Analisis Standar Belanja

18,590 views
18,436 views

Published on

Ada sekitar sebelas aturan
perundangan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk
menggunakan instrumen Analisa Standar Belanja (ASB) dalam menyusun
anggaran. Disebutkan, bahwa tujuan penggunaan ASB ini adalah untuk
tersusunnya anggaran berdasarkan kinerja yang akan dicapai dan dapat dinilai
kewajarannya secara ekonomi, efisien dan efektif. Bukan anggaran yang hanya
berdasarkan perkiraan pengeluaran atau intuisi semata.

Published in: Economy & Finance
6 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
18,590
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1,246
Comments
6
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Analisis Standar Belanja

  1. 1. KATA SAMBUTANPuji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Buku Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) yang telahdisusun sejak tahun 2007 oleh Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik(PSEKP) UGM atas inisiatif APKASI dan didukung oleh GTZ ASSD ini, dapattersusun dan diterbitkan.Perlu kami sampaikan, bahwa penerbitan buku ini pada prinsipnya hanya untukmembantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) anggotaAPKASI, untuk dapat lebihmemahami dan menerapkan ASB sebagai salah satu instrumen pokokpenganggaran berbasis kinerja seperti yang disyaratkan oleh berbagai aturanperundangan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD), sepertiPP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertangungjawaban KeuanganDaerah, PP No. 58 T ahun 2005, Permendagri No 13 T ahun 2006 yangdisempurnakan menjadi Permendagri No. 59 T ahun 2007 tentang PKD.Dalam kesempatan ini, perlu kami tegaskan bahwa APKASI tidak bermaksudmenjadikan buku ini sebagai satu-satunya Panduan Teknis bagi Pemkab. Bukuini diterbitkan sebagai upaya untuk memberi gagasan awal, hingga terbitnyaaturan yang dapat mewujudkan bentuk ASB secara riil. Buku ini menyajikantools dasar bagi Pemkab untuk melakukan Pengangggaran denganmenggunakan komponen ASB yang riil berdasarkan contoh praktek terbaikyang telah dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah.Akhirnya, kami berharap buku ASB ini dapat bermanfaat bagi PemerintahKabupaten dalam menyusun anggaran yang sesuai dengan tuntutan peraturanperundang-undangan, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi PengelolaanKeuangan Daerah yang kurang efektif dan efisien. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Direktur Eksekutif H. Syarifuddin Lubis, S.H
  2. 2. SEKAPUR SIRIHTeriring Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyambut baikatas terbitnya buku yang berjudul “Penyusunan Analisis Standar Belanja:Pengalaman Praktis di Pemerintah Daerah” yang merupakan hasil kerjabersama antara APKASI, GTZ ASSD dan PSEKP UGM.Sebagaimana yang dijelaskan di dalam buku ini, ada sekitar sebelas aturanperundangan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untukmenggunakan instrumen Analisa Standar Belanja (ASB) dalam menyusunanggaran. Disebutkan, bahwa tujuan penggunaan ASB ini adalah untuktersusunnya anggaran berdasarkan kinerja yang akan dicapai dan dapat dinilaikewajarannya secara ekonomi, efisien dan efektif. Bukan anggaran yang hanyaberdasarkan perkiraan pengeluaran atau intuisi semata.Perintah aturan perundang-undangan tersebut, tentunya sangat baik dalamrangka menciptakan pengelolaan keuangan di daerah yang ideal. Namunmasalahnya, tak satu pun aturan tersebut diikuti oleh sebuah petunjukpelaksanaan ataupun petunjuk teknis yang secara rinci dapat menjelaskanbentuk riil dari ASB tersebut.Oleh karena itu, berangkat dari masalah tersebut di atas, sekali lagi kamimenyambut baik kehadiran buku ini, dengan harapan kehadiran buku ini dapatmembantu Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD yang lebih transparan,adil dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan perundang-udangan.Demikian kami sampaikan, semoga Buku ini benar-benar bermanfaat bagiPemerintah Daerah. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Ketua Umum DR. MP T . umanggor
  3. 3. KATA PENGANTARPuji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahanrahmatNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan buku ini.Seperti kita ketahui, Analisis Standar Belanja atau ASB sebagai salah satuinstrumen anggaran berbasis kinerja ini telah diamanatkan sejak tahun 2000dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam PP tersebut istilah yangdigunakan adalah Standar Analisis Belanja (SAB). ASB atau Analisis StandarBelanja adalah salah satu instrumen anggaran kinerja untuk menilai kewajaranbesaran anggaran suatu kegiatan dengan beban kerjanya. Sampai dengan saatbuku ini disusun, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia belummenerapkan ASB dalam penyusunan anggarannya.Berangkat dari kondisi di atas maka buku ini dibuat. Buku ini berisi pengalaman-pengalaman pemerintah daerah di Indonesia yang telah menerapkan ASB dalampenyusunan anggarannya. Langkah-langkah yang ditempuh oleh pemda-pemdatersebut dalam menyusun dan menerapkan ASB dijelaskan secara detil dalambuku ini. Pengalaman-pengalaman tersebut tentunya perlu dibagi dan diketahuioleh pemerintah daerah lainnya agar terjadi proses pembelajaran di antarapemerintah daerah di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan akan terciptalahsebuah praktek terbaik dalam proses penganggaran di pemerintah daerah.T ada gading yang tak retak. Buku ini mungkin masih terdapat banyak akkekurangan di dalamnya. Untuk itu, kepada berbagai pihak diharapkansumbang sarannya demi penyempurnaan buku ini. Kepada berbagai pihakterutama APKASI dan GTZ melalui proyek Advisory Services Support forDecentralization (ASSD) yang telah membantu selama proses penyusunan bukuini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
  4. 4. Semoga buku ini bermanfaat bagi terciptanya pengelolaan keuangan yangbaik di Indonesia. Yogyakarta, 5 Januari 2009 Ketua Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (PSEKP UGM) Wihana Kirana Jaya, Ph.D, M.Soc.Sc
  5. 5. DAFTAR ISIKata Sambutan iSekapur Sirih iiKata Pengantar iiiDAFTAR ISI vBAB 1 PENDAHULUAN 1 1. Latar Belakang 1 2. Permasalahan 2 3. Tujuan 4BAB 2 LANDASAN HUKUM DAN LANDASAN TEORI ASB 5 1. Anggaran Berbasis Kinerja 5 2. Definisi ASB 7 3. Dasar Hukum 7 4. Manfaat 10 5. Posisi ASB dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 10 6. Perilaku Belanja 11 7. Pola Perilaku dan Fungsi Belanja 14BAB 3 FORMAT DAN CARA PENGGUNAAN ASB 21 1. Format ASB 21 2. Cara Penggunaan ASB 25BAB 4 METODE PENGEMBANGAN ASB 29 1. Asumsi Dasar Penyusunan ASB 29 2. Tahapan Penyusunan ASB 29 v
  6. 6. BAB 5 STUDI KASUS PENYUSUNAN ASB 49 1. Pemerintah Kabupaten Sleman 49 2. Pemerintah Kabupaten Samosir 52 3. Pemerintah Kota Salatiga 57 4. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 61BAB 6 KASUS KHUSUS PENGOLAHAN DATA 69 1. Ketika Data Cukup Tetapi Hasil Regresi Tidak Signifikan 69 2. Ketika Data Yang Di Miliki Terbatas 74BAB 7 PENYESUAIAN ASB PADA TAHUN BERIKUTNYA 79 1. Penyesuaian Inflasi/Deflasi 79 2. Kebijakan Pimpinan Daerah 87 3. Penyesuaian Gabungan Antara Inflasi/Deflasi dan Kebijakan 91 Pimpinan DaerahBAB 8 CONTOH-CONTOH ASB DARI BEBERAPA PEMDA 96 1. Pemerintah Kabupaten Bogor 96 2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 98 3. Pemerintah Kabupaten Pati 99 4. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 101 5. Pemerintah Kota Salatiga 103 6. Pemerintah Provinsi Gorontalo 106BAB 9 PERTANYAAN-PERTANYAAN YANG SERING MUNCUL (PSM) 108LAMPIRAN vi
  7. 7. BAB 1 PENDAHULUAN1. LATAR BELAKANGA nalisis Standar Belanja (ASB) sudah diperkenalkan kepada Pemerintah Daerah dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Istilah yangdigunakan dalam PP No. 105 tersebut adalah Standar Analisa Belanja atau SAByang mempunyai makna penilaian kewajaran atas beban kerja dan biayaterhadap suatu kegiatan. Berdasarkan PP No. 105/2000 tersebut DepartemenDalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan pedoman operasional dalambentuk Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata CaraPenyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata UsahaKeuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah . Namun, Kepmendagri tersebut belum menunjukkanwujud/bentuk Standar Analisa Belanja.Pada Tahun 2004 keluarlah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 22Tahun 1999. Dalam UU No. 32 tersebut dikenalkan istilah baru yaitu AnalisisStandar Belanja (ASB) yang mempunyai maksud dan istilah yang sama denganStandar Analisa Belanja (SAB) yaitu penilaian kewajaran atas beban kerja danbiaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Selanjutnya,terbitlah PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP No.58 tahun 2005 ini kemudian dijabarkan lagi dalam Permendagri No. 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2007terbitlah Permendagri No. 59 tahun 2007 sebagai penyempurnaan atasPermendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah. Dalam regulasi-regulasi tersebut selalu disebutkan bahwa ASB -1-
  8. 8. Bab 1 Pendahuluanmerupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja.Walaupun regulasi-regulasi tersebut mengamanatkan ASB, tetapi ternyataregulasi-regulasi tersebut belum menunjukkan secara riil dan operasionaltentang ASB. Akibatnya, ASB menjadi sesuatu yang abstrak bagi PemerintahDaerah di Indonesia.2. PERMASALAHANDasar hukum telah mensyaratkan perlunya ASB oleh Pemerintah Daerah dalammenyusun APBD. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan bentuk perwujudan ASBsecara riil yang diperkenalkan oleh peraturan-peraturan tersebut kepadaPemerintah Daerah.Akibat dari tidak adanya wujud ASB secara riil tersebut maka timbullahberbagai macam masalah dalam penyusunan APBD. Berikut ini akandisampaikan masalah-masalah klasik dalam penyusunan APBD. a. Penentuan anggaran secara incremental; Anggaran bersifat incremental : yaitu anggaran yang hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang telah ada sebelumnya dengan menggunakan data dua tahun sebelumnya sebagai dasar dan tidak ada kajian yang mendalam terhadap data tersebut. Contoh: Tahun 2006 Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan Kegiatan Pengadaan CPNSD sebesar Rp. 150 juta rupiah dan di tahun 2007 melaksanakan Kegiatan Pengadaan CPNSD juga. Diperkirakan pada tahun 2007 diprediksikan terjadi kenaikan hanya sebesar 8 %, maka besarnya anggaran kegiatan tersebut pada tahun 2007 adalah sebesar 150 juta x 108% = 162 juta, sedangkan rincian belanjanya adalah sama seperti tahun lalu. b. Penentuan anggaran dipengaruhi oleh ‘NAMA’ Kegiatan; Seringkali besarnya anggaran dipengaruhi oleh nama. Ketika sebuah kegiatan menggunakan istilah ‘kebarat-baratan’ maka biasanya akan mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan kegiatan yang sejenis dengan menggunakan nama lokal. Penyusunan ASB 2
  9. 9. Bab 1 Pendahuluan Contoh : Dinas Pariwisata mengadakan kegiatan Pameran dengan jumlah stan sebanyak 100, sementara itu Dinas Perdagangan dan Koperasi juga mengadakan kegiatan yang sejenis dengan nama Expo dengan jumlah 100 stan pula. Ketika kegiatan tersebut diberi nama Pameran maka oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp. 150 juta dan ketika kegiatan tersebut diberi nama Expo maka akan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 500 juta. c. Penentuan anggaran dipengaruhi oleh ‘SIAPA’ yang mengajukan anggaran; Penentuan besar-kecilnya anggaran acap kali dipengaruhi oleh ‘SIAPA’ yang mengajukan anggaran tersebut. Jika yang mengajukan tersebut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ‘powerfull’ maka SKPD tersebut akan mendapatkan alokasi anggaran yang lebih tinggi dibandingkan SKPD ‘kecil’ meskipun jenis dan beban kerja kegiatan adalah sama. Contoh : Kegiatan Bimbingan Teknis dengan jumlah 30 peserta dan dilaksanakan selama 2 hari. Ketika SKPD Bappeda yang melaksanakan maka, misalnya akan dianggarkan sebesar Rp. 150 juta, sedangkan jika yang mengusulkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dianggarkan Rp. 50 juta. Hal ini dapat terjadi karena, Bappeda sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah lebih powerfull dibandingkan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bukan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).Berdasarkan masalah klasik tersebut, maka masalah-masalah yang munculketika ASB tidak digunakan dalam penganggaran keuangan daerah adalah : • Plafon anggaran kegiatan pada PPAS ditetapkan menggunakan “intuisi”. • Sulit menilai kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan • Penyusunan dan penentuan anggaran menjadi subjektif • Dua atau lebih kegiatan yang sama mendapat alokasi yang berbeda • Tidak memiliki argumen yang kuat jika “dituduh” melakukan pemborosan. Penyusunan ASB 3
  10. 10. Bab 1 Pendahuluan • Penyusunan anggaran “MOLOR”3. TUJUANAnggaran daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisiyang sangat penting. Namun saat ini kualitas perencanaan Anggaran Daerahyang digunakan masih relatif lemah. Proses perencanaan Anggaran Daerahdengan paradigma lama cenderung lebih dominan. Lemahnya perencanaananggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalammeningkatkan penerimaan Daerah secara berkesinambungan, sementara dipihak lain pengeluaran terus meningkat secara dinamis, tetapi tidak disertaidengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran. Keadaantersebut pada akhirnya memunculkan kemungkinan underfinancing atauoverfinancing, yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitasUnit-unit Kerja Pemerintah Daerah.Untuk menghindari permasalahan yang timbul di atas dan agar pengeluaranAnggaran Daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien, dan efektif,maka Anggaran Daerah harus disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapaioleh Daerah. Dengan menggunakan Anggaran Kinerja tersebut, maka AnggaranDaerah akan lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salahsatu instrumen yang diperlukan untuk menyusun Anggaran Daerah denganpendekatan kinerja adalah ASB.Tujuan penyusunan pedoman teknis penyusunan ASB adalah untukmenjembatani kesenjangan antara praktek yang berlangsung dengan kondisiideal yang diamanatkan oleh regulasi. Diharapkan pedoman teknis ini dapat‘membumikan’ ASB sehingga dapat diwujudkan dan dilaksanakan secara riiloleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Penyusunan ASB 4
  11. 11. BAB 2LANDASAN HUKUM DAN LANDASAN TEORI ANALISIS STANDAR BELANJA1. ANGGARAN BERBASIS KINERJAB erdasarkan kamus besar bahasa indonesia, “kinerja” memiliki beberapa arti, seperti prestasi, tingkat capaian, realisasi dan pemenuhan. Kebanyakan terminologi mengacu pada dampak tujuan tindakan publik, tetapi beberapa berhubungan secara subyektif dengan tingkat kepuasanyang dirasakan sebagai suatu hasil dari suatu tindakan. Perlu dipahami bahwakonsep kinerja harus dianggap sebagai sebuah alat/instrumen untuk mencapaitujuan dan bersifat relatif atau dapat diperbandingkan baik terhadap waktu,terhadap daerah atau SKPD lain.Anggaran dengan pendekatan prestasi kerja merupakan suatu sistem anggaranyang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatanyang direncanakan. Setiap dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerahuntuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil danoutput yang jelas dan terukur. Ini merupakan pembeda utama antara anggarankinerja dengan anggaran tradisional yang pernah diterapkan sebelumnya yanglebih mempertanggungjawabkan input yang direncanakan dengan input yangdialokasikan.Mengacu pada definisi di atas, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerjapada dasarnya sudah dilakukan sejak pemerintah daerah mengajukan KebijakanUmum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harusditentukan secara tegas mengenai besaran hasil dan outputnya. Namun,penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja akan terlihat secaraoperasional pada saat setiap SKPD mengajukan RKA-SKPD (Rencana Kerja danAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dalam Pasal 39 ayat (1) sampai (3) -5-
  12. 12. Bab 2 Landasan Hukum dan Landasan Teori ASBPermendagri No. 13 tahun 2006 secara jelas menyatakan bahwa “PenyusunanRKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikanketerkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan darikegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasiltersebut.” Untuk mengimplementasikan anggaran berdasarkan prestasi kerja ,pemerintah daerah perlu melengkapi diri dengan instrumen lain seperti capaiankinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, danstandar pelayanan minimal.Terdapat beberapa indikator yang secara umum dijadikan ukuran pencapaiankinerja dalam pengelolaan anggaran daerah. Dalam Kepmendagri No. 29 Tahun2002, indikator kinerja diukur berdasarkan input, output, hasil, manfaat dandampak. Namun berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, indikator kinerjadibatasi menjadi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Inputadalah seluruh sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan output.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yangdilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dankebijakan. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkanberfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.Indikator-indikator kinerja di atas, pada dasarnya tidak bisa memberikanpenjelasan yang berarti tentang kinerja melainkan semata menjelaskanketerkaitan proses yang logis antara input, output dan outcome atau yang biasadisebut kerangka kerja logis. Indikator yang digunakan tidak mampumenjelaskan apakah kinerja kita sudah semakin baik ataukah semakin buruk?Indikator yang digunakan bahkan tidak akan mampu menjawab apakahprogram dan kegiatan tersebut menyentuh kepentingan publik/masyarakatatau tujuan jangka menengah dan jangka panjang lainnya. Indikator tersebuthanya mampu menjelaskan bahwa untuk setiap input yang digunakan adalahsejumlah output yang dihasilkan dan sejumlah outcome pada level program.Mengingat kinerja bersifat relatif, maka harus ada data pembanding(benchmark). Dengan adanya data pembanding, memungkinkan untuk menilaiapakah program dan kegiatan yang direncanakan lebih efisien dan lebih efektif Penyusunan ASB 6
  13. 13. Bab 2 Landasan Hukum dan Landasan Teori ASBdibandingkan dengan data pembanding tersebut atau program dan kegiatanyang sama di tahun sebelumnya. Suatu program atau kegiatan dikatakansemakin efisien jika untuk mencapai output tertentu diperlukan biaya yanglebih rendah dibandingkan dengan data dasar (benchmark) atau dengan biayatertentu akan diperoleh output yang lebih besar dibandingkan data dasar dansebaliknya. Efektivitas dapat dilihat dengan membandingkan rencana outputterhadap rencana hasil, jika dengan rencana output tertentu akan mampudicapai hasil yang lebih besar atau dengan target hasil tertentu akan dicapaidengan output yang lebih kecil dibandingkan dengan data dasar, maka programdan kegiatan tersebut dikatakan semakin efektif.2. DEFINISI ANALISIS STANDAR BELANJAAnalisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harusdikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunanAPBD dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar yang digunakan untukmenganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatanyang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran.Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain: (1) Dapatmenentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuaidengan tupoksinya; (2) Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelasyang menyebabkan inefisiensi anggaran; (3) Meningkatkan efisiensi danefektifitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Penentuan anggaranberdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan (5) Unit kerja mendapatkeleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.3. DASAR HUKUMA. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 167 ayat 3 “Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja; dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Penyusunan ASB 7
  14. 14. Bab 2 Landasan Hukum dan Landasan Teori ASBB. Penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 167 ayat 3: - Yang dimaksud dengan Analisa Standar Belanja (ASB) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.C. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 20 ayat 2 “Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya”.D. Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 20 ayat 2: - Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.D. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 39 ayat 2, “Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”.E. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 41 ayat 3, “Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”.F. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat 2 : “Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : Penyusunan ASB 8
  15. 15. Bab 2 Landasan Hukum dan Landasan Teori ASB - dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga”.G. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 93 : (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. (2) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.H. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 ayat 2 “Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran), prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD”.I. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat 2 : “Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : - dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.J. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 ayat 2 : “Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah: Penyusunan ASB 9
  16. 16. Bab 2 Landasan Hukum dan Landasan Teori ASB - kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;K. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, (Romawi III) Teknis Penyusunan APBD No. 4 : ” Substansi Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan daerah (RKA-PPKD) kepada Satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD)lebih disederhanakan, hanya memuat prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD dan dokumen sebagai lampiran Surat Edaran dimaksud meliputi KUA, PPAS, Analisis Standar Belanja, dan Standar Satuan Harga.4. MANFAATManfaat yang dapat diperoleh dari Pemerintah Daerah ketika menggunakanAnalisis Standar Belanja adalah sebagai berikut : a. Penetapan plafon anggaran pada saat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi obyektif tidak lagi berdasarkan “intuisi” b. Dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan. c. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran. d. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas. e. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif. f. Memiliki argumen yang kuat jika “dituduh” melakukan pemborosan. g. Penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu.5. POSISI ASB DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHASB memiliki peran yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu : Penyusunan ASB 10
  17. 17. Bab 2 Landasan Hukum dan Landasan Teori ASB a. Tahap PerencanaanASB dapat digunakan pada saat perencanaan keuangan daerah. ASB dapatdipergunakan pada saat musrenbang, rencana jangka panjang (renja), dan padasaat penentuan prioritas. Pada tahap-tahap tersebut ASB digunakan untukmenentukan pagu indikatif dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan olehmasyarakat. b. Tahap PenganggaranASB digunakan pada saat proses perencanaan anggaran. ASB merupakanpendekatan yang digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untukmengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap satuan kerjadengan cara menganalisis beban kerja dan biaya dari usulan program ataukegiatan yang bersangkutan.ASB digunakan pada saat mengkuantitatifkan program dan kegiatan setiap SKPDmenjadi RKA-SKPD. RKA-SKPD berisi rencana program dan kegiatan yang akandilaksanakan beserta usulan anggaran yang akan digunakan. Untuk mengetahuibeban kerja dan beban biaya yang optimal dari setiap usulan program ataukegiatan yang diusulkan, langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakanformula perhitungan ASB yang terdapat pada masing-masing jenis ASB. c. Tahap Pengawasan/PemeriksaanPada tahap pengawasan/pemeriksaan, pengawas/pemeriksa dapatmenggunakan ASB untuk menentukan batasan mengenai pemborosan / kerugiannegara. Apabila penganggaran belanja melebihi ASB maka disebut pemborosan.6. PERILAKU BELANJASebagian besar keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah memerlukaninformasi belanja yang didasarkan pada perilakunya. Oleh sebab itu perludiketahui penggolongan belanja atas dasar perilakunya. Yang dimaksud denganperilaku belanja adalah pola perubahan belanja dalam kaitannya dengan Penyusunan ASB 11
  18. 18. Bab 2 Landasan Hukum dan Landasan Teori ASBperubahan target kinerja atau aktivitas pemerintah daerah ( misalnya, jumlahpeserta dan jumlah hari dalam kegiatan bimbingan teknis). Besar-kecilnyabelanja dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja kegiatan/aktivitaspemerintah daerah. Belanja dapat digolongkan atas belanja variabel, belanjatetap dan belanja semi variabel dan atau belanja semi tetap. Berikut inipenjelasan masing-masing jenis belanja tersebut.a. Belanja VariabelBelanja variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah secaraproporsional (sebanding) dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintahdaerah. Besar-kecilnya total belanja variabel dipengaruhi oleh besar-kecilnyatarget kinerja. Contoh jenis belanja ini antara lain belanja sewa stand permeter persegi, belanja sewa gedung per hari, dan lain sebagainya.ContohUntuk melatih peserta pelatihan teknis diperlukan belanja sebesar Rp 500,00per orang/hari. Berdasarkan data tersebut belanja total untuk beberapa jumlahpeserta adalah sebagai berikut: Jumlah Peserta Belanja Per Peserta Belanja Total 10 Rp 500,00 Rp 5.000,00 20 Rp 500,00 Rp 10.000,00 30 Rp 500,00 Rp 15.000,00 40 Rp 500,00 Rp 20.000,00 50 Rp 500,00 Rp 25.000,00Hubungan antara peserta belanja total dengan jumlah peserta tersebut dapatdisajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut : Penyusunan ASB 12
  19. 19. Bab 2 Landasan Hukum dan Landasan Teori ASB Belanja Variabel Total Rp25.000,00 Rp20,000,00 Rp15.000,00 Rp10.000,00 Rp5.000,00 0 10 20 30 40 50 Jumlah PesertaPada grafik tersebut nampak hubungan antara belanja total dengan jumlahpeserta. Pada saat jumlah peserta sama dengan nol, maka belanja total samadengan nol. Jika jumlah peserta 10 orang, maka belanja total adalah Rp5.000,00. Jika jumlah peserta bertambah menjadi 20 orang, maka belanja totalmenjadi Rp10.000,00. Demikian seterusnya belanja total akan selalu berubahsecara sebanding dengan perubahan jumlah peserta (yaitu setiap perubahansatu orang jumlah peserta akan berpengaruh terhadap belanja sebesarRp500,00).Dari contoh tersebut di atas belanja total selalu berubah sebanding denganjumlah peserta, akan tetapi belanja total setiap peserta jumlahnya tetap (tidakberubah) pada setiap tingkat target kinerja. Dengan perkataan lain, belanjavariabel total mempunyai perilaku selalu berubah sesuai dengan perubahantarget kenrja, sedangkan belanja veriabel per unit mempunyai perilaku tetap,meskipun target kinerja berubah.b. Belanja Tetap Penyusunan ASB 13
  20. 20. Bab 2 Landasan Hukum dan Landasan Teori ASBBelanja tetap adalah belanja-belanja yang di dalam jarak kapasitas (range ofcapacity) tertentu totalnya tetap, meskipun target kinerja pemerintah daerahberubah-ubah. Sejauh tidak melampaui kapasitas, belanja tetap total tidakdipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja pemerintah daerah. Contohbelanja tetap adalah belanja gaji pegawai pemerintah daerah. Besar kecilnyabelanja pegawai tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kegiatan yangdilaksanakan oleh pemerintah daerahJarak kapasitas adalah serangkaian tingkat target kinerja pemerintah daerahyang dapat dicapai tanpa menambah kapasitas. Misalnya, berdasarkan contoh diatas jarak kapasitas atau sering pula disebut jarak relevan adalah beban kerjamelatih dengan jumlah peserta antara nol peserta sampai 50 peserta. Jikapemerintah daerah mengadakan bimbingan teknis dengan peserta sampaidengan 50 orang, maka belanja honor panitia adalah X rupiah. Berapapunjumlah peserta, selama berada pada rentang kapasitas antara 1 sampai 50orang maka belanja honor panitia adalah X rupiah. Namun, jika peserta pesertamelebihi rentang kapasitas, misalnya 60 orang, maka belanja honor panitiaakan lebih dari X rupiah karena pemerintah daerah harus menambah jumlahpanitia.c. Belanja Semi VariabelBelanja Semi Variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubahtetapi tidak proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintahdaerah. Berubahnya belanja ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan.Belanja ini dapat dikelompokkan pada yang tingkat perubahannya semakintinggi dan tingkat perubahannya semakin rendah. Dalam belanja semi variabelini terkandung unsur belanja tetap dan unsur belanja variabel.6. POLA PERILAKU DAN FUNGSI BELANJAPerubahan belanja total sebagai akibat dari perubahan target kinerjapemerintah daerah ada 3 macam pola yaitu :a. Jumlah tetap, meskipun target kinerja kegiatan berubah (belanja tetap). Penyusunan ASB 14
  21. 21. Bab 2 Landasan Hukum dan Landasan Teori ASBb. Jumlah berubah secara proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan (belanja variabel).c. Jumlah berubah tidak sebanding dengan perubahan target kinerja kegiatan (belanja semi variabel).Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian belanja, pemerintah daerahharus mengetahui pola perilaku masing-masing belanja. Penentuan polaperilaku belanja berkaitan dengan pemisahan belanja ke dalam unsur belanjatetap dan belanja variabel. Dengan kata lain belanja yang dipisahkan tersebutmerupakan belanja yang semi variabel dan atau belanja semi tetap.Untuk menggambarkan hubungan antara belanja total dengan target kinerjakegiatan pemerintah daerah, pada umumnya dinyatakan dengan fungsi belanjasebagai berikut: Belanja Total = Belanja Tetap Total + Belanja Variabel TotalBelanja variabel total jumlahnya dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerjakegiatan. Dengan perkataan lain belanja variabel total merupakan hasilperkalian antara belanja variabel per unit dengan target kinerja kegiatan.Dengan demikian fungsi belanja tersebut di atas dapat pula dinyatakan sebagaiberikut : Belanja Total = Belanja Tetap Total + Belanja Variabel per Unit x target kinerja kegiatanJika, Belanja Total Dinyatakan dengan simbol Y Target kinerja Kegiatan Dinyatakan dengan simbol X Belanja Tetap Total Dinyatakan dengan simbol a Belanja Variabel Per unit Dinyatakan dengan simbol bMaka fungsi belanja tersebut dapat diformulasikan sebagai Y = a + b.X Penyusunan ASB 15
  22. 22. Bab 2 Landasan Hukum dan Landasan Teori ASB7. METODE PENENTUAN POLA PERILAKU BELANJAUntuk menentukan pola perilaku belanja sebagaimana dinyatakan dalam bentukfungsi tersebut di atas ada berbagai metode/pendekatan. Dari metode yangsederhana sampai pada metode yang kompleks atau sulit. Dari perhitunganyang paling sederhana sampai penggunaan statistik matematika yang rumit danbahkan dengan menggunakan komputer.Secara umum ada tiga pendekatan dalam menentukan pola perilaku belanja.Ketiga pendekatan itu adalah pendekatan intuisi, pendekatan analisisenjinering, dan pendekatan analisis data belanja masa.Pendekatan intuisi merupakan pendekatan yang didasarkan intuisis pembuatkeputusan. Intuisi tersebut bisa didasari atas surat-surat keputusan, kontrak-kontrak kerja dengan pihak lain dan sebagainya.Pendekatan Analisis Enjinering merupakan pendekatan yang didasarkan padahubungan fisik yang jelas antara masukan (input) dengan keluaran (output).Misalnya, jika pemerintah daerah melakukan kegiatan bimbingan teknis makadiketahui bahwa akan memerlukan sebuah lima orang panitia, dua buahkomputer, 10 rim kertas, dan lain sebagainya. Pendekatan ini memang telitinamun seringkali memerlukan waktu dan belanja yang relatif tinggi.Pendekatan Analisis Data Belanja Masa Lalu merupakan pendekatan yangdidasarkan pada data belanja masa lalu. Pendekatan ini berasumsi bahwabelanja di masa akan datang sama perilakunya dengan belanja di masa yanglalu. Data belanja masa lalu dianalisis untuk mengetahui perilaku masing-masing belanja.Ada beberapa metode untuk menentukan pola perilaku belanja dangan analisisperilaku belanja masa lalu, antara lain :a. Metode Titik Tertinggi dan Titik Terendah (high-low method)b. Metode Kuadrat Terkecil (least square method) Penyusunan ASB 16
  23. 23. Bab 2 Landasan Hukum dan Landasan Teori ASBBerikut akan dikemukakan masing-masing metode tersebut.a. Metode Titik Tertinggi dan Titik Terendah (High and Low Point Method)Cara menentukan pola perilaku belanja dengan metode ini adalah menganalisisbelanja masa lalu pada target kinerja kegiatan yang tertinggi dan target kinerjakegiatan yang terendah.Contoh:Belanja reparasi dan pemeliharaan kendaraan roda dua adalah sebagai berikut : Jumlah Kendaraan Belanja Reparasi & Pemeliharaan Nama SKPD (unit) (000) SKPD A 150 Rp 175.000,00 SKPD B 200 Rp 200.000,00 SKPD C 250 Rp 225.000,00 SKPD D 300 Rp 250.000,00 SKPD E 275 Rp 237.000,00 SKPD F 225 Rp 212.500,00 SKPD G 175 Rp 187.500,00 SKPD H 125 Rp 162.500,00 SKPD I 100 Rp 150.000,00 SKPD J 120 Rp 160.000,00 SKPD K 160 Rp 180.000,00 SKPD L 220 Rp 210.000,00Berdasarkan data tersebut di atas, beban kinerja tertinggi adalah SKPD D yaitu300 unit dengan belanja Rp250.000.000 sedangkan beban kinerja terendahadalah SKPD I yakni 100 unit dengan belanja Rp150.000.000.Selanjutnya beban kinerja dan belanja pada kedua titik tertinggi dan terendahdianalisis dengan cara menghitung selisih di antara keduanya. Perhitungannyaadalah sebagai berikut: Belanja Reparasi & Bulan Beban Kerja Keterangan Pemeliharaan SKPD D 300 unit Rp250.000.000 Tertinggi SKPD I 100 unit Rp 150.000.000 Terendah Penyusunan ASB 17
  24. 24. Bab 2 Landasan Hukum dan Landasan Teori ASB 200 unit Rp 100.000.000 SelisihSelisih tersebut merupakan unsur variabel dari belanja yang bersangkutan.Selisih per unit yakni dengan membagi selisih belanja dengan selisih bebankerja merupakan belanja variabel per unit atau dalam fungsi belanja tersebutdi atas dinyatakan dengan simbol b. Dengan demikian:b = Rp100.000.000 = Rp500.000 200Untuk a (belanja tetap total) dihitung dengan cara menghitung selisih antaratotal belanja dengan belanja variabel. Sebagai contoh untuk belanja SKPD Dmaka akan dihitung sebagai berikut:Total Belanja (Y) = Rp250.000.000Total Belanja Variabel = Rp 500.000x 300 = Rp150.000.000Total Belanja Tetap (a) = Rp100.000,00Dengan demikian fungsi belanja reparasi dan pemeliharaan dapat dinyatakansebagai berikut: Y = 100.000 + 500.000 . xDari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa dalam metode titik tertinggidan titik terendah yang pertama kali ditentukan adalah belanja variabel.Setelah belanja variabel per unit dapat ditentukan baru ditentukan belanjatetapnya.b. Metode Kuadrat Terkecil (Least-Square Method)Penentuan pola perilaku belanja menurut metode ini adalah denganmenentukan total belanja tetap dan belanja variabel per unit denganmenggunakan rumus sebagai berikut: Penyusunan ASB 18
  25. 25. Bab 2 Landasan Hukum dan Landasan Teori ASB n ∑xy - ∑x ∑yb= n∑ x2 –(∑x)2 ∑y – b ∑xa= nDalam analisis yang lebih mendalam, sebelum sesuatu belanja ditentukansebagai suatu fungsi dari hal tertentu, terlebih dulu dilakukan analisis regresi -korelasi. Bahkan dalam analisis regresi ada kemungkinan menggunakan regresiberganda. Penyusunan ASB 19
  26. 26. BAB 3 FORMAT DAN CARA PENGGUNAAAN ANALISIS STANDAR BELANJA1. FORMAT ANALISIS STANDAR BELANJAB erdasarkan definisi ASB yang terdapat dalam PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa “Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja,indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standarpelayanan minimal”, maka format ASB yang dikembangkan adalah sebagaiberikut ini : - 21 -
  27. 27. Bab 3 Format dan Cara Penggunaan ASB ASB–011 PENYELENGGARAAN PELATIHAN /BIMBINGAN TEKNIS Deskripsi: Penyelenggaraan Pelatihan Teknis/Bimbingan Teknis merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan kepada masyarakat untuk memperoleh keahlian tertentu. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Peserta dan jumlah hari pelatihan. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 1.162.850,00 per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 355.600,00 per Jumlah peserta Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 1.162.850,00 + (Rp. 355.600,00 x Jumlah peserta x jumlah hari) Alokasi Obyek Belanja ASB 001 : No. Keterangan Batas Bawah Rata- rata Batas Atas 1. Belanja Honorarium PNS 0.00% 18.33% 41.51% 2. Belanja Honorarium Non PNS 0.00% 9.71% 27.03% 3. Belanja bahan material 0.00% 5.74% 27.93% 4. Belanja bahan habis pakai 0.00% 9.87% 41.31% 5. Belanja Jasa kantor 0.00% 22.51% 70.77% 6. Belanja cetak & penggandaan 0.00% 12.13% 64.27% 7. Belanja sewa 0.00% 0.69% 2.54% 8. Belanja Makan & minum 0.00% 12.32% 26.59% 9. Belanja.Perjalanan dinas 0.00% 8.70% 22.68%Penjelasan atas masing-masing komponen ASB adalah sebagai berikut : a. Kode dan Nama Jenis ASB ; Kode dan Nama Jenis ASB adalah kode urutan dan nama jenis per ASB yang digunakan agar memudahkan dalam mencari jenis ASB yang sesuai dengan kegiatan yang akan disusun anggarannya. Kode urutan serta nama jenis ASB dapat disusun berdasarkan urutan abjad agar memudahkan dalam penggunaannya. Contoh : ASB–011 PENYELENGGARAAN PELATIHAN /BIMBINGAN TEKNIS Penyusunan ASB 22
  28. 28. Bab 3 Format dan Cara Penggunaan ASB b. Deskripsi ; Deskripsi adalah penjelasan detil operasional peruntukan dari ASB. Deskirpsi digunakan agar memudahkan dalam mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan juga memberikan kemudahan ketika menggunakan ASB dalam penyusunan anggaran. Deskripsi ASB merupakan penjelasan detil operasional dari nama ASB. Dengan memahami deskripsi maka pengguna ASB akan mendapatkan keyakinan memadai mengenai ’ketepatan’ penggunaan ASB atas kegiatannya. Contoh : Deskripsi: Penyelenggaraan Pelatihan Teknis/Bimbingan Teknis merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan kepada masyarakat untuk memperoleh keahlian tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama satuan kerja perangkat daerah serta masyarakat luas. c. Pengendali Belanja (Cost Driver); Pengendali Belanja adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Faktor-faktor ini tentunya merupakan beban kerja riil dari kegiatan yang dimaksud. Contoh : Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Peserta dan jumlah hari pelatihan. d. Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed cost): Satuan pengendali belanja tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan. Belanja tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan. Besarnya nilai satuan pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan dimana penyusun anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun diperbolehkan apabila menentukan belanja tetap dibawah nilai yang ditetapkan. Penyusunan ASB 23
  29. 29. Bab 3 Format dan Cara Penggunaan ASB Contoh : Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 1.162.850,00 per Kegiatan e. Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost): Menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel untuk masing- masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan. Contoh : Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 355.600,00 per Jumlah peserta f. Rumus Perhitungan Belanja Total: Merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan. Formula ini merupakan penjumlahan antara fixed cost dan variable cost. Contoh : Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 1.162.850,00 + (Rp. 355.600,00 x Jumlah peserta x jumlah hari) g. Alokasi Objek Belanja ; Berisikan macam-macam objek belanja, proporsi batas bawah, proporsi rata-rata dan proporsi batas atas dari total belanja. Objek belanja disini adalah objek belanja yang hanya diperbolehkan dipergunakan dalam ASB yang bersangkutan. Batas bawah adalah proporsi terendah dari objek belanja yang bersangkutan. Rata-rata adalah proporsi rata-rata dari objek belanja tersebut untuk seluruh SKPD di Pemerintah Daerah tersebut. Batas atas adalah proporsi tertinggi yang dapat dipergunakan dalam objek belanja. Maksud akan adanya batas atas dan batas bawah adalah untuk memberikan keleluasaan kepada pengguna anggaran untuk menentukan besaran dari masing-masing objek belanja. Hal ini Penyusunan ASB 24
  30. 30. Bab 3 Format dan Cara Penggunaan ASB untuk mengakomodasi sistem pengelolaan keuangan daerah yang telah didesentralisasikan ke SKPD. Dengan demikian ASB tersebut akan mampu mengendalikan belanja sekaligus memberikan keleluasaan kepada penggunanya. Berdasarkan format tersebut, maka format ASB tersebut di desain agar dapat mengendalikan belanja sekaligus memberikan keleluasaan/fleksibilitas kepada penggunanya. Pengendalian belanja terlihat pada formula total belanja dan jumlah macam belanja yang diperkenankan, sedangkan keleluasaan tampak pada adanya batas atas dan batas bawah dalam penentuan besaran objek belanja.2. CARA PENGGUNAAN ANALISIS STANDAR BELANJABerikut disampaikan cara penggunaan ASB di dalam penyusunan anggaran.Misalnya ASB yang akan dipakai sebagai contoh adalah ASB yang tercantum didepan. Langkah-langkah penggunaannya adalah sebagai berikut : 1. Pastikan bahwa kegiatan tersebut telah tercantum dalam Kebijakan Umum APBD atau Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. 2. Temukan ASB yang sesuai dengan rencana kegiatan yang akan di susun. Kesesuaian ASB dengan rencana kegiatan dapat dikatakan dari mempelajari deskripsi ASB. Misal, anda akan melakukan kegiatan pelatihan teknis untuk guru-guru ekonomi dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang selama 4 hari. Dari daftar ASB dapat diketahui bahwa kegiatan tersebut masuk dalam kelompok ASB-005 BIMBINGAN ATAU PELATIHAN TEKNIS. 3. Dari ASB yang anda temukan tersebut, maka anda dapat menentukan maksimum total biaya untuk kegiatan tersebut berdasarkan rumus yang ada. Misal, rumus total biaya = Rp. 1.162.850,00 + (Rp. 355.600,00 x Jumlah peserta x jumlah hari). Dari rumus tersebut dihitung total biaya sebagai beikut: Total Biaya = Rp. 1.162.850,00 + (Rp. 355.600,00 x 30 peserta x 4 hari) = Rp. 43.834.850,00. Penyusunan ASB 25
  31. 31. Bab 3 Format dan Cara Penggunaan ASB 4. Alokasikan Total Belanja tersebut ke komponen-komponen belanjanya sesuai dengan prosentase yang telah ditentukan. Misalnya: No. Keterangan Prosentase Jumlah (Rp) 1. Belanja Honorarium PNS 18.33% Rp 8.034.928 2. Belanja Honorarium Non PNS 9.71% Rp 4.256.364 3. Belanja bahan material 5.74% Rp 2.516.120 4. Belanja bahan pakai habis 9.87% Rp 4.326.500 5. Belanja Jasa kantor 22.51% Rp 9.867.225 6. Belanja cetak & penggandaan 12.13% Rp 5.317.167 7. Belanja sewa 0.69% Rp 302.460 8. Belanja Makan & minum 12.32% Rp 5.400.454 9. Belanja Perjalanan dinas 8.70% Rp 3.813.632 Jumlah 100% Rp. 43.834.850 5. Pindahkan hasil no 3 di atas ke formulir S 3.B.1.1: RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD Pemerintah Daerah 2.2.1 Tahun Anggaran 2007UrusanPemerintahan: 1.01. Urusan Wajib PendidikanOrganisasi : 1.01.01 Dinas PendidikanProgram : x. xx xx. xx.Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx. Pelatihan guru-guru ekonomiLokasi kegiatan Dinas PendidikanJumlah Tahun tidak dianggarkan2006Jumlah Tahun Rp 43.834.850,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat2007 ribu delapan ratus lima puluh rupiah)Jumlah Tahun tidak dianggarkan2008 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program Pelajaran ekonomi mudah dipahami siswa 120 orangMasukan Dana yang tersedia Rp43,834,850Keluaran Jumlah guru yang dilatih, lama hari pelatihan 30 orang, 4 hariHasil tercapainya kompetensi mengajar pelajaran ekonomi 25%Kelompok Sasaran Kegiatan : Guru-Guru ekonomi Penyusunan ASB 26
  32. 32. Bab 3 Format dan Cara Penggunaan ASB Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penghitungan Kode Jumlah Uraian Rekening Harga (Rp) Volume Satuan satuan 1 2 3 4 5 6=(3x5)5 2 BELANJA LANGSUNG 43,834,8505 2 1 BELANJA PEGAWAI 12,260,0005 2 1 01 Honorarium PNS 8,010,000 Honorarium panitia5 2 1 01 01 8,010,000 pelaksana kegiatan - Ketua ( 1 orang, 3 3 OB 750,000 2,250,000 bulan) - Sekretaris (1 orang, 3 3 OB 600,000 1,800,000 bulan) - Anggota (4 orang, 3 12 OB 330,000 3,960,000 bulan)5 2 1 02 Honorarium Non PNS 4,250,000 Honorarium tenaga5 2 1 02 01 5 org 850,000 4,250,000 ahli/instruktur/narasumber BELANJA BARANG DAN5 2 2 31,574,850 JASA5 2 2 01 Belanja bahan habis pakai 6,149,8505 2 2 01 01 Belanja Alat tulis Kantor - Kertas A4 10 rim 30,000 300,000 - Kertas F4 10 rim 32,000 320,000 - Pena 35 bh 12,500 437,500 - Pensil 35 bh 9,700 339,500 - Tinta Printer 3 bh 900,000 2,700,000 - Tas Peserta 35 bh 50,000 1,750,000 - Setip 1 bh 350 350 - Tip Ex 4 bh 10,000 40,000 - Buku Tulis 35 bh 7,500 262,5005 2 2 02 Belanja Bahan dan Material 2,475,0005 2 2 02 01 Belanja bahan 30 bh 82,500 2,475,0005 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 3,400,0005 2 2 03 01 Belanja telepon 6 Unit 400,000 2,400,0005 2 2 03 07 Belanja paket/pengiriman 5 Kali 200,000 1,000,000 Belanja Cetak dan5 2 2 06 10,006,000 Penggandaan5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 50,030 lbr 200 10,006,000 Belanja Sewa Perlengkapan5 2 2 10 300,000 dan Peralatan Kantor5 2 2 10 03 Belanja Sewa proyektor 4 hr 75,000 300,000 Belanja Makanan dan5 2 2 11 5,344,000 Minuman Penyusunan ASB 27
  33. 33. Bab 3 Format dan Cara Penggunaan ASB Rincian Penghitungan Kode Jumlah Uraian Rekening Harga (Rp) Volume Satuan satuan Belanja Makanan dan5 2 2 11 02 668,000 Minuman rapat - 5 org x 1 makan siang x 20 bh 15,000 300,000 4 rapat - 5 org x 2 snack x 4 40 bh 9,200 368,000 rapat Belanja Makanan dan5 2 2 11 02 4,676,000 Minuman kegiatan - 35 org x 1 makan siang 140 bh 15,000 2,100,000 x 4 hari - 35 org x 2 snack x 4 280 bh 9,200 2,576,000 hari5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 3,900,000 Belanja Perjalanan Dinas5 2 2 15 01 3,900,000 dalam daerah Transport : 3 hr x 2 org 6 OK 650,000 3,900,000 Jumlah 43,834,850 Tanggal 5 Agustus 2006 Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.Keterangan :Tanggal Pembahasan :Catatan Hasil Pembahasan :1.Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah:No Nama Nip Jabatan Tandatangan 1 2dst Penyusunan ASB 28
  34. 34. BAB 4 METODE PENGEMBANGAN ANALISIS STANDAR BELANJA1. ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ASBA sumsi dasar yang harus disepakati dalam penyusunan ASB adalah sebagai berikut : a. Besar kecilnya anggaran dipengaruhi oleh beban kerja. Asumsi ini menandaskan bahwa penyusunan Analisis Standar Belanja harus berprinsip pada anggaran berbasis kinerja, yaitu semakin besar kinerja yang dihasilkan maka semakin besar pula anggarannya. b. ‘Standar’ adalah instrumen yang diciptakan agar terdapat keseragaman praktek di masa yang akan datang. c. Pendekatan penyusunan ASB adalah dengan pendekatan demokrasi (bukan otoriter). Yang dimaksud dengan demokrasi adalah, semua aspirasi SKPD ‘didengar’ dan ‘dipertimbangkan’ dalam kapasitas yang sama. d. Data DPA SKPD dianggap benar dan valid, karena (Dokumen Pengguna Anggaran) DPA merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Lebih jauh lagi DPA memiliki dasar hukum yang kuat yaitu berupa perda dan telah dimasukkan ke dalam lembar daerah.2. TAHAPAN PENYUSUNAN ASBPenyusunan ASB mencakup beberapa tahapan sebagai berikut:a. Tahap Pengumpulan Data Pada Tahap ini , kegiatan dari semua satuan kerja perangkat daerah dikumpulkan untuk memperoleh gambaran awal atas berbagai jenis kegiatan yang terjadi di Pemerintah Daerah. Dalam tahap pengumpulan data ini, semua data (populasi) SKPD harus dilibatkan semuanya - 29 -
  35. 35. Bab 4 Metode Pengembangan ASB sehingga dapat memenuhi asumsi dasar penyusunan ASB yaitu demokrasi. Sangat disarankan agar tidak menggunakan sampling karena sampling tidak memenuhi asumsi ‘demokrasi’. Jika disebuah pemda terdapat 1.000 kegiatan, maka data-base nya pun akan berisi 1.000 kegiatan. Tahap pengumpulan data ini dapat digambarkan sebagai berikut : SKPD A SKPD B DATA BASE SEMUA SKPD C KEGIATAN SKPD N Gambar 4.1 : Proses Entry Data Contoh hasil data-base semua kegiatan ditunjukkan pada tabel di bawah ini :No. SKPD Kegiatan Keluaran Total Anggaran Kegiatan Pemilihan Dan Dinas Penghargaan Sopir / Juru1 Perhubungan Pemilihan AKUT 10,000,000 Mudi Awak Kendaraan (DISHUB) Umum Teladan Pemberian Badan Pemberian Penghargaan Penghargaan kepada2 Kepegawaian 100,000,000 Bagi PNS Yang Berprestasi PNS berprestasi 100 Daerah (BKD) orang 100 org Dinas Pemberian Penghargaan Pariwisata Bagi Insan Olah Raga Yang3 Seni Budaya 50,000,000 Berdedikasi Dan dan Olah Berprestasi Raga Penerimaan Kunjungan Sekretariat Kerja Pejabat4 Daerah Negara/Departemen/Lem 12 bulan 300,000,000 (SEKDA) baga Pemerintahan Non Departemen/Luar Negeri Penyusunan ASB 30
  36. 36. Bab 4 Metode Pengembangan ASBNo. SKPD Kegiatan Keluaran Total Anggaran Pendampingan Pada Dinas5 Kelompok Tani 1 kecamatan 1,734,550,000 pertanian Pembudidaya Ikan (DAK) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Pendampingan Pemugaran6 dan Rumah Pemberdayaa n Masyarakat Sekretariat Pemberdayaan Lembaga7 Daerah Dan Organisasi 100% 116,168,000 (SEKDA) Masyarakat Pedesaan Kantor Terlatihnya SDM PDE,Perpusta Pelatihan SDM Di Bidang Kantor dalam bidang8 25,000,000 kaan dan Komunikasi Dan Informasi komunikasi sebanyak arsip daerah 25 orang hari Badan Pengembangan Pelatihan Pengembangan Pengawas tenaga pemeriksa9 Tenaga Pemeriksa Dan 50,000,000 daerah(BAWA sebanyak 20 orang Aparatur Pengawasan SDA) hari Pelatihan Aparatur Aparatur pemerintah Kecamatan Pemerintahan Desa Dalam desa yang meningkat10 39,991,500 Sidorejo Bidang Manajemen sebanyak 45 orang Pemerintahan Desa hari Dinas Pelatihan Petani Dan11 12,000,000 pertanian Pelaku Agribisnis Dinas Tenaga Pendidikan Dan Pelatihan Kerja, Peningkatan Peran Serta Transmigrasi12 Dalam Kesetaraan Gender 20,000,000 dan (Peningkatan Ketrampilan Pemberdayaa Pengetahuan Perempuan) n Masyarakat Dinas Tenaga Kerja, Pelatihan Perempuan Transmigrasi13 Dalam Bidang Usaha 20,000,000 dan Ekonomi Produktif Pemberdayaa n Masyarakat Pengembangan Pengembangan pendidikan Dinas Pendidikan14 keaksaraan bagi 49,447,500 Pendidikan Keaksaraan(Pemberantasa penatar sebanyak 58 n Buta Aksara) orang hari Pengembangan Mutu Dan Peningkatan mutu Kualitas Program Dinas dan kualitas program15 Pendidikan Dan Pelatihan 33,645,300 Pendidikan bagi pendidik 32 Bagi Pendidik Dan Tenaga orang hari Kependidikan Kantor Peningkatan Kapasitas Terlatihnya kapasitas Kependuduka Kelembagaan Dan kelembagaan dan16 156,000,000 n dan Kependudukan kependudukan catatan Sipil (Pengadaan Blangko sebanyak 200 orang Penyusunan ASB 31
  37. 37. Bab 4 Metode Pengembangan ASBNo. SKPD Kegiatan Keluaran Total Anggaran Dokumen Kependudukan) hari Peningkatan Badan ketrampilan dan Peningkatan Ketrampilan17 Kepegawaian profesionalisme PNS 20,000,000 Dan Profesionalisme Daerah (BKD) sebanyak 18 orang hari Monitoring IKM yg Dinas telah mempunyai ijin Pembinaan IKM Dan Perindustrian 50 IKM, Monitoring18 Memperkuat Jaringan 20,000,000 dan kpd penerima Kluster Perdagangan pinjaman dana bergulir 100 orang Peningkatan Kemampuan Dinas Peningkatan (Capacity Building) Kesejahteraa kemampuan petugas Petugas Dan Pendamping19 an Sosial dan dan pendamping 104,280,000 Sosial Pemberdayaan Keluarga sosial sebanyak 176 Fakir Miskin, KAT Dan Berencana orang hari PMKS Lainnya. Dinas Kesejahteraa Peningkatan Peran Aktif20 an Sosial dan Masyarakat Dan Dunia 69,340,000 Keluarga Usaha Berencana Terlaksananya21 Peningkatan Kapasitas Sosialisasi. Dan Jaringan kelembagaan Dinas Tenaga. Kelembagaan Pemberdayaan Kerja,. Pemberdayaan Perempuan dan Transmigrasi. Perempuan Dan Anak, Meningkatkan 10,000,000 dan. Anak(Program kapasitas dan Pemberdayaa. Pemberdayaan jaringan n Masyarakat. Masyarakat Berbasis kelembagaan. Agender(P2M-BG) Pemberdayaan. Perempuan dan anak.. TerlaksanayaN bangunan Praja lingkungan melalui : 1. Sosialisasi dan sarasehan Dinas Peningkatan Edukasi Dan kebersihan, 2, Lomba Pengelolaan Komunikasi Masyarakat Di kebersihan, 3. Lomba 60,000,000 Lingkungan Bidang Lingkungan Lukis, 4 Pengadaan Hidup(DPLH) alat telekomunikasi, 5. Sosialisasi kebersihan, terwujudnya Bangunan Praja Tabel 4.1 : Contoh Data-Base Semua Kegiatan Penyusunan ASB 32
  38. 38. Bab 4 Metode Pengembangan ASBb. Tahap Penyetaraan Kegiatan Penyetaraan kegiatan dilakukan untuk menggolongkan daftar berbagai kegiatan yang diperoleh dari tahap pengumpulan data ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memiliki kemiripan pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan. Artinya, kegiatan yang bobot pekerjaannya sama maka akan dikelompokkan pada golongan/kelompok yang sama. Contohnya adalah kegiatan bimbingan teknis, pelatihan teknis, TOT (Training Of Trainer) adalah kelompok kegiatan yang mirip dan bobot pekerjaannya sama yaitu ‘Pelatihan/Bimbingan Teknis’. Contoh lain adalah pameran, expo, ekshibisi adalah kegiatan yang setara pula yaitu ‘Pameran’. Tahapan ini dilakukan untuk memenuhi asumsi dasar yang pertama, yaitu penyusunan ASB harus berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja. Tahapan penyetaraan kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut : Jenis Kegiatan A Jenis Kegiatan B Data Base Semua Kegiatan Jenis Kegiatan C Jenis Kegiatan N Gambar 4.2 : Proses Penyetaraan Kegiatan Berdasarkan contoh data-base pada langkah 1, maka kita dapat menyetarakan menjadi beberapa jenis kegiatan. Salah satunya adalah jenis kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis. Hasil penyetaraannya adalah sebagai berikut : Penyusunan ASB 33
  39. 39. Bab 4 Metode Pengembangan ASB Jenis Kegiatan : Pelatihan/Bimbingan Teknis Total No. SKPD Kegiatan Keluaran Anggaran Terlatihnya SDM Kantor Kantor dalam Pelatihan SDM Di Bidang 1 PDE,Perpustakaan bidang komunikasi 25,000,000 Komunikasi Dan Informasi dan arsip daerah sebanyak 25 orang hari Pengembangan Pelatihan Pengembangan Badan Pengawas tenaga pemeriksa 2 Tenaga Pemeriksa Dan 24,500,000 daerah(BAWASDA) sebanyak 20 orang Aparatur Pengawasan hari Aparatur Pelatihan Aparatur pemerintah desa Kecamatan Pemerintahan Desa Dalam 3 yang meningkat 39,991,500 Sidorejo Bidang Manajemen sebanyak 45 orang Pemerintahan Desa hari Pengembangan Pengembangan pendidikan Pendidikan 4 Dinas Pendidikan keaksaraan bagi 49,447,500 Keaksaraan(Pemberantasa penatar sebanyak n Buta Aksara) 58 orang hari Pengembangan Mutu Dan Peningkatan mutu Kualitas Program dan kualitas 5 Dinas Pendidikan Pendidikan Dan Pelatihan program bagi 33,645,300 Bagi Pendidik Dan Tenaga pendidik 32 orang Kependidikan hari Terlatihnya kapasitas Kantor Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan 6 Kependudukan Kelembagaan Dan 156,000,000 kependudukan dan catatan Sipil Kependudukan sebanyak 200 orang hari Peningkatan Badan ketrampilan dan Peningkatan Ketrampilan 7 Kepegawaian profesionalisme 20,000,000 Dan Profesionalisme Daerah (BKD) PNS sebanyak 18 orang hari Peningkatan Kemampuan Peningkatan Dinas (Capacity Building) kemampuan Kesejahteraaan Petugas Dan Pendamping petugas dan 8 Sosial dan 104,280,000 Sosial Pemberdayaan pendamping sosial Keluarga Fakir Miskin, KAT Dan sebanyak 176 orang Berencana PMKS Lainnya. hari Tabel 4.2 : Data Penyetaraan Kegiatanc. Tahap Pembentukan Model Model dibentuk untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya yang terjadi di Pemerintah Daerah. Tahap ini mencakup tiga langkah utama yaitu: Penyusunan ASB 34
  40. 40. Bab 4 Metode Pengembangan ASB1. Pencarian Pengendali Belanja (cost driver) dari tiap-tiap jenis kegiatan.Pengendali Belanja (Cost Driver) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarkecilnya belanja dari suatu kegiatan. Cost Driver ada 2 macam yaitu : costdriver nyata (riil) dan cost driver semu (pseudo).Cost Driver semu adalah cost driver yang seolah-olah mempengaruhi besarkecilnya belanja, namun sesungguhnya tidak mempengaruhi karena hanyadigunakan sebagai dasar ’pembenar’ untuk memperbesar anggaran.Contoh Cost Driver Semu pada Jenis Kegiatan Pelatihan atau Bimbingan Teknisadalah ’tempat pelaksanaan’, seringkali tempat pelaksanaan misalnya hotelbintang lima dijadikan alasan pembenar oleh pengusul anggaran.Contoh Cost Driver Riil pada Jenis Kegiatan Pelatihan atau Bimbingan Teknis,adalah ’jumlah peserta’ dan ’jumlah hari pelaksanaan’. Tentunya cost driverriil inilah yang akan dipilih dalam pembentukan model. Cost driver semu tetapakan diakomodasi dalam bentuk rentang batas atas dan batas bawah pada saatmendistribusikan belanja total.2. Pencarian Nilai Belanja Tetap (fixed cost) dan Belanja Variabel (variable cost) untuk setiap jenis kegiatan.Nilai total belanja dari tiap jenis kegiatan dipisahkan dalam nilai belanja tetapdan nilai belanja variabel. Dengan demikian, setiap penambahan kuantitastarget kinerja akan dapat dianalisis peningkatan belanja variabelnya.Teknik menentukan belanja tetap dan belanja variabel terdiri dari :(1) Metode ScatterplotMetode Scatterplot adalah suatu metode penentuan persamaan garis denganmemplot data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metodescatterplot adalah memplot titik-titik data sehingga hubungan antara belanjadan tingkat aktivitas kinerja dapat dilihat. Salah satu tujuan dari grafik scatteradalah untuk melihat apakah asumsi hubungan linier wajar atau tidak. Selain Penyusunan ASB 35
  41. 41. Bab 4 Metode Pengembangan ASBitu, dengan mengamati grafik scatter mungkin terungkap beberapa titik yangtampak tidak cocok dalam pola umum perilaku belanja. Berdasarkanpemeriksaan ini, mungkin terungkap bahwa titik-titik ini (outliers) terjadisebagai akibat kejadian yang tidak biasa. Pengetahuan ini dapat memberikanjustifikasi untuk mengeliminasi dan mungkin menuntun pada perkiraan yanglebih baik mengenai fungsi belanja yang mendasarinya.Grafik Scatter dapat membantu memberikan pengetahuan tentang hubunganantara belanja dan penggunaan aktivitas (kinerja). Bahkan, grafik scattermemungkinkan seseorang untuk secara visual menyesuaikan suatu garis dengantitik-titik dalam grafik scatter. Dalam melakukan hal ini, garis yang dipilihseharusnya adalah garis yang paling sesuai dengan titik-titik tersebut.Keunggulan signifikan metode scatterplot adalah memungkinkan kita untukmelihat data secara visual. Kelemahan metode scatterplot adalah tidak adanyakinerja objektif untuk memilih garis terbaik. Kualitas rumus biaya bergantungpada kualitas penilaian subjektif analis.Berdasarkan hasil penyetaraan pada tahap sebelumnya (tabel 4.2) , maka kitadapat membuat tabel dari scatter plot sebagai berikut : Pelatihan/Bintek 180000000 160000000 140000000 Total Anggaran 120000000 100000000 Series1 80000000 60000000 40000000 20000000 0 0 50 100 150 200 250 Cost Driver Gambar 4.3 : Scatter Plot Jenis Kegiatan Pelatihan/Bintek Penyusunan ASB 36
  42. 42. Bab 4 Metode Pengembangan ASB(2) Metode High-LowMetode High-Low adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatugaris lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik (titik tertinggi danterendah) yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dankemiringan. Titik tertinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat outputatau aktivitas tertinggi. Titik terendah didefinisikan sebagai titik dengantingkat output atau aktivitas terendah.Metode High-Low memiliki keunggulan obyektivitas. Dua orang yangmenggunakan metode tinggi rendah pada suatu data tertentu akanmenghasilkan jawaban yang sama.Metode High-Low biasanya tidak sebagus metode yang lain. Mengapa? Pertama,titik tinggi dan rendah mungkin merupakan outliers. Outliers menggambarkanhubungan belanja-aktivitas yang belum tentu benar. Jika hal itu terjadi, rumusbelanja yang dihitung dengan menggunakan dua titik ini tidak akanmencerminkan apa yang biasa terjadi. Kedua, meskipun titik-titik tersebutbukan merupakan outliers, pasangan titik lainnya mungkin lebih dapatmewakili.Berdasarkan hasil penyetaraan pada tahap sebelumnya (tabel 2), maka kitadapat menentukan persamaan garis berdasarkan metode High-Low sebagaiberikut : Jumlah Jumlah Peserta Per Hari No. SKPD Anggaran (OH) Pelatihan/Bintek Kantor PDE,Perpustakaan dan 1 25 25,000,000 arsip daerah Badan Pengawas 2 20 24,500,000 daerah(BAWASDA) 3 Kecamatan Sidorejo 45 39,991,500 4 Dinas Pendidikan 58 49,447,500 5 Dinas Pendidikan 32 33,645,300 Kantor Kependudukan dan 6 200 156,000,000 catatan Sipil Penyusunan ASB 37
  43. 43. Bab 4 Metode Pengembangan ASB Jumlah Jumlah Peserta Per Hari No. SKPD Anggaran (OH) Pelatihan/Bintek Badan Kepegawaian Daerah 7 18 Rp 20,000,000 (BKD) Dinas Kesejahteraaan Sosial 8 176 Rp 104,280,000 dan Keluarga BerencanaBerdasar data di atas, beban kinerja tertinggi adalah No.6 yaitu 200 OH denganbelanja Rp156.000.000 sedangkan beban kinerja terendah adalah No.7 yakni 18OH dengan belanja Rp 20.000.000.Selanjutnya beban kinerja dan belanja pada kedua titik tertinggi dan terendahdianalisis dengan cara menghitung selisih di antara keduanya. Perhitungannyaadalah sebagai berikut: Jumlah Peserta Per Hari Jumlah SKPD Keterangan (OH) Anggaran Kantor Kependudukan 200 OH Rp 156,000,000 Tertinggi dan catatan Sipil Badan Kepegawaian 18 OH Rp 20,000,000 Terendah Daerah (BKD) 182 unit Rp 136.000.000 SelisihSelisih tersebut merupakan unsur variabel dari belanja yang bersangkutan.Selisih per unit yakni dengan membagi selisih belanja dengan selisih bebankerja merupakan belanja variabel per unit atau dalam fungsi belanja tersebutdi atas dinyatakan dengan simbol b. Dengan demikian:b = Rp 136.000.000 = Rp 747.253 182Untuk a (belanja tetap total) dihitung dengan cara menghitung selisih antaratotal belanja dengan belanja variabel. Sebagai contoh untuk belanja pada No. 6maka akan dihitung sebagai berikut:Total Belanja (Y) = Rp156.000.000Total Belanja Variabel = Rp 747.253x 200 = Rp 149.451.000Total Belanja Tetap (a) = Rp 6.549.000 Penyusunan ASB 38
  44. 44. Bab 4 Metode Pengembangan ASBDengan demikian fungsi belanja reparasi dan pemeliharaan dapat dinyatakansebagai berikut: Y = 6.549.000 + 747.253 . xDari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa dalam metode titik tertinggidan titik terendah yang pertama kali ditentukan adalah belanja variabel.Setelah belanja variabel per unit dapat ditentukan baru ditentukan belanjatetapnya.(3) Metode Least Square (kuadrat terendah)Metode Least Square adalah metode yang menentukan prediksi persamaan garisterbaik berdasarkan jarak/perbedaan vertikal terkecil antara belanja aktualdengan belanja yang diprediksi oleh persamaan garis.Jarak vertikal mengukur kedekatan suatu titik ke garis. Metode kuadrat terkecilpertama-tama mengkuadratkan setiap deviasi dan kemudian menjumlahkandeviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan.Pengkuadratan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauranangka positif dan negatif. Karena ukuran kedekatan adalah jumlah deviasikuadrat titik-titik dari garis, maka semakin kecil ukurannya, semakin baikgarisnya.Pada dasarnya, pembandingan ukuran kedekatan dapat menghasilkan suatupemeringkatan semua garis dari yang terbaik sampai yang terburuk. Garis yanglebih mendekati titik dibandingkan garis lainnya disebut garis kesesuaianterbaik (best-fitting line), yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil.Metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling sesuai.Berdasarkan hasil penyetaraan pada tahap sebelumnya (tabel 2), maka kitadapat menentukan persamaan garis berdasarkan metode least square sebagaiberikut : Penyusunan ASB 39
  45. 45. Bab 4 Metode Pengembangan ASBModel RegresiModel regresi yang merupakan model untuk menghitung plafon belanjanyaditentukan dengan langkah-langkah: 1. Menentukan cost driver. Dari data di atas dapat diketahui cost driver (variabel independen) dari ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis adalah jumlah orang per hari. 2. Mengumpulkan data total belanja (variabel dependen) dari masing- masing kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis. 3. Jalankan sofware statistik (misal SPSS) untuk mengolah regresi dengan cara sebagai berikut: a. Buka lembar kerja SPSS kemudian masukkan data total belanja dan data cost driver ke dalam lembar kerja SPSS. Tabel 4.3 : Tampilan SPSS setelah data dimasukkan Penyusunan ASB 40
  46. 46. Bab 4 Metode Pengembangan ASB b. Pilih menu Anayze – Regression – Linear Tabel 4.4 : Tampilan Olah Data SPSS c. Masukkan data total belanja sebagai variabel dependen dan data cost driver sebagai variabel independen seperti dalam tabel berikut ini: Tabel 4.5 : Tampilan SPSS setelah data dimasukkan Penyusunan ASB 41
  47. 47. Bab 4 Metode Pengembangan ASB d. Klik OK maka akan tampak output SPSS sebagai berikut : Tabel 4.6 : Tampilan Output SPSS 4. Dari hasil output SPSS dapat disusun model regresi (lihat output tabel Coeficents) untuk ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis sebagai berikut (angka dibulatkan ke atas): Y =a+bX dimana : Y : Total Anggaran a : Belanja Tetap (Fixed Cost) b : Belanja Variabel (Variable Cost) Penyusunan ASB 42

×