Kup 2008

  • 13,623 views
Uploaded on

Undang-undang KUP Tahun 2008

Undang-undang KUP Tahun 2008

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • ngak boleh di save ya
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • nice sharing...... tapi sayang ngga bisa disave yaa.......
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • JASA PENGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    “Corporate Legal services”
    http://www.saranaijin.com
    KomplekRukoSegitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
    Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038
    Mobile: 081585427167
    Pin BB 285200BC
    Email: legal@saranaizin.com

    JASA PERNGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    - URUS API-P (ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN)
    - URUS API-U (ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM)
    - URUS API PERUBAHAN
    - URUS APIP (Produsen) PMA BKPM
    - URUS APIU (Umum) PMA BKPM
    - URUS NIK EXPORT IMPORT
    - URUS NPIK
    - URUS IT ELEKTRONIKA, IT PAKAIAN JADI, IT ALAS KAKI, IT MAKANAN DAN MINUMAN
    IT OBAT TRADISINAL DAN HERBAL
    - URUS IP PLASTIK, IP BESI/BAJA, IP TEKSTIL
    - URUS PI BARANG MODAL BUKAN BARU
    - URUS ETPIK
    - URUS SKPLBI BARANG / LABEL PRODUK IMPORTIR
    - URUS POSTEL
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • good
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
13,623
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
616
Comments
4
Likes
18

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide
  • pali
  • pali
  • pali

Transcript

  • 1. KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN 2008 DUDI WAHYUDI (www.dudiwahyudi.com) P2 HUMAS KANWIL DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL
  • 2. UU No. 6 Th. 1983 tentang KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Th. 2007 KECUALI DIATUR TERSENDIRI DALAM UU YANG BERSANGKUTAN PPh PPN / PPn BM PBB MENGATUR KETENTUAN FORMAL BAGI Pajak lainnya yang mengacu kepada UU ini BPHTB PPSP
  • 3. Definisi Pajak
    • kontribusi wajib kepada negara
    • terutang oleh orang pribadi atau badan
    • bersifat memaksa
    • berdasarkan Undang-Undang
    • tidak mendapatkan imbalan langsung
    • untuk keperluan negara
    • bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
    Pasal 1 angka 1 UU KUP
  • 4. WAJIB PAJAK Pasal 1 angka 2 UU KUP ORANG PRIBADI PEMBAYAR/ PEMUNGUT / PEMOTONG PAJAK TERTENTU BADAN
  • 5. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI Pasal 2 ayat (1) UU KUP WAJIB PAJAK MEMENUHI PERSYARATAN ■ SUBJEKTIF ■ OBJEKTIF MENDAFTARKAN DIRI KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIBERIKAN NPWP
  • 6.
    • Persyaratan subjektif : sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh
    • Persyaratan objektif : subjek pajak menerima/memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPh
    • Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah
    • Wanita kawin selain di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri
    KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KUP
  • 7. FUNGSI NPWP / PPKP
    • tanda pengenal diri atau identitas WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan;
    • dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan;
    • ( juga untuk mendapatkan pelayanan dari Instansi tertentu )
    SEBAGAI SARANA Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP
  • 8. KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA Pasal 2 ayat (2) UU KUP WAJIB PAJAK SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAKAN KEWAJIBAN PPN MELAPORKAN USAHANYA
    • KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI :
    • TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN
    • TEMPAT KEGIATAN USAHA
    DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
  • 9. TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN ORANG PRIBADI BADAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK PEMUNGUT/ PEMOTONG DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA PENGUSAHA TERTENTU
  • 10. TEMPAT PELAPORAN USAHA ORANG PRIBADI B A D A N WP SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN KANTOR PELAYANAN PAJAK TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA Pasal 2 ayat (2) UU KUP
  • 11. APABILA ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI WP/PKP TETAPI TIDAK MENDAFTARKAN DIRI DAN / ATAU TIDAK MELAPORKAN USAHANYA DIRJEN PAJAK MENERBITKAN NPWP DAN ATAU PPKP SECARA JABATAN PENERBITAN NPWP DAN ATAU PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN Pasal 2 ayat (4) UU KUP
  • 12. paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkan sbg PKP dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan SAAT DIMULAINYA KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI WP/PKP YG DIKUKUHKAN SECARA JABATAN Pasal 2 ayat (4a) UU KUP
  • 13.
    • Sebelum penyerahan BKP/JKP
    • Paling lama akhir bulan berikut setelah s/d suatu masa dalam tahun buku nilai peredaran usaha melebihi batasan Pengusaha Kecil
    Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan Paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila penghasilan sampai dengan suatu bulan yg disetahunkan telah melebihi PTKP WP BADAN / OP Usahawan WP ORANG PRIBADI Non Usahawan JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP DAN PELAPORAN PPKP Pasal 2 ayat (5) UU KUP jo. PER-44/PJ/2008 PPKP NPWP
  • 14. Alasan NPWP Dihapuskan Pasal 2 ayat (6) UU KUP
    • diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh WP/ ahli warisnya dalam hal tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif
    • Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha
    • WP BUT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
    • dianggap perlu oleh Dirjen Pajak untuk menghapuskan NPWP dari WP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan / atau objektif
  • 15. Jangka Waktu Penyelesaian Penghapusan NPWP Pasal 2 ayat (7) UU KUP Permohonan Penghapusan NPWP Pemeriksaan oleh Dirjen Pajak Jangka Waktu Terbitnya Keputusan WP Orang Pribadi WP Badan 6 Bulan 12 Bulan Sejak Tanggal Permohonan Diterima Lengkap
  • 16. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pasal 2 ayat (8) dan (9) UU KUP Permohonan Pemeriksaan oleh Dirjen Pajak Jangka Waktu Terbitnya Keputusan 6 Bulan Sejak Tanggal Permohonan Diterima Lengkap PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP Secara Jabatan
  • 17. Masa Pajak dan Tahun Pajak Pasal 1 angka 7 & 8, Pasal 2A
    • jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang
    • sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan PMK paling lama 3 bulan kalender
    MASA PAJAK
    • jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
    TAHUN PAJAK
  • 18. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Pasal 1 angka 10, 11, 12 UU KUP SPT MASA SPT TAHUNAN SPT Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan atau Harta dan Kewajiban UNTUK SUATU MASA PAJAK UNTUK SUATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK
  • 19. FUNGSI SPT PPh a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang b. melaporkan tentang :  pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak ;  penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak ;  Harta dan Kewajiban ;  pembayaran dari pemotong / pemungut tentang pemotongan atau pemungutan dalam satu Masa Pajak. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK :
  • 20. FUNGSI SPT PPN a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN/PPn BM yang sebenarnya terutang, dan b. melaporkan tentang:  pengkreditan PM terhadap PK;  pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak;  melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong atau pemungut). Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK :
  • 21. PENANDATANGANAN SPT Pasal 3 ayat (1b) UU KUP
    • SECARA BIASA
    • DENGAN TANDA TANGAN STEMPEL
    • TANDA TANGAN ELEKTRONIK ATAU DIGITAL
    MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA TATACARA PELAKSANAANNYA DIATUR PMK (181/PMK.03/2007)
  • 22. KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT Pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (7) UU KUP WP KPPP/ KP2KP
    • MENGAMBIL SENDIRI
    • MENGISI
    • MENANDATANGANI
    • MENYAMPAIKAN
    • BATAS WAKTU PENYAMPAIAN
    • SPT MASA : PALING LAMBAT 20 HARI SETELAH AKHIR MASA PAJAK
    • SPT TAHUNAN : PALING LAMBAT 3 BULAN (OP) ATAU 4 BULAN (BADAN) SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK
    SPT SPT DISAMPAIKAN TETAPI TIDAK ATAU TIDAK SEPENUHNYA MEMENUHI KETENTUAN (TIDAK LENGKAP), SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN
  • 23.
    • Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya .
    • Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
    TANGGAL JATUH TEMPO PELAPORAN PAJAK Pasal 3 ayat (3c) UU KUP jis. PMK No.184 /PMK.03/2007 Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya PPh Pasal 25 Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya PPh Pasal 23 Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya PPh Pasal 21 Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya PPh Ps. 4 ayat (2)
  • 24. WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU Pasal 3 ayat (3a) dan (3b) UU KUP WP Dengan Kriteria Tertentu antara lain WP Usaha Kecil dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 SPT Masa SPT Masa PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran dilakukan sekaligus paling lama dalam Masa Pajak yang terakhir SPT Masa selain PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran untuk masing-masing Masa Pajak dilakukan sesuai batas waktunya Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporannya diatur dengan Peraturan Menkeu (182/PMK.03/2007)
  • 25.
    • tidak ditandatangani
    • tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yg disyaratkan
    • SPT LB disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis
    • SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan SKP
    SPT TIDAK LENGKAP (SPT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN) Pasal 3 ayat (7) dan (7a) SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN APABILA DIRJEN PAJAK WAJIB MEMBERITAHUKAN
  • 26. a. Dalam Bahasa Indonesia b. Huruf latin c. Menggunakan angka arab d. Satuan mata uang rupiah ( Kecuali WP yang telah mendapat izin Menkeu untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu dalam mata uang US $ ) SPT harus diisi dengan benar lengkap dan jelas, dan : PENGISIAN SPT Pasal 3 ayat (1), (1a) UU KUP
  • 27. BENAR BENAR, LENGKAP DAN JELAS Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP LENGKAP JELAS benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
  • 28. BENTUK, ISI, DAN LAMPIRAN SPT BENTUK MENTERI KEUANGAN MENETAPKAN ISI LAMPIRAN BERUPA KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN Pasal 3 ayat (6) UU KUP CARA MENYAMPAIKAN SPT 181/PMK.03/2007
  • 29. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DISERTAI JUGA SSP SBG BUKTI PELUNASAN ATAS KEKURANGAN PENYETORAN PAJAK YG TERUTANG YG KETENTUANNYA DIATUR PMK (181/PMK.03/2007) APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN SECARA TERTULIS ATAU DENGAN CARA LAIN YG KETENTUANNYA DIATUR PMK (181/PMK.03/2007) DISERTAI DENGAN PENGHITUNGAN SEMENTARA PAJAK YG TERUTANG DLM 1 TH PAJAK YG KETENTUANNYA DIATUR PMK (181/PMK.03/2007) Pasal 3 ayat (4), (5) dan (5a) UU KUP CARA : UNTUK PALING LAMA 2 BULAN APABILA TIDAK DISAMPAIKAN DALAM BATAS WAKTU PERPANJANGAN TERSEBUT DITERBITKAN SURAT TEGURAN
  • 30. DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT Pasal 3 ayat (8) UU KUP jo. PMK No.183/PMK.03/2007 WAJIB PAJAK TERTENTU DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT ADALAH :  WP OP BERPENGHASILAN NETO DI BAWAH PTKP (UNTUK SPT MASA PPh Pasal 25 DAN SPT TAHUNAN PPh)  WP OP YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (UNTUK SPT MASA PPh Pasal 25)
  • 31. PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPT Pasal 4 ayat (1), (2), (3) & (4) UU KUP PENGISIAN SPT
    • BENAR
    • LENGKAP
    • JELAS
    • DITANDATANGANI :
      • BADAN : PENGURUS/DIREKSI ATAU KUASA KHUSUS
      • ORANG PRIBADI :YG BERSANGKUTAN ATAU KUASA KHUSUS
    WP YANG WAJIB PEMBUKUAN, DILENGKAPI DGN LAP. KEUANGAN (NERACA, LABA RUGI DAN KETERANGAN LAIN)
  • 32. PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPT Pasal 4 ayat (4a), (4b), & (5) UU KUP
    • Laporan Keuangan yang dilampirkan adalah laporan keuangan dari masing-masing Wajib Pajak
    • Dalam hal laporan keuangan diaudit Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada SPT, maka SPT dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga SPT dianggap tidak disampaikan
    • Tata cara penerimaan dan pengolahan SPT diatur dengan PMK (185/PMK.03/2007)
  • 33. PENYAMPAIAN SPT Pasal 6 UU KUP Dengan Cara Disampaikan langsung ke KPP/ KP2KP WP menerima tanda bukti dan tanggal penerimaan Disampaikan melalui Pos Tanda bukti dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPT telah lengkap ATAU CARA LAIN YANG DIATUR PERATURAN MENTERI KEUANGAN
  • 34. SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT SPT MASA PPN WP TERLAMBAT/ TIDAK MENYAMPAIKAN Pasal 7 (1) UU KUP DENDA Rp. 500 RB SPT MASA LAINNYA SPT TAHUNAN BADAN SPT TAHUNAN OP DENDA Rp. 100 RB DENDA Rp. 1 JT DENDA Rp. 100 RB
  • 35. DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA Pasal 7 ayat (2) UU KUP WP TERTENTU DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA WP OP yang telah meninggal dunia;   WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; WP OP yang berstatus sebagai WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia; BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan PMK; atau WP lain yang diatur dengan atau berdasarkan PMK
  • 36. PEMBETULAN SPT
    • PERNYATAAN TERTULIS (dengan SPT pembetulan ybs atau beserta lampiran sendiri)
    • BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN
    • DISAMPAIKAN PALING LAMA 2 TAHUN SEBELUM DALUARSA PENETAPAN UNTUK SPT RUGI DAN LB
    • APABILA PEMBETULAN SPT MENYEBABKAN PAJAK KURANG BAYAR DIKENAKAN SANKSI BUNGA 2% PER BULAN ATAS JUMLAH PAJAK KURANG BAYAR
    DENGAN KEMAUAN SENDIRI WP DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN Pasal 8 ayat (1), (1A), (2) & (2A) UU KUP SPT YG PENGISIANNYA TERDAPAT KEKELIRUAN SYARAT
  • 37. TELAH DIPERIKSA, TETAPI BELUM DISIDIK, sehubungan TINDAK PIDANA PASAL 38 PENGUNGKAPAN KETIDAK-BENARAN SPT ATAS KEMAUAN SENDIRI
    • APABILA WP :
    • Mengungkapkan ketidakbenaran atas kemauan sendiri
    • Melunasi pajak yg kurang dibayar + denda 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
    SPT TELAH DISAMPAIKAN TIDAK DISIDIK Pasal 8 ayat ( 3 ) UU KUP
  • 38. PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DENGAN LAPORAN TERSENDIRI SEKALIPUN DIRJEN PAJAK TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN DG SYARAT BELUM DITERBITKAN SKP WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN TERSENDIRI
    • PAJAK YG HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR ATAU LEBIH KECIL
    • RUGI FISKAL MENJADI LEBIH KECIL ATAU LEBIH BESAR
    • JUMLAH HARTA MENJADI LEBIH BESAR ATAU LEBIH KECIL
    • JUMLAH MODAL MENJADI LEBIH BESAR ATAU LEBIH KECIL
    • MELUNASI PAJAK YG KURANG DIBAYAR + KENAIKAN 50 % SEBELUM LAPORAN DISAMPAIKAN
    Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU KUP PROSES PEMERIKSAAN TETAP DILANJUTKAN
  • 39. PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU PUTUSAN BANDING Pasal 8 ayat 6 UU KUP WP Menerima SKP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan PK tahun (- tahun) pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan yg dalam SPT Dapat menyampaikan pembetulan SPT dg syarat belum dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima SKP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan PK
  • 40.
    • Dalam hal tanggal jatuh tempo dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya
    • Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
    TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK Pasal 9 ayat (1) UU KUP PMK No.184 /PMK.03/2007 Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya PPh Pasal 25 Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya PPh Pasal 23 Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya PPh Pasal 21 Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya PPh Ps. 4 ayat (2) yg dibayar sendiri Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya PPh Ps. 4 ayat (2) yg dipotong pemotong pajak
  • 41. BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29 KEKURANGAN BAYAR PPh BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh (Ps.29) TAHUN BUKU = TAHUN TAKWIM TAHUN BUKU  TAHUN TAKWIM SEBELUM SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN HARUS DILUNASI Pasal 9 ayat (2) UU KUP
  • 42. SANKSI ADMINITRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK UNTUK SUATU MASA PAJAK BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN) DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI Pasal 9 ayat (2a) UU KUP
  • 43. SANKSI ADMINITRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK BERDASARKAN SPT TAHUNAN YANG DIBAYAR SETELAH TANGGAL JATUH TEMPO PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN) DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI Pasal 9 ayat (2b) UU KUP
  • 44. JATUH TEMPO PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK
    • STP
    • SKPKB
    • SKPKBT
    • SK PEMBETULAN
    • SK KEBERATAN
    • PUTUSAN BANDING
    HARUS DILUNASI PALING LAMBAT 1 BULAN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN PAJAK TERUTANG ATAS : YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH Pasal 9 ayat (3) UU KUP Bagi WP usaha kecil dan WP di daerah tertentu, dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan yang ketentuannya diatur dengan PMK
  • 45. PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat (4) UU KUP
    • STP
    • SKPKB
    • SKPKBT
    • PPh Pasal 29
    • SK PEMBETULAN
    • SK KEBERATAN
    • PUTUSAN BANDING
    • Yg mengakibatkan
    • pajak yg harus dibayar
    • bertambah
    ATAS PERMOHONAN WP UNTUK MENGANGSUR/MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG ATAS : DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MEMBERIKAN PERSETUJUAN Ketentuannya diatur dengan PMK (184/PMK.03/2007)
  • 46. TEMPAT PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (1) & (1a) UU KUP WAJIB PAJAK WAJIB MEMBAYAR PAJAK TERUTANG DENGAN MENGGUNAKAN SSP KE KAS NEGARA tempat pembayaran yang diatur dengan PMK (184/PMK.03/2007) MELALUI SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur PMK (184/PMK.03/2007)
  • 47. SARANA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 10 ayat (2) UU KUP jo 184/PMK.03/2007 PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YG DISAMAKAN DG SSP
  • 48. SURAT KETETAPAN PAJAK Pasal 1 angka 14 UU KUP Surat Ketetapan Pajak PASAL 13 PASAL 15 PASAL 17, 17B, 17C, 17D DAN 17E PASAL 17 A SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
  • 49. KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK Pasal 12 AYAT (1) UU KUP WAJIB PAJAK WAJIB MEMBAYAR PAJAK YANG TERUTANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN TIDAK MENGGANTUNGKAN PADA ADANYA SURAT KETETAPAN PAJAK
  • 50. JUMLAH PAJAK TERUTANG Pasal 12 Ayat (2) & (3) UU KUP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN WP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENDAPATKAN BUKTI BAHWA JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BENAR Atau Apabila MAKA DJP MENETAPKAN JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG SEMESTINYA
  • 51. BUNGA 2% SEBULAN MAX 24 BLN SPT tidak di-sampaikan da-lam jangka waktu yg di-tentukan dalam surat tegoran Berdasarkan hasil pemeriksaan/ket lain, PPN/PPnBM: - tidak seharusnya dikompensasikan - tidak seharusnya dikenakan tarip 0 % Kewajiban: Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi PPh /PPN / PPn BM PPh Sendiri PPh Sendiri KENAIKAN 50% KENAIKAN 100% KENAIKAN 100% KENAIKAN 50% Psl. 13 (3) a Psl. 13 (3) b Psl. 13 (3) a Psl. 13 (3) b Psl. 13 (2) SKPKB Dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun, dalam hal : Berdasarkan hasil pemerik-saan/ket. lain pajak yg teru-tang tidak/ku-rang dibayar PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN PPN /PPn.BM PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN KENAIKAN 100% Pasal 13 ayat (1), (2) & (3) UU KUP Psl. 13 (3) c
  • 52. BUNGA 2% SEBULAN MAX 24 BLN PPh /PPN / PPn BM Psl. 13 (2) SKPKB Dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun, dalam hal : apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a) Pasal 13 ayat (1), (2) & (3) UU KUP Tata cara penerbitan SKPKB diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (23/PMK.03/2008)
  • 53. PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TIDAK DITERBITKAN SKP MENJADI PASTI Pasal 13 ayat (4) UU KUP
  • 54. S K P K B dapat diterbitkan dalam j.w. > 5 tahun dalam hal : Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yg dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditambah sanksi BUNGA 48 % Pasal 13 ayat (5) UU KUP
  • 55. TINDAK PIDANA ALPA PERTAMA KALI
    • Tidak menyampaikan SPT
    • Menyampaikan SPT tidak benar
    BERAKIBAT dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
    • wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang , serta
    • sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
    • ditetapkan melalui penerbitan SKPKB
    Pasal 13A UU KUP WAJIB PAJAK YANG KARENA KEALPAANNYA tidak dikenai sanksi pidana jika kealpaan tersebut pertama kali dilakukan
  • 56. PPh dalam tahun berjalan tidak/ kurang dibayar Kurang bayar karena salah tulis / salah hitung Dikenakan Sanksi Adminis trasi berupa denda dan atau bunga PKP tidak membuat faktur pajak, PKP membuat faktur pajak tidak tepat waktu Bunga 2% sebulan paling lama 24 bulan Denda 2 % x DPP Psl 14 (1) a Psl 14 (1) d Psl 14 (1) b Psl 14 (1) c Psl 14 (3) Psl 14 (4) Catatan: (Pasal 14 (2) STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan skp STP dapat diterbitkan dalam hal : Pasal 14 UU KUP PKP membuat faktur pajak tidak lengkap Psl14(1) e PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai masanya Psl14(1) f
  • 57. STP dapat diterbitkan dalam hal : Pasal 14 UU KUP Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN Psl14(1) g bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan SKPKPP s.d. tanggal penerbitan STP Psl 14 (5) Tata cara penerbitan STP diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (189/PMK.03/2007)
  • 58. SKPKBT Diterbitkan dlm jangka waktu 5 tahun apabila
    • ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT
    Ditemukan oleh FISKUS dikenakan kenaikan 100 % Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)UU KUP Keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri tidak dikenakan kenaikan
  • 59. S K P K B T dapat diterbitkan dalam j.w. > 5 tahun dalam hal : Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditambah sanksi BUNGA 48 % Pasal 15 ayat (4) UU KUP
  • 60. S K P K B T Peraturan Pelaksanaan Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 23/PMK.03/2008 Pasal 15 ayat (4) UU KUP
  • 61. PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK PERMOHONAN WP Pasal 16 ayat (1) dan Penjelasan UU KUP SALAH TULIS, SALAH HITUNG DAN ATAU KELIRU PENERAPAN UU SKP, STP, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau SKPIB SECARA JABATAN DIRJEN PAJAK DAPAT MEMBETULKAN
  • 62. PERMOHONAN PEMBETULAN APABILA JANGKA WAKTU TELAH LEWAT, TIDAK MEMBERI SUATU KEPUTUSAN, MAKA PERMOHONAN PEMBETULAN YG DIAJUKAN TSB DIANGGAP DIKABULKAN Pasal 16 AYAT (2), (3) UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK HARUS MEMBERI KEPUTUSAN DALAM JANGKA WAKTU 6 BULAN SEJAK TANGGAL SURAT PERMOHONAN DITERIMA
  • 63. PERMOHONAN PEMBETULAN WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA TERTULIS MENGENAI HAL-HAL YANG MENJADI DASAR UNTUK MENOLAK ATAU MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK Pasal 16 AYAT (4) UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK APABILA DIMINTA OLEH WAJIB PAJAK
  • 64. PERMOHONAN PEMBETULAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN Pasal 22 Ayat (4) PP No. 80 Th. 2007 PERATURAN PELAKSANAAN
  • 65. PENERBITAN S K P L B Pasal 17 ayat (1), (2) & (3) UU KUP JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YG DIBAYAR LEBIH BESAR DARI PADA JUMLAH PAJAK YG TERUTANG TELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TIDAK SEHARUSNYA TERUTANG SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN THD SPT LB TANPA PERMOHONAN RESTITUSI, SPT KB, DAN SPT NIHIL SETELAH MENELITI KEBENARAN PEMBAYARAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENERBITKAN SKPLB BERDASARKAN PERMOHONAN WP KETENTUANNYA DIATUR PMK (190/PMK.03/2007) SKPLB masih dapat diterbitkan lagi berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau data baru
  • 66. PENERBITAN S K P N Pasal 17 A ayat (1) & (2) UU KUP JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YG DIBAYAR SAMA DENGAN JUMLAH PAJAK YG TERUTANG PAJAK TIDAK TERUTANG DAN TIDAK ADA KREDIT PAJAK / PEMBAYARAN PAJAK SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN Tata cara penerbitan SKPN diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (23/PMK.03/2008)
  • 67. SPTLB dengan permohonan dalam SPT (Selain permohonan sebagaimana dalam Pasal 17C dan 17D) DIPERIKSA SKPLB SKPKB SKPN diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan Sejak permohonan diterima secara lengkap Pasal 17B ayat (1)& (1A) UU KUP tidak berlaku terhadap WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan PMK
  • 68. SPT LB dengan permohonan dalam SPT SKPLB = SPT SKPLB = SPT DITAMBAH IMBALAN BUNGA 2 % SEBULAN MELAMPAUI 12 BULAN TIDAK ADA KEPUTUSAN DITERBITKAN DALAM WAKTU PALING LAMBAT 1 BULAN Pasal 17B ayat (2), ayat (3) UU KUP DITERBITKAN LEWAT JANGKA WAKTU 1 BULAN
  • 69.
    • tidak dilanjutkan dengan penyidikan,
    • dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, atau
    • dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
    SKPLB WP yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan APABILA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Pasal 17B ayat (4) UU KUP DALAM HAL KEPADA WP DITERBITKAN SKPLB KEPADA WP DIBERIKAN BUNGA SEBESAR 2% PER BULAN (MAKS 24 BULAN), DIHITUNG SEJAK BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU 12 BULAN SAMPAI DENGAN SAAT DITERBITKAN SKPLB
  • 70. Penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) Setelah Dilakukan Penelitian terhadap Permohonan Pasal 17C ayat (1) UU KUP PPN Jangka Waktu 1 bulan WP DENGAN KRITERIA TERTENTU PPh Jangka Waktu 3 bulan Diterbitkan SKPPKP SEJAK PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP
  • 71.
    • tepat waktu dalam menyampaikan SPT
    • tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
    • Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut; dan
    • tidak pernah dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam jk. waktu 5 tahun terakhir
    WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU Pasal 17C ayat (2) & (3) DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK
  • 72. WP DENGAN KRITERIA TERTENTU DAPAT DIPERIKSA DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN SKPLB SKPN SKPKB DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100 % Pasal 17C ayat (4) , (5) dan Penjelasan UU KUP SETELAH DITERBITKAN SKPPKP
  • 73. TIDAK DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN Pasal 17C ayat (6) UU KUP
    • terhadap WP tsb dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
    • terlambat menyampaikan SPT Masa suatu jenis pajak tertentu 2 Masa Pajak berturut-turut
    • terlambat menyampaikan SPT Masa suatu jenis pajak tertentu 3 Masa Pajak dalam 1 tahun kalender, atau
    • terlambat menyampaikan SPT Tahunan.
  • 74. TATACARA PENETAPAN WP KRITERIA TERTENTU Pasal 17C ayat (7) UU KUP DIATUR PERATURAN MENTERI KEUANGAN 192/PMK.03/2007 PER-1/PJ/2008
  • 75. Penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) Setelah Dilakukan Penelitian terhadap Permohonan Pasal 17D ayat (1) UU KUP PPN Jangka Waktu 1 bulan WP DENGAN PERSYARATAN TERTENTU PPh Jangka Waktu 3 bulan Diterbitkan SKPPKP SEJAK PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP
  • 76.
    • WP OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
    • WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan omzet dan lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu
    • WP badan dengan omzet dan lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau
    • PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan omzet dan lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu
    WAJIB PAJAK DG PERSYARATAN TERTENTU Pasal 17D ayat (2) & (3) Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar diatur dengan PMK 193/PMK.03/2007 Jo. 54/PMK.03/2009 PER-40/PJ/2009
  • 77. WP DG PERSYARATAN TERTENTU DAPAT DIPERIKSA oleh DIREKTUR JENDERAL PAJAK SKPLB SKPN SKPKB DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100 % Pasal 17D ayat (4) , (5) UU KUP SETELAH DITERBITKAN SKPPKP
  • 78. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 11 ayat (1), (2) & (3) UU KUP SKPLB Pasal 17 (1) SKPPKP Pasal 17 C dan 17 D SISA LEBIH SISA LEBIH DITERBITKAN SKPKPP dan SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BLN SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN WP DITERBITKAN SKPKPP DAN SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BULAN SEJAK DITERBITKAN SKPPKP IMBALAN BUNGA 2% SEBULAN APABILA SPMKP TERBIT LEWAT JANGKA WAKTUNYA DIKOMPENSASI dengan utang pajak baik pusat maupun cabang-cabang KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK SISA LEBIH SKPLB Pasal 17 (2) dan 17 B DITERBITKAN SKPKPP dan SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BLN SEJAK DITERBITKANNYA SKPLB
  • 79. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 11 ayat (1a), (2) & (3) UU KUP akibat adanya SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan PK, serta SKPIB DITERBITKAN SKPKPP dan SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BLN SEJAK diterbitkannya SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan PK, serta SKPIB IMBALAN BUNGA 2% SEBULAN APABILA SPMKP TERBIT LEWAT JANGKA WAKTUNYA (195/PMK.03/2007) DIKOMPENSASI dengan utang pajak baik pusat maupun cabang-cabang KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK SISA LEBIH
  • 80. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 11 ayat (4) UU KUP 188/PMK.03/2007 DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
  • 81. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK (Konsumsi PPN di luar Daerah Pabean) Pasal 17E UU KUP ORANG PRIBADI BUKAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DIATUR DENGAN PMK DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PPN YG TELAH DIBAYAR MEMBELI BKP DI DALAM DAERAH PABEAN TIDAK DIKONSUMSI DI DALAM DAERAH PABEAN
  • 82. PENAGIHAN PAJAK Pasal 18 AYAT (1) UU KUP
    • STP
    • SKPKB
    • SKPKBT
    • SK PEMBETULAN
    • SK KEBERATAN
    • PUTUSAN BANDING
    • PUTUSAN PK
    DASAR PENAGIHAN PAJAK YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG MASIH HARUS DIBAYAR BERTAMBAH
  • 83. BUNGA PENAGIHAN 1. SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK yang menyebabkan pajak yang msh harus dibayar bertambah, apabila pada saat jatuh tempo pemba-yaran tidak/ kurang dibayar Bunga dihitung dari tanggal jt. Tempo pem bayaran s/d tgl. Pem bayaran atau tgl STP 2. Pajak yg terutang dlm hal WP diperbolehkan mengangsur / menunda pembayaran Bunga 2% per bulan dari jumlah yg msh harus dibayar 3. Kekurangan pajak yg belum dilunasi, apabila WP diberikan penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh Bunga dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT s/d tgl pem bayaran kekurangan pjk Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UU KUP 2 % PER BULAN dikenakan terhadap : BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN
  • 84. PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Pasal 20 ayat (1), (3) UU KUP
    • STP
    • SKPKB
    • SKPKBT
    • SK PEMBETULAN
    • SK KEBERATAN
    • PUTUSAN BANDING
    • PUTUSAN PK Yang mengakibatkan pajak yg msh harus dibayar bertambah
    PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURATPAKSA TIDAK DIBAYAR SESUAI JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9 AYAT(3) atau AYAT (3a) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU PPSP)
  • 85. PENANGGUNG PAJAK ORANG PRIBADI BADAN YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAYARAN PAJAK TERMASUK: Wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Pasal 1 angka 28 UU KUP
  • 86. PENAGIHAN SEKETIKA & SEKALIGUS
      • Dilakukan apabila :
      • Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
      • Penanggung pajak memindahtangankan barang yg dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaannya di Indonesia;
      • Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung pajak akan membubarkan Badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan berubahan bentuk lainnya;
      • Badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
      • Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
    Pasal 20 ayat (2) UU KUP
  • 87. Negara mempunyai Hak Mendahulu untuk Utang Pajak Barang- barang milik Penanggung Pajak HAK MENDAHULU Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP Meliputi : - Pokok Pajak - Sanksi Administrasi :  Bunga  Denda  Kenaikan - Biaya Penagihan Pajak ATAS
  • 88. DIKECUALIKAN DARI HAK MENDAHULU 1. Biaya perkara yg semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak / tidak bergerak 2. Biaya yg telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang dimaksud, dan/atau 3. Biaya perkara, yg semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan Pasal 21 ayat (3) UU KUP
  • 89. HAK MENDAHULU Pasal 21 ayat (3a) UU KUP DALAM HAL : WP DINYATAKAN PALILIT, BUBAR, ATAU DILIKUIDASI
    • KURATOR
    • LIKUIDATOR
    • ORANG/BADAN YG DITUGASI MELAKUKAN PEMBERESAN
    DILARANG membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.
  • 90. HAK MENDAHULU HILANG Pasal 21 ayat (4), dan ayat (5) UU KUP SETELAH LAMPAU WAKTU 5 TAHUN SEJAK TGL DITERBITKANNYA
    • STP
    • SKPKB
    • SKPKBT
    • SK PEMBETULAN
    • SK KEBERATAN
    • PUTUSAN BANDING
    • PUTUSAN PK
    • Yg mengakibatkan
    • pajak yg masih harus dibayar
    • bertambah
    PERHITUNGAN JK WAKTU
    • dalam hal SP diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 tahun dihitung sejak pemberitahuan SP, atau
    • dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 tahun dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan
  • 91. DALUWARSA PENAGIHAN Pasal 22 ayat (1) UU KUP HAK UNTUK MELAKUKAN PENAGIHAN PAJAK DALUWARSA SETELAH LAMPAU WAKTU 5 TAHUN
    • SEJAK TERBITNYA :
    • STP
    • SKPKB
    • SKPKBT
    • SK PEMBETULAN
    • SK KEBERATAN
    • PUTUSAN BANDING
    • PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
  • 92.
    • Diterbitkan Surat Paksa
    • Ada pengakuan utang pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung, yaitu :
      • pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran
    • Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT karena WP melakukan Tindak Pidana perpajakan atau tindak pidana lain yang merugikan pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
    • Tehadap WP dilakukan penyidikan tindak pidana perpajakan
    • tanggal disampaikan surat paksa
    • tgl surat permohonan diterima
    • tgl diterbitkan ketetapan pajak dimaksud
    • Tgl surat perintah penyidikan
    DALUWARSA PENAGIHAN TERTANGGUH Apabila Pasal 22 ayat (2) dan penjelasan UU KUP Daluwarsa sejak :
  • 93. GUGATAN WP ATAU PENANGGUNG PAJAK TERHADAP : Pasal 23 ayat (2) UU KUP Hanya dapat diajukan kepada : badan peradilan pajak
    • Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang
    • Keputusan Pencegahan dlm rangka penagihan pajak
    • Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan , selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 (1) dan Pasal 26
    • penerbitan SKP atau SK Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
  • 94. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN DIATUR OLEH MENTERI KEUANGAN SPPT, SKP,SKPT, SKPKB,SKPKBT, SKBKB, SKBKBT,STB SK PEMBETULAN, SK KEBERATAN DAN PUTUSAN BANDING yang tidak dapat ditagih lagi Pasal 24 UU KUP KMK No. 565/KMK.04/2000 Jo KMK No. 539/KMK.03/2002
  • 95. KEBERATAN WP
    • SKPKB
    • SKPKBT
    • SKPLB
    • SKP Nihil
    • Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga
    Pasal 25 ayat (1), ayat (7) UU KUP Diajukan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas SUATU:
    • Catatan :
    • Jatuh tempo pembayaran yang tertera dalam SKP tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan SK Keberatan
    • Penangguhan ini menyebabkan bunga Pasal 19 sebesar 2% per bulan tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan.
  • 96. SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN
    • 1 . Tertulis dalam Bahasa Indonesia
    • 2. Memuat jumlah Pajak yg terutang atau jumlah pajak yg dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP.
    • 3. Memuat alasan yg menjadi dasar penghitungan
    • Dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirim SKP atau sejak tanggal pemotongan / pemungutan kecuali di luar kekuasaan Wajib Pajak (force mayeur)
    • Dalam hal WP mengajukan keberatan atas SKP, WP wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir, sebelum surat keberatan disampaikan
    Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (3a), & ayat (4) UU KUP syarat TIDAK DIPENUHI TIDAK DIANGGAP SURAT KEBERATAN SEHINGGA TIDAK DIPERTIMBANGKAN
  • 97. TANDA BUKTI PENERIMAAN SURAT KEBERATAN Pasal 25 ayat (5) UU KUP TANDA BUKTI PENERIMAAN TANDA TERIMA YG DIBUAT OLEH PEGAWAI DITJEN PAJAK YG DITUNJUK UNTUK MENERIMA SURAT KEBERATAN TANDA PENGIRIMAN SURAT KEBERATAN MELALUI POS DENGAN BUKTI PENGIRIMAN SURAT, ATAU MELALUI CARA LAIN YANG DIATUR PMK CATATAN : Batas Waktu penyelesaian Keberatan dihitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan keberatan WP
  • 98.
    • Untuk Meminta :
    • Dasar Pengenaan Pajak
    • Dasar Penghitungan Rugi, atau
    • Dasar Pemotongan atau Pemungutan Pajak
    HAK WAJIB PAJAK DALAM PENGAJUAN KEBERATAN Pasal 25 ayat (6) dan Penjelasan UU KUP WAJIB PAJAK DIBERI HAK WAJIB DIPENUHI SECARA TERTULIS OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK bila diminta
  • 99. KEBERATAN WP
    • Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak
    • Dalam hal keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi denda 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar
    • Dalam hal WP mengajukan banding, sanksi denda sebesar 50% tidak dikenakan
    Pasal 25 ayat (8), (9) & (10) UU KUP
  • 100. PENYELESAIAN SURAT KEBERATAN Paling lama 12 bulan sejak tgl Surat Keberatan diterima, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan
    • Keputusan dapat berupa :
    • Menerima seluruhnya
    • Menerima sebagian
    • Menolak
    • Menambah jml pajak ymh dibayar
    Bila dlm waktu 12 bulan terlampaui, dan tdk diberikan keputusan, maka Surat Keberatan WP dianggap dikabulkan Pasal 26 ayat (1), (2), (3), dan (5) UU KUP Catatan: Sebelum surat keputusan diterbitkan, WP dpt menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan
  • 101. PEMBUKTIAN KETIDAK-BENARAN KETETAPAN PAJAK SECARA JABATAN Pasal 26 ayat (4) UU KUP SURAT KEBERATAN ATAS
    • SKP SECARA JABATAN KARENA :
    • WP TIDAK MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN SETELAH DITEGOR SECARA TERTULIS;
    • TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBUKUAN
    • TIDAK MEMBERI KESEMPATAN PEMERIKSA MEMASUKI TEMPAT TERTENTU YG DIANGGAP PERLU
    HARUS DIBUKTIKAN OLEH WP KETIDAKBENARAN SKP TSB. APABILA TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN KEBERATAN DITOLAK
  • 102. TATACARA PENGAJUAN PENYELESAIAN KEBERATAN Pasal 26A ayat (1), (2), (3) & (4) UU KUP Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur PMK (194/PMK.03/2007) Antara lain mengatur ttg pemberian hak kepada WP untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya Apabila WP tidak menggunakan hak tsb, proses keberatan tetap dapat diselesaikan WP yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan , selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh WP dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.
  • 103. PERMOHONAN BANDING
    • Ditulis dalam Bahasa Indonesia;
    • Alasan yang jelas
    • Dalam jangka waktu tiga bulan sejak SK Keberatan diterima;
    • Dilampiri salinan SK Keberatan
    Hanya dapat diajukan banding syarat Pasal 27 ayat (1), (3) & (4a) UU KUP ATAS SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN Catatan : - Apabila diminta WP, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar SK Keberatan yang diterbitkan Kepada Badan Peradilan Pajak
  • 104. PUTUSAN BANDING MERUPAKAN PUTUSAN PENGADILAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pasal 27 ayat (2), UU KUP
  • 105. BADAN PERADILAN PAJAK
    • Badan Peradilan Pajak diatur dengan UU
    Pasal 27 ayat (6) UU KUP UU NO. 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK
  • 106. PERMOHONAN BANDING Pasal 27 ayat (5a), (5b), (5c) dan (5d) UU KUP Dalam hal WP mengajukan banding, jangka waktu pelunasan utang pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding . Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang s ampai dengan Putusan Banding diterbitkan Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak sebelum mengajukan keberatan
  • 107. IMBALAN BUNGA ATAS KEBERATAN/BANDING Dikembalikan, ditambah bunga 2 % perbulan, paling lama 24 bulan dihitung sejak : Keberatan/Banding/PK dikabulkan sebagian atau seluruhnya Pasal 27 A ayat (1) UU KUP selama pajak ymh dibayar dalam SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak SKPKB & SKPKBT SKPN & SKPLB tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak s.d. diterbitkannya SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan PK tanggal penerbitan surat ketetapan pajak s.d. diterbitkannya SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan PK
  • 108. IMBALAN BUNGA ATAS KEBERATAN/BANDING Dikembalikan, ditambah bunga 2 % perbulan, paling lama 24 bulan dihitung sejak : SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya Pasal 27 A ayat (1a) UU KUP menyebabkan kelebihan pembayaran pajak SKPKB & SKPKBT SKPN & SKPLB tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak Tanggal penerbitan surat ketetapan pajak STP tgl pembayaran yg menyebabkan kelebihan pembayaran pajak s.d. diterbitkannya SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak
  • 109. PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
    • Pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) dan atau
    • bunga Pasal 19 ayat (1)
    Pasal 27 A ayat (2) UU KUP Berdasarkan SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan PK yang mengabulkan sebagaian atau seluruh permohonan WP
  • 110. TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA Pasal 27 A ayat (3) UU KUP DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN 195/PMK.03/2007
  • 111. PENGERTIAN PEMBUKUAN
    • MELIPUTI
    • Harta
    • Kewajiban
    • Modal
    • Penghasilan dan Biaya
    • Harga Perolehan dan Penyerahan Barang/Jasa
    Proses Pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan DATA dan INFORMASI KEUANGAN Dengan menyusun LAPORAN KEUANGAN (NERACA & LABA RUGI) Untuk periode tahun pajak Pasal 1 angka 29 UU KUP
  • 112. KEWAJIBAN PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (1) UU KUP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
  • 113. DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (2) UU KUP WP ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA/ PEKERJAAN BEBAS YG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DGN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPI WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN WP ORANG PRIBADI YG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
  • 114.
    • Harus memperhatikan itikad baik
    • Mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya
    • Diselenggarakan di Indonesia
    • Huruf latin
    • Angka Arab
    • Satuan mata uang Rupiah
    • Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing yang diizinkan Menteri Keuangan yaitu bahasa Inggris
    • Diselenggarakan dgn prinsip taat asas dan dgn stelsel akrual atau stelsel kas
    • Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta,kewajiban, modal, penghasilan & biaya, serta penjualan & pembelian (sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang)
    SYARAT PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (3), (4), (5), (7) UU KUP.
  • 115. PERUBAHAN TAHUN BUKU DAN ATAU METODE PEMBUKUAN TAHUN BUKU
    • METODE
    • PEMBUKUAN,
    • misal :
    • Pengakuan
    • Penghasilan
    • & biaya
    • Metode Penyusutan
    • Aktiva Tetap
    • Metode Penilaian
    • Persediaan
    - Harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak - Diajukan sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan alasan-alasan perubahan Pasal 28 ayat (6) UU KUP PERUBAHAN
  • 116. PEMBUKUAN DLM BAHASA ASING dan MATA UANG SELAIN RUPIAH PEMBUKUAN DENGAN BAHASA ASING dan MATA UANG SELAIN RUPIAH SETELAH MENDAPAT IZIN MENTERI KEUANGAN Pasal 28 ayat (8) UU KUP PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
  • 117. PENGERTIAN PENCATATAN
    • PENGUMPULAN DATA
    • SECARA TERATUR
    • tentang
    • Peredaran atau penerimaan bruto dan atau;
    • Penghasilan bruto
    SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG JUMLAH PAJAK TERUTANG, (termasuk Penghasilan yg bukan objek pajak dan atau yg dikenai pajak yg bersifat final) Pasal 28 ayat (9) UU KUP
  • 118. PENGECUALIAN dari WAJIB PEMBUKUAN & WAJIB PENCATATAN D I H A P U S Pasal 28 AYAT (10) UU KUP
  • 119. KEWAJIBAN PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN BADAN ORANG PRIBADI Pasal 28 ayat (11) UU KUP PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN & DOKUMEN LAIN, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line, SELAMA 10 TAHUN DI INDONESIA Tempat Kedudukan Tempat Kegiatan atau Tempat Tinggal
  • 120. BENTUK DAN TATACARA PENCATATAN Pasal 28 ayat (12) UU KUP DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 197/PMK.03/2007 PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-4/PJ/2009
  • 121. PENGERTIAN PEMERIKSAAN
    • Untuk :
    • menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan/atau
    • tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan peraturan per- UU perpajakan
    • Serangkaian kegiatan untuk
    • Menghimpun
    • Mengolah
    • DATA, KETERANGAN dan/atau BUKTI
    Pasal 1 angka 24 UU KUP yang dilaksanakan secara OBJEKTIF dan PROFESIONAL berdasarkan suatu STANDAR PEMERIKSAAN
  • 122. WEWENANG DIRJEN PAJAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK TUJUAN PEMERIKSAAN TUJUAN LAIN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN Pasal 29 ayat (1) UU KUP
  • 123. SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PETUGAS PEMERIKSA HARUS MEMILIKI TANDA PENGENAL PEMERIKSA & DILENGKAPI SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN HARUS DIPERLIHATKAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA Pasal 29 ayat (2) UU KUP UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN
  • 124. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku/ catatan/ dokumen b. Memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu, dan/atau c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan Pasal 29 ayat (3), (3a) & (3b) UU KUP Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh WP paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan Dalam hal WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  • 125. KEWAJIBAN MERAHASIAKAN UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN DITIADAKAN Pasal 29 ayat (4) UU KUP
  • 126. PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN Pasal 30 ayat (1) UU KUP
    • BILA WAJIB PAJAK :
    • TIDAK MEMBERI KESEMPATAN PEMERIKSA MEMASUKI TEMPAT/RUANGAN YG DIPANDANG PERLU;
    • TIDAK MEMBERI BANTUAN GUNA KELANCARAN PEMERIKSAAN
    DIREKTUR JENDERAL PAJAK BERWENANG MELAKUKAN PENYEGELAN TEMPAT/RUANGAN TERTENTU serta BARANG BERGERAK dan/atau BARANG TIDAK BERGERAK
  • 127. TATACARA PENYEGELAN Pasal 30 ayat (2) UU KUP DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 198/PMK.03/2007 PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-54/PJ/2008
  • 128. TATA CARA PEMERIKSAAN Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU KUP DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN 199/PMK.03/2007 Tanggal 28 DESEMBER 2007 Tata cara pemeriksaan di antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan
  • 129. KEWAJIBAN PASAL 29 AYAT (3) TIDAK DIPENUHI Pasal 31 ayat (3) UU KUP a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku/ catatan/ dokumen b. Memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu, dan/atau c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan SEHINGGA PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DILAKUKAN SECARA JABATAN Dirjen Pajak wajib menyampaikan SPHP kepada WP dan memberikan hak kepada WP untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan
  • 130. WAKIL WAJIB PAJAK Pasal 32 ayat (1), (4) UU KUP Termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan f. e. d. c. b. a. Wali atau pengampunya Anak belum dewasa atau orang dalam pengampuan salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya Warisan belum terbagi Likuidator Badan dalam likuidasi Orang/badan yg ditugasi utk melakukan pemberesan Badan dalam pembubaran Kurator Badan yang dinyatakan pailit Pengurus Badan Wakil Wajib Pajak
  • 131. Tanggung Jawab Wakil Wajib Pajak Bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas pembayaran pajak Tidak bertanggung jawab, dalam hal WAKIL dapat membuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak bahwa benar-benar tidak mungkin dibebani tanggung jawab Pasal 32 ayat (2) UU KUP
  • 132. ORANG PRIBADI / BADAN DAPAT MENUNJUK SEORANG KUASA DENGAN UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SURAT KUASA KHUSUS KUASA WAJIB PAJAK Pasal 32 ayat (3), (3a) UU KUP Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban KUASA Diatur dengan Peraturan Menkeu PERATURAN MENKEU NO. 22/PMK.03/2008
  • 133. TANGGUNG JAWAB RENTENG Pasal 33 UU KUP D I H A P U S
  • 134. RAHASIA JABATAN Dilarang memberitahukan rahasia Wajib Pajak kepada pihak lain Pasal 34 UU KUP PEJABAT / TENAGA AHLI Sebagai saksi atau saksi ahli dlm sidang pengadilan untuk kepenting- an negara untuk peme- riksaan perkara pidana/ perdata atas permin- taan hakim dengan izin tertulis Men.Keu. KECUALI Memberikan keterangan kpd pihak lain yg di tetapkan MenKeu Kep. Menkeu 539/KMK.04/2000
  • 135. PIHAK LAIN YANG DAPAT DIBERIKAN KETERANGAN OLEH PEJABAT/TENAGA AHLI Pasal 34 ayat (2a) huruf b UU KUP jo KMK No.539KMK.04/2000
    • DIBERIKAN KEPADA :
    • PEJABAT DARI LEMBAGA NEGARA
    • (BPK)
    • PEJABAT INSTANSI PEMERINTAH
    • (BPKP)
    • YANG BERWENANG MELAKUKAN
    • PEMERIKSAAN DI BIDANG KEUANGAN
    • NEGARA YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS
    • DENGAN SURAT TUGAS MENYEBUTKAN
    • NAMA WP
    • KETERANGAN YANG INGIN DIKETAHUI
    • (YANG BERSIFAT UMUM MENGENAI
    • PERPAJAKAN WP)
  • 136. KEWAJIBAN MERAHASIAKAN OLEH PIHAK KE 3 DITIADAKAN
    • Atas permintaan tertulis Dirjen Pajak
    • Kepada :
    • Akuntan Publik
    • Notaris.
    • Konsultan Pajak
    • Kantor administrasi
    • Pihak ke - 3
    • lainnya
    • Atas permintaan tertulis Menteri Keuangan
    • Kepada :
    • Bank
    mengenai keterangan atau bukti-bukti dari Wajib Pajak yang diperiksa atau disidik Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU KUP
  • 137. TATACARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 35 ayat (3) UU KUP PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.03/2007
  • 138. KEWAJIBAN MEMBERIKAN DATA DAN INFORMASI Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain Pasal 35A UU KUP KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak Dalam hal data dan informasi tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara MEMPERHATIKAN KETENTUAN PASAL 35 AYAT (2)
  • 139. Direktur Jenderal Pajak berwenang Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar Karena jabatan atau atas permohonan WP PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN SKP/STP Pasal 36 ayat (1) UU KUP mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) eks Pasal 14 yang tidak benar
    • membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
    • penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
    • pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak
  • 140. Pengajuan Permohonan Oleh Wajib Pajak Permohonan pengurangkan atau penghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Permohonan pengurangkan atau pembatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN SKP/STP Pasal 36 ayat (1a) dan (1b) UU KUP Permohonan pengurangkan atau pembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) eks Pasal 14 yang tidak benar Permohonan membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan Paling banyak 2 kali Paling banyak 1 kali
  • 141. KEPUTUSAN PERMOHONAN PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN SKP/STP Paling lama 6 bulan sejak tgl Surat Permohonan diterima, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan Bila dlm waktu 6 bulan terlampaui, dan tdk diberikan keputusan, maka Surat Permohonan WP dianggap dikabulkan Pasal 36 ayat (1c), (1d) dan (1e) UU KUP Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak
  • 142. PERATURAN PELAKSANAAN PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN SKP/STP Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) diatur dengan Peraturan Menkeu Peraturan Menkeu No. 21/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pasal 36 ayat (1c), (1d) dan (1e) UU KUP
  • 143. SANKSI BAGI PETUGAS PAJAK Pasal 36A ayat (1) dan (2) UU KUP P E G A W A I P A J A K Lalai atau sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan Sengaja bertindak di luar kewenangannya Dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dapat diadukan ke unit internal Depkeu yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 144. SANKSI BAGI PEGAWAI PAJAK Pasal 36A ayat (3), (4) dan (5) UU KUP P E G A W A I P A J A K Melakukan pemerasan dan pengancaman kepada WP untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri Diancam dengan pidana Pasal 368 KUHP diancam dengan pidana Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
  • 145. KODE ETIK PEGAWAI PAJAK Pasal 36B ayat (1), (2) dan (3) UU KUP Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Diatur Dengan Peraturan Menkeu Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Komite Kode Etik Peraturan Menkeu No. 1/PM.3/2007 Tentang Kode Etik Pegawai DJP Peraturan Menkeu No. 72/PMK.01/2007 Tentang Majelis Kode Etik di Lingkungan Departemen Keuangan
  • 146. KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN Pasal 36C UU KUP MENTERI KEUANGAN MEMBENTUK KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN Peraturan Menkeu No. 54/PMK.09/2008 Tentang Komite Pengawas Perpajakan
  • 147. PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF Pasal 36D UU KUP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DITETAPKAN MELALUI APBN dapat diberi INSENTIF atas dasar pencapaian kinerja tertentu TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
  • 148. SUNSET POLICY Pasal 37A ayat (1) UU KUP WAJIB PAJAK MENYAMPAIKAN PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPH SEBELUM TAHUN PAJAK 2007 KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN MENKEU (66/PMK.03/2008 Jo 12/PMK.03/2009) MENGAKIBATKAN PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR DILAKUKAN PALING LAMA DALAM JANGKA WAKTU 1 TAHUN SETELAH BERLAKUNYA UU INI DAPAT DIBERIKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK
  • 149. SUNSET POLICY Pasal 37A ayat (2) UU KUP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SECARA SUKARELA MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MEMPEROLEH NPWP PALING LAMA 1 TAHUN SETELAH BERLAKUNYA UU INI DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM DIPEROLEH NPWP TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN PAJAK kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan WP tidak benar atau menyatakan lebih bayar
  • 150. TINDAK PIDANA KARENA ALPA
    • Tidak menyampaikan SPT
    • Menyampaikan SPT tidak benar
    BERAKIBAT dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
    • Didenda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yg tidak/kurang dibayar, atau
    • Dipidana kurungan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun
    Pasal 38 UU KUP SETIAP ORANG KARENA KEALPAANNYA perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A
  • 151. TINDAK PIDANA KARENA SENGAJA
    • Setiap Orang Dengan Sengaja :
    • Tidak mendaftarkan diri/melaporkan usaha
    • Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP
    • Tidak menyampaikan SPT
    • Menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya
    • tidak benar/tidak lengkap
    • Menolak dilakukan pemeriksaan
    • Memperlihatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen palsu
    • Tidak menyelenggarakan pembukuan /pencatatan/ tidak memperlihatkan/meminjamkan buku, catatan atau dokumen
    • Tidak menyimpan buku, catatan, dan dokumen yg menjadi dasar pembukuan
    • Tidak menyetorkan pajak yang dipotong/ dipungut
    BERAKIBAT Menimbulkan kerugian pada pendapatan negara Pasal 39 ayat (1) UU KUP
    • pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan
    • denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
    berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari WP, atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Ps. 43 (1) UU KUP)
  • 152. TINDAK PIDANA KARENA PENGULANGAN SESEORANG MELAKUKAN LAGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SEBELUM LEWAT 1 TAHUN TERHITUNG SEJAK SELESAINYA MENJALANI PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKAN   ANCAMAN PIDANA ( PASAL 39 AYAT (1) ) DITAMBAHKAN 1 (SATU) KALI MENJADI 2 (DUA) KALI SANKSI PIDANA Pasal 39 ayat (2) UU KUP berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari WP, atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Ps. 43 ayat (1) UU KUP)
  • 153. TINDAK PIDANA KARENA PERCOBAAN
    • Menyalahgunakan atau menggunakan
    • tanpa hak NPWP atau PPKP
    • Menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya tidak benar atau tidak lengkap
    • Dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi pajak atau pengkreditan pajak
    Pasal 39 ayat (3) UU KUP
    • pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun, dan
    • denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan
    berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari WP, atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Ps. 43 ayat (1) UU KUP)
  • 154. TINDAK PIDANA FAKTUR PAJAK FIKTIF
    • menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
    • menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP
    • pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, dan
    • denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak
    Pasal 39A UU KUP SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari WP, atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Ps. 43 ayat (1) UU KUP)
  • 155. DALUWARSA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN setelah lampau 10 Tahun Pasal 40 UU KUP
    • Sejak :
    • Saat terutangnya pajak
    • Berakhirnya masa
    • pajak, bagian tahun
    • pajak atau tahun pajak ybs
  • 156. DELIK ADUAN A L P A Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yg diketahui / diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya ( seperti tersebut dlm Pasal 34 ) S E N G A J A Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yg diketahui / diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya ( seperti tersebut dalam Pasal 34 )
    • SANKSI
    • Pidana penjara paling lama
    • 2 (dua) tahun , dan
    • Denda paling banyak
    • Rp 50.000.000,00
    • SANKSI
    • Pidana kurungan paling
    • lama 1 (satu) tahun , dan
    • Denda paling banyak
    • Rp. 25.000.000,00
    Pasal 41 UU KUP
  • 157. Pihak ke 3 (Ps 35) yg dengan sengaja :
    • Tidak memberikan keterangan / bukti atau
    • Memberikan keterangan / bukti yang tidak benar
    • (Pasal 41 A)
    Termasuk yang menyuruh / menganjurkan / membantu melakukan tindak pidana perpajakan Pasal 43 ayat ( 2 )
    • Sanksi maksimal :
    • Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, dan
    • Denda paling banyak Rp. 25.000.000,00
    SANKSI PIDANA TERHADAP PIHAK KETIGA Pihak ke 3 yang dengan sengaja :
    • Mengha-langi
    • Memper-sulit
    penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
    • Sanksi maksimal :
    • Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, dan
    • Denda paling banyak Rp. 75.000.000,00
    Pasal 41 B Pasal 41 A dan 41B UU KUP
  • 158. PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Pasal 37A ayat (2) UU KUP DIRJEN PAJAK BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SEBELUM DILAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas DJP, Menkeu dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Depkeu untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan diatur dengan Peraturan Menkeu (202/PMK.03/2007) BERDASARKAN INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai DJP yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum TIPIKOR
  • 159. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Pasal 44 ayat (1) dan (4) UU KUP hanya dapat dilakukan oleh Pejabat PNS tertentu di lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam UU Hukum Acara Pidana yang berlaku. penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain
  • 160. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SERANGKAIAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK MENEMUKAN TERSANGKANYA UNTUK MENCARI DAN MENGUMPULKAN BUKTI MEMBUAT TERANG TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Pasal 1 angka 31 UU KUP
  • 161. Pasal 44 (2) W e w e n a n g P e n y i d i k a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas c. Minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan b. Meneliti , mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi/ badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti d. Memeriksa buku / catatan dan dokumen lain f. Meminta bantuan tenaga ahli h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi g. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan, memeriksa identitas orang/ dokumen. j. Menghentikan penyidikan k. Melakukan tindakan lain yang perlu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
  • 162. PELAKSANAAN PENYIDIKAN Pemberitahuan saat dimulainya penyidikan Melalui Penyidik pejabat Polisi Negara RI kepada Jaksa Penuntut umum Penyampaian atas hasil penyidikan SESUAI UU HUKUM ACARA PIDANA Pasal 44 ayat (3) UU KUP PPNS
  • 163. PENGHENTIAN PENYIDIKAN PPNS Jaksa Agung DENGAN SYARAT: Setelah WP melunasi pajak yg tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yg tidak atau kurang dibayar, atau yg tidak seharusnya dikembalikan Pasal 44 B
    • Tidak cukup bukti
    • Bukan tindak pidana
    • Daluarsa
    • Tersangka meninggal
    • dunia
    • Pasal 44 A
    atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara Pasal 44A dan 44B UU KUP paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan
  • 164. KETENTUAN PERALIHAN Pasal II UU KUP Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 s.d. Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Kecuali daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013 UNDANG-UNDANG INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 1 JANUARI 2008