• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Analisis permenkes nomer 1691 tahun 2011
 

Analisis permenkes nomer 1691 tahun 2011

on

  • 1,558 views

menganalisis tentang PMK No. 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit

menganalisis tentang PMK No. 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit

Statistics

Views

Total Views
1,558
Views on SlideShare
1,558
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
22
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Analisis permenkes nomer 1691 tahun 2011 Analisis permenkes nomer 1691 tahun 2011 Document Transcript

    • MAKALAH ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1691 TAHUN 2011 TENTANG KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT Dosen Pengampu: Andini Yulina Pramono, SKM.,MARS Kelompok 2: 1. Aisyah Dwi Oktavia (201212002) 2. Arum Yulianda Sari (201212010) 3. Enrick Adam R. (201212018) 4. Muhammad Jarno (201212026) 5. Rasita Larasati (201212034) S-1 Administrasi Rumah Sakit Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo Surabaya 2013
    • MAKALAH HALAMAN JUDUL ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1691 TAHUN 2011 TENTANG KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT Dosen Pengampu: Andini Yulina Pramono, SKM.,MARS Kelompok 2: 1. Aisyah Dwi Oktavia (201212002) 2. Arum Yulianda Sari (201212010) 3. Enrick Adam R. (201212018) 4. Muhammad Jarno (201212026) 5. Rasita Larasati (201212034) S-1 Administrasi Rumah Sakit Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo Surabaya 2013 i
    • KATA PENGANTAR Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selalu melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada seluruh hamba-Nya. Sehingga Makalah ini bisa penulis selesaikan dengan tepat waktu. Makalah ini membahas tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui apa isi atau makna dari kebijakan tersebut dan bagaimana pengaplikasiaannya di masyarakat. Pembuatan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Admnistrasi Kebijakan Rumah Sakit pada program studi S-1 Administrasi Rumah Sakit. Semoga makalah ini mampu memenuhi penilaian dari dosen pengampu. Penulis tidak akan lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkenan membantu atas terselesainya makalah ini. Pihak yang penulis maksud adalah dosen pengampu ibu Andini Yulina Pramono, SKM.,MARS, kepada sumber-sumber materi yang berkenan memberi atau membagikan informasinya, dan teman-teman mahasiswa STIKES. Semoga pihak yang membatu terselesainya makalah ini mendapatkan pahala yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulisan makalah ini tak akan luput dari kesalahan. Oleh karena itu, saran dari pembaca yang bersifat membangun untuk kesempunaan makalah ini akan penulis terima dengan senang hati. Sebagai sesama mahluk sosial kita diwajibkan untuk berbagi saran atau ilmu kepada sesama, atas ilmu yang kita dapatkan. Surabaya, 4 Desember 2013 Penulis ii
    • DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL.............................................................................................. i KATA PENGANTAR .......................................................................................... ii DAFTAR ISI ........................................................................................................ iii DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ iv BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 I.1. Latar Belakang .................................................................................... 1 I.2. Rumusan Masalah ............................................................................... 2 I.3. Tujuan Dan Manfaat ........................................................................... 2 I.3.1. Tujuan .............................................................................................. 2 I.3.2. Manfaat ............................................................................................ 3 BAB II PEMBAHASAN ...................................................................................... 4 II.1. Nama Peraturan Perundangan ............................................................. 4 II.2. Tujuan Kebijakan................................................................................ 4 II.3. Jenis Kebijakan ................................................................................... 6 II.4. Peraturan Perundang-undangan Lain yang Terkait ............................ 8 II.5. Pengaplikasian di Masyarakat .......................................................... 15 II.5.1. Kasus yang Di Masyarakat mengenai Keselamatan Pasien Rumah Sakit ............................................................................................... 15 II.5.2. Contoh Pengaplikasian Keselamatan Pasien di Rumah Sakit........ 19 BAB III PENUTUP............................................................................................. 26 III.1. Kesimpulan ....................................................................................... 26 III.2. Saran ................................................................................................. 27 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 29 iii
    • DAFTAR LAMPIRAN No 1 Judul Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN Halaman REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1691/ MENKES/ PER/ VIII/ 2011 TENTANG KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT iv 30
    • BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalammendukung Penyelenggaran pelayanan penyelenggaraan kesehatan di rumah upaya kesehatan. sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Keselamatan pasien rumah sakit merupakan suatu sistem dimana rumah sakitmembuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi asesmen risiko,identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien,pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dantindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Keselamatan pasien merupakan langkah kritis pertama untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan. Masyarakat pada saat ini cenderung menuntut pelayanan kesehatan yang bermutu. Pengukur mutu sebuah pelayanan dapat dilihat secara subjektif dan objektif. Secara subjektif, ukuran keberhasilan pelayanan kesehatan dinilai melalui perasaaan puas dari pasien maupun keluarganya atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan. Secara objektif, ukuran keberhasilan dinilai melalui proses pelayanan yang ada di rumah sakit atau juga bisa dilihat dari angka BOR (Bed Occupancy Ratio), ALOS (Average Length of Stay), TOI (Turn Over Interval), BTO (Bed Turn Over), NDR (Net Death Rate) dan GDR (Gross Death Rate)di rumah sakit. Sehubungan dengan banyaknya kasus tentang pasien yang menggugat atau menuntut tempat pelayanan kesehatan terutama pada rumah sakit. 1
    • 2 Rumah sakit sering kali dianggap melakukan kejadian malpraktek terhadap pasien. Sehingga pasien menuduh rumah sakit termasuk dokter yang telah menangani mengabaikan keselamatan pasien sehingga mengancam kesehatan pasien dan juga mengancam nyawa pasien. Maka dari beberapa peristiwa belakangan ini penulis mencoba untuk menganalisis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit serta menganalisis pengaplikasian kebijakan ini di masyarakat. I.2. Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas dapat ditarik sebuah rumusan masalah. 1. Termasuk tujuan kebijakan apa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit ini ? 2. Termasuk jenis kebijakan apakah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit ini ? 3. Perundang-undangan manakah yang berhubungandenganPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit ini? 4. Bagaimana pengaplikasian Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit ini di masyarakat ? I.3. Tujuan Dan Manfaat I.3.1. Tujuan Tujuan Umum Menganalisis dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
    • 3 Tujuan Khusus 1. Untuk mengetahui sifat dari tujuan kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit ini 2. Untuk mengetahui jenis dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit ini 3. Untuk mengetahui perundang-undang manakah yang berhubungan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit ini 4. Untuk mengetahui penerapan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit ini di masyarakat. I.3.2. Manfaat Kegiatan analisis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit ini dimaksudkan untuk memahami isi dari peraturan dan membandingkan pengaplikasian isi kebijakan di masyarakat apakah sudah sesuai dengan kebijakan atau masih terdapat banyak kasus tentang keselamatan pasien di rumah sakit.
    • 4 BAB II PEMBAHASAN II.1. Nama Peraturan Perundangan Sehubungan dengan banyak sekali masalah yang ada di rumah sakit berkaitan dengan keselamatan pasien di rumah sakit yang berkaitan dengan Pasal 43 dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pemerintah khususnya Kementrian Kesehatan perlu menetapkan atau membuat suatu kebijakan tentang keselamatan pasien di rumah sakit. Mengingat keselamatan pasien sudah menjadi tuntutan masyarakat maka pelaksanaan program keselamatan pasien rumah sakit perlu dilakukan. Karena itu diperlukan acuan yang jelas untuk melaksanakan keselamatan pasien tersebu maka dibuat dan disahkanlah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit, untuk memberikan perlindungan kepada pasien di rumah sakit dan mengatur kebijakan atau sistem yang ada di rumah sakit. Keselamatan pasien (patient safety) rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi: assessmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. II.2. Tujuan Kebijakan Tujuan keselamatan pasien di rumah sakit adalah mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu
    • 5 tindakan atau tidak mengambil tindakan yang harusnya diambil. Tujuan kebijakan adalah sifat dari kegunaan isi kebijakan tersebut di masyarakat untuk mencapai tujuan tujuan tertentu. Sedangkan dari isi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit ini mempunyai beberapa tujuan kebijakan antara lain : 1. Distributif Distributif adalah tujuan kebijakan yang bersifat menyebarkan.Kebijakan ini ditujukan untuk semua rumah sakit di Indonesia untuk menyelenggarakan standar keselamat pasien di rumah sakit. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/ 2011 tentang Keselamatan Pasien menyelenggarakan Rumah pelayanan Sakit rumah sakit yang berhubungan harus dengan keselamatan pasien di rumah sakit. Tujuan distributif sesuai dengan Pasal 7 berbunyi “Setiap Rumah Sakit wajib menerapkan Standar Keselamatan Pasien.” Adapun pada Pasal 9 ayat 1 “dalam rangka menerapkan standar keselamatan pasien, rumah sakit melaksanakan tujuh langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit”. 2. Regulatif Regulatif adalah tujuan kebijakan yang bersifat membatasi atau mengatur sebuah aktivitas. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit pada pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 yang berhubungan dengan pembatasan dan peraturan. Pembatasan dan peraturan di kebijakan ini ditujukan kepada sistem pelayanan yang ada di rumah sakit agar lebih memperhatikan keselamatan pasien yang berhubungan dengan hak asasi setiap manusia yang dimaksudkan kepada pasien.
    • 6 3. Dinamisasi Dinamisasi adalah tujuan kebijakan yang menggerakkan Sumber Daya yang dihendaki zona industri. Zona industri yang dimaksud pada kebijakan ini adalah dilingkungan rumah sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit pada kandungan kebijakan ini rumah sakit dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit wajib melaksanakan program dengan mengacu pada kebijkan. Berhubungan dengan sumber daya manusia sesuai dengan Pasal 5 yang menyebutkan “Rumah sakit dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit wajib melaksanakan program dengan mengacu pada kebijakan nasional Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit”. II.3. Jenis Kebijakan Jenis kebijakan adalah perbedaan prinsip-prinsip dari dibuatnya peraturan ini. Jenis kebijakan dibedakan menjadi lima, yaitu Constituent, Distributive, Regulatory, Self Regulatory, dan Redistributive. Dari isi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit ini jenis kebijakan yang paling tepat adalah : 1. Distributif Menurut James, E. Anderson “Kebijakan distributis adalah kebijakan yang menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu”. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit kebijakan Distributif yang dimaksud adalah jenis pelayanan atau tindakan kesehatan pada rumah sakit untuk keselamatan pasien di semua lini instalansi yang ada di rumah sakit. Pasal 7 berbunyi “Setiap Rumah Sakit wajib menerapkan Standar Keselamatan
    • 7 Pasien.”Pada pasal 9 ayat 1 “dalam rangka menerapkan standar keselamatan pasien, rumah sakit melaksanakan tujuh langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit”. Tujuh langkah yang dimaksud pada pasal 9 ayat 1 disebutkan di Pasal 9 ayat 2 “Tujuh Langkah menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit sebagaimana dimaksud terdiri dari membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, memimpin dan mendukung staf, mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko, mengembangkan sistem pelaporan, melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien, mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatn pasien.” 2. Redistributif Menurut James, E. Anderson “Kebijakan Redistributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat”. Di peraturan ini kebijakan Redistributifyang dimaksud ialah jenis kebijakan berhubungan dengan upaya pemerintah untuk memberikan hak-hak pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai SOP. Berhubungan dengan isi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit pada pasal 8 ayat 1 dan 2 “Setiap Rumah Sakit harus mengupayakan pemenuhan Sasaran KeselamatanPasien. Sasaran Keselamatan Pasien tersebut meliputi tercapainya hal-hal sebagai berikut ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi yang efektif, peningkatan kemanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian tepat-lokasi, tepatprosedur, tepat-pasien operasi, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan pengurangan risiko pasien jatuh.” 3. Regulatori Menurut James, E. Anderson “Kebijakan Regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku
    • 8 individu atau kelompok masyarakat”. Pada peraturan ini kebijakan Regulatoriyang dimaksud adalah jenis kebijakan yang berhubungan dengan pembatasan perilaku rumah sakit yang harus ditegakkan mengenai Keselamatan pasien di rumah sakit. Di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit, pada Pasal 5 pasal 7 dan pasal 8 yang berhubungan dengan pembatasan dan peraturan. Pembatasan dan peraturan di kebijakan ini ditujukan kepada sistem pelayanan yang ada di rumah sakit agar lebih memperhatikan keselamatan pasien yang berhubungan dengan hak asasi setiap manusia yang dimaksudkan kepada pasien. II.4. Peraturan Perundang-undangan Lain yang Terkait Sebelum membahas tentang hubungan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit dengan Perundang-undangan lain terlebih dahulu melihat Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 43 ayat 1 berbunyi “Rumah Sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien”. Maka dibuat dan disahkanlah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit merupakan peraturan yang mengatur tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Pada Bab I Pasal 1 merupakan Ketentuan Umum. Ketentuan yang dimuat dalam Pasal 1 menjelaskan dari beberapa poin definisi yang berkaitan dengan isi dari kandungan peraturan ini. Definisi yang di jelaskan antara lain tentang Keselamatan pasien rumah sakit, insiden keselamatan pasien, Kejadian Tidak Disengaja KTD Kejadian Nyaris Cidera KTD Kejadian Tidak Cidera KTC Kondisi Potensial Cedera KPC Kejadian Setinel, pelaporan insiden dan Menteri yang bersangkutan.
    • 9 Ruang lingkup dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit di bahas di Pasal 2 yang berbunyi “Ruang lingkup Peraturan Menteri Kesehatan ini meliputi Organisasi, Standar Keselamatan Pasien, Sasaran Keselamatan Pasien, Penyelenggaraan Keselamatan Pasien Rumah Sakit, Pelaporan Insiden, Analisis dan Solusi, serta Pembinaan dan Pengawasan.” Organisasi pada Pasal 2 diterangkan pada Bab II pada Pasal 3, 4, 5 dan 6. Standar Keselamatan Pasien pada Bab III pada Pasal 7 Sasaran Keselamatan Pasien dibahas pada Bab IV pada Pasal 8. Penyelenggaraan Keselamatan Pasien Rumah Sakit dibahas pada Bab V pada Pasal 9 dan 10 Pelaporan Insiden, Analisis dan Solusi dipertegas pada Bab VI pada Pasal 11, 12, 13, dan 14. Pembinaan dan Pengawasan di perjelas pada Bab VII pada Psal 15 dan 16. Di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit sistem Keorganisasian. Pada Pasal 3, 4 dan 5 membahas tentang Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Pasal 3 ayat 1 berbunyi “Menteri membentuk Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakituntuk meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan rumah sakit” sedangkan pada Pasal 3 ayat 2 “Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada organisasi ayat 1 merupakan nonstukturaldanindependen dibawah koordinasi direktorat jenderal yang membidangi rumah sakit, serta bertanggung jawab kepada Menteri” tugas dari di perjelas pada Pasal 3 ayat 5 Pasal 3 ayat 5 “Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri dalam rangka penyusunan kebijakan nasional dan peraturan keselamatan pasien rumah sakit” diteruskan di ayat 6 “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 5 KomiteNasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi : penyusunan standar dan pedoman keselamatan pasien rumah sakit, kerja sama dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri, pengkajian Program Keselamatan Pasien
    • 10 Rumah Sakit, pengembangandan pengelolaan sistem pelaporan insiden untuk pembelajaran di rumah sakit, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program keselamatan pasien rumah sakit”. Pasal 4 menjelaskan bahwa Komite Nasional Keselamatan Pasien ditetapkan dengan keputusan menteri atas usulan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Pasal 5 menjelaskan bahwa “Rumah sakit dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit wajib melaksanakan program dengan mengacu pada kebijakan nasional Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit”. Pada Pasal 3, 4 dan 5 tentang Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit berkaitan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 251/Menkes/Sk/Vii/2012 tentang Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Ketentuan Pada Pasal 17 menjelaskan “Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang telah ada dan dibentuk oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia PERSI masih tetap melaksanakan tugas sepanjang Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit belum terbentuk. Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit harus dibentuk dalam waktu selambat-lambatnya bulan sejak peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit ditetapkan. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pasal 6 menjelaskan tentang Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit TKPRS. Dalam Pasal 6 ayat 1 setiap rumah sakit wajib membentuk TKPRS. TKPRS ditetapkan oleh Direktur Rumah sakit Sebagai Pelaksana Kegiatan keselamatan Pasien diteruskan pada ayat 2 bahwa TKPRS bertanggung jawab Kepada Kepala Rumah Sakit. Pada Ayat 3 TKPRS terdiri dari Manajemen Rumah Sakit dan unsur dari profesi kesehatan rumah sakit. Adaput tugas dari TKPRS di sebutkan di ayat 4 antara lain mengembangkan program keselamatan pasien di rumah sakit sesuai dengan kekhususan rumah sakit tersebut,menyusun prosedur terkait dengan kebijakan dan program keselamatan pasien rumah sakit,
    • 11 menjalankan peran untuk melakukan motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan monitoring dan penilaian evaluasi tentang terapan implementasi program keselamatan pasien rumah sakit, bekerja sama dengan bagian pendidikan dan pelatihan rumah sakit untuk melakukan pelatihan internal keselamatan pasien rumah sakit, melakukan pencatatan, pelaporan insiden, analisa insiden serta mengembangkan solusi untuk pembelajaran, memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala rumah sakit dalam rangka pengambilan kebijakan Keselamatan Pasien Rumah Sakit, dan membuat laporan kegiatan kepada kepalarumah sakit. Pada Pasal 11 ayat 2 juga mengenai TKPRS bahwa “Pelaporan insiden kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit mencakup KTD, KNC, dan KTC, dilakukan setelah analisis dan mendapatkan rekomendasi dan solusi dari TKPRS”. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit BabIII Tentang Standart Keselamatan Pasien. Pasal 7 Ayat 1 yaitu :“Setiap rumah sakit wajib menerapkan Standar Keselamatan Pasien.” Standart keselamatan pasien sangatlah diprioritaskan dikarenakan pasien di rumah sakit wajib mendapatkan pelayanan sebagai konsumen yang ingin mendapatkan pelayanan jasa khususnya dibidang jasa pelayanan kesehatan. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf a berbunyi “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Dalam kegiatan di rumah sakit pelayanan yang didapan konsumen tersebut berupa pelayanan medik. Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berhubungan degan keselamatan pasien dimuat pada Pasal 2, Pasal 3 huruf b dan 43. Pasal 7 Ayat 2 menyebutkan “Standar Keselamatan Pasien sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi, hak pasien, mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, peran kepemimpinan dalam
    • 12 meningkatkan keselamatan pasien, mendidik staf tentang keselamatan pasien dan, komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatanpasien.” Standar Keselamatan Pasien yang dimaksud tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 1691/ MENKES/ PER /VIII /2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Hak pasien juga disebutkan di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Bagian Hak Pasien Pasal 32 sedangkan pada PP Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 22 ayat 1 menjelaskan Setiap tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien, memberikan infomasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan, meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan, membuat dan memelihara rekam medis.. Pada BAB IV Tentang Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakitdi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pasal 8 membahas tentang sasaran keselamatan pasien. Pada Pasal 8 ayat 2 sasaran keselamatan Pasien meliputi beberapa hal antara lain “Ketepatan identifikasi pasien, Peningkatan komunikasi yang efektif, Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi, Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan Pengurangan risiko pasien jatuh”.Sasaran Keselamatan Pasien adalah untuk memperbaiki secara spesifik dalam keselamatan pasien. Ketentuan Mengenai sasaran keselamatan pasien terlampir dalam Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/ 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit ini. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Bab V membahas tentang Penyelenggaraan Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Pada Pasal 9 ayat 1 “Dalam rangka menerapkan Standar Keselamatan Pasien, Rumah Sakit melaksanakan Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit” Tujuh langkah yang dimaksud disebutkan di ayat 2 yaitu
    • 13 membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, memimpin dan mendukung staf, mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko, mengembangkan sistem pelaporan, melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien, dan mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien”.rumah sakit harus merancang proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif Kejadian Tidak Diharapkan, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien. Proses perancangan tersebut harus mengacu pada visi, misi, dan tujuan rumah sakit, kebutuhan pasien, petugas pelayanan kesehatan, kaidah klinis terkini, praktik bisnis yang sehat, dan faktor-faktor lain yangberpotensi risiko bagi pasien sesuai dengan Tujuh Langkah Keselamatan Pasien Rumah SakitBerkaitan hal tersebut diatas maka perlu ada kejelasan perihal tujuh langkah keselamatanpasien rumah sakit tersebut. Ketentuan mengenai Tujuh Langkah Keselamatan Pasien Rumah Sakit terlampir dalam peraturan ini dan di bahas pada buku Depkes tahun 2006 tentang Pedoman Keselamatan Pasien. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Bab V Tentang Penyelenggaraan Keselamatan Pasien Rumah Sakit pasal 10 yaitu “Asosiasi perumahsakitan dan Organisasi profesi kesehatan wajib berperan serta dalam persiapan penyelenggaraan Program Kesehatan Pasien Rumah Sakit”. Di sebutkan pula pada Pasal 15 ayat 2 yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota mengikutsertakan asosiasi perumahsakitan dan organisasi profesi kesehatan.Persatuan perumahsakitan ini bertujuan untuk membina dan mengawasi perubahan rumah sakit yang ada di setiap daerah, serta membangun kebersamaan antar semua pegawai untuk bekerjasama dalam hal menyelamatkan pasien. Peraturan Ini juga di dukung oleh UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteranpasal 8 huruf f.
    • 14 Pada pasal 10 membahas tentang kewajiban asosiasi perumasakitan dan organisasi profesi kesehatan yang ikut berperan serta dalam persiapan penyelenggaraan program keselamatan pasien rumah sakit. Kemudian, pada pasal 15 ayat 2 yang membahas tentang mengikutsertakan asosiasi perumahsakitan dan organisasi profesi kesehatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan keselamatan pasien. Pada pasal 16 berbunyi “Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif kepada rumah sakit terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 6 ayat 1, Pasal 7 ayat 1, Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 11 ayat 1, berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; atau c. penundaan atau penangguhan perpanjangan izin operasional”.Permenkes tersebut didukung oleh undangundang no 44 tentang rumah sakit pada pasal 13, 54 dan 56 Mengenai Asosiasi perumahsakitan dan organisasi profesi kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Bab VI Tentang Pelaporan Insiden, Analisis dan Solusi pasal 11 menjelaskan Sistem pelaporan insiden di internal rumah sakit kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Ayat 2 berbunyi “Pelaporan insiden kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien RumahSakit mencakup KTD, KNC, dan KTC, dilakukan setelah analisis danmendapatkan rekomendasi dan solusi dari TKPRS”. Ayat 3 menjelaskan“Sistem pelaporan insiden kepada Komite Nasional Keselamatan PasienRumah Sakit harus dijamin keamanannya, bersifat rahasia, anonim tanpa identitas tidak mudah diakses oleh yang tidak berhak”. Sedangkan pada ayat 4 “Pelaporan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditujukan untuk menurunkan insiden dan mengoreksi sistem dalamrangka meningkatkan keselamatan pasien dan tidak untuk menyalahkan orang (non blaming) ”. Pasal 12 juga menjelaskan sistem pelaporan. Ayat 1 “Setiap insiden harus dilaporkan secara internal kepada TKPRS dalamwaktu paling lambat 2x24 jam sesuai format laporan sebagaimanatercantum pada Formulir 1 Peraturan ini”. Ayat 2 menyatakan “ TKPRS melakukan analisis dan memberikan rekomendasi
    • 15 serta solusi atasinsiden yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1”. Diteruskan pada ayat 3 “ TKPRS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melaporkan hasil kegiatannya kepada kepala rumah sakit” pada Pasal 13 ayat 1 berbunyi “Rumah sakit harus melaporkan insiden, analisis, rekomendasi dan solusi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) secara tertulis kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit sesuai format laporan sebagaimana tercantum pada Formulir 2 Peraturan ini”. Sedangkan pada Pasal 13 ayat 1 menjelaskan “Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit melakukan pengkajian dan (feedback) dan solusi atas memberikan umpan balik laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara nasional”. Peraturan Ini juga di dukung oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 43 ayat 3 dan 4 . II.5. Pengaplikasian di Masyarakat II.5.1. Kasus yang Di Masyarakat mengenai Keselamatan Pasien Rumah Sakit Kasus 1: Kelalaian Dokter Mengangkat Alat Double G yang Terpasang pada Saluran Kemih Pasien. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/ 2011 BAB IV pada pasal 8 ayat 2 yang berisikan “Sasaran Keselamatan Pasien yang meliputi tercapainya hal-hal sebagai berikut,Ketepatan identifikasi pasien, Peningkatan komunikasi yang efektif, Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi, Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan dan, Pengurangan risiko pasien jatuh”. Namun dalam kenyataannya masih ada kasus yang terjadi di masyarakat mengenai ketertinggalan alat di tubuh pasien. Contohnya di Rumah Sakit Mediros seorang pasien mengalami batu ginjal dan dilakukan terapi penghancuran batu ginjal dengan menggunakan sistem laser atau extra toxiwave lithotripsy, untuk itu pasien dipasangi alat double G stain atau pipa fleksible pada saluran kemih .Setelah batu ginjal hancur,pihak dokter
    • 16 lalai untuk mengangkat alat double G yg terpasang pada saluran kemih pasien. Akibatnya pasien sering mengalami sakit pada punggung bagian belakang setelah melahirkan anak ke 2 secara prematur dengan melalui operasi Caesar.Pihak Rumah Sakit Mediros telah menunjukkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan tuntutan yang ditandatangani oleh pihak pasien dan suaminya. Tetapi mereka mengaku tidak pernah menandatangani surat pernyataan apapun. Dari kasus di atas maka rumah sakit melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/ 2011 BAB IV pada pasal 8 ayat 2 yaitu kesalahan prosedur dan tidak tepat operasi pada pasien. Kasus 2: Kesalahan Diagnosa dan tidak Menyampaikan Perubahan Hasil Diagostik Pasien Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/ 2011 pada pasal 8 ayat 2 yang berisikan “Sasaran Keselamatan Pasien yang meliputi tercapainya hal-hal sebagai berikut, yaitu Ketepatan identifikasi pasien, Peningkatan komunikasi yang efektif, Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi, Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan dan, Pengurangan risiko pasien jatuh”. Namun pada kenyataannya masih ada kasus kesalahan diagnosa penyakit yang mengakibatkan pasien meninggal. Pada awalnya Sita dinyatakan penyakit tumor yang dideritanya adalah penyakit tumor yang tidak ganas oleh rumah sakit.Setelah tumor diangkat sampelnya dikirim dan di tes lagi.Ternyata hasilnya adalah tumor yang di derita sita adalah tumor ganas.Rumah sakit juga melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/ 2011 pada pasal7 ayat 2 huruf a karena perubahan diaknostik itu tidak disampaikan kepada pasien Maupun keluarganya.Tepat setahun kemudian, Sita mengeluhkan adanya benjolan di sekitar perutnya. Lalu dia melakukan CT Scan dan hasilnya Sita mengalami kanker liver stadium 4.
    • 17 Tidak lama kemudian sita meninggal.Atas kesalahan diagnosa ini, keluarga pasien yang diwakili oleh anak Sita yaitu Pitra Azmirla dan Damitra Almira mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Kasus 3: Usai Operasi Anak 14 Tahun Tewas Usus Dipotong 1,2 Meter Pasien 14 tahun yang pengidap usus buntu saat berobat keluarganya menggunakan kartu jamkesmas. Setelah keluarga setuju dan setelah menjalani operasi usus buntu pada rumah sakit umum insani sepanjang 1,2 meter bukan usus buntu yang di potong melainkan usus lainnya, sehingga kondisinya semakin kritis dan tubuh korban kian kurus berat badan nya turun secara derastis sehingga tinggal tulang dan akhirnya meninggal dunia. Pihak RS belum memberikan informasi atau penjelasan lebih lanjut. Jika benar dokter yang bersangkutan melakukan apa yang diberitakan di atas maka dokter tersebut menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/ 2011 maka dokter telah melanggar Pasal 7 ayat 2 huruf a tentang hak pasien dan huruf c yang berbunyi “keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan”. Kasus 4: Kesalahan Pembacaan Resep, Pasien Meninggal Keracunan Lithium Kasus diatas merupakan salah satu dari kasus medication error yang melibatkan banyak pihak diataranya farmasis, dokter, psikiter pribadi serta keluarga selaku pengawas korban.Korban yang merupakan seorang wanita berumur 51 tahun dengan riwayat keterbelakangn mental menerima terapi lithium untuk pengobatan penyakit bipolar disorder yang dideritanya.Kesalahan pengobatan bermula terjadi karena adanya kesalahan pembacaan resep dan dispensing obat yang dilakukan oleh
    • 18 farmasis tempat korban menebus resepnya.Farmasis memberikan 300 mg lithium karbonat per kapsul kepada pasien padahal pada resep tertulis 150 mg lithium per kapsul.Kesalahan ini mengakibatkan korban mengkonsumsi lithium karbonat perharinya dua kali lipat dari dosis yang diresepkan.Peningkatan dosis lithium hingga dua kali lipat ini mengakibatkan korban mengalami gejala toksisitas lithium yang ditandai dengan diare kronis yang dialami korban setelah tiga hari mengkonsumsi obat.Selain itu terjadi juga peningkatan kontraksi dan kekakuan otot, gangguang keseimbangan, dan lesu.Namun gejala ini tidak disadari oleh penderita dan dokter korban sampai akhirnya korban mengalami dehidrasi berat persisten dengan kekacauan metabolisme dan hipotensi, serta gagal ginjal akut dan meninggal dunia.pada kasus diatas tidak ada komunikasi yang baik antara penderita, psikiater, farmasis, dan keluarga korban. Pada saat melakukan pembacaan resep dan dispensing obat, farmasis hendaknya mampu melakukan evaluasi terhadap resep yang dibawa oleh korban dan lebih teliti sebelum dan pada saat melakukan peracikan obat. Dengan melihat riwayat penyakit korban dan obat yang diberikan seharusnya psikiater mampu meramalkan kemungkinan terburuk dari peresepan yang dilakukan dan tidak semata-mata menyerahkan evaluasi peresepan kepada tenaga medis lain. Apabila memang terjadi komunikasi yang baik dari tenaga medis terkait maka tentunya medication error seperti kasus diatas tidak akan terjadi. Dari kasus diatas merupakan kasus keselamatan pasien, yang sesuai dengan permenkes no 1691 pada pasal 8 ayat 2 yang berisikan “Sasaran Keselamatan Pasien yang meliputi tercapainya hal-hal sebagai berikut, yaitu Ketepatan identifikasi pasien, Peningkatan komunikasi yang efektif, Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi, Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan dan, Pengurangan risiko pasien jatuh”.Namun, penerapan permenkes 1691 pasal 8 ayat 2 ini tidak diterapkan secara maksimal.Masih ada kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan keselamatan pasien. Seperti kasus diatas, kasus
    • 19 tersebut disebabkan karena kesalahan komunikasi yang mengakibatkan pasien meninggal dunia. II.5.2. Contoh Pengaplikasian Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Dalam keselamatan pasien, rumah sakit dapat melakukan beberapa hal yang dapat terjadi di rumah sakit antara lain : 1. Meningkatkan kebersihan tangan di tempat kerja. 2. Pengurangan risiko salah Nama Obat Rupa atau Ucapan Mirip (NORUM); kesalahan pemberian obat yang banyak terjadi di dunia. 3. Mengurangi kesalahan identifikasi pasien (misal nama yang sama); menghindari kesalahan pemberian obat atau pelaksanaan prosedur. 4. Memperbaiki kesenjangan komunikasi antar unit pelayanan, khususnya saat serah terima pasien. 5. Mencegah terjadinya prosedur (pembedahan) yang keliru pada sisi tubuh. 6. Akurasi pemberian obat pada saat transisi atau pengalihan pasien. 7. Mencegah salah penggunaan cairan elektrolit pekat yang spesifik. 8. Menghindari salah sambung slang, kateter, atau spuit (syringe). 9. Penggunaan alat injeksi sekali pakai untuk menghindari risiko terjadinya penyebaran penyakit berbahaya Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit, Rumah sakit wajib menerapkan Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah. Tujuh langkah antara lain: 1. membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien 2. memimpin dan mendukung staf 3. mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko 4. mengembangkan sistem pelaporan 5. melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien 6. belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien 7. mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien.
    • 20 Uraian Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit adalah sebagai berikut: 1. MEMBANGUN KESADARAN AKAN NILAI KESELAMATAN PASIEN Menciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil. Langkah penerapan: A. Bagi Rumah Sakit: Pastikan rumah sakit memiliki kebijakan yang menjabarkan apa yang harus dilakukan staf segera setelah terjadi insiden, bagaimana langkah-langkah pengumpulan fakta harus dilakukan dan dukungan apa yang harus diberikan kepada staf, pasien dan keluarga. 1) Pastikan rumah sakit memiliki kebijakan yang menjabarkan peran dan akuntabilitas individual bilamana ada insiden. 2) Tumbuhkan budaya pelaporan dan belajar dari insiden yang terjadi di rumah sakit. 3) Lakukan asesmen dengan menggunakan survei penilaian keselamatan pasien. B. Bagi Unit/Tim: 1) Pastikan rekan sekerja anda merasa mampu untuk berbicara mengenai kepedulian mereka dan berani melaporkan bilamana ada insiden. 2) Demonstrasikan kepada tim anda ukuran-ukuran yang dipakai di rumah sakit anda untuk memastikan semua laporan dibuat secara terbuka dan terjadi proses pembelajaran serta pelaksanaan tindakan/solusi yang tepat. 2. MEMIMPIN DAN MENDUKUNG STAF Membangun komitmen dan fokus yang kuat dan jelas tentang Keselamatan Pasien di rumah sakit.Langkah penerapan: A. Untuk Rumah Sakit:
    • 21 1) Pastikan ada anggota Direksi atau Pimpinan yang bertanggung jawab atas Keselamatan Pasien 2) Identifikasi di tiap bagian rumah sakit, orang-orang yang dapat diandalkan untuk menjadi “penggerak” dalam gerakan Keselamatan Pasien 3) Prioritaskan Keselamatan Pasien dalam agenda rapat Direksi/Pimpinan maupun rapat-rapat manajemen rumah sakit 4) Masukkan Keselamatan Pasien dalam semua program latihan staf rumah sakit anda dan pastikan pelatihan ini diikuti dan diukur efektivitasnya. B. Untuk Unit/Tim: 1) Nominasikan “penggerak” dalam tim anda sendiri untuk memimpin Gerakan Keselamatan Pasien 2) Jelaskan kepada tim anda relevansi dan pentingnya serta manfaat bagi mereka dengan menjalankan gerakan Keselamatan Pasien 3) Tumbuhkan sikap ksatria yang menghargai pelaporan insiden. 3. MENGINTEGRASIKAN AKTIVITAS PENGELOLAAN RISIKO Mengembangkan sistem dan proses pengelolaan risiko, serta lakukan identifikas dan asesmen hal yang potensial bermasalah. Langkah penerapan: A. Untuk Rumah Sakit: 1) Telaah kembali struktur dan proses yang ada dalam manajemen risiko klinis dan nonklinis, serta pastikan hal tersebut mencakup dan terintegrasi dengan Keselamatan Pasien dan staf; 2) Kembangkan indikator-indikator kinerja bagi sistem pengelolaan risiko yang dapat dimonitor oleh direksi/pimpinan rumah sakit; 3) Gunakan informasi yang benar dan jelas yang diperoleh dari sistem pelaporan insiden dan asesmen risiko untuk dapat secara proaktif meningkatkan kepedulian terhadap pasien.
    • 22 B. Untuk Unit/Tim: 1) Bentuk forum-forum dalam rumah sakit untuk mendiskusikan isuisu Keselamatan Pasien guna memberikan umpan balik kepada manajemen yang terkait; 2) Pastikan ada penilaian risiko pada individu pasien dalam proses asesmen risiko rumah sakit; 3) Lakukan proses asesmen risiko secara teratur, untuk menentukan akseptabilitas setiap risiko, dan ambillah langkahlangkah yang tepat untuk memperkecil risiko tersebut; 4) Pastikan penilaian risiko tersebut disampaikan sebagai masukan ke proses asesmen dan pencatatan risiko rumah sakit. 4. MENGEMBANGKAN SISTEM PELAPORAN Memastikan staf dapat melaporkan kejadian/ insiden, serta rumah sakit mengatur pelaporan kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Langkah penerapan: A. Untuk Rumah Sakit: Lengkapi rencana implementasi sistem pelaporan insiden ke dalam maupun ke luar, yang harus dilaporkan ke Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit. B. Untuk Unit/Tim: Berikan semangat kepada rekan sekerja anda untuk secara aktif melaporkan setiap insiden yang terjadi dan insiden yang telah dicegah tetapi tetap terjadi juga, karena mengandung bahan pelajaran yang penting. 5. MELIBATKAN DAN BERKOMUNIKASI DENGAN PASIEN Mengembangkan cara-cara komunikasi yang terbuka dengan pasien. Langkah penerapan: A. Untuk Rumah Sakit:
    • 23 1) Pastikan rumah sakit memiliki kebijakan yang secara jelas menjabarkan cara-cara komunikasi terbuka selama proses asuhan tentang insiden dengan para pasien dan keluarganya. 2) Pastikan pasien dan keluarga mereka mendapat informasi yang benar dan jelas bilamana terjadi insiden. 3) Berikan dukungan, pelatihan dan dorongan semangat kepada staf agar selalu terbuka kepada pasien dan keluarganya. B. Untuk Unit/Tim: 1) Pastikan tim anda menghargai dan mendukung keterlibatan pasien dan keluarganya bila telah terjadi insiden 2) Prioritaskan pemberitahuan kepada pasien dan keluarga bilamana terjadi insiden, dan segera berikan kepada mereka informasi yang jelas dan benar secara tepat 3) Pastikan, segera setelah kejadian, tim menunjukkan empati kepada pasien dan keluarganya. 6. BELAJAR DAN BERBAGI PENGALAMAN TENTANG KESELAMATAN PASIEN Mendorong staf untuk melakukan analisis akar masalah untuk belajar bagaimana dan mengapa kejadian itu timbul. Langkah penerapan: A. Untuk Rumah Sakit: 1) Pastikan staf yang terkait telah terlatih untuk melakukan kajian insiden secara tepat, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab. 2) Kembangkan kebijakan yang menjabarkan dengan jelas criteria pelaksanaan Analisis Akar Masalah (root cause analysis/RCA) yang mencakup insiden yang terjadi dan minimum satu kali per tahun melakukan Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) untuk proses risiko tinggi. B. Untuk Unit/Tim: 1) Diskusikan dalam tim anda pengalaman dari hasil analisis insiden.
    • 24 2) Identifikasi unit atau bagian lain yang mungkin terkena dampak di masa depan dan bagilah pengalaman tersebut secara lebih luas. 7. MENCEGAH CEDERA MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM KESELAMATAN PASIEN Menggunakan informasi yang ada tentang kejadian/masalah untuk melakukan perubahan pada sistem pelayanan. Langkah penerapan: A. Untuk Rumah Sakit: 1) Gunakan informasi yang benar dan jelas yang diperoleh dari sistem pelaporan, asesmen risiko, kajian insiden, dan audit serta analisis, untuk menentukan solusi setempat. 2) Solusi tersebut dapat mencakup penjabaran ulang sistem (struktur dan proses), penyesuaian pelatihan staf dan/atau kegiatan klinis, termasuk penggunaan instrumen yang menjamin keselamatan pasien. 3) Lakukan asesmen risiko untuk setiap perubahan yang direncanakan. 4) Sosialisasikan solusi yang dikembangkan oleh Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 5) Beri umpan balik kepada staf tentang setiap tindakan yang diambil atas insiden yang dilaporkan. B. Untuk Unit/Tim : 1) Libatkan tim anda dalam mengembangkan berbagai cara untuk membuat asuhan pasien menjadi lebih baik dan lebih aman. 2) Telaah kembali perubahan-perubahan yang dibuat tim anda dan pastikan pelaksanaannya. 3) Pastikan tim anda menerima umpan balik atas setiap tindak lanjut tentang insiden yang dilaporkan. Tujuh langkah keselamatan pasien rumah sakit merupakan panduan yang komprehensif untuk menuju keselamatan pasien, sehingga tujuh langkah tersebut secara menyeluruh harus dilaksanakan oleh setiap rumah sakit. Dalam pelaksanaan, tujuh langkah tersebut tidak harus berurutan dan tidak harus serentak. Pilih langkah-langkah yang paling strategis dan
    • 25 paling mudah dilaksanakan di rumah sakit. Bila langkah-langkah ini berhasil maka kembangkan langkah-langkah yang belum dilaksanakan. Bila tujuh langkah ini telah dilaksanakan dengan baik rumah sakit dapat menambah penggunaan metoda-metoda lainnya.
    • BAB III PENUTUP III.1. Kesimpulan Dari Bab II sudah dibahas panjang lebar mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit dapat disimpulkan antara lain : 1. Tujuan dari pembentukan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit ada 3 jenis yaitu Distributif,Regulatif, dan Dinamisasi. 2. Jenis kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit bila dilihat dari tujuan pembuatan dan isi kandungan peraturan tersebut jenis kebijakannya bersifat Distributive, Redistributive, dan Regulatory. 3. Peraturan yang terkait dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ Viii/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit adalah: a. Pasal 1 ketentuan umum yang berisi penjelasan mengenai istilahistilah yang ada di Permenkes No. 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. b. Pasal 2 mengenai ruang lingkup dari hal-hal yang dibahas di Permenkes No. 1691 tahun 2011. c. Pada Pasal 3, 4, 5 dan 17 membahas tentang Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit berkaitan dengan KMK No. 251 tahun 2012 tentang Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit. d. Pasal 6 menjelaskan tentang Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit TKPRS. 26
    • 27 e. Pasal 7 pada BAB III tentang Standar Keselamatan Pasien Ayat 1 berkaitan dengan peraturan UU No. 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf a. f. Pasal 7 Ayat 2 huruf a tentang Hak pasien juga berkaitan dengan UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Bagian Hak Pasien Pasal 32 dan PP No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan pasal 22 ayat 1. g. Pada Pasal 8 ayat 2 sasaran keselamatan Pasien Ketentuan Mengenai sasaran keselamatan pasien terlampir dalam Permenkes No. 1691 tahun 2011. h. Pada Pasal 9 membahas tentang Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit Ketentuan mengenai Tujuh Langkah Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Tujuh Langkah Keselamatan Pasien Rumah Sakit dibahas di lampiran dan di jelaskan pada buku (Depkes RI.2006 Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit Patienty Safety). i. Pasal 10, Pasal 15 ayat 2, serta Pasal 16 tentang Asosiasi perumahsakitan dan Organisasi. Pasal tersebut berhubungan dengan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteranpasal 8 huruf f dan UU No. 44 tentang rumah sakit pada pasal 13, 54 dan 56. j. Pasal 11, 12 dan 13 menjelaskan Sistem pelaporan insiden. Pasal tersebut berhubungan dengan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 43 ayat 3 dan 4. 4. Pengaplikasian dimasyarakat Pada beberapa kasus yang telah di bahas pada Bab II menggambarkan masih banyaknya kejadian tetang keselamatan pasien yang harus diperbaiki. III.2. Saran Saran untuk Kementrian Kesehatan atau Dinas kesehatan supaya lebih mengawasi tentang kebijakan atau sistem yang ada di rumah sakit, Pendelegasian tanggungjawab untuk pengambilan keputusan penggunaan
    • 28 sumber daya, membina serta mengawasi pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, danmeningkatkan pelayanan pada pasien di semua sarana pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit. Sedangkan saran untuk rumah sakit agar lebih baik lagi dalam melaksanakan program keselamatan pasien rumah sakit sesuai standar Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit dan SDM di rumah sakit lebih berhati-hati lagi bertindak, bertindak sesuai prosedur dalam agar tidak terjadi lagi kesalahan tindakan medis di rumah sakit serta mengacu pada kebijakan nasional Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Sehingga terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, menurunnya kejadian tidak diharapkan (KTD) di rumah sakit, dan terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan
    • DAFTAR PUSTAKA Depkes RI (2006) Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit Patienty Safety. Jakarta: Depkes PG-15 James, E. Anderson. (1979) Public Policy Making. New York : Chapter KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 251/MENKES/SK/VII/2012 TENTANG KOMITE KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT Lubin & Mayer. (2010). Medication Error And Failure To Notice Signs And Lithium Toxicity Lead To Death Of 51 Year-Old Woman. Calivornia : Hoterneys PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1691/ MENKES/ PER/ VIII/ 2011 TENTANG KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN Saputra, A. (2013) Detik News: Gara-gara Malpraktik, RS Pondok Indah Dihukum Rp 2 Miliar [Internet], Detik News. Tersedia di: <http://news.detik.com/read> [diakses 29 November 2013]. Sumut Pos. (2013) Sumut Pos: Usai Operasi, Anak 14 Tahun Tewas Usus Dipotong 1,2 Meter [Internet], tersedia di: <http://sumutpos.co> [diakses 29 November 2013]. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999, TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004, TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009, TENTANG KESEHATAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009, TENTANG RUMAH SAKIT World Health Organization. (2007). Nine Life-Saving Patient Safety Solutions. Switzerland: WHO 29