Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

18,588 views
18,239 views

Published on

Published in: Education
4 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
18,588
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
478
Comments
4
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Civic Education is an important component of education that cultivates citizens to participate in the public life of a democracy, to use their rights and to discharge their responsibilities with the necessary knowledge and skills...(Branson, 1998)
  • Citizenship education has been described as ‘the contribution of education to the development of those characteristics of being a citizen’ (Cogan 1998:13), and the ‘process of teaching society’s rules, institutions, and organizations, and the role of citizens in the well-functioning of society’ (Villegas-Reimer 1997:235).
  • Citizenship or Civics Education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching and learning) in that preparatory process. (Kerr, 1999:2)
    Pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warganegara tersebut.
  • The purpose of citizenship education in schools and colleges is to make secure and to increase the knowledge, skills and values relevant to the nature of participative democracy; also to enhance the awareness of rights and duties, and the sense of responsibilities needed for the development of pupils into active citizens.
  • The purpose of citizenship education in schools and colleges is to make secure and to increase the knowledge, skills and values relevant to the nature of participative democracy; also to enhance the awareness of rights and duties, and the sense of responsibilities needed for the development of pupils into active citizens.
  • Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

    1. 1. SUMATERA KALIMANTAN JAVA IRIAN JAYA Dikdik Baehaqi Arif, S.Pd.,M.Pd | dik2baehaqi@yahoo.com | @Dik2Baehaqi
    2. 2. Hakikat dan Rasional PKn
    3. 3. M. Nu’man Somantri (2001) PKn sebagai hasil seleksi dan adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan-kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah satu tujuan Pendidikan IPS.
    4. 4. ; PKn sbg salah satu dari tiga tradisi pengajaran social studies (2) social studies taught as social science; dan, (3) social studies taught as reflective inquiry.
    5. 5. Pendidikan Kewarganegaraan Suatu bidang kajian yang memusatkan telaahanya pada seluruh dimensi psikologis dan sosial-kultural kewarganegaraan individu, menggunakan ilmu politik dan ilmu pendidikan sebagai landasan epistemology intinya, diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan, dan mempunyai implikasi aksiologis terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Udin S Winataputra (2012:249)
    6. 6. Murray Print (1999) mencakup kajian tentang pemerintahan, konstitusi, rule of law, serta hak dan tanggung jawab warga negara. cakupan dan penekanan kajian meliputi proses-proses demokrasi, partisipasi aktif warga negara, dan keterlibatan warga dalam suatu civil society (masyarakat warga).
    7. 7. 1. Program kurikuler kewarganegaraan untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal-kesetaraan (school civic education) 2. Program sosial-kultural kewarganegaraan (community civic education) 3. Kajian ilmiah kewarganegaraan (di dalamnya tercakup civic research and development)
    8. 8. Paradigma Konseptual Pendidikan Kewarganegaraan Academic Civic Education Community Civic Education School Civic Education
    9. 9. PKn adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis (Zamroni) Pengertian PKn
    10. 10. PKn sebagai MPK
    11. 11. •Kewiraan •Pendidikan Kewiraan •Kewarganegaraan •Pendidikan Kewarganegaraan •Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Peristilahan
    12. 12. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)
    13. 13. untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi kepada Tuhan Yang Maha Esa, , dan menjadi (Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003)
    14. 14. Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    15. 15. (Pasal 35 Ayat (3) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)
    16. 16. Pendidikan kewarganegaraan pengabdian sesuai profesi pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib pelatihan dasar kemiliteran secara wajib PKn untuk bela negara --: Pasal 9 ayat (2) UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara:-- Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui :
    17. 17. Visi KelompokMPK Sebagai sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.
    18. 18. Membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.
    19. 19. (Pasal 3 Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi)
    20. 20. Menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki 1. rasa kebangsaan dan cinta tanah air; 2. demokratis yang berkeadaban; 3. menjadi warga negara yang memiliki daya saing: berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

    ×