ID IGF Indonesia Internet Governance Forum

2. No. 55/2. 2000: Millennium (Development Goal) Declaration
No. 60/1. 2005: World Summit on the Information Society
Resolusi Majelis Umum PBB
Dalam rangka pembangunan dan pengentasan kemiskinan,
maka perlu untuk:
– “Memastikan pemanfaat teknologi baru, khususnya
teknologi informasi komunikasi (ICT)”
– “Membangun kemitraan yang kokoh (antara
pemerintah) dengan sektor swasta dan organisasi
masyarakat sipil

3. Target WSIS 2015
• Menghubungkan desa-desa dengan ICT dan
membangun community access point
• Menghubungkan universitas-universitas dan sekolah-
sekolah dengan ICT
• Menghubungkan perpustakaan publik, pusat
kebudayaan, museum dan lembaga arsip dengan ICT
• Menghubungkan pusat layanan kesehatan dan rumah
sakit dengan ICT
• Memastikan bahwa setidaknya setengah dari penduduk
dunia memiliki akses sesuai jangkauannya ke ICT

4. Deklarasi Prinsip-Prinsip:
• “Pemerintah, bersama dengan sektor swasta, masyarakat
sipil dan organisasi internasional lainnya memiliki peran yang
penting dan bertanggung-jawab dalam membangun
Masyarakat Informasi dan, secara memadai, dalam proses
pembuatan keputusan yang terkait”
Kondisi Pemungkin (Enabler):
• “Sekjen PBB telah membentuk pokja Tata Kelola Internet
(Internet Governance) dalam proses yang terbuka dan inklusif
untuk memastikan mekanisme partisipasi yang penuh dan
aktif dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil”
Prinsip WSIS

5. MultistakeholderICT
Keterkaitan

6. Kompleksitas

7. Identifikasi Isu

8. Peta Isu

9. Infrastruktur &
Standarisasi
Hukum
Ekonomi
Pembangunan
Sosial Budaya
Keranjang / Gugus Isu

10. 1. Gugus Infrastruktur dan Standarisasi: a). Protokol TCP/IP dan
DNS, b). Netralitas Jaringan, c). Cyber Security
2. Gugus Hukum: a). Yurisdiksi dan Arbitrase, b). Hak katas Kekayaan
Intelektual, c). Cyber Crime
3. Gugus Ekonomi: a). Transaksi Elektronik, b). Perlindungan
Konsumen, c). Pajak
4. Gugus Pembangunan: a). Kesenjangan Digital / Informasi,
b). Akses Universal, c). Peningkatan Penetrasi dan Pemerataan
5. Gugus Sosial Budaya: a). Hak Asasi Manusia dan Kebijakan
Konten, b). Privasi, Perlindungan Data dan Keselamatan Anak,
c). Hak Penyandang Disabilitas dan Minoritas

11. Identifikasi Aktor