangan guru thitung > ttabel (4,885 > 2,262) dan P value (0,001 < bidang studi, sehingga guru-guru di luar 0,05). Artinya bahwa nilai kuantitatif bahwa kota merangkap mengajar bidang studi yang kinerja guru yang bersertifikasi lebih tinggi dari di luar keilmuannya. Hal ini tentunya akan yang belum bersertifikasi adalah benar. mengurangi kualitas pembelajaran mata pelajaran yang diberikan untuk siswa. Kontribusi Kompetensi Guru terhadap Pembentukan  Tertumpuknya guru-guru di kota juga Kinerja dan Profesionalisme Guru di Kota Palangka Raya menjadi masalah tersendiri, dimana Guru Guru belum banyak guru di kota yang terbatas No Kompetensi Bersertifikasi bersertifikasi kesempatannya untuk mengembangkan Rerata % Rerata % kinerja dan profesionalismenya. Ini 1 Pedagogik 4,07 24 3,78 24 tentunya akibat terjadinya persaingan yang sangat ketat, sehingga guru-guru 2 Profesional 4,14 25 3,83 25 yang kurang berkualitas akan sulit 3 Kepribadian 4,28 26 3,95 25 bersaing dan dampaknya guru tersebut akan berkembang lebih lambat dari 4 Sosial 4,28 25 4,00 26 guru yang lain yang sudah berkualitas. Jumlah 16,77 100 15,56 10022
    • terhadap Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah baik guru SD, SMP, SMA dan SMK, bekerja sama dengan pihak LPMP Provinsi Jawa Timur. Pemetaan kompetensi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana keadaan kompetensi guru, Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah. Dengan adanya data dari pemetaan tersebut akan diketahui dimana letak kelemahan/kompetensi yang perlu ditingkatkan baik terhadap Guru, Kepala Sekolah maupun terhadap pengawas Sekolah. Sehingga memudah- kan pihak Dinas Pendidikan untuk melakukan pembinaan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. 2. Melakukan Supervisi dan Pengawasan Ke Sekolah Supervisi dan pengawasan dilakukan oleh pengawas sekolah terhadap pelaksanaan tugas guru secara berkala dan terus menerus. Tujuan dari supervisi dan pengawasan ini bertujuan melakukan pembinaan terhadap guru serta melihat bagaimana persiapan dan kesiapan guru dalam memberikan pelajaran (Perangkat dan alat pembelajaran, RPP, LKS) Berdasarkan hasil pengamatan dan 3. Menggiatkan Pembinaaan Kegiatan observasi langsung terhadap pelaksanan MKKS, MGMP, LKG tugas guru di sekolah, diperoleh hal-hal Pihak Dinas Pendidikan terus sebagai berikut: menggiatkan pembinaan terhadap a. Pada umumnya guru belum menggunakan kegiatan MKKS, MGMP dan LKG. Kegiatan media dan teknologi pembelajaran dalam MKKS ini dimaksudkan agar kepala melaksanakan proses belajar mengajar. sekolah dapat meningkatkan kinerjanya b. Metode pembelajaran yang digunakan serta dapat melakukan pembinaan masih dominan pada metode ceramah dan terhadap guru dan dapat mengelola tanya jawab. sekolah dengan baik. Sedangkan kegiatan c. Kemampuan pengayaan materi masih MGMP (Guru SLTA/SLTP) dan LKG (Guru relatif kurang terutama penguasaan akan SD) ini dimaksudkan agar dapat isu-isu mutakhir dalam bidang yang meningkatkan kemampuan/kompetensi diajarkan. guru sehingga mampu mempersiapkan d. Media dan sarana belajar masih relatif alat dan perangkat pembelajaran serta kurang terutama pada jenjang sekolah dasar yang berada di daerah pedesaan/ luar kota, sehingga guru tidak dapat maksimal dalam melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan pengajaranProgram Peningkatan Kinerja Gurua) Beberapa hal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota palangka Raya dalam rangka meningkatkan Kinerja Guru/Kepala Sekolah di Kota Palangka Raya: 1. Pemetaan Kompetensi Guru Pemetaan Kompetensi guru ini dilakukan 23
    • hubungan kerjasama dengan pihak Pemerintah Kota Palangka Raya, terutama untuk mendatangkan narasumber ke sekolah mereka. Di samping itu pula pihak sekolah juga dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan dan perusahaan terutama dalam hal pengadaan alat bantu praktik, promosi produk dan penyerapan tenaga kerja alumni sekolah tersebut. 3. Melaksanakan seminar bagi guru-guru baik di tingkat sekolah maupun di tingkat kota dan kalau memungkinkan mengikuti mampu melaksanakan pembelajaran yang seminar di tingkat nasional. berkualitas. 4. Melaksanakan pertemuan guru bidang 4. Penghargaan dan Promosi studi untuk membahas materi pelajaran Bagi guru yang berprestasi Pemerintah yang akan disampaikan kepada siswa Kota Palangka Raya dapat memberikan serta tukar pengalaman dan ilmu dengan penghargaan yaitu dipromosi atau guru-guru lainnya. Pertemuan ini diangkat jadi Kepala Sekolah. Hal tersebut dilaksanakan secara rutin setiap bulan. dilakukan untuk memberikan motivasi 5. Bagi guru yang kurang jam mengajarnya bagi guru agar terus meningkatkan dapat mengajar di sekolah lain dengan kinerjanya yang pada akhirnya akan mendapat ijin dari kepala sekolah dan berdampak pada kualitas lulusannya. dinas pendidian setempat. Hal ini 5. Kepala Sekolah dilakukan untuk membantu guru sudah Untuk diangkat menjadi seorang Kepala sertifikasi yang kekurangan jam Sekolah, harus menunjukan prestasi yang mengajar. tinggi serta telah mengikuti beberapa Pelatihan / Seminar / Lokakarya dan kegiatan Lomba Guru berprestasi. Seleksi kepala sekolah tersebut dilaksanakan secara ketat oleh pihak Dinas Pendidikan. Dengan adanya persyaratan dan seleksi tersebut diharapkan kepala sekolah yang terpilih benar-benar kepala sekolah yang mempunyai kemampuan manajerial yang tinggi, mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi serta kemampuan akademik yang baik, sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas lulusan sekolah di mana dia bertugas. b) Pembinaan Yang dilakukan Oleh Sekolah terhadap Guru: 1. Guru diwajibkan setiap minggu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, termasuk alat dan perangkat pembelajaran (RPP, Media, Soal Ulangan harian/ujian serta hasil penilaian) Apabila guru yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka guru tersebut diberi pembinaan dan bimbingan baik oleh kepala sekolah/ wakil kepala sekolah atau guru senior yang lebih berpengalaman. 2. Untuk mengembangkan potensi diri guru, pihak sekolah dapat juga menjalin24
    • Kesimpulan Berdasarkan hasil kajian sebagaimanayang telah diuraikan sebelumnya, maka dapatdisimpulkan sebagai berikut:1. Dunia pendidikan di Kota Palangka Raya telah didukung oleh kebijakan Pemerintah Kota yang sangat jelas dan baik, sebagaimana visi Kota Palangka Raya yang telah dituangkan dalam RPJMD 2008-2013, yaitu “Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa, dan Wisata Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, menuju masyarakat sejahtera sesuai Falsafah Budaya Betang”.2. Secara operasional visi dan misi Pembangunan Kota Palangka Raya tersebut telah dijabarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya melalui visinya “Terwujudnya Kota Palangka Raya sebaga Kota Pendidikan”, dan berbagai arah kebijakannya.3. Fasilitas pendidikan terutama sekolah di Kota Palangka Raya mulai dari tingkat Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK) sudah tersedia di seluruh wilayah 5. Guru-guru di Kota Palangka Raya memiliki kecamatan, sehingga memungkinkan setiap tingkat senioritas yang sudah relatif baik, hal anak untuk bersekolah. Hal ini tentu sangat ini sebagaimana terlihat dengan sebagian baik bagi upaya menuntaskan wajib belajar, besar guru di Kota Palangka Raya memiliki minimal sekolah dasar di Kota Palangka jenjang kepangkatan yang sebagian besar Raya. golongan IV dan golongan III. Dalam hal ini4. Ketersediaan tenaga pendidik/guru di Kota berarti guru di Kota Palangka Raya Palangka Raya mulai dari tingkat Sekolah mempunyai pengalaman yang sudah cukup Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan dalam mengajar. Sekolah Menengah Atas sudah cukup 6. Guru-guru di Kota Palangka Raya memadai untuk meningkatkan kualitas mempunyai jenjang pendidikan yang sudah pendidikan di Kota Palangka Raya. Namun relatif baik, dimana sebagian besar (65,47%) yang tampak masih menjadi kendala adalah berpendidikan Sarjana (S1). Hal ini penyebaran guru antara di wilayah kota merupakan potensi yang menjadi kekuatan dengan di luar kota masih belum merata. Hal bagi Kota Palangka Raya untuk meningkatan ini akan dapat berdampak terhadap ketidak- kualitas pendidikan. Namun demikian seimbangan kualitas siswa antar kedua jenjang pendidikan ini masih perlu wilayah dimaksud. ditingkatkan terutama bagi guru yang belum berpendidikan S1. 7. Guru-guru di Kota Palangka Raya yang sudah tersertifikasi masih relatif sedikit yaitu 27,86%. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota untuk meningkatkan kuota peserta sertifikasi, serta mempersiapkan dengan sebaik-baiknya guru-guru yang belum tersertifikasi agar nantinya layak untuk disertifikasi. 8. Guru-guru di Kota Palangka Raya rata-rata memiliki kompetensi yang tergolong baik (pedagogik, profesional, kepribadian, dan 25
    • sosial). Meskipun demikian masih ada pembelajaran guru di kelas, khususnya bagi sebagian kecil yang tergolong sedang, sekolah yang berada di luar kota dan masih terutama pada guru yang belum kekurangan guru-guru bidang studi tertentu. tersertifikasi. Kompetensi guru di Kota Program ini juga dapat meningkatkan kinerja Palangka Raya yang bersertifikasi relatif guru di kota yang mungkin kekurangan jam masih lebih baik dari kompetensi guru yang mengajar. belum bersertifikasi. 2. Peningkatan kinerja dan profesionalisme 8. Tingkat kinerja dan profesionalisme guru- guru sebaiknya tidak hanya memperhatikan guru di Kota Palangka Raya secara umum sisi peningkatan kemampuan mengajar guru, tergolong baik. Tingkat kinerja dan tetapi harus dilakukan secara seimbang profesionalisme guru di Kota Palangka Raya dengan program lain seperti peningkatan yang bersertifikasi juga relatif lebih baik dari kepribadian guru, dan peningkatan sosial guru yang belum bersertifikasi. guru. Hal ini penting karena kinerja dan 9. Kinerja dan profesionalisme guru-guru di profesionalisme guru yang baik terjadi Kota Palangka Raya merupakan kontribusi karena guru memiliki kompetensi pedagogik, yang relatif merata dari semua kompetensi profesional, kepribadian, dan sosial yang yang dimiliki guru, yaitu pedagogik, baik secara simultan. profesional, kepribadian, dan sosial. Hal ini 3. Perlu peran aktif dari Pemerintah Kota juga terjadi baik untuk guru yang sudah dan melalui Dinas Pendidikan secara periodik belum bersertifikasi. dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru. Saran-saran 4. Perlu peran aktif dari sekolah masing-masing 1. Program Pemerintah Kota Palangka Raya secara periodik dan berkesinambungan melalui Guru Silang merupakan program untuk meningkatkan kinerja dan yang perlu mendapatkan dukungan berbagai profesionalisme guru di sekolah tersebut. pihak. Program ini memang cukup strategis sebagai upaya untuk memeratakan kualitas *** Seminar Akhir kegiatan Kajian Peningkatan Kinerja dan Profesionalisme Tenaga Pendidik/Guru26
    • Rencana Pembangunan Jangka Menengah oleh setiap SKPD terutama bagi capaian yang(RPJM) Kota Palangka Raya 2008 – 2013 dikategorikan masih rendah. Adapun tujuanmerupakan RPJM periode pertama dalam yang ingin diperoleh dari kegiatan ini, adalah :Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (a) tersedianya data dan hasil evaluasi terhadapPalangka Raya 2008 – 2028. Sebagaimana capaian prioritas pembangunan daerah Kotadiatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Palangka Raya Tahun 2009-2011 dari setiapNomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan SKPD berdasarkan indikator yang telahPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ditetapkan dalam RPJMD Kota Tahun 2008 –tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 2013; (b) tersedianya hasil evaluasi kinerjaPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2009-Rencana Pembangunan Daerah, maka 2011, yang menunjukkan kesesuaian dan atauPemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan ketidaksesuaian antara isu strategis, sasaran,kegiatan Evaluasi RPJM 2008-2013 yang arah kebijakan, dan strategi pengembangandianggarkan dalam DPA Bappeda Kota Palangka yang telah disusun dalam RPJMD Kota TahunRaya Tahun Anggaran 2012. Dalam kegiatan ini, 2008 – 2013 sesuai dengan kondisi daerah danBappeda Kota Palangka Raya melibatkan tenaga indikator yang yang ada; dan (c) tersedianyaahli dari Lembaga Penelitian Universitas hasil evaluasi terhadap faktor pendorong untukPalangka Raya, yaitu Dr. Muses Embang, M.S., capaian yang tinggi, faktor penghambat danDr. Akhmad Sajarwan, M.P., dan Dr. Darma saran/upaya yang dilakukan oleh setiap SKPDNasir, M.Sc. Kota Palangka Raya, khususnya untuk indikator Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah : program/kegiatan yang capaiannya(a) melakukan identifikasi dan inventarisasi dikategorikan masih rendah.indikator kinerja pembangunan berbasis urusan Analisis yang digunakan adalah:dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (1) Analisis Persentase Capaian Kinerja Urusan,(SKPD) di Pemerintah Daerah Kota Palangka berdasarkan capaian kinerja setiap indikatorRaya; (b) melakukan analisis tingkat kinerja urusan untuk 3 (tiga) tahun terakhirpencapaian indikator kinerja urusan pemerin- yaitu tahun 2009-2011 (dilihat dari Target dantahan untuk tahun terakhir 2009-2011, Realisasi), dan (2) Analisis Persentase Realisasiberdasarkan indikator yang telah ditetapkan Capaian Kinerja Urusan, berdasarkandalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2008 ketersediaan anggaran dan realisasi capaian– 2013; dan (c) menginventarisir faktor kinerja setiap program/kegiatan untuk 3 (tiga)pendorong untuk capaian yang tinggi, faktor tahun terakhir yaitu tahun 2009 - 2011, yangpenghambat dan saran/upaya yang dilakukan dilanjutkan menginventarisir faktor pendorong, 27
    • menjangkau daerah-daerah yang masih terisolir; (3) pengembangan pertanian dalam arti luas sehingga dapat menghasilkan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar nasional; (4) perbaikan lingkungan hidup; dan (5) penanganan kemiskinan dengan prioritas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kelima prioritas pembangunan tersebut dipadukan dalam kerangka vitalisasi dan aktualisasi melalui pelaksanaan strategi, seperti peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik yang sulit terlaksana tanpa diimbangi oleh peningkatan kualitas SDM. penghambat dan saran/upaya terhadap Strategi pembangunan Tahun 2008-2013 capaian/realisasi anggaran dilihat dari difokuskan pada 5 (lima) bidang pembangunan 4 (empat) kategori, yaitu : (a) Kategori Sangat dengan arah kebijakan umum sebagai berikut : Tinggi atau Sangat Baik untuk nilai persentase 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia 100 % ke atas, (b) Kategori Tinggi atau Baik Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk nilai persentase 81% ke atas, (c) Kategori diorientasikan pada peningkatan kualitas Cukup atau cukup baik untuk nilai persentase SDM masyarakat secara keseluruhan dan antara 60% hingga 80%, dan (d) Kategori kualitas SDM aparatur pemerintah sebagai Rendah untuk nilai persentase 59% ke bawah. upaya untuk mewujudkan daya saing dan Berkenaan dengan pembangunan daerah, kemandirian masyarakat serta profesi- telah digariskan bahwa apa yang menjadi Visi- onalisme aparatur pemerintah dalam Misi kota mesti selaras dengan visi-misi memberikan pelayanan prima terhadap pembangunan nasional dan pembangunan masyarakat. provinsi. Dalam pada itu pandangan pemerintah 2. Pembangunan Ekonomi pusat terhadap pembangunan daerah bahwa Pembangunan ekonomi diorientasikan visi dari pembangunan daerah adalah pada pengembangan ekonomi kerakyatan terwujudnya kapasitas daerah yang maju (lokal) yang berbasis sektor jasa dengan dengan masyarakat yang mandiri. Sedangkan tetap mempertahankan pengembangan misi pembangunan daerah adalah: bidang pertanian, perikanan, perkebunan, (1) memantapkan otonomi daerah dalam dan peternakan. pelaksanaan tugas pemerintahan dan 3. Pembangunan Penataan Wilayah pembangunan; (2) mempercepat pengembang- Pembangunan Penataan Wilayah an wilayah dengan mengutamakan peningkatan diorientasikan pada perencanaan, pening- daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah; katan sarana dan prasarana, peningkatan (3) pemerataan antardaerah; (4) pengelolaan aksesibilitas, dan pemanfaatan sumber daya dan pemanfaatan sumberdaya alam secara alam secara berkelanjutan untuk mencipta- berkelanjutan; (5) meningkatkan kapasitas kan ruang dan lingkungan kehidupan yang masyarakat dengan memberikan hak kepada lebih layak. masyarakat untuk pengembangan diri; serta 4. Pembangunan Sosial Budaya (6) mempercepat penyelesaian masalah sosial, Pembangunan Sosial Budaya ekonomi, politik serta hukum di beberapa daerah. Memperhatikan berbagai uraian tersebut di atas, Kota Palangka Raya secara umum memiliki kesamaan dengan tiga titik berat pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah arah pembangunan daerah yang digariskan oleh pemerintah pusat, dan bila dijabarkan lebih rinci sesuai karakteristik daerah akan ditekankan pada aspek-aspek: (1) peningkatan kualitas SDM sehingga bisa menjadi aset utama keunggulan kompetitif provinsi; (2) pemba- ngunan dan pengembangan infrastruktur untuk28
    • 2. Pembangunan Ekonomi Indikator yang diukur meliputi urusan: a. Perencanaan Pembangunan Daerah b. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM c. Pertanian, perikanan dan peternakan d. Kehutanan dan perkebunan e. Pertambangan dan energi f. Tenaga kerja dan transmigrasi. g. Ketahanan pangan h. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika i. Kebudayaan dan Pariwisata diorientasikan pada penciptaan tatanan 3. Pembangunan Penataan Wilayah masyarakat yang bermoral, beretika, Indikator yang diukur meliputi urusan: dinamis, tertib dan berbudaya, serta a. Pekerjaan umum membangun kekuatan dan kemandirian lokal b. Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan menuju kehidupan masyarakat madani yang c. Lingkungan Hidup memiliki kesadaran politik, hukum, dan d. Pasar dan Kebersihan menciptakan rasa aman masyarakat. 4. Pembangunan Sosial Budaya5. Pembangunan Pemerintahan Indikator yang diukur meliputi urusan: Pembangunan Pemerintahan a. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan diorientasikan pada upaya mewujukan Masyarakat pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa b. Pamong Praja dan akuntabel dengan mengembangkan c. Sosial sinergitas antara pemerintah, masyarakat d. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga dan swasta, penciptaan jalinan kerjasama Berencana dan kemitraan antar pemerintah (pusat, e. Pemberdayaan Masyarakat propinsi, kabupaten dan kota), perwujudan f. Kependudukan dan Pencatatan Sipil supremasi hukum dan pelayanan prima 5. Pembangunan Pemerintahan terhadap masyarakat. Indikator yang diukur meliputi urusan: Indikator yang dijadikan basis evaluasi a. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihanoleh Tim Evaluasi RPJM Kota Palangka Raya b. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah2008 – 2013 untuk masing-masing prioritas c. Inspektoratpembangunan adalah sebagai berikut : d. Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya1. Pembangunan Sumber Daya Manusia e. Perpustakaan dan Dokumentasi Indikator yang diukur meliputi urusan: f. Pelayanan Perizinan Terpadu a. Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tingkat capaian pada seluruh indikator yang b. Kesehatan terdistribusi dalam 27 urusan ditunjukkan pada tabel I. 29
    • 30 Pengelompokan Indikator - Indikator berdasarkan Prioritas Pembangunan A. Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertambangan yg Matang yg Disertai Penguatan 10. Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan 32. Terpantaunya dan terevaluasinya pelaporan 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelembagaan, Pemanfaatan Teknologi, Yang Ramah dan bermanfaat guna penyelenggaraan pendaftaran penduduk 2. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Wajib Lingkungan Pengakuan Hak Asasi Masyarakat Adat 11. Tersedianya sarana dan prasarana pasar sesuai 33. Ketersediaan pendayaangunaan informasi atas Belajar 9 dan 12 Tahun & Lokal Serta Perluasan Partispasi Masyarakat dlm kebutuhan masyarakat dan perkembangan kota indikator kependudukan dan analisis dampak 3. Program Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Potensi Pertambangan Yang Sesuai 12. Tersedianya Instansi Pengolahan Limbah (IPL) kependudukan untuk perencanaan pembangunan 4. Program Sarana dan Prasarana Pendidikan Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku yang memenuhi syarat ramah lingkungan E. Pembangunan Pemerintahan 5. Program Bidang Kesehatan 33. Terwujudnya SDM Yang Siap Pakai D. Pembangunan Sosial Budaya 1. Terlaksananya Diklat Teknis, Fungsi dan Struktural B. Pembangunan Ekonomi 34. Tercapainya Standarisasi Upah Sesuai Dengan 1. Terwujudnya toleransi dalam kehidupan Sesuai Dengan Bidangnya 1. Tersedianya Data Lengkap, Akurat dan Mudah Kebutuhan Hidup bermasyarakat 2. Penempatan Tenaga Teknis Sesuai dgn Kualifikasi Diakses 35. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 2. Pembinaan organisasi partai politik bidang 3. Pembuatan dan Penerapan Peraturan Tentang 2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Ketenagakerjaan administrasi keuangan ormas Kreativitas dan Displin Pegawai Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 36. Pembinaan Transmigrasi Yang Produktif 3. Meningkatkan tugas dan fungsi kelembagaan 4. Terlaksananya Penerapan Displin, Etik dan Moral 3. Memperkuat Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 37. Meningkatnya Pemahaman Hak dan Kewajiban swadaya masyarakat Aparatur Guna Membangun Sikap Mental Aparatur 4. Terbentuknya DRD Kota Palangka Raya Serta Tenaga Kerja 4. Terwujudnya stabilitas sosial dan politik di seluruh 5. Realisasi Penghargaan Kepada Pegawai Berprestasi Forum Komunikasi Litbang 38. Menjaga dan memenuhi ketersediaan pangan serta Kota Palangka Raya 6. Pemberian Sanksi Kepada Pegawai yg Tidak Displin 5. Pembangunan Mangacu Pada Tata Ruang Daerah ketahanan pangan rumah tangga dan wilayah 5. Meningkatnya wawasan kebangsaan dan cinta 7. Tersusunnya Pola Hubungan Tata Kerja Yang Jelas 6. Tersedianya Produk Souvenir dan Makanan Olahan 39. Terlaksananya Penyuluhan Pertanian, Perikanan tanah air 8. Tersedianya Sistem dan Prosedur Pelayanan Unggulan Bercirikan Khas Daerah Kota P. Raya dan Kehutanan Yang Handal 6. Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman 9. Semakin Baiknya Kerja Dalam Rangka 7. Pengelolaan SDA dalam Rangka Peningkatan Nilai 40. Jumlah Angkuan Darat Dibanding Jumlah masyarakat Meningkatkan Produkivitas Serta Memperbaiki Tambah Secara Berkelanjutan dan Berwawasan Penumpang 7. Terwujudnya anggota Satpol PP yang handal dan 10. Persepsi, Pola Pikir, Perilaku, Etik & Moral Aparatur Lingkungan 41. Jumlah Arus Angkutan Umum professional 11. Peningkatan PAD 8. UMKM dan Koperasi Sebagai Penggerak Lokomotif 42. Rasio Izin Trayek 8. Pedagang Kaki Lima (PKL) tertata dan tertib 12. Penyusunan Produk Hukum dalam Pengendalian Perekonomian Daerah 43. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum 9. Tenaga Penyidik PNS yang professional penerimaan dan pengeluaran Keuangan Daerah 9. Luas Tanam Padi 44. Jumlah Dermaga/ Terminal 10. Peningkatan sarana sosial seperti panti asuhan, 13. Menerapkan sistem pola terbuka 10. Luas Panen Padi 45. Aktifnya Web Site Pemerintah Kota panti jompo, dan panti rehabilitasi 14. Terwujudnya tertib adminisrasi di Kota P. Raya 11. Produksi Padi 46. Jumlah Pameran / Expo 11. Presentasi penanganan penyandang masalah kesos 15. Terwujudnya Pemerintah Kota Palangka Raya yang 12. Luas Tanam Palawija 47. Jumlah Jaringan Komunikasi / Telepon Genggam / 12. Presentasi penyandang masalah kesejahteraan bersih dan berwibawa serta bebas dari KKN 13. Luas Panen Palawija Stasioner sosial yang memperoleh bantuan social 16. Tercapainya kualitas pelayanan tertib administrasi 14. Produksi Palawija 48. Rasio Wartel / Warnet 13. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan keuangan 15. Luas Tanam Sayuran 49. Jumlah Surat Kabar Nasional / Lokal 14. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak 17. Tercapainya kualitas pengembangan sumber daya 16. Luas Panen Sayuran 50. Jumlah Penyiaran Radio / TV Lokal dan Perempuan Serta Pengurastamaan Gender manusia di Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya 17. Produksi Sayuran 51. Jumlah Kunjungan Wisata 15. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan 18. Tercapainya sarana dan prasarana dan dukungan 18. Produktivitas Sayuran 52. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Pembinaan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera administrasi dan tenaga kerja profesional 19. Produksi Ikan Hasil Budidaya 53. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 16. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan 19. Tersedianya Aparatur Pengelola Perpustakaan, 20. Produksi Ikan Perairan Umum 54. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Kesejahteraan Masyarakat Kearsipan & Dokumentasi yg handal melalui proses 21. Populasi Ternak Sapi 55. Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya 17. Pemantapan Kelembagaan, Pengembangan pembelajaran teknis & edukatif yang berbasis 22. Populasi Ternak Babi Yang Dilestarikan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat kinerja guna pelayanan pada masyarakat yang 23. Populasi Ayam Broiler 56. Obyek Wisata Yang Dilestarikan 18. Pemantapan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat bertanggung jawab 24. Melestarikan hutan sebagai sumber daya alam C. Pembangunan Penataan Wilayah 19. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 20. Perpusatakaan yang mampu memberikan 25. Menyediakan hutan sebagai objek penelitian, 1. Semua Kelurahan terjangkau oleh jaringan 20. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan pelayanan prima dalam rangka mencerdaskan pendidikan dan hutan kemasyarakatan transportasi, jalan mantap dan optimal Kelurahan bangsa (pengunjung) 26. Terwujudnya perkebunan rakyat yang dapat 2. Drinase berfungsi optimal dan dapat menjangkau 21. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan 21. Pelayananan Perpustakaan kepada masyarakat di menunjang kesejahteraan masyarakat daerah rawan tergenang air di seluruh Kota P. Raya TTG Yang Berwawasan Lingkungan daerah terpencil, terisolir atau terbelakang 27. Terwujudnya perkebunan besar swasta dengan 3. Jangkauan pelayanan air bersih mencapai seluruh 22. Ratio penduduk ber KTP per satuan penduduk 22. Tertatanya arsip & dokumentasi SKPD jajaran memperhatikan kelestarian lingkungan dan penduduk masyarakat Kota Palangka Raya 23. Rasio jumlah bayi yang memilki akte lahir Pemko P.Raya yg Akuntabel sesuai dngn tata kearifan lokal 4. Tersedianya Kawasan Terbuka Hijau dan Kawasa 24. Ratio pasangan berakte nikah/perkawinan kearsipan, kebutuhan,berdaya guna & berhasil guna 28. Program Jaringan Listrik dan Daya Listrik Dapat Publik Terbuka Lainnya 25. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (SIAK) sebagai media fakta-fakta yang legal dan otentik Menjangkau Seluruh Kebutuhan Serta Memenuhi 5. Semakin Tertatanya Kota Palangka Raya Baik 26. Ketersediaan infrastruktur, perangkat dan Jaringan 23. Pembuatan Data Base Perizinan Melalui Sistem Kota Palangka Raya Kualitas Perencanaan Pemanfaatan Ruang Serta SIAK Aplikasi Teknologi Informasi 29. Program Pengelolaan Potensi Pertambangan Untuk Kesesuaian Rencana Pemanfaatan Ruang 27. Ketersediaan sarana operasional penunjang dan 24. Melanjutkan Program Penggunaan Teknologi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 6. Tersedianya Taman Kota Yang Mendukung perangkat SIAK Informasi Untuk Seluruh Mekanis Mulai Dari 30. Program Mengembangkan Energi Alternatif Keindahan dan Lingkungan Hidup Yang Sehat 28. Ratio penduduk yang tercantum dalam dokumen Pendaftaran Izin, Penerbitan Izin, Penetapan Pengganti BBM 7. Pembangunan yang berwawasan lingkungan kartu keluarga Perhitungan Pajak/Retribusi Pembukuan dan 31. Program Pembinaan dan Pengawasan 8. Pengelolaan sumber daya alam secara 29. Ketersediaan SDM operator SIAK Pelaporan (Akunting) Untuk Seluruh Penerimaan Pertambangan di sekitar Kawasan Pariwisata berkelanjutan (Sustainable) 30. Ketersediaan database per kecamatan & kelurahan 25. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia 32. Program Mengembangkan Sistem Pengelolaan 9. Pengendalian pencemaran udara, air dan tanah 31. Ketersediaan penatausahaan admin kependudukan Menggunakan Teknologi Informasi.
    • TABEL I. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DALAM RANGKA EKPD RPJMD TAHUN 2008-2013 KOTA PALANGKA RAYA ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • Kesimpulan Dari Hasil Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2009 –2011, diambil beberapa kesimpulan, yaitu :1. Kinerja untuk Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia dapat dikategorikan SUDAH BAIK, karena besaran persentase capaian Kinerja untuk Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia ini sebagian besar telah mencapai target, walaupun ada yang masih di bawah target akan tetapi capaian secara rata-rata masih berada pada keadaan cukup. 1. Pelaksanaan RPJM Daerah Kota merupakan2. Kinerja untuk Prioritas Pembangunan realisasi dari Visi dan Misi Walikota terpilih Ekonomi dapat dikategorikan SUDAH BAIK, yang merupakan janji yang harus karena besaran persentase capaian Kinerja dilaksanakan sebagai rasa tanggung jawab untuk Prioritas Pembangunan Ekonomi ini kepada masyarakat yang telah memilihnya, sebagian besar telah mencapai target, dan maka hendaknya Program Kerja yang melampaui target walaupun ada yang masih dilakukan selama masa jabatan yang di bawah target akan tetapi capaian secara bersangkutan dapat mengacu kepada RPJM rata-rata masih berada pada keadaan cukup. yang telah disusun agar pelaksanaan3. Kinerja untuk Prioritas Pembangunan pembangunan dapat dilaksanakan secara Penataan Wilayah dapat dikategorikan terarah, terencana, dan terukur sehingga SUDAH BAIK, persentase capaian Kinerja pertanggungjawabannya dapat dilakukan untuk Prioritas Pembangunan Penataan secara mudah dan transparan karena Wilayah ini sebagian besar telah mencapai pertanggungjawaban pelaksanaan target, dan melampaui target walaupun ada pembangunan ini tidak hanya kepada yang masih di bawah target akan tetapi masyarakat saja akan tetapi juga sebagai capaian secara rata-rata masih berada pada tanggung jawab amanah yang telah diberikan keadaan cukup. dan nanti juga akan dipertanggungjawabkan4. Kinerja untuk Prioritas Pembangunan Sosial di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Budaya dapat dikategorikan SUDAH BAIK 2. Keberadaan RPJM Daerah Kabupaten/Kota karena besaran persentase capaian Kinerja merupakan salah satu wujud dari rencana untuk Prioritas Pembangunan Sosial Budaya pelaksanaan pembangunan, memang tidak ini sebagian besar telah mencapai target, dan sesuatu yang pasti sempurna sebagai wujud melampaui target walaupun ada yang masih dari visi, misi kepala daerah sudah tentu ada di bawah target akan tetapi capaian secara kekurangan-kekurangannya untuk itu rata-rata masih berada pada keadaan cukup. hendaknya pada pelaksanaan pembangunan5. Kinerja untuk Prioritas Pembangunan telah berjalan 1 tahun, maka RPJM yang ada Pemerintahan dapat dikategorikan SUDAH perlu di review agar dapat disesuaikan BAIK karena karena besaran presentase dengan kondisi riil yang ada, agar ini dapat capaian Kinerja untuk Prioritas dipakai sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan ini sebagian pembangunan bagi struktur pemerintahan besar telah mencapai target, dan melampaui yang berikutnya dari berbagai periode target walaupun ada yang masih di bawah pemerintahan agar pembangunan dapat target akan tetapi capaian secara rata-rata dilaksanakan secara terpadu, terarah, lestari, masih berada pada keadaan cukup. tidak tumpang tindih tetapi menggambarkan pembangunan yang berbasis kepadaSaran-Saran kebutuhan masyarakat dan dalam rangka Dari hasil Evaluasi RPJM Pemerintah mensejahterakan rakyat.Daerah Kota Palangka Raya selama tahun 2009-2011 Tim Evaluasi, memberikan beberapasaran antara lain, yaitu: *** 39
    • Pada tahun 2011 Bappeda Kota Palangka 8. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Raya telah melaksanakan Kajian Penerapan Ruang Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk 3 9. Bidang Perumahan Rakyat (tiga) bidang pelayanan publik, yaitu Bidang 10. Bidang Ketahanan Pangan Kesehatan, Bidang Pendidikan Dasar, dan Dalam Tahun Anggaran 2012 Bappeda Bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Di samping Kota Palangka Raya melaksanakan kajian SPM pada bidang tersebut di atas, masih terhadap bidang-bidang tersebut di atas dengan terdapat 10 SPM yang telah dikeluarkan oleh melibatkan bantuan Peneliti dari Lembaga masing-masing kementerian, yaitu : Penelitian Universitas Palangka Raya, yaitu 1. Bidang Lingkungan Hidup Drs. Yoga Manurung, M.Si dan Drs. Bambang 2. Bidang Ketenagakerjaan Mantikei, M.Si. 3. Bidang Sosial Penelitian dilaksanakan dengan metode in 4. Bidang Kesenian -depth-study dengan maksud menggali infor- 5. Bidang Komunikasi dan Informatika masi secara mendalam mengenai permasalahan 6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga dan kendala-kendala dalam pemenuhan standar Sejahtera pelayanan minimal. Hal ini dilaksanakan dengan 7. Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan melakukan tinjauan kasus per kasus dari setiap dan Anak Korban Kekerasan jenis standar pelayanan yang dijadikan tolok40
    • atau kegiatan sumber tidak bergerak yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara, dan baru 2 (dua) di antaranya yang telah menaati persyaratan administratif dan teknis. Capaian kinerja pelayanan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya untuk tahun 2010 dan 2011 diperkirakan sudah mencapai 40% dan 60%. Tahun 2011 terdapat 2.297 Ha luasan lahanukur. Untuk itu, dilakukan tinjauan tentang dan/atau tanah untuk produksi biomassa disejauh mana SKPD telah berhasil memenuhi Kota Palangka Raya.standar pelayanan minimal. Analisa yang Capaian kinerja pelayanan tindak lanjutdilaksanakan dalam proses selanjutnya pengaduan masyarakat mengenai pencemaranmelibatkan pertimbangan terhadap aspek- dan/atau perusakan lingkungan hidup. tahunaspek utama seperti: kemampuan keuangan 2010 mencapai 40%, dan tahun 2011 mencapaidaerah, luas dan pembagian wilayah 70%, tahun 2012 mencapai 80%. Dalam kaitanadministrasi, faktor-faktor kependudukan, ini juga diperoleh data primer yangpotensi daerah, dan aspek-aspek lain yang menyebutkan bahwa untuk Tahun 2011berpengaruh, termasuk aspek eksternal. terdapat 11 (sebelas) kasus banyaknya Berdasarkan hasil analisis pada masing- pengaduan masyarakat mengenai akibat adanyamasing bidang dapat disimpulkan capaian dugaan pencemaran dan/ atau perusakanpenerapan Standar Pelayanan Minimal oleh lingkungan hidup, dimana baru 5 (lima) diPemerintah Kota Palangka Raya sebagai antaranya yang dapat ditindaklanjuti olehberikut : Pemerintah Kota Palangka Raya, dengan capaian 45,45%.Bidang Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kota Palangka Bidang KetenagakerjaanRaya telah mengimplementasikan SPM Bidang Capaian SPM pelayanan pelatihan tenagaLingkungan Hidup berdasarkan Peraturan kerja yang terdiri dari pelayanan pelatihanMenteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 kerja berbasis kompetensi, tidak ada pelatihanTahun 2008 dan Nomor 20 Tahun 2008. berbasis kompetensi. Capaian kinerja pelayanan pencegahan Capaian indikator pelayanan pelatihanpencemaran air dengan indikator SPM yang kerja berbasis masyarakat, tahun 2009menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/ mencapai 67% (394 orang tenaga kerja yangatau kegiatan yang mentaati persyaratan berminat atau mendaftar pelatihan). Tahunadministrasi dan teknis pencegahan pence- 2010 capaian 91% (412 orang tenaga kerjamaran air. Tahun 2010 adalah 40%, tahun 2011 yang berminat) tahun 2011 capaian 77%adalah 60%, 2012 terdapat sebanyak 17 (tujuh tenaga kerja yang berminat atau mendaftarbelas) perusahaan yang diawasi karena pelatihan.berpotensi mencemari air, dan baru 9(sembilan) di antaranya yang telah memenuhisyarat administrasi dan teknis pencegahanpencemaran air, sebesar 53%,. Capaian pelayanan pencegahanpencemaran udara dari sumber tidak bergerakyang menunjukkan persentase jumlah usahadan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yangmemenuhi persyaratan administratif dan teknispencegahan pencemaran udara untuk tahun2010 dan 2011 mencapai 40% dan 60%. Padatahun 2012 terdapat sebanyak 6 usaha dan/ 41
    • Capaian pelayanan pelatihan kewira- usahaan dengan tenaga terlatih dengan capaian 100% untuk tiga tahun 2009-2011, dengan jumlah tenaga kerja yang berminat atau mendaftar sangat sedikit yaitu 10 (sepuluh) orang kemudian bertambah menjadi 12 (dua belas) orang. Capaian SPM pelayanan penempatan tenaga kerja adalah sangat rendah, yaitu tahun 2009 sebanyak 22% dari jumlah pencari kerja yang terdaftar 7.135 Orang. Tahun 2010 capaian 29% dari jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 6.742 Orang. Tahun 2011 capaiannya 20% dengan jumlah pencari kerja masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terdaftar sebanyak 1.142 Orang. seharusnya mendapat bantuan sosial untuk Capaian SPM pelayanan penyelesaian kebutuhan dasar panti sosial. Pelaksanaan perselisihan hubungan industrial tahun 2009 kegiatan pemberdayaan sosial. Tahun 2010 yaitu 100% dari jumlah 2 kasus perselisihan capaian 91,64% dari 550 orang PMKS. Tahun hubungan industrial yang terselesaikan di luar 2011 dengan capaian 35,57% dari 655 orang pengadilan tetapi melalui perjanjian bersama. PMKS. Capaian indikator pelaksanaan kegiatan Tahun 2010 capaian 100% dengan 4 kasus dan pemberdayaan sosial yaitu Persentase PMKS 2011 capaian 100% dengan 5 kasus. yang menerima program pemberdayaan sosial Capaian SPM pelayanan kepesertaan melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama jaminan sosial bagi pekerja/buruh tahun 2009 Ekonomi) atau kelompok sosial ekonomi sejenis mencapai 97%, dari sebanyak 4.876 orang lainnya. Capaian Tahun 2009 yaitu 100% pekerja/buruh di perusahaan. Tahun 2010 bantuan sosial untuk 400 orang PMKS (40 capaian 98% dari 5.012 orang, tahun 2011 Kelompok PMKS). Tahun 2010 capaian adalah capaian 100% dari 5.418 Orang. 0% terealisasinya bantuan sosial untuk 50 Capaian SPM bidang pelayanan Kelompok (ekwivalen 500 Orang) PMKS. Tahun pengawasan ketenagakerjaan. Tahun 2009 2011 adalah 0% untuk 20 Kelompok (ekivalen capaian indikator pelayanan pemeriksanaan 200 Orang) PMKS. Juga tidak diperoleh data perusahaan sebesar 24,78% dari 339 atau keterangan penyebab mengapa belum perusahaan. Tahun 2010 capaian 24,35% dari terealisasi program bantuan sosial bagi PMKS 345 perusahaan. Tahun 2011 capaian 23,86% pada Tahun 2010 dan 2011. dari 352 perusahaan. Sub bidang penyediaan sarana-prasarana Capaian indikator pelayanan pengujian dengan indikator melalui pelayanan panti sosial peralatan perusahaan tahun 2010 adalah 100% tahun 2009 capaian Persentase Panti Sosial dari 2 perusahaan perusahaan yang terdaftar yang menyediakan sarana prasarana pelayanan peralatannya. Tahun 2011 mencapai 100% dari kesejahteraan sosial 0% atau belum ada, 3 perusahaan. Jika diasumsikan bahwa semua padahal tersedia 16 panti sosial yang perusahaan yang diawasi tersebut di atas seharusnya menyediakan sarana prasarana memiliki peralatan yang harus diuji, maka pelayanan kesejahteraan sosial. Tahun 2010, capaian pengujian ini hanya merupakan bagian capaian 27,28% dari 18 panti sosial. Tahun yang sangat kecil yaitu kurang dari 1% 2011 capaian 29,41% dari 17 panti sosial. (tepatnya 0,58% dan 0,85%) dari seluruh Pelayanan penyediaan sarana-prasarana perusahaan yang diawasi untuk tahun 2010- sosial di luar panti sosial yaitu biasanya disebut 2011, atau sekitar 2,3% dan 3,57% dari jumlah sebagai wahana kesejahteraan sosial berbasis perusahaan yang diperiksa pada tahun 2010 masyarakat (WKSBM) yang menyediakan dan 2011. sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Tahun 2009-2011 belum ada atau 0% Bidang Sosial dari sebanyak 4 (empat) WKSBM yang Sub bidang pelaksanaan program atau seharusnya menyediakan sarana prasarana kegiatan sosial tahun 2009 dengan capaian pelayanan kesejahteraan sosial. indikator pemberian bantuan sosial bagi PMKS Sub bidang Penanggulangan korban 87,69% meliputi 650 orang penyandang bencana tahap tanggap darurat. Tahun 2009 – 2011 capaian pelayanan bantuan sosial selama42
    • masa tanggap darurat bagi korban bencana kali kegiatan pada tahun 2009, sedangkanmencapai 100%. untuk tahun 2010 dan 2011 tidak ada Tahun 2009 - 2011 evakuasi korban dilaksanakan fasilitasi seni.bencana dengan menggunakan sarana- Indikator cakupan gelar seni, yaituprasarana tanggap darurat lengkap, tidak banyaknya wujud Gelar Seni yang dilaksanakanditemukan adanya korban bencana yang harus oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Cakupandievakuasi dengan menggunakan sarana- gelar seni ternyata dilaksanakan tahun 2009prasarana tanggap darurat lengkap. pergelaran dan lomba masing-masing 1 (satu) Sub bidang pelaksanaan dan pengem- kali, dan festival dilaksanakan 2 (dua) kali.bangan jaminan sosial bagi penyandang cacat Tahun 2010 pergelaran 1 kali, festival 2 kali,fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial dan lomba 3 kali. Tahun 2011 pergelaran 1 kali,terlantar yang berasal dari masyarakat rentan pameran 1 kali, festival 2 kali, dan lomba 3dan tidak mampu. Capaian tahun 2009 adalah kali.0% dari 25 orang penyandang cacat fisik dan Indikator cakupan missi kesenian, yaitumental yang seharusnya menerima jaminan banyaknya penyelenggaraan misi keseniansosial. Tahun 2010 capaian 0% dari 19 orang antar daerah oleh Pemerintah Kota PalangkaTahun 2011 adalah 37% dari 19 Orang Raya dalam rangka pertukaran budaya,penyandang cacat fisik dan mental yang diplomasi, dan promosi kesenian ke luarmenerima jaminan sosial, daerah. Tahun 2009-2011 Dinas Kebudayaan Capaian indikator SPM pelayanan bagi dan Pariwisata Kota Palangka Raya belumpenyandang lanjut usia tidak potensial Tahun menyelenggarakan misi kesenian antar daerah,2009 sebesar 21,72% dari 290 orang baik dalam rangka pertukaran budaya, maupunpenyandang lanjut usia tidak potensial terlantar dalam rangka diplomasi dan promosi kesenianyang seharusnya menerima jaminan sosial. ke luar daerah.Tahun 2010 capaian 21% dari 300 orang dan Sub bidang sarana dan prasarana.tahun 2011 capaian 19,87% dari 317 Orang. Capaian indikator cakupan sumberdaya manusia kesenian yang tersedia untuk berbagaiBidang Kesenian kegiatan perlindungan, pengembangan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang pemanfaatan seni yang terdiri atas kualifikasimengelola bidang ini belum mengimplemen- SDM Kesenian yang relevan, meliputi sarjanatasikan SPM dan belum memiliki standar dalam seni, pakar seni, pamong budaya, seniman/pelayanan di bidang kesenian. budayawan, kritikus, insan media massa, Sub bidang perlindungan, pengembangan pengusaha, dan penyandang dana. Tahun 2009-dan pemanfaatan bidang kesenian. Indikator 2010, Sarjana Seni sebanyak 2 orang dan tahuncakupan kajian seni meliputi 15 jenis kegiatan 2011 sebanyak 3 orang(seminar, sarasehan, diskusi, bengkel seni, Indikator cakupan tempat, yaitupenyerapan narasumber, studi kepustakaan, banyaknya penyediaan tempat yang mudahpenggalian, kegiatan eksperimentasi, rekon- dicapai oleh masyarakat dapat berupa gedungstruksi, revitalisasi, konservasi, studi banding, kesenian atau fasilitas-fasilitas lain di Kotainventarisasi, kegiatan dokumentasi, dan Palangka Raya, yang memungkinkan digunakanpengemasan bahan kajian) untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk Capaian indikator SPM baru terlaksana 2 pameran karya seni maupun untuk tempatkali kegiatan yaitu 1 (satu) kegiatan eksperi- memasarkan karya seni untuk mengembangkanmentasi dan 1 (satu) kegiatan dokumentasi industri budaya. Terdapat 1 gedung sebagaiyang dilaksanakan pada Tahun 2009. fasilitas tempat yang memungkinkan digunakanSedangkan untuk Tahun 2010-2011 tidak ada untuk menggelar seni pertunjukan maupunkegiatan yang dilaksanakan di antara 15 untuk pameran karya seni dan untuk tempatkegiatan dimaksud. memasarkan karya seni untuk mengembangkan Indikator cakupan fasilitas seni yaitu industri budaya.banyaknya jenis fasilitasi yang dilaksanakan Indikator cakupan organisasi, yaitupenyuluhan substansial/teknikal, pemberian banyaknya organisasi yang dibentuk olehbantuan, pemberian bimbingan organisasi, Pemerintah Kota Palangka Raya untukkaderisasi, promosi, penerbitan dan menangani perlindungan, pengembangan, danpendokumentasian, dan kritik seni. Jenis pemanfaatan kesenian dalam bentuk Lembaga/fasilitasi yang sudah pernah dilaksanakan 6 Dewan Kesenian atau sejenisnya. Di Kota Palangka Raya belum ada organisasi yang 43
    • dibentuk oleh Pemerintah Kota Palangka Raya atau dengan rata-rata 5,61% per tahun. untuk menangani perlindungan, pengem- Jumlah PUS peserta KB aktif yang usia bangan, dan pemanfaatan kesenian. istrinya adalah 15 sampai 45 tahun mengalami kenaikan dengan pertumbuhan 4,96% selama Bidang Komunikasi dan Informatika periode 2009-2010 atau dengan rata-rata Pelaksanaan Diseminasi Informasi 2,48% per tahun. Nasional melalui media massa : Majalah, Radio, Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) yang dan Televisi tahun 2009, 2010 dan 2011 masing ber-KB, capaian cenderung sedikit meningkat -masing sebanyak 3 kali per bulan. Website rata-rata 0,05% per tahun selama tahun 2009- (media online) di-updating, tahun 2010 dan 2011. Capaian tahun 2009 sebesar 4,73%, 2011 dilaksanakan 1 kali per bulan. Media tahun 2010 menjadi 4,76% dan tahun 2011 tradisional : pertunjukan rakyat pada tahun menjadi 4,83%. 2009 dan 2010 tidak pernah dilaksanakan, Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS tahun 2011 dilaksanakan 1 kali. Media (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga interpersonal : Sarasehan, Ceramah/ Diskusi, Sejahtera) yang ber-KB dengan capaian 100% dan Lokakarya pada tahun 2009 dilaksanakan 1 untuk tahun 2009-2011. Jumlah anggota UPPKS kali dan tahun 2010 dan 2011 belum pernah ber-KB yang sama dengan jumlah seluruh dilaksanakan. anggota UPPKS ber-KB mengalami sedikit Pengembangan dan Pemberdayaan peningkatan yaitu rata-rata 0,4% per tahun Kelompok Informasi Masyarakat (PP-KIM) di selama Tahun 2009-2011. Tingkat Kecamatan tahun 2009, 2010 dan 2011 Ratio Penyuluh Keluarga Berencana dan/ belum pernah dilaksanakan. atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana dengan capaian sebesar 90%, yang berarti Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera bahwa jumlah penyuluh KB dan/atau petugas Pelayanan KIE-KBKS (Komunikasi, lapangan KB masih lebih sedikit atau kurang Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan dari jumlah kelurahan/desa yang dilayani di Keluarga Sejahtera), penyediaan alat dan obat dalam wilayah Kota Palangka Raya untuk Tahun kontrasepsi, dan penyediaan informasi/data 2009-2011. mikro. Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Sub Bidang Pelayanan KIE-KBKS meliputi Desa/Kelurahan (PPPKBDes/Kel) dengan cakupan pasangan usia subur (PUS) isteri usia < capaian sebesar 100% atau satu berbanding 20 tahun dengan capaian 2,6% untuk tahun satu, atau setiap 1 (satu) desa/kelurahan 2009, tahun 2010-2011 capaian 2,70% dan terdapat 1 (satu) Petugas PPKBDes/Kelurahan 2,93%. PUS yang isterinya < 20 tahun tersebut untuk sejumlah 30 (tiga puluh) Desa/Kelurahan ternyata menunjukkan peningkatan yang lebih yang terdapat di wilayah Kota Palangka Raya tinggi yaitu dengan rata-rata 9,57% per tahun; Tahun 2009-2011. sementara untuk periode tiga tahun tersebut Sub bidang penyediaan alat dan obat jumlah PUS yang usia isterinya 15 sampai 45 kontrasepsi dengan cakupan penyediaan alat tahun hanya meningkat 5,78% atau rata-rata dan obat kontrasepsi untuk memenuhi 2,89% per tahun. permintaan masyarakat. Capaian 100% Cakupan sasaran PUS peserta keluarga permintaan kontrasepsi yang dibutuhkan berencana (KB) aktif untuk tahun 2009 sebesar masyarakat dapat dipenuhi untuk Keluarga Pra 76,46%, tahun 2010 dan 2011 menjadi 77,80% -Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS- dan 79,54%; atau meningkat rata-rata 1,54% I). per tahun selama tiga tahun kajian. Sub bidang penyediaan informasi data Cakupan PUS yang ingin ber-KB tetapi mikro dengan cakupan penyediaan Informasi tidak terpenuhi (unmet need) capaian Data Mikro Keluarga di setiap Desa dan cenderung menurun dengan rata-rata 2,42% Kelurahan di Kota Palangka Raya Tahun 2009- per tahun selama tahun 2009-2011. Capaian 2011. tahun 2009 sebesar 31,4%, tahun 2010 sebesar Capaian sebesar 100%, dari 30 Desa dan 27,53% tahun 2011 sebesar 26,56% Kelurahan selama 3 tahun terakhir telah Jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau memiliki Rekap Data Mikro Keluarga setiap tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan Desa dan Kelurahan. kontrasepsi atau tidak ber-KB mengalami penurunan 11,53% selama periode 2009-201044
    • Bidang Layanan Terpadu bagi pada akhir tahun pencapaian SPM di dalamPerempuan dan Anak Korban Kekerasan wilayah Kota Palangka Raya, tidak dapat Unit kerja yang mengelola bidang Layanan dianalisis karena tidak diperoleh data yangTerpadu bagi Perempuan dan Anak Korban lengkap dari SKPD yang bersangkutan sesuaiKekerasan pada jajaran Pemerintah Kota dengan instrumen kajian ini.Palangka Raya menyatakan Tidak MenerapkanSPM sehingga SKPD yang bersangkutan tidak Bidang Perumahan Rakyatmengisi kuesioner yang mencakup 8 indikator Berdasarkan Peraturan Menteri Negaradan indikator penunjang. Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2008 Tentang Standar PelayananBidang Pekerjaan Umum dan Penataan Minimal Bidang Perumahan Rakyat DaerahRuang Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota bahwa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nilai SPM bidang perumahan rakyat terdiri dariPemerintah Kota Palangka Raya yang indikator cakupan ketersediaan rumah layakbertanggungjawab mengimplementasikan SPM huni sebesar 100 % (seratus persen) dan untukBidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang indikator cakupan layanan rumah layak huniadalah Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas yang terjangkau sebesar 70 % (tujuh puluhTatakota, Bangunan dan Pertamanan. Data awal persen). Nilai SPM bidang perumahan rakyatyang diperoleh dari SKPD yang bersangkutan yang terdiri dari indikator cakupan lingkungantidak sepenuhnya sesuai dengan instrumen yang sehat dan aman yang didukung dengankajian mengenai pengukuran capaian SPM Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebesarBidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 100 % (seratus persen). SPM Pelayanan Sumberdaya air. Untuk implementasi lebih lanjut telah Indikator SPM ketersediaan air baku dikeluarkan Peraturan Menteri Negarauntuk memenuhi kebutuhan pokok minimal Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010sehari-hari diperoleh indeks yang sangat baik Tentang Petunjuk Teknis Perencanaankarena jumlah yang tersedia sangat jauh Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayananmelebihi jumlah yang dibutuhkan berdasarkan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerahtarget MDGs di Kota Palangka Raya, ialah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.sampai 425,35 kali lipat di tahun 2009, Sayangnya bahwa capaian SPM Bidangkemudian untuk dua tahun terakhir sedikit Perumahan Rakyat tidak dapat dianalisis karenamenurun menjadi 390 dan 370 kali lipat. tidak diperoleh data dari Dinas Pekerjaan Indikator SPM Akses Air Minum yang Umum Kota Palangka Raya. Kuesioner yangAman yang mencakup sistem penyediaan Air disampaikan dikembalikan dalam keadaanMinum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan kosong.Jaringan Perpipaan, tidak dapat diukur karena Berdasarkan kesimpulan yangsementara ini tidak ada data. dikemukakan, direkomendasikan : Indikator SPM ketersediaan air irigasi 1. Dalam upaya meningkatkan kualitasuntuk pertanian rakyat pada sisitem irigasi yang pelayanan kepada masyarakat, penguatansudah ada tidak dapat diukur karena sementara aspek perencanaan, pelaksanaan danini tidak ada data. transparansi pelayanan. Kiranya Walikota Capaian kinerja indikator SPM untuk Palangka Raya dapat menerbitkan peraturanpelayanan jaringan jalan, pelayanan ruas jalan, Walikota tentang implementasi Standarpelayanan akses air minum yang aman, Pelayanan Minimal (SPM) oleh semua jajaranpelayanan tersedianya sistem air limbah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yangpemukiman yang aman untuk setempat/lokal terkait dengan bidang layanan sudahmaupun meliputi kawasan tertentu, tidak dapat memiliki peraturan pelaksanaannya.diukur sementara ini karena tidak ada data 2. Agar dialokasikan dukungan anggaran danyang diperoleh dari SKPD yang bersangkutan fasilitas untuk menerapkan SPM pada jajaransesuai dengan kuesioner/instrumen kajian. SKPD terkait. Luasan daerah tergenang (terendam 3. Agar SKPD mendekatkan atau mengadopsi<30cm dan < 2 jam dan maksimal terjadi 2 kali indikator-indikator SPM dalam rencanasetahun) dan Luasan daerah rawan/berpotensi capaian kegiatan-kegiatan operasional tahuntergenang (sering kali terendam > 30 cm dan 2013 yang belum sempat dialokasikantergenang > 2 jam dan terjadi > 2 kali/tahun) anggarannya. 45
    • Pemerintahan Kota Palangka Raya sampai dapat menciptakan iklim yang saling dengan tahun 2011 memiliki sumberdaya responsif dan antisipatif di kalangan SKPD manusia aparatur (pegawai) berjumlah 7.051 serta mencegah konflik akibat terjadinya orang pegawai, terdiri dari 6.685 Pegawai miskoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan- Negeri Sipil (PNS) dan 366 pegawai honorer/ kegiatan di masing-masing SKPD. PTT (148 pegawai kategori I : APBD/APBN dan 3. Mengetahui sejauh mana fungsi koordinasi 118 pegawai kategori II : Non APBD/APBN). SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Dari 6.685 PNS tersebut 2.659 PNS adalah PNS Palangka Raya dapat menjawab setiap yang berada pada 34 Satuan Kerja Perangkat kebutuhan serta dapat memenuhi harapan Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota pelanggan dalam hal ini masyarakat Kota Palangka Raya dan 4.026 PNS adalah guru (TK, Palangka Raya. SD, SMP dan SMA). Untuk memaksimalkan kerja sumberdaya manusia aparatur (PNS) Kegunaan Penelitian dalam memberikan pelayanan yang baik kepada Penelitian ini diharapkan dapat berguna masyarakat dan sesuai harapan masyarakat baik secara teoritis maupun secara praktis. (Good Goverment) sebagai tujuan dari Kegunaan secara teoritis adalah sebagai organisasi pemerintahan, maka Pemerintah berikut: Kota Palangka Raya untuk mencapai tujuan 1. Bagi kepentingan penelitian, diharapkan tersebut senantiasa melakukan koordinasi dapat meningkatkan kemampuan dalam dalam setiap pelaksanaan kegiatan program menganalisa suatu masalah dan dapat masing-masing SKPD di lingkungannya. menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai fungsi koordinasi Tujuan Penelitian dalam organisasi pemerintahan. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai 2. Bagi kepentingan akademik, diharapkan berikut : dapat memberikan sumbangan pemikiran 1. Mengetahui sejauh mana fungsi koordinasi di yang berarti bagi kemajuan pengembangan lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya ilmu pengetahuan. dapat menciptakan dan memelihara Kegunaan praktis adalah sebagai berikut: efektifitas organisasi SKPD dalam setiap 1. Bagi kepentingan SKPD di lingkungan pelaksanaan pelayanan sehingga masyarakat pemerintahan Kota Palangka Raya Provinsi dapat menikmati pelayanan prima. Kalimantan Tengah, hasil penelitian ini 2. Mengetahui sejauh mana fungsi koordinasi di diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dan informasi untuk tercapainya efektivitas46
    • kerja pegawai serta mengurangi negatifisme mendapatkan presentasi tingkat koordinasi di pandangan masyarakat mengenai patologi lokasi penelitian. birokrasi yang terdapat pada birokrasi Yang menjadi populasi dalam penelitian pemerintahan daerah kabupaten/kota dan ini adalah keseluruhan SKPD dan pegawai provinsi pada umumnya serta Kota Palangka negeri sipil (di luar PNS guru baik guru TK, Raya pada khususnya. SMP/sederajat, SMA/sederajat di lingkungan2. Bagi kepentingan Pemerintah kota Palangka pemerintah Kota Palangka Raya) di lingkungan Raya, diharapkan dapat menjadi acuan atau Pemerintah Kota Palangka Raya Propvinsi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Kalimantan Tengah. Ada 34 SKPD di lingkugan publik di Kota Palangka Raya. Pemerintah Kota Palangka Raya, dengan jumlah pegawai negeri berdasarkan golonganMetodologi Penelitian kepangkatan sesuai SKPD adalah 2.659 orang. Ruang lingkup pengkajian fungsi Data yang dikumpulkan meliputi datakoordinasi di lingkungan Pemerintah Kota primer dan data sekunder. Menurut PabunduPalangka Raya meliputi : (1) Melakukan (2006 : 57) mengemukakan bahwa data primerpengkajian terhadap pelaksanaan fungsi adalah merupakan data yang diperolehkoordinasi yang dapat menciptakan dan langsung dari responden atau objek yangmemelihara efektifitas organisasi SKPD dalam diteliti. Sedangkan data sekunder merupakansetiap pelaksanaan pelayanan sehingga data yang telah lebih dahulu dikumpulkan danmasyarakat dapat menikmati pelayanan prima, dilaporkan oleh orang atau instansi diluar(2) Melakukan pengkajian terhadap peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkanpelaksanaan fungsi koordinasi di lingkungan itu sesungguhnya adalah data yang asli.Pemerintah Kota Palangka Raya yang dapat Penelitian ini menggunakan teknikmenciptakan iklim yang saling responsif dan pengumpulan data sebagai berikut : Teknikantisipatif di kalangan SKPD serta mencegah Observasi, Wawancara (Interview), dankonflik akibat terjadinya miskoordinasi dalam Kuisioner (Angket).pelaksanaan kegiatan-kegiatan kantor dalamdan antar masing-masing SKPD, (3) Melakukan Hasil Pembahasanpengkajian terhadap pelaksanaan fungsi Untuk mengetahui masalah koordinasikoordinasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota yang terdapat pada SKPD di lingkunganPalangka Raya yang dapat menjawab setiap Pemerintah Kota Palangka Raya Provinsikebutuhan serta dapat memenuhi harapan Kalimantan Tengah, maka peneliti mengajukanpelanggan dalam hal ini masyarakat Kota beberapa pertanyaan yang menyangkutPalangka Raya. Untuk itu ruang lingkup dalam indikator-indikator dari variabel tersebut. Halkegiatan pengkajian ini meliputi pengumpulan ini dilakukan untuk mengukur sejauh manadata, pengolahan dan analisis data, dan koordinasi dalam dan antar SKPD di lingkunganpenulisan laporan. pemerintah Kota Palangka Raya pada setiap Penelitian dalam rangka pengkajian fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik adalahkoordinasi dilakukan pada SKPD dan PNS di sebagai berikut :masing-masing SKPD di lingkungan pemerintahKota Palangka Raya. Penelitian ini Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Kegiatandilaksanakan atas kerjasama Kantor Kantor Pada SKPD di LingkunganInspektorat Kota Palangka Raya dengan Pemerintah Kota Palangka RayaLembaga Penelitian Universitas Palangka Raya Pengertian metode menurut Ndraha Fre-(2003 : 595) adalah bahwa metode sebagai No Kategori Jawaban kuensi %suatu jalan atau pengaturan, pemeriksaan (F)sesuatu ataupun susunan yang teratur. Dalam 1. Ada, dan selalupenelitian ini peneliti lebih banyak dilakukan 80 80menggunakan pendapat yang dikemukakan 2. Ada, tetapi tidak selalu 20 20oleh Arikunto terutama mengenai penggunaan dilakukanmetode penelitian yang lebih terfokus pada 3 Tidak Pernah 0 0penggunaan metode penelitian deskriftif yangbersifat eksplorasi. Sehingga sepadan dengan Jumlah 100 100metode perhitungan tabulasi sederhana untuk 47
    • Koordinasi Yang Dilaksanakan Dalam Pemberian Layanan Sesuai Kebutuhan Masyarakat Meningkatkan Efektifitas Kerja PNS Pada SKPD Kota Palangka Raya di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Fre- Fre- No Kategori Jawaban kuensi % No Kategori Jawaban kuensi % (F) (F) 1 Sesuai dan direspon 1 Ya, banyak meningkat- positif 83 83 kan efektifitas kerja 60 60 2 Sesuai dan biasa saja 17 17 2 Ya, sedikit meningkatkan 40 40 efektifitas kerja 3 Tidak Ada Yang 0 0 3 Tidak Meningkatkan 0 0 sesuai/direspon efektifitas kerja Jumlah 100 100 Jumlah 100 100 Koordinasi merupakan bagian yang Kesepakatan/Komitmen Yang Disepakati Dalam penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan Antar SKPD di Lingkungan organisasi baik itu antara pimpinan dan Pemerintah Kota Palangka Raya bawahan dalam satu SKPD maupun antara pimpinan dengan pimpinan satu SKPD dengan Fre- No Kategori Jawaban kuensi % SKPD lainnya. Pemerintah Kota Palangka Raya (F) Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini membawahi 34 SKPD yakni 15 Dinas, 9 Badan/ 1 Sudah Sering Diadakan 50 50 Kantor, 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 2 LTD, 21 UPTD, serta 6 Kecamatan dan 2 Jarang Diadakan 30 30 30 Kelurahan koordinasi se kota Palangka Raya. 3 Tidak Pernah Diadakan 20 20 Dalam upaya memaksimalkan pelayanan Jumlah 100 100 kepada masyarakat, maka Pemerintah Kota Palangka Raya merasa penting adanya Miskoordinasi Dalam dan Antar SKPD di koordinasi dan kerjasama yang baik untuk Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya menghasilkan kesepahaman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kantor, Frekue maka dapat digambarkan bahwa koordinasi No Kategori Jawaban % nsi (F) yang berada pada SKPD di lingkungan 1 Sangat Banyak 7 7 Pemerintah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah cukup berjalan dengan baik. 2 Cukup Banyak 20 20 Pada hakekatnya pelayanan publik adalah pemberian pemenuhan layanan kepada 3 Tidak Banyak 73 73 masyarakat, yang merupakan perwujudan dari Jumlah 100 100 tugas dan tanggung jawab bukan hanya setiap aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat, tetapi juga tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri. Dalam memberikan pelayanan publik Program Pelayanan Publik Pada SKPD di yang prima aparatur pemerintah perlu untuk Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya mengetahui terlebih dahulu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta Fre- bagaimana menjawab kebutuhan tersebut. No. Kategori Jawaban kuensi % (F) Kesimpulan 1 Ada Dan Sudah Lama Berdasarkan penyajian dan analisis data Diprogramkan 100 100 sebagaimana yang telah diuraikan pada bab 2 Belum Ada Dan Baru 0 0 hasil dan pembahasan serta oleh karena Xh2 > Diprogramkan Xt2 , maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya 3 Tidak Ada 0 0 jika koordinasi ada, efektifitas kerja meningkat adalah benar, maka dapat disimpulkan sebagai Jumlah 100 100 berikut:48
    • saling mendukung dan tidak mengintervensi kinerja dari SKPD yang lain. 4. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik yang maksimal, SKPD di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya melakukan kegiatan yang telah diprogramkan sesuai kebutuhan dan memenuhi keinginan / harapan masyarakat. Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 1. Untuk lebih meningkatkan efektifitas kerja1. Dalam rangka mengupayakan pelaksanaan pegawai perlu ditetapkan sangsi yang pelayanan publik pada SKPD di lingkungan mengikat serta lebih banyak melakukan Pemerintah Kota Palangka Raya, koordinasi sebelum melaksanakan setiap penyelenggaraan koordinasi cukup berjalan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dengan baik. Sehingga harapan melancarkan kantor, sehingga terdapat adanya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kesepahaman antara atasan dan bawahan menyamakan persepsi dalam dan antar SKPD atau antar pimpinan SKPD agar dampak yang terkait cukup tercapai. Menekan terjadinya praktek-praktek patologi terjadinya kesalahpahaman dalam birokrasi dapat dikurangi. menyelenggarakan kegiatan kantor dengan 2. Untuk dapat menekan seringnya terjadi miss kata lain menekan miss koordinasi cukup koordinasi dalam dan antar SKPD di dapat terlaksana, akibatnya ada koordinasi lingkungan pemerintahan Kota Palangka yang baik antar pimpinan dan staf. Hal ini Raya, maka hendaknya pemerintah Kota menyebabkan meningkatnya efektifitas kerja Palangka Raya lebih sering mengadakan dan selanjutnya masih dimungkinkan terus sosialisasi (baik formal maupun non formal) meningkat. mengenai tugas pokok dan fungsi aparatur2. Dalam berkoordinasi terdapat apa yang pemerintahan pada SKPD di lingkungan disebut kesepakatan dan komitmen kerja Pemerintah Kota Palangka Raya, sehingga agar menekan terjadinya miskoordinasi. seluruh pegawai negeri sipil lebih dapat Pada SKPD di lingkungan Pemerintahan Kota memahami tugas pokok dan fungsinya Palangka Raya cukup sering terdapat adanya sebagai pegawai. kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dalam 3. Untuk lebih meningkatkan, memelihara dan setiap penyelenggaraan tugas kantor menciptakan iklim yang saling responsif dan sehingga sudah jarang terjadi miss antisipatif di kalangan SKPD, dan agar koordinasi dalam dan antar SKPD yang keberhasilan SKPD yang satu tidak dirusak terkait. Dan hal ini dapat disimpulkan bahwa oleh keberhasilan SKPD lainnya di dengan cukup sering adanya sosialisasi lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, mengenai tugas pokok dan fungsi yang harus serta agar terdapat kesepahaman mengenai diselenggarakan dalam dan antar SKPD tugas pokok dan fungsi masingmasing dalam akibat dari cukup sering adanya koordinasi dan antar SKPD yang berkoordinasi, maka dan motivasi dari pimpinan terhadap hendaknya selalu menjaga hubungan yang bawahan di lingkungan Pemerintah Kota baik, baik secara individu maupun kelompok. Palangka Raya. 4. Untuk mengurangi atau menghilangkan ego3. Dalam memelihara dan menciptakan iklim sektor antar bagian dalam SKPD dan atau yang saling responsif dan antisipatif di antar SKPD, serta untuk lebih memudahkan kalangan SKPD di lingkungan Pemerintah dan mempercepat tercapainya tujuan dalam Kota Palangka Raya, serta agar keberhasilan kegiatan tertentu pada suatu organisasi, SKPD yang satu tidak dirusak oleh dalam hal ini organisasi pemerintahan Kota keberhasilan SKPD yang lainnya di Palangka Raya, perlu dibentuk Tim lingkungan pemerintah kota Palangka Raya, Koordinasi. masing-masing SKPD, bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta *** 49
    • Kerjasama Penelitian Universitas Palangka Raya – Jepang mendukung pengembangan perikanan Kota Palangka Raya (Sumber: Laporan Akhir Kerjasama Peningkatan Kualitas SDM dan Pemanfaatan Iptek Bidang Perikanan dengan Universitas Palangka Raya. Kegiatan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya, 2012) Indonesia pada tahun 1995 telah menginisiasi Proyek Pengembangan Lahan di Kalimantan Tengah yang lebih dikenal dengan Proyek Pertanian Lahan Gambut Satu Juta Hektar atau PLG. Proyek ini merubah lahan gambut dengan luasan sekitar satu juta hektar menjadi lahan pertanian, dengan membangun secara besar- besaran, ratusan kilometer kanal. Tetapi dengan pembangunan kanal tersebut menyebabkan degradasi dan penebangan hutan gambut secara besar-besaran yang menyebabkan pengeringan lahan gambut dan kebakaran hutan yang parah pada saat musim Kegiatan evaluasi terhadap dinamika kemarau. kualitas air di Kota Palangka Raya untuk Lahan gambut yang digunakan ternyata pengembangan perikanan tangkap berbasis tidak sesuai/cocok untuk sawah dan sekitar budidaya (CBF) dan budidaya perikanan di 15.594 petani transmigran dipindahkan di perairan dan lahan yang didominasi oleh air lokasi tidak ada yang bertahan dengan kondisi gambut di Kota Palangka Raya didukung oleh tersebut. Masyarakat lokal mengalami kegiatan kerjasama Universitas Palangka Raya kemiskinan akibat kerusakan lahan alam dengan beberapa Universitas dan Institusi dari gambut tersebut dan perubahan tata air Jepang. Salah satu kerjasama riset yang (hidrologi). Seiring waktu dampak negatif dari dilakukan dengan para peneliti dari Jepang kegiatan tersebut jelas terlihat, setelah (Prof. Harakuni Tachibana dan Prof. Akio pemerintah Indonesia mengirim tim ahli untuk Komai) yang didanai oleh Risona Foundation meninjau kembali proyek tersebut antara tahun (Japan) terkait Konservasi Hutan Kota Palangka 1998 sampai 2002. Setelah kegagalan Proyek Raya dengan judul kegiatan Conservation of the Lahan Gambut Satu Juta Hektar (Mega Rice Palangka Raya City Forest, Palangka Raya, Project, MRP) tersebut di Kalimantan Tengah, Central Kalimantan, Indonesia dimulai sejak bencana kebakaran hutan gambut dan kabut tahun 2011. asap hampir terjadi setiap tahun terutama pada Latar belakang pengusulan kegiatan saat musim kemarau karena terjadi perubahan tersebut adalah belajar dari masa lalu tentang iklim seperti EL-NINO (ENSO). pengelolaan hutan gambut yang tidak tepat, Sejak 1997 ketika sebagian besar eks tetapi sebaliknya berakibat pada bencana dan proyek lahan gambut (PLG) satu juta hektar pemiskinan masyarakat di Kalimantan Tengah, mengalami kebakaran yang sangat parah, dengan adanya Proyek Lahan Gambut Satu Juta penelitian mengenai lahan gambut dan lahan Hektar di masa lalu. Bahwa pemerintah basah dimulai dengan proyek penelitian yang50
    • didanai oleh Japan Society for Promotion of ekivalen CO2 pertahun), dan 80% dari emisiScience (JSPS), Japan bekerjasama dengan tersebut adalah akibat pembalakan hutan danLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kebakaran lahan gambut. Kebakaran gambutdengan nama JSPS-LIPI Core University bagian bawah permukaan melepaskan karbonProgram selama kurang lebih 10 tahun berakhir sebesar hampir 2,6 Gt di tahun 1997, ekivalentahun 2006. Bersamaan dengan program dengan 40% emisi global dari pembakaranrehabilitasi eks PLG oleh Pemerintah Indonesia bahan bakar fosil dan besaran emisi ini terjadimelalui Inpres No. 2/2007 Tahun 2007, Proyek setelah 40 tahun sebelumnya. Hampir 20 %Wild Fire and Carbon Management in Peat- emisi gas rumah kaca di dunia berasal dariForest in Indonesia yang disponsori oleh Japan penebangan/perambahan hutan untuk kayuInternational Corporation Agency (JICA) dan dan ekspansi kebun (di antara terbesar kelapaJapan Science and Technology (JST), Japan atau sawit), khususnya di negara-negara tropis.JICA-JST Project diinisiasi sejah tahun 2008 Lebih lanjut harapan muncul darisampai 2013. Cukup banyak proyek dan peneli- kerjasama dan kesepahaman Internasionaltian yang dilakukan oleh banyak stakeholder terhadap sistem pengurangan terhadapbaik dari dalam maupun luar negeri dalam degradasi dan deforestasi hutan danrangka mengurangi dan mengatasi emisi gas meningkatkan kembali stok karbon yang seringrumah kaca (GHGs) dan karbon yang lepas ke disebut Reduced Emissions from Deforestationatmosfer bumi dari akibat kebakaran hutan dan and Degradation (REDD). Untuk hal tersebutlahan gambut di Kalimantan Tengah. satuan tugas REDDES dan REDD+ dibentuk oleh Menurut Page et al. (2002) Indonesia Pemerintah Indonesia dengan Peraturanadalah negara ketiga penyumbang gas rumah Presiden Indonesia No. 19/2010 tanggal 20kaca (GHGs) dan karbon ke atmosfer (2-3 Gt September 2010.Gambar 1. Wilayah Hutan Kota Palangka Raya yang awalnya berprospek dijadikan model penelitian termasuk wilayah ekologi Danau Rangas dan Danau Hanjalutung di DAS Rungan, wilayah administratif Kelurahan Petuk Ketimpun (Sumber: Foto Google. Earth, 2010) 51
    • Kenyataanya bahwa lanskap dari lahan merupakan hutan rawa gambut dan daerah gambut itu sendiri di Kalimantan Tengah limpasan banjir dari Sungai Rungan dan Sungai sebagian besar berada di wilayah yang basah Kahayan. Wilayah penelitian termasuk Danau berupa rawa yang sering disebut rawa gambut Rangas dan Danau Hanjalutung terkait rencana dan di daerah limpasan banjir dari sungai- Model Silvofishery untuk pengembangan sungai besar yang ada. Sehinga air menjadi perikanan tangkap perairan daratan. sangat penting bagi konservasi lahan gambut Dalam perjalanannya kegiatan penelitian dan ekosistem akuatik merupakan faktor yang didanai oleh Risona Foundation (Japan) penting dalam sistem pengelolaan lahan tersebut sedikit terjadi perubahan fokus gambut. kegiatan dari tersebut di atas. Kajian Sejalan dengan permasalahan tersebut di konservasi meliputi (1) hutan gambut dan atas diusulkan penelitian untuk sebuah model riparian forest dan beberapa aspek hidrologi, pengelolaan hutan dan ekosistem akuatik pada (2) aspek perikanan dan ekosistem danau serta daerah terbatas Hutan Kota Palangka Raya di (3) pemberdayaan masyarakat terkait Daerah Aliran Sungai Rungan, Sub DAS pengelolaan limbah dan sampah. Kahayan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membuat lingkungan hidup yang Pemantauan dan Evaluasi Lingkungan nyaman di ekosistem hutan gambut tropis. Perairan Secara khusus tujuan studi model ini adalah Implementasi dari kegiatan kerjasama (1) mempelajari karakteristik fisik-kimia tanah penelitian yang dilakukan oleh Fakultas gambut dan air gambut serta, Pertanian Universitas Palangka Raya, (2) menginventarisasi organisme akuatik dan khususnya staf pengajar dan peneliti dari vegetasi/hutan riparian (hutan rawang) di Jurusan Perikanan dengan peneliti dari Jepang Wilayah Hutan Kota Palangka Raya. secara langsung dapat mendukung kegiatan Ketiga kegiatan penelitian tersebut sangat pengembangan perikanan yang dilakukan oleh berhubungan dengan konservasi hutan secara Pemerintah Kota Palangka Raya, melalui leading umum. Namun demikian pada kenyataannya sektor yaitu Dinas Pertanian, Perikanan dan keberhasilan pengelolaan hutan yang lestari Peternakan sejak tahun 2011. adalah dengan upaya menciptakan peluang Pengembangan Perikanan yang dimaksud usaha (income) lain selain sumbedaya kayu dan tentunya kegiatan proyek Instalasi dan non kayu bagi masyarakat yang memanfaatkan Laboratorium Lapangan untuk Pembenihan dan hutan dari sumberdaya alam terbaharui Aklimatisasi-adaptasi Ikan Lokal di Danau lainnnya seperti perikanan (ikan). Dengan kata Hanjalutung, Desa Petuk Ketimpun. Tujuan lain untuk menyelamatkan hutan adalah dengan utama pengembangan laboratorium tersebut membuat dan mengubah usaha masyarakat dari adalah pemberdayaan masyarakat dan institusi memanfaatkan hasil hutan ke sektor perikanan. perguruan tinggi untuk meningkatkan produksi Lokasi kegiatan pada Gambar 1 meliputi perikanan, baik tangkap maupun budidaya areal Hutan Kota Palangka Raya yang Foto Laboratorium Lapangan untuk Pembenihan dan Aklimatisasi-adaptasi Ikan Lokal di Danau Hanjalutung, Desa Petuk Ketimpun;52
    • Kegiatan sampling rutin pemantauan kualitas air dan biota perairanuntuk meningkatkan pendapatan asli daerah Universitas Negeri dan Swasta di Kota Palangka(PAD) dan kesejahteraan masyarakat melalui Raya (STAIN, Univ. PGRI Batang Garing,sektor perikanan yang diyakini sangat UNKRIP, UNMUH, STAHKN, STIMIK, STIHsustainable dan ramah lingkungan. Tambun Bungai). Fokus kegiatan pemantauan lingkungan Kegiatan simposium tersebut secaraitu sendiri salah satunya di tahun 2012 adalah umum membahas aktivitas konservasi hutanpemantaau kondisi lingkungan perairan di rawa gambut tropis Kalimantan Tengah yangDanau Hanjalutung dan Sungai Rungan. Aspek telah dilakukan secara intensif sejak tahun 1997penelitian meliputi : hingga sekarang ini. Salah satu aspeknya menekankan bahwa kegiatan perikanan dia) Pengumpulan data dan observasi berupa Kalimantan Tengah adalah sektor yang sangat sampling rutin setiap bulan kualitas air dan penting dalam sumberdaya alam karena biota perairan meliputi plankton, organisme penyedia protein hewani berupa ikan baik dari benthos dan inventarisasi ikan. kegiatan penangkapan ikan maupun budidayab) Inventarisasi tumbuhan air dilakukan ikan. bersamaan dengan identifikasi hutan rawang Permasalahan yang mengemuka dalam (riparian forest) di sekitar Danau perikanan tangkap adalah menurunnya stok Hanjalutung dan Danau Rangas. ikan di perairan umum karena terjadinyac) Observasi rutin terhadap logam berat kelebihan tangkap (over fishing) dan terjadinya khususnya merkuri dilakukan baik di air, degdradasi atau kerusakan pada habitat ikan sedimen dan ikan dilakukan untuk evaluasi dan polusi yang terjadi di perairan. Untuk itu mengingat sumberdaya ikan sangat rentan perlu dilakukan langkah-langkah pengelolaan dengan masalah merkuri. habitat dan lingkungan perairan.  Perlindungan habitat kritis Kegiatan pemantauan kualitas air danbiota perairan serta aspek sosial ekonomi  Perlindungan vegetasi riparian dan hutanperikanan di Kelurahan Petuk Ketimpun rawangmerupakan kegiatan rutin yang dilakukan  Pemeliharaan alur penghubung antarasetiap bulan selama paling tidak satu tahun. sungai dan danauSampling dan observasi dilakukan secara  Penetapan jalur hijau sekitar Danau/intensif dimulai pada bulan Juni 2012. Sungai (500 m dari tepian danau) dalam kaitannya dengan aktivitas lain seperti:Symposium on Forest and Water tambang, kebun, pertanian dll.  Upaya pencegahan dan pengendalianEnvironment Conservation for Higher ekosistem akuatik:Education in Palangka Raya  Pencegahan pencemaran fisik, kimiawi Kegiatan Symposium on Forest and Water dan biologis (gulma air, ikan introduksi).Environment Conservation for Higher Education Pencemaran perairan dari kandunganin Palangka Raya dilaksanakan di Fakultas logam berat terutama Hg yang biasaPertanian Universitas Palangka Raya pada digunakan oleh masyarakat dalamtanggal 19 September 2012 yang terdiri dari kegiatan pertambangan emas tanpa ijinmahasiswa Unpar (FP, FKIP, FE, FT, FH dan (PETI)FISIF, Program Pascasarjana Unpar), mahasiwa 53
    • Implementasi model pengelolaan sumber- Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada daya ikan perairan umum dapat dilakukan tanggal 20 September 2012 yang dihadiri oleh dengan berbasis ekosistem yaitu dengan murid SDN Kelurahan Petuk Ketimpun dan menetapkan wilayah pengelolaan perairairan Masyarakat Desa Petuk Ketimpun. Kegiatan umum yaitu: yang berlangsung dari jam 8.30 WIB diikuti (1) Ekosistem base, inventarisasi karakteristik langsung oleh Walikota Palangka Raya Bapak perairan geomorfologi (termasuk dimensi Dr. H. Riban Satia, M.Si. batimetri), fisika-kimia, biologi perairan, Walikota Palangka Raya dalam exsisting spesies dan stok ikan, rivarian sambutannya menekankan pentingnya kegiatan forest dan lainnya. ini untuk mengembangkan dan mengelola (2) Ko-manajemen, pelibatan stakeholder lingkungan perairan khususnya di Desa Petuk dalam perencanaan, pembentukan Ketimpun agar dapat dijadikan contoh bagi kelompok nelayan-petani ikan dan masyarakat Palangka Raya secara umum karena penggalian kearifan lokal. aktivitas di perairan sungai dan danau adalah bagian dari keseharian masyarakat. Environmental Education for Elementry Kegiatan yang dilaksanakan di Petuk School Students and Local People Ketimpun ini menekankan pada pendidikan Kegiatan Environmental Education for lingkungan pada anak-anak dan masyarakat Elementry School Students and Local People desa dengan memberikan teknik pengukuran dilaksanakan di Kelurahan Petuk Ketimpun kualitas air secara sederhana.54