Presentasi rpm-konten

2,088 views
2,191 views

Published on

Presentasi Kemkominfo tentang RPM Situs Negatif

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,088
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,483
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentasi rpm-konten

  1. 1. DISKUSI TERBUKA PENANGANAN INTERNET BERMUATAN NEGATIF Ops Room Kemkominfo 5 Desember 2013
  2. 2. Transformasi: REALSPACE ke CYBERSPACE 1 Internet Sehat dan Aman Cyber Space 4 2 Mendorong transformasi dari Real space ke Cyberspace 3 Memfasilitasi terbentuknya jejaring dan ekosistem cyberspace yang konstruktif dan produktif Real Space Dunia Maya yang semakin membesar 5 Membawa added value dalam dunia nyata dan semakin membesar Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan bangsa 2
  3. 3. TUNIS AGENDA WSIS 2005 Tunis Agenda WSIS 2005 Indonesia telah mengusulkan pemanfaatan Internet secara positif dan menjadi bagian dari dokumen Tunis Agenda untuk WSIS 2005 Paragraph 43 : our commitments to the positive uses of the Internet and other ICTs and to take appropriate actions and preventive measures, as determined by law against abusive uses of ICTs as mentioned under the Ethical Dimensions of the Information Society of the Geneva Declaration of Principles and Plan of Action Paragraph 90 : incorporating regulatory, self-regulatory, and other effective policies and frameworks to protect children and young people from abuse and exploitation through ICTs into national plans of action and e-strategies
  4. 4. C10. Ethical dimensions of the Information Society 25. The Information Society should be subject to universally held values and promote the common good and to prevent abusive uses of ICTs. a. Take steps to promote respect for peace and to uphold the fundamental values of freedom, equality, solidarity, tolerance, shared responsibility, and respect for nature. b. All stakeholders should increase their awareness of the ethical dimension of their use of ICTs. c. All actors in the Information Society should promote the common good, protect privacy and personal data and take appropriate actions and preventive measures, as determined by law, against abusive uses of ICTs such as illegal and other acts motivated by racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerance, hatred, violence, all forms of child abuse, including paedophilia and child pornography, and trafficking in, and exploitation of, human beings. d. Invite relevant stakeholders, especially the academia, to continue research on ethical dimensions of ICTs.
  5. 5. UU ITE No. 11/2008 Landasan Hukum
  6. 6. PASAL 27 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik : 1) 2) 3) 4) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. yang memiliki muatan perjudian. yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau Sanksinya : dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,0 0 (satu miliar rupiah)
  7. 7. PASAL 28 (1) (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sanksinya : dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,0 0 (satu miliar rupiah)
  8. 8. PASAL 29 Sanksinya : Sanksinya : (Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,0 0 (dua miliar rupiah)
  9. 9. ASPEK HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL  Pasal 25 “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan”  Pasal 32 Ayat (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Infromasi Elektronik dan/atau Sanksinya : Pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
  10. 10. TUGAS DAN PERAN PEMERINTAH  Pasal 40 ayat (1) “Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Perundang – undangan.”  Pasal 40 ayat (2) “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.”
  11. 11. PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF
  12. 12. PRINSIP-PRINSIP PENANGANAN  Pada prinsipnya yang melanggar harus menerima sanksi hukum sesuai perundang-undangan.  Pada kenyataannya, muatan negatif mayoritas berada pada server di LN dan belum tentu di Indonesia. Pelanggar belum tentu dari Indonesia. Kenapa harus ada pemblokiran?  bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum.  bahwa Pemerintah melindungi industri nasional, kreatifitas anak bangsa.  bahwa Pemerintah melindungi kepentingan Nasional. Tujuan penanganan pemblokiran?  memberikan acuan bagi Pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman situs internet bermuatan negatif dan peran bersama dalam penanganannya;  melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan atau merugikan
  13. 13. 2. LINGKUP PENANGANAN Penanganan Situs meliputi: 1. Pemasukan ke dalam daftar TRUST+Positif 2. Normalisasi yaitu pengeluaran dari daftar TRUST+Positif. 3. Koordinasi dan komunikasi dengan penyedia server/konten/blog Lingkup Situs Bermuatan Negatif yaitu: 1. Pornografi 2. Kegiatan ilegal lainnya Catatan: Kegiatan ilegal lainnya, antara lain:  Kekerasan/Sadisme  SARA  Perjudian  Perdagangan ilegal (obat/makanan ilegal/ bursa komoditi ilegal/ investasi ilegal/ jual beli saham ilegal)  Terorisme & Narkoba  Musik ilegal/pelanggaran Hak Cipta.
  14. 14. 3. MEKANISME FASILITASI (PELAPOR) Pornografi Kegiatan Ilegal Lainnya Situs yang bermuatan pornografi dapat dilaporkan oleh: - Masyarakat - Kementerian/Lembaga Situs yang bermuatan kegiatan ilegal lainnya dapat dilaporkan oleh Kementerian/Lembaga terkait, institusi penegak hukum, institusi peradilan sesuai dengan bidang kewenangannya.
  15. 15. 4. PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN LAPORAN MUATAN NEGATIF OLEH MASYARAKAT DAN K/L Pengguna Internet menyampaikan laporan melalui sarana e-mail dan pelaporan berbasis web Pimpinan K/L memberikan surat resmi kepada Menteri Kominfo • Memberikan Jawaban awal • Melakukan pemberkasan • Meninjau ke situs yang dituju dan mengambil beberapa sampel (image) situs. • Menempatkan ke TRUST+Positif jika konten bermuatan negatif Mengirimkan email notifikasi kepada seluruh ISP untuk perbaharuan data
  16. 16. 4. PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN LAPORAN NORMALISASI SITUS Pengelola situs atau masyarakat melaporkan melalui sarana e-mail dan pelaporan berbasis web • Memberikan Jawaban awal • Melakukan pemberkasan • Meninjau ke situs yang dituju dan mengambil beberapa sampel (image) situs. • Mengeluarkan dari TRUST+Positif jika bukan konten bermuatan negatif. Mengirimkan email notifikasi kepada seluruh ISP untuk perbaharuan data
  17. 17. 5. KOORDINASI DENGAN ISP    TRUST+positif menyediakan dan mengelola database blacklist sebagai acuan/rujukan. Teknis pemblokiran dilakukan di masing-masing penyelenggara jasa akses internet (ISP). Kementerian Kominfo dan ISP secara rutin berkoordinasi untuk menyesuaikan database blacklist.
  18. 18. 6. SOSIALISASI DENGAN MASYARAKAT   TRUST+positif bukan merupakan national single gateway atau server filtering aktif. Secara teknis, pemblokiran dilakukan pada level ISP (internet service provider/penyelenggara jasa akses internet). Koordinasi dilakukan juga dengan penyelenggara pemblokiran yang dilakukan masyarakat. Misal: NAWALA.
  19. 19. Koordinasi      Yayasan Nawala Nusantara, pengelola sistem filtering aktif Nawala, terkait dengan penyesuaian database blacklist. Asosiasi industri musik, terkait dengan situs-situs yang menyediakan konten musik ilegal di internet Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, terkait dengan situs-situs perdagangan berjangka komoditi tanpa ijin (ilegal). Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), terkait situs-situs yang mengedarkan obat dan atau pangan ilegal. Google, terkait dengan konten video negatif pada layanan YouTube
  20. 20. 7. MASUKAN/ADUAN e-Mail : aduankonten@mail.kominfo.go.id  Portal : http://trustpositif.kominfo.go.id 

×