Sistem hukum

26,799 views
26,523 views

Published on

Published in: Education
3 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
26,799
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
881
Comments
3
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem hukum

  1. 2. Sistem Hukum <ul><li>1. Pengertian S istem </li></ul><ul><li>Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait mengait satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk sistem dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian yang terkecil </li></ul><ul><li>unsur-unsur dalam sistem mencakup antara lain: </li></ul><ul><ul><ul><li>Seperangkat komponen, elemen, bagian. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Saling berkaitan dan tergantung. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kesatuan yang terintegrasi. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Memiliki peranan dan tujuan tertentu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interaksi antar sistem membentuk sistem lain yang lebih besar. </li></ul></ul></ul>
  2. 3. <ul><li>Pengertian Hukum </li></ul><ul><li>Hukum sulit didefinisikan karena kompleks. Prof. Van Apeldoorn mengatakan bahwa “definisi hukum sangat sulit dibuat karena tidak mungkin mengadakan yang sesuai dengan kenyataan. oleh karena itu kita lihat dulu pengertian hukum menurut para ahli: </li></ul><ul><ul><li>Prof. Mr. E.M. Meyers </li></ul></ul><ul><ul><li>Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku masyarakat, dan pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Drs. E. Utrecht, S.H. </li></ul></ul><ul><ul><li>hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. </li></ul></ul>
  3. 4. <ul><ul><li>S.M. Amin, S.H. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan pergaulan manusia. </li></ul></ul><ul><ul><li>J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hukum adalah peraturan-perturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu. </li></ul></ul>
  4. 5. <ul><li>Dari beberapa pengertian tentang hukum, maka dapat disimpulkan hukum mengandung 4 unsur : </li></ul><ul><ul><li>Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat </li></ul></ul><ul><ul><li>Bersifat memaksa </li></ul></ul><ul><ul><li>Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum </li></ul></ul><ul><ul><li>Dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang </li></ul></ul><ul><ul><li>Dengan demikian hukum memiliki ciri-ciri: </li></ul></ul><ul><ul><li>Adanya perintah dan/atau larangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Perintah dan larangan tersebut harus ditaati setiap orang </li></ul></ul>
  5. 6. <ul><li>Pengertian Sistem Hukum </li></ul><ul><li>Dari pengertian sistem dan hukum maka dapat diartikan bahwa : </li></ul><ul><li>Sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang di patuhi dan di taati oleh setiap warganya. </li></ul>
  6. 7. Asas dan Tujuan Hukum <ul><li>Asas Hukum </li></ul><ul><li>Asas hukum terdiri dari dua, yaitu : </li></ul><ul><ul><li>Asas Hukum Umum </li></ul></ul><ul><ul><li>adalah asas yang berhubungan dengan keseluruhan bidang hukum </li></ul></ul><ul><ul><li>Scholten mengemukakan adanya lima asas hukum umum yang berlaku universal pada sistem hukum. Asas tersebut adalah Asas Kepribadian, asas perekutuan, asas kesamaan, asas kewibaan, dan asas pemisahan antara baik dan buruk. </li></ul></ul><ul><ul><li>Asas Hukum Khusus </li></ul></ul><ul><ul><li>adalah asas yang berlaku dalam lapangan hukum tertentu </li></ul></ul>
  7. 8. <ul><li>Tujuan Hukum </li></ul><ul><li>Tujuan hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum harus bersendikan pada rasa keadilan masyarakat. </li></ul><ul><li>Tujuan hukum dalam suatu masyarakt adalah : </li></ul><ul><ul><li>Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya </li></ul></ul><ul><ul><li>Untuk mencapai keadilan dan ketertiban </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai </li></ul></ul><ul><ul><li>Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat </li></ul></ul><ul><li>Fungsi Hukum adalah sebagai berikut : </li></ul><ul><ul><li>Hukum Sebagai pelindung </li></ul></ul><ul><ul><li>Hukum sebagai keadilan </li></ul></ul><ul><ul><li>Hukum sebagai pembangunan </li></ul></ul>
  8. 9. Sumber Hukum <ul><li>Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan nyata. </li></ul><ul><li>Sumber Hukum dibedakan menjadi : </li></ul><ul><ul><li>Sumber Hukum Material (welborn) </li></ul></ul><ul><ul><li>adalah keyakinan dan perasaan (kesadaran) hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi suatu materi (jiwa) hukum </li></ul></ul><ul><ul><li>Sumber Hukum Formal (kenborn) </li></ul></ul><ul><ul><li>adalah perwujudan bentuk dan isi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri </li></ul></ul>
  9. 10. <ul><li>Macam-macam S umber H ukum F ormal : </li></ul><ul><li>Undang-undang </li></ul><ul><li>undang-undang dibedakan menjadi 2 macam : </li></ul><ul><ul><li>Undang-undang dalam arti material </li></ul></ul><ul><ul><li>Undang-undang dalam arti formal </li></ul></ul><ul><li>Kebiasaan (hukum tidak tertuli) </li></ul><ul><li>Yuriprudensi </li></ul><ul><li>Traktat </li></ul><ul><li>Dalam pelaksanaannya, Traktat dibedakan menjadi dua : </li></ul><ul><ul><li>Traktat bilateral : Perjanjian yang dibuat oleh 2 negara </li></ul></ul><ul><ul><li>Traktat multilateral : Perjanjian yang dibuat oleh lebih dari 2 negara </li></ul></ul><ul><li>Doktrin </li></ul>
  10. 11. Penggolongan Hukum <ul><li>Berdasarkan wujudnya </li></ul><ul><ul><li>Hukum tertulis , yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hukum tidak tertulis , yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). </li></ul></ul><ul><li>Berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya </li></ul><ul><ul><li>Hukum lokal , yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hukum nasional , yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hukum internasional , yaituhukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih. </li></ul></ul>
  11. 12. <ul><li>Berdasarkan waktunya </li></ul><ul><ul><li>Hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum). </li></ul></ul><ul><ul><li>Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang (ius constituendum). </li></ul></ul><ul><ul><li>Hukum antar waktu , yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu. </li></ul></ul><ul><li>Berdasarkan pribadi yang diaturnya </li></ul><ul><ul><li>Hukum satu golongan , yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi golongan tertentu saja. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hukum semua golongan , yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hukum antar golongan , yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masingnya tunduk pada hukum yang berbeda. </li></ul></ul>
  12. 13. <ul><li>Berdasarkan isinya </li></ul><ul><ul><li>Hukum publik , yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dalam arti formal, hukum publik mencakup : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hukum tata negara, hukum administrasi negara, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>hukuim pidana, dan hukum acara. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hukum privat (hukum perdata) , yaitu hukum yang mengatur kepentingan orang-perorangan. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dalam arti luas, hukum privat mencakup : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hukum dagang dan hukum adat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hukum privat dapat dibagi sebagai berikut : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hukum perorangan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hukum keluarga </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hukum kekayaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hukum waris </li></ul></ul></ul>
  13. 14. <ul><li>Berdasarkan tugas dan fungsinya </li></ul><ul><ul><li>Hukum material, </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>yaitu hukum yang berisi perintah dan larangan. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hukum formal (acara), </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>yaitu hukum yang berisi tentang tata cara </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>melaksanakan dan mempertahankan hukum material. </li></ul></ul></ul><ul><li>Berdasarkan sifatnya </li></ul><ul><ul><li>Hukum yang memaksa, </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>harus di taati. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hukum yang mengatur, </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Yaitu hukum yang dapat dikesampingkan, bila pihak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tertentu telah membuat sendiri </li></ul></ul></ul>
  14. 15. <ul><li>Secara umum hukum dapat di bagi dalam berbagai bidang </li></ul><ul><ul><li>Hukum perdata </li></ul></ul><ul><ul><li>Hukum publik </li></ul></ul><ul><ul><li>Hukum pidana </li></ul></ul><ul><ul><li>Hukum acara </li></ul></ul><ul><ul><li>Hukum Perdata </li></ul></ul><ul><ul><li>Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat/hukum sipil. Contoh: jual beli rumah/kendaraan </li></ul></ul>
  15. 16. <ul><li>2. Hukum Publik </li></ul><ul><li>Hukum publik adalah hukum yang mengatur antara hubungan subjek hukum dengan pemerintah atau hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan masyarakat. </li></ul><ul><li>3. Hukum Pidana </li></ul><ul><li>Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi yang melakukannya sesuai yang diterapkan undang-undang pidana. </li></ul>
  16. 17. <ul><li>4. Hukum acara </li></ul><ul><ul><li>Hukum acara merupakan ketentuan yaang mengatur bagaimana cara agar hukum (materiil) itu terwujud atau dapat diterapkan kepada subyek yang memenuhi perbuatannya. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum perdata maka ada hukum acara perdata . </li></ul></ul><ul><ul><li>Hukum Internasional </li></ul></ul><ul><ul><li>Hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antar negara satu dengan yang lain secara internasional yang mengandung dua </li></ul></ul>
  17. 18. <ul><li>pengertian dalam arti sempit dan luas. </li></ul><ul><li>a. Dalam arti sempit meliputi: hukum publik internasional saja. </li></ul><ul><li>b. Dalam arti luas meliputi: hukum publik internasional dan hukum perdata internasional. </li></ul>
  18. 19. <ul><li>Sanksi Hukum </li></ul><ul><li>Pada setiap negara yang menerapkan </li></ul><ul><li>Supremasi hukum harus memberi sanksi pada pelanggar hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. </li></ul><ul><li>Berikut ini adalah macam-macam sanksi pidana sesuai pasal 10 KUHP: </li></ul><ul><li>Hukuman pokok yang terdiri dari : </li></ul><ul><li>1. Hukuman mati </li></ul><ul><li>2. Hukuman penjara yang terdiri dari: </li></ul>
  19. 20. <ul><li>Hukuman seumur hidup </li></ul><ul><li>Hukuman sementara waktu (setingginya 20 tahun dan sekurangnya 1 tahun) </li></ul><ul><li>3. hukuman kurungan ( setingginya 1 tahun dan sekurangnya 1 hari ) </li></ul><ul><li>b. Hukuman tambahan </li></ul><ul><li>1. Pencabutan hak-hak tertentu. </li></ul><ul><li>2. Perampasan ( penyitaan ) Barang- barang tertentu. </li></ul><ul><li>3. Menunggu keputusan hakim. </li></ul>
  20. 21. <ul><li>6 . Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata </li></ul><ul><li>a. Hukum Pidana </li></ul><ul><li>Pelanggaran terhadap norma hukum pada umumnya segera disikapi oleh pengadilan setelah menerima berkas polisi. </li></ul><ul><li>b. Hukum Perdata </li></ul><ul><li>Pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru dapat disikapi oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan. </li></ul>
  21. 22. <ul><li>7.Peradilan Nasional </li></ul><ul><li>Ketentuan umum UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. </li></ul><ul><li>Berdasarkan pasal 1 UU No.4 Tahun 2004 kekuasaan kehakiman dan dilakukan oleh MA dan badan peradilan dibawahnya sebagai berikut: </li></ul>
  22. 23. <ul><li>Peradilan Umum </li></ul><ul><li>Peradilan Agama </li></ul><ul><li>Peradilan Militer </li></ul><ul><li>Peradilan Tata Usaha Negara </li></ul><ul><li>Oleh MK </li></ul>
  23. 24. <ul><li>Macam-macam Peradilan Nasional </li></ul><ul><li>Pengadilan Negeri </li></ul><ul><li>Pengadilan Negeri adalah sebuah pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk. Pengadilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakya pencari keadilan pada umumnya. </li></ul>
  24. 25. <ul><li>2. Pengadilan Agama </li></ul><ul><li>Pengadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul antara orang-orang Islam seperti nikah, rujuk, talak (perceraian) , nafkah, waris, dan lain-lain. </li></ul>

×