Dokumen tersebut membahas tentang dasar negara dan konstitusi. Terdapat keterkaitan antara dasar negara sebagai pandangan hidup bangsa dengan konstitusi sebagai aturan tertinggi yang mengatur ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak asasi warga negara.

1. DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

2. Standar Kompetensi
• Menganalisis hubungan dasar Negara dengan
Konstitusi.

3. Kompetensi Dasar
• Mendeskripsikan hubungan dasar Negara dengan Konstitusi.
• Menganalisis substansi Konstitusi Negara.
• Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
• Menunjukkan sikap positif terhadap Konstitusi Negara.

4. Indikator
1. Mendeskripsikan pengertian dasar negara
2. Mendeskripsikan pengertian konstitusi negara
3. Menguraikan tujuan dan nilai konstitusi
4. Menyimpulkan keterkaitan dasar negara dengan
konsitusi sebuah di negara
5. Menguraikan unsur sebuah konstitusi
6. Menyimpulkan ciri sebuah konstitusi bagi negara
tertentu
7. Menganalisis substansi konstitusi Indonesia

5. Hubungan Dasar
Negara dan Konstitusi
Menganalisis Substansi
Menurut Para Ahli
Konstitusi Negara
Menganalisis Undang-Undang Dasar Negara
Hubungan Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Negara dengan
Dasar Negara dan Konstitusi pada Konstitusi Negara Liberal
Konstitusi Negara RI dengan
Negara Liberal dan Konstitusi Negara Komunis
negara Komunis
Pengertian Dasar
Negara dan Konstitusi
Menganalisis Hakikat Pembukaan UUD 1945
Kedudukan
Keterkaitan Dasar Pembukaan UUD 1945
Negara dengan Kedudukan Pembukaan UUD 1945
Konstitusi
Menunjukkan Sikap
Positif Terhadap
Konstitusi Negara

6. Pengertian Dasar Negara
• Dasar negara berasal dari kata dasar dan negara. Arti kata dasar
adalah landasan atau foundamental. Arti kata negara adalah suatu
organisasi kekuasaan yang didalamnya harus ada
rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Arti kata dasar
negara bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila seperti yang terdapat
dalam Pembukaan UUD 1945.
• Dasar Negara adalah fandemen yang kokoh dan kuat serta
bersumbar dari pandangan hidup atau falsafah(cerminan dari
peradaban, kebudayaan, keluhuran budi dan kepribadian yang
tumbuh dalam sejarah perkembangan Indonesia) yang diterima oleh
seluruh lapisan masyarakat, yang dijadikan tuntunan hidup bagi
bangsanya.
• Dasar Negara akan kuat karena diambil dari pandangan hidup
bangsanya yang memuat nilai-nilai luhur budaya bangsa.

7. Fungsi Dasar Negara
1. Dasar berdiri dan tegaknya negara
2. Dasar kegiatan penyelenggaraan negara
3. Dasar partisipasi warga negara
4. Dasar pergaulan antarwarga negara
5. Dasar dan sumber hukum nasional

8. Hakikat Dasar Negara
 Hans Kelsen, norma-norma hukum itu bertingkat dab berlapis-lapis
dalam suatu tata urutan tertentu. Suatu norma yang lebih rendah akan
berdasar, bersumber dan berlaku pada norma yang lebih tinggi, norma
yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Norma tertinggi itu disebut norma
dasar, yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai tempat bergantung norma-
norma di bawahnya, disebut juga TEORI JENJANG NORMA HUKUM
(stufsentheorie).

9.  Hans Nawiasky, menghubungkan Teori Jenjang Norma Hukum dalam
kaitannya dengan negara. Menurutnya, norma hukum dalam suatu negara juga
berjenjang dan bertingkat membentuk suatu tertib hukum. Norma yang di
bawah bersumber dan berlaku pada norma yang tertinggi dalam negara,
disebut dengan norma fundamental negara (Staafundamental norm).
• Kelompok Norma Hukum Hans :
 Staafundamentalnorm, fundamental negara
 Staafgrundgesetz, aturan dasar/pokok negara
 Formelgesetz, undang-undang
 Verordnung dan auton ome satzung, aturan pelaksanaan dan aturan
autonom

10. Konstitusi Negara
• Konstitusi berasal dari kata kerja constituer (Prancis) yang berarti
membentuk. Menurut Omadi S. Diponolo, kata konstitusi dalam bahasa
Inggris dan Prancis yang berarti dasar susunan badan. Sedangkan dalam
Bahasa Belanda disebut dengan istilah Groundwet yang berarti undang-
undang dasar.
• Konstitusi (Latin constitutio) dalam negara adalah sebuah norma sistem
politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara - biasanya
dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis - Dalam kasus bentukan negara,
konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum,
istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional
sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk
dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan
negara pada umumnya,

11. Pengertian Konstitusi di Indonesia, dibagi menjadi dua :
•Yang pertama menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, berupa
kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara.
•Yang kedua, konstitusi diberi arti sempit yang tidak menggambarkan keseluruhan
kumpulan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
Undang-Undang Dasar
Arti Luas Undang-Undang Organik
Peraturan Perundang-Undangan lainnya
Arti Konstitusi Undang-Undang Dasar
Arti Sempit Undang-Undang Dasar

12. Konstitusi memiliki arti yang lebih luas dari undang-undang dasar. Herman Heller dalam
bukunya yang berjudul Verfasunglehre (ajaran tentang konstitusi), membagi konstitusi dalam
tiga kelas, yaitu :
1. Konstitusi sebagai pengertian sosial politik
Cermin keadaan sosial politik bangsa itu sendiri. Political Decission merupakan keputusan
masyarakat itu sendiri.
2. Konstitusi sebagai pengertian hukum
Keputusan masyarakat yang dijadikan suatu perumusan normatif yang harus berlaku.
Pengertian politik adalah sebagai eine seine yang berarti suatu kenyataan yang harus berlaku
dan diberikan suatu sanksi kalau melanggar
3. Konstitusi sebagai pengertian suatu peraturan
Kemudian ditulis dalam suatu naskah sebagai Undang – Undang yang tertinggi yang berlaku
di suatu Negara.

13. Tujuan Konstitusi
- Memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan
politik.
- Membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa, serta
menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan
negara.
- Melindungi HAM, maksudnya setiap penguasa berhak
menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh
perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.
- Pedoman penyelengaraan negara, maksudnya tanpa adanya
pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan
kokoh.

14. Kedudukan Konstitusi
• Kedudukan konsitusi atau hukum dasar negara yang tertulis dinilai
paling tinggi kedudukannya dibandingkan dengan peraturan-
peraturan yang lain, maka terdapat perbedaan antara UUD dengan
undang-undang di bawahnya yaitu:
1. Di Amerika Serikat, India, dan Jerman wewenang terletak ditangan
Mahkamah Agung Federal.
• Di negara-negara ini berlaku asas Judical Supermacy dan
Mahkamah Agung dianggap sebagai pengawas UUD (guardian of
the constitution)

15. 2. Di Prancis wewenang ada di Mahkamah Konstitusi yang
terdiri atas para hakim agung ditambah dengan beberapa
hakim lain.
3. Di Indonesia lembaga yang berwewenang adalah MPR
(Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang terdiri atas anggota
DPR dan Dewan Perwakilan Daerah.

16. Sifat Konstitusi
1. Konstitusi luwes maksudnya apabila diperlukan konstitusi tidak membutuhkan
prosedur yang istimewa atau rumit. Perubahan itu cukup dilakukan oleh badan
pembuat undang-undang biasa.
2. Konstitusi kaku merupakan kebalikan dari konstitusi luwes. Perubahan konstitusi
memerlukan prosedur yang istimewa dan rumit. Konstitusi yang besifat kaku tidak
dapat megikuti perkembangan zaman karena tidak hanya memuat hal-hal pokok
saja, namun juga memuat hal-hal yang penting. UUD 1945 meskipun perubahannya
membutuhkan prosedur istimewa, namun bersifat luwes karena memuat ketentuan-
ketentuan yang bersifat pokok-pokok saja sehingga mudah mengikuti
perkembangan zaman.

17. Fungsi Konstitusi
• Menurut paham konstitusionalisme konstitusi adalah suatu “lembaga”
yang mempunyai fungsi khusus, yaitu:
1. Menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah
2. Menjamin hak-hak asasi warga negara
• Konstitusi dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang
harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun.
• Konstitusi yang pernah belaku di Indonesi adalah UUD 1945, UUD
RIS, UUDS 1950, UUD 1945

18. Menganalisis Substansi Konstitusi Negara
• Menurut C.F. Strong dalam bukunya Modern Political Constitution,
konstitusi dapat dibedakan antara konstitusi tertulis dan konstitusi
tidak tertulis. Suatu konstitusi disebut tertulis tidak berupa suatu
naskah (documentary constitution), sedangkan konstitusi tidak
tertulis tidak berupa suatu naskah (nondocumentary contitution) dan
banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konversi. Contohnya konstitusi
negara Inggris hanya berupa kumpulan dokumen.
• Menurut Sri Sumantri konstitusi berisi 3 hal pokok yaitu:
• Jaminan terhadap HAM dan warga negara.
• Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental (dasar).
• Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan

19. • Menurut Miriam budiarjo, konstitusi memuat tentang
ciri- ciri sebuah konstitusi bagi negara tertentu:
• Yang bersifat adil agar suatu bentuk pemerintahan
dapat dijalankan secara demokrasi dengan
memperhatikan kepentingan rakyat.
• Melindungi asas demokrasi.
• Menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada
ditangan rakyat untuk melaksanakan dasar negara
• Menentukan suatu hukum

20. • Konstitusi atau hukum dasar dapat pula dibedakan
antara hukum dasar tertulis (written constitution)
yaitu Undang-Undang Dasar, dan hukum dasar tidak
tertulis (unwritten constitution) yaitu konvensi.
• Salah satu contoh konvensi yang berlaku di Indonesia
adalah pelaksanaan pidato kenegaraan presiden
menjelang peringatan Proklamasi 17 Agustus.

21. Kaitan Dasar Negara dan Konstitusi
• Keterkaitan antar dasar negara dan konsitusi tampak pada gagasan
dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam mukadimah atau
Pembukaan Undang-Undang Dasar suatu negara.
• Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebatinan negara.
Pembukaan memuat asas kerohanian negara, asas politik negara, asas
tujuan negara, serta menjadi dasar hukum daripada undang-undang.
Pancasila dengan batang tubuh merupakan wujud yuridis konstitusional
tentang sesuatu yang telah dirumuskan dalam pembukaan. Dalam
Pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan Pancasila yang telah dirumuskan
dalam pembukaan. Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan
Pancasila yang amat jelas kedudukannya sebagai sumber hukum tata
negara.

22. • Adapun peraturan perundangan negara Indonesia adalah:
1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR Republik Indonesia
3. Undang-undang
4. Peraturan pemerintah penggatnti undang-undang (Perpu)
5. Peraturan pemerintah
6. Keputusan presiden
7. Peraturan daerah
Jadi Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber hukum
dasar bagi penyusunan perundangan negara. UUD 1945 adalah
peraturan perundangan teringgi negara Indonesia yang
bersumberkan pada Pancasila.

23. • Sebagai ahli ilmu politik melihat konstitusi dan Undang-Undang Dasar sebagai dua hal
yang sama, sementara sebagia ahli yang lain melihatnya sebagai dua hal yang berbeda.
• Berikut pandangan mereka:
1. Herman Heller
• Konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Konstitusi
sebenarnya tidak hanya semata-mata bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis.
2. Oliver Cromwell
• Undang- Undang dasar itu merupakan “instrument of govern”, yaitu bahwa undang-
undang dibuat sebagai pegangan untuk memerintah. Dalam arti ini, konstitusi dan Undang-
Undang Dasar identik.
3. F. Lasalle
• Konstitusi sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat di
dalam masyarakat, seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata didalam masyrakat,
misalnya kepala negara, angkatan perang, partai politik, buruh tani, pegawai, dan sebagainya

24. Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia
• Periode berlakunya UUD 1945 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949
• Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya
karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan
kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945
memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR
belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensiel
("Semi-Parlementer") yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan
sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.
• Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
• Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.
• bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang didalamnya
terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki
kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya.

25. Periode UUD 1945 masa orde baru 11 Maret 1966- 21 Mei 1998
• Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan
menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.
Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD
1945 yang murni,terutama pelanggaran pasal 23 (hutang
Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt)
dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada fihak swasta untuk
menghancur hutan dan sumberalam kita. Pada masa Orde Baru, UUD 1945
juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", diantara melalui sejumlah
peraturan:
1. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR
berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan
melakukan perubahan terhadapnya.

26. 2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum
yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak
mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat
rakyat melalui referendum.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum,
yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor
IV/MPR/1983.

27. Periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999
• Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden
Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya
Provinsi Timor Timur dari NKRI.
• Periode UUD 1945 Amandemen
• Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan
(amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan
perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru,
kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan
di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden,
adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat
menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945
tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup
didukung ketentuan konstitusi.

28. • Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah
menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara,
kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi
negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang
sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan
bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan
diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap
mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur)
kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas
sistem pemerintahan presidensiil.

29. • Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan
(amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:
• Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama
UUD 1945
• Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD
1945
• Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga
UUD 1945
• Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat
UUD 1945

30. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan
Republik Indonesia
• Proklamasi kemerdekaan dijabarkan secara rinci dalam Pembukaan
UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 berperan atau berkedudukan
sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia yang didalamnya
memuat dasar, falsafah, pedoman, dasar-dasar kebangsaan dan
kenegaraan.
• Di dalam Pembukaan UUD 1945 inilah kita dapat menemukan
keberadaan (eksistensi) berbangsa dan bernegara Indonesia. Denag
demikian seluruh arah dan tujuan serta tatanan kehidupan berbangsa
dan bernegara Indonesia harus merupakan cerminan, turunan atau
penjabaran dari Pembukaan UDD 1945.

31. • Oleh karena itu vitalnya kedudukan Pembukaan UUD 1945, Pembukaan
UUD 1945 dijadikan sebagai norma fundamental. Rumusan kata dan
kalimat yang terkandung di dalamnya tidak boleh diubah oleh siapa pun
termasuk MPR hasil pemilu. Pengubahan Pembukaan UUD 1945 berarti
mengubah esensi cita moral dan cita-cita hukum yang ingin diwujudkan
dan ditetapkan oleh bangsa Indonesia.
• Pembukaan UUD 1945 bagi Indonesia merupakan sumber motivasi dan
aspirasi tekad dan semangat bangsa Indonesia serta cita-cita hukum dan
moral yang ingin ditegakkan, baik dalam lingkup nasional maupun
internasional.

32. Pokok-pokok pikiran Pembukaan UDD 1945
• Pembukaan UUD 1945 selain mempunyai makna yang sangat
mendalam, juga mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi
suasana kebatinan dari UDD 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut
mewujudkan cita hukum (rechtsidu) yang menguasai hukum dasar
negara, baik hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar yang
tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945 adalah, sebagai berikut:
• Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dengan berdasrkan atas persatuan dan mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
• Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia

33. • Negara yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan
atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan
• Negara berdasarkan atasa Ketuhanan Yang Maha Esa
menurut dasar kemanusiaa yang adil dan beradab.
• Dengan demikian apabila kita perhatikan dari
keempat pokok pikiran tersebut tampak bahwa
pokok-pokok pikiran itu tidak lain adalah pancaran
dari falsafah negara Pancasila. Pokok-pokok pikiran
dituangkan kedalam pasal Batang Tubuh Undang-
Undang Dasar 1945

34. Pertama
• Isi : Bahwa sesunguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
san oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapusakan
karena tidak sesuai dengan perikemanuasiaan dan perikeadilan.
• Makna yang terkandung:
• Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan membeka
kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk.
• Pernyataan subyektif bangsa Indonesia untuk menentang dan
menghapus penjajahan diatas muka bumi.
• Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai
dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
• Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa
Indonesia untuk beridiri sendiri.

35. Kedua
• Isi : Dan pejuangan kemerdekaan Indonesia telah
sampailah kepada saat yang bebahagia dengan selamat
sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu
gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulan, adil dan makmur.
• Makna yang terkandung:
• Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah
melalui perjuangan pergerakan melawan pejajah.
• Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk
menyatakan kemerdekaan.
• Bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi
harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

36. Ketiga
• Isi : Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan
dengan didorong oleh keinginan luhur supaya
berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
• Makna yang terkandung:
• Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita
adalah berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa.
• Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa
Indonesia terhadap suatu kehidupan yang
bekesinambungan antara kehidupan material dan
spiritual dan kehidupan di dunia dan akhirat.

37. Keempat
• Isi : Kemudian daripada itu untuk memebntuk suatu pemerintahan
negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umu, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial, maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
Undang Dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam
suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusywaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

38. Makna yang terkandung:
•Pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan.
•Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia yaitu:
a.Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
b.Memajukan kesejahteraan umum.
c.Mencerdaskan kehidupan bangsa dan
d.Ikut melaksanakan ketertiban dunia yabg berdasarkan kemerdekaan, perdamain
dan keadilan sosial.
•Kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar.
•Susunan/bentuk negara Republik Indonesia.
•Sistem pemerintahan negara yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat/demokrasi,
•Dasar negara pancasila.

39. Makna Nilai-Nilai Dasar Negara Indonesia
Ketuhanan Yang Maha Esa
Memahami substansi nilai-nilai dasar negara adalah menjadi hak dan kewajiban setiap warga
negara. Tatkala memahami Ketuhanan sebagai pandangan hidup ini maknanya: mewujudkan
masyarakat yang beketuhanan, yakni masyarakat yang anggotanya dijiwai oleh semangat
mencapai ridho Tuhan / Mardlatillah, melalui perbuatan-perbuatan baik bagi sesama
manusia dan kepada seluruh makhluk.
Karenanya, membangun Indonesia berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa adalah membangun
masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridlo Tuhan
dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Dari sudut pandang etis keagamaan, negara
berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-
masing.
Dari dasar Ketuhanan Yang Maha Esa ini pula menyatakan bahwa suatu keharusan bagi
masyarakat warga Indonesia menjadi masyarakat yang beriman kepada Tuhan, dan
masyarakat yang beragama, apapun agama dan keyakinan mereka.

40. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sejarah adalah wujud pengalaman manusia untuk berperadaban dan
berkebudayaan, karenanya, peradaban, politik, dan kebudayaan adalah bagian dari pada
kehidupan manusia.
Kemanusiaan, sangat erat hubungannya dengan ketuhanan. Ajaran Illahi menjadi tidak dapat
diimplementasikan jika tidak wujud sikap kemanusiaan yang hakiki. Struktur pemerintahan
tidak sepenting semangat perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab yang jauh dari
pada pendendam dan egoistik / ananiyah.
Demokrasi yang paling menyeluruh sekalipun akan membawa sengsara, jika rakyat tidak
memiliki sikap kemanusiaan yang adil dan beradab / jujur, apapun sistem pemerintahan
yang ditempuh, tanpa semangat kemanusiaan yang adil dan beradab sengsara jua ujungnya.
Kemanusiaan yang adil dan beradab memerlukan kesetiaan pada diri ketika menjalani
kehidupan, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebuah semangat dan kegigihan
mengajak masyarakat agar kembali ke pangkal jalan dan membangun kembali revolusi batin
masing-masing, mendisiplinkan diri dengan baik, untuk menemukan kendali dan penguasaan
diri.
Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu kemampuan untuk menyeimbangkan antar
kemakmuran lahiriyah dengan kehidupan ruhaniyah.
Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah semangat mempersiapkan generasi penerus yang
mampu melihat lebih dari kepentingan diri sendiri serta memiliki perspektif yang jelas
untuk kemajuan masyarakatnya.

41. Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah pembentukan suatu kesadaran tentang
keteraturan, sebagai asas kehidupan sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk
menjadi manusia sempurna, yakni manusia yang berperadaban. Manusia yang berperadaban
tentunya lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus, dan lebih mungkin untuk
mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, yang mengenal hukum.
Hidup dengan hukum dan peraturan adalah ciri masyarakat berperadaban dan
berkebudayaan.
Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah semangat membangun pandangan tentang
kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha gigih.
Kemanusiaan yang adil dan beradab menimbulkan semangat universal yang mewujudkan
sikap bahwa semua bangsa dapat dan harus hidup dalam harmoni penuh toleransi dan
damai.
Kemanusiaan yang adil dan beradab akan menghantar kehidupan menjadi bermakna, karena
dicapai dengan berbakti tanpa mementingkan diri sendiri demi kebaikan bersama.

42. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu sikap revitalisasi
diri, untuk memupuk dinamisme kreatif kehidupan, yang menghantarkan
seseorang menjadi selalu dinamis, selalu sensitif dan peka pada gerak
perubahan dan pembaharuan.
Revitalisasi diri sebagai buah kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak
terbatas bagi pemeluk agama tertentu siapapun dengan agama apapun
dapat melakukannya. Semakin teguh seseorang menempuh kemanusiaan
yang adil dan beradab, semakin rendah hati, dan semakin teguh
keyakinannya semakin murah hati pula. Dalam hal ini, misi tulen agama
adalah untuk memupuk pembentukan sifat dan menggalakkan usaha
menguasai diri, yakni toleran dan damai.

43. Persatuan Indonesia
Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian yang telah bersatu.
Persatuan Indonesia adalah suatu landasan hidup bangsa atau sistem, yang selalu
mementingkan silaturahim, kesetiakawanan, kesetiaan, dan keberanian.
Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Indonesia
wujud dan hidup untuk mewujudkan kasih sayang sesama bangsa maupun antarbangsa.
Persatuan Indonesia, bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun
harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dengan dunia luar.
Suatu upaya untuk mengimbangi kepentingan diri dengan kepentingan bangsa lain, atau
dalam tataran yang lebih mendalam antara individu bangsa dan alam sejagad, yang
merupakan suatu ciri yang diinginkan sebagai warga dunia.
Dalam jangka panjang, prinsip persatuan Indonesia harus menjadi asas ruhaniah
suatu peraturan-peraturan dan struktur membangun satu orde antarbangsa yang adil.

44. Persatuan Indonesia harus mampu menanamkan pemikiran terbuka dan pandangan
jauh bagi bangsa Indonesia, sebab hanya mereka yang berpandangan jauh dan berpikiran
terbuka yang dapat mendukung aspirasi ke arah internasionalisme maupun globalisme.
Persatuan Indonesia seperti ini, akan menghantar rakyat Indonesia memiliki
kebanggaan yang tulus tentang identitas mereka sebagai warga negara maupun warga
dunia. Pandangan dan sikap seperti ini tidak akan melenyapkan ciri-ciri unggul suatu
bangsa, malahan akan dapat memantapkan ciri-ciri unik sebuah masyarakat bangsa, yakni
masyarakat bangsa yang sadar terhadap tanggung jawab global, bersatu dalam
mewujudkan persatuan universal, masing-masing menyumbangkan keistimewaannya.
Persatuan Indonesia seperti ini akan mampu menyingkirkan permusuhan internal
bangsa, sebab pencapaiannya tidak melalui kekuatan militer, melainkan melalui tuntutan
ilmu, dan peradaban yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Persatuan Indonesia
yang berpegang pada prinsip bahwa kemajuan kebudayaan dapat menyamai nilai-nilai
universal, sehingga dapat menjadi kekuatan yang dapat mengangkat harkat martabat
rakyat untuk menjadi warga negara dan seterusnya warga dunia yang baik.

45. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
Suatu landasan yang harus mampu menghantar kepada prinsip-prinsip republikanisme,
populisme, rasionalisme, demokratisme, dan reformisme yang diperteguh oleh semangat
keterbukaan, dan usaha ke arah kerakyatan universal. Prinsip-prinsip kerakyatan seperti
ini, harus menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia meyadari
potensi mereka dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri,
tabah menguasai diri, walau berada dalam kancah pergolakan hebat untuk menciptakan
perubahan dan pembaharuan.
Yakni kerakyatan yang selalu memberi nafas baru kepada bangsa dan negara dalam
menciptakan suatu kehidupan yang penuh persaingan sehat.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan adalah kerakyatan yang dipimpin oleh
pendidikan yang mumpuni. Sebab pendidikan merupakan prasyarat untuk menyatukan
rohaniah.
Pendidikan adalah tonggak utama makna daripada hikmah kebijaksanaan. Hikmah
kebijaksanaan atau pendidikan akan mewarnai kerakyatan yang penuh harmoni, toleransi
dan damai, jauh daripada sikap radikalisme apatah lagi terorisme.

46. Hikmah kebijaksanaan atau pendidikan, mampu menciptakan interaksi dan rangsangan
interdependensi antar manusia dalam lingkungan bangsa yang multikultural dan majemuk.
Sebab manusia berpendidikan akan selalu menghormati suatu proses dalam segala hal.
Hikmah kebijaksanaan atau pendidikan menjadi pedoman kerakyatan, sebab ia merupakan
cara yang paling lurus dan pasti, menuju kearah harmoni, toleransi dan damai.
Pendidikanlah yang memungkinkan kita selaku rakyat suatu bangsa dapat bersikap toleran
atas wujud kemajemukan bangsa.
Hikmah kebijaksanaan menampilkan rakyat berfikir pada tahap yang lebih tinggi sebagai
bangsa, dan membebaskan diri daripada belenggu pemikiran berazaskan kelompok dan
aliran tertentu yang sempit.
Karenanya membangun hikmah kebijaksanaan adalah membangun pendidikan, dan itulah
hakekat membangun kerakyatan yang berperadaban yang kaya akan kebudayaan, yakni
kerakyatan yang terhindar dari saling curiga dan permusuhan.

47. Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial
Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah
merupakan tujuan dari cita-cita bernegara dan berbangsa, menyangkut keilmuan,
keikhlasan pemikiran, kelapangan hati, peradaban, kesejahteraan keluarga, keadilan
masyarakat dan kedamaian.
Itu semua bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara
organik yang setiap anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan
berkembang serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Dengan mewujudkan segala
usaha yang berarti yang diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dan
peningkatan kualitas rakyat, sehingga memiliki pendirian dan moral yang tegas.

48. Mewujudkan suatu keadilan sosial, juga berarti mewujudkan azas masyarakat
yang stabil yang ditumbuhkan oleh warga masyarakat itu sendiri, mengarah pada
terciptanya suatu sistem teratur yang menyeluruh melalui penyempurnaan pribadi
anggota masyarakat, sehingga wujud suatu cara yang benar bagi setiap individu untuk
membawa diri dan suatu cara yang benar untuk memperlakukan orang lain.
Karenanya, mewujudkan suatu keadilan harus menjadi suatu gerakan
kemanusiaan yang serius, dan sungguh-sungguh dilakukan oleh rakyat, dengan metoda
dan pengorganisasian yang jitu sehingga tujuan mulia ini tidak berbalik menjadi paradoks
dan kontradiktif yakni menjadi gerakan pemerkosaan terhadap nilai-nilai keadilan dan
kemanusiaan.

49. SIKAP POSITIF TERHADAP KONSTITUSI NEGARA
Sikap positif terhadap konstitusi negara adalah pendirian atau pola yang
memandang baik, menghargai, dan menjungjung tinggi terhadap konstitusi atau UUD.
Sikap teerhadap konstitusi terwujud dalam paham konstitusionalisme. Konstitusionalisme
akan menanamkan kesadaran betapa pentingnya konstitusi atau UDD dihormati,
ditegakkan, dan diataati dalam penyelenggaraan negara baik pemerintah/penguasa negara
dan warga negara.
Negara Indonesia didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional
bangsa Indonesia sebagaimana dirumuskan kedalam Pembukaan UUD 1945. Para
penyelenggara ditentukan untuk memimpin pencapain tujuan itu. Agar para penyelenggara
benar-benar dapat mewujudkan tujuan nasional mereka harus mendasarkan semua kegiatan
pemerintahan pada Pancasila.

50. Semua warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban sama untuk
mempertahankan negara dan berpartisipasi dalam upaya bersama mencapai
tujuan bangsa. Dalam menggunakan hak dan berpartisipasi dalam upaya
bersama mencapai tujuan bangsa. Dalam menggunkan hak dan menunaikan
kewajiban itu seluruh warga negara harus berpedoman dengan Pancasila dan
UUD 1945. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hubungan antar warga negara
dan negara melainkan juga dasar bagi hubungan antar warga negara dalam
seluruh bidang kehidupan baik bidang ekonomi, social budaya, dan lain-lain.
Agar negara dapat berfungsi dengan semestinya maka negara sangat
menentukan eksistensi warga negaranya. Bentuk eksistensi tersebut dapat
diwujudkan dengan mendukung berlakunya konstitusi negara. Untuk itu perlu
dipahami dan dikembangkan sifat dan perilaku warga negara yang baik dan
bertanggung jawab.

51. Pilih lah jawaban yang tepat...
1. Amandemen Pertama UUD 1945 dilakukan pada tanggal....
a) 14 – 21 Oktober 1999
b) 15 – 21 Oktober 1999
c) 14 – 21 Januari 1999
d) 15 – 21 Januari 1999
2. Amandemen Keempat UUD 1945 dilakukan pada tanggal....
a) 1 – 11 November 2002
b) 1 – 11 Agustus 2002
c) 1 – 11 July 2002
d) 1 – 11 Desember 2002
3. Amandemen Kedua UUD 1945 dilakukan pada tanggal....
a) 7 – 18 April 2000
b) 7 – 18 Desember 2000
c) 7 – 18 Januari 2000
d) 7 – 18 Agustus 2000

52. 4. Amandemen Ketiga UUD 1945 dilakukan pada tanggal....
a) 1 – 9 Desember
b) 1 – 9 Maret
c) 1 – 9 April
d) 1 – 9 November
5. Negara yang wewenangnya terletak ditangan Mahkamah Agung Federal kecuali....
a) Amerika Serikat
b) India
c) Indonesia
d) Jerman
6. Fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia yaitu...
a) Memajukan kesejahteraan umum
b) Membodohkan kehidupan bangsa
c) Ikut membuat kekacauan dunia
d) Tidak melindungi bangsa Indonesia
7. The rule of law bersumber pada teori ...
a) Kedaulatan raja
b) Kedaulatan negara
c) Kedaulatan rakyat
d) Kedaulatan hukum

53. 8. Konstitusi dalam pengertian sempit adalah...
a) Pancasila
b) UUD
c) UU organic
d) Konvensi/Kebiasaan
9. Tujuan perubahan UUD Negara RI 1945 yang dilakukan bangsa Indonesia adalah...
a) Membentuk struktur ketatanegaraan
b) Mewujudkan kebebasan berpendapat
c) Menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara
d) Mempertegas kekuasaan pemerintah
10. Dalam melakukan perubahan-perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945
terdapat kesepakatan yang sangat mendasar yaitu tidak melakukan perubahan terhadap
…
a) Pembukaan UUD 1945
b) Batang tubuh UUD 1945
c) Pasal-Pasal mengenai lembaga Negara
d) Aturan peradilan

54. Jawab lah Pertanyaan Berikut Ini
1. Jelaskan Sistem Pemerintahan dan Bentuk Pemerintahan
Pada Masa Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 - 17
Agustus 1950.
2. Sebutkan peraturan perundangan Negara Indonesia .
3. Sebutkan Ciri- ciri sebuah konstitusi bagi Negara menurut
Miriam Budiarjo.
4. Sebutkan Tujuan Konstitusi.
5. Sebutkan dan Jelaskan Sifat Konstitusi.

55. Jawaban
1. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 - 17 Agustus
1950 Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.
bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang
didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara
bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam
negerinya
2. Adapun peraturan perundangan negara Indonesia adalah:
• UUD 1945
• Ketetapan MPR Republik Indonesia
• Undang-undang
• Peraturan pemerintah penggatnti undang-undang (Perpu)
• Peraturan pemerintah
• Keputusan presiden
• Peraturan daerah

56. 3. Menurut Miriam budiarjo, konstitusi memuat tentang ciri- ciri sebuah
konstitusi bagi negara tertentu:
• Yang bersifat adil agar suatu bentuk pemerintahan dapat dijalankan secara
demokrasi dengan memperhatikan kepentingan rakyat.
• Melindungi asas demokrasi.
• Menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada ditangan rakyat untuk
melaksanakan dasar negara
• Menentukan suatu hukum
4. Memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik.
• Membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa, serta
menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan negara.
• Melindungi HAM, maksudnya setiap penguasa berhak menghormati
HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal
melaksanakan haknya.
• Pedoman penyelengaraan negara, maksudnya tanpa adanya pedoman
konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.

57. 5. Konstitusi luwes maksudnya apabila diperlukan konstitusi tidak
membutuhkan prosedur yang istimewa atau rumit. Perubahan itu
cukup dilakukan oleh badan pembuat undang-undang biasa.
• Konstitusi kaku merupakan kebalikan dari konstitusi luwes.
Perubahan konstitusi memerlukan prosedur yang istimewa dan
rumit. Konstitusi yang besifat kaku tidak dapat megikuti
perkembangan zaman karena tidak hanya memuat hal-hal pokok
saja, namun juga memuat hal-hal yang penting. UUD 1945
meskipun perubahannya membutuhkan prosedur istimewa, namun
bersifat luwes karena memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat
pokok-pokok saja sehingga mudah mengikuti perkembangan
zaman.

58. WARGA NEGARA

59. Kompetensi Dasar :
5.1. Mendeskripsikan kedudukan
Standar warga negara dan pewargane-
Kompetensi : garaan di Indonesia.
5. Menghargai
persamaan 5.2. Menganalisis persamaan kedu-
kedudukan dukan warga negara dalam
warga nega- kehidupan bermasyarakat,
ra dalam
berbagai berbangsa, dan bernegara.
aspek kehi- 5.3. Menghargai persamaan kedu-
dupan. dukan warganegara tanpa
membedakan ras, agama,
gender, golongan, budaya, dan
suku.

60. (Indikator)
 Menguraikan pengertian rakyat di dalam
suatu negara dan asas kewarganegaraan.
 Mendeskripsikan penduduk dan warga
negara Indonesia.
 Menganalisis undang-undang kewargane-
garaan Indonesia
 Menganalisis kedudukan warga negara dan
pewarganegaraan di Indonesia.

61. (Indikator)
 Menguraikan makna persamaan.
 Mendeskripsikan jaminan persamaan hidup
berdasarkan pendekatan kultural dan
konstitusi negara.
 Menganalisis jaminan persamaan hidup dalam
Pembukaan UUD 1945, Sila-sila Pancasila,
UUD 1945 dan Peraturan Perundangan
lainnya.
 Menampilkan sikap menghargai persamaan
kedudukan warga negara.

62.  Penduduk
 Bukan Penduduk
Rakyat Dalam Suatu Negara  Warga Negara
 Bukan WN
KEDUDUKAN Asas Kewarganegaraan
WARGA NEGARA &
PERWAGA-
NEGARAAN DI Penduduk dan Warga Negara
INDONESIA Indonesia
Undang-Undang Kewarganegaraan
Indonesia
Kedudukan Warga negara dan
Pewarganegaraan di Indonesia

63. Makna
Persamaan
Pendekatan Kultural
Jaminan
PERSAMAAN Persamaan Hidup Dalam Konstitusi
KEDUDUKAN Negara
WARGA NEGARA
Tidak Diskriminatif

64. 1. Kewarganegaraan R.I.
a. Rakyat Dalam Suatu Negara
Yaitu meliputi semua orang yg bertempat
tinggal di dlm wilayah kekuasaan negara &
tunduk pada kekusaan negara itu
Secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia
yang dipersatukan oleh rasa persamaan, dan yang
bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.
Secara hukum, rakyat merupakan warga negara dalam
suatu negara yang memiliki ikatan hukum dengan
pemerintah.

65. Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan daerah
tertentu dapat dibedakan penduduk & bukan penduduk.
1. Penduduk, adalah mereka yang bertempat tinggal
atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara
(menetap) untuk jangka waktu lama. Penduduk yang
memiliki status kewarganegaraan, disebut sebagai
Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing
(WNA) yg menetap di Indonesia karena suatu
pekerjaan, disebut juga penduduk.
2. Bukan Penduduk, adalah mereka yang berada di
dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara
waktu. Contoh : para turis mancanegara.

66. Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan pemerintah
negaranya dapat dibedakan warga negara & bukan
warga negara.
1. Warga Negara, adalah mereka yang berdasarkan hukum
tertentu mrp anggota dari suatu negara, dengan status
kewarganegaraan WN asli atau WN keturunan asing.
WN juga dapat diperoleh melalui proses naturalisasi.
2. Bukan Warga Negara (orang asing), adalah mereka yang
berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak
menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun
tunduk pada pemerintah di mana mereka berada (Duta
Besar, Kontraktor Asing, dsb).

67. b. Asas Kewarganegaraan
Penentuan status kewarganegaraan lazim digunakan :
 Stelsel aktif, dengan melakukan tindakan-tindakan
hukum tertentu secara aktif.
 Stelsel pasif, tanpa harus melakukan tindakan hukum
tertentu.
Seseorang dalam suatu negara pada dasarnya memiliki
hak-hak :
 Hak Opsi adalah hak untuk memilik suatu
kewarganegaraan (dalam stelsel aktif).
 Hak Repudiasi adalah hak untuk menolak suatu
kewarganegaraan (dalam stelsel pasif)

68. Penentuan Kewarganegaraan dpt dibedakan
menurut Asas :
 Ius Soli, penentuan asas kewarganegaraan berdasar-kan
daerah/negara tempat di mana ia dilahirkan. Contoh:
Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia akan menjadi
warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara
B. (Inggris, Mesir, Amerika, dll).
 Ius Sanguinis, penentuan asas kewarganegaraan ber-dasarkan
pertalian darah/keturunan dari orang ybs. Contoh: Seseorang
yang dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara
B, maka orang tersebut tetap menjadi warga negara B (dianut
oleh negara RRC).

69. c. Penduduk dan Warga Negara Indonesia
Pasal 26 UUD 1945 perihal Warga Negara
dan Penduduk :
• Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang sebagai warga
negara.
• Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang
asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
• Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur
dengan undang-undang.

70. Penduduk di Indonesia, berdasarkan Indische Staatsregeling
tahun 1927, terbagi dalam 3 golongan, yaitu :
 Golongan Eropa, yang terdiri atas :
1. Bangsa Belanda,
2. Bukan Bangsa Belanda, tetapi orang yang asalnya dari Eropa
3. Bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan perdagangan)
4. Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum
keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda (Amerika,
Australia, Rusia, dan Afrika Selatan), dan keturunannya.
 Golongan Timur Asing, yang terdir atas :
1. Golongan Cina (Tionghoa), dan
2. Golongan Timur Asing bukan Cina (orang Arab, India, Pakistan,
Mesir, dan lain-lain).
 Golongan Bumiputera (Indonesia), yang meliputi:
1. Orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak
memasuki golongan rakyat lain, dan
2. Orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, lalu masuk
dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia asli.

71. 1. Undang-Undang RI Nomor 3/1946 tentang
Kewarganegaraan Indonesia.
2. Undang-Undang No. 2/1958, tentang Penye-lesaian Dwi
kewarga-negaraan antara Indo-nesia dan RRC,
Peraturan 3. Undang-Undang No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan
perundangan Indonesia sebagai penyempurnaan Undang-Undang No.
3/Tahun 1946,
tentang warga
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1969 tentang Pencabutan
negara Indo- UU No. 2 Tahun 1958 dan dinyatakan tidak berlaku lagi,
nesia yang 5. Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan
pernah berlaku Pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958,
: 6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia.

72.  Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian,
 Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1994
Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
Peraturan
perundangan  Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2005
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI
pendukung No. 32/1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin
pelaksanaan Keimigrasian.
UU tentang  Instruksi Presiden RI No. 26 Tahun 1998 Tentang
Kewarga- Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan
negaraan Non Pribumi Dalam Semua Perumusan dan
Republik Penyelenggaraan Kebijakan, Kegiatan
Penyelenggaraan Pemerintahan Perencanaan
Indonesia Program ataupun Pelaksanaan.

73. 2. Kedudukan WN & Pewarganegaran di
Indonesia
a. Kedudukan Warga Negara
Kedudukan warga negara di dalam
suatu negara, sangat penting
statusnya terkait dengan hak dan a. KEDUDUKAN
kewajiban yang dimiliki. WARGA
Perbedaan status/kedudukan NEGARA
sebagai wn sangat berpengaruh
terhadap hak dan kewajibannya
baik yang mencakup bidang
politik, ekonomi, sosial – budaya
maupun hankam.

74. Hak dasar sebagai bangsa yg merdeka dan berdaulat serta bebas dari
segala macam bentuk penjajahan (Pembukaan UUD 1945, alinea I), dan
hak dasar sebagai warga negara :
• Sebagai warga negara dan penduduk Indonesia (Pasal 26),
• Bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)),
• Memperoleh pekerjaan & penghidupan yg layak (Pasa 27 ayat 2),
• Kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan (Pasal 28),
• Mempertahankan hidup sebagai hak asasi manusia (Pasal 28A)
• Jaminan beragama dan pelaksanaanya (Pasal 29 ayat (2)),
• Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30),
• Mendapat pendidikan (Pasal 31),
• Mengembangkan kebudayaan nasional (Pasal 32),
• Mengembangkan usaha di bidang ekonomi (Pasal 33) dan
• Jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin (Pasal 34).

75. b. Kewajiban Dasar Sebagai Warga Negara :
• Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Pembukaan UUD
1945, alinea I),
• Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa
(Pembukaan UUD 1945, alinea II),
• Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara
(Pembukaan UUD 1945, alinea IV),
• Membayar pajak untuk negara (Pasal 23 ayat 2),
• Menjunjung tinggi hukum & pemerintahan (Pasal 27 ayat 1),
• Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30 ayat (1)),
• Menghormati bendera negara Indonesia (Pasal 35),
• Menghormati bahasa negara bahasa Indonesia (Pasal 36),
• Menjunjung tinggi lambang negara (Pasal 36A),
• Menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya (Pasal 36B).

76. c. Hak Warga Negara Dalam Pelaksanaan
Demokrasi di Indonesia
a. Hak dibidang politik, misalnya hak untuk memilih dipilih, mendirikan dan
memasuki suatu organisasi sosial politik.
b. Hak di bidang pendidikan, misalnya hak untuk memperoleh pendidikan,
mengembangkan karir pendidikan, dan ikut serta menangani pendidikan.
c. Hak di bidang ekonomi, misalnya hak untuk memperoleh pekerjaan,
memperoleh penghidupan yang layak, dan hak untuk berusaha.
d. Hak di bidang sosial budaya, misalnya hak untuk mendapat pelayanan
sosial, kesehatan, mengembangkan budaya daerah masing-masing, dan
hak untuk mendirikan lembaga sosial budaya.

77. d. Tanggungjawab Warga Negara Dalam
Pelaksanaan Demokrasi Pancasila
Bertanggungjawab Terhadap :
• Pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasila.
b. Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung,
umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil
c. Hukum dan pemerintahan RI.
d. Usaha pembelaan negara.
e. Pelaksaan hak-hak asasi manusia, memperta-
hankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia.

78. e. Pewarganegaraan di Indonesia
Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dapat
memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia :
a. Mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang
/peraturan/ perjanjian yg terlebih dahulu berlaku (berlaku surut),
b. Kelahiran (asas ius soli),
c. Adopsi melalui Pengadilan Negeri (menyangkut anak orang asing di
bawah umur 5 tahun),
d. Anak-anak di luar perkawinan dari seorang wanita Indonesia,
e. Pewarganegaraan (naturalisasi),
f. Setiap orang asing kawin dengan seorang laki-laki Indonesia,
g. Anak-anak yang belum berumur 18 tahun / belum kawin mengikuti ayah
atau ibunya (asas ius sanguinis),
h. Anak orang asing dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah
atau ibunya yg orang asing itu dapat menjadi warga negara RI setelah
berumur 21 tahun/sudah kawin melalui pernyataan.

79. Bagan Prosedur Cara Memperoleh
Kewarganegaraan Indonesia (UU No. 62/1958)
PRESIDEN
SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
xx) xxx)
4 xxx) 5
5 3
7 PENGADILAN NEGERI/ MENTERI KEHAKIMAN
PERWAKILAN R I x)
MENELITI SYARAT-SYARAT
PEMOHON DI LUAR NEGERI JURIDIS & MENERUSKAN
6
SUMPAH PERMOHONAN
PERLENGKAPAN PEWARGANEGARAAN
1 Lihat tanda x) 2 KEPADA PRESIDEN
Keterangan :
x) : Syarat-syarat permohonan pewarganegaraan
xx) : Surat pemberitahuan bhw pemohon dikabulkan permohonannya
xxx) : Salinan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia

80. Syarat – Syarat Dalam Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia
Menurut UU No. 12/2006
a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di
wilayah negara RI paling singkat 5 th berturut-turut atau paling singkat
10 tahun tidak berturut-turut;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan
UUD Negara RI Tahun 1945;
e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 1 th/lebih;
f. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak
menjadi berkewarganegaraan ganda;
g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

81. f. Kehilangan Kewarganegaraan R.I.(UU No.12/2006)
a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri,
b. Tidak menolak/tidak melepaskan kewarganegaraan lain,
c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas
permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan
belas) tahun, bertempat tinggal di luar negeri,
d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari Presiden;
e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing,
f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada
negara asing,
g. Turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan untuk negara
asing;
h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing,
i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5
(lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara.

82. 3. Persamaan Kedudukan WN Dlm Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
a. Makna Persamaan
”Persamaan” hidup, merupakan sikap yang
mengedepankan nilai-nilai saling menghormati dan
menghargai antar sesama tanpa diskriminasi.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan perekat yang
melekat dan tertanam kuat dalam jiwa bangsa Indonesia.

83. b. Jaminan Persamaan Hidup (Pendekatan Kultural)
Nilai kultural yang perlu dilestarikan
dalam upaya memberikan
jaminan persamaan hidup :
• Nilai Religius .
• Nilai Gotong Royong .
• Nilai Ramah Tamah.
• Nilai Kerelaan Berkorban dan
Cinta Tanah Air.

84. c. Jaminan Persamaan Hidup Dalam Konstitusi Negara
1) Pembukaan UUD 1945, Pada alinea 1, bahwa .......
kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ...........
2) Sila-Sila Pancasila,
3) UUD 1945 (Pasal 26 s.d. 34) dan
Peraturan 1. UU No. 40 Tahun 1999, mengeluarkan
pikiran & tulisan melalui “Pers”.
Perundangan
2. UU No. 3 Tahun 2002, membela negara
Lainnya, al : melalui “Pertahanan Negara”.
3. UU No. 31 Tahun 2002, mendirikan “Partai
Politik”,
4. UU No. 4 Tahun 2004, hak praduga tak
bersalah melalui “Kekuasaan Kehakiman”.

85. 4. Menghargai Persamaan Kedudukan Warga
Negara Tanpa Membedakan Ras, Agama,
Gender, Golongan, Budaya dan Suku
Perlu dilakukan langkah-langkah :
• Regulasi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun legistlatif,
• Implementasi suatu kebijakan atau aturan yang proporsional dan
profesional.
• Sosialisasi suatu peraturan atau kebijakan,
• Masyarakat yang “taat asas” dan “taat aturan” ,
• Aparatur penyelenggara negara/pemerintah yang tindak Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN),
• Keteladanan dan pembelajaran yang berkelanjutan,
• Aparat penegak hukum, antisipatif terhadap potensi-potensi konflik
yang mengarah pada SARA.

86. Pilih lah jawaban yang tepat...
1. Berdasarkan Indische Staatsregeling tahun 1927, Penduduk Indonesia terbagi dalam 3 golongan
yaitu... Kecuali
a) Golongan Eropa
b) Golongan Timur Asing
c) Golongan BumiPutera
d) Golongan Makhluk Asing
2. Mendapat pendidikan diatur dalam UUD 1945 Pasal...
a) 30
b) 31
c) 32
d) 33
3. Mengembangkan usaha di bidang ekonomi diatur dalam UUD 1945 Pasal...
a) 30
b) 31
c) 32
d) 33

87. 4. Ikut serta dalam usaha hankam negara diatur dalam UUD 1945 Pasal...
a) 30
b) 31
c) 32
d) 33
5. Mengembangkan kebudayaan nasional diatur dalam UUD 1945 Pasal...
a) 30
b) 31
c) 32
d) 33
6. Hak untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh penghidupan yang layak, dan hak
untuk berusaha adalah...
a) Hak di bidang Politik
b) Hak di bidang Pendidikan
c) Hak di bidang Ekonomi
d) Hak di bidang Sosial Budaya
7. Penentuan asas kewarganegaraan berdasar-kan daerah/negara tempat di mana ia
dilahirkan disebut...
a) Ius Sanguinis
b) Ius Soli
c) Ius naturalisasi
d) Ius Melius

88. 8. Hak untuk mendapat pelayanan sosial, kesehatan, mengembangkan budaya
daerah masing-masing adalah...
a) Hak di bidang Politik
b) Hak di bidang Pendidikan
c) Hak di bidang Ekonomi
d) Hak di bidang Sosial Budaya
9. Hak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan karir pendidikan, dan
ikut serta menangani pendidikan adalah...
a) Hak di bidang Politik
b) Hak di bidang Pendidikan
c) Hak di bidang Ekonomi
d) Hak di bidang Sosial Budaya
10. Hak untuk memilih dipilih, mendirikan dan memasuki suatu organisasi sosial
politik adalah...
a) Hak di bidang Politik
b) Hak di bidang Pendidikan
c) Hak di bidang Ekonomi
d) Hak di bidang Sosial Budaya

90. SISTEM POLITIK INDONESIA

91. STANDAR KOMPETENSI:
Menganalisis Sistem Politik di Indonesia.
KOMPETENSI DASAR :
6.1. Mendeskripsikan Infrastruktur Dan Suprastruktur Politik Di Indonesia.
6.2. Mendeskripsikan Perbedaan Sistem Politik Di Berbagai Negara.
6.3. Menampilkan Peran Serta Dalam Sistem Politik Di Indonesia.

92. (Indikator)
Hasil Yang Diharapkan:
 Menguraikan Pengertian Sistem Politik.
 Mendeskripsikan Ciri-ciri Umum, Macam-macam Sistem
Politik Dan Demokrasi Sebagai Sistem Politik.
 Menganalisis Infrastruktur Politik Dari Masa Ke Masa Di
Indonesia.
 Menganalisis Suprastruktur Politik Di Indonesia.

93. (Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
 Mendeskripsikan Pendekatan Sistem Politik Negara.
 Menganalisis Perbedaan Sistem Politik Negara (Inggris,
RRC, Dan Republik Indonesia).
 Menganalisis Partisipasi Politik Warga Negara.
 Menganalisis Faktor-faktor Pendukung Partisipasi Politik.

94.  Rusandi S.
Pengertian Sistem Politik, Fungsi  David Easton
dan Kapabilitas  Robert Dahl, dll.
Ciri-ciri Umum dan Macam-macam Sistem
Politik
INFRASTRUKTUR DAN
SUPRASTRUKTUR Demokrasi Sebagai Sistem Politik
POLITIK DI INDONESIA
Pasca Kemerdekaan
Kel. Kepentingan
Infrastruktur Politik Kel. Penekan
Media Komunikasi
Suprastruktur Politik Tokoh Politik

95. Pendekatan Sistem Politik  Inggris
Negara  RRC
 Indonesia
PERBEDAAN
SISTEM POLITIK Perbedaan Sistem Politik Negara
DAN PERAN SERTA
DALAM SISTEM
POLITIK DI
INDONESIA Bentuk Partisipasi
Partisipasi Politik
WargaNegara Tingkatan Partisipasi
Faktor-faktor Pendidikan Politik
Pendukung Kesadaran Politik
Partisipasi Pol. Sosialisasi Politik

96. 1. SISTEM POLITIK
a. Pengertian Sistem Politik
Dalam arti umum, politik adalah “macam-macam
kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yang
menyangkut proses menentukan dan sekaligus
melaksanakan tujuan-tujuan sistem itu”.
Kata ”politik” (Yunani) ”polis” = negara kota. “Polis” berarti “city state” –
merupakan segala aktivitas yang dijalankan oleh Polis untuk kelestarian dan
perkembangannya “politike techne” (politika).
Politik pada hakikatnya “the art and science of government” atau seni dan
ilmu memerintah.

97. Dalam pengertian lain, politik dapat diartikan :
• Seni dan ilmu meraih kekuasaan secara konstitusional maupun
nonkonstitusional.
• Usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan
bersama (teori klasik Aristoteles).
• Hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan
negara.
• Merupakan kegiatan yangg diarahkan untuk mendapatkan dan
mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
• Segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan
kebijakan publik.

98. Batasan sistem politik menurut beberapa ahli ;
a. Rusandi Simuntapura, sistem politik ialah mekanisme seperangkat
fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu
sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng.
b. Sukarna, sistem politik ialah tata cara mengatur neg.
c. David Easton, sistem politik dapat diperkenalkan sebagai interaksi
yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-
nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.
d. Robert Dahl, sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubu-
ngan antara manusia serta melibatkan sesuatu yang luas dan
berarti ttg kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan.

99. Sistem Politik Menurut Kautsky
 Sistem Tradisional, ada pada masyarakat pra-industrialisasi (Kelas
Ningrat = menguasai tanah dan produksi yang menduduki
pemerintahan; Tani = menerima kekuasaan dari kaum ningrat;
Menengah = menduduki pemerintahan, militer dan agama).
 Sistem Totalitarianism, ingin mengendalikan masyarakat secara total
(agama, keluarga, olah raga, dll). Mereka memerlukan teknologi dan
senjata modern.
 Sistem Totalitarianism Ningrat, kelas ini memegang kekuasaan
dengan metode totaliter dalam memerintah, buruh dan tani tidak
memiliki cukup kekuatan. Proses industrialisasi dan gerakan
nasionalis merupakan ancaman.

100.  Sistem Totaliterianism Cendekiawan, sistem ini dipimpin kaum
ningrat yang didukung oleh kaum menengah/cendekiawan dan
kapitalis.
 Sistem Demokrasi, semua golongan mempunyai kesempatan turut
serta dalam proses politik dan pemerintah, dengan ciri-ciri :
a. kedaulatan ada ditangan rakyat,
b. pemerintah berdsrkan persetujuan dari yang diperintah,
c. kekuasaan mayoritas,
d. jaminan HAM dan jaminan golongan minoritas,
e. pemilu jujur dan adil,
f. persamaan didepan hukum,
g. pembatasan kekuasaan secara konstitusional.

101. FUNGSI SISTEM POLITIK
 Kapabilitas, adalah kemampuan sistem politik dalam menjalankan
fungsinya (eksistensi) di lingkungan yang lebih luas.
 Konversi, menggambarkan kegiatan pengolonganahan input menjadi
ouput mulai dari : penyampaian tuntutan, perangkuman tuntutan
menjadi tindakan pembuatan aturan, pelaksanaan peraturan,
menghakimi, dan komunikasi.
 Adaptif, yaitu menyangkut sosialisasi dan rekruitmen yang bertujuan
memantapkan bangunan struktur politik dari sistem politik.
2 Fungsi Utama Sistem politik : Perumusan kepentingan rakyat, dan Pemilihan
pemimpin serta pejabat pembuat keputusan.

102. KAPABILITAS SISTEM POLITIK
 Regulatif, merupakan penyelenggaraan pengawasan terhadap
tingkah laku individu dan kelompok yang ada di dalamnya.
 Ekstraktif, merupakan pengelolaan SDA dan SDM untuk mencapai
tujuan dari sistem politik.
 Distributive, hasil pengelolaan SDA untuk didistribusikan kepada
masyarakat.
 Responsif, kemampuan sistem politik dalam menanggapi tekanan
dari masyarakat.
 Simbolik, efektivitas simbol dari sistem politik terhadap lingkungan
intra dan ekstra masyarakat.
 Domestik dan Internasional, suatu sistem politik berinteraksi di
lingkungan domestik dan internasional.

103. 1. Fungsi integrasi dan adaptasi terhadap
masyarakat, baik ke dalam maupun
SISTEM POLITIK keluar.
MENCAKUP :
2. Penerapan nilai-nilai dalam masyarakat
berdasarkan kewenangan.
3. Penggunaan kewenangan atau
kekuasaan, baik secara sah ataupun
tidak.

104. B. CIRI-CIRI UMUM SISTEM POLITIK
Sistem Politik Menurut Almond,
Memiliki 4 (Empat) Ciri-ciri :
 Mempunyai kebudayaan politik .
 Menjalankan fungsi-fungsi .
 Memiliki spesialisasi.
 Merupakan sistem campuran.

105. CARA KERJA SISTEM POLITIK BERDASARKAN INPUT DAN OUTPUT
YANG DIGAMBARKAN OLEH HOOGERWERF
SISTEM
EKONOMI
MASUKAN (INPUT)
UMPAN BALIK Dampak
kebijaksanaan
pemerintah
Sistem Budaya
MASUKAN (Input) Politik HASIL (Output)
Referensi Kebijaksanaan Kebijaksanaan
sarana kekuasaan Struktur Politik pemerintah
Pengembangan Integrasi
Dampak
kebijaksanaan
UMPAN BALIK pemerintah
SISTEM
TEKNIS

106. C. MACAM-MACAM SISTEM POLITIK
Almond dan Powell, membagi 3 (tiga) kategori sistem politik yakni :
 Primitif yang intermittent (bekerja dengan sebentar-sebentar istirahat).
 Tradisional dengan struktur-struktur bersifat pemerintahan politik yang
berbeda-beda dan suatu kebudayaan “subyek”.
 Modern di mana struktur-struktur politik yang berbeda-beda,
berkembang dan mencerminkan aktivitas budaya politik “participant”.

107. Klasifikasi sistem politik menurut Alfian :
• Otoriter/Totaliter
• Anarki
• Demokrasi
• Demokrasi dalam transisi.
Ramlan Surbakti mengklasifikasikan
sistem politik dengan kriteria :
1. Otokrasi Tradisional,
2. Totaliter,
3. Demokrasi,
4. Negara Berkembang

108. MENURUT ALMOND DAN COLEMAN, MACAM-MACAM SISTEM POLITIK YANG
BANYAK BERLAKU DI NEGARA BERKEMBANG:
1. Demokrasi Politik,
2. Demokrasi Terpimpin,
3. Oligarki Pembangunan,
4. Oligarki Totaliter,
5. Oligarki Tradisional

109. D. DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK
Menurut Bingham Powel, Jr., sistem politik
demokrasi ditandai :
• Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut
mewakili keinginan rakyatnya.
• Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan untuk mem-peroleh
legitimasi, dilaksanakan melalui pemilu.
• Sebagian besar orang dewasa dapat mengikuti proses pemili-han
(memilih/dipilih).
• Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa.
• Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar (kebebasan
berbicara, berorganisasi dan pers). Setiap partai politik berusaha untuk
memperoleh dukungan.

110. 2. SUPRA STRUKTUR DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
DI INDONESIA
a. Infrastruktur Politik
Berdasarkan teori politik, infra struktur politik mencakup :
a. Partai politik (political party),
b. Kelompok kepentingan (interest group),
c. Kelompok penekan (pressure group),
d. Media komunikasi politik (political communication media), dan
e. Tokoh politik (political figure).

111. Hak dasar sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat serta bebas dari segala
macam bentuk penjajahan (Pembukaan UUD 1945, alinea I), dan hak dasar
sebagai warga negara :
• Sebagai warga negara dan penduduk Indonesia (Pasal 26),
• Bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)),
• Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasa 27 ayat 2),
• Kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan (Pasal 28),
• Mempertahankan hidup sebagai hak asasi manusia (Pasal 28A)
• Jaminan beragama dan pelaksanaanya (Pasal 29 ayat (2)),
• Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30),
• Mendapat pendidikan (Pasal 31),
• Mengembangkan kebudayaan nasional (Pasal 32),
• Mengembangkan usaha di bidang ekonomi (Pasal 33) dan
• Jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin (Pasal 34).

112. b. PARTAI POLITIK (POLITICAL PARTAI) DI INDONESIA
Cara Memperoleh Kekuasaan ;
Eksistensi parpol
merupakan prasyarat,
baik sebagai sarana
penyaluran aspirasi
rakyat, maupun dalam
proses  Pertama, secara legal (ikut pemilu
penyelenggaraan legislatif).
negara melalui wakil-  Kedua, secara ilegal (melakukan
subversib, revolusi atau coup d`etat).
wakilnya di dalam
badan perwakilan
rakyat.

113. c. KELOMPOK KEPENTINGAN (INTEREST GROUP)
Jenis-jenis kelompok kepentingan :
 Kelompok Anomik (kelompok spontan dan tidak memiliki
nilai/norma),
 Kelompok Asosiasional (biasanya jarang terorganisir dan
kegiatannya kadang-kadang),
 Kelompok Institusional ( merupakan kelompok pendukung
kepentingan institusional; seperti partai politik, korporasi bisnis,
dll.),
 Kelompok Assosiasonal (merupakan kelompok yang terorga-nisir
yang menyatakan kepentingan dari suatu kelompok dan memiliki
prosedur teratur).

114. Kegiatan kelompok kepentingan di dalam suatu negara, sangat
bergantung kepada sistem politik pemerintah apakah menerapkan
sistem kepartaian tunggal/ dua partai/ lebih.
Pada sistem partai tunggal,
kelompok kepentingan sangat
dibatasi, karena pemerintahan Pada sistem dua partai/
totaliter. Pada umumnya dianut lebih, kelompok kepentingan
oleh negara komunis (Rusia, berpeluang tumbuh dan
RRC, Vietnam, Korea Utara, berkembang dengan pesat.
Kuba dll.). Pada umumnya dianut oleh
negara-negara yang
Demokratis.

115. d. KELOMPOK PENEKAN (PRESSURE GROUP)
Kelompok penekan, dapat dipergunakan rakyat untuk menyalurkan
aspirasinya dengan sasaran mempengaruhi atau membentuk
kebijaksanaan pemerintah.
Contoh institusi  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
Kelompok  Organisasi sosial keagamaan,
penekan  Organisasi Kepemudaan,
 Organisasi Lingkungan Hidup,
 Organisasi pembela Hukum dan HAM,
 Yayasan atau Badan hukum lainnya.

116. e. MEDIA KOMUNIKASI POLITIK (POLITICAL COMMUNICATION MEDIA)
Media komunikasi politik, dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi dan
persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun
sebaliknya.
Media komunikasi ; Dapat memainkan peran
surat kabar, telefon,
penting terhadap
faximile, internet, penyampaian informasi serta
televisi, radio, film, dan membentuk/mengubah
sebagainya. pendapat umum dan sikap
politik publik.

117. f. TOKOH POLITIK (POLITICAL FIGURE)
Pengangkatan tokoh politik dilakukan melalui proses :
 Transformasi dari peranan-peranan non-politis
(keagamaan, kebudayaan, status sosial, dll.)
untuk memainkan peranan politik yang bersifat
khusus.
 Pengangkatan dan penugasan untuk menjalankan
tugas-tugas politik.

118. Menurut Lester G. Seligman, bahwa proses pengangkatan tokoh-
tokoh politik berkaitan dengan :
 Legitimasi elit politik,
 Masalah kekuasaan,
 Representativitas elit politik, dan
 Hubungan antara pengangkatan tokoh-tokoh
politik dengan perubahan politik.

119. G. SUPRASTRUKTUR POLITIK
Merupakan mesin
politik resmi sebagai
penggerak politik
formal.
Pada Negara Monarki, pemerintahan dikuasai oleh
keluarga bangsawan. Raja/Ratu, berperan sebagai
lambang kebesaran/alat pemersatu. Kabinet dapat
dibentuk berdasarkan pemilu (tergantung tingkat
pendemokrasiannya).
Pada Negara Republik, elit politik ada yang
memegang kekuasaannya secara diktator. Namun
juga banyak yang bersifat demokratis (tergantung
Konstitusi/UUD negaranya).

120. Perkembangan ketatanegaraan modern, pd umumnya
elit politik pemerintah dibagi dalam kekuasaan :
 Eksekutif (pelaksana undang-undang),
 Legislatif (pembuat undang-undang), dan
 Yudikatif (mengadili pelanggaran undang-undang)
dengan sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan.
Supra struktur politik Didukung infra struktur politik
HARUS
mantap (rakyat, partai politik dan
ormas), dalam pemerintahan
melalui wakil-wakilnya.

121. Mekanisme pemerintahan (infrastruktur dan suprastruktur politik)
dapat memenuhi fungsinya, manakala Sistem Politik mampu :
1. Mempertahankan pola (tata cara, norma-norma dan prosedur-prosedur
yang berlaku).
2. Menyelesaikan ketegangan (menyelesaikan, konflik dan perbedaan
pendapat) yang memuaskan semua pihak.
3. Melakukan perubahan (kemampuan adaptasi dengan perkembangan baik
di dalam maupun luar negeri).
4. Mewujudkan tujuan nasional (kristalisasi keinginan masyarakat untuk
mencapai tujuan tersebut).
5. Mengintegrasikan dan menjamin keutuhan seluruh sistem.

122. 3. PERBEDAAN SISTEM POLITIK DI BERBAGAI NEGARA
a. Pendekatan Sistem Politik Negara
Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda. untuk
mempelajari proses politik suatu negara diperlukan beberapa
pendekatan :
 Sejarah
 Sosiologis
 Kultural / Budaya
 Psycho-Sosial (Kejiwaan masyarakat)
 Filsafat
 Ideologi
 Konstitusi dan Hukum

123. B. PERBEDAAN SISTEM POLITIK NEGARA
a). Sistem Politik Negara Inggris
FAKTOR YANG
NO URAIAN / KETERANGAN
MEMPENGARUHI
1. Latar Belakang Sejak abad 19, Inggris berubah menjadi masyarakat industri modern.
Sejarah Para politisi mulai menyesuaiakan sistem politik tsb. Mereka juga
dihadapkan pada masalah upaya membangun kesejahteraan
warganegaranya.
2. Kondisi Kondisi masyarakat Inggris dalam waktu cepat mampu bersaing
Sosiologis dengan negara–negara lain yang lebih dahulu merintis ke arah
industrialisasi. Meskipun masyarakat Inggris ”bersifat kekotaan”,
namun tetap menghendaki sistem monarki dengan satu raja dan
banyak bangsa.
3. Kondisi Kultural/ Sebagian masyarakat Inggris dikenal sebagai masyarakat yang
Budaya disiplin dan taat pada aturan. Nilai-nilai dan kebudayaan politik
diwariskan dari generasi ke generasi melalui suatu rangkaian
pengalaman dalam keluarga, di sekolah dan ditempat kerja.

124. 4. Kondisi Mayoritas masyarakat sangat menghormati simbol-simbol
Psycho-Sosial / kekuasaan negara (ratu/raja, lembaga pemerintah, dll). Mereka
Kejiwaan senantiasa menunjukkan ketaatannya kepada undang-undang
masyarakat politik azasi.
5. Pedoman Masyarakat sangat mendukung rejim yang berkuasa,
Filsafat manakala para penguasa juga mentaati undang-undang
politik asasi, dan jika dilanggar maka akan mengahadapi
perlawanan. Kejahatan sangat tercela dan dianggap melawan
masyarakat.
6. Paham atau Penerapan ideologi negara, adalah ideologi liberal. Dalam
Ideologi yang kehidupan sehari-hari, sangat menghormati kebebasan dan
diterapkan hak-hak asasi manusia.
7. Pedoman Kekuasaan pemerintah, lebih banyak dibatasi oleh konvensi
Konstitusi dan dari pada hukum formal. Rakyat hidup dalam ketenangan dan
Hukum kepastian hukum, karena pemerintah memberikan
perlindungan hukum yang baik dan penghormatan terhadap
hak-hak asasi warganegaranya. Aturan yang dibuat, ditaati
oleh semua komponen elit politik, pemerintah maupun
masyarakat demi jaminan keamanan dan kesejahteraan
bersama.

125. Penyelenggaraan pemerintah, dilaksanakan oleh :
 Kabinet (Perdana menteri dan dewan menteri) serta parlemen
(Majelis Rendah dan Majelis Tinggi).
 Parlemen dalam merumuskan kebijakan pemerintah dibatasi, karena
cara kerjanya diawasi oleh kabinet.
 Perdana Menteri dapat memastikan bahwa setiap usul yang diajukan
pemerintahnya, akan disetujui dalam bentuk yang dikehendaki
parlemen.

126. b). Sistem Politik Negara RRC
FAKTOR YANG
NO MEMPENGARUHI
URAIAN / KETERANGAN
1. Latar Belakang Proses kehidupan sistem politik di China, merupakan produk
Sejarah revolusi menggantikan sistem kerajaan yang telah bertahan
berabad-abad. Revolusi demi revolusi, menjadikan Partai
Komunis Cina (PKC) sebagai penguasa dan membentuk
pemerintahan komunis sampai dengan sekarang.
2. Kondisi Sosiologis Pada masyarakat Cina, lembaga-lembaga sosial yang dominan
adalah keluarga. Mereka mengakui wewenang kekuasaan para
pemimpinnya atas tingkah laku sosialnya. Kesetiaan harus
diarahkan pada kepentingan kolektif dan bukan pada ikatan-
ikatan pribadi.
3. Kondisi Kultural/ Pemerintah Cina sejak tahun 1949, telah mengupayakan
Budaya pendidikan sabagai salah satu alat yang paling efektif untuk
mengubah sikap politik orang-orang Cina. Melalui pendidikan,
masyarakat ikut menanggung beban sosialisasi dan
menciptakan masyarakat yang melek huruf sebagai syarat
pendidikan politik dan keterlibatan politik.

127. 4. Kondisi Negara Cina memiliki wilayah dan penduduk terbesar di dunia.
Psycho- Sebelum menjadikan Partai Komunis Cina berkuasa, selalu
Sosial / dilanda perang saudara. Dewasa ini, mereka bangga karena
Kejiwaan memiliki kekayaan budaya tinggi yang diwariskan oleh para
masyarakat pendahulunya.
5. Pedoman Mayoritas masyarakat Cina memiliki tingkat kepercayaan diri
Filsafat tinggi. Sifat-sifat antusiasme, kepahlawanan, pengorbanan, dan
usaha bersama – mendapatkan nilai tinggi. Azas percaya diri
sendiri mempunyai implikasi nasional maupun internasional.
6. Paham atau Revolusi Cina telah berlangsung selama puluhan tahun sebelum
Ideologi partai komunis menjadi kekuatan yang besar dalam politik Cina
yang dan mulai menguasai pemerintahannya. Anti imperialisme
diterapkan merupakan unsur paling kuat dalam pembentukan ideologi
komunis.
7. Pedoman Berdasarkan Konstitusi 1954, organ wewenang negara tertinggi
Konstitusi dan pemegang wewenang legislatif adalah ”Konggres Rakyat
dan Nasional” (KRN). Selain KRN, adalah Dewan Negara (Perdana
Hukum Menteri, Wakil-wakil Perdana Menteri dan kepala-kepala dari
semua kementerian dan komisi). Selain itu juga ada Mahkamah
Rakyat Tertinggi dan Kejakasaan Rakyat Tertinggi.

128. C). SISTEM POLITIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Faktor Yang
No Uraian / Keterangan
Mempengaruhi
1. Latar Belakang Bangsa Indonesia harus menghadapi kolonial Belanda dan bala
Sejarah tentara Jepang untuk mewujudkan Proklamasi Kemerdekaan 17
Agustus 1945. Pasca proklamasi kemerdekaan, para pemimpin
Indonesia terlibat dalam proses politik dengan mencari format
berdasarkan demokrasi Pancasila.
2. Kondisi Masyarakat Indonesia yang multi agama, ras dan antar Golongan
Sosiologis telah dipersatukan dalam kesatuan politik dengan semboyan
Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, upaya saling
menghormati dan kerja sama dalam membangun kerukunan hidup
penting untuk ditegakkan.
3. Kondisi Kultural/ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun atas dasar sendi-
Budaya sendi multi kultural. Bangsa Indonesia memiliki semangat untuk
selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta rela
berkorban untuk bangsa dan negaranya. Budaya musyawarah,
toleransi, dan saling menghormati telah diwariskan kepada calon-
calon pemimpin melalui jalur-jalur pendidikan formal, in-formal,
maupun nor-formal.

129. 4. Kondisi Bangsa Indonesia, sebelum menjadikan Pancasila sebagai dasar
Psycho- negara selalu dapat dipecah belah oleh bangsa lain. Dengan
Sosial / semangat rela berkorban dan cinta tanah air bangsa Indonesia
Kejiwaan mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa
masyarakat Indonesia sangat menentang segala mecam bentuk penjajahan.
5. Pedoman Pancasila dalam sistem politik Indonesia, telah dijadikan dasar dan
Filsafat motivasi dalam segala sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam
hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai
tujuan nasionalnya sebagaimana terkandung di dalam Pembukaan
UUD 1945.
6. Paham atau Ideologi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, akan selalu
Ideologi dikaitkan dengan proses politik dalam pengaturan penyelengga-
yang raan pemerintahan negara yang meliputi bidang ideologi, politik,
diterapkan ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dalam struktur
politik, Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum.
7. Pedoman Sejak pemilu 2004, presiden dipilih oleh rakyat sehingga tanggung
Konstitusi jawabnya kepada rakyat. Lembaga negara, terdiri dari ; MPR,
dan Hukum Presiden, DPR, Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan Mahkamah
Agung.

130. Demokrasi Pancasila Pada Hakikatnya Demokrasi
Yang Bercorak Khas Indonesia, Yang Penerapannya
Dijabarkan Dalam :
 Pemerintahan Berdasarkan Hukum.
 Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
 Pengambilan Keputusan Berdasakan Musyawarah
 Peradilan yang Bebas dan Merdeka
 Partai Politik (Parpol) dan Organisasi Sosial Politik (Orsospol)
 Pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu)

131. ASPEK - ASPEK DEMOKRASI PANCASILA:
a. Aspek formal
b. Aspek materiil
c. Aspek normatif (kaidah)
PENGAMBILAN KEPUTUSAN SESUAI DENGAN
PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA:
a. Keseimbangan antara hak dan kewajiban,
b. Persamaan,
c. Kebebasan yang bertanggungjawab,
d. Mengutamakan persatuan dan kesatuan.

132. C. PERAN SERTA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA
a. Partisipasi Politik Warga Negara
Partisipasi politik, merupakan penentuan sikap dan
 keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi
organisasinya, sehingga pada akhirnya :
 Mendorong individu tersebut berperan serta dalam pencapaian
tujuan organisasi,
 Mengambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.

133. PENGERTIAN PARTISIPASI POLITIK MENURUT PARA AHLI :
 Herbert Mc. Closky, Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga
masyarakat melalui darimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan
penguasa dan secara langsung, dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum.
 Norman H. Nie dan Sidney Verba, Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga
negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi
seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh
mereka.
 Prof. Miriam Budiardjo, Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam
partai politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana
seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut
serta – secara langsung atau tak langsung – dalam pembentukan kebijaksanaan
umum.

134. BENTUK-BENTUK PARTISIPASI POLITIK
KONVENSIONAL NON-KONVENSIONAL
 Pemberian Suara (voting)  Pengajuan petisi
 Diskusi politik  Berdemonstrasi
 Kegiatan kampanye  Konfrontasi
 Membentuk dan bergabung  Mogok
dalam kelompok Kepentingan.  Tindak kekerasan politik terhadap
 Komunikasi individual dengan harta benda.
pejabat politik/administratif.  Tindak kekerasan politik terhadap
manusia.

135. 7 (TUJUH) BENTUK PARTISIPASI POLITIK INDIVIDUAL MENURUT
MILBRATH M.L. GOEL :
BENTUK
NO URAIAN / KETERANGAN
PARTISIPASI
1. Aphatetic Tidak beraktifitas dan partisipatif, tidak pernah
Inactives memilih.
2. Passive Memilih secara reguler/teratur, menghadiri
Supporters Parade patriotik, membayar seluruh pajak,
“mencintai negara”.
3. Contact Pejabat penghubung lokal (daerah), propinsi
Specialist dan nasional dalam masalah-masalah tertentu.

136. 4. Communicators Mengikuti informasi politik, mengirim pesan
dukungan dan protes terhadap pemimpin-pemimpin
partai politik.
5. Party and Bekerja untuk partai politik atau kandidat,
Campaign meyakinkan orang lain tentang bagaimana memilih,
Workers bergabung dan mendukung partai politik, dipilih jadi
kandidat partai politik.
6. Community Bekerja dengan orang-orang lain berkaitan dengan
Activist masalah-masalah lokal dan melakukan kontak
terhadap pejabat-pejabat berkenaan dengan isu-isu
sosial.
7. Protesters Bergabung dengan demonstrasi publik di jalanan,
melakukan protes keras bila pemerintah melakukan
sesuatu yang salah.

137. Tingkatan atau piramida partisipasi politik menurut
David F. Roth dan Frank L. Wilson (1980).
(Menyimpang)
Pembunuh politik, teroris, pembajak
Aktivis
Pejabat umum, pejabat parpol sepenuh waktu,
pimpinan kelompok kepentingan
Petugas kampanye, aktif dalam parpol/kelompok
kepentingan, aktif dalam proyek-proyek sosial
Partisipan
Menghadiri rapat umum, anggota kelompok kepentingan, usaha meyakinkan orang, memberikan suara dalam
pemilu, mendiskusikan masalah politik, perhatian pada perkembangan politik.
Pengamat
Orang Yang apolitis

138. TINGKATAN PADA PARTISIPASI POLITIK, SANGAT TERGANTUNG DARI
AKIBAT YANG DISEBABKANNYA :
 Menduduki jabatan politik atau administratif.
 Mencari jabatan politik atau administratif.
 Keanggotaan aktif suatu organisasi politik.
 Keanggotaan pasif suatu organisasi politik.
 Keanggotan aktif suatu organisasi semu politik (quasi-political).
 Keanggotan pasif suatu organisasi semu politik (quasi-political).
 Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya.
 Partisipasi dalam diskusi politik informal minat dalam bidang
politik.
 Voting (pemberian suara).

139. b. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG PARTISIPASI POLITIK
1) PENDIDIKAN POLITIK
Menurut Alfian, Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha
sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat
sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai
yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak
dibangun.
Pendidikan politik sebenarnya dimaksudkan untuk mewujudkan
atau setidak-tidaknya menyiapkan kader-kader yang dapat
diandalkan untuk memenuhi harapan masyarakat luas, dalam arti
yang benar-benar memahami semangat yang terkandung di dalam
perjuangan sebagai kader bangsa.

140. Melalui pendidikan politik, diharapkan kader-kader
anggota partai politik akan memperoleh manfaat :
1. Dapat memperluas pemahaman, penghayatan dan wawasan terhadap masalah-
masalah atau isu-isu yang bersifat politis.
2. Mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik dan berbudaya politik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Lebih meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan
partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan.

141. 2) KESADARAN POLITIK
Menurut Drs. M. Taopan, kesadaran politik adalah suatu proses batin yang
menampakkan keinsafan dari setiap warga negara akan urgensi (hal terpenting) urusan
kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Tingkat kesadaran politik masyarakat tidaklah sama, sangat tergantung pada latar
belakang pendidikannya. Kaum elit dan kelompok menengah, nampak relatif lebih baik.
Sedangkan kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, diperlukan
pembinaan yang intensif.

142. PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA MASYARAKAT DAPAT
DILAKSANAKAN DENGAN :
No Bidang Implementasi Partisipasi politik
1. Politik Setiap warga negara dapat ikut serta secara langsung ataupun tidak
langsung dalam kegiatan-kegiatan antara lain :
a. Ikut memilih dalam pemilihan umum,
b. Duduk dalam lembaga politik, seperti MPR, Presiden, DPR,
Menteri, dan sebagainya,
c. Berkampanye, menghadiri kelompok diskusi, dan lain-lain.
2. Ekonomi Setiap warga negara dapat ikut serta secara aktif dalam kegiatan-
kegiatan antara lain :
a. Menciptakan sektor-sektor ekonomi yang produktif baik dalam
bentuk jasa, barang, transportasi, komunikasi, dan sebagainya.
b. Melalui keahlian masing-masing, dapat menciptakan produk-
produk unggulan yang inovatif, kreatif dan kompetitif daripada
produk luar.
c. Kesadaran untuk membayar pajak secara teratur demi
kesejahteraan dan kemajuan bersama.

143. 3. Sosial- Setiap warga negara dapat mengikuti kegiatan-kegiatan a.l. :
Budaya a. Sebagai pelajar atau mahasiswa, harus dapat menunjukkan
prestasi belajar yang tinggi.
b. Menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum ,
seperti: tawuran, narkoba, merampok, berjudi, dan sebagainya.
c. Profesional dalam bidang pekerjaannya, disiplin, dan
produktivitas tinggi untuk menunjang keberhasilan
pembangunan nasional.
4. Hankam Setiap warga negara dapat ikut serta secara aktif dalam kegiatan-
kegiatan antara lain :
a. Bela negara dalam arti luas, sesuai dengan kemampuan dan
profesinya masing-masing.
b. Senantiasa memelihara ketertiban dan keamanan wilayah atau
lingkungan tempat tinggalnya.
c. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa demi tetap tegak
negara Republik Indonesia.
d. Menjaga stabilitas dan kemanan nasional agar pelaksanaan
pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

144. 2) SOSIALISASI POLITIK
Sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk
menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan
mengembangkan orientasi pada politik.
Sarana Dalam
Sosialisasi Politik
 Keluarga (family)
 Sekolah
 Partai Politik