To pak sutoyo
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

To pak sutoyo

on

  • 372 views

 

Statistics

Views

Total Views
372
Views on SlideShare
372
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

To pak sutoyo To pak sutoyo Document Transcript

  • 1BUPATI SUKAMARADRAFT PERATURAN BUPATI SUKAMARANOMOR TAHUN 2013TENTANGRINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAANDAERAH KABUPATEN SUKAMARADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI SUKAMARA,Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 24A PeraturanDaerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2012 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah KabupatenSukamara, perlu ditetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi KantorArsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukamara;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang RincianTugas Pokok dan Fungsi Kantor Arsip dan Perpustakaan DaerahKabupaten Sukamara;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-PokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3890);2. Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 1997 tentangpengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik IndonesiaNo.68);  Usul di hapus3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Usul di hapus4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Usul di hapus2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang PembentukanKabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten PulangPisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur diMASUKAN
  • 2Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2002Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);  Usulditambah3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389);4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);6. Undang-Undang Nomor 43/2007 tentang Perpustakaan (LembaranNegara RI Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RINomor 4774);  Usul ditambah7. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009, tentang Kearsipan(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan LembaranNegara RI Nomor 5071);  Usul ditambah8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang JabatanFungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3547);9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4741 ) ;
  • 313. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentangPedoman Tata Kearsipan di Daerah;  Usul ditambah14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentangPetunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang PengelolaanLimbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3815 );  Usul dihapus15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang PengendalianPencemaran dan / atau Perusakan Laut (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3816 );  Usul dihapus16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AnalisisDampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3838);  Usul dihapus17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang PengendalianPencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3853);  Usul dihapus18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang PengelolaanKualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4161);  Usul dihapus19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 08 Tahun 2006tentang Pengelolaan Kebersihan;  Usul dihapus15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah nomor 6tahun 2008);16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 09 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, danLembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerahnomor 9 tahun 2008);17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2012tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah KabupatenSukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012nomor 3);MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG RINCIAN TUGASPOKOK DAN FUNGSI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAANDAERAH KABUPATEN SUKAMARA
  • 4BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.2. Kabupaten adalah Kabupaten Sukamara.3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahanoleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurutasas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan di Daerah.5. Bupati adalah Bupati Sukamara.6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara.7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.8. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah Kantor Arsip danPerpustakaan Daerah Kabupaten Sukamara.9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan DaerahKabupaten Sukamara10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalampenyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari SekretariatDaerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerahdan Lembaga teknis Daerah dalam Lingkup Pemerintah KabupatenSukamara.BAB IIPENETAPANPasal 2Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rincian Tugas Pokok dan FungsiKantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukamara.BAB IIISUSUNAN ORGANISASIPasal 3Susunan organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah KabupatenSukamara, terdiri dari :1. Kepala Kantor2. Sub Bagian Tata Usaha3. Seksi-seksi, terdiri dari :a. Seksi Teknis Perpustakaanb. Seksi Pelayanan Perpustakaan dan Pengembangan Sumber DayaManusiac. Seksi Pelayanan Arsip Dokumentasi Daerah4. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 4Bagan Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan DaerahKabupaten Sukamara sebagaimana tercantum dalam Lampiran PeraturanBupati ini.
  • 5BAB IVTUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGANBagian KesatuKantor Arsip dan Perpustakaan DaerahPasal 5Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakankewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di BidangArsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.Pasal 6Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, menyelenggarakan fungsi :1. Melaksanakan fungsi manajemen diantaranya perencanaan,pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan semua kegiatanarsip dan perpustakaan;2. Menyusun kebijakan dan prosedur kearsipan dan perpustakaanserta menetapkan rencana strategis yang berorentasi padakebutuhan pengguna arsip dan perpustakaan;3. Menetapkan program-program yang akan dilaksanakan sertajaminan untuk memperoleh anggaran untuk pembangunan danpembinaan arsip dan perpustakaan;4. Menyusun dan menetapkan tata tertib penyelenggaraan arsip danperpustakaan dengan pendekatan sistem manajemen mutu;5. Menetapkan sistem dan format laporan yang dilaksanakan masing-masing unit kerja untuk keperluan pemantauan dan evaluasi sertapelaporan kinerja organisasi; (perpustakaan)  Usul dihapus6. Menyediakan layanan perpustakaan, serta melaksanakan kegiatanpengolahan, perawatan, pengadaan dan penyajian koleksiperpustakaaan;7. Mengadakan pelestarian dan pendokumentasian koleksi daerah;8. Mengembangkan perpustakaan baik mutu layanan, koleksi danpelaksanaan pembangunan;9. Mengajak masyarakat untuk berperan dalam membentukperpustakaan serta pengawasan perpustakaan;10. Mendukung dan memfasilitasi terbentuknya Dewan Perpustakaansesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentangPerpustakaan;Pasal 7Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai wewenang sebagaiberikut :1. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipandan perpustakaan dinamis yang berskala Kabupaten berdasarkankebijakan nasional;2. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipanskala Kabupaten berdasarkan kebijakan nasional;3. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistemkearsipan skala Kabupaten berdasarkan kebijakan nasional;  Usuldihapus
  • 64. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber dayamanusia kearsipan dan perpustakaan di lingkungan Kabupatensesuai dengan kebijakan nasional;5. Penetapan kebijakan pengembangan organisasi kearsipan danperpustakaan skala Kabupaten berdasarkan kebijakan nasional;6. Penetapan peraturan dan kebijakan bidang sarana dan prasaranakearsipan dan perpustakaan skala Kabupaten berdasarkankebijakan nasional;7. Melaksanakan bimbingan teknis semua jenis perpustakaan diwilayah Kabupaten meliputi pengelolaan perpustakaan sesuaistandar, pengembangan sumber daya manusia, pengembangansarana dan prasarana sesuai standar dan pengembangan minatbaca;8. Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah Kabupaten danbadan usaha milik daerah Kabupaten;9. Penetapan kebijakan pendokumentasian dan pelestarian koleksidaerah Kabupaten berdasarkan kebijakan nasional;10. Pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, terkaitkoleksi daerah Kabupaten;11. Pelaksanaan jasa pelayanan koleksi bahan pustaka rujukan(referensi) umum, naskah multimedia sesuai standar nasional;12. Pemberian persetujuan jadwal retensi arsip kabupaten terhadaparsip yang telah memiliki pedoman retensi;13. Pemberian persetujuan pemusnahan arsip kabupaten terhadaparsip yang memiliki pedoman retensi;14. Pengelolaan arsip statis perangkat daerah Kabupaten, lintas daerahkabupaten, badan usaha milik daerah, swasta dan peroranganskala Kabupaten;15. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatanfungsional arsiparis dan pustakawan skala Kabupaten sesuaikebijakan nasional;16. Penilaian dan penetapan angka kredit arsiparis dan pustakawanskala Kabupaten sesuai kebijakan nasional;17. Penilaian akreditasi perpustakaan di wilayah Kabupaten danfasilitasi pustakawan/arsiparis skala Kabupaten;18. Menyelenggarakan diklat teknis dan fungsional kearsipan danperpustakaan;19. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipanperangkat daerah Kabupaten dan lembaga kearsipan kabupaten;20. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan pembinaan olehkearsipan Kabupaten; dan21. Menyelenggarakan kesekretariatan.Bagian KeduaKepala KantorPasal 8Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokokmemimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan sertamenetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semuakegiatan arsip, kepustakaan, dan dokumentasi serta mengembangkansemua kegiatan dalam Bidang Kearsipan, Perpustakaan, danDokumentasi agar terlaksana sesuai dengan fungsinya.
  • 7Pasal 9Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal8, Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah menyelenggarakanfungsi :1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Arsip, Perpustakaan, danDokumentasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupatiberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;2. Melaksanakan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian,pelaksanaan dan pengawasan semua kegiatan);3. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajeman arsip,perpustakaan, dan dokumentasi;4. Menetapkan rencana strategis (Renstra 5 Tahun) yang berorientasipada kebutuhan informasi masyarakat;5. Menetapkan program umum, program kerja jangka pendek danjangka panjang serta program tahunan termasuk jaminanmemperoleh anggaran untuk pengembangan dan pembinaanKantor;6. Menyusun dan menetapkan tata tertib menyelenggarakankearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi dengan pendekatansistem manajeman mutu;7. Menetapkan sistem dan format pelaporan yang harus dilaksanakanoleh masing-masing unit kerja dan / atau fungsi kegiatan untukkeperluan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja organisasi.8. Menentukan secara proporsional sumber daya manusia yangprofesional, tenaga para profesional dan tenaga non profesionaldalam bidang kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi sertasumber daya manusia yang sesuai dengan bidang dan volumepekerjaan;10. Menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengambanganPerpustakaan di seluruh wilayah kabupaten.11. Bertanggung jawab terhadap pendidikan, pembinaan danpengembangan tenaga Arsiparis, Pustakawan, dan Dokumentator;12. Mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraanpengelolaan arsip, perpustakaan, dan dokumentasi;Pasal 10Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, membawahkan :1. Sub Bagian Tata Usaha2. Seksi Teknis Perpustakaan3. Seksi Pelayanan Perpustakaan dan Pengembangan Sumber DayaManusia4. Seksi Pelayanan Arsip Dokumentasi Daerah5. Kelompok Jabatan Fungsional.Bagian KetigaSub Bagian Tata UsahaPasal 11Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukanpenyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, tugaspelayanan administratif yang meliputi : perlengkapan, keuangan,kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tanggaorganisasi, tata laksana dan analisis jabatan, pengolahan, penyediaandan dokumentasi data pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  • 8Pasal 12Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :1. menghimpun bahan dan data penyusunan program serta menyusunrencana anggaran;2. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;3. Pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;4. Pengkoordinasiaan rencana kegiatan dari masing-masing unit untukditetapkan sebagai rumusan program;5. melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga danperlengkapan;6. melaksanakan urusan protokoler, kehumasan, perjalanan dinas dandokumen perundang-undangan;7. melaksanakan urusan pengelolaan keuangan/administrasikeuangan;8. Pelaksanaan teknis administrasi kepala dan semua UnitOrganisasi di lingkup Kantor Arsip dan Perpustaan Daerah;9. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaKantor sesuai dengan bidang tugasnya.Bagian KeempatSeksi Teknis PerpustakaanPasal 13Kepala Seksi Teknis Perpustakaan mempunyai tugas penyiapanperumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan semua kegiatankepustakaan dari bidang perencanaan, akuisisi, pengolahan hinggasirkulasi dan pelaporan.Pasal 14Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,Kepala Seksi teknis perpustakaan, menyelenggarakan fungsi :1. Melaksanakan kegiatan teknis perpustakaan, akuisisi, pengadaankoleksi perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahdan masyarakat yang meliputi berbagai koleksi, baik cetak maupunnon cetak;2. Melaksanakan kegiatan pengolahan koleksi yang meliputi,inventarisasi koleksi, pemberian cap dan label serta pemberiankelengkapan koleksi;3. Melaksanakan proses klasifikasi koleksi, katalogisasi baik manualmaupun terautomasi sesuai peraturan katalogisasi Indonesia;4. Melaksanakan perawatan koleksi, pemyampulan buku, penjilidanulang untuk koleksi yang rusak, perbaikan penjilidan, alih mediakoleksi serta fumigasi secara berkala;5. Mengkoordinasi terselenggaranya perpustakaan umum diKecamatan dan Desa serta perpustakaan Sekolah;6. Menjalin kerjasama dengan perpustakaan lain;7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaKantor sesuai dengan bidang tugasnya.
  • 9Bagian KelimaSeksi Pelayanan Perpustakaandan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPasal 15Kepala Seksi Pelayanan Perpustakaan dan Pengembangan SumberDaya Manusia mempunyai tugas memberikan pelayanan kepadamasyarakat yang menyangkut pemberian informasi arsip, perpustakaandan dokumentasi, melaksanakan pembinaan dan pengembanganperpustakaan daerah.Pasal 16Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,Kepala Seksi Pelayanan Perpustakaan dan Pengembangan Sumber DayaManusia, menyelenggarakan fungsi :1. Perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayananPerpustakaan dan pengembangan sumber daya manusia;2. Melayani pendaftaran anggota perpustakaan;3. Pelayanan kepustakaan kepada masyarakat, lembaga atau instansidan pelayanan kepustakaan dengan mobil keliling;4. Memberikan pelayanan terbitan berkala;5. Pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya manusia danorganisasi serta pengelolaan perpustakaan;6. Mengadakan promosi, dan peningkatan minat baca masyarakat;7. Menjalin kerjasama dengan penerbit, lembaga masyarakat lain yangpeduli dengan perpustakaan;8. Menggalakan terbentuknyan Taman Baca Masyarakat;9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaKantor sesuai dengan bidang tugasnya.Bagian KeenamSeksi Pelayanan Arsip Dokumentasi DaerahPasal 17Kepala Seksi Pelayanan Arsip Dokumentasi Daerah mempunyai tugasmelaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.Pasal 18Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,Kepala Seksi Pelayanan Arsip Dokumentasi Daerah menyelenggarakanfungsi :1. Penyusunan program dan kegiatan pengelolaan kearsipan dandokumentasi;2. Perumusan kebijakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaanpengelolaan arsip dan dokumentasi, serta penyusunan polaklasifikasi kearsipan;3. Perumusan rancangan kebijakan sistem pembinaan, pengelolaandan pelayanan kearsipan dan dokumentasi;4. Pelaksanaan, pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan danpengklasifikasian arsip dari satuan pengelola arsip sesuai dengankualifikasinya;
  • 105. Pelaksanaan penyusunan pedoman sistem pengembangan jaringanpengelolaan kearsipan dan dokumentasi;6. Penetapan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipansesuai dengan kebijakan nasional;7. Pengkoordinasian penetapan kebijakan penyelenggaraanpengelolaan kearsipan dan dokumentasi;8. Penyusunan pedoman dalam pemrosesan tata cara penyusutanarsip;9. Penyiapan bahan pengelolaan dan penyelamatan kearsipan dandokumentasi;10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaKantor sesuai dengan bidang tugasnya.BAB VKELOMPOK JABATAN FUNGSIONALPasal 19(1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalamjenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompoksesuai dengan bidang keahliannya;(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk danbertanggung jawab kepada Kepala Kantor Arsip dan PerpustakaanDaerah Kabupaten Sukamara;(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ditentukan berdasarkan kebutuhan serta beban kerja; dan(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3),ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku.BAB VITATA KERJAPasal 20(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian,Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkanprinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secaravertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Kantor maupuninstansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhipetunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannyamasing- masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.BAB VIIKETENTUAN PENUTUPPasal 21Uraian tugas masing-masing pejabat dan pelaksana pada Kantor Arsipdan Perpustakaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kantorsetelah mendapat persetujuan dari Bupati.
  • 11SEKRETARIAT DAERAHKABUPATEN SUKAMARASEKRETARIS DAERAHKEPALA KANTORSatuan UnitKerja/UnitPengolahKabag.HukumKabag.Organisasi.Kasubbag.TU.Pasal 22Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Sukamara.Ditetapkan di Sukamarapada tanggalBUPATI SUKAMARA,AHMAD DIRMANDiundangkan di Sukamarapada tanggalSEKRETARIS DAERAHKABUPATEN SUKAMARA,H. SUMANTRI.H.W,SKM,M.KesNIP. 19570421 197806 1 001BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2013 NOMOR …….