Your SlideShare is downloading. ×
PPh Pasal 23
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

PPh Pasal 23

30,267
views

Published on

Slide tentang PPh Pasal 23 Tahun 2009

Slide tentang PPh Pasal 23 Tahun 2009

Published in: Economy & Finance

12 Comments
34 Likes
Statistics
Notes
  • pak,,,kl berkenan mhon dikirim k email saya emmanice26@yahoo.com. terima kasih pak
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Pak, kiranya dapat berkenan untuk mengirim silde nya ke alamat kami nasruddin.nt6@gmail.com, slide tersebut akan ditampilkan apa adanya tanpa edit menghilangkan penulisnya, semoga Bapak mendapat kebaikan Nya, Amiin
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Salam kenal Bp Dudi wahyudi......saya sangat tertarik semua hasil presentasi dari Bp Dudi dan mohon izin kepada Bp agar dapat email kepada saya ke alamat email hiubanhin@gmail.com. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Salam kenal Pak Dudi Wahyudi. Saya sebenarnya sudah sering membaca tulisan di blog Bapak yang menjadi referensi bagi saya juga dalam bekerja di bagian pajak. Slide Pot Put nya sangat menarik Pak, kalau boleh tolong dikirim ke email saya: 70hunt@gmail.com. Terima kasih sebelumnya.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • mhmmm
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
30,267
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
12
Likes
34
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2009 DUDI WAHYUDI (www.dudiwahyudi.com) P2 HUMAS KANWIL DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL http://www.dudiwahyudi.com
  • 2. UNDERSTANDING WITHOLDING TAX : CASH FLOW APPROACH Pemegang Pemberi Saham Penjual Pinjaman Ps. 22 Ps. 23/26 Pembelian Ps. 23/4(2)/26 Dividen Bunga Ps. 21 WAJIB Ps. 23/26 Karyawan Pemilik Hak Gaji/ PAJAK Royalti Upah Ps. 21/23/4(2)/26 Ps. 23/4(2)/26 Imbalan Jasa Sewa Ps. 22 Penjualan Penyedia Jasa Pembeli Pemilik Harta
  • 3. PPh Pasal 23 Tahun 2009 ■Ruang Lingkup ■Tarif 15% Dari Jumlah Bruto Ps. 23 UU ■ Tarif 2% Dari Jumlah Bruto Pajak ■Jenis Jasa Lain Penghasilan ■Tarif 100% Lebih Tinggi ■WP Orang Pribadi Sebagai Pemotong PPh Pasal 23 ■ Tidak Dipotong PPh Pasal 23 ■ Badan Usaha Jasa Keuangan
  • 4. Ruang Lingkup ATAS PENGHASILAN-PENGHASILAN TERTENTU YANG Ps. 23 ayat DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN, (1) ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA OLEH BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN, BENTUK USAHA TETAP, ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA KEPADA WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BUT
  • 5. Tarif 15% Dari Jumlah Bruto Penghasilan : Ps. 23 ayat  dividen (1) huruf a  bunga  royalti  hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
  • 6. Tarif 2% Dari Jumlah Bruto  sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta Ps. 23 ayat kecuali eks PPh Ps. 4 ayat (2) (1) huruf c  jasa teknik  jasa manajemen  jasa konstruksi  jasa konsultan  jasa lain (diatur dengan Per. Menkeu) selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21
  • 7. Jenis Jasa Lain • Jasa penilai (appraisal) Peraturan • Jasa aktuaris • Jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi Menkeu laporan keuangan Nomor • Jasa perancang (design) • Jasa pengeboran (drilling) di bidang 244/PMK.0 pertambangan migas kecuali yang 3/2008 dilakukan oleh BUT • Jasa penunjang di bidang penambangan migas • Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas cont’d…
  • 8. Jenis Jasa Lain • Jasa penunjang di bidang penerbangan dan Peraturan bandara • Jasa penebangan hutan Menkeu • Jasa pengolahan limbah Nomor • Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services) 244/PMK.0 • Jasa perantara dan/atau keagenan 3/2008 • Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI • Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI cont’d…
  • 9. Jenis Jasa Lain • Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau Peraturan sulih suara Menkeu • Jasa mixing film • Jasa sehubungan dengan software Nomor komputer, termasuk perawatan, 244/PMK.0 pemeliharaan dan perbaikan • Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan 3/2008 listrik, telpon, air, gas, AC dan/atau TV kabel selain yang dilakukan oleh WP Konstruksi • Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin, peralatan listrik, telpon, air, gas, AC dan/atau TV kabel selain yang dilakukan oleh WP Konstruksi cont’d…
  • 10. Jenis Jasa Lain • Jasa maklon Peraturan • Jasa penyelidikan dan keamanan • Jasa penyelenggara kegiatan atau event Menkeu organizer Nomor • Jasa pengepakan • Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu 244/PMK.0 dalam media massa, media luar ruang, atau 3/2008 media lain untuk penyampaian informasi • Jasa pembasmian hama • Jasa kebersihan atau cleaning services • Jasa ketering atau tata boga
  • 11. Tarif 100% Lebih Tinggi PENERIMA PENGHASILAN TIDAK MEMILIKI NPWP Pasal 23 ayat (1a) DIKENAKAN TARIF 100% LEBIH TINGGI
  • 12. WP Orang Pribadi Sebagai Pemotong PPh Pasal 23 ORANG PRIBADI SEBAGAI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI DAPAT DITUNJUK OLEH DIRJEN PAJAK SEBAGAI PEMOTONG PPH PASAL 23 Pasal 23 ayat (3) KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR 50/PJ./1994
  • 13. WP Orang Pribadi Sebagai Pemotong PPh Pasal 23 • Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kep. Dirjen kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang Nomor 50/ melakukan pekerjaan bebas; PJ./1994 • Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. WP OP tersebut wajib memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa Kepala KPP Mengeluarkan Keputusan Penunjukkan Sebagai Pemotong PPh Pasal 23
  • 14. Tidak Dipotong PPh Pasal 23 • Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank • Sewa guna usaha dengan hak opsi Pasal 23 • Deviden eks. Pasal 4 ayat (3) huruf f ayat (4) dan dividen eks. Pasal 17 ayat (2c) • Bagian laba eks. Pasal 4 ayat (3) huruf i Laba Persekutua • SHU Koperasi • Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha jasa keuangan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
  • 15. Badan Usaha Jasa Keuangan TIDAK DIPOTONG PPH PASAL 23 Peraturan Menkeu ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN Nomor JASA KEUANGAN YANG DIBAYARKAN ATAU 251/PMK.0 TERUTANG 3/2008 KEPAD A BADAN USAHA YG BERFUNGSI SBG PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN • PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG TELAH MENDAPAT IJIN MENKEU • BUMN/D YG KHUSUS UNTUK MEMBERIKAN PEMBIAYAAN PADA UMKM, TERMASUK PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
  • 16. Badan Usaha Jasa Keuangan PENGHASILAN SEHUBUNGAN DG JASA KEUANGAN Peraturan Menkeu ADALA H Nomor 251/PMK.0 BUNGA ATAU IMBALAN LAIN YG DIBERIKAN ATAS PENYALURAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN 3/2008 TERMASUK PEMBIAYAAN SYARIAH
  • 17. PPh Atas Dividen PPh Ps WP DN Objek 23 Pajak PPh Ps WP LN : 26 20% final Dividen Bukan PPh Ps WP OP 17 (2c) DN Objek Pajak Final Ps. 4 Ayat (3) : dividen yg diterima PT, koperasi, BUMN/D dg syarat ttt
  • 18. PPh Atas Bunga Bunga obligasi Ps. 4 (2) pasar modal Objek Bunga deposito, tabungan Pajak Ps. 23 Bunga WP LN : 20% Ps. 26 final Bukan Objek Ps. 4 Ayat (3) : Bunga obligasi yg diterima Pajak perush reksa dana
  • 19. PPh Atas Sewa Sewa tanah dan/atau Ps. 4 (2) bangunan : 10% final Sewa Ps. 23 Ps. 26 WP LN : 20% final
  • 20. Jasa Teknik dan Jasa Manajemen Surat Edaran No. SE-08/PJ.222/1984 Jasa Teknik ialah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi : a. Untuk suatu proyek tertentu. Dalam proyek tertentu ini jasa teknik pada umumnya hanya diberikan sekali saja misalnya membangun gedung pabrik diperlukan penelitian b. Untuk membuat suatu jenis produk tertentu. Dalam membuat produk tertentu ini jasa teknik dapat diberikan lebih dari sekali. Jasa teknik ini diberikan secara terus menerus dalam rangka membuat produksi tertentu. c. Jasa teknik dapat pula berupa pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen. Jasa Manajemen ialah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dalam balas jasa berupa imbalan manajemen ("management fee").