• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009
 

Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009

on

  • 15,493 views

Slide PPN dan PPnBM sesuai dengan UU PPN terbaru

Slide PPN dan PPnBM sesuai dengan UU PPN terbaru

Statistics

Views

Total Views
15,493
Views on SlideShare
15,491
Embed Views
2

Actions

Likes
18
Downloads
0
Comments
5

1 Embed 2

http://inimiu.blogspot.com 2

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

15 of 5 previous next Post a comment

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • JASA PENGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    “Corporate Legal services”
    http://www.saranaijin.com
    Komplek Ruko Segitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
    Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038
    Mobile: 081585427167
    Pin BB 285200BC
    Email: legal@saranaizin.com

    JASA PERNGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    - URUS API-P (ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN)
    - URUS API-U (ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM)
    - URUS API PERUBAHAN
    - URUS APIP (Produsen) PMA BKPM
    - URUS APIU (Umum) PMA BKPM
    - URUS NIK EXPORT IMPORT
    - URUS NPIK
    - URUS IT ELEKTRONIKA
    - IT PAKAIAN JADI
    - IT ALAS KAKI
    - IT MAKANAN DAN MINUMAN
    IT OBAT TRADISINAL DAN HERBAL
    - URUS IP PLASTIK, IP BESI/BAJA, IP TEKSTIL
    - URUS PI BARANG MODAL BUKAN BARU
    - URUS ETPIK
    - URUS SKPLBI BARANG / LABEL PRODUK IMPORTIR
    - URUS POSTEL

    JASA PENGURUSAN LEGAL SERVICES
    - URUS PENDIRIAN PT – PERSEROAN TERBATAS
    - URUS PENDIRIAN PMA
    - URUS IZIN PRINSIP
    - URUS PENDIRIAN CV
    - URUS PENDIRIAN UD
    - URUS IZIN PRINSIP PERLUASAN
    - URUS SIUP
    - URUS TDP
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • JASA PENGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    “Corporate Legal services”
    http://www.saranaijin.com
    Komplek Ruko Segitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
    Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038
    Mobile: 081585427167
    Pin BB 285200BC
    Email: legal@saranaizin.com

    JASA PERNGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    - URUS API-P (ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN)
    - URUS API-U (ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM)
    - URUS API PERUBAHAN
    - URUS APIP (Produsen) PMA BKPM
    - URUS APIU (Umum) PMA BKPM
    - URUS NIK EXPORT IMPORT
    - URUS NPIK
    - URUS IT ELEKTRONIKA
    - IT PAKAIAN JADI
    - IT ALAS KAKI
    - IT MAKANAN DAN MINUMAN
    IT OBAT TRADISINAL DAN HERBAL
    - URUS IP PLASTIK, IP BESI/BAJA, IP TEKSTIL
    - URUS PI BARANG MODAL BUKAN BARU
    - URUS ETPIK
    - URUS SKPLBI BARANG / LABEL PRODUK IMPORTIR
    - URUS POSTEL
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • JASA PENGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    “Corporate Legal services”
    http://www.saranaijin.com
    Komplek Ruko Segitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
    Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038
    Mobile: 081585427167
    Pin BB 285200BC
    Email: legal@saranaizin.com

    JASA PERNGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    - URUS API-P (ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN)
    - URUS API-U (ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM)
    - URUS API PERUBAHAN
    - URUS APIP (Produsen) PMA BKPM
    - URUS APIU (Umum) PMA BKPM
    - URUS NIK EXPORT IMPORT
    - URUS NPIK
    - URUS IT ELEKTRONIKA, IT PAKAIAN JADI, IT ALAS KAKI, IT MAKANAN DAN MINUMAN
    IT OBAT TRADISINAL DAN HERBAL
    - URUS IP PLASTIK, IP BESI/BAJA, IP TEKSTIL
    - URUS PI BARANG MODAL BUKAN BARU
    - URUS ETPIK
    - URUS SKPLBI BARANG / LABEL PRODUK IMPORTIR
    - URUS POSTEL
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • JASA PENGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    “Corporate Legal services”
    http://www.saranaijin.com
    KomplekRukoSegitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
    Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038
    Mobile: 081585427167
    Pin BB 285200BC
    Email: legal@saranaizin.com

    JASA PERNGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    - URUS API-P (ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN)
    - URUS API-U (ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM)
    - URUS API PERUBAHAN
    - URUS APIP (Produsen) PMA BKPM
    - URUS APIU (Umum) PMA BKPM
    - URUS NIK EXPORT IMPORT
    - URUS NPIK
    - URUS IT ELEKTRONIKA, IT PAKAIAN JADI, IT ALAS KAKI, IT MAKANAN DAN MINUMAN
    IT OBAT TRADISINAL DAN HERBAL
    - URUS IP PLASTIK, IP BESI/BAJA, IP TEKSTIL
    - URUS PI BARANG MODAL BUKAN BARU
    - URUS ETPIK
    - URUS SKPLBI BARANG / LABEL PRODUK IMPORTIR
    - URUS POSTEL
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • CARA URUS NIK BEACUKAI / REGISTRASI KEPABEANAN
    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2011
    Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 124/PMK.04/2007

    - URUS NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI PENERBITAN BARU
    - URUS NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI DITOLAK
    - URUS NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI DIBLOKIR
    - URUS NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI PINDAH ALAMAT
    - URUS PERUBAHAN NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2011
    URUS IZIN USAHA:
    - PENDIRIAN PT – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENDIRIAN PMA – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENDIRIAN CV – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENERBITAN APIU – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENERBITAN APIP – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENERBITAN NPIK – Seluruh Indonesia
    - PENERBITAN SRP/NIK BEACUKAI – Seluruh Indonesia
    - PENERBITAN UUG/HO
    - PENERBITAN KEAGENAN/DISTRIBUTOR
    - DLL
    Hubungi M. Samosir, SH
    PT. LEGALITAS SARANAIZIN INDONESIA
    Telp. 021-3142566
    Fax. 021-3928113.
    Mobile
    HP. 081385042000
    Flexi. 021-70940216
    Email: legal@saranaizin.com
    Pin BB 2262D175
    Website:http://www.saranaijin.com
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009 Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009 Document Transcript

    • PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH UNDANG-UNDANG NOMO 8 TAHUN 1983 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 Diedit kembali oleh : Dudi Wahyudi (http://dudiwahyudi.com) P2 Humas Kanwil DJP Sumsel & Kep. Babel
    • PPN ADALAH PAJAK ATAS KONSUMSI BARANG ATAU JASA DI DALAM DAERAH PABEAN - ORANG PRIBADI; ATAU OLEH - BADAN; PENGERTIAN UMUM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) OLEH
    • CIRI KHAS PPN FAKTUR PAJAK MERUPAKAN BUKTI PUNGUTAN PPN
      • PENGENAAN PPN DILAKSANAKAN BERDASARKAN SISTEM FAKTUR
      • SETIAP TERJADINYA PENYERAHAN BKP / JKP, WAJIB DIBUATKAN FAKTUR PAJAK
      FAKTUR PAJAK BAGI PENJUAL MERUPAKAN BUKTI PAJAK KELUARAN FAKTUR PAJAK BAGI PEMBELI MERUPAKAN BUKTI PAJAK MASUKAN
    • DAERAH PABEAN Ps. 1 angka 1 WILAYAH RI YANG DI DALAMNYA BERLAKU UU YANG MENGATUR MENGENAI KEPABEANAN DARAT PERAIRAN RUANG UDARA DI ATASNYA TEMPAT-TEMPAT TERTENTU DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF LANDAS KONTINEN MELIPUTI WILAYAH D A N
    • BARANG BERWUJUD BARANG TIDAK BERWUJUD B A R A N G Ps. 1 angka 2 BARANG BERGERAK BARANG TIDAK BERGERAK
      • CONTOH :
      • HAK ATAS MEREK
      • DAGANG
      • HAK PATEN
      • HAK CIPTA
      BARANG ADALAH
    • BARANG KENA PAJAK (BKP) Ps. 1 angka 3 BARANG YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPN ADALAH
    • PENYERAHAN BKP Ps. 1 angka 4 PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ADALAH : SETIAP KEGIATAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
    • J A S A Ps. 1 angka 5 SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM YANG MENYEBABKAN - SUATU BARANG; - FASILITAS; - KEMUDAHAN; - HAK TERSEDIA UNTUK DIPAKAI JASA YG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN ATAU PERMINTAAN DGN BAHAN & ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN TERMASUK
    • JASA KENA PAJAK (JKP) Ps. 1 angka 6 JASA YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPN
    • PENYERAHAN JASA KENA PAJAK Ps. 1 angka 7 SETIAP KEGIATAN PEMBERIAN JASA KENA PAJAK
    • PEMANFAATAN JKP DAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN Ps. 1 angka 8 & 10 SETIAP KEGIATAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN Ps. 1 angka 8 SETIAP KEGIATAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN KARENA SUATU PERJANJIAN DI DALAM DAERAH PABEAN Ps. 1 angka 10 ADALAH :
    • IMPOR ( Ps. 1 angka 9 ) ADALAH SETIAP KEGIATAN MEMASUKKAN BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE DLM DAERAH PABEAN PERDAGANGAN ( Ps. 1 angka 12 ) ADALAH KEGIATAN USAHA MEMBELI & MENJUAL BRG, TERMASUK KEGIATAN TUKAR MENUKAR BRG TANPA MENGUBAH BENTUK ATAU SIFATNYA EKSPOR ( Ps. 1 angka 11) ADALAH SETIAP KEGIATAN MENGELUARKAN BARANG DARI DLM DAERAH PABEAN KE LUAR DAERAH PABEAN IMPOR, EKSPOR DAN PERDAGANGAN Ps. 1 angka 9, 11, 12
    • B A D A N Ps. 1 angka 13 SEKUMPULAN ORANG DAN ATAU MODAL YANG MERUPAKAN KESATUAN BAIK YANG MELAKUKAN USAHA MAUPUN YANG TIDAK MELAKUKAN USAHA MELIPUTI : PERSEROAN TERBATAS; PERSEROAN KOMANDITER; PERSEROAN LAINNYA; BUMN / BUMD; FIRMA, KONGSI; KOPERASI; DANA PENSIUN; PERSEKUTUAN; PERKUMPULAN; YAYASAN; ORGANISASI MASSA; ORGANISASI SOSPOL DAN ORGANISASI LAIN; LEMBAGA; DAN BENTUK BADAN LAINNYA; TERMASUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN BUT
    • PENGUSAHA Ps. 1 angka 14 ORANG PRIBADI BADAN DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAANNYA
      • - MENGHASILKAN BARANG;
      • - MENGIMPOR BARANG;
      • - MENGEKSPOR BARANG;
      • - MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;
      • MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN;
      • MELAKUKAN USAHA JASA, TERMASUK MENGEKSPOR JASA;
      • MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN
    • YANG DIKENAI PAJAK BERDASARKAN UU PPN P ENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) Ps. 1 angka 15 YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP/JKP PENGUSAHA
    • MENGHASILKAN Ps. 1 angka 16 B. KEGIATAN MENGOLAH SUMBER DAYA ALAM A. KEGIATAN MENGOLAH MELALUI PROSES MENGUBAH BENTUK ATAU SIFAT SUATU BARANG DARI BENTUK ASLINYA C. MENYURUH ORANG PRIBADI ATAU BADAN LAIN MELAKUKAN KEGIATAN TERSEBUT PADA HURUF A DAN B DI ATAS MENJADI BARANG BARU MEMPUNYAI DAYA GUNA BARU
    • DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) Ps. 1 angka 17 PENGGANTIAN NILAI IMPOR NILAI EKSPOR NILAI LAIN HARGA JUAL YANG DIPAKAI SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG PAJAK YANG TERUTANG
    • HARGA JUAL Ps. 1 angka 18 PPN YG DIPUNGUT MENURUT UU PPN & POTONGAN HARGA YG DICANTUMKAN DLM FAKTUR PAJAK NILAI BERUPA UANG SEMUA BIAYA YG DIMINTA ATAU SEHARUSNYA DIMINTA OLEH PENJUAL KARENA PENYERAHAN BKP TIDAK TERMASUK TERMASUK
    • PENGGANTIAN Ps. 1 angka 19 PPN YG DIPUNGUT MENURUT UU PPN & POTONGAN HARGA YG DICANTUMKAN DLM FAKTUR PAJAK NILAI BERUPA UANG TERMASUK SEMUA BIAYA YG DIMINTA ATAU SEHARUSNYA DIMINTA OLEH PEMBERI JASA KARENA PENYERAHAN JKP, EKSPOR JKP ATAU EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD TIDAK TERMASUK NILAI BERUPA UANG YANG DIBAYAR ATAU SEHARUSNYA DIBAYAR OLEH PENERIMA JASA KARENA PEMANFAATAN JKP DAN/ATAU PENERIMA MANFAAT BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN ATAU
    • NILAI IMPOR Ps. 1 angka 20 PAJAK YG DIPUNGUT MENURUT UU PPN NILAI BERUPA UANG YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN BEA MASUK DITAMBAH PUNGUTAN LAINNYA YG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN KETENTUAN DLM PERUNDANG-UNDANGAN KEPABEANAN DAN CUKAI UNTUK IMPOR BKP TIDAK TERMASUK
    • PEMBELI DAN PENERIMA JASA Ps. 1 angka 21 & 22 ORANG PRIBADI BADAN YANG MENERIMA ATAU SEHARUSNYA MENERIMA PENYERAHAN BKP/JKP YANG MEMBAYAR ATAU SEHARUSNYA MEMBAYAR HARGA BKP ATAU PENGGANTIAN ATAS JKP TSB. &
    • FAKTUR PAJAK Ps. 1 angka 23 BUKTI PUNGUTAN PAJAK YG DIBUAT OLEH PKP BKP JKP YANG MELAKUKAN PENYERAHAN
    • PAJAK MASUKAN Ps. 1 angka 24 PPN YG SEHARUSNYA SUDAH DIBAYAR OLEH PKP PEROLEHAN BKP PEROLEHAN JKP PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD PEMANFAATAN JKP IMPOR BKP LUAR DAERAH PABEAN D A R I KARENA
    • PAJAK KELUARAN Ps. 1 angka 25 PPN YANG TERUTANG YANG WAJIB DIPUNGUT OLEH PKP PENYERAHAN BKP / JKP, EKSPOR BKP BERWUJUD, EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU EKSPOR JKP YANG MELAKUKAN
    • NILAI EKSPOR Ps. 1 angka 26 NILAI BERUPA UANG SEMUA BIAYA YANG DIMINTA ATAU SEHARUSNYA DIMINTA TERMASUK EKSPORTIR OLEH
    • PEMUNGUT PPN Ps. 1 angka 27 YANG DITUNJUK OLEH MENTERI KEUANGAN MEMUNGUT MELAPORKAN MENYETOR PAJAK YG TERUTANG OLEH PKP ATAS PENYERAHAN BKP/ JKP KEPADA PEMUNGUT PPN UNTUK - BENDAHARAWAN PEMERINTAH; - BADAN; - INSTANSI PEMERINTAH.
    • EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD Ps. 1 angka 28 SETIAP KEGIATAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DALAM DAERAH PABEAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI
    • EKSPOR JKP Ps. 1 angka 29 SETIAP KEGIATAN PENYERAHAN JKP LUAR DAERAH PABEAN KE
    • TERMASUK DALAM PENGERTIAN PENYERAHAN BKP Ps. 1 A ayat (1) PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA SUATU PERJANJIAN, MIS : JUAL BELI, TUKAR MENUKAR, JUAL BELI DENGAN ANGSURAN PENGALIHAN BKP OLEH KARENA SUATU PERJANJIAN SEWA BELI, DAN/ ATAU PERJANJIAN LEASING PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG PERANTARA (KOMISIONER), ATAU MELALUI JURU LELANG PEMAKAIAN SENDIRI DAN/ATAU PEMBERIAN CUMA-CUMA ATAS BKP BKP BERUPA PERSEDIAAN DAN/ATAU AKTIVA YG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN YG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA DAN/ATAU PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG PENYERAHAN BKP OLEH PKP DALAM RANGKA PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH, YANG PENYERAHANNYA DIANGGAP LANGSUNG DARI PKP KEPADA PIHAK YANG MEMBUTUHKAN BKP ADALAH : PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI
    • TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN PENYERAHAN BKP Ps.1 A ayat (2) PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM KUHD PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA & PENYERAHAN ANTAR CABANG, DALAM HAL PKP MELAKUKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PPN ADALAH : PENGALIHAN BKP DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, PEMECAHAN, DAN PENGAMBILALIHAN USAHA DENGAN SYARAT PIHAK YANG MENGALIHKAN DAN YANG MENERIMA BKP ADALAH PKP BKP BERUPA AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN YANG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN YANG PAJAK MASUKAN ATAS PEROLEHANNYA TIDAK DAPAT DIKREDITKAN SBG MANA DIMAKSUD PADAL 9 AYAT (8) HURUF B DAN C
    • PADA SAAT PENYERAHAN BKP/JKP DILAKUKAN HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN SEBAGAI DPP DIHITUNG ATAS DASAR HARGA PASAR WAJAR MAKA DALAM HAL HARGA JUAL/PENGGANTIAN LEBIH RENDAH DARI HARGA PASAR WAJAR KARENA PENGARUH HUBUNGAN ISTIMEWA HUBUNGAN ISTIMEWA Ps. 2 ayat (1)
    • HUBUNGAN ISTIMEWA DIANGGAP ADA DALAM HAL Ps. 2 ayat (2)
      • FAKTOR KEPEMILIKAN ATAU PENYERTAAN
      • LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG SEBESAR
      • 25% ATAU LEBIH PADA PENGUSAHA LAINNYA,
      • ATAU HUBUNGAN ANTARA PENGUSAHA
      • DENGAN PENYERTAAN 25% ATAU LEBIH
      3. FAKTOR HUBUNGAN KELUARGA, SEDARAH DAN SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SATU DERAJAT DAN KESAMPING SATU DERAJAT
      • FAKTOR PENGUASAAN MELALUI MANAJEMEN
      • ATAU PENGGUNAAN TEKNOLOGI
      HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN YANG MENJADI DASAR PENGENAAN PAJAK DITEKAN LEBIH RENDAH DARI HARGA PASAR WAJAR YANG DISEBABKAN OLEH :
    • CONTOH FAKTOR KEPEMILIKAN / PENYERTAAN (DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA) PT A PT D PT B PT C > 25 % P T L P T L P L P L > 50 % > 50 % P T L PTL = PENYERTAAN TIDAK LANGSUNG PENYERTAAN LANGSUNG (PL)
    • CONTOH FAKTOR PENGUASAAN MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI (DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA) CONTOH : - PT. A SELAKU PERUSAHAAN REAL ESTAT MENEMPATKAN TENAGA AHLI PEMASARANNYA PADA PT. B YANG JUGA PERUSAHAAN REAL ESTAT. - ANTARA PT. A DENGAN PT. B DIANGGAP TELAH TERJADI HUBUNGAN ISTIMEWA APABILA LEBIH DARI SATU ATAU BEBERAPA PERUSAHAAN BERADA DI BAWAH PENGUASAAN PENGUSAHA YANG SAMA DALAM BIDANG MANAGEMEN DAN TEKNOLOGI, MAKA DIANGGAP ADA HUBUNGAN ISTIMEWA
    • CONTOH FAKTOR HUBUNGAN KELUARGA (DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA) 1 0 KE SAM PING IPAR PKP 1 0 KE SAM PING 1 0 KE ATAS 1 0 KE ATAS AYAH + IBU MERTUA PKP SAUDARA KANDUNG 1 0 KE BAWAH 1 0 KE BAWAH ANAK KANDUNG ANAK TIRI PKP SEDARAH SEMENDA PKP + ISTRI SEMENDA SEDARAH
    • MELAPORKAN USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP MEMUNGUT MENYETORKAN MELAPORKAN KECUALI PENGUSAHA KECIL YANG BATASANNYA DITETAPKAN MENKEU (PENGUSAHA KECIL DAPAT MEMILIH DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP WAJIB
      • PENGUSAHA YANG MELAKUKAN :
      • PENYERAHAN BKP
      • PENYERAHAN JKP
      • EKSPOR BKP BERWUJUD
      • EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD
      • EKSPOR JKP
      KEWAJIBAN PENGUSAHA MELAPORKAN USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP Ps. 3 A ayat (1), (1a) dan (2) PPN DAN PPN BM TERUTANG
    • ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MEMANFAATKAN : - BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN; - JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERH PABEAN MEMUNGUT MENYETOR, DAN MELAPORKAN PPN YG TERUTANG WAJ IB KEWAJIBAN ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MEMANFAATKAN BKP TIDAK BERWUJUD DAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN Ps. 3A ayat (3) PENGHITUNGAN & TATA CARANYA DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
    • OBJEK PAJAK Ps. 4 PPN DIKENAKAN ATAS PENYERAHAN BKP ATAU JKP DI DALAM DAERAH PABEAN OLEH PENGUSAHA IMPOR BKP PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD ATAU JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN EKSPOR BKP BERWUJUD OLEH PKP EKSPOR BKP TAK BERWUJUD OLEH PKP EKSPOR JKP OLEH PKP
    • BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JKP YANG EKSPORNYA DIKENAI PPN Ps. 4 ayat (2) BATASAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PPN DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
    • PPN DIKENAKAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN JASA APABILA SYARAT SUATU PENYERAHAN UNTUK DAPAT DIKENAKAN PPN Penjelasan Ps. 4 huruf a dan c. BARANG BERWUJUD DAN JASA YG DISERAHKAN ADALAH BKP ATAU JKP; BARANG TIDAK BERWUJUD YANG DISERAHKAN ADALAH BKP TIDAK BERWUJUD; PENYERAHAN DILAKUKAN DI DALAM DAERAH PABEAN; PENYERAHAN DILAKUKAN DALAM RANGKA KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN PENGUSAHA
    • JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAI PPN Ps. 4 A ayat (2) BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK MAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN , RUMAH MAKAN, WARUNG DAN SEJENISNYA, BAIK YANG DIKONSUMSI DI TEMPAT ATAU TIDAK, TERMASUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISERAHKAN OLEH USAHA KATERING UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAI PPN DIDASARKAN ATAS KELOMPOK BARANG SBB :
    • JASA PELAYANAN KESEHATAN MEDIS JASA PENYIARAN YANG TIDAK BERSIFAT IKLAN JASA PELAYANAN SOSIAL JASA PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO JASA KEUANGAN JASA KEAGAMAAN JASA PENDIDIKAN JASA KESENIAN DAN HIBURAN JASA TENAGA KERJA JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR SERTA JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI YANG MENJADI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI JASA ANGKUTAN USARA LUAR NEGERI JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN Ps. 4 A ayat (3) JASA PERHOTELAN JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM JASA ASURANSI JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR JASA TELEPON UMUM DENGAN MENGGUNAKAN UANG LOGAM JASA PENGIRIMAN UANG DENGAN WESEL POS JASA BOGA ATAU KATERING
    • OBYEK PPn BM Ps. 5 ayat (1), (2) PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH IMPOR BKP YANG TERGOLONG MEWAH OLEH PENGUSAHA YANG MENGHASILKAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH DALAM DAERAH PABEAN DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN PENGUSAHA Ps. 5 (1) PPn BM DIKENAKAN ATAS PPn BM DIKENAKAN HANYA SATU KALI PADA WAKTU PENYERAHAN BKP YANG TRGOLONG MEWAH OLEH PKP YANG MENGHASILKAN BARANG MEWAH ATAU PADA WAKTU IMPOR Ps. 5 (2)
    • DASAR PERTIMBANGAN PENGENAAN PPn BM Penjelasan Ps. 5 (1) ATAS PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH OLEH PRODUSEN ATAU ATAS IMPOR BKP YANG TERGOLONG MEWAH, DI SAMPING DIKENAKAN PPN, JUGA DIKENAKAN PPn BM DENGAN PERTIMBANGAN PERLU KESEIMBANGAN PEMBEBANAN PAJAK ANTARA KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN TINGGI PERLU ADANYA PENGENDALIAN POLA KONSUMSI ATAS BKP YANG TERGOLONG MEWAH PERLU ADANYA PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUSEN KECIL ATAU TRADISIONAL PERLU UNTUK MENGAMANKAN PENERIMAAN NEGARA
    • BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH Penjelasan Ps. 5 (1) YANG DIMAKSUD DENGAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH AADALAH : BARANG YANG BUKAN MERUPAKAN BARANG KEBUTUHAN POKOK BARANG YANG DIKONSUMSI OLEH MASYARAKAT TERTENTU BARANG YANG PADA UMUMNYA DIKONSUMSI OLEH MASYARAKAT BERPENGHASILAN TINGGI BARANG YANG DIKONSUMSI UNTUK MENUNJUKKAN STATUS
    • TERMASUK PENGERTIAN MENGHASILKAN Penjelasan Ps. 5 (1) ADALAH KEGIATAN MERAKIT = MENGGABUNGKAN BAGIAN-BAGIAN LEPAS DARI SUATU BARANG MENJADI BARANG SETENGAH JADI ATAU BARANG JADI, SEPERTI MERAKIT MOBIL, BRG ELEKTRONIK, PERABOT RUMAH TANGGA, DSB. MEMASAK = MENGOLAH BARANG DENGAN CARA MEMANASKAN BAIK DICAMPUR BAHAN LAIN ATAU TIDAK MENCAMPUR = MEMPERSATUKAN DUA ATAU LEBIH UNSUR (ZAT) UNTUK MENGHASILKAN SATU ATAU LEBIH BARANG LAIN MENGEMAS = MENEMPATKAN SUATU BARANG KE DALAM SUATU BENDA YANG MELINDUNGINYA DARI KERUSAKAN DAN ATAU UNTUK MENINGKATKAN PEMASARANNYA MEMBOTOLKAN = MEMASUKKAN MINUMAN ATAU BENDA CAIR KE DALAM BOTOL YANG DITUTUP MENURUT CARA TERTENTU
    • PENYERAHAN BKP/JKP YANG DIKEMBALIKAN/DIBATALKAN Ps. 5A ayat (1), (2) & (3) PPN ATAU PPn BM atas : PENYERAHAN BKP YANG DIKEMBALIKAN PENYERAHAN JKP YANG DIBATALKAN SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN DAPAT DIKURANGKAN dari : PPN ATAU PPnBM YANG TERUTANG PPN YANG TERUTANG DALAM MASA PAJAK TERJADINYA PENGEMBALIAN DALAM MASA PAJAK TERJADINYA PEMBATALAN TATACARA PENGURANGAN PPN/PPnBM DIATUR DENGAN PERATURAN MENKEU
    • TARIF PPN & PPn BM Ps. 7 & Ps. 8 TARIF PPN (Ps. 7) 10 % TARIF PPn BM (Ps. 8) ATAS EKSPOR BKP/JKP 0% DENGAN PP TARIF PPN DAPAT DIUBAH SERENDAH-2 NYA 5 % SETINGGI-2 NYA 15 % ATAS EKSPOR BKP YG TERGOLONG MEWAH 0% PALING RENDAH 10% PALING TINGGI 200 %
    • KELOMPOK & JENIS BKP YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PPn BM Ps. 8 ayat 3 dan 4 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DIATUR KELOMPOK BKP YG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PPn BM JENIS BARANG YANG DIKENAKAN PPn BM ATAS BKP YANG TERGOLONG MEWAH DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
    • CARA MENGHITUNG PPN YANG TERUTANG Ps. 8A PPN TERUTANG TARIF PPN X DPP DPP MELIPUTI : * HARGA JUAL * PENGGANTIAN * NILAI IMPOR * NILAI EKSPOR * NILAI LAIN KETENTUAN MENGENAI NILAI LAIN DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
    • CONTOH CARA MENGHITUNG PPN YANG TERUTANG Penjelasan Ps. 8 ayat (1) 1. PENJUALAN TUNAI BKP OLEH PKP “A” 3. IMPOR BKP 2. PENYERAHAN JKP OLEH PKP “B”
      • HARGA JUAL = Rp. 25.000.000
      • PPN TERUTANG 10% X Rp 25.000.000 = Rp. 2.500.000
      • NILAI IMPOR = Rp.15.000000
      • PPN TERUTANG 10 % X Rp.15.000.000 = Rp. 1.500.000
      • NILAI PENGGANTIAN = Rp. 20.000.000
      • PPN TERUTANG 10 % X Rp. 20.000.000 = Rp. 2.000.000
      PPN Rp. 2.500.000 MERUPAKAN : * PAJAK KELUARAN YG DIPUNGUT OLEH PKP “A” PPN Rp. 2.000.000 MERUPAKAN : * PAJAK KELUARAN YG DIPUNGUT OLEH PKP “B” PPN Rp. 1.500.000 DIPUNGUT MELALUI DJBC, 4. EKSPOR BKP OLEH PKP “D”
      • NILAI EKSPOR = Rp.10.000000
      • PPN TERUTANG 0 % X Rp.10.000.000 = Rp. 0
      PPN Rp. 0 MERUPAKAN PAJAK KELUARAN BAGI PKP “D”
    • PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN Ps. 9 ayat (2), (2a), (2b) (3), (4), (4a) PM DIKREDITKAN DG PK DALAM MASA PAJAK YG SAMA Ps. 9 (2) PK > PM PK < PM SELISIH DISETOR OLEH PKP Ps. 9 (3) SELISIH DIKOMPENSASI KE MASA PAJAK BERIKUTNYA dan DAPAT DIRESTITUSI PADA AKHIR TAHUN BUKU Ps. 9 (4) & (4a) Bagi PKP yg belum berproduksi dan belum melakukan penyerahan, PM atas barang modal dapat dikreditkan Ps. 9 ayat (2a) PM yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sesuai Ps 13 ayat (5) dan Ps 13 ayat (9). Ps. 9 ayat (2b)
      • PKP YANG MELAKUKAN EKSPOR BKP BERWUJUD
      • PKP YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP/JKP KEPADA PEMUNGUT PPN
      • PKP YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP/JKP YANG PPN NYA TIDAK DIPUNGUT
      • PKP YANG MELAKUKAN EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD
      • PKP YANG MELAKUKAN EKSPOR JKP
      • PKP DALAM TAHAP BELUM BERPRODUKSI SESUAI PASAL 9 AYAT (2A)
      PENGEMBALIAN SETIAP MASA PAJAK Ps. 9 ayat (4b) MENYIMPANG DARI KETENTUAN PASAL 9 AYAT (4) DAN (4A), PERMOHONAN PENGEMBALIAN PADA SETIAP MASA PAJAK DAPAT DILAKUKAN OLEH :
    • PENGEMBALIAN UNTUK PKP BERISIKO RENDAH Ps. 9 ayat (4c), (4d), (4e), (4f) PENGEMBALIAN KEPADA PKP SELAIN PKP DALAM TAHAP BELUM BERPRODUKSI PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK SESUAI PASAL 17C UU KUP BERKRITERIA SEBAGAI PKP BERISIKO RENDAH DILAKUKAN DENGAN DIATUR DG PERATURAN MENKEU DIRJEN PAJAK DAPAT MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN MENERBITKAN SKP SETELAH MELAKUKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN JIKA DITERBITKAN SKPKB, KEKURANGAN PAJAK DITAMBAH SANKSI BUNGA PASAL 13 AYAT (2) UU KUP
    • PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DLM SUATU MASA PAJAK DALAM HAL PKP MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK Ps. 9 ayat (5), (6) TERUTANG PAJAK TIDAK TERUTANG PAJAK PM = TIDAK DPT DIKREDITKAN PM DAPAT DIKETAHUI DG PASTI DARI PEMBUKUAN PM TIDAK DAPAT DIKETAHUI DENGAN PASTI PM YG TERKAIT DG PENYERAHAN YANG TERUTANG PPN DAPAT DIKREDITKAN PM YG DAPAT DIKREDITKAN DIHITUNG DG PEDOMAN YG DIATUR DENGAN PERATURAN MENKEU DLM HAL PENYERAHAN
    • CONTOH PENGKREDITAN PM DLM SUATU MASA PAJAK DLM HAL PKP MELAKUKAN PENYERAHAN YG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YG TIDAK TERUTANG PAJAK Penjelasan Ps. 9 ayat (5) PM YG DPT DIKREDITKAN ADALAH PM YG BERKENAAN DG PENYERAHAN YG TERUTANG PPN DALAM HAL PENYERAHAN TERUTANG PAJAK, PM DAPAT DIKETAHUI DENGAN PASTI DARI PEMBUKUAN PKP
      • CONTOH :
      • PKP MELAKUKAN BEBERAPA MACAM PENYERAHAN :
      • a. PENYERAHAN TERUTANG PPN = Rp. 25.000.000
      • PAJAK KELUARAN = Rp. 2.500.000
      • b. PENYERAHAN TDK DIKENAKAN PPN = Rp. 5.000.000
      • c. PENYERAHAN DIBEBASKAN DARI PPN = Rp. 5.000.000
      • PAJAK MASUKAN YG DIBAYAR ATAS PEROLEHAN :
      • BKP/JKP TERUTANG PPN = Rp. 1.500.000
      • BKP/JKP TDK DIKENAKAN PPN = Rp. 300.000
      • BKP/JKP DIBEBASKAN DARI PPN = Rp. 500.000
      • PM YG DPT DIKREDITKAN DGN PK Rp. 2.500.000 HANYA SEBESAR Rp. 1.500.000
    • CONTOH PENGKREDITAN PM DLM SUATU MASA PAJAK DLM HAL PKP MELAKUKAN PENYERAHAN YG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YG TIDAK TERUTANG PAJAK Penjelasan Ps. 9 ayat (6) DALAM HAL PENYERAHAN TERUTANG PAJAK, PM TIDAK DAPAT DIKETAHUI DENGAN PASTI PM YG DAPAT DIKREDITKAN DIHITUNG DG PEDOMAN YG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN CONTOH : PKP MELAKUKAN DUA MACAM PENYERAHAN : a. PENYERAHAN TERUTANG PPN = Rp. 35.000.000 PAJAK KELUARAN = Rp. 3.500.000 b. PENYERAHAN TDK TERUTANG PPN = Rp. 15.000.000 PM YG DIBAYAR ATAS PEROLEHAN BKP/JKP YG BERKAITAN DENGAN SELURUH PENYERAHAN = Rp. 2.500.000, SEDANGKAN PM ATAS PENYERAHAN YG TERUTANG PPN TIDAK DIKETAHUI DGN PASTI. PM SEBESAR Rp. 2.500.000 TDK SELURUHNYA DPT DIKREDITKAN DG PK SEBESAR Rp. 3.500.000 BESARNYA PM YG DPT DIKREDITKAN DIHITUNG DG PEDOMAN YG DIATUR PERATURAN MENTERI KEUANGAN
    • BAGI PKP YG BELUM BERPRODUKSI DAN BELUM MELAKUKAN PENYERAHAN, PM ATAS BARANG MODAL DAPAT DIKREDITKAN PS. 9 AYAT (2a) PENGUSAHA KENA PAJAK YANG GAGAL BERPRODUKSI Ps. 9 ayat (6a) dan (6b) GAGAL BERPRODUKSI TELAH DIBERIKAN PENGEMBALIAN PM YG TELAH DIKREDITKAN WAJIB DIBAYAR KEMBALI PALING LAMA DALAM JK WAKTU 3 TAHUN SEJAK MASA PAJAK PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DIMULAI KETENTUAN MENGENAI PENENTUAN WAKTU, PENGHITUNGAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
    • PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN Ps. 9 ayat (7), (7a), (7b) BESARNYA PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN OLEH PKP YANG PEREDARAN USAHANYA DALAM 1 TAHUN TIDAK MELEBIHI JUMLAH TERTENTU PKP YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TERTENTU DAPAT DIHITUNG DENGAN DIHITUNG DENGAN KETENTUAN MENGENAI PEREDARAN USAHA, KEGIATAN USAHA TERTENTU, DAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKEDITAN PAJAK MASUKAN DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
    • PENGKREDITAN PM TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN Ps. 9 ayat (8) PENGELUARAN UNTUK : PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA TDK DILAPORKAN DLM SPT MASA PPN YG DIKETEMUKAN PADA WAKTU DILAKUKAN PEMERIKSAAN PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA DITAGIH DG PENERBITAN KETETAPAN PAJAK PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN YG FAKTUR PAJAKNYA TDK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 13 (6) PEROLEHAN BKP/JKP YANG FAKTUR PAJAKNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 13 AYAT (5) ATAU AYAT (9) ATAU TIDAK MENCANTUMKAN NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP/PENERIMA JKP PEROLEHAN BKP/JKP YG TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DG KEGIATAN USAHA PEROLEHAN & PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR SEDAN DAN STATION WAGON KECUALI MERUPAKAN BARANG DAGANGAN ATAU DISEWAKAN PEROLEHAN BKP/JKP SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP BAGI PEROLEHAN BKP SELAIN BARANG MODAL ATAU JKP SEBELUM PENGUSAHA BERPRODUKSI
    • SELAMBAT-LAMBATNYA TIGA BULAN SETELAH BERAKHIRNYA MASA PAJAK PM YANG DAPAT DIKREDITKAN TETAPI BELUM DIKREDITKAN DG PK PADA MASA PAJAK YG SAMA Ps. 9 ayat (9) DAPAT DIKREDITKAN PADA MASA PAJAK BERIKUTNYA APABILA JANGKA WAKTU TSB. DILAMPAUI PENGKREDITAN PM DAPAT DILAKUKAN MELALUI PEMBETULAN SPT MASA PPN YBS SEPANJANG PM TSB. BELUM DIBEBANKAN SBG BIAYA ATAU BELUM DIKAPITALISASIKAN DGN HARGA PEROLEHAN BKP/JKP YBS. & BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN
    • KETENTUAN MENGENAI PENGHITUNGAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK MASUKAN PS. 9 AYAT (13) PASAL 9 AYAT (4b) PASAL 9 AYAT (4a) PASAL 9 AYAT (4c) PENGEMBALIAN PADA AKHIR TAHUN PAJAK PENGEMBALIAN SETIAP MASA PAJAK PENGEMBALIAN PENDAHULUAN UTK PKP BERISIKO RENDAH DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
    • PENGALIHAN BKP DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, PEMECAHAN, DAN PENGAMBILALIHAN USAHA PS. 9 AYAT (14) PAJAK MASUKAN ATAS BKP YANG DIALIHKAN YANG BELUM DIKREDITKAN OLEH PKP YANG MENGALIHKAN DAPAT DIKREDITKAN OLEH PKP YANG MENERIMA PENGALIHAN SEPANJANG FAKTUR PAJAKNYA DITERIMA SETELAH TERJADINYA PENGALIHAN DAN PAJAK MASUKAN TERSEBUT BELUM DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA ATAU DIKAPITALISASI.
    • CARA MENGHITUNG PPn BM YANG TERUTANG Ps. 10 ayat (1), (2), (3) PPn BM YANG TERUTANG DIHITUNG DENGAN CARA : TARIF PPn BM X DPP Ps. 10 (1) PPn BM YANG SUDAH DIBAYAR TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DG PPN ATAU PPn BM YANG TELAH DIPUNGUT Ps. 10 (2) UNTUK BKP YG TERGOLONG MEWAH YG DIEKSPOR , PPn BM YG DIBAYAR PADA WAKTU PEROLEHAN BKP TSB DAPAT DIMINTA KEMBALI Ps. 10 (3)
    • SAAT PEMBAYARAN APABILA PEMBAYARAN DITERIMA SEBELUM : SAAT TERUTANGNYA PAJAK Ps. 11 ayat (1), (2), (4) TERJADI PADA SAAT : SAAT LAIN YG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD / JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN PENYERAHAN BKP / JKP PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN PENYERAHAN BKP/JKP IMPOR BKP 11 (1) 11 (2) EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TDK BERWUJUD DAN JKP 11 (4)
    • TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK Ps. 12 ayat (1), (3), (4) PKP IMPOR PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD/ JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN TEMPAT BKP DIMASUKKAN DAN DIPUNGUT MELALUI DJBC Ps. 12 (3) TEMPAT TINGGAL/ TEMPAT KEDUDUKAN/ TEMPAT KEGIATAN USAHA DARI ORANG PRIBADI/ BADAN YG MEMANFAATKAN BKP TDK BERUJUD/ JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN TERSEBUT Ps. 12 (4)
      • TEMPAT TINGGAL,
      • TEMPAT
      • KEDUDUKAN,
      • TEMPAT KEGIATAN
      • USAHA
      • DILAKUKAN,
      • TEMPAT LAIN
      • YANG DIATUR
      • DENGAN PER DIRJEN PAJAK
      • Ps. 12 (1)
    • PEMUSATAN TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK Ps. 12 ayat (2) DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENETAPKAN 1 (SATU) TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK TERUTANG ATAS PEMBERITAHUAN SECARA TERTULIS DARI PENGUSAHA KENA PAJAK
    • KEWAJIBAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK Ps. 13 ayat (1), (3)
      • PKP WAJIB MEMBUAT FAKTUR PAJAK UNTUK
      • SETIAP :
      • PENYERAHAN BKP/JKP
      • PENYERAHAN EKS PS 16D
      • EKSPOR BKP BERWUJUD
      • EKSPOR BKP TDK BERWUJUD
      • EKSPOR JKP
      • Ps. 13 ayat (1)
      MENYIMPANG DARI KETENTUAN TSB . PKP DAPAT MEMBUAT SATU FAKTUR PAJAK (FAKTUR PAJAK GABUNGAN) MELIPUTI SELURUH PENYERAHAN YG DILAKUKAN KEPADA PEMBELI BKP/JKP YG SAMA SELAMA 1 BULAN KALENDER Ps. 13 ayat (2)
    • SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK Ps. 13 ayat (1a), (2a) FAKTUR PAJAK HARUS DIBUAT PADA : SAAT PENYERAHAN BKP / JKP SAAT PENERIMAAN PEMBAYARAN DALAM HAL PENERIMAAN PEMBAYARAN TERJADI SEBELUM PENYERAHAN BKP / JKP SAAT PENERIMAAN PEMBAYARAN TERMIN DALAM HAL PENYERAHAN SEBAGIAN TAHAP PEKERJAAN SAAT LAIN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENKEU FAKTUR PAJAK GABUNGAN HARUS DIBUAT PALING LAMA PADA AKHIR BULAN PENYERAHAN
    • KETERANGAN DALAM FAKTUR PAJAK Ps. 13 ayat (5) , (9) PALING SEDIKIT MEMUAT : NAMA, ALAMAT, NPW YANG MENYERAHKAN BKP/JKP NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP / PENERIMA JKP JENIS BARANG/JASA, JUMLAH HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN & POTONGAN HARGA PPN YG DIPUNGUT PPn BM YG DIPUNGUT KODE, NO. SERI & TGL. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK NAMA & TANDA TANGAN YG BERHAK MENANDATANGANI FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK YANG TIDAK DIISI SESUAI KETENTUAN MENGAKIBATKAN PPN YANG TERCANTUM TIDAK BISA DIKREDITKAN PENJELASAN PS. 13 AYAT (5) FAKTUR PAJAK HARUS MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL DAN MATERIAL PS. 13 AYAT (9)
    • DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK STANDAR Ps. 13 ayat (6) , (9) DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENETAPKAN DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK HARUS MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL DAN MATERIAL PS. 13 AYAT (9)
    • TATACARA PEMBUATAN DAN PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK Ps. 13 ayat (8) KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI TATA CARA PEMBUATAN DAN TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
    • ORANG PRIBADI / BADAN YG TIDAK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP DILARANG MEMBUAT FAKTUR PAJAK DLM HAL FAKTUR PAJAK TELAH DIBUAT PAJAK YG TERCANTUM DLM FAKTUR PAJAK HARUS DISETORKAN KAS NEGARA KE LARANGAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK Ps. 14 ayat (1), (2)
    • APABILA DALAM SUATU MASA PAJAK, PAJAK KELUARAN LEBIH BESAR DARIPADA PAJAK MASUKAN, SELISIHNYA HARUS DISETOR OLEH PKP (PS. 9 AYAT (3)) PENYETORAN PALING LAMA AKHIR BULAN BERIKUTNYA DAN SEBELUM SPT MASA PPN DISAMPAIKAN JATUH TEMPO PENYETORAN DAN PELAPORAN Ps. 15A ayat (1), (2) SPT MASA PPN DISAMPAIKAN PALING LAMA AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH BERAKHIRNYA MASA PAJAK JATUH TEMPO PELAPORAN JATUH TEMPO PENYETORAN
    • PENYERAHAN BKP / JKP KEPADA PEMUNGUT PPN Ps. 16 A (Ketentuan Khusus) ATAS PENYERAHAN BKP / JKP KEPADA PEMUNGUT PPN DILAPORKAN DISETOR DIPUNGUT PPN YANG TERUTANG PEMUNGUT PPN O L E H TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN YANG TERUTANG DIATUR DGN KEP. MENTERI KEUANGAN WAJIB WAJIB
    • TIDAK DIPUNGUT ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN Ps. 16 B ayat (1) (Ketentuan Khusus) PAJAK TERUTANG TIDAK DIPUNGUT SEBAGIAN/SELURUHNYA, UNTUK SEMENTARA/SELAMANYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK UNTUK SEMENTARA/ SELAMANYA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PEMANFAATAN JKP TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DLM DAERAH PABEAN PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DLM DAERAH PABEAN IMPOR BKP TERTENTU PENYERAHAN BKP / JKP TERTENTU KEGIATAN DI KAWASAN TERTENTU ATAU TEMPAT TERTENTU DI DALAM DAERAH PABEAN UNTUK
    • PM ATAS PPN TERUTANG TIDAK DIPUNGUT Ps. 16 B ayat (2) (Ketentuan Khusus) PAJAK MASUKAN YANG DIBAYAR UNTUK PEROLEHAN BKP/JKP DAPAT DIKREDITKAN YANG ATAS PENYERAHANNYA TIDAK DIPUNGUT PPN
    • PM ATAS PPN DIBEBASKAN Ps. 16 B ayat (3) (Ketentuan Khusus) FASILITAS PEMBEBASAN PENGENAAN PPN, MENGAKIBATKAN TIDAK ADANYA PAJAK KELUARAN PAJAK MASUKAN YANG DIBAYAR UNTUK PEROLEHAN BKP/JKP TIDAK DAPAT DIKREDITKAN YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN KARENA
    • PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI Ps. 16 C (Ketentuan Khusus) ORANG PRIBADI BADAN MEMBANGUN SENDIRI HASILNYA DIGUNAKAN SENDIRI ATAU DIGUNAKAN PIHAK LAIN DILAKUKAN TIDAK DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAANNYA DIKENAKAN PPN BATASAN DAN TATACARANYA DIATUR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
    • PENYERAHAN BKP BERUPA AKTIVA OLEH PKP YG MENURUT TUJUAN SEMULA AKTIVA TSB. TDK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN OLEH PKP Ps. 16 D (Ketentuan Khusus) DIKENAKAN PPN PENYERAHAN AKTIVA YANG PAJAK MASUKANNYA TIDAK DAPAT DIKREDITKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9 AYAT (8) HURUF B DAN HURUF C. KECUALI
    • PPN DAN PPnBM YANG SUDAH DIBAYAR ATAS PEMBELIAN BKP RESTITUSI PPN & PPnBM OLEH ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI Ps. 16 E ayat (1), (3) (Ketentuan Khusus) YANG DIBAWA KE LUAR DAERAH PABEAN OLEH ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI DAPAT DIMINTA KEMBALI DILAKUKAN PADA SAAT MENINGGALKAN INDONESIA DAN DISAMPAIKAN KEPADA DIRJEN PAJAK MELALUI KANTOR DJP DI BANDAR UDARA YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN.  
      • NILAI PPN MINIMAL Rp500.000 DAN DAPAT DISESUAIKAN DG PERATURAN PEMERINTAH
      • PEMBELIAN BKP DILAKUKAN DALAM JK WAKTU 1 BULAN SEBELUM KEBERANGKATAN
      • FP HRS MEMENUHI KETENTUAN PS. 13 AYAT (5) KECUALI KOLOM NPWP DAN ALAMAT PEMBELI DIISI DG NOMOR PASPOR DAN ALAMAT LENGKAP DI NEGARA YANG MENERBITKAN PASPOR ATAS PENJUALAN KPD OP BERPASPOR LN YG TIDAK MEMPUNYAI NPWP
      • PASPOR
      • BOARDING PASS UNTUK KEBERANGKATAN KE LUAR DAERAH PABEAN
      • FAKTUR PAJAK
      PERSYARATAN YG HARUS DIPENUHI RESTITUSI PPN & PPnBM OLEH ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI Ps. 16 E ayat (2), (4) (Ketentuan Khusus) DOKUMEN YG HARUS DITUNJUKKAN
    • KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PPN DAN PPnBM OLEH ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN RESTITUSI PPN & PPnBM OLEH ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI Ps. 16 E ayat (5) (Ketentuan Khusus)
    • TANGGUNG JAWAB RENTENG Ps. 16F (Ketentuan khusus) BERTANGGUNG JAWAB SECARA RENTENG ATAS PEMBAYARAN PAJAK PEMBELI BKP/ PENERIMA JKP TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN BUKTI BAHWA PAJAK TELAH DIBAYAR SEPANJANG
    • TERIMA KASIH koreksi dan saran dapat disampaikan ke : [email_address]