Dasar.Administrasi.Pendidikan

31,191 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
4 Comments
18 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
31,191
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,215
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
4
Likes
18
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dasar.Administrasi.Pendidikan

  1. 1. Universitas Pendidikan Indonesia Sekolah Pasca Sarjana Program Studi Administrasi Pendidikan Ujian Akhir Semester: Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Dosen: Prof.Dr.H. Djam’an Satori, MA. Mahasiswa: Djadja Sardjana - 0907904 11 Januari 2010
  2. 2. Soal-1: Kinerja sistem pendidikan ditunjukkan dalam (1) daya saing, (2) pencitraan publik, dan (3) akuntabilitas (Renstra Depdiknas, 2004-2009). Dengan mempertimbangkan ketiga hal tersebut, strategi bagaimana yang dapat dilakukan oleh Administrator Sekolah. Jawaban Anda hendaknya tersusun sebagai berikut: a. Jelaskan masing-masing konsep (1) daya saing, (2) pencitraan publik, dan (3) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. b. Bagaimana keterkaitan ketiga hal tersebut (dalam butir a) dengan konsep mutu pendidikan. c. Jelaskan strategi yang harus dilakukan Administrator Sekolah untuk mewujudkan ketiga aspek kinerja tersebut (butir a). Jawab Soal-1: a. Konsep : • Daya saing: Pada umumnya terdapat beragam perbedaan pendapat/pandangan mendominasi perdebatan akademis tentang daya saing. Terlepas dari perdebatan hangat yang terus berlangsung, berikut adalah beberapa definisi yang terkait dengan daya saing daerah/negara. Krugman (1994) misalnya berargumen bahwa daya saing tak dapat diterapkan manakala berbicara soal ekonomi keseluruhan (ia menyatakan: competitiveness is a meaningless word when applied to national economies . . . And the obsession with competitiveness is not only wrong but dangerous . . .). Krugman lebih jauh mengungkapkan beberapa bukti empiris tentang tidak signifikannya kinerja perdagangan sebagai “penentu” bagi standar hidup (yang diinterpretasikan dengan ukuran “produktivitas”) di Amerika Serikat, dan menegaskan hal serupa bagi Masyarakat Ekonomi Eropa (kini Uni Eropa) dan Jepang. OECD mendefinisikan daya saing sebagai tingkatan di mana suatu negara, dalam kondisi pasar yang bebas dan adil, dapat menghasilkan barang dan jasa yang berhasil dalam pasar internasional, yang secara simultan juga mampu memelihara dan memperluas pendapatan riil masyarakatnya untuk periode jangka panjang. Pernyataan dari Ketua Council of Economic Advisors – Amerika Serikat (Laura D’Andrea Tyson, lihat World Bank, 2001) yang juga dikutip oleh Krugman (1994) dalam kritiknya mengungkapkan bahwa “daya saing merupakan kemampuan kita menghasilkan barang Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 2
  3. 3. dan jasa yang berhasil dalam persaingan internasional, dan dalam waktu bersamaan warga negara juga menikmati suatu standar hidup yang meningkat dan berkelanjutan (sustainable).” Pemerintah Inggris, dalam dokumen The Government’s Competitiveness White Paper (lihat UK DTI. 1998) menyebutkan bahwa daya saing pada dasarnya menyangkut penciptaan keterampilan yang tinggi, produktivitas yang tinggi, dan karenanya upah ekonomi yang tinggi, di mana negara dapat tumbuh-berkembang dan kita dapat mencari peluang (ketimbang ancaman) di tengah perubahan yang tidak mungkin dihindari. Washington Technology Center (2001) lebih menekankan pentingnya teknologi dengan menyatakan bahwa daya saing berkaitan dengan menarik dan mempertahankan industri yang berbasis teknologi (attracting and keeping technology-based industries). Sedangkan Porter (1990, 2002b, 2003), dan Porter dan Ketels (2003) menekankan bahwa untuk memahami daya saing, titik awalnya adalah sumber dari kesejahteraan/kemakmuran bangsa. Standar hidup suatu bangsa ditentukan oleh produktivitas ekonominya, yang diukur dengan nilai (value) barang dan jasa yang dihasilkan per satuan manusia, modal (capital) dan sumber daya alamnya. Produktivitas bergantung baik pada nilai barang dan jasa suatu bangsa, yang diukur dengan harga yang dapat dikendalikan dalam suatu pasar yang terbuka (open market), maupun pada efisiensi di mana barang dan jasa tersebut diproduksi. Oleh karena itu dalam kaitan ini, pengertian (dan sekaligus juga ukuran) yang sebenarnya tentang daya saing adalah produktivitas yang memungkinkan suatu negara menopang tingkat upah yang tinggi, nilai tukar yang kuat dan pengembalian modal (returns to capital) yang menarik, dan bersama ini semua juga standar hidup yang tinggi. Menggunakan kerangka pikir Porter, Lanza (2002) mendefinisikan daya saing sebagai pertumbuhan produktivitas secara berkelanjutan yang membawa kepada peningkatan standar hidup, yang didorong oleh kualitas dari strategi dan pengoperasian bisnis, kualitas lingkungan bisnis, dan lingkungan ekonomi makro. Sementara itu, Institute for Management Development (IMD) (Garelli, 2003) menggunakan “definisi bisnis” sebagai “definisi “praktis” tentang daya saing sebagai “bagaimana suatu bangsa/negara menciptakan dan memelihara suatu lingkungan yang dapat mempertahankan daya saing perusahaan-perusahaannya.” Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 3
  4. 4. Berikut adalah beberapa definisi daya saing yang dikutip dari IMD (diambil dari The US National Competitiveness Council) dan beberapa sumber internet: 1. Daya saing adalah kemampuan suatu negara untuk mencapai pertumbuan PDB per kapita yang tinggi terus-menerus (World Economic Forum, Global Competitiveness Report, 1996). 2. Daya saing nasional merupakan kemampuan suatu negara menciptakan, memproduksi dan/atau melayanai produk dalam perdagangan internasional, sementara dalam saat yang sama tetap dapat memperoleh imbalan yang meningkat pada sumber dayanya (Scott, B. R. and Lodge, G. C., “US Competitiveness in the World Economy”, 1985). 3. Daya saing menyangkut arti elemen produktivitas, efisiensi dan profitabilitas. Tetapi daya saing bukan suatu akhir atau sasaran, melainkan suatu cara untuk mencapai peningkatan standar hidup dan meningkatkan kesejahteraan sosial. – suatu alat untuk mencapai sasaran. Secara global, dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam konteks spesialisasi internasional, daya saing memberikan basis bagi peningkatan penghasilan masyarakat secara “non-inflasioner.” Competitiveness Advisory Group, (Ciampi Group) : “Enhancing European Competitiveness”. First report to the President of the Commission, the Prime Ministers and the Heads of State, June 1995. 4. Daya saing harus dilihat sebagai suatu cara dasar untuk meningkatkan standar hidup, menyediakan kesempatan kerja bagi yang menganggur dan menurunkan kemiskinan. Competitiveness Advisory Group, (Ciampi Group): “Enhancing European Competitiveness”. Second report to the President of the Commission, the Prime Ministers and the Heads of State, December 1995. 5. Daya saing berkaitan dengan peningkatan produktivitas yang berkelanjutan (Thailand Competitiveness Initiative/TCI – Thailand. http://www.kiasia.com/). Terdapat perbedaan antara IMD dengan Porter (WEF) dalam mengelaborasi pengertian daya saing. Dalam kerangka IMD misalnya, daya saing tidaklah sekedar kinerja ekonomi dan tidak dapat direduksi semata kepada produktivitas atau keuntungan (Garelli, 2003). Bagi Garelli, daya saing mencakup konsekuensi ekonomi dari isu-isu non-ekonomi seperti pendidikan sains, stabilitas politik atau sistem nilai. Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 4
  5. 5. Apakah negara bersaing satu dengan lainnya? Garelli termasuk yang berpendapat bahwa negara memang bersaing. Ini karena pasar dunia yang terbuka (dan semakin terbuka). Tidak demikian halnya dengan Krugman. Menurutnya, pandangan “persaingan antar negara” akan menghambat hubungan salking menguntungkan seperti misalnya melalui perdagangan. Bagi sebagian ahli, konteks pengertian daya saing pada level ini berkaitan dengan daya tarik bagi investasi (seperti misalnya stabilitas, pemerintahan yang baik dan peluang bagi investasi yang menguntungkan). Porter (2001) misalnya menyatakan bahwa negara ataupun daerah pada dasarnya bersaing dalam menawarkan lingkungan yang paling produktif bagi bisnis. Untuk sebagian lagi, “keberatan” yang diajukan terkait dengan negara tidak bersaing dalam konteks perdagangan (jika ya, tentu tidak akan terjadi perdagangan antar negara, bilateral maupun multilateral) dan kelemahan dasar teori yang melandasinya, termasuk misalnya bagaimana metode yang digunakan oleh WEF atau IMD dalam menyusun indeks daya saing negara. Terlepas dari itu, banyak pihak setuju bahwa kerangka daya saing dan pengukurannya merupakan tool yang berguna dalam konteks pengembangan sektor swasta. IMD yang menganggap “definisi “praktis” daya saing sebagai “bagaimana suatu bangsa/negara menciptakan dan memelihara suatu lingkungan yang yang dapat mempertahankan daya saing perusahaan-perusahaannya,” menilai empat faktor utama penentu daya saing, sebagaimana terdapat dalam gambar berikut: Sumber: www.imd.ch Gambar 1-1. IMD Competitiveness Factors Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 5
  6. 6. Menurut Michael Porter terdapat dua tipe dasar dari keunggulan kompetitif, yaitu: cost advantage dan differentiation advantage. Suatu keunggulan kompetitif muncul ketika sebuah perusahaan dapat menghasilkan produk yang sama dengan yang dihasilkan pesaingnya dengan biaya yang lebih rendah (cost advantage), atau menghasilkan produk/jasa yang berbeda dan lebih baik dari yang dihasilkan pesaingnya (differentiation advantage). Keunggulan kompetitif akan memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai lebih untuk pelanggannya dan perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. “Cost Advantage” dan “Differentiation Advantage” dikenal sebagai “Positional Advantage” karena dapat menjelaskan posisi perusahaan dalam industri sebagai pemimpin dalam hal biaya (cost) ataupun dalam keunikannya (differentiation). Selain itu, ada pandangan yang melihat keunggulan kompetitif dari sudut pandang Kapabilitas (Capabilities) dan Sumberdaya (Resources) yang dimilikinya. Pandangan ini dikenal sebagai “Resource-based View”. Gabungan dari pengelolaan yang baik atas “Resources” dan “Capabilities”, serta pemilihan untuk menjalankan “Cost/Differentiation Advantage” akan menghasilkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam menghadapi para pesaingnya. Gambar berikut menggabungkan pandangan “Resource-based and Positioning” dalam menggambarkan keunggulan kompetitif perusahaan: Sumber: diadopsi dari www.quickmba.com Gambar 1.2. A Model of Competitive Advantage Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 6
  7. 7. Peranan daya saing ini dirasakan penting pula oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2005, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tentang RPJMN Tahun 2004–2009 yang mengamanatkan tiga misi pembangunan nasional, yaitu (1) mewujudkan negara Indonesia yang aman dan damai; (2) mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan demokratis; dan (3) mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera. Untuk mewujudkannya, bangsa kita harus menjadi bangsa yang berkualitas, sehingga setiap warga negara mampu meningkatkan kualitas hidup, produktivitas dan daya saing terhadap bangsa lain di era global. Saat ini pembangunan pendidikan nasional belum mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Depdiknas selaku pemegang amanah pelaksanaan sistem pendidikan nasional memiliki kewajiban untuk mewujudkan misi pembangunan tersebut. Manusia seperti apa yang ingin dibangun? Perspektif pembangunan pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual saja melainkan juga watak, moral, sosial dan fisik perserta didik, atau dengan kata lain menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itulah Renstra Depdiknas disusun dengan mengacu pada amanat UUD 1945, amandemen ke–4 Pasal 31 tentang Pendidikan; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas); UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. • Pencitraan publik: Dalam dunia pendidikan, terbentuk berbagai ‘pembangunan pendidikan’. Pengembangan, pemanfaatan, diseminasi, ataupun transformasi ilmu pengetahuan, teknologi sampai ke seni merupakan contoh kongkrit dari hal ini. Dalam pemberjalanan prosesnya semua yang dilakukan dalam pembangunan pendidikan ini harus sampai dan Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 7
  8. 8. diterima oleh masyarakat khususnya mereka yang menjadi pengguna. Sampai sejauh mana hasil dari pembangunan ini sampai kepada pengguna dan sekaligus dapat dirasakan manfaatnya merupakan ideal goal yang ingin dicapai bagi pengelola pendidikan. Oleh karena itulah publik atau masyarakat yang merupakan sasaran sekaligus pengguna (user) memiliki kepentingan terkait, yaitu: a. Berwenang mengkritisi pengelolaan pendidikan. b. Perlu diberi akses untuk memperoleh informasi mengenai hasil-hasil pembangunan pendidikan. c. Perlu didorong untuk memberi masukan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Untuk itulah konsep Pencitraan Publik menjadi penting. Pencitraan adalah suatu cara untuk membangun image kepada publik. Image atau gambaran dalam benak publik, yang tentu saja diarahkan kepada sesuatu yang positif. Dalam rangka menbentuk citra positif public terhadap pembangunan dunia pendidikan, lembaga pendidikan seharusnya memperhatikan beberapa hal dibawah ini: Meningkatkan kinerja: • Pengawasan fungsional/melekat • Monitoring dan evaluasi. Merespon pengaduan masyarakat dengan tindakan nyata dengan cara: • Memperluas dan mempermudah akses pengaduan masyarakat. • Mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilaporkan masyarakat. Mempublikasikan kebijakan, program, kegiatan dan hasil hasil pembangunan melalui berbagai saluran/media. • Akuntabilitas: Istilah akuntabilitas berarti memiliki tanggung jawab atas atau melaporkan kepada orang lain tentang sesuatu, biasanya dana, material, atau personil digunakan dalam sebuah organisasi (Goetz, 1988). Definisi ini mengandung arti bahwa setiap orang mengelola organisasi harus bertanggung jawab dan siap untuk memberikan secara berkala tentang sistem pelaporan yang efektif dan efisien telah dilakukan selama jangka Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 8
  9. 9. waktu tertentu. Secara khusus, akuntabilitas dalam pendidikan adalah berkaitan dengan catatan yang menentukan apa yang harus dijaga, bagaimana catatan tersebut akan dipertahankan dalam hal prosedur, metodologi dan bentuk yang akan digunakan, klasifikasi dan merekam kegiatan summarization peristiwa, menganalisis dan menafsirkan data yang disimpan , menyiapkan dan menerbitkan laporan dan pernyataan yang mencerminkan kondisi pada waktu tertentu (Adams et al., 1967; Candoli et al, 1978). Tidak diragukan lagi, audit dan pelaporan telah dikaitkan dengan usaha pendidikan formal sejak awal. Dalam beberapa kali penggabungan konsep akuntabilitas, tugas-tugas ini telah diperluas dan sekarang digunakan untuk menyediakan data yang diperlukan untuk menentukan biaya dan manfaat keuangan lembaga-lembaga pendidikan. Manajer pendidikan sekarang menggunakan konsep itu untuk menggambarkan (a) sumber pendapatan dan jumlah input, (b) pendapatan berbagai program dan (c) pengeluaran dalam program ini. Data-data ini kemudian berkaitan dengan output pendidikan atau manfaat pendidikan sehingga masyarakat dapat memahami implikasi keuangan dari keputusan-keputusan pendidikan dan program implikasi dari keputusan keuangan. Dengan demikian, pengambil keputusan pendidikan bertanggung jawab kepada publik dan publik yang memiliki informasi untuk melaksanakan kekuasaan pengambilan keputusan di bidang kebijakan keuangan. Akibatnya, untuk membantu proses akuntabilitas di bidang pendidikan, para administrator dari sistem harus: (i) mengidentifikasi sasaran dan tujuan sistem; (ii) menentukan validitas dan relevansi tujuan dan sasaran tersebut (iii) menilai secara berkala bagaimana seperti itu sepenuhnya tujuan dan sasaran yang telah dicapai; (iv) mengidentifikasi faktor-faktor yang membantu atau menghambat pencapaian tujuan dalam sistem dan (v) desain strategi untuk meningkatkan kinerja. Kebijakan dalam rangka peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik pendidikan di Indonesia secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Peningkatan sistem pengendalian internal berkoordinasi dengan BPKP dan BPK; untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan yang bersih efektif, efisien, produktif Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 9
  10. 10. dan akuntabel. Sistem pengendalian internal sangat penting dikembangkan guna mendeteksi penyimpangan secara dini dan menumbuhkan tanggung jawab melalui proses evaluasi diri. Sistem ini tidak hanya dikembangkan dalam pengelolaan pendidikan di tingkat pusat, tetapi hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan pendidikan juga ditingkatkan. 2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat Inspektorat Jenderal; pada tahapan ini, menetapkan program pengembangan aparat pengawas, menjadi fokus utama di samping pengembangan sistem pengawasan Inspektorat Jenderal Depdiknas. Standar kompetensi auditor telah disusun dan direncanakan digunakan sebagai standar untuk mengukur kompetensi auditor dan mendisain pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal atau nonformal. Pengembangan sistem pengawasan dilakukan melalui pengembangan teknik pengawasan dan pendekatan pengawasan. Audit kinerja sebagai suatu teknik pengawasan dan kemitraan sebagai suatu pendekatan audit yang dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas pengawasan yang lebih baik. Pada saat ini audit kinerja dilaksanakan pada pengawasan perguruan tinggi. 3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan dan penganggaran; kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam perencanaan, pengelolaan, dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan berbasis kinerja, melalui: (a) perbaikan kapasitas untuk merancang dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program-program Renstra Diknas 2005-2009; (b) pengembangan strategi manajemen kurikulum, bahan ajar dan manajemen pembelajaran untuk identifikasi, advokasi, dan penyebarluasan praktek-praktek terbaik (best practices) dalam pengelolaan pendidikan tingkat kabupaten/kota dan/atau satuan pendidikan; dan (c) mengembangkan sistem kerja sama untuk perencanaan, pengelolaan, dan monitoring kinerja sistem pendidikan secara menyeluruh. Program pengembangan kapasitas pusat/provinsi bertujuan untuk memberikan bantuan teknis, monitoring kinerja, dan manajemen strategis kepada kabupaten/kota dan satuan pendidikan. 4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi managerial aparat; untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendidikan perlu dilakukan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Pengembangan kapasitas para pengelola pendidikan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengembangan Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 10
  11. 11. kapasitas pengelola pendidikan pada tingkat pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dan pengelola pelayanan pada tingkat satuan pendidikan. Pengembangan kapasitas pengelola dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan pengelola dalam pelayanan pendidikan yang efektif, inovatif, efisien, dan akuntabel. 5. Peningkatan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; beberapa kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kedisiplinan, kinerja, dan akuntabilitas seluruh aparat pengelola pendidikan, melalui peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara. 6. Penataan regulasi pengelolaan pendidikan dan penegakkan hukum di bidang pendidikan; menjawab berbagai permasalahan dan tantangan masa depan pendidikan, instrumen peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman, standar, dan aturan pelaksanaan teknis lainnya menjadi prioritas yang tidak kalah penting untuk terus disempurnakan dan dikembangkan serta penegakkan hukum di bidang pendidikan ditingkatkan. 7. Peningkatan citra publik; di samping terus melakukan dan memantau program, kebijakan, dan kegiatan pembangunan nasional, Depdiknas juga perlu melakukan sosialisasi kepada publik tentang apa yang direncanakan, yang telah dilakukan, dan bagaimana melakukan perbaikan. Selain untuk melakukan sosialisasi, paparan kepada publik juga dapat menjadi sarana peningkatan citra Depdiknas dan Sisdiknas itu sendiri. Melalui paparan tersebut, diharapkan ada masukan dari seluruh masyarakat, khususnya pemerhati pendidikan nasional. 8. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan; pada era desentralisasi pendidikan ada gejala penurunan kualitas dan kompetensi pengelola pendidikan baik yang berada di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Untuk ini, berbagai bentuk dan model pendidikan dan pelatihan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut akan dikembangkan. 9. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan KKN; sebagai wujud pelaksanaan Inpres Nomor 5, maka Departemen Pendidikan Nasional telah menyusun Tim Rencana Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi dengan Surat Mendiknas Nomor 027/P/2005. Rencana aksi ini dilakukan dengan melibatkan secara aktif unit utama Departemen untuk secara dini merencanakan aktifitas kegiatan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Selanjutnya diikuti dengan Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 11
  12. 12. kegiatan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan, atas pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan. 10. Intensifikasi tindakan-tindakan preventif oleh Inspektorat Jenderal; kegiatan ini dilakukan melalui pengawasan dini yaitu pengawasan oleh Inspektorat Jenderal untuk memeriksa program dan kegiatan yang akan berjalan dari unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, dan bertujuan untuk mendeteksi program yang telah disusun, apakah dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 11. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemeriksaan oleh Itjen, BPKP, dan BPK; kegiatan intensifikasi pengawasan dilakukan dengan meninggalkan konsep pengawasan internal tradisional, dimana akuntansi dipandang sebagai perhatian utama pengawasan internal, menuju konsep pengawasan modern, dimana pengawasan merupakan bagian dari manajemen yang menuntut peran yang lebih daripada sebagai kontrol tetapi juga sebagai supervisor. Penggunaan dan pengembangan teknik pengawasan juga menjadi prioritas dalam program pengawasan Inpektorat Jenderal. Pengawasan kinerja menjadi tekanan pengawasan sesuai dengan basis pengelolaan keuangan negara yang berdasarkan kinerja. Kegiatan ekstensifikasi dilakukan melalui peningkatan jumlah aparat pengawasan (auditor pendidikan), perluasan jumlah sasaran pengawasan, dan lama hari pengawasan. 12. Penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan Itjen, BPKP, dan BPK; pengawasan tidak akan ada maknanya apabila pemeriksaan tidak ditindaklanjuti. Untuk itu diperlukan pemantauan terhadap tindak lanjut yang telah dilakukan oleh obyek pemeriksaan, untuk mengetahui apakah tindak lanjut yang dilaksanakan telah sesuai dengan rekomendasi pemeriksa. Selanjutnya ditentukan pencapaian jumlah dan kualitas atas tindak lanjut/penyelesaian temuan tersebut. 13. Pengembangan aplikasi SIM secara terintegrasi (keuangan, aset, kepegawaian, dan data lainnya); sangat disadari bahwa data-data (keuangan, program, aset, SDM, dan sebagainya) yang ada saat ini seolah-olah saling terpisah. Padahal seyogyanya data itu merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Membangun sistem yang dapat mengintegrasikan semua data yang dibutuhkan dalam mengelola Departemen menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Selain untuk memperkecil terjadinya kesalahan manusia (human error), sistem tersebut dapat mengurangi pengulangan kegiatan pencatatan. Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 12
  13. 13. b. Keterkaitan ketiga hal tersebut (dalam butir a) dengan konsep mutu pendidikan. Keterkaitan (1) daya saing, (2) pencitraan publik, dan (3) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan penting bagi Indonesia. Hal ini tertuang dalam Undang- Undang Dasar (UUD) 1945, dimana pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan UUD 1945); dan pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara (Pasal 12). Oleh karenanya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari Anggapan Pembangunan dan Belanja Negara. Juga dalam Pasal 31 yang berkaitan dengan pendidikan, dituliskan bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa. Agar Indonesia memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang datang seperti yang digambarkan di atas berlandaskan keterkaitan (1) daya saing, (2) pencitraan publik, dan (3) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005—2025 Pemerintah mencanangkan untuk meningkatkan kemampuan manusia bangsa ini, sehingga memiliki daya saing yang seimbang dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selaku badan yang melakukan perencanaan nasional sudah menuangkan program-program Depdiknas ke dalam 15 program (lihat Tabel 1.1). Sementara itu, Depdiknas selaku bagian dari pemerintah yang mendapat amanat untuk melakukan pengembangan manusia dari sisi pendidikan pun telah membuat 39 kegiatan pokok (lihat Tabel 1.1) yang pada intinya mengacu pada tiga misi pembangunan nasional. Ke-39 kegiatan pokok dari Depdiknas ini dapat dikelompokkan pada 15 program dari Bappenas sesuai Tabel 1.1. Tabel 1.1 Program Penguatan Kebijakan Depdiknas dengan RPJM Bappenas Program Bappenas Kegiatan Pokok Depdiknas Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 13
  14. 14. 1. Pendidikan Anak Usia Dini 8. Perluasan akses PAUD (PAUD) – TK, RA, KB, TPQ 2. Wajib Belajar Pendidikan 1. Pendanaan biaya operasional Wajar Dikdas 9 tahun Dasar 9 Tahun – SD, MI, SMP, 2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajar MTs 3. Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan 4. Perluasan akses pendidikan wajar pada jalur nonformal 6. Perluasan akses SLB dan sekolah inklusif 7. Pengembangan sekolah wajar layanan khusus bagi daerah terpencil, berpenduduk jarang dan terpencar, bencana, konflik, serta anak jalanan. 3. Pendidikan Menengah 10. Perluasan akses SMA/SMK dan SM terpadu 21. Pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal di setiap kab/kota 22. Pembangunan sekolah bertaraf internasional di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota 4. Pendidikan Tinggi 11. Perluasan akses PT 23. Mendorong jumlah jurusan di PT yang masuk dalam 100 besar Asia dan 500 besar dunia 24. Akselerasi jumlah program studi kejuruan, vokasi, dan profesi 25. a. Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah dan HAKI 25. b. Peningktan reativitas, entrepreneurship, dan kepemimpinan mahasiswa 5. Pendidikan Nonformal 5. Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia >15 thn. 9. Pendidikan kecakapan Hidup 20. Perluasan pendidikan kecakapan hidup 6. Peningkatan Mutu Pendidik 17. a. Pengembangan guru sebagai profesi dan Tenaga Kependidikan 17. b. Peningkatan kesejahteraan pendidik nonformal 18. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 7. Penelitian dan 13. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses Pengembangan Pendidikan SMA/SMK/SM Terpadu, SLB, dan PT 14. Implementasi dan penyempurnaan SNP dan penguatan peran BSNP 15. a. Pengawasan dan penjaminan mutu secara terprogram dengan mengacu pada SNP 15. b. Survei Bencmarking Mutu Pendidikan terhadap standar internasional 16. Perluasan dan peningkatan mutu akreditasi oleh BAN-SM, BAN-PNF, dan BAN-PT 8. Manajemen Pelayanan 19. Perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan 28. Peningkatan kapasitas dan kompetensi parat pengelola pendidikan 32. Penataan regulasi pengelolaan pendidikan Program-program lainnya 12. Pemanfaatan TIK sebagai sarana/media pembelajaran jarak jauh 26. Pemanfatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan 9. Pengembangan Budaya Baca 27. Peningkatan SPI berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dan Pembinaan Perpustakaan 29. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan dan 10. Program Penelitian dan penganggaran Pengembangan Iptek 30. Peningkatan kapasitas dan kompetensi managerial aparat 11. Program Penguatan 31. Peningkatan ketaatan pada peraturan perundang-undangan Kelembagaan Pengarus- 33. Peningkatan citra publik utamaan Gender dan Anak 34. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan 12. Peningkatan Pengawasan dan 35. Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004 tentang percepatan Akuntabilitas Aparatur Negara pemberantasan KKN 13. Program Penyelenggaraan 36. Intensifikasi tindakan-tindakan preventif oleh Itjen Pimpinan Kenegaraan dan 37. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemeriksaan oleh Itjen, BPKP, dan Kepemerintahan BPK 14. Program Pengelolaan 38. Penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan Itjen, Sumberdaya Manusia Aparatur BPKP, dan BPK 15. Program Peningkatan Sarana 39. Pengembangan aplikasi SIM secara terintegrasi (Keuangan, Aset, dan Prasarana Aparatur Kepegawaian, dan data lainnya) Negara Sumber: Bappenas, 2004 & Program Kebijakan Depdiknas, 2004 Walaupun berbagai upaya telah dilakukan, namun masalah besar pendidikan di Indonesia dewasa ini masih terlihat di tiga hal yaitu masalah yang berkaitan dengan (a). peningkatan dan perluasan akses pendidikan, (b). peningkatan kualitas, relevansi dan Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 14
  15. 15. rendahnya daya saing pendidikan, dan (c). Penguatan manajemen, akuntabilitas kinerja dan citra publik.Beberapa strategi untuk mencapai kemampuan berkompetisi yang telah dibahas di makalah ini adalah (a). Meningkatkan program yang berkualitas dan mempunyai relevansi dengan kebutuhan lapangan kerja (Enhanced Program Excellence and Relevance), (b). Meningkatkan efisiensi dan kualitas manajemen (Enhanced Efficiency and Quality Management), (c). Menjamin kelangsungan tersedianya anggaran (Ensured Financial Viability), (d). Meningkatkan kerjasama (Strengthen Networking), dan (e). Memperluas ’pasar’ dari program dan produk yang dihasilkan (Increased Access to Market the Programs and Output). Kalau kita simak hasil laporan lembaga internasional mengenai masalah pendidikan, pembangunan manusia, dan daya saing Indonesia, maka kita patut prihatin. Indeks pendidikan kita berada di urutan 7, indeks pembangunan manusia berada di urutan 6 dan indeks daya saing (competitiveness index) kita berada di ranking 5 dari 10 negara ASEAN. Terlepas setuju atau tidak dengan ukuran yang dipakai, itulah penilaian lembaga internasional ternama seperti United Nations Development Program (UNDP). Saya berharap data ini dapat dipakai untuk memacu pembangunan pendidikan pada masa mendatang.Salah satu instrumen kebijakan yang dapat dipakai untuk memperbaiki tiga macam indeks pengukuran di atas adalah dengan memajukan pendidikan. Banyak ahli berpendapat bahwa variabel pendidikan inilah sebenarnya yang dapat dipakai sebagai pemicu (trigger) dalam menggerakkan pembangunan suatu bangsa. Instrumen kebijakan yang dapat ditawarkan untuk memicu pembangunan pendidikan, dengan tanpa berangkat dari nol, adalah dengan cara melakukan ‘revitalisasi sumber daya pendidikan’. Revitallisasi pendidikan untuk mencapai keunggulan kompetitif, memberi makna bahwa peran pendidikan itu diyakini sangat penting dan strategis, namun karena pengelolaan sumber dayanya tidak atau kurang baik, maka keunggulan kompetitif pendidikan di Indonesia menjadi rendah. Karena itu solusinya adalah bagaimana melakukan revitalisasi sumber daya pendidikan tersebut agar kemampuan kompetisi (competitiveness) menjadi tinggi.Untuk mengetahui sampai seberapa besar tingkat kompetisi pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN, maka berikut ini disajikan secara singkat beberapa indikator pembangunan sumber daya manusia (yang erat kaitannya dengan kualitas pendidikan) dan pembangunan di sektor pendidikan sebagai berikut: 1. Pembangunan SDM dan Pendidikan di Indonesia Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 15
  16. 16. Ada tiga sumber data yang dipakai untuk menjelaskan kemajuan pembangunan manusia dan di sektor pendidikan, yaitu data yang bersumber dari United Nations Development Program (UNDP, 2004) yang membandingkan kemajuan pendidikan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya; data evaluasi pendidikan Indonesia dari BPS, Bappenas, UNDP (2004), dan data dari Program Pembangunan Nasional (Propenas) Departemen Pendidikan. a. Human Development Index (HDI): Human Development Index (HDI) adalah parameter yang menunjukkan tingkatan ‘kualitas’ sumber daya manusia yang cara perhitungannya bukan saja menggunakan variabel pendidikan, tetapi juga variabel ekonomi dan kesehatan. Data di bidang pendidikan yang digunakan juga sebagian saja dari sekian banyak data pendidikan yang tersedia. Data pendidikan yang digunakan untuk menghitung HDI adalah data melek huruf orang dewasa (usia >15 th) dan data Gross enrolment ratio (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Lanjutan Pertama dan Atas, dan Perguruan Tinggi). Begitu juga variabel kesehatan, hanya dipakai data usia harapan hidup (life expectancy); sedangkan untuk variabel ekonomi, datanya hanya diambil angka Gross Domestik Product (GDP) per kapita. Kemudian dari tiga variabel tersebut dihitung HDI. Untuk tahun 2002, HDI Indonesia adalah 0,692. Walaupun angka HDI ini kelihatan rendah (dibandingkan dengan ASEAN), namun untuk setiap tahunnya angka HDI Indonesia mengalami kenaikan yang meyakinkan. Kalau data Human Development Index (HDI) Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, maka Indonesia menempati urutan (ranking) keenam setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina. Walaupun ukuran yang ditetapkan oleh UNDP ini memperoleh banyak kritik dari berbagai pihak, namun karena kurang atau tidak ada lembaga lain yang melakukan pengukuran HDI, maka hasil HDI yang dihasilkan oleh UNDP ini banyak dipergunakan oleh para ahli, baik para ahli Indonesia maupun ahli asing. Juga angka HDI karya UNDP ini justru banyak dipakai sebagai landasan membuat keputusan untuk menjelaskan dan membanding kemajuan pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia, dari suatu negara. Walaupun variabel yang dipakai untuk mengukur Human Development Index (HDI) ini banyak memperoleh kritikan, namun hasil akhir dari angka-angka Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 16
  17. 17. HDI di negara-negara ASEAN adalah cukup realistik. Penempatan angka HDI untuk Indonesia di urutan 6 adalah logis karena ‘kemajuan’ Indonesia dibandingkan dengan enam negara lainnya memang di sekitar enam tersebut, setelah Brunei Darussalam, Singapore, Malaysia dan Thailand.Juga walaupun angka HDI Indonesia berada di urutan ke-6 di ASEAN, namun kalau dilihat dari perkembangannya sejak tahun 1975 adalah mengalami kenaikan yang signifikan. Kalau tahun 1975 angka HDI sebesar 0,47, maka pada tahun 2002, angka HDI Indonesia sebesar 6,9% per tahun. b. Indeks Pendidikan: Data yang dipakai untuk mengukur indeks pendidikan juga terbatas pada data melek huruf dan gross enrolment ratio dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi (SD, SM dan PT). Terlepas dari setuju atau tidak dengan cara yang dipakai oleh UNDP tersebut, maka terlihat di Tabel 3 bahwa indeks pendidikan Indonesia berada di bawah Vietnam, yaitu di urutan 7, sementara Vietnam berada di urutan 6. 2. Upaya yang Telah dan Akan Dilakukan: Berbagai upaya memang telah dilakukan untuk membangun manusia Indonesia dan membangun sektor pendidikan di Indonesia. Bahkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII Pasal 31 tentang ‘Pendidikan’, menjelaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989, Bab VIII Pasal 33 tentang ‘Sumber Daya Pendidikan’ dituliskan bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat dan/atau keluarga peserta didik. Selanjutnya menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dituliskan bahwa pengelolaan perguruan tinggi (satuan pendidikan tinggi) dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akutabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan (Bab XIV, Pasal 51). Ini artinya perguruan tinggi dituntut untuk senantiasa mempersiapkan dirinya untuk tetap berkualitas seperti yang diharapkan dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya guna tetap menjaga agar perguruan tinggi tersebut tetap mempunyai akuntabilitas yang handal.Pemerintah kini terus meningkatkan pembangunan pendidikan di Indonesia. Prioritas pertama yang dikerjakan adalah menetapkan dan melaksanakan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Karena Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 17
  18. 18. itulah pemerintah terus berupaya meningkatkan anggaran pendidikan dan memperbaiki sistem pendidikan untuk : (a). Meningkatkan pemerataan dan akses terhadap pendidikan, (b). Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan dan (c). Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas kinerja, dan citra publik terhadap penyelenggaraan pendidikan ke arah yang lebih baik.Prof Satryo S. Brodjonegoro (2004), Dirjen Dikti Depdiknas, dalam artikelnya berjudul ‘Higher Education Reform in Indonesia’ menyatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing pendidikan khususnya pendidikan tinggi di Indonesia telah dirumuskan dan dilaksanakan melalui kebijakan baru yang dinamakan lima pilar pembangunan pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu: (a). Mendorong penyelenggara pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, (b). Memberikan otonomi penyelenggaraan pendidikan tinggi, (c). Meminta kepada penyelenggara pendidikan tinggi untuk memperhatikan aspek akuntabilitas, (d). Melaksanakan akreditasi kepada semua penyelenggara pendidikan tinggi, dan (e). Melakukan evaluasi secara rutin agar penyelenggaraan pendidikan berjalan seperti yang diharapkan.Untuk lancarnya pelaksanaan ke lima pilar tersebut, maka pemerintah melaksanakan strategi yang dianggap cukup baik dalam pengelolaan sumber daya pendidikan yang efisien di Perguruan Tinggi (khususnya dalam hal pendanaan) adalah menggunakan cara yang dikenal dengan nama Planning, Programming and Budgeting System (PPBS) atau lebih dikenal dengan nama Sistem Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Pendidikan atau disingkat dengan nama SP4 (Anonim, 2004). PPBS ini telah banyak dicoba dan dipraktekkan di berbagai Perguruan Tinggi di luar negeri dan hasilnya cukup menggembirakan. 3. Masalah Besar Pendidikan Indonesia yang Harus Direspon: Masalah besar pendidikan di Indonesia seperti dituliskan di atas adalah bagaimana (a). Meningkatkan pemerataan dan akses terhadap pendidikan, (b). Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan dan (c). Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas kinerja, dan citra publik terhadap penyelenggaraan pendidikan ke arah yang lebih baik.Ketimpangan pemerataan pendidikan bukan saja terjadi di antar wilayah Indonesia kawasan barat dan timur, atau di Jawa dan luar Jawa, tetapi juga terjadi di kawasan perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan pemerataan juga terjadi di antar tingkat pendapatan penduduk dan bahkan juga terjadi di antar gender. Sedangkan kualitas pendidikan di Indonesia dinilai masih memprihatinkan. Menurut dokumen Propenas tahun 2000-2004, dituliskan bahwa berdasarkan hasil studi Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 18
  19. 19. International Education Achievement diketahui bahwa kemampuan membaca murid Sekolah Dasar Indonesia berada di urutan ke-38 dari 39 negara yang diteliti. Sementara itu kemampuan Matematika murid Sekolah Lanjutan Menengah Pertama (SLTP) berada di urutan ke-39 dari 42 negara yang diteliti, dan untuk kemampuan Ilmu Pengetahuan Alam, murid SLTP di Indonesia berada di urutan 40 dari 42 negara yang diteliti. Sementara itu lemahnya manajemen pendidikan lebih banyak disebabkan oleh kebijakan bidang pendidikan masa lalu dimana manajemen pendidikan nasional secara keseluruhan masih banyak yang bersifat sentralistik, sehingga kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan sentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan yang cenderung sentralistik ini juga menciptakan adanya kebijakan yang seragam untuk seluruh Indonesia, padahal kebijakan yang demikian hampir dapat dipastikan tidak dapat mengakomodasi perbedaan keragaman dan kepentingan di daerah, di sekolah, dan bahkan di masing-masing peserta didik. Kebijakan yang sentralistik juga cenderung dapat mematikan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan serta mendorong terjadinya pemborosan dan ketidak-efisienan pengelolaan sumber daya pendidikan.Bahkan laporan dari ’World Competitiveness Yearbook’ menempatkan kemampuan pendidikan di Indonesia untuk berkompetisi terus menurun. Pada tahun 1977 saat awal masa krisis ekonomi, urutan atau ranking pendidikan di Indonesia berada di urutan 39 kemudian pada tahun 1999 urutan tersebut menurun menjadi urutan 46 dari 47 negara. Pada tahun 2002 ranking kemampuan berkompetisi dari pendidikan di Indonesia menurun lagi ke urutan 47 dari 49 negara yang ada di daftar buku tersebut (Hamid, 2003). Untuk mengatasi permasalahan pendidikan nasional seperti yang diuraikan di atas, masing-masing penyelenggara pendidikan dituntut untuk melakukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien. Maksudnya agar lembaga pendidikan tersebut mampu bertahan dan berkembang ke arah yang lebih maju dan seterusnya mampu bertahan dan bersaing dengan penyelenggara pendidikan yang lain yang jumlahnya yang semakin banyak dan mutunya yang semakin baik. c. Strategi yang harus dilakukan Administrator Sekolah untuk mewujudkan ketiga aspek kinerja tersebut (butir a). Variabel pembentuk daya saing pendidikan dapat dikelompokkan menjadi: 1. Sumber daya pendidikan yang dipunyai dan pemanfaatannya Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 19
  20. 20. Mustahil kalau suatu lembaga ingin mempunyai daya saing yang tinggi kalau tidak mempunyai sumber daya (resources) yang memadai. Di perguruan tinggi, sumber daya ini dapat berupa sumber daya yang ‘dapat dilihat’ (tangible) dan yang sumber daya yang tidak dapat dilihat (in-tangible). Sumber daya yang tangible, antara lain: manusia (dosen, pegawai) dan sumber daya pendukung lainnya atau sarana dan prasarana seperti laboratorium, gedung administrasi, ruang rapat, ruang kerja dosen dan karyawan, ruang perpustakaan, ruang perkuliahan, teknologi audio dan video, komputer dan internet, dana, IPR (intellect property rights), hak monopoli dan hak exclusive licenses. Sementara itu yang in-tangible adalah sistem/program pendidikan, kurikulum, organisasi dan kepemimpinan, strong brands, serta kemampuan bekerjasama. 2. Kualitas produk lembaga pendidikan Ada beberapa produk lembaga pendidikan yang dapat dipakai sebagai parameter ’kemampuan bersaing’, yaitu produk yang tidak dapat dihasilkan oleh lembaga lain, produk yang sulit disaingi oleh lembaga lain, dan produk yang relatif mudah disaingi oleh lembaga lain. Produk yang tidak dapat dihasilkan oleh lembaga lain Lembaga pendidikan tinggi yang mendapat ’exclusive licenses’ akan menghasilkan produk yang tidak dapat disangi oleh lembaga pendidikan tinggi yang lain. Misalnya, Akademi Kepolisian yang lisensinya dari Markas Besar Kepolisian, Akademi ABRI atau Akabri yang lisensinya dari Markas Besar ABRI, dan masih banyak contoh yang lain. Produk yang sulit disaingi oleh lembaga lain Lembaga pendidikan sering banyak diminati oleh mahasiswa dan keberadaannya sangat disegani oleh pesaingnya yang disebabkan karena dipunyai parameter daya saing yang relatif sulit disaingi oleh lembaga tinggi lainnya. Parameter daya saing yang sulit disaingi oleh lembaga tinggi lainnya, antara lain: o Lembaga pendidikan tinggi yang sudah mempunyai ’Strong Brands’ yang kuat. Misalnya, Universitas Indonesia (UI), di samping universitas yang banyak pengalaman, juga alumninya banyak yang mejabat jabatan tinggi seperti Menteri, Dirjen, Duta Besar, dan sebagainya. Hal yang sama dengan IPB, ITB, dan sebagainya. Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 20
  21. 21. o Lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai sumber daya pendidikan atau produk yang khas dan berbeda (distinctive). Misalnya, Universitas Pelita Harapan dan Bina Nusantara Jakarta yang distinctive-nya berada pada fasilitas teknologi informasi yang dipunyai dan yang diajarkan ke mahasiswa. Parameter yang ’distinctive’ dapat bermacam-macam dan keunggulan di parameter inilah sebenarnya yang dapat dipakai sebagai ’trigger’ (pemicu) untuk menarik mahasiswa baru untuk memilih lembaga pendidikan tersebut. Parameter ’distinctive’ ini bisa berbentuk: (a). teknologi informasi, (b). lulusannya dibantu memperoleh pekerjaan (disalurkan penempatannya, walaupun hanya beberapa bulan sambil yang bersangkutan memperoleh pekerjaan tetap), (c). fasilitas pendidikan lainnya lengkap, (d). dan sebagainya. o Lembaga pendidikan tinggi yang dikelola oleh kepemimpinan (leadership)-nya kuat, teamwork-nya juga kompak apalagi kalau lembaga pendidikan tersebut dibina atau dipimpin oleh orang yang dikenal komitmennya membangun pendidikan, mempunyai prestasi akademis yang handal, mempunyai track records pengabdian kepada masyarakat yang tinggi. Misalnya di IBI ada Dr. Kwiek Kian Gie, Universitas Mercubuana ada Probosutedjo, Universitas Pancasila ada Dr. Siswono, Universitas Indonesia Esa Unggul ada Dr. Abdul Gafur, dan sebagainya. o Lembaga pendidikan tinggi yang dikenal reputasinya sebagai lembaga ilmiah yang dicirikan hasil penelitiannya yang banyak mempengaruhi kebijakan, banyak buku-buku yang ditulis oleh dosen, penghargaan akademis khusus yang banyak diterima, dan sebagainya. o Lembaga pendidikan tinggi yang dikenal mempunyai networks dan partnerships yang kuat dan luas juga umumnya banyak diminati mahasiswa. o Lembaga pendidikan tinggi yang khas (unique) dan menawarkan program serta keterampilan tertentu yang tidak banyak ditawarkan oleh lembaga pendidikan tinggi yang lain. 3. Produk yang relatif mudah disaingi oleh lembaga lain Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 21
  22. 22. Bila saja lembaga pendidikan berada di posisi ini, maka dapat dipastikan akan menghadapi banyak pesaing, dan bila saja tidak ’full fight’ (bersungguh- sungguh) mengelolanya, maka bisa jadi sedikit saja atau bahkan tidak ada mahasiswa yang akan mendaftar. Selanjutnya, untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing tentu diperlukan kemampuan (capability) dalam memproduksinya. Karena itu diperlukan penetapan terhadap produk-produk apa yang diinginkan, sumber daya dan kemampuan apa yang harus disiapkan atau bahkan dimiliki. Bila suatu lembaga pendidikan sudah mempunyai kemampuan berkompetisi dengan lembaga yang lain, maka tugas lebih lanjut adalah (a). Mempertahankan kemampuan berkompetisi yang telah dimilikinya (dalam jangka waktu yang relatif lama), dan (b). Meningkatkan dan mencari macam kompetisi baru lainnya.Kemampuan berkompetisi sebaiknya berjangka panjang, walaupun diakui bahwa hal ini sulit. Mengapa? Sebab lingkungan pendidikan (education environment) berubah, kebutuhan atau keinginan pengguna produk pendidikan (users) juga berubah, ekspetasi atau harapan, baik ekspetasi penyelenggara pendidikan (perguruan tinggi) maupun pengguna lulusan juga berubah. Belum lagi pengaruh globalisasi terhadap produk perguruan tinggi menyebabkan pengelolaan perguruan tinggi harus lebih profesional. Mempertahankan kemampuan berkompetisi dalam waktu yang relatif lama disebut dengan istilah ’sustainable competitive advantage’. Sementara itu upaya untuk meningkatkan dan mencari macam kompetisi baru juga perlu terus diusahakan. Karena itu kemampuan menyesuaikan diri dan kemampuan mengantisipasi perubahan global termasuk perubahan terhadap permintaan produk perguruan tinggi perlu ditingkatkan. Beberapa Alternatif Strategi untuk Meningkatkan Daya Saing (’Competitiveness’): i. Menetapkan ’Core Competency’ Apakah yang disebut dengan ’core competency’ dan apa relevansinya dengan peningkatan kemampuan melakukan kompetisi di perguruan tinggi? Menurut Anonymous (2005), ’core competency’ is ...the one thing that do better than its competitors. A core competency can be anything from product development to employee dedication. If a core competency yields a long term advantage to the organization, it is said to be a sustainable competitive advantage’.Menurut Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 22
  23. 23. Hamel dan Prahalad (1990), ada tiga komponen yang mencirikan ‘core competencies’, yaitu: (a). Mempunyai potensi akses yang luas. Misalnya, lulusan perguruan tinggi diperlukan dan karenanya cepat memperoleh pekerjaan, hasil penelitiannya berbobot sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan di lembaga lain yang lebih tinggi tingkatannya, dan sebagainya. (b). Mempunyai kemampuan untuk meningkatkan manfaat yang lebih kepada pengguna produk perguruan tinggi tersebut, dan (c). Kualitas produknya sulit untuk disaingi oleh perguruan tinggi lainnya.Berdasarkan definisi dan ciri dari ’core competencies’ tersebut, maka tiap pimpinan pendidikan tinggi dapat menentukan produk-produk apa yang dihasilkan dan mempunyai karakter seperti yang dituliskan di definisi dan ciri-ciri ’core competencies’ di atas. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk memproduksi produk perguruan tinggi yang mampu berkompetisi. Misalnya, memberikan nilai tambah kepada lulusannya dengan memberikan ekstrakurikuler ketrampilan tertentu misalnya kemampuan menggunakan komputer, kemampuan berbahasa Inggris atau ketrampilan lainnya. Nilai tambah yang diberikan dapat beragam tergantung dari kebutuhan, namun sudah bukan menjadi rahasia umum kalau lulusan S-1 yang baru lulus, di mana bila saja mereka tidak mempunyai nilai tambah ’kemampuan menggunakan komputer, kemampuan berbahasa Inggris, dan ketrampilan tertentu, maka sulit bagi mereka untuk berkompetisi mencari pekerjaan.Untuk memperoleh kemampuan berkompetisi secara jangka panjang yang berkelanjutan (sustainable competitive advantage), maka produk perguruan tinggi dituntut untuk memenuhi dua macam produk yang dicirikan oleh hal sebagai berikut: Kualitas produk perguruan tinggi yang tidak dapat atau sulit ditiru oleh perguruan tinggi lainnya (distinctive capability), baik yang bersifat ’tangible’ maupun ’intangible’. Sifat tangible ini misalnya mempunyai hak patent, mempunyai lisensi-lisensi tertentu, dan mempunyai hak monopoli untuk kegiatan tertentu. Sedangkan yang intangible, misalnya produk perguruan tingginya yang sudah dikenal, kepemimpinan yang efektif di perguruan tinggi yang bersangkutan, team work yang dikenal hebat, pimpinan perguruan tingginya yang dikenal cakap/berwibawa, Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 23
  24. 24. mempunyai ’organizational culture’ yang hebat, mempunyai kerjasama, dalam dan luar negeri yang kuat, dan sebagainya. Kualitas produk perguruan tinggi yang dapat ditiru oleh perguruan tinggi lainnya. Misalnya, kemampuan teknis dosen atau karyawan, kemampuan finansial, kemampuan promosi. 4. Evaluasi Diri untuk Penyusunan Strategi Menuju ’Competitiveness’ Banyak cara atau strategi yang dapat ditempuh. Salah satunya adalah melakukan evaluasi diri untuk memotret bagaimana posisi pendidikan sekarang dan bagaimana posisi itu dipakai untuk merespon lingkungan pendidikan yang ada dan yang akan datang. Tiap pimpinan perguruan mempunyai cara (styles) sendiri-sendiri karena pada hakekatnya memmimpin perguruan tinggi diperlukan ’art’ (seni) tersendiri yang satu sama lainnya berbeda. Bagaimana kualitas ’art’ pimpinan perguruan tinggi ini dalam memimpin sangat tergantung dari ’jam terbangnya’ atau pengalaman dalam memimpin. Namun satu hal yang perlu diingat dalam hal menciptakan, mempertahankan, dan membuat kemampuan berkompetisi, yaitu kejelian dalam mengantisipasi dan merespon perubahan global. Strategi dalam merespon Era GlobalEra globalisasi sekarang ini ternyata menimbulkan apa yang disebut dengan ’hypercompetition’. Dalam artikelnya yang berjudul ’The Potential Competitive Advantage of Innovative For-Profit/Non-Profit Partnerships in Higher Education’, Profesor Goldstein (2004) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan ’hyper-competition’ adalah ’...a key feature in global era in which new costumers (users) want it quicker, cheaper, and they want it in their way…’. Dengan prinsip seperti itu, maka lambat atau cepat akan terjadi perubahan dalam organisasi lembaga pendidikan (perguruan tinggi) dalam merespon ciri ’hyper-competition’ tersebut.Beberapa saran tentang bagaimana membuat strategi dalam rangka antisipasi globalisasi, antara lain melalui kebijakan sebagai berikut: memperkuat jaringan kerjasama (networks) yang ada, meningkatkan dan memperkuat kerjasama (partnerships), memperkuat kemampuan atau penguasaan terhadap teknologi informasi, memperkuat dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya melalui sinergitas berbagai kegiatan. Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 24
  25. 25. Dalam kaitannya dengan memperkuat “networks and partnerships”, Prof. Goldstein memberikan saran tentang strategi apa yang perlu dibuat (prioritas utama) untuk mengantisipasi kompetisi tersebut, antara lain: Memperkuat partnerships (kerjasama) baik dengan lembaga di dalam negeri maupun dengan lembaga luar. Sebab kerjasama yang kuat (syukur kalau dengan lembaga yang lebih tinggi statusnya) dalam setiap kegiatan yang mendukung proses belajar-mengajar dan penelitian, maka dampaknya akan lebih berbobot. Memperkuat ’networks’ (jaringan) yang kuat baik dengan lembaga di dalam negeri maupun lembaga luar negeri, ’personal networks’ (khususnya dengan pembuat keputusan). Prof. Soekartawi (1999, 2001, and team, 2000, and Flor, 2001), baik sendiri maupun bekerja secara tim, telah mengembangkan dan mengevaluasi kekuatan networking ini dalam meningkatkan kopetensi di perguruan tinggi. Pengalaman Soekartawi (2001) soal bagaimana membangun network dan mengaplikasikannya dalam SEARCA’s University Consortium seperti yang dituangkan dalam tulisannya yang berjudul ’Seven Ways in Successful Academic Networking’ barangkali baik untuk referensi untuk menyusun strategi meningkatkan kompetisi melalui pendekatan networks dan partnerships. Sementara itu, dalam kaitannya dengan meningkatkan penguasaan dan aplikasi teknologi informasi, telah pula dibahas oleh para ahli. Misalnya, Prof. Sweeney dan Daly (2002) dalam artikelnya yang berjudul ’The Higher Education Competitive Advantage: Accelerated Learning and Artificial Intelligence’ lebih cenderung menyarankan untuk memperkuat kemampuan teknologi informasi. Sebab saat jaman global seperti sekarang ini kebutuhan akan kemampuan menguasai dan menggunakan teknologi informasi adalah sangat besar.Selanjutnya, upaya meningkatkan competitiveness juga dapat dilakukan melalui meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efisien dengan memperhatkan aspek ’sinergitas’. Gallon, Stillman and Coates (Anonymous, 2005) membedakan kompetensi yang harus dicapai di kegiatan bisnis dan di kegiatan akademis. Karena itu mereka mendefinisikan kompetensi di lembaga seperti perguruan tinggi, yaitu ’....core competencies are aggregates of capabilities, where synergy is created that has sustainable value and broad applicability...’. Jadi kata ‘synergy’ menjadi kata kunci yang Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 25
  26. 26. maksudnya adalah pemanfaatan sumber daya pendidikan efisien agar hasilnya sesuai dengan diharapkan. Misalnya bagaimana ‘team building’ dibentuk agar kegiatan yang sinergi bisa diciptakan. Di sini kombinasi yang sinergis antara pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (skills) harus saling melengkapi dan saling mendukung agar memperoleh hasil seperti yang optimal seperti yang diinginkan. Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas sebagai suatu lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia, menyarankan bahwa dalam membangun suatu lembaga pendidikan untuk mencapai keunggulan kompetitif, tidak bisa dilakukan secara parsial, namun harus dilakukan secara komprehensif dan holistik (menyeluruh). Depdiknas dan juga lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri menerapkan konsep pembangunan pendidikan untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui cara ’Planning, Programming, and Budgeting System’ (PPBS) atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan nama Sistem Perencanaan, Penyusunan Program dan Penganggaran’ atau SP4 (Anonim, 2003). Uraian berikut ini khusus membahas PPBS atau SP4 karena bagaimanapun cara ini masih diakui oleh Depdiknas sebagai salah cara ampuh untuk meningkat kemampuan perguruan tinggi untuk berkompetisi secara sehat dengan lembaga pendidikan yang lain.Salah satu cara yang kini dipakai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Depdiknas adalah menggunakan cara atau strategi yang dinamakan PPBS atau Planning, Programming, Budgeting System. Wikipedia (2005) mendefinisikan PPBS ....is an effect on integrating of number of techniques in a planning and budgeting process for identifying, costing and assigning a complexity of resources for establishing priorities and strategies in a major program and for forecasting costs, expenditure and achievements within the immediate financial year or over a longer period.Berdasarkan laporan yang ditulis oleh Wikipedia tersebut, dikemukakan bahwa PPBS lahir tahun 1962 yang justru dipakai oleh departemen Pertahanan Amerika Serikat, pada saat Menteri Pertahannya dijabat oleh Robert McNamara. Dengan pengalaman di Departemen Pertahanan tersebut, maka teknik PPBS ini diyakini mampu untuk: Mengidenfikasi tujuan perencanaan dalam jangka panjang berdasarkan sumberdaya yang dipunyai sekarang dan yang akan datang. Menganalisa secara cermat terhadap manfaat dan biaya dari program atau program alternatifnya untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Menjelaskan keterkaitan antara program dan anggaran yang diperlukan serta perubahan-perubahannya bila ada penyesuaian-penyesuaian tertentu. Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 26
  27. 27. Karena itulah maka para ahli dan praktisi banyak yang menggunakan PPBS ini dan berkomentar, antara lain (Anonymous, 2005) yang mengomentari bahwa keunggulan PPBS sebagai berikut: ‘PPBS imposed financial discipline, integrated the information necessary to develop effective programs to address existing and emerging needs, and established a disciplined review and approval process’. Langkah-Langkah Praktis Meningkatkan Daya Saing Seperti dijelaskan sebelumnya sumber daya pendidikan di perguruan tinggi meliputi sumber daya yang tangible dan in-tangible. Untuk mencapai pengelolaan sumber daya pendidikan secara efisien, maka prinsip-prinsip dari fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian kerja perlu diikuti dan dilaksanakan secara baik. Hal ini penting karena keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi hanya dapat tercapai secara optimal apabila ada keterpaduan dari setiap aspek fungsi manajemen tersebut. Karena itulah maka berbagai cara telah dicoba untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna pengelolaan pendidikan. Berdasarkan uraian singkat di atas, maka pemikiran yang memanfaatkan sumber daya pendidikan tinggi untuk mampu berkompetisi adalah sebagai berikut: 1. Enhanced Program Excellence and Relevance: Semua program yang akan dilaksanakan diusahakan sedapat-dapatnya merupakan program yang terbaik dan ada relevansinya dengan kebutuhan. Teknisnya dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:a. mendefinisikan apa programnya dan tetapkan apa parameternya,b. membuat LogFrame (Logical Framework),c. menetapkan secara jelas pengelolanya (Who you are?), dan d. menetapkan apa yang dicita- citakan (what ought to be?). 2. Enhance Efficiency and Quality Management: Prinsip-prinsip manajerial yang efektif dan efisien serta yang berkualitas perlu dipahami oleh semua pengelola, termasuk dosen dan karyawan lembaga pendidikan tersebut. Maksudnya agar terjadi kesamaan pengertian antara apa yang dimaksudkan pimpinan adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh dosen dan karyawan. 3. Ensured Financial Viability: Ada dua hal yang perlu diperhatikan manakala membahas dana, yaitu: Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 27
  28. 28. o Dana yang cukup dan memadai serta tersedia bila sewaktu-waktu diperlukan. Pimpinan lembaga pendidikan tinggi dituntut untuk mampu menggalang dana. Untuk perguruan tinggi, sumber dana dapat berasal dari: (i). SPP mahasiswa, (ii). Bantuan/partisipasi masyarakat (sumbangan sukarela), (iii). Usaha sendiri yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan melalui penelitian dan berbagai macam kerjasama, (iv). Donor dari luar negeri. o Efisiensi pemanfaatan dana. Pimpinan perguruan tinggi dituntut untuk mampu melakukan efisiensi penggunaan dana tanpa harus mengurangi cita-cita (goals) yang diiinginkan. Prinsip-prinsip seperti yang ada di dokumen SP4 (Sistem Perencanaan, Penyusunan program dan Penganggaran) yang kini dianjurkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, barangkali bisa dipakai sebagai acuan. Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 28
  29. 29. Soal-2: Rumuskan pemahaman Anda tentang Konsep Administrasi Pendidikan. Identifikasi kata-kata kunci yang tercakup di dalam rumusan tersebut. Selanjutnya Jelaskan masing-masing kata kunci tersebut. Jawab Soal-2: Menurut Husaini (2006:7) pengertian administrasi pendidikan adalah seni atau ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaa, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Administrasi pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sumber daya pendidikan adalah sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi enam hal; (1) administrasi peserta didik; (2) administrasi tenaga pendidik; (3)administrasi keuangan; (4) administrasi sarana dan prasarana; (5) admistrasi hubungan sekolah dengan masyarakat; dan (6) administrasi layanan khusus. Salah satu fungsi manajemen adalah pengerahan atau pelaksanaan. Setelah melaksanakan perencaan dan pengorganisian yang terpenting adalah implementasi dari perencaaan yaitu pelaksaan. Pelasanaan dalam program organisasi sangat terggantung dari dua aspek, yaitu: Kepemimpinan, dan motivasi kerja anggota organisasi. Antar pemimpin dan pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab masing masing atas tugasnya. Program tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan apabila tidak didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan motivasi kerja para anggota organisasi. Minat besar dalam Administrasi Pendidikan atau sering juga disebut Manajemen Pendidikan di mulai awal abad 21. Hal ini karena kualitas kepemimpinan dipercaya secara luas membuat perbedaan yang signifikan kepada sekolah dan siswa. Di banyak bagian dunia, ada pengakuan bahwa sekolah membutuhkan pemimpin dan manajer yang efektif jika mereka ingin memberikan pendidikan yang terbaik kepada pelajar mereka. Ketika ekonomi global mengalami resesi, pemerintah lebih menyadari bahwa aset utama mereka adalah orang-orang yang kompetitif dan semakin tergantung pada sebuah sistem pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja terampil. Hal ini memerlukan guru-guru yang terlatih dan berkomitmen, dan pada Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 29
  30. 30. gilirannya, memerlukan kepemimpinan kepala sekolah yang sangat efektif dan dukungan lain manajer senior dan menengah (Bush, in press). Bidang manajemen pendidikan adalah pluralis, dengan banyaknya kekurangan perspektif dan kesepakatan yang tak terelakkan mengenai definisinya. Salah satu kunci perdebatan apakah manajemen pendidikan telah menjadi bidang yang berbeda atau hanya sebuah cabang studi yang lebih luas dari manajemen. Sementara pendidikan dapat belajar dari manajemen lain, manajemen pendidikan harus terpusat pada tujuan pendidikan. Tujuan atau tujuan ini memberikan arti penting arah untuk mendukung manajemen sekolah. Kecuali keterkaitan antara tujuan dan manajemen pendidikan yang jelas dan dekat, ada bahaya 'Managerialism', "Penekanan pada prosedur dengan mengorbankan tujuan pendidikan serta nilai-nilai " (Bush, 1999:240). 1. Konsep Manajemen Dari segi bahasa manajemen berasal dari kata manage (to manage) yang berarti “to conduct or to carry on, to direct” (Webster Super New School and Office Dictionary), dalam Kamus Inggeris Indonesia kata Manage diartikan “Mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola”(John M. Echols, Hasan Shadily, Kamus Inggeris Indonesia) , Oxford Advanced Learner’s Dictionary mengartikan ‘to Manage’ sebagai “to succed in doing something especially something difficult….. Management the act of running and controlling business or similar organization” sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ‘Manajemen’ diartikan sebagai “Proses penggunaan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran”(Kamus Besar Bahasa Indonesia). Adapun dari segi Istilah telah banyak para ahli telah memberikan pengertian manajemen, dengan formulasi yang berbeda-beda, berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian manajemen guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas. Tabel 1.1 Pendapat Pakar tentang Manajemen No Pengertian manajemen Pendapat 1. The most comporehensive definition views manajemen as an (Lester Robert Bittel integrating process by which authorized individual create, (Ed), 1978 : 640) maintain, and operate an organization in the selection an accomplishment of it’s aims 2. Manajemen itu adalah pengendalian dan pemanfaatan daripada (Prajudi Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 30
  31. 31. No Pengertian manajemen Pendapat semua faktor dan sumberdaya, yang menurut suatu Atmosudirdjo,1982 : perencanaan (planning), diperlukan untuk mencapai atau 124) menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu 3. Manajemen is the use of people and other resources to ( Boone& Kurtz. 1984 accomplish objective : 4) 4. .. manajemen-the function of getting things done through (Harold Koontz, Cyril people O’Donnel:3) 5. Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri (George R. Terry, dari tindsakan-tindakan : Perencanaan, pengorganisasian, 1986:4) menggerakan, dan poengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber-sumber lain 6. Manajemen dapat didefinisikan sebagai ‘kemampuan atau (Sondang P. Siagian. ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka 1997 : 5) pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain’. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi 7. Manajemen is the process of efficiently achieving the objectives De Cenzo&Robbin of the organization with and through people 1999:5 Dengan memperhatikan beberapa definisi di atas nampak jelas bahwa perbedaan formulasi hanya dikarenakan titik tekan yang berbeda namun prinsip dasarnya sama, yakni bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka mencapai suatu tujuan dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya yang ada, sementara itu definisi nomor empat yang dikemukakan oleh G.R Terry menambahkan dengan proses kegiatannya, sedangkan definisi nomor lima dari Sondang P Siagian menambah penegasan tentang posisi manajemen hubungannya dengan administrasi. Terlepas dari perbedaan tersebut, terdapat beberapa prinsip yang nampaknya menjadi benang merah tentang pengertian manajemen yakni : 1. Manajemen merupakan suatu kegiatan 2. Manajemen menggunakan atau memanfaatkan pihak-pihak lain Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 31
  32. 32. 3. Kegiatan manajemen diarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu Setelah melihat pengertian manajemen, maka nampak jelas bahwa setiap organisasi termasuk organisasi pendidikan seperti Sekolah akan sangat memerlukan manajemen untuk mengatur/mengelola kerjasama yang terjadi agar dapat berjalan dengan baik dalam pencapaian tujuan, untuk itu pengelolaannya mesti berjalan secara sistematis melalui tahapan- tahapan dengan diawali oleh suatu rencana sampai tahapan berikutnya dengan menunjukan suatu keterpaduan dalam prosesnya, dengan mengingat hal itu, maka makna pentingnya manajemen semakin jelas bagi kehidupan manusia termasuk bidang pendidikan. 2. Konsep Manajemen Pendidikan Setelah memperoleh gambaran tentang manajemen secara umum maka pemahaman tentang manajemen pendidikan akan lebih mudah, karena dari segi prinsip serta fungsi- fungsinya nampaknya tidak banyak berbeda, perbedaan akan terlihat dalam substansi yang dijadikan objek kajiannya yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Oteng Sutisna (1989:382) menyatakan bahwa Administrasi pendidikan hadir dalam tiga bidang perhatian dan kepentingan yaitu : (1) setting Administrasi pendidikan (geografi, demograpi, ekonomi, ideologi, kebudayaan, dan pembangunan); (2) pendidikan (bidang garapan Administrasi); dan (3) substansi administrasi pendidikan (tugas-tugasnya, prosesnya, asas-asasnya, dan prilaku administrasi), hal ini makin memperkuat bahwa manajemen pendidikan mempunyai bidang dengan cakupan luas yang saling berkaitan, sehingga pemahaman tentangnya memerlukan wawasan yang luas serta antisipatif terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat disamping pendalaman dari segi perkembangan teori dalam hal manajemen. Dalam kaitannya dengan makna manajemen Pendidikan berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian manajemen pendidikan yang dikemukakan para ahli. Dalam hubungan ini penulis mengambil pendapat yang mempersamakan antara Manajemen dan Administrasi terlepas dari kontroversi tentangnya, sehingga dalam tulisan ini kedua istilah itu dapat dipertukarkan dengan makna yang sama. Tabel 2.1 Pendapat Pakar tentang manajemen Pendidikan No Pengertian manajemen Pendidikan Pendapat Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 32
  33. 33. No Pengertian manajemen Pendidikan Pendapat 1. Administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan Djam’an Satori, (1980: proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber 4) personil dan materil yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien… 2. Dalam pendidikan, manajemen itu dapat diartikan sebagai Made Pidarta, (1988:4) aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya 3. Manajemen pendidikan ialah proses perencanaan, peng- Biro Perencanaan organisasian, memimpin, mengendalikan tenaga Depdikbud, (1993:4) pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, serta bertanggung jawab kemasyarakat dan kebangsaan 4. educational administration is a social process that take place Castetter. (1996:198) within the context of social system 5. Manajemen pendidikan dapat didefinisikan sebagi proses Soebagio Atmodiwirio. perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan (2000:23) tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan… 6. Manajemen pendidikan ialah suatu ilmu yang mempelajari Engkoswara (2001:2) bagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta di dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 33
  34. 34. dengan memperhatikan pengertian di atas nampak bahwa manajemen pendidikan pada prinsipnya merupakan suatu bentuk penerapan manajemen atau administrasi dalam mengelola, mengatur dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan, fungsi administrasi pendidikan merupakan alat untuk mengintegrasikan peranan seluruh sumberdaya guna tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu konteks sosial tertentu, ini berarti bahwa bidang-bidang yang dikelola mempunyai kekhususan yang berbeda dari manajemen dalam bidang lain. Menurut Engkoswara (2001:2) wilayah kerja manajemen pendidikan dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut : Perorangan Garapan SDM SB SFD Fungsi Perencanaan TPP Pelaksanaan Pengawasan Kelembagaan Tabel 2.2 Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan gambar di atas menunjukan suatu kombinasi antara fungsi manajemen dengan bidang garapan yakni sumber Daya manusia (SDM), Sumber Belajar (SB), dan Sumber Fasilitas dan Dana (SFD), sehingga tergambar apa yang sedang dikerjakan dalam konteks manajemen pendidikan dalam upaya untuk mencapai Tujuan Pendidikan secara Produktif (TPP) baik untuk perorangan maupun kelembagaan Lembaga pendidikan seperti organisasi sekolah merupakan kerangka kelembagaan dimana administrasi pendidikan dapat berperan dalam mengelola organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dilihat dari tingkatan-tingkatan suatu organisasi dalam hal ini sekolah, administrasi pendidikan dapat dilihat dalam tiga tingkatan yaitu tingkatan institusi (Institutional level), tingkatan manajerial (managerial level), dan tingkatan teknis (technical level) (Murphy dan Louis, 1999). Tingkatan institusi berkaitan dengan hubungan antara lembaga pendidikan (sekolah) dengan lingkungan eksternal, tingkatan manajerial berkaitan dengan kepemimpinan, dan organisasi lembaga (sekolah), dan tingkatan teknis berkaitan dengan proses pembelajaran. Dengan demikian manajemen pendidikan dalam konteks kelembagaan pendidikan mempunyai cakupan yang luas, disamping itu bidang-bidang Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 34
  35. 35. yang harus ditanganinya juga cukup banyak dan kompleks dari mulai sumberdaya fisik, keuangan, dan manusia yang terlibat dalam kegiatan proses pendidikan di sekolah Menurut Consortium on Renewing Education (Murphy dan Louis, ed. 1999:515) Sekolah (lembaga pendidikan) mempunyai lima bentuk modal yang perlu dikelola untuk keberhasilan pendidikan yaitu : 1. Integrative capital (modal integrative) 2. Human capital (modal manusia) 3. Financial capital (modal keuangan) 4. Social capital (modal social) 5. Political capital (modal politik) Modal integratif adalah modal yang berkaitan dengan pengintegrasian empat modal lainnya untuk dapat dimanfaatkan bagi pencapaian program/tujuan pendidikan. Modal manusia adalah sumberdaya manusia yang kemampuan untuk menggunakan pengetahuan bagi kepentingan proses pendidikan/pembelajaran. Modal keuangan adalah dana yang diperlukan untuk menjalankan dan memperbaiki proses pendidikan. Modal sosial adalah ikatan kepercayaan dan kebiasaan yang menggambarkan sekolah sebagai komunitas. Modal politik adalah dasar otoritas legal yang dimiliki untuk melakukan proses pendidikan/pembelajaran. Dengan pemahaman sebagaimana dikemukakan di atas, nampak bahwa salah satu fungsi penting dari manajemen pendidikan adalah berkaitan dengan proses pembelajaran, hal ini mencakup dari mulai aspek persiapan sampai dengan evaluasi untuk melihat kualitas dari suatu proses tersebut, dalam hubungan ini Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang melakukan kegiatan/proses pembelajaran jelas perlu mengelola kegiatan tersebut dengan baik karena proses belajar mengajar ini merupakan kegiatan utama dari suatu sekolah (Hoy dan Miskel 2001). Dengan demikian nampak bahwa Guru sebagai tenaga pendidik merupakan faktor penting dalam manajemen pendidikan, sebab inti dari proses pendidikan di sekolah pada dasarnya adalah guru, karena keterlibatannya yang langsung pada kegiatan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidik dalam suatu lembaga pendidikan akan menentukan bagaimana kontribusinya bagi pencapaian tujuan, dan kinerja guru merupakan sesuatu yang harus mendapat perhatian dari fihak manajemen pendidikan di sekolah agar dapat terus berkembang dan meningkat kompetensinya dan dengan peningkatan tersebut kinerja merekapun akan meningkat, sehingga akan memberikan berpengaruh pada peningkatan kualitas pendidikan sejalan dengan tuntutan perkembangan global dewasa ini. Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 35
  36. 36. 3. Perkembangan Manajemen Pendidikan (1) Teori Manajemen Kuno; Sampai dengan tingkat tertentu, manajemen telah dipraktekkan oleh masyarakat kuno. Sebagai contoh, bangsa Mesir bisa membuat piramida. Bangunan yang cukup kompleks yang hanya bisa diselesaikan dengan koordinasi yang baik. Kekaisaran Romawi mengembangkan struktur organisasi yang jelas, dan sangat membantu komunikasi dan pengendalian. Meskipun manajemen telah dipraktekkan dan dibicarakan di jaman kuno, tetapi kejadian semacam itu relatif sporadis, dan tidak ada upaya yang sistematis untuk mempelajari manajemen. Karena itu manajemen selama beberapa abad kemudian “terlupakan”. Pada akhir abad 19-an, perkembangan baru membutuhkan studi manajemen yang lebih serius. Pada waktu industrialisasi berkembang pesat, dan perusahaan-perusahaan berkembang menjadi perusahaan raksasa. (2) Teori Manajemen Klasik; a) Teori Manajemen Klasik • Robert Owen (1771-1858) Owen berkesimpulan bahwa manajer harus menjadi pembaharu (reformer). Beliau melihat peranan pekerja sebagai yang cukup penting sebagai aset perusahaan. Pekerja bukan saja merupakan input, tetapi merupakan sumber daya perusahaan yang signifikan. Ia juga memperbaiki kondisi pekerjanya, dengan mendirikan perumahan (tempat tinggal) yang lebih baik. Beliau juga mendirikan toko, yang mana pekerjanya tidak kesusahan dan dapat membeli kebutuhan dengan harga murah. Ia juga mengurangi jam kerja dari 15 jam menjadi 10,5 jam, dan menolah pekerja dibawah umur 10 tahun. Owen berpendapat dengan memperbaiki kondisi kerja atau invertasi pada sumber daya manusia, perusahaan dapat meningkatkan output dan juga keuntungan. Disamping itu Owen juga memperkenalkan sistem penilaian terbuka dan dilakukan setiap hari. Dengan cara seperti itu manajer diharapkan bisa melokalisir masalah yang ada dengan cepat. • Charles Babbage (1792-1871) Babbage merupakan profesor matematika di Inggris. Dengan metode kuantitatifnya beliau percaya: Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 36
  37. 37. 1. Bahwa prinsip-prinsip ilmiah dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi, produksi naik biaya operasi turun. 2. Pembagian Kerja (division of labor); dengan ini kerja/operasi pabriknya bisa dianalisis secara terpisah. Dengan cara semacam ini pula training bisa dilakukan dengan lebih mudah. 3. Dengan melakukan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang, maka pekerja akan semakin terampil dan berarti semakin efisien. b) Teori Manajemen Ilmiah • Federick Winslow Taylor (1856-1915) Federick Taylor disebut sebagai bapak manajemen ilmiah. Taylor memfokuskan perhatiannya pada studi waktu untuk setiap pekerjaan (time and motion study); dari sini ia mengembangkan analisis kerja. Taylor kemudian memperkenalkan sistem pembayaran differential (differential rate). Manajemen Taylor didasarkan pada langkah atau prinsip sebagai berikut : 1. Mengambangkan Ilmu untuk setiap elemen pekerjaan, untuk menggantikan pikiran yang didasari tanpa ilmu. 2. Memilih karyawan secara ilmiah, dan melatih mereka untuk melakukan pekerjaan seperti yang ditentukan pada langkah-1. 3. Mengawasi karyawan secara ilmiah, untuk memastikan mereka mengikuti metode yang telah ditentukan. 4. Kerjasama antara manajemen dengan pekerja ditingkatkan. Persahabatan antara keduanya juga ditingkatkan • Frank B. Gilberth (1868-1924) dan Lillian Gilberth (1887-1972) Keduanya adalah suami istri yang mempunyai minat yangsama terhadap manajemen. Menurut Frank pergerakan yang dapat dihilangkan akan mengurangi kelelahan. Semangat kerja akan naik karena bermanfaat secara fisik pada karyawan. Sedang Lilian memberikan kontribusi pada lapangan psikologi industri dan manajemen personalia. Beliau percaya bahwa tujuan akhir manajemen ilmiah adalah membantu pekerja mencapai potensi penuhnya sebagai seorang manusia. Keduanya mengembangkan rencana promosi tiga tahap, yaitu : a) Menyiapkan Promosi b) Melatih Calon Pengganti Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 37
  38. 38. c) Melakukan Pekerjaan Menurut metode tersebut, seorang pekerja akan bekerja seperti biasa, sambil menyiapkan promosi karir, dan melatih calon penggantinya. Dengan demikian pekerja akan menjadi pelaksana, pelajar yaitu menyiapkan karir yang lebih tinggi, dan pengajar dalam arti mengajari dalon pengganti. • Henry L. Gantt (1861-1919) Gantt melakukan perbaikan metode sistem penggajian Taylor (differential system) karena menurutnya metode tersebut kurang memotivasi kerja. Sistem Pengawasan (supervisor) diterapkannya sebagai upaya untuk memacu semangat kerja karyawan. Disamping itu Gantt juga memperkenalkan sistem penilaian terbuka yang awalnya merupakan ide Owen. Gantt chart (bagan Gantt) kemudian populer dan gigunakan untuk perencanaan, yaitu mencatat scedul (jadwal) pekerja tertentu. c) Teori Manajemen Organisasi • Henry Fayol (1841-1925) Henry Fayol merupakan industrialis Prancis, ia sering disebut sebagai bapak aliran manajemen klasik karena upaya “mensistematisir” studi manajerial. Menurut Fayol, praktek manajemen dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pola yang dapat diidentifikasi dan dianalisis. Dan selanjutnya analisis tersebut dapat dipelajari oleh manajer lain atau calon manajer. Fayol adalah orang yang pertama mengelompokkan kegiatan menajerial dalam 4 fungsi manajemen, yaitu : (1) Perencanaan, (2) Pengorganisasian, (3) Pengarahan, dan (4) Pengendalian. Fayol percaya bahwa manajer bukan dilahirkan tetapi diajarkan. Manajemen bisa dipelajari dan dipraktekkan secara efektif apabila prinsip-prinsip dasarnya dipahami. • Max Weber (1864-1920) Max Weber adalah seorang ahli sosiologi Jerman yang mengembangkan teori birokrasi. Menurutnya, suatu organisasi yang terdiri dari ribuan anggota membutuhkan aturan jelas untuk anggota organisasi tersebut. Organisasi yang ideal adalah birokrasi dimana aktivitas dan tujuan diturunkan secara rasional dan pembagian kerja disebut dengan jelas. Birokrasi Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 38
  39. 39. didasarkan pada aturan yang rasional yang dapat dipakai untuk mendesain struktur organisasi yang jelas. Konsep birokrasi Weber berlainan dengan pengertian birokrasi populer, dimana orang cnderung mengartikan kata birokrasi dengan konotasi negatif, yaitu organisasi yang lamban, tidak reponsif terhadap perubahan. • Mary Parker Follet (1868-1933) Mary Parker Follet agak berbeda sedikit dengan pendahulunya karena memasukkan elemen manusia dan struktur organisasi kedalam analisisnya. Elemen tersebut kemudian muncul dalam teori perilaku dan hubungan manusia. Follet percaya bahwa seseorang akan menjadi manusia sepenuhnya apabila manusia menjadi anggota suatu kelompok. Konsekuensinya, Follet percaya bahwa manajemen dan pekerja mempunyai kepentingan yang sama, karena menjadi anggota organisasi yang sama. Selanjutnya Follet mengembangkan model perilaku pengendalian organisasi dimana seseorang dikendalikan oleh tiga hal, yaitu : 1. Pengendalian diri (dari orang tersebut); 2. Pengendalian kelompok (dari kelompok); 3. Pengendalian bersama (dari orang tersebut dan dari kelompok). • Chester I Barnard (1886-1961) Bernard mengambangkan teori organisasi, menurutnya orang yang datang keorganisasi formal (seperti perusahaan) karena ingin mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai sendiri. Pada waktu mereka berusaha mencapai tujuan organisasi, mereka juga akan berusaha mencapai tujuannya sendiri. Organisasi bisa berjalan dengan efektif apabila keseimbangan tujuan organisasi dengan tujuan anggotanya dapat terjaga. Bernard percaya bahwa keseimbangan antara tujuan organisasi dengan individu dapat dijaga apabila manajer mengerti konsep wilayah penerimaan (zone of acceptance), dimana pekerja akan menerima instruksi atasannya tanpa mempertanyakan otoritas manajemen. (3) Teori Manajemen Kontemporer. Beberapa pendekatan sudah dibicarakan dimuka, dimana pendekatan-pendekatan tersebut mengalami perkembangan. Ada beberapa perkembangan yang cenderung mengintegrasikan pendekatan-pendekatan sebelumnya, menjadikan batas-batas pendekatan Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 39
  40. 40. yang telah dibicarakan menjadi tidak jelas. Namun demikian ada pendekatan yang tetap berakar pada pendekatan-pendekatan tertentu. Bagian berikut ini akan membicarakan pendekatan baru dalam manajemen : 1) Pendekatan Sistem Sistem dapat diartikan sebagai gabungan sub-sub sistem yang saling berkaitan. Organisasi sebagai suatu sistem akan dipandang secara keseluruhan, terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan (sub-sistem), dan sistem/organisasi tersebut akan berinteraksi dengan lingkungan. Model pendekatan sistem dapat digambarkan sebagai berikut[10] : Pada proses selanjutnya pendekatan inilah yang selama ini digunakan dalam sistem manajemen pendidikan di indonesia. Sebelum munculnya sistem pendekatan-pendekatan yang baru. 2) Pendekatan Situasional (Contingency) Pendekatan ini menganggap bahwa efektivitas manajemen tergantung pada situasi yang melatarbelakanginya. Prinsip manajemen yang sukses pada situasi tertentu, belum tentu efektif Ujian Akhir Semester: Mata Kuliah Dasar Administrasi Pendidikan (AP701) Hal 40

×