0
Tugas PKN
 Anih Anita
 Dita Nur Fadhila
 Fitria Nur Afifah
 Mega Suci Puspita
 Nurita Gayatri
 Siti Rodiyah
Pengertian Pers menurut UU NO.40 tahun
1999
Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang
Pers, Pers adalah lembaga sosial dan waha...
Landasan Hukum Kebebasan Pers
UU No. 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan
pendapat di muka umum
 UU No. 40 tahun ...
FUNGSI PERS
Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers,
disebutkan dalam pasal 3 fungsi pers adalah
sebagai berikut :
A. Se...
C. Fungsi Menghibur, ialah pers juga memuat hal-hal yang bersifat
hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat (hard news...
Peranan pers secara umum adalah memberi informasi ,
mendidik masyarakat , memberikan kontrol ,
menghubungkan atau menjebat...
Peranan Pers
 Pers memiliki peranan penting dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia
(HAM), sebagaimana dijamin dalam ketetapan...
DAMPAK NEGATIF & POSITIF
KEBEBASAN PERS
 Dampak Positif Kebebasan Pers
Dampak positif dari pers adalah sejalan dengan fun...
 Dampak Negatif Kebebasan Pers
Dampak negatif yang ditimbulkan oleh Pers sangatlah banyak
apabila masyarakat tidak bisa m...
KODE ETIK JURNALISTIK
Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak
asasi manusia yang dilindungi Pancasila, U...
Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik
untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia
memerluk...
Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita
yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
 P...
Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam
melaksanakan tugas jurnalistik.
 Penafsiran
 Cara-c...
Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan
secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yan...
Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan
cabul.
 Penafsiran
 a. Bohong berarti sesuatu...
Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban
kejahatan susila dan tidak menyebutkan identi...
Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber
yang tidak bersedia diketahui identitas maupun
k...
Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan
prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang...
Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan
memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai
dengan ...
Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara
proporsional.
 Penafsiran
 a. Hak jawab adalah hak...
Peranan pers dalam masyarakat demokrasi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Peranan pers dalam masyarakat demokrasi

18,224

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
18,224
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
296
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Peranan pers dalam masyarakat demokrasi"

  1. 1. Tugas PKN  Anih Anita  Dita Nur Fadhila  Fitria Nur Afifah  Mega Suci Puspita  Nurita Gayatri  Siti Rodiyah
  2. 2. Pengertian Pers menurut UU NO.40 tahun 1999 Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, me ngolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
  3. 3. Landasan Hukum Kebebasan Pers UU No. 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum  UU No. 40 tahun 1999 tentang pers  UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
  4. 4. FUNGSI PERS Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, disebutkan dalam pasal 3 fungsi pers adalah sebagai berikut : A. Sebagai Media Informasi, ialah perrs itu memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi kepada masyarakat, dan masyarakat membeli surat kabar karena memerlukan informasi. B. Fungsi Pendidikan, ialah pers itu sebagi sarana pendidikan massa (mass Education), pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya.
  5. 5. C. Fungsi Menghibur, ialah pers juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat (hard news) dan artikelartikel yang berbobot. Berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, dan karikatur. D. Fungsi Kontrol Sosial, terkandung makna demokratis yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 1. Social particiption yaitu keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan. 2. Socila responsibility yaitu pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat. 3. Socila support yaitu dukungan rakyat terhadap pemerintah. 4. Social Control yaitu kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah. E. Sebagai Lembaga Ekonomi, yaitu pers adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang pers dapat memamfaatkan keadaan disekiktarnya sebagai nilai jual sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil prodduksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri.
  6. 6. Peranan pers secara umum adalah memberi informasi , mendidik masyarakat , memberikan kontrol , menghubungkan atau menjebatani antara pemerintah dan masyarakat , serta memberi hiburan kepada masyarakat pembaca atau pemirsanya. Pers yang ada di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila berperan sebagai penyampai informasi yang efektif dan sarana komunikasi yang bertanggung jawab. Dalam pers Pancasila , berita yang ideal adalah berita yang bersumber pada fakta yang benar dan disusun secara wajar dan tidak didramatisasi. PERANAN PERS
  7. 7. Peranan Pers  Pers memiliki peranan penting dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana dijamin dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/ MPR/1998 yang antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomonikasi dan memperolah informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia. Selanjutnya pasal 19 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam ini termasuk kebebasan memiliki pendapar tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas-batas wilayah”  Pers juga melaksanakan kontrol sosial (social control) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.
  8. 8. DAMPAK NEGATIF & POSITIF KEBEBASAN PERS  Dampak Positif Kebebasan Pers Dampak positif dari pers adalah sejalan dengan fungsi pers dalam kedudukannya yaitu memberi ruang kepada publik untuk menginformasikan segala sesuatu yang berguna untuk khalayak umum dari semua golongan yang ada dalam masyarakat, dan dapat memberi tambahan wawasan nusantara dalam kehidupan bernegara ataupun memberi ruang pendidikan secara umum.
  9. 9.  Dampak Negatif Kebebasan Pers Dampak negatif yang ditimbulkan oleh Pers sangatlah banyak apabila masyarakat tidak bisa memilah mana yang harus ditonton atau didengarkan, apalagi untuk golongan muda, yang sangatlah rawan dengan dampak buruk kebebasan Pers, karena pers dampak mempengaruhi tingkah laku, pola pikir seseorang secara tidak sadar dan dapat menimbulkan ketagihan akan hal yang disenangi pemirsa, karena perkembangan mode yang ditampilkan oleh pers cenderung mempengaruhi tred dan gaya anak muda zaman sekarang salah satunya trend berbusana, model potongan rambut, dan trend perawatan tubuh. Saat ini saja kebebasan Pers yang sudah tersentuh arus globalisasi dapat memimbulkan pola konsumtif seseorang.
  10. 10. KODE ETIK JURNALISTIK Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.
  11. 11. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
  12. 12. Pasal 1 Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.  Penafsiran  a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.  b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.  c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.  d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
  13. 13. Pasal 2 Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.  Penafsiran  Cara-cara yang profesional adalah:  a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;  b. menghormati hak privasi;  c. tidak menyuap;  d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;  e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;  f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;  g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;  h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.
  14. 14. Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.  Penafsiran  a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.  b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.  c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.  d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
  15. 15. Pasal 4 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.  Penafsiran  a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.  b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.  c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.  d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.  e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
  16. 16. Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.  Penafsiran  a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.  b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Pasal 6 Wartawan Indonesia tidak menyalah-gunakan profesi dan tidak menerima suap.  Penafsiran  a. Menyalah-gunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.  b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.
  17. 17. Pasal 7 Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.  Penafsiran  a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.  b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.  c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.  d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.
  18. 18. Pasal 8 Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.  Penafsiran  a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.  b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Pasal 9 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.  Penafsiran  a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.  b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
  19. 19. Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.  Penafsiran  a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.  b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
  20. 20. Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.  Penafsiran  a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.  b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.  c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.  Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×