Kup 2008

KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN 2008 DUDI WAHYUDI (www.dudiwahyudi.com) P2 HUMAS KANWIL DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL

UU No. 6 Th. 1983 tentang KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Th. 2007 KECUALI DIATUR TERSENDIRI DALAM UU YANG BERSANGKUTAN PPh PPN / PPn BM PBB MENGATUR KETENTUAN FORMAL BAGI Pajak lainnya yang mengacu kepada UU ini BPHTB PPSP

Definisi Pajak

kontribusi wajib kepada negara

terutang oleh orang pribadi atau badan

bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang

tidak mendapatkan imbalan langsung

untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pasal 1 angka 1 UU KUP

WAJIB PAJAK Pasal 1 angka 2 UU KUP ORANG PRIBADI PEMBAYAR/ PEMUNGUT / PEMOTONG PAJAK TERTENTU BADAN

KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI Pasal 2 ayat (1) UU KUP WAJIB PAJAK MEMENUHI PERSYARATAN ■ SUBJEKTIF ■ OBJEKTIF MENDAFTARKAN DIRI KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIBERIKAN NPWP

Persyaratan subjektif : sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh

Persyaratan objektif : subjek pajak menerima/memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPh

Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah

Wanita kawin selain di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri

KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KUP

FUNGSI NPWP / PPKP

tanda pengenal diri atau identitas WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan;

dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan;

( juga untuk mendapatkan pelayanan dari Instansi tertentu )

SEBAGAI SARANA Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP

KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA Pasal 2 ayat (2) UU KUP WAJIB PAJAK SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAKAN KEWAJIBAN PPN MELAPORKAN USAHANYA

KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI :

TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN

TEMPAT KEGIATAN USAHA

DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN ORANG PRIBADI BADAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK PEMUNGUT/ PEMOTONG DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA PENGUSAHA TERTENTU

TEMPAT PELAPORAN USAHA ORANG PRIBADI B A D A N WP SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN KANTOR PELAYANAN PAJAK TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA Pasal 2 ayat (2) UU KUP

APABILA ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI WP/PKP TETAPI TIDAK MENDAFTARKAN DIRI DAN / ATAU TIDAK MELAPORKAN USAHANYA DIRJEN PAJAK MENERBITKAN NPWP DAN ATAU PPKP SECARA JABATAN PENERBITAN NPWP DAN ATAU PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN Pasal 2 ayat (4) UU KUP

paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkan sbg PKP dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan SAAT DIMULAINYA KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI WP/PKP YG DIKUKUHKAN SECARA JABATAN Pasal 2 ayat (4a) UU KUP

Sebelum penyerahan BKP/JKP

Paling lama akhir bulan berikut setelah s/d suatu masa dalam tahun buku nilai peredaran usaha melebihi batasan Pengusaha Kecil

Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan Paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila penghasilan sampai dengan suatu bulan yg disetahunkan telah melebihi PTKP WP BADAN / OP Usahawan WP ORANG PRIBADI Non Usahawan JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP DAN PELAPORAN PPKP Pasal 2 ayat (5) UU KUP jo. PER-44/PJ/2008 PPKP NPWP

Alasan NPWP Dihapuskan Pasal 2 ayat (6) UU KUP

diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh WP/ ahli warisnya dalam hal tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif

Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha

WP BUT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia

dianggap perlu oleh Dirjen Pajak untuk menghapuskan NPWP dari WP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan / atau objektif

Jangka Waktu Penyelesaian Penghapusan NPWP Pasal 2 ayat (7) UU KUP Permohonan Penghapusan NPWP Pemeriksaan oleh Dirjen Pajak Jangka Waktu Terbitnya Keputusan WP Orang Pribadi WP Badan 6 Bulan 12 Bulan Sejak Tanggal Permohonan Diterima Lengkap

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pasal 2 ayat (8) dan (9) UU KUP Permohonan Pemeriksaan oleh Dirjen Pajak Jangka Waktu Terbitnya Keputusan 6 Bulan Sejak Tanggal Permohonan Diterima Lengkap PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP Secara Jabatan

Masa Pajak dan Tahun Pajak Pasal 1 angka 7 & 8, Pasal 2A

jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang

sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan PMK paling lama 3 bulan kalender

MASA PAJAK

jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender

TAHUN PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Pasal 1 angka 10, 11, 12 UU KUP SPT MASA SPT TAHUNAN SPT Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan atau Harta dan Kewajiban UNTUK SUATU MASA PAJAK UNTUK SUATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK

FUNGSI SPT PPh a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang b. melaporkan tentang :  pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak ;  penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak ;  Harta dan Kewajiban ;  pembayaran dari pemotong / pemungut tentang pemotongan atau pemungutan dalam satu Masa Pajak. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK :

FUNGSI SPT PPN a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN/PPn BM yang sebenarnya terutang, dan b. melaporkan tentang:  pengkreditan PM terhadap PK;  pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak;  melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong atau pemungut). Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK :

PENANDATANGANAN SPT Pasal 3 ayat (1b) UU KUP

SECARA BIASA

DENGAN TANDA TANGAN STEMPEL

TANDA TANGAN ELEKTRONIK ATAU DIGITAL

MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA TATACARA PELAKSANAANNYA DIATUR PMK (181/PMK.03/2007)

KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT Pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (7) UU KUP WP KPPP/ KP2KP

MENGAMBIL SENDIRI

MENGISI

MENANDATANGANI

MENYAMPAIKAN

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN

SPT MASA : PALING LAMBAT 20 HARI SETELAH AKHIR MASA PAJAK

SPT TAHUNAN : PALING LAMBAT 3 BULAN (OP) ATAU 4 BULAN (BADAN) SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK

SPT SPT DISAMPAIKAN TETAPI TIDAK ATAU TIDAK SEPENUHNYA MEMENUHI KETENTUAN (TIDAK LENGKAP), SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN

Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya .

Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

TANGGAL JATUH TEMPO PELAPORAN PAJAK Pasal 3 ayat (3c) UU KUP jis. PMK No.184 /PMK.03/2007 Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya PPh Pasal 25 Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya PPh Pasal 23 Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya PPh Pasal 21 Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya PPh Ps. 4 ayat (2)

WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU Pasal 3 ayat (3a) dan (3b) UU KUP WP Dengan Kriteria Tertentu antara lain WP Usaha Kecil dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 SPT Masa SPT Masa PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran dilakukan sekaligus paling lama dalam Masa Pajak yang terakhir SPT Masa selain PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran untuk masing-masing Masa Pajak dilakukan sesuai batas waktunya Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporannya diatur dengan Peraturan Menkeu (182/PMK.03/2007)

tidak ditandatangani

tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yg disyaratkan

SPT LB disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis

SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan SKP

SPT TIDAK LENGKAP (SPT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN) Pasal 3 ayat (7) dan (7a) SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN APABILA DIRJEN PAJAK WAJIB MEMBERITAHUKAN

a. Dalam Bahasa Indonesia b. Huruf latin c. Menggunakan angka arab d. Satuan mata uang rupiah ( Kecuali WP yang telah mendapat izin Menkeu untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu dalam mata uang US $ ) SPT harus diisi dengan benar lengkap dan jelas, dan : PENGISIAN SPT Pasal 3 ayat (1), (1a) UU KUP

BENAR BENAR, LENGKAP DAN JELAS Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP LENGKAP JELAS benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan

BENTUK, ISI, DAN LAMPIRAN SPT BENTUK MENTERI KEUANGAN MENETAPKAN ISI LAMPIRAN BERUPA KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN Pasal 3 ayat (6) UU KUP CARA MENYAMPAIKAN SPT 181/PMK.03/2007

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DISERTAI JUGA SSP SBG BUKTI PELUNASAN ATAS KEKURANGAN PENYETORAN PAJAK YG TERUTANG YG KETENTUANNYA DIATUR PMK (181/PMK.03/2007) APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN SECARA TERTULIS ATAU DENGAN CARA LAIN YG KETENTUANNYA DIATUR PMK (181/PMK.03/2007) DISERTAI DENGAN PENGHITUNGAN SEMENTARA PAJAK YG TERUTANG DLM 1 TH PAJAK YG KETENTUANNYA DIATUR PMK (181/PMK.03/2007) Pasal 3 ayat (4), (5) dan (5a) UU KUP CARA : UNTUK PALING LAMA 2 BULAN APABILA TIDAK DISAMPAIKAN DALAM BATAS WAKTU PERPANJANGAN TERSEBUT DITERBITKAN SURAT TEGURAN

DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT Pasal 3 ayat (8) UU KUP jo. PMK No.183/PMK.03/2007 WAJIB PAJAK TERTENTU DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT ADALAH :  WP OP BERPENGHASILAN NETO DI BAWAH PTKP (UNTUK SPT MASA PPh Pasal 25 DAN SPT TAHUNAN PPh)  WP OP YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (UNTUK SPT MASA PPh Pasal 25)

PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPT Pasal 4 ayat (1), (2), (3) & (4) UU KUP PENGISIAN SPT

BENAR

LENGKAP

JELAS

DITANDATANGANI :

BADAN : PENGURUS/DIREKSI ATAU KUASA KHUSUS

ORANG PRIBADI :YG BERSANGKUTAN ATAU KUASA KHUSUS

WP YANG WAJIB PEMBUKUAN, DILENGKAPI DGN LAP. KEUANGAN (NERACA, LABA RUGI DAN KETERANGAN LAIN)

PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPT Pasal 4 ayat (4a), (4b), & (5) UU KUP

Laporan Keuangan yang dilampirkan adalah laporan keuangan dari masing-masing Wajib Pajak

Dalam hal laporan keuangan diaudit Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada SPT, maka SPT dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga SPT dianggap tidak disampaikan

Tata cara penerimaan dan pengolahan SPT diatur dengan PMK (185/PMK.03/2007)

PENYAMPAIAN SPT Pasal 6 UU KUP Dengan Cara Disampaikan langsung ke KPP/ KP2KP WP menerima tanda bukti dan tanggal penerimaan Disampaikan melalui Pos Tanda bukti dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPT telah lengkap ATAU CARA LAIN YANG DIATUR PERATURAN MENTERI KEUANGAN

SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT SPT MASA PPN WP TERLAMBAT/ TIDAK MENYAMPAIKAN Pasal 7 (1) UU KUP DENDA Rp. 500 RB SPT MASA LAINNYA SPT TAHUNAN BADAN SPT TAHUNAN OP DENDA Rp. 100 RB DENDA Rp. 1 JT DENDA Rp. 100 RB

DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA Pasal 7 ayat (2) UU KUP WP TERTENTU DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA WP OP yang telah meninggal dunia; WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; WP OP yang berstatus sebagai WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia; BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan PMK; atau WP lain yang diatur dengan atau berdasarkan PMK

PEMBETULAN SPT

PERNYATAAN TERTULIS (dengan SPT pembetulan ybs atau beserta lampiran sendiri)

BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN

DISAMPAIKAN PALING LAMA 2 TAHUN SEBELUM DALUARSA PENETAPAN UNTUK SPT RUGI DAN LB

APABILA PEMBETULAN SPT MENYEBABKAN PAJAK KURANG BAYAR DIKENAKAN SANKSI BUNGA 2% PER BULAN ATAS JUMLAH PAJAK KURANG BAYAR

DENGAN KEMAUAN SENDIRI WP DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN Pasal 8 ayat (1), (1A), (2) & (2A) UU KUP SPT YG PENGISIANNYA TERDAPAT KEKELIRUAN SYARAT

TELAH DIPERIKSA, TETAPI BELUM DISIDIK, sehubungan TINDAK PIDANA PASAL 38 PENGUNGKAPAN KETIDAK-BENARAN SPT ATAS KEMAUAN SENDIRI

APABILA WP :

Mengungkapkan ketidakbenaran atas kemauan sendiri

Melunasi pajak yg kurang dibayar + denda 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar

SPT TELAH DISAMPAIKAN TIDAK DISIDIK Pasal 8 ayat ( 3 ) UU KUP

PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DENGAN LAPORAN TERSENDIRI SEKALIPUN DIRJEN PAJAK TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN DG SYARAT BELUM DITERBITKAN SKP WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN TERSENDIRI

PAJAK YG HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR ATAU LEBIH KECIL

RUGI FISKAL MENJADI LEBIH KECIL ATAU LEBIH BESAR

JUMLAH HARTA MENJADI LEBIH BESAR ATAU LEBIH KECIL

JUMLAH MODAL MENJADI LEBIH BESAR ATAU LEBIH KECIL

MELUNASI PAJAK YG KURANG DIBAYAR + KENAIKAN 50 % SEBELUM LAPORAN DISAMPAIKAN

Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU KUP PROSES PEMERIKSAAN TETAP DILANJUTKAN

PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU PUTUSAN BANDING Pasal 8 ayat 6 UU KUP WP Menerima SKP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan PK tahun (- tahun) pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan yg dalam SPT Dapat menyampaikan pembetulan SPT dg syarat belum dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima SKP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan PK

Dalam hal tanggal jatuh tempo dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya

Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK Pasal 9 ayat (1) UU KUP PMK No.184 /PMK.03/2007 Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya PPh Pasal 25 Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya PPh Pasal 23 Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya PPh Pasal 21 Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya PPh Ps. 4 ayat (2) yg dibayar sendiri Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya PPh Ps. 4 ayat (2) yg dipotong pemotong pajak

BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29 KEKURANGAN BAYAR PPh BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh (Ps.29) TAHUN BUKU = TAHUN TAKWIM TAHUN BUKU  TAHUN TAKWIM SEBELUM SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN HARUS DILUNASI Pasal 9 ayat (2) UU KUP

SANKSI ADMINITRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK UNTUK SUATU MASA PAJAK BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN) DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI Pasal 9 ayat (2a) UU KUP

SANKSI ADMINITRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK BERDASARKAN SPT TAHUNAN YANG DIBAYAR SETELAH TANGGAL JATUH TEMPO PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN) DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI Pasal 9 ayat (2b) UU KUP

JATUH TEMPO PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK

STP

SKPKB

SKPKBT

SK PEMBETULAN

SK KEBERATAN

PUTUSAN BANDING

HARUS DILUNASI PALING LAMBAT 1 BULAN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN PAJAK TERUTANG ATAS : YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH Pasal 9 ayat (3) UU KUP Bagi WP usaha kecil dan WP di daerah tertentu, dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan yang ketentuannya diatur dengan PMK

PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat (4) UU KUP

STP

SKPKB

SKPKBT

PPh Pasal 29

SK PEMBETULAN

SK KEBERATAN

PUTUSAN BANDING

Yg mengakibatkan

pajak yg harus dibayar

bertambah

ATAS PERMOHONAN WP UNTUK MENGANGSUR/MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG ATAS : DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MEMBERIKAN PERSETUJUAN Ketentuannya diatur dengan PMK (184/PMK.03/2007)

TEMPAT PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (1) & (1a) UU KUP WAJIB PAJAK WAJIB MEMBAYAR PAJAK TERUTANG DENGAN MENGGUNAKAN SSP KE KAS NEGARA tempat pembayaran yang diatur dengan PMK (184/PMK.03/2007) MELALUI SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur PMK (184/PMK.03/2007)

SARANA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 10 ayat (2) UU KUP jo 184/PMK.03/2007 PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YG DISAMAKAN DG SSP

SURAT KETETAPAN PAJAK Pasal 1 angka 14 UU KUP Surat Ketetapan Pajak PASAL 13 PASAL 15 PASAL 17, 17B, 17C, 17D DAN 17E PASAL 17 A SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)

KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK Pasal 12 AYAT (1) UU KUP WAJIB PAJAK WAJIB MEMBAYAR PAJAK YANG TERUTANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN TIDAK MENGGANTUNGKAN PADA ADANYA SURAT KETETAPAN PAJAK

JUMLAH PAJAK TERUTANG Pasal 12 Ayat (2) & (3) UU KUP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN WP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENDAPATKAN BUKTI BAHWA JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BENAR Atau Apabila MAKA DJP MENETAPKAN JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG SEMESTINYA

BUNGA 2% SEBULAN MAX 24 BLN SPT tidak di-sampaikan da-lam jangka waktu yg di-tentukan dalam surat tegoran Berdasarkan hasil pemeriksaan/ket lain, PPN/PPnBM: - tidak seharusnya dikompensasikan - tidak seharusnya dikenakan tarip 0 % Kewajiban: Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi PPh /PPN / PPn BM PPh Sendiri PPh Sendiri KENAIKAN 50% KENAIKAN 100% KENAIKAN 100% KENAIKAN 50% Psl. 13 (3) a Psl. 13 (3) b Psl. 13 (3) a Psl. 13 (3) b Psl. 13 (2) SKPKB Dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun, dalam hal : Berdasarkan hasil pemerik-saan/ket. lain pajak yg teru-tang tidak/ku-rang dibayar PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN PPN /PPn.BM PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN KENAIKAN 100% Pasal 13 ayat (1), (2) & (3) UU KUP Psl. 13 (3) c

BUNGA 2% SEBULAN MAX 24 BLN PPh /PPN / PPn BM Psl. 13 (2) SKPKB Dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun, dalam hal : apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a) Pasal 13 ayat (1), (2) & (3) UU KUP Tata cara penerbitan SKPKB diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (23/PMK.03/2008)

PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TIDAK DITERBITKAN SKP MENJADI PASTI Pasal 13 ayat (4) UU KUP

S K P K B dapat diterbitkan dalam j.w. > 5 tahun dalam hal : Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yg dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditambah sanksi BUNGA 48 % Pasal 13 ayat (5) UU KUP

TINDAK PIDANA ALPA PERTAMA KALI

Tidak menyampaikan SPT

Menyampaikan SPT tidak benar

BERAKIBAT dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang , serta

sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar

ditetapkan melalui penerbitan SKPKB

Pasal 13A UU KUP WAJIB PAJAK YANG KARENA KEALPAANNYA tidak dikenai sanksi pidana jika kealpaan tersebut pertama kali dilakukan

PPh dalam tahun berjalan tidak/ kurang dibayar Kurang bayar karena salah tulis / salah hitung Dikenakan Sanksi Adminis trasi berupa denda dan atau bunga PKP tidak membuat faktur pajak, PKP membuat faktur pajak tidak tepat waktu Bunga 2% sebulan paling lama 24 bulan Denda 2 % x DPP Psl 14 (1) a Psl 14 (1) d Psl 14 (1) b Psl 14 (1) c Psl 14 (3) Psl 14 (4) Catatan: (Pasal 14 (2) STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan skp STP dapat diterbitkan dalam hal : Pasal 14 UU KUP PKP membuat faktur pajak tidak lengkap Psl14(1) e PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai masanya Psl14(1) f

STP dapat diterbitkan dalam hal : Pasal 14 UU KUP Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN Psl14(1) g bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan SKPKPP s.d. tanggal penerbitan STP Psl 14 (5) Tata cara penerbitan STP diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (189/PMK.03/2007)

SKPKBT Diterbitkan dlm jangka waktu 5 tahun apabila

ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT

Ditemukan oleh FISKUS dikenakan kenaikan 100 % Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)UU KUP Keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri tidak dikenakan kenaikan

S K P K B T dapat diterbitkan dalam j.w. > 5 tahun dalam hal : Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditambah sanksi BUNGA 48 % Pasal 15 ayat (4) UU KUP

S K P K B T Peraturan Pelaksanaan Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 23/PMK.03/2008 Pasal 15 ayat (4) UU KUP

PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK PERMOHONAN WP Pasal 16 ayat (1) dan Penjelasan UU KUP SALAH TULIS, SALAH HITUNG DAN ATAU KELIRU PENERAPAN UU SKP, STP, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau SKPIB SECARA JABATAN DIRJEN PAJAK DAPAT MEMBETULKAN

PERMOHONAN PEMBETULAN APABILA JANGKA WAKTU TELAH LEWAT, TIDAK MEMBERI SUATU KEPUTUSAN, MAKA PERMOHONAN PEMBETULAN YG DIAJUKAN TSB DIANGGAP DIKABULKAN Pasal 16 AYAT (2), (3) UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK HARUS MEMBERI KEPUTUSAN DALAM JANGKA WAKTU 6 BULAN SEJAK TANGGAL SURAT PERMOHONAN DITERIMA

PERMOHONAN PEMBETULAN WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA TERTULIS MENGENAI HAL-HAL YANG MENJADI DASAR UNTUK MENOLAK ATAU MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK Pasal 16 AYAT (4) UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK APABILA DIMINTA OLEH WAJIB PAJAK

PERMOHONAN PEMBETULAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN Pasal 22 Ayat (4) PP No. 80 Th. 2007 PERATURAN PELAKSANAAN

PENERBITAN S K P L B Pasal 17 ayat (1), (2) & (3) UU KUP JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YG DIBAYAR LEBIH BESAR DARI PADA JUMLAH PAJAK YG TERUTANG TELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TIDAK SEHARUSNYA TERUTANG SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN THD SPT LB TANPA PERMOHONAN RESTITUSI, SPT KB, DAN SPT NIHIL SETELAH MENELITI KEBENARAN PEMBAYARAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENERBITKAN SKPLB BERDASARKAN PERMOHONAN WP KETENTUANNYA DIATUR PMK (190/PMK.03/2007) SKPLB masih dapat diterbitkan lagi berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau data baru

PENERBITAN S K P N Pasal 17 A ayat (1) & (2) UU KUP JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YG DIBAYAR SAMA DENGAN JUMLAH PAJAK YG TERUTANG PAJAK TIDAK TERUTANG DAN TIDAK ADA KREDIT PAJAK / PEMBAYARAN PAJAK SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN Tata cara penerbitan SKPN diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (23/PMK.03/2008)

SPTLB dengan permohonan dalam SPT (Selain permohonan sebagaimana dalam Pasal 17C dan 17D) DIPERIKSA SKPLB SKPKB SKPN diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan Sejak permohonan diterima secara lengkap Pasal 17B ayat (1)& (1A) UU KUP tidak berlaku terhadap WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan PMK

SPT LB dengan permohonan dalam SPT SKPLB = SPT SKPLB = SPT DITAMBAH IMBALAN BUNGA 2 % SEBULAN MELAMPAUI 12 BULAN TIDAK ADA KEPUTUSAN DITERBITKAN DALAM WAKTU PALING LAMBAT 1 BULAN Pasal 17B ayat (2), ayat (3) UU KUP DITERBITKAN LEWAT JANGKA WAKTU 1 BULAN

tidak dilanjutkan dengan penyidikan,

dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, atau

dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

SKPLB WP yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan APABILA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Pasal 17B ayat (4) UU KUP DALAM HAL KEPADA WP DITERBITKAN SKPLB KEPADA WP DIBERIKAN BUNGA SEBESAR 2% PER BULAN (MAKS 24 BULAN), DIHITUNG SEJAK BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU 12 BULAN SAMPAI DENGAN SAAT DITERBITKAN SKPLB

Penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) Setelah Dilakukan Penelitian terhadap Permohonan Pasal 17C ayat (1) UU KUP PPN Jangka Waktu 1 bulan WP DENGAN KRITERIA TERTENTU PPh Jangka Waktu 3 bulan Diterbitkan SKPPKP SEJAK PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP

tepat waktu dalam menyampaikan SPT

tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut; dan

tidak pernah dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam jk. waktu 5 tahun terakhir

WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU Pasal 17C ayat (2) & (3) DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK

WP DENGAN KRITERIA TERTENTU DAPAT DIPERIKSA DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN SKPLB SKPN SKPKB DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100 % Pasal 17C ayat (4) , (5) dan Penjelasan UU KUP SETELAH DITERBITKAN SKPPKP

TIDAK DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN Pasal 17C ayat (6) UU KUP

terhadap WP tsb dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

terlambat menyampaikan SPT Masa suatu jenis pajak tertentu 2 Masa Pajak berturut-turut

terlambat menyampaikan SPT Masa suatu jenis pajak tertentu 3 Masa Pajak dalam 1 tahun kalender, atau

terlambat menyampaikan SPT Tahunan.

TATACARA PENETAPAN WP KRITERIA TERTENTU Pasal 17C ayat (7) UU KUP DIATUR PERATURAN MENTERI KEUANGAN 192/PMK.03/2007 PER-1/PJ/2008

Penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) Setelah Dilakukan Penelitian terhadap Permohonan Pasal 17D ayat (1) UU KUP PPN Jangka Waktu 1 bulan WP DENGAN PERSYARATAN TERTENTU PPh Jangka Waktu 3 bulan Diterbitkan SKPPKP SEJAK PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP

WP OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan omzet dan lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu

WP badan dengan omzet dan lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau

PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan omzet dan lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu

WAJIB PAJAK DG PERSYARATAN TERTENTU Pasal 17D ayat (2) & (3) Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar diatur dengan PMK 193/PMK.03/2007 Jo. 54/PMK.03/2009 PER-40/PJ/2009

WP DG PERSYARATAN TERTENTU DAPAT DIPERIKSA oleh DIREKTUR JENDERAL PAJAK SKPLB SKPN SKPKB DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100 % Pasal 17D ayat (4) , (5) UU KUP SETELAH DITERBITKAN SKPPKP

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 11 ayat (1), (2) & (3) UU KUP SKPLB Pasal 17 (1) SKPPKP Pasal 17 C dan 17 D SISA LEBIH SISA LEBIH DITERBITKAN SKPKPP dan SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BLN SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN WP DITERBITKAN SKPKPP DAN SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BULAN SEJAK DITERBITKAN SKPPKP IMBALAN BUNGA 2% SEBULAN APABILA SPMKP TERBIT LEWAT JANGKA WAKTUNYA DIKOMPENSASI dengan utang pajak baik pusat maupun cabang-cabang KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK SISA LEBIH SKPLB Pasal 17 (2) dan 17 B DITERBITKAN SKPKPP dan SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BLN SEJAK DITERBITKANNYA SKPLB

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 11 ayat (1a), (2) & (3) UU KUP akibat adanya SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan PK, serta SKPIB DITERBITKAN SKPKPP dan SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BLN SEJAK diterbitkannya SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan PK, serta SKPIB IMBALAN BUNGA 2% SEBULAN APABILA SPMKP TERBIT LEWAT JANGKA WAKTUNYA (195/PMK.03/2007) DIKOMPENSASI dengan utang pajak baik pusat maupun cabang-cabang KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK SISA LEBIH

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 11 ayat (4) UU KUP 188/PMK.03/2007 DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK (Konsumsi PPN di luar Daerah Pabean) Pasal 17E UU KUP ORANG PRIBADI BUKAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DIATUR DENGAN PMK DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PPN YG TELAH DIBAYAR MEMBELI BKP DI DALAM DAERAH PABEAN TIDAK DIKONSUMSI DI DALAM DAERAH PABEAN

PENAGIHAN PAJAK Pasal 18 AYAT (1) UU KUP

STP

SKPKB

SKPKBT

SK PEMBETULAN

SK KEBERATAN

PUTUSAN BANDING

PUTUSAN PK

DASAR PENAGIHAN PAJAK YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG MASIH HARUS DIBAYAR BERTAMBAH

BUNGA PENAGIHAN 1. SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK yang menyebabkan pajak yang msh harus dibayar bertambah, apabila pada saat jatuh tempo pemba-yaran tidak/ kurang dibayar Bunga dihitung dari tanggal jt. Tempo pem bayaran s/d tgl. Pem bayaran atau tgl STP 2. Pajak yg terutang dlm hal WP diperbolehkan mengangsur / menunda pembayaran Bunga 2% per bulan dari jumlah yg msh harus dibayar 3. Kekurangan pajak yg belum dilunasi, apabila WP diberikan penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh Bunga dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT s/d tgl pem bayaran kekurangan pjk Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UU KUP 2 % PER BULAN dikenakan terhadap : BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Pasal 20 ayat (1), (3) UU KUP

STP

SKPKB

SKPKBT

SK PEMBETULAN

SK KEBERATAN

PUTUSAN BANDING

PUTUSAN PK Yang mengakibatkan pajak yg msh harus dibayar bertambah

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURATPAKSA TIDAK DIBAYAR SESUAI JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9 AYAT(3) atau AYAT (3a) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU PPSP)

PENANGGUNG PAJAK ORANG PRIBADI BADAN YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAYARAN PAJAK TERMASUK: Wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Pasal 1 angka 28 UU KUP

PENAGIHAN SEKETIKA & SEKALIGUS

Dilakukan apabila :

Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

Penanggung pajak memindahtangankan barang yg dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaannya di Indonesia;

Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung pajak akan membubarkan Badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan berubahan bentuk lainnya;

Badan usaha akan dibubarkan oleh negara;

Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 20 ayat (2) UU KUP

Negara mempunyai Hak Mendahulu untuk Utang Pajak Barang- barang milik Penanggung Pajak HAK MENDAHULU Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP Meliputi : - Pokok Pajak - Sanksi Administrasi :  Bunga  Denda  Kenaikan - Biaya Penagihan Pajak ATAS

DIKECUALIKAN DARI HAK MENDAHULU 1. Biaya perkara yg semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak / tidak bergerak 2. Biaya yg telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang dimaksud, dan/atau 3. Biaya perkara, yg semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan Pasal 21 ayat (3) UU KUP

HAK MENDAHULU Pasal 21 ayat (3a) UU KUP DALAM HAL : WP DINYATAKAN PALILIT, BUBAR, ATAU DILIKUIDASI

KURATOR

LIKUIDATOR

ORANG/BADAN YG DITUGASI MELAKUKAN PEMBERESAN

DILARANG membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

HAK MENDAHULU HILANG Pasal 21 ayat (4), dan ayat (5) UU KUP SETELAH LAMPAU WAKTU 5 TAHUN SEJAK TGL DITERBITKANNYA

STP

SKPKB

SKPKBT

SK PEMBETULAN

SK KEBERATAN

PUTUSAN BANDING

PUTUSAN PK

Yg mengakibatkan

pajak yg masih harus dibayar

bertambah

PERHITUNGAN JK WAKTU

dalam hal SP diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 tahun dihitung sejak pemberitahuan SP, atau

dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 tahun dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan

DALUWARSA PENAGIHAN Pasal 22 ayat (1) UU KUP HAK UNTUK MELAKUKAN PENAGIHAN PAJAK DALUWARSA SETELAH LAMPAU WAKTU 5 TAHUN

SEJAK TERBITNYA :

STP

SKPKB

SKPKBT

SK PEMBETULAN

SK KEBERATAN

PUTUSAN BANDING

PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Diterbitkan Surat Paksa

Ada pengakuan utang pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung, yaitu :

pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran

Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT karena WP melakukan Tindak Pidana perpajakan atau tindak pidana lain yang merugikan pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

Tehadap WP dilakukan penyidikan tindak pidana perpajakan

tanggal disampaikan surat paksa

tgl surat permohonan diterima

tgl diterbitkan ketetapan pajak dimaksud

Tgl surat perintah penyidikan

DALUWARSA PENAGIHAN TERTANGGUH Apabila Pasal 22 ayat (2) dan penjelasan UU KUP Daluwarsa sejak :

GUGATAN WP ATAU PENANGGUNG PAJAK TERHADAP : Pasal 23 ayat (2) UU KUP Hanya dapat diajukan kepada : badan peradilan pajak

Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang

Keputusan Pencegahan dlm rangka penagihan pajak

Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan , selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 (1) dan Pasal 26

penerbitan SKP atau SK Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN DIATUR OLEH MENTERI KEUANGAN SPPT, SKP,SKPT, SKPKB,SKPKBT, SKBKB, SKBKBT,STB SK PEMBETULAN, SK KEBERATAN DAN PUTUSAN BANDING yang tidak dapat ditagih lagi Pasal 24 UU KUP KMK No. 565/KMK.04/2000 Jo KMK No. 539/KMK.03/2002

KEBERATAN WP

SKPKB

SKPKBT

SKPLB

SKP Nihil

Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga

Pasal 25 ayat (1), ayat (7) UU KUP Diajukan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas SUATU:

Catatan :

Jatuh tempo pembayaran yang tertera dalam SKP tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan SK Keberatan

Penangguhan ini menyebabkan bunga Pasal 19 sebesar 2% per bulan tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan.

SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN

1 . Tertulis dalam Bahasa Indonesia

2. Memuat jumlah Pajak yg terutang atau jumlah pajak yg dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP.

3. Memuat alasan yg menjadi dasar penghitungan

Dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirim SKP atau sejak tanggal pemotongan / pemungutan kecuali di luar kekuasaan Wajib Pajak (force mayeur)

Dalam hal WP mengajukan keberatan atas SKP, WP wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir, sebelum surat keberatan disampaikan

Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (3a), & ayat (4) UU KUP syarat TIDAK DIPENUHI TIDAK DIANGGAP SURAT KEBERATAN SEHINGGA TIDAK DIPERTIMBANGKAN

TANDA BUKTI PENERIMAAN SURAT KEBERATAN Pasal 25 ayat (5) UU KUP TANDA BUKTI PENERIMAAN TANDA TERIMA YG DIBUAT OLEH PEGAWAI DITJEN PAJAK YG DITUNJUK UNTUK MENERIMA SURAT KEBERATAN TANDA PENGIRIMAN SURAT KEBERATAN MELALUI POS DENGAN BUKTI PENGIRIMAN SURAT, ATAU MELALUI CARA LAIN YANG DIATUR PMK CATATAN : Batas Waktu penyelesaian Keberatan dihitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan keberatan WP

Untuk Meminta :

Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Penghitungan Rugi, atau

Dasar Pemotongan atau Pemungutan Pajak

HAK WAJIB PAJAK DALAM PENGAJUAN KEBERATAN Pasal 25 ayat (6) dan Penjelasan UU KUP WAJIB PAJAK DIBERI HAK WAJIB DIPENUHI SECARA TERTULIS OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK bila diminta

KEBERATAN WP

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak

Dalam hal keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi denda 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar

Dalam hal WP mengajukan banding, sanksi denda sebesar 50% tidak dikenakan

Pasal 25 ayat (8), (9) & (10) UU KUP

PENYELESAIAN SURAT KEBERATAN Paling lama 12 bulan sejak tgl Surat Keberatan diterima, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan

Keputusan dapat berupa :

Menerima seluruhnya

Menerima sebagian

Menolak

Menambah jml pajak ymh dibayar

Bila dlm waktu 12 bulan terlampaui, dan tdk diberikan keputusan, maka Surat Keberatan WP dianggap dikabulkan Pasal 26 ayat (1), (2), (3), dan (5) UU KUP Catatan: Sebelum surat keputusan diterbitkan, WP dpt menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan

PEMBUKTIAN KETIDAK-BENARAN KETETAPAN PAJAK SECARA JABATAN Pasal 26 ayat (4) UU KUP SURAT KEBERATAN ATAS

SKP SECARA JABATAN KARENA :

WP TIDAK MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN SETELAH DITEGOR SECARA TERTULIS;

TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBUKUAN

TIDAK MEMBERI KESEMPATAN PEMERIKSA MEMASUKI TEMPAT TERTENTU YG DIANGGAP PERLU

HARUS DIBUKTIKAN OLEH WP KETIDAKBENARAN SKP TSB. APABILA TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN KEBERATAN DITOLAK

TATACARA PENGAJUAN PENYELESAIAN KEBERATAN Pasal 26A ayat (1), (2), (3) & (4) UU KUP Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur PMK (194/PMK.03/2007) Antara lain mengatur ttg pemberian hak kepada WP untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya Apabila WP tidak menggunakan hak tsb, proses keberatan tetap dapat diselesaikan WP yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan , selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh WP dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

PERMOHONAN BANDING

Ditulis dalam Bahasa Indonesia;

Alasan yang jelas

Dalam jangka waktu tiga bulan sejak SK Keberatan diterima;

Dilampiri salinan SK Keberatan

Hanya dapat diajukan banding syarat Pasal 27 ayat (1), (3) & (4a) UU KUP ATAS SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN Catatan : - Apabila diminta WP, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar SK Keberatan yang diterbitkan Kepada Badan Peradilan Pajak

PUTUSAN BANDING MERUPAKAN PUTUSAN PENGADILAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pasal 27 ayat (2), UU KUP

BADAN PERADILAN PAJAK

Badan Peradilan Pajak diatur dengan UU

Pasal 27 ayat (6) UU KUP UU NO. 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK

PERMOHONAN BANDING Pasal 27 ayat (5a), (5b), (5c) dan (5d) UU KUP Dalam hal WP mengajukan banding, jangka waktu pelunasan utang pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding . Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang s ampai dengan Putusan Banding diterbitkan Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak sebelum mengajukan keberatan

IMBALAN BUNGA ATAS KEBERATAN/BANDING Dikembalikan, ditambah bunga 2 % perbulan, paling lama 24 bulan dihitung sejak : Keberatan/Banding/PK dikabulkan sebagian atau seluruhnya Pasal 27 A ayat (1) UU KUP selama pajak ymh dibayar dalam SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak SKPKB & SKPKBT SKPN & SKPLB tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak s.d. diterbitkannya SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan PK tanggal penerbitan surat ketetapan pajak s.d. diterbitkannya SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan PK

IMBALAN BUNGA ATAS KEBERATAN/BANDING Dikembalikan, ditambah bunga 2 % perbulan, paling lama 24 bulan dihitung sejak : SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya Pasal 27 A ayat (1a) UU KUP menyebabkan kelebihan pembayaran pajak SKPKB & SKPKBT SKPN & SKPLB tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak Tanggal penerbitan surat ketetapan pajak STP tgl pembayaran yg menyebabkan kelebihan pembayaran pajak s.d. diterbitkannya SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) dan atau

bunga Pasal 19 ayat (1)

Pasal 27 A ayat (2) UU KUP Berdasarkan SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan PK yang mengabulkan sebagaian atau seluruh permohonan WP

TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA Pasal 27 A ayat (3) UU KUP DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN 195/PMK.03/2007

PENGERTIAN PEMBUKUAN

MELIPUTI

Harta

Kewajiban

Modal

Penghasilan dan Biaya

Harga Perolehan dan Penyerahan Barang/Jasa

Proses Pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan DATA dan INFORMASI KEUANGAN Dengan menyusun LAPORAN KEUANGAN (NERACA & LABA RUGI) Untuk periode tahun pajak Pasal 1 angka 29 UU KUP

KEWAJIBAN PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (1) UU KUP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (2) UU KUP WP ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA/ PEKERJAAN BEBAS YG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DGN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPI WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN WP ORANG PRIBADI YG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS

Harus memperhatikan itikad baik

Mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya

Diselenggarakan di Indonesia

Huruf latin

Angka Arab

Satuan mata uang Rupiah

Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing yang diizinkan Menteri Keuangan yaitu bahasa Inggris

Diselenggarakan dgn prinsip taat asas dan dgn stelsel akrual atau stelsel kas

Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta,kewajiban, modal, penghasilan & biaya, serta penjualan & pembelian (sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang)

SYARAT PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (3), (4), (5), (7) UU KUP.

PERUBAHAN TAHUN BUKU DAN ATAU METODE PEMBUKUAN TAHUN BUKU

METODE

PEMBUKUAN,

misal :

Pengakuan

Penghasilan

& biaya

Metode Penyusutan

Aktiva Tetap

Metode Penilaian

Persediaan

- Harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak - Diajukan sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan alasan-alasan perubahan Pasal 28 ayat (6) UU KUP PERUBAHAN

PEMBUKUAN DLM BAHASA ASING dan MATA UANG SELAIN RUPIAH PEMBUKUAN DENGAN BAHASA ASING dan MATA UANG SELAIN RUPIAH SETELAH MENDAPAT IZIN MENTERI KEUANGAN Pasal 28 ayat (8) UU KUP PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGERTIAN PENCATATAN

PENGUMPULAN DATA

SECARA TERATUR

tentang

Peredaran atau penerimaan bruto dan atau;

Penghasilan bruto

SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG JUMLAH PAJAK TERUTANG, (termasuk Penghasilan yg bukan objek pajak dan atau yg dikenai pajak yg bersifat final) Pasal 28 ayat (9) UU KUP

PENGECUALIAN dari WAJIB PEMBUKUAN & WAJIB PENCATATAN D I H A P U S Pasal 28 AYAT (10) UU KUP

KEWAJIBAN PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN BADAN ORANG PRIBADI Pasal 28 ayat (11) UU KUP PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN & DOKUMEN LAIN, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line, SELAMA 10 TAHUN DI INDONESIA Tempat Kedudukan Tempat Kegiatan atau Tempat Tinggal

BENTUK DAN TATACARA PENCATATAN Pasal 28 ayat (12) UU KUP DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 197/PMK.03/2007 PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-4/PJ/2009

PENGERTIAN PEMERIKSAAN

Untuk :

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan/atau

tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan peraturan per- UU perpajakan

Serangkaian kegiatan untuk

Menghimpun

Mengolah

DATA, KETERANGAN dan/atau BUKTI

Pasal 1 angka 24 UU KUP yang dilaksanakan secara OBJEKTIF dan PROFESIONAL berdasarkan suatu STANDAR PEMERIKSAAN

WEWENANG DIRJEN PAJAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK TUJUAN PEMERIKSAAN TUJUAN LAIN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN Pasal 29 ayat (1) UU KUP

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PETUGAS PEMERIKSA HARUS MEMILIKI TANDA PENGENAL PEMERIKSA & DILENGKAPI SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN HARUS DIPERLIHATKAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA Pasal 29 ayat (2) UU KUP UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku/ catatan/ dokumen b. Memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu, dan/atau c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan Pasal 29 ayat (3), (3a) & (3b) UU KUP Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh WP paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan Dalam hal WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

KEWAJIBAN MERAHASIAKAN UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN DITIADAKAN Pasal 29 ayat (4) UU KUP

PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN Pasal 30 ayat (1) UU KUP

BILA WAJIB PAJAK :

TIDAK MEMBERI KESEMPATAN PEMERIKSA MEMASUKI TEMPAT/RUANGAN YG DIPANDANG PERLU;

TIDAK MEMBERI BANTUAN GUNA KELANCARAN PEMERIKSAAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK BERWENANG MELAKUKAN PENYEGELAN TEMPAT/RUANGAN TERTENTU serta BARANG BERGERAK dan/atau BARANG TIDAK BERGERAK

TATACARA PENYEGELAN Pasal 30 ayat (2) UU KUP DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 198/PMK.03/2007 PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-54/PJ/2008

TATA CARA PEMERIKSAAN Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU KUP DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN 199/PMK.03/2007 Tanggal 28 DESEMBER 2007 Tata cara pemeriksaan di antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan

KEWAJIBAN PASAL 29 AYAT (3) TIDAK DIPENUHI Pasal 31 ayat (3) UU KUP a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku/ catatan/ dokumen b. Memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu, dan/atau c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan SEHINGGA PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DILAKUKAN SECARA JABATAN Dirjen Pajak wajib menyampaikan SPHP kepada WP dan memberikan hak kepada WP untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan

WAKIL WAJIB PAJAK Pasal 32 ayat (1), (4) UU KUP Termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan f. e. d. c. b. a. Wali atau pengampunya Anak belum dewasa atau orang dalam pengampuan salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya Warisan belum terbagi Likuidator Badan dalam likuidasi Orang/badan yg ditugasi utk melakukan pemberesan Badan dalam pembubaran Kurator Badan yang dinyatakan pailit Pengurus Badan Wakil Wajib Pajak

Tanggung Jawab Wakil Wajib Pajak Bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas pembayaran pajak Tidak bertanggung jawab, dalam hal WAKIL dapat membuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak bahwa benar-benar tidak mungkin dibebani tanggung jawab Pasal 32 ayat (2) UU KUP

ORANG PRIBADI / BADAN DAPAT MENUNJUK SEORANG KUASA DENGAN UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SURAT KUASA KHUSUS KUASA WAJIB PAJAK Pasal 32 ayat (3), (3a) UU KUP Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban KUASA Diatur dengan Peraturan Menkeu PERATURAN MENKEU NO. 22/PMK.03/2008

TANGGUNG JAWAB RENTENG Pasal 33 UU KUP D I H A P U S

RAHASIA JABATAN Dilarang memberitahukan rahasia Wajib Pajak kepada pihak lain Pasal 34 UU KUP PEJABAT / TENAGA AHLI Sebagai saksi atau saksi ahli dlm sidang pengadilan untuk kepentingan negara untuk pemeriksaan perkara pidana/ perdata atas permintaan hakim dengan izin tertulis Men.Keu. KECUALI Memberikan keterangan kpd pihak lain yg di tetapkan MenKeu Kep. Menkeu 539/KMK.04/2000

PIHAK LAIN YANG DAPAT DIBERIKAN KETERANGAN OLEH PEJABAT/TENAGA AHLI Pasal 34 ayat (2a) huruf b UU KUP jo KMK No.539KMK.04/2000

DIBERIKAN KEPADA :

PEJABAT DARI LEMBAGA NEGARA

(BPK)

PEJABAT INSTANSI PEMERINTAH

(BPKP)

YANG BERWENANG MELAKUKAN

PEMERIKSAAN DI BIDANG KEUANGAN

NEGARA YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS

DENGAN SURAT TUGAS MENYEBUTKAN

NAMA WP

KETERANGAN YANG INGIN DIKETAHUI

(YANG BERSIFAT UMUM MENGENAI

PERPAJAKAN WP)

KEWAJIBAN MERAHASIAKAN OLEH PIHAK KE 3 DITIADAKAN

Atas permintaan tertulis Dirjen Pajak

Kepada :

Akuntan Publik

Notaris.

Konsultan Pajak

Kantor administrasi

Pihak ke - 3

lainnya

Atas permintaan tertulis Menteri Keuangan

Kepada :

Bank

mengenai keterangan atau bukti-bukti dari Wajib Pajak yang diperiksa atau disidik Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU KUP

TATACARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 35 ayat (3) UU KUP PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.03/2007

KEWAJIBAN MEMBERIKAN DATA DAN INFORMASI Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain Pasal 35A UU KUP KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak Dalam hal data dan informasi tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara MEMPERHATIKAN KETENTUAN PASAL 35 AYAT (2)

Direktur Jenderal Pajak berwenang Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar Karena jabatan atau atas permohonan WP PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN SKP/STP Pasal 36 ayat (1) UU KUP mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) eks Pasal 14 yang tidak benar

membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau

pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak

Pengajuan Permohonan Oleh Wajib Pajak Permohonan pengurangkan atau penghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Permohonan pengurangkan atau pembatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN SKP/STP Pasal 36 ayat (1a) dan (1b) UU KUP Permohonan pengurangkan atau pembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) eks Pasal 14 yang tidak benar Permohonan membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan Paling banyak 2 kali Paling banyak 1 kali

KEPUTUSAN PERMOHONAN PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN SKP/STP Paling lama 6 bulan sejak tgl Surat Permohonan diterima, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan Bila dlm waktu 6 bulan terlampaui, dan tdk diberikan keputusan, maka Surat Permohonan WP dianggap dikabulkan Pasal 36 ayat (1c), (1d) dan (1e) UU KUP Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak

PERATURAN PELAKSANAAN PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN SKP/STP Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) diatur dengan Peraturan Menkeu Peraturan Menkeu No. 21/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pasal 36 ayat (1c), (1d) dan (1e) UU KUP

SANKSI BAGI PETUGAS PAJAK Pasal 36A ayat (1) dan (2) UU KUP P E G A W A I P A J A K Lalai atau sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan Sengaja bertindak di luar kewenangannya Dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dapat diadukan ke unit internal Depkeu yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SANKSI BAGI PEGAWAI PAJAK Pasal 36A ayat (3), (4) dan (5) UU KUP P E G A W A I P A J A K Melakukan pemerasan dan pengancaman kepada WP untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri Diancam dengan pidana Pasal 368 KUHP diancam dengan pidana Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

KODE ETIK PEGAWAI PAJAK Pasal 36B ayat (1), (2) dan (3) UU KUP Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Diatur Dengan Peraturan Menkeu Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Komite Kode Etik Peraturan Menkeu No. 1/PM.3/2007 Tentang Kode Etik Pegawai DJP Peraturan Menkeu No. 72/PMK.01/2007 Tentang Majelis Kode Etik di Lingkungan Departemen Keuangan

KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN Pasal 36C UU KUP MENTERI KEUANGAN MEMBENTUK KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN Peraturan Menkeu No. 54/PMK.09/2008 Tentang Komite Pengawas Perpajakan

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF Pasal 36D UU KUP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DITETAPKAN MELALUI APBN dapat diberi INSENTIF atas dasar pencapaian kinerja tertentu TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

SUNSET POLICY Pasal 37A ayat (1) UU KUP WAJIB PAJAK MENYAMPAIKAN PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPH SEBELUM TAHUN PAJAK 2007 KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN MENKEU (66/PMK.03/2008 Jo 12/PMK.03/2009) MENGAKIBATKAN PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR DILAKUKAN PALING LAMA DALAM JANGKA WAKTU 1 TAHUN SETELAH BERLAKUNYA UU INI DAPAT DIBERIKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK

SUNSET POLICY Pasal 37A ayat (2) UU KUP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SECARA SUKARELA MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MEMPEROLEH NPWP PALING LAMA 1 TAHUN SETELAH BERLAKUNYA UU INI DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM DIPEROLEH NPWP TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN PAJAK kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan WP tidak benar atau menyatakan lebih bayar

TINDAK PIDANA KARENA ALPA

Menyampaikan SPT tidak benar

BERAKIBAT dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Didenda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yg tidak/kurang dibayar, atau

Dipidana kurungan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun

Pasal 38 UU KUP SETIAP ORANG KARENA KEALPAANNYA perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A

TINDAK PIDANA KARENA SENGAJA

Setiap Orang Dengan Sengaja :

Tidak mendaftarkan diri/melaporkan usaha

Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP

Menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya

tidak benar/tidak lengkap

Menolak dilakukan pemeriksaan

Memperlihatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen palsu

Tidak menyelenggarakan pembukuan /pencatatan/ tidak memperlihatkan/meminjamkan buku, catatan atau dokumen

Tidak menyimpan buku, catatan, dan dokumen yg menjadi dasar pembukuan

Tidak menyetorkan pajak yang dipotong/ dipungut

BERAKIBAT Menimbulkan kerugian pada pendapatan negara Pasal 39 ayat (1) UU KUP

pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan

denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari WP, atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Ps. 43 (1) UU KUP)

TINDAK PIDANA KARENA PENGULANGAN SESEORANG MELAKUKAN LAGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SEBELUM LEWAT 1 TAHUN TERHITUNG SEJAK SELESAINYA MENJALANI PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKAN ANCAMAN PIDANA ( PASAL 39 AYAT (1) ) DITAMBAHKAN 1 (SATU) KALI MENJADI 2 (DUA) KALI SANKSI PIDANA Pasal 39 ayat (2) UU KUP berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari WP, atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Ps. 43 ayat (1) UU KUP)

TINDAK PIDANA KARENA PERCOBAAN

Menyalahgunakan atau menggunakan

tanpa hak NPWP atau PPKP

Menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya tidak benar atau tidak lengkap

Dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi pajak atau pengkreditan pajak

Pasal 39 ayat (3) UU KUP

pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun, dan

denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan

berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari WP, atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Ps. 43 ayat (1) UU KUP)

TINDAK PIDANA FAKTUR PAJAK FIKTIF

menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau

menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP

pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, dan

denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak

Pasal 39A UU KUP SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari WP, atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Ps. 43 ayat (1) UU KUP)

DALUWARSA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN setelah lampau 10 Tahun Pasal 40 UU KUP

Sejak :

Saat terutangnya pajak

Berakhirnya masa

pajak, bagian tahun

pajak atau tahun pajak ybs

DELIK ADUAN A L P A Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yg diketahui / diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya ( seperti tersebut dlm Pasal 34 ) S E N G A J A Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yg diketahui / diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya ( seperti tersebut dalam Pasal 34 )

SANKSI

Pidana penjara paling lama

2 (dua) tahun , dan

Denda paling banyak

Rp 50.000.000,00

SANKSI

Pidana kurungan paling

lama 1 (satu) tahun , dan

Denda paling banyak

Rp. 25.000.000,00

Pasal 41 UU KUP

Pihak ke 3 (Ps 35) yg dengan sengaja :

Tidak memberikan keterangan / bukti atau

Memberikan keterangan / bukti yang tidak benar

(Pasal 41 A)

Termasuk yang menyuruh / menganjurkan / membantu melakukan tindak pidana perpajakan Pasal 43 ayat ( 2 )

Sanksi maksimal :

Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, dan

Denda paling banyak Rp. 25.000.000,00

SANKSI PIDANA TERHADAP PIHAK KETIGA Pihak ke 3 yang dengan sengaja :

Mengha-langi

Memper-sulit

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Sanksi maksimal :

Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, dan

Denda paling banyak Rp. 75.000.000,00

Pasal 41 B Pasal 41 A dan 41B UU KUP

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Pasal 37A ayat (2) UU KUP DIRJEN PAJAK BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SEBELUM DILAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas DJP, Menkeu dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Depkeu untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan diatur dengan Peraturan Menkeu (202/PMK.03/2007) BERDASARKAN INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai DJP yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum TIPIKOR

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Pasal 44 ayat (1) dan (4) UU KUP hanya dapat dilakukan oleh Pejabat PNS tertentu di lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam UU Hukum Acara Pidana yang berlaku. penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SERANGKAIAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK MENEMUKAN TERSANGKANYA UNTUK MENCARI DAN MENGUMPULKAN BUKTI MEMBUAT TERANG TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Pasal 1 angka 31 UU KUP

Pasal 44 (2) W e w e n a n g P e n y i d i k a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas c. Minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan b. Meneliti , mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi/ badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti d. Memeriksa buku / catatan dan dokumen lain f. Meminta bantuan tenaga ahli h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi g. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan, memeriksa identitas orang/ dokumen. j. Menghentikan penyidikan k. Melakukan tindakan lain yang perlu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

PELAKSANAAN PENYIDIKAN Pemberitahuan saat dimulainya penyidikan Melalui Penyidik pejabat Polisi Negara RI kepada Jaksa Penuntut umum Penyampaian atas hasil penyidikan SESUAI UU HUKUM ACARA PIDANA Pasal 44 ayat (3) UU KUP PPNS

PENGHENTIAN PENYIDIKAN PPNS Jaksa Agung DENGAN SYARAT: Setelah WP melunasi pajak yg tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yg tidak atau kurang dibayar, atau yg tidak seharusnya dikembalikan Pasal 44 B

Tidak cukup bukti

Bukan tindak pidana

Daluarsa

Tersangka meninggal

dunia

Pasal 44 A

atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara Pasal 44A dan 44B UU KUP paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan

KETENTUAN PERALIHAN Pasal II UU KUP Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 s.d. Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Kecuali daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013 UNDANG-UNDANG INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 1 JANUARI 2008