Wp mei(ultah)2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Wp mei(ultah)2012

on

  • 2,028 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,028
Views on SlideShare
2,028
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
20
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Wp mei(ultah)2012 Wp mei(ultah)2012 Document Transcript

    • dari redaksi Evaluasi untuk Lebih BaikSidang pembaca yang budiman, acara ini juga dihadiri para pengelola Humas dan HAL, karena merupakan Saat usia bertambah, selain ber­ kehumasan dan pengelola website BPKP salah satu anggota Forum Websitesyukur kepadaTuhanYang Maha Kuasa, Pusat. Tujuannya agar ajang evaluasi BPKP sejak tahun 2008kita wajib mengevaluasi apa yang ini sekaligus dimanfaatkan untuk Dengan kepengurusan barutelah diperbuat untuk lingkungan. meningkatkan wawasan kon­ ributor t dan sidang redaksi yang dihadiriEvaluasi sangat lah penting agar kita unit kerja BPKP Pusat. seluruh pengurus Warta Pengawasandapat melangkah lebih baik lagi. Saat Selain melakukan evaluasi, kami yang dipimpin Kepala BPKP selakuini, tepat tanggal 30 Mei 2012, BPKP juga menata kepengurusan Warta Pelindung, kami berupaya untuk me­telah berusia 29 tahun. Artinya, sudah Pengawasan dengan melibatkan se­­ lu­ ningkatkan kualitas penyajian dan29 tahun BPKP menjadi bagian dari ruh deputi, kepala pusat, dan kepala layanan kepada pembaca. Partisipasisistem manajemen pemerintahan di biro, serta inspektur. Tujuannya, agar aktif segenap pengurus memotivasi setiap unit kerja aktif berkontribusi pada kami untuk berupaya tampil menarik setiap edisi di samping memudahkan dan bermanfaat. koordinasi. Penataan ini dilakukan Edisi kali ini, meskipun dengan se­ ring dengan adanya mutasi di i sangat tertatih-tatih, kami berupaya Bagian Humas dan Hubungan Antar mempercepat penerbitan Warta Pe­ Lembaga, BPKP. Pemimpin Umum Warta ngawasan. Ha­ a­ annya, majalah ini r p Pengawasan, Ratna Tianti hijrah ke dapat diterima para pembaca tepat Bagian Pengang­ atan dan Kepangkatan k di hari jadi BPKP. Pada edisi khusus Pegawai, Biro Kepegawaian mulai 2 April HUT ke-29 BPKP ini kami mencoba menyajikan informasi terkait kiprah BPKP yang dikemas dalam tema La­ poran Utama “Mengawal 3 Sejak Awal”.Managing Editor Majalah SWA, Teguh Walau masih jauh dariPoeradisastra saat memberi masukan pada sempurna, kami berharapDiskusi Evaluasi dan Pengembangan Warta pem­ aca dapat me­ etik b mPengawasan, 17 April 2012 manfaat kehadiran edisiIndonesia. Melalui edisi khusus HUT khusus ini. Se­ oga ting­ mke-29 BPKP ini, kami menyajikan kat kepercayaan stake­kiprah BPKP sebagai aparat pe­ Rapat penentuan topik Warta Pengawasan edisi khusus HUT ke 29 holders terhadap BPKPngawasan intern pemerintah yang BPKP, 23 April 2012 dan kiprahnya semakinberguna sebagai sarana evaluasi. baik. Akhir kata, segenap Evaluasi atas apa yang telah 2012. Demikian pula dengan Pemimpin pengurus Warta Pengawasan me­ki­ a perbuat sangat menentukan Administrasi, Suhadril yang sejak 4 ngucapkan Dirgahayu BPKP. Semoga tkeberhasilan kita di masa mendatang. Mei 2012 bertugas sebagai Kasubag BPKP dapat menjadi institusiWarta Pengawasan yang telah mene­ Kepegawaian di Pusdiklatwas. Peng­ pengawasan yang terpercaya.mani pembaca sejak Desember gantinya, Nuri Sujarwati yang sempat 8 Redaksi1991 juga senantiasa melakukan tahun bertugas Kementerian PAN danevaluasi agar kehadirannya selalu RB bukan wajahbermanfaat bagi pembaca. Untuk baru lagi, karenaitu, kami mengundang Managing bersama RatnaTiantiE d i t o r M a j a l a h S WA , Te g u h dan Diana ChandraPoeradisastra, yang juga salah satu mem­­ bidani ke­ a­ ljuri pada Anugerah Media Humas hiran majalah iniyang diselenggarakan Bakohumas 20 tahun silam.sebagai narasumber pada Forum D e m i k i a n p u l a ,Diskusi Evaluasi dan Pengembangan dengan Harry BowoWarta Pengawasan pada tanggal yang tidak asing lagi17 April 2012 di Aula Gandhi, BPKP. di keluarga besar Rapat pembahasan draft WP edisi khusus HUT ke-29 BPKP, tanggal 21 Mei 2012Selain pengelola Warta Pengawasan, warta pengawasan Edisi Khusus HUT Ke 29 BPKP
    • daFtar isi Pelindung : Kepala BPKP 7 Pembina : Sekretaris Utama Penasihat : Para Deputi Kepala BPKP Penanggung Jawab: Momock Bambang Sumiarso Kontributor ahli: Binsar H. Simanjuntak, Achmad Sanusi, Iman Bastari, Ardan Adiperdana, Eddy Mulyadi Soepardi, Meidyah Indreswari, A.Animaharsi, Sidik Wiyoto, Elly Fariani, Hari Setiadi, Justan Siahaan, Priti Pratiwi “Khitah pengawas intern adalah mendukung pencapaian ki- Bakti, Dadang Kurnia, Priyatno, Bam­ nerja satuan kerja. Pengawasan Intern harus dilakukan sejak bang Utoyo, Amdi Very Dharma, Ratna Tianti Ernawati, Rudy M. Harahap. dari tahap perencanaan hingga pelaporan….. “ (Wakil Presiden RI, Boediono pada acara Lokakarya Forbes Pemimpin umum: APIP tahun 2012) Nuri Sujarwati 1 Dari Redaksi Pemimpin redaksi: 2 Daftar Isi Tri Wibowo 3 Editorial Round Up Pemimpin administrasi: 5 Mengawasi Sejak Awal4 Harry Bowo Warta Utama 8 Jejak Langkah Peran Pengawasan Intern Mewujudkan Good redaktur Pelaksana: Governance Nani Ulina K. N 8 redaktur Hananto Widyatmoko, Sudarsari Sjamsoe, Diana Chandra reporter Harry Jumpono, R.r. Sri Hartanti, Erwin Tarzani Keuangan Ajat Sudrajat, Isnawati Ekarini desain Grafis Hilwiya Agustine, Idiya Zikra administrasi Dian Setyawati, Ika Nur Asizah Fotografer 13 Perlu Diperkuat Aturan Main yang Jelas Yustinus Santo Nugroho, 14 dari WIlayah Tertib Administrasi menuju Good Governance Rosita Susilowati, Putriane 16 Probity Audit Sirkulasi 18 Praktik Konsultatif dan Assurance BPKP Mengawal Manajemen Edi Purwanto, Adi Sasongko 20 Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMD dan APBN 22 Pembinaan Sistem Pengendalian Intern 23 Pengawasan Cost Recover 24 Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan WARTA PENGAWASAN VOL. XVI/NO. 4/DESEMBERBPKP WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE 29 2009
    • daFtar isi 18 39 Musrenbangnas Tahun 2012: Solusi Mengatasi Ketidakpastian Perekonomian Global 43 Zona Integritas Menuju WBK 46 Peringatan Hari Otda ke­16, tanggal 25 April 2012: Perbaikan Pengelolaan Keuangan untuk Peningkatan Kinerja Daerah Warta Pusat 50 Seminar Nasional Internal Auditor Tahun 2012: Fungsi Pengawasan Internal Membangun Nilai Tambah Organisasi 52 Bincang Sesaat Bersama Empat Pakar Internal Control Kolom26 Optimalisasi Penerimaan Negara 54 Penerapan CBHRM di BPKP27 Monitoring Dana Alokasi Khusus 57 Capacity Building dan Employee Engagement di Sektor30 Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, Eddy Pemerintahan Soeseno, SH: WTA Ala Kementerian Perdagangan 60 Kapusdiklatwas BPKP, Meidyah Indreswari: Make It Simple. Kerja Baik, Tidur Nyenyak, dan Tidak Stres 30 62 Kinerja versus Harapan Warta Daerah 65 Geliat Forbes APIP di Daerah Luar Negeri 66 Australia: From Capability reviews to Public Satisfaction GCG 70 Grow as A Country 5 SPIP 72 Sekilas Revisi: COSO Internal Control Integrates33 Gubernur Sulawesi Utara: DR. Sinyo Harry Sarundajang: Framework 2012 Perkuat Pengawasan untuk Efektivitas Pembangunan HUKUM 76 Memosisikan Hukum sebagai Agent of Changes Apa Siapa 33 78 Jangan Menunggu di Muara, Jangan Marah di Muara, Lakukan dari Awal 79 Menciptakan Ruang Publik untuk Perbaikan Kinerja BPKP dalam Berita 80 WTA Dulu, Baru WBK... 81Changes from the Top 82 Sinergi Membangun Pengawasan Sektor Transportasi 84 Rakernis Dittipidkor Bareskrim Polri 85 Perbuatan baik Meski Kecil akan Menuai Manfaat 86 BPKP Harus Menjadi Contoh Implementasi SPIP 88 Menapak Langkah Tertib Administrasi Menuju WBK 90 Amanah untuk Lahirkan PNS Berkualitas36 Bupati Tanah Datar: M. Shadiq Pasadigoe: APIP sebagai 91 Perlu Kesatuan Langkah untuk Berantas Korupsi Early Warning Systems 92 To be A Good Follower37 Tertib Administrasi 93 Membangun Informasi Current Issue dengan Sistem DashboardNasional 94 Kado Ultah ke­29 BPKPAlamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62­021­85910031, pes 0102 dan 0103,Diterbitkan Oleh: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan: Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep­54/K/SU/2012Tanggal 28 Januari 2011 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982 ISSN 0854­0519 Home-page: http://www.bpkp.go.id. e-Mail:warta_pengawasan@bpkp.go.id. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi. WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE 29 BPKP
    • Editorial Pengawas intern Modern M anusia modern sering diartikan sebagai semakin terbatasnya sumber daya alam, hingga manusia yang mampu memecahkan semakin tinggi tuntutan akan terwujudnya sebuah masalah­masalah yang dihadapi dalam Kepemerintahan yang Baik dan Bersih. menjalani kehidupannya, tidak lagi Lalu bagaimana dengan Pengawas Intern? tergantung pada alam. Manusia modern diartikan Sebagaimana makna manusia modern, Pengawas juga secara fisik yaitu dimana manusia sudah intern modern diartikan sebagai seorang pengawas mampu menghasilkan secara intern yang mampu menghadapi masal produk­produk untuk tantangan dan memecahkan memenuhi kebutuhan­ masalah yang muncul dalam kebutuhannya, tidak hanya menjalankan peran dan fungsinya. mengambil hasil dari alam. Untuk itu pengawas intern harus Pengertian yang paling memiliki semangat, cara merasa, jelas diungkapkan oleh Alex cara berpikir, dan cara bertindak Inkeles, seorang Guru Besar yang modern. Sikap siap menerima dari Harvard University. pembaharuan dan perubahan, Ia menyebutkan, sebagai berorientasi waktu kekinian dan masa manusia modern, seseorang depan, dan keyakinan harus belajar harus memenuhi ciri­ciri yang untuk menguasai kompetensinya6 berkaitan dengan semangat, 6 merupakan karakteristik yang harus cara merasa, cara berpikir, dan melekat pada diri pengawas intern. cara bertindak yang modern. Perkembangan jaman saat ini Beberapa ciri­ciri tersebut telah menuntut adanya perubahan adalah memiliki kesediaan peran dan fungsi pengawas intern untuk menerima pengalaman Alex Inkeles menjadi consultant dan assurance. baru dan terbuka bagi Hal ini mengandung arti, pengawas pembaharuan dan perubahan; memiliki kesanggupan intern memiliki pengaruh yang semakin besar dalam untuk membentuk atau mempunyai pendapat menjaga kelangsungan hidup organisasi. Pada mengenai sejumlah persoalan dan hal­hal yang sektor pemerintahan, peran pengawas intern dalam timbul di sekitarnya (demokratis dan tidak menerima mewujudkan Good Governance dan excellent services opini secara otokratis dan hirarki); berorientasi waktu juga semakin besar. Sejalan dengan itu, pengawas kekinian dan masa depan, bukannya masa lampau; intern harus mampu menguasai pengetahuan dan yakin bahwa orang dapat belajar untuk menguasai praktik manajemen terbaik dan terkini. Tidaklah alam dalam batas tertentu, bukan dikuasai seluruhnya mengherankan jika saat ini tuntutan terhadap oleh alam; dan sadar akan harga diri orang lain dan kompetensi pengawas intern semakin tinggi, bersedia menghargainya. seperti penguasaan terhadap sistem pengendalian, Pengertian di atas memberi kejelasan bahwa pengelolaan risiko, Teknologi Informasi, manajemen hakikat manusia modern adalah seseorang mutu (ISO), ataupun core bussiness organisasi. Lebih yang memiliki kemampuan untuk memecahkan dari pada itu, bukan hanya sekedar kompetensi, permasalahan yang dihadapi dalam menjaga namun semangat kerja, cara pandang, cara merasa kelangsungan hidupnya. Ciri­ciri yang diungkapkan dan cara bertindak Pengawas Intern harus dibangun oleh Alex Inkeles adalah perwujudan manusia secara baik agar mampu menghadapi tantangan dan tersebut di tengah perkembangan dunia saat ini yang hambatan yang dihadapi organisasi dalam menjalani sarat dengan conflict of interest, perubahan teknologi dinamika perubahan jaman n yang cepat, demokratisasi, hak asasi manusia, dan (triwib) Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP29 BPKP2012 WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE Tahun
    • round up 7 Bagaimana potret efektivitas pengelolaan keuangan negara kita saat ini? Mungkin kitabisa melihat beberapa indikator berikut ini. Pada tahun 2011, Indeks Persepsi Korupsi Indo- nesia mendapat skor 3,0 pada skala 0 hingga 10. Indonesia berada pada posisi ke 100 dari 153 negara yang disurvei. Hal ini menunjukkan persepsi pelaku bisnis terhadap pelayanan publik di Indonesia masih diwarnai perilaku korup. H asil lebih memprihatinkan ditunjukkan oleh hasil survei PERC, dimana Indonesia menjadi negara paling korup di antara 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi. Pada survei ini Indonesia mendapat skor 9,27 pada skala 0 – 10. Sementara itu, hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang integritas penyelenggara pemerintahan menunjukkan skor rata-rata 6,31 pada skala warta pengawasan Edisi Khusus HUT Ke 29 BPKP
    • round up 0 – 10. Walaupun nilai ini merupakan peningkatan kinerja (performance audit) atau jenis audit lainnya. dari tahun sebelumnya (5,42), namun merupakan Hal ini tentunya mengurangi ruang lingkup penurunan jika dibandingkan tahun 2009 (6,50) peranan APIP dalam memberikan sumbangan dan 2008 (6,85). pada proses penyelenggaraan pemerintahan dan Pengukuran efektivitas pengelolaan keuangan pembangunan. Selain itu, sifat auditnya masih negara Indonesia juga tercermin dari penilaian dengan pendekatan post audit, yaitu dilakukan PBB tentang Indeks Pembangunan Manusia atau setelah kegiatan atau program selesai dilakukan, Human Development Index, dimana Indonesia walaupun sudah ada yang melakukan pre-audit. mendapat skor 0,617 pada skala 0 – 1,0. Hal Sejalan dengan perkembangan paradigma ini merupakan peningkatan dari tahun-tahun fungsi dan peran pengawas intern saat ini sebelumnya yaitu 2008 (0,588), 2009 (0,593) dan sebagai konsultan dan quality assurer, kondisi 2010 (0,600). Dari penilaian terhadap kemudahan tersebut tentunya perlu dicermati secara seksama. berusaha (doing bussiness), Indonesia menempati Perubahan paradigma dan tuntutan stakeholders peringkat ke-122 dari 183 negara yang disurvei. menuntut APIP untuk melakukan berbagai Beberapa hasil survei di atas menunjukkan perubahan, termasuk perubahan metodologi dan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan negara teknik pengawasannya. Saat ini muncul beberapa masih mengandung kelemahan. Persepsi para metodologi dan teknik audit mengiringi perubahan pelaku bisnis terhadap pelayanan publik di yang terjadi seperti policy evaluation, social audit, Indonesia masih buruk dan dipenuhi perilaku hingga probity audit. korup. Demikian juga dengan persepsi terhadap Dengan mempertimbangkan masih lemahnya tingkat integritas para aparat masih lemah. Lebih efektivitas pengelolaan keuangan negara saat8 jauh lagi, hasil survei menunjukkan pembangunan ini, salah satu hal yang dapat dikembangkan manusia dan kemudahan berusaha di Indonesia adalah pengawasan secara menyeluruh sejak masih di bawah rata-rata negara lain di dunia. proses perencanaan dan penganggaran hingga Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa Good pertanggungjawaban dan evaluasi. Dengan Governance dan Clean Government di Indonesia pengawalan yang lebih intensif, seluruh risiko tampaknya masih jauh dari jangkauan. yang muncul sejak awal hingga akhir akan dapat Bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah diantisipasi secara lebih tepat. Pengawas intern (APIP) kondisi ini tentunya menjadi sebuah diharapkan dapat memberikan jaminan yang perhatian yang tidak dapat disepelekan. Masih lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi. lemahnya efektivitas pengelolaan keuangan negara Lebih jauh lagi, APIP diharapkan lebih berperan menjadi parameter juga bahwa peran dan fungsi dalam mewujudkan Good Governance dan Clean APIP dalam mengawal jalannya pembangunan Government di bumi Nusantara ini. belum berjalan secara optimal. Pengawas Pada penerbitan kali ini akan dibahas lebih internal, yang memiliki kewajiban memberikan dalam bagaimana gambaran umum tentang jaminan memadai tercapainya tujuan melalui pengawasan intern secara menyeluruh sejak efektivitas tata kelola, pengelolaan risiko, dan perencanaan hingga akhir proses manajemen. sistem pengendalian, tentunya harus melakukan Hal ini dikaitkan dengan wacana perwujudan instropeksi dan evaluasi diri tentang peran dan Wilayah Tertib Administrasi sebagai prasyarat layanannya selama ini. Wilayah Bebas dari Korupsi di Indonesia. Liputan Salah satu yang perlu menjadi perhatian Utama akan menyajikan juga berbagai bentuk adalah efektivitas metodologi dan teknik pengawasan intern yang telah dilakukan sejak pengawasan yang dijalankan selama ini. Pada proses perencanaan hingga akhir. Tidak ketinggalan saat ini, sebagian besar APIP di Indonesia masih akan disajikan artikel tentang Probity Audit, yaitu menggunakan audit kepatuhan (compliance sebuah bentuk pengawasan menyeluruh pada audit) dalam menjalankan perannya, dan baru proses pengadaan barang dan jasan sedikit yang sudah mengembangkan audit (triwib) Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • “Khitah pengawas intern adalah mendukung pencapaian kinerja satuan kerja. Pengawasan Intern harus dilakukan sejak dari tahap perencanaan hingga pelaporan….. “ (Wakil Presiden RI, Boediono pada acara Lokakarya Forbes APIP tahun 2012) 9U ngkapan tersebut menunjukkan besarnya Di hadapan sekitar 500 peserta, Wapres menyampaikan harapan Wakil Presiden RI terhadap peran pesan agar para Pengawas jangan hanya terpaku pada pengawasan intern dalam mengawal ke­ancaran l ‘ekspose’ hasil pengawasan, karena ‘khitah’ pengawas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan intern adalah mendukung pencapaian kinerja satuandan Pembangunan di negara ini. Pada saat acara Forum kerja. Pengawasan harus dilakukan sejak dari tahapBersama APIP tahun 2012 di Jakarta pada tanggal 22 perencanaan hingga tahap pelaporan, bahkan monitoringFebruari 2012 yang lalu, ia mengungkapkan beberapa dan evaluasi. Sebagai contoh, penyusunan perencanaanhal penting terkait peran pengawasan intern dalam kegiatan harus benar-benar dilaksanakan dengan baik.mewujudkan Good Governance di Indonesia. Dalam Jika tidak, maka tinggal menunggu waktu munculnyapandangannya, pengawasan intern perlu dioptimalkan kelemahan-kelemahan dari satuan kerja. Pengawas internperannya sejak awal hingga akhir proses manajemen agar harus pro aktif dan jangan menunggu sampai kegiatankinerja satuan kerja tetap terjaga. selesai, apalagi hanya menunggu laporan yang masuk. Tuntutan terhadap peran yang lebih optimal dari Pengawas intern harus mampu melihat juga ‘critical point’pengawasan intern memang menjadi sebuah keniscayaan. dari setiap kegiatan satuan kerja.Pengawasan intern merupakan salah satu proses mana­ Pada kesempatan itu Wapres juga me­ yam­ aikan n pjemen yang diharapkan menjadi pengawal paling depan pesan agar APIP mampu menyusun sebuah manual kerjauntuk menjaga satuan kerja agar tidak melakukan kelalaian yang dapat dijadikan acuan bagi seluruh APIP dalamatau penyimpangan dalam upaya mencapai tujuan bekerja. Saat ini Ia melihat kualitas APIP masih sangatorganisasi. Pengawasan intern harus memantau semua bervariasi. Ada yang sudah menerapkan manajemenrisiko yang ada dan memberi jaminan bahwa semua dapat pengawasan yang modern, namun masih banyak jugadiantisipasi secara tepat hingga semua target kinerja dapat yang kualitasnya masih memprihatinkan. Dengantercapai. Tidak berlebihan jika Wapres mengharapkan penerbitan manual tersebut, diharapkan ada standarisasiperan yang lebih besar dalam setiap tahapan proses terhadap kualitas kerjanya dan memotivasi APIP untukmanajemen sejak perencanaan hingga pelaporan. meningkatkan kapabilitasnya. (triwib) Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Warta utama10 10 Peran dan fungsi pengawasan intern selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan peraturan, teknologi, sosial, ekonomi, serta tuntutan pemangku kepentingan, menuntut unit pengawasan intern selalu melakukan evaluasi dan reposisi sesuai kebutuhan organisasi. dinamika Peran Pengawas intern Pada awal kelahirannya, pengawasan intern hadir untuk membantu pimpinan organisasi menilai apakah aturan yang berlaku atau kebijakan yang ditetapkan telah dijalankan dengan baik oleh pegawai atau belum. Pimpinan membutuhkan masukan tentang kepatuhan pegawai terhadap aturan yang berlaku. Perkembangan berikutnya, peran pengawasan intern meningkat dari sekedar penguji ketaatan, menjadi ‘mata telinga’ pimpinan dalam pengambilan keputusan. Pengawasan intern hadir sebagai ‘katalis’ yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam mencapai tujuan organisasi. Orientasinya tidak sekedar menilai apa yang terjadi pada masa lampau, namun dapat menilai apa yang sedang terjadi saat ini dan memberi pandangan atau solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi organisasi saat ini. Sejalan dengan semakin ketatnya tingkat kompetisi pada dunia usaha, tuntutan terhadap peran pengawas intern semakin besar. Pada saat ini, pengawas intern diharapkan mampu menjadi agen perubahan dan mendorong peningkatan nilai tambah dan efisiensi operasional organisasi. Hal ini dilakukan melalui pemberian jaminan yang memadai bahwa tata kelola (governance), pengelolaan risiko, dan sistem pengendalian telah berjalan secara efektif. Pengawas Intern tidak sekedar sebagai Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP29 BPKP2012 WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE Tahun
    • Jejak Langkah Peran Pengawasan Intern Mewujudkan Good Governance Warta utamamata telinga dan katalis, namun berkembang sebagai dan performance audit, kegiatan baru seperticonsultant dan quality assurer bagi manajemen. Dengan policy evaluation dan probity audit mulai dilakukan.paradigma baru, pengawas intern turut bertanggung Pengawasan intern dituntut juga untuk secarajawab untuk mewujudkan tata kelola yang baik serta proaktif memantau efektivitas sistem pengendaliansistem pe ngen dalian dan pengelolaan risiko yang dan pengelolaan risiko organisasi. Dengan penerapanefektif. Salah satu isu yang berkembang adalah peran berbagai standar mutu internasional seperti ISO,pengawasan intern dalam mencegah dan mendeteksi terkadang pengawas intern melakukan audit ketaatanfraud hingga terjaminnya pengelolaan keuangan yang terhadap pelaksanaan standar mutu tersebut.bersih dan bebas dari korupsi. Salah satu issue yang mengemuka tentang peran Perubahan peran Pengawas Intern tersebut diikuti quality assurer pengawasan internal saat ini adalahdengan pengembangan metodologi atau kegiatan pencegahan terhadap fraud.pengawasan yang digunakan. Jika pada awalnya Perubahan peran dan metode kerja pengawasanpengawasan intern menjalankan perannya melalui internal tersebut tercermin dari perubahan proporsikegiatan reviu, monitoring, atau audit ketaatan, jenis kegiatan yang dilakukan oleh unit kerjamaka perkembangan berikutnya muncul berbagai Pengawasan Intern. Sebagai contoh, unit pengawasanjenis kegiatan pengawasan yang lebih canggih. intern United Nation (Perserikatan Bangsa­bangsa)Jenis kegiatan audit baru berkembang seperti mengalami perubahan proporsi jenis kegiatan yangoperational audit, management audit, program audit, signifikan antara kegiatan sebelum tahun 2010hingga performance audit. Hal tersebut berkembang dengan tahun 2011 dan tiga tahun berikutnya.mengikuti kebutuhan pengawasan intern dalam Menurut pimpinannya, Carman Louise Lapointe,menjalankan peranannya sebagai ‘mata telinga’ empat besar jenis kegiatan unit pengawasanpimpinan dalam mengendalikan jalannya organisasi. intern PBB tahun 2010 berupa operational audit,Jika sebelumnya pimpinan hanya mendapat regularity compliance, financial review, dan fraud andmasukan mengenai ketaatan pegawai terhadap irregularities. Sedangkan tahun 2011 dan rencanaperaturan dan kebijakan, dengan kegiatan tersebut kerja tiga tahun berikutnya didominasi denganpimpinan mendapat masukan dalam mengendalikan kegiatan corporate governance, ERM process, strategy 11pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi. vs performance, dan ethic review. Hal yang sama terjadi Sejalan dengan perubahan paradigma peran pada berbagai unit pengawasan internal, termasukpengawasan internal sebagai konsultan dan pada sektor korporasi. 11quality assurer, jenis kegiatan yang dilakukan olehpengawasan internal mengalami perkembangan Peran Pengawasan intern pada Sektorjuga. Jika sebelumnya kegiatan yang dilakukan Pemerintahan di indonesialebih dominan pada kegiatan yang bersifat post­ Sejak awal Kemerdekaan Republik Indonesia tahunaudit, yaitu dilakukan setelah kegiatan yang diawasi 1945, pengelolaan keuangan negara mengacu padaselesai dilaksanakan, maka dengan peran baru ini ketentuan peninggalan Pemerintah Hindia Belandaporsi pre­audit semakin besar. Sebagai konsultan, yaitu ICW. Peran pengawasan intern dijalankanPengawasan Intern kadang kala diminta oleh unit oleh unit kerja peninggalan Belanda yaitu Djawatankerja untuk membantu memberikan pemahaman Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) yangyang lebih utuh mengenai sebuah peraturan atau bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuankebijakan sebelum sebuah kegiatan dilaksanakan. berbagai perusahaan negara dan jawatan. SelainJenis kegiatan pengawasan intern sebagai konsultan itu pada Departemen Keuangan terdapat unit kerjaantara lain sosialisasi dan bimbingan teknis atau Thesauri Jenderal yang mengawasi pengelolaanpengembangan sistem pengendalian yang mampu keuangan negara. Pada kondisi tertentu, Pemerintahmencegah penyimpangan. Terkadang pengawasan menerbitkan penugasan khusus sebagaimana saatintern melakukan information system audit untuk diindikasikan marak terjadi kasus korupsi padamenilai kualitas sistem pengendalian pada sistem pertengahan tahun 1950an.berbasis komputer. Pengawasan intern pemerintah mengalami Sebagai quality assurer, jenis kegiatan pengawasan kemajuan berarti pada era orde baru (1966 – 1998).intern juga mengalami perkembangan. Selain Dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966,menjalankan kegiatan yang selama ini sudah dibentuk Direktorat Djendral Pengawasan Keuanganberjalan seperti reviu, monitoring, audit ketaatan, Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE 29 BPKP Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP Tahun 2012
    • Warta utama utama Warta DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi reviu, verifikasi, serta audit ketaatan, termasuk pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/ ketaatan terhadap aturan pengelolaan keuangan jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri negara. Unit tersebut lebih menekankan pada Jenderal. DJPKN mempunyai tugas melaksanakan fungsinya untuk memberi keyakinan bahwa seluruh pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/ sesuai dengan aturan yang berlaku. daerah. Selain itu dibentuk juga Inspektorat Jenderal Sejalan dengan berdirinya BPKP, jenis kegiatan pada setiap Departemen. pengawas intern yang dilakukan lebih berkembang. Pada tahun 1983, DJPKN ditingkatkan menjadi Pengawas intern Pemerintah tidak sekedar menilai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ketaatan dan kepatuhan, namun sudah melakukan (BPKP) yang bertanggung jawab langsung kepada Operational audit yaitu menilai efisiensi dan Presiden RI. Pada setiap Kementerian/Lembaga/ efektivitas kegiatan. Pada era ini, BPKP bahkan Pemerintah Daerah tetap diperkuat dengan unit melakukan audit keuangan yang bertujuan kerja Inspektorat, Sedangkan pada Badan Usaha memberikan opini terhadap Badan Usaha Milik Milik Negara (BUMN) terdapat Satuan Pengawasan Negara/Daerah. Terhadap kejadian yang berindikasi Intern (SPI). Walaupun mengalami beberapa kali tindak pidana korupsi, BPKP melakukan ‘audit khusus’. penyesuaian, namun secara umum struktur ini masih Pada awal tahun 1990an, BPKP mengembangkan berlangsung terus hingga saat ini. Audit terhadap Tujuh Aspek Strategis Nasional Sejalan dengan perkembangan peran dan fungsi (ASTRA) sebagai bentuk pengawas intern terhadap pengawas intern pada dunia bisnis, Walaupun program nasional yang bersifat strategis. Pada era agak lamban, peranan yang dilakukan oleh Unit 1980 – 1990 an ini, bentuk kegiatan Inspektorat K/L Pengawasan Intern Pemerintahan dan BUMN di dan Daerah masih didominasi dengan penugasan Indonesia juga mengalami perubahan sebagaimana audit ketaatan. terjadi pada dunia bisnis. Konsep manajemen Memasuki era otonomi daerah, dimana kewe­ pengawasan intern maupun metode dan teknik nangan Inspektorat K/L/Daerah dalam pengawasan 12 pengawasan modern diimplementasikan mengikuti semakin luas, bentuk kegiatan yang dilakukan kebutuhan manajemen Pemerintah saat itu. Pada juga semakin beragam. Salah satu kegiatan yang awalnya, jenis kegiatan yang dilakukan oleh Djawatan baru adalah reviu terhadap penyusunan Laporan Akuntan Negara dan DDPKN/DJPKN adalah kegiatan Keuangan Pemerintah. Selain tetap melakukan audit Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Jejak Langkah Peran Pengawasan Intern Mewujudkan Good Governance Warta utama konsultatif yang diterima BPKP, seperti sosialisasi peraturan baru, bimbingan teknis penyusunan strategic planning (Renstra atau RPJMD), penganggaran 13 (APBD), Laporan Keuanganketaatan, Inspektorat Kementerian/Lembaga mulai Pemerintah, ataupun Laporanjuga melakukan audit kinerja dan evaluasi program Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . BPKPatau kebijakan tertentu. Hal yang serupa terjadi juga sering juga menerima permintaan untuk membantupada Inspektorat pada Pemerintah Daerah. Sesuai penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun (SPIP), Manajemen Risiko, serta Good Corporate2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Governance, baik pada sektor pemerintahan atau23 tahun 2007, Inspektorat Daerah melakukan pe­ korporasi. Pada penanganan korupsi, BPKP dimintangawasan dengan kegiatan pemeriksaan, monitoring untuk membangun sistem yang dapat mencegah ataudan evaluasi. Ruang lingkup Inspektorat meliputi mendeteksi sedini mungkin terjadinya korupsi, ataupengawasan administrasi umum dan urusan pe­ e­ m yang disebut Fraud Control Plan.rintahan. Administrasi umum meliputi kebijakan Terkait fungsinya sebagai quality assurer,daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan BPKP sering kali diminta Kementerian/Lembaga/daerah dan barang daerah. Sedangkan urusan Pemerintah Daerah untuk melakukan joint audit ataupemerintahan meliputi urusan wajib, urusan pilihan, audit bersama, baik yang bersifat audit ketaatandana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kebijakan ataupun audit kinerja. Salah satu bentuk konkritnyaPHLN. adalah pengawasan Cost Recovery dan Optimalisasi Pasca reformasi, BPKP juga mengalami perubahan Penerimaan Negara. Dalam penanganan korupsi,signifikat terkait peran dan fungsinya sebagai BPKP diminta bantuannya untuk melakukanPengawas Intern. Walaupun kewenangan untuk perhitungan kerugian negara. BPKP kadang kalamelakukan audit berkurang, namun fungsi BPKP diminta bantuannya untuk memecahkan masalahsebagai consultant dan quality assurer justru semakin debottlenecking pembangunan, juga melakukankuat dan nyata. Peran BPKP sebagai konsultan tampak pengawasan Hambatan Kelancaran Pembangunandari banyaknya bentuk permintaan penugasan (HKP). Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Warta utama aPiP menghadapi tantangan dalam Mewujudkan bertanggung jawab dapat meminta keterlibatan unit Good Governance pengawas internal untuk mengawalnya tentang hal Sesuai TAP MPR RI Nomor XI tahun 1998 telah yang sama. diamanahkan bagi jajaran Pemerintahan untuk Pendekatan pengawasan ini bertujuan untuk mewujudkan Kepemerintahan yang Bersih dan melakukan pencegahan penyimpangan secara lebih Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). dini. Pengawasan internal dapat membantu memberi Sesuai dengan fungsinya, Pengawas Intern memiliki solusi untuk menurunkan tingkat risiko­risiko yang peran yang penting dalam mewujudkan Tata Kelola muncul sejak tahap perencanaan dan penganggaran Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) hingga proses akhir manajemen yaitu monitoring menuju Kepemerintahan yang Bersih dan Bebas dan evaluasi. Pengawas intern dapat lebih KKN (Clean Government). Hal ini menjadi menjadi menjalankan fungsinya sebagai unit kerja yang harus tantangan juga bagi Aparat Pengawas Intern menjaga efektivitas tata kelola, pengelolaan risiko, Pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk dan sistem pengendalian. Melalui pengawasan sejak memberi keyakinan bahwa governance organisasi dini, unit pengawasan internal dapat mengetahui berjalan efektif. lebih dini kelemahan sistem dan prosedur atau Memberi keyakinan bahwa tata kelola organisasi aktivitas penendalian yang berjalan sehingga dapat pada sektor pemerintahan telah berjalan secara memberi solusi perbaikannya. efektif bukan hal mudah. Selain volume organisasi Pada sektor Pemerintahan di Indonesia saat yang besar, jenis kegiatan pada sektor publik ini, pengawasan seperti di atas sudah mulai memiliki kompleksitas yang tinggi. Hal ini semakin diterapkan. Pada akhir­akhir ini, BPKP sering rumit karena citra negatif yang masih melekat erat kali diminta Kementerian/Lembaga/Pemerintah pada kalangan aparatur pegawai negeri, yaitu masih Daerah untuk mengawal pengelolaan anggaran kurang kapabel dan minta dilayani. Dengan kondisi sejak tahap perencanaan. BPKP seringkali diminta tersebut, mewujudkan Good Governance manjadi bimbingan teknis dalam penyusunan Rencana tantangan besar bagi seluruh komponen bangsa, Strategis Kementerian/Lembaga atau RPJMD.14 termasuk APIP. Demikian juga dalam proses penyusunan APBD, Langkah penting yang perlu diambil oleh Pemerintah Daerah seringkali meminta bantuan APIP adalah dengan mengoptimalkan peran dan BPKP untuk mengawalnya. Dalam memperbaiki fungsinya sebagai quality assurer dan consultant. tata kelola, BPKP seringkali diminta bantuannya Metodologi dan teknik pengawasan yang digunakan untuk memperbaiki sistem seperti penerapan perlu dikembangkan lebih lanjut agar Pengawas sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Pada Intern di Indonesia dapat mendukung terwujudnya tahap pelaksanaan anggaran, BPKP kadang diminta Good Governance menuju Clean Government. bantuannya untukmelakukan kegiatan yang sifatnya Salah satu hal yang tengah berkembang saat ini seperti reviu atau verifikasi seperti pengawasan Cost adalah melakukan pengawasan intern secara lebih Recovery pada pengelolaan Minyak dan Gas Bumi, dini pada proses manajemen. Pengawas intern akan atau Optimalisasi Penerimaan Negara. Demikian dilakukan lebih awal sejak proses perencanaan juga pada tahap akhir manajemen, BPKP pernah dan penganggaran hingga pertanggungjawaban diminta bantuannya oleh Kementerian Keuangan dan monitoring dan evaluasi pada setiap tingkatan untuk melakukan monitoring terhadap realisasi Dana kegiatan. Pengawasan yang semula lebih didominasi Alokasi Khusus. pengawasan post audit, dubah dengan lebih Untuk meningkatkan peran dan fungsi APIP menekankan pada pengawasan pre­audit. dalam mewujudkan Good Governance menuju Pengawasan ini merupakan peningkatan Clean Government, saat ini berkembang beberapa keterlibatan pengawas intern dalam proses bentuk kegiatan pengawasan. Salah satunya adalah manajemen. Pada proses perencanaan, unit kerja Probity Audit. Bentuk pengawasan ini merupakan bidang perencanaan dapat meminta keterlibatan pengawasan atas barang dan jasa yang dilakukan unit pengawas internal untuk mengawalnya, secara menyeluruh sejak awal hingga akhir proses khususnya melalui peran konsultansi, tentang manajemen yaitu dari perencanaan hingga ketentuan yang berlaku dan best practice monitoring dan evaluasi. Pengertian lebih lanjut dari perencanaan. Demikian juga pada proses Probity Audit akan diuraikan pada artikel berikutnyan penganggaran dan pelaksanaan anggaran, unit yang (triwib) WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE 29 BPKP
    • Warta utama P engawasan Intern yang lebih intensif sejak awal hingga akhir proses manajemen merupakan ide yang menarik. Namun demikian agar penerapannya efektif, perlu dilengkapi dengan berbagai perangkat manajemen pengawasan. Tanpa perangkat yang memadai, pengawasan intern dapat menghambat kelancaran proses manajemen. Hal ini diungkapkan oleh Carman Louise Lapointe (Under Secretary General for Audit and Oversight, United Nations) pada saat Seminar Nasional Internal Auditor tahun 2012, dan oleh Djadja Sukirman, Deputi Administrasi Umum Sekretariat Wakil Presiden RI di ruang kerjanya. Carman Loiuse Lapointe mengungkapkan bahwa peningkatan peran pengawasan internal sejak proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi merupakan ide yang menarik. Keterlibatan Pengawas Intern sejak awal 15 akan meningkatkan efektivitas pengawasan intern dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Namun demikian, peran ini dapat menimbulkan risiko baru yaitu munculnya conflict of interest antara manajemen dengan pe­ gawas n intern. Intervensi pengawas intern yang terlalu dalam akan mengurangi inpendensi manajemen dalam mengambil keputusan. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah perlu adanya aturan yang jelas tentang batasan apa yang menjadi kewenangan dari pengawas intern ketika membantu manajemen. Pengaturan ini harus jelas agar independensi mana­ emen dalam j mengambil keputusan tetap terjaga dan pengawas internal tidak menghambat proses pengambilan keputusan. Hal senada diungkapkan oleh Djadja Sukirman yang mengatakan bahwa yang terpenting ada meka­ isme yang n jelas dalam melakukan pengawasan tersebut. Pengawas Intern harus memiliki Standard Operating Procedure (SOP) dalam melaksanakan tu­ as pendampingan penyusunan g perencanaan dan penganggaran. “Bagaimanapun yang melakukan perencanaan itu manajemen. Jadi Pengawas Internal tidak perlu ikut-ikutan merencanakan. Tugas utama dari Pengawas Intern itu memberi feed back pada manajemen agar pengelolaan organisasi, termasuk perencanaan berjalan baik”, ungkapnya. (triwib)/nuri/nani/edy/yus)Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • 16 S eluruh risiko yang muncul sejak awal hingga akhir proses Pengawasan sejak awal manajemen, diantisipasi melalui pengawasan intern yang (perencanaan) hingga akhir bersifat pre emptive dan preventif. Dengan pendekatan ini, proses manajemen yaitu saat pengawasan intern tidak lagi didominasi dengan kegiatan pelaporan serta monitoring yang bersifat post audit, namun lebih banyak yang bersifat pre audit. Hal ini telah menjadi kecenderungan baru di dunia pengawasan intern dan evaluasi, pada hakikatnya sebagaimana terjadi pada unit pengawasan intern United Nation. adalah memberikan Sebagai salah satu indikator awal keberhasilan proses pengawasan pengawalan yang lebih intern yang efektif adalah terwujudnya ketertiban administrasi organisasi. Dengan pengawasan intern yang lebih intensif sejak awal, intensif agar pengelolaan seluruh sistem dan prosedur akan berjalan secara tertib dan berkualitas. risiko organisasi lebih efektif. Perencanaan organisasi akan tertib sesuai ketentuan yang berlaku hingga dapat berjalan secara efektif memberi arah jalannya organisasi. Proses penganggaran akan tertib keselarasannya dengan perencanaan organisasi dan sesuai standar biaya yang berlaku. Pengelolaan sumber daya manusia dan aset organisasi berjalan tertib hingga dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Kondisi-kondisi ini merupakan pondasi dasar dalam menuju terlaksananya peran dan fungsi organisasi yang optimal. Instansi pemerintah atau satuan kerja yang telah tertib administrasinya Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • dari Wilayah Tertib Administrasi menuju Good Governance Warta utamadapat disebut telah mewujudkan ‘Wilayah Tertib tercapainya Wilayah Bebas dari Korupsi. Kondisi inilahAdministrasi’ atau WTA pada organisasinya. sebagai perwujudan dari sebuah kepemerintahan Wilayah Tertib Administrasi merupakan suatu yang Baik (Good Governance) untuk selanjutnyacapaian instansi yang menggambarkan tercapainya menuju Kepemerintahan yang Bersih dan Bebas KKNrencana kerja secara tepat waktu dan secara efisien, (Clean Government).tertib penataan BMN/BMD, tertib administrasi Sebuah instansi atau satuan kerja dapat dikatakanbelanja perjalanan dinas, terselenggaranya penilaian menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi jika memenuhirisiko secara rutin, tersusunnya Fraud Control Plan, beberapa indikator meliputi indikator mutlak,tercapainya level kompetensi APIP yang memadai, indikator operasional, dan indikator indikatortelah ditindaklanjutinya rekomendasi dari BPK dan penunjang. Indikator mutlak yang digunakanAPIP, penyerapan anggaran yang optimal dalam meliputi nilai indeks integritas berdasarkan penilaianrangka mendukung kinerja dan kepatuhan kepada KPK, nilai indeks kepuasan masyarakat, jumlahperaturan, serta pemerintahan yang bersih dan bebas kerugian negara yang diselesaikan , jumlah temuandari korupsi pada instansi tersebut. Pencapaian inefektif dan in efisien dari APIP, jumlah pegawaiWilayah Tertib Administrasi merupakan modal awal yang dijatuhi hukuman disiplin dan kasus korupsi,bagi instansi pemerintah atau satuan kerja dalam dan jumlah pengaduan masyarakat yang tidakmewujudkan Kepemerintahan yang Baik (Good terselesaikan. Indikator Operasional yang digunakanGovernance). Indikator sebuah instansi mencapai meliputi penandatangan dokumen pakta integritas,Wilayah Tertib Administrasi terbagi atas tiga kelompok LHKPN, Akuntabilitas kinerja, Laporan Keuangan, Kodetertib yaitu tertib pengelolaan keuangan dan BMN/ etik, whistleblower system, program pengendalianBMD, tertib pengawasan, dan tertib SPIP. gratifikasi, kebijakan penanganan conflict of interest, Terwujudnya WTA merupakan pondasi awal program inisiatif anti korupsi, kebijakan pembinaansebelum mencapai kondisi lain yang lebih besar. purna tugas, dan pelaporan transaksi tidak wajarDengan mencapai WTA, maka instansi atau PPATK. Sedangkan indikator penunjang meliputisatuan kerja akan memperoleh opini Wajar Tanpa promosi jabatan secara terbuka, rekruitmen secaraPengecualian (WTP) atas Laporan Keuangannya. terbuka, mekanisme pengaduan masyarakat, 17 17Tanpa adanya administrasi yang tertib, penyajian e-procurement, pengukuran kinerja individu, daninformasi keuangan organisasi akan bias dari kondisi keterbukaan informasi publik.sebenarnya, dan mustahil satuan kerja tersebut akan Wilayah Tertib Administrasi, Wajar Tanpamendapat opini WTP dari BPK RI. Pengecualian, dan Wilayah Bebas dari Korupsi Kondisi selanjutnya, jika satuan kerja telah merupakan tonggak-tonggak yang harus dicapai olehmewujudkan WTA dan memperoleh opini WTP dari setiap instansi pemerintan atau satuan kerja dalamBPK RI, maka hal ini menjadi jembatan menuju kondisi membangun Good Governance dan Clean Government, sebagai perwujudan amanah rakyat sebagaimana tertuang pada TAP MPR RI nomor XI tahun 1998. Langkah di atas dapat terwujud secara optimal jika didukung peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif . Dengan bentuk pengawasan yang lebih intensif sejak tahap perencanaan hingga akhir proses manajemen, diharapkan hal tersebut di atas akan semakin mudah untuk diwujudkan. (triwib)Sumber: Paparan Kepala BPKP Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Warta utama18 Istilah Probity Audit mungkin masih belum terlalu familiar di telinga kita. Jenis audit ini baru muncul akhir-akhir ini dipicu oleh semakin banyaknya kasus korupsi dan pelanggaran etika perilaku yang terjadi pada penyelenggara pemerintahan. Walaupun di manca negara jenis audit ini sudah berkembang sejak tahun 1990an, namun di Indonesia baru muncul pada dua atau tiga tahun terakhir ini. P robity memiliki arti sebagai integritas, pada suatu kegiatan. Lebih daripada itu, audit ini kejelasan, dan kejujuran. Istilah ini digunakan dilakukan untuk menilai seluruh proses yang terjadi mengacu pada sifat dari audit itu sendiri yang sejak awal perencanaan hingga akhir yaitu monitoring bertujuan untuk menilai integritas, kejelasan, dan evaluasi hasilnya. Pada pengadaan barang dan dan kejujuran dari sebuah kegiatan atau entitas. jasa, audit dilakukan mulai dari proses identifikasi Pada umumnya, probity audit digunakan pada proses kebutuhan sampai dengan barang/jasa dimanfaatkan pengadaan barang dan jasa dengan kondisi tertentu. atau hanya beberapa tahapan terpilih dari proses Probity audit dilaksanakan tidak sekedar untuk pengadaan barang/jasa. Walaupun demikian, mencegah terjadinya korupsi atau ketidak jujuran manajemen probity yang efektif lebih menekankan Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP29 BPKP2012 WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE Tahun
    • Probity Audit Warta utamapada prosedur, proses, dan sistem yang digunakan Daerah dalam satu tahun anggaran atau lebih.daripada pencapaian hasil. Sasaran probity audit adalah : Probity Audit bukanlah jenis audit yang bersifat • Meyakinkan bahwa pengadaan barang/jasa dilaku-rutin. Menurut New South Wales – Independent kan secara benar sesuai dengan kebutuhan yangCommision Against Corruption (NSW ICAC), terdapat benar, baik dari segi jumlah, kualitas, waktu dan nilaibeberapa kriteria yang dapat dipertimbangkan ketika pengadaan yang menguntungkan negara.akan menggunakan Probity Audit, meliputi : • Meyakinkan bahwa prosedur pengadaan barang/• Integritas pelaksanaan proyek atau kegiatan jasa yang digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan dipertanyakan atau diragukan. Pengadaan Barang/Jasa telah diikuti dengan benar• Ada pengalaman terjadi kontroversi atau litigasi sesuai ketentuan perundang­undangan yang ber­ pada pelaksanaan kegiatan atau proyek serupa laku.• Kegiatan atau proyek memiliki ‘politically sensitive’ • Meyakinkan bahwa kuantitas, kualitas dan harga ba- dan potensi terjadi kontroversi rang/jasa yang diperoleh melalui proses pengadaan• Untuk mengantisipasi timbulnya persepsi telah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak serta telah terjadi bias atau ‘favoritism’ pada proses diserahterimakan tepat waktu. pelelangan. • Meyakinkan bahwa barang yang diperoleh te-• Kegiatan atau proyek inovatif dimana perlu adanya lah ditempatkan di lokasi yang tepat, dipertang­ perlindungan terhadap ‘intelectual property’. gungjawabkan dengan benar, dan dimanfaatkan• Kegiatan atau proyek sangat rumit atau complex, sesuai tujuan penggunaannya. seperti kegiatan Built, Operate, Transfer (BOT). • Mencegah penyimpangan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. • Mengidentifi kasikan kelemahan sistem pengendalian Pelaksanaan Probity Audit didasari oleh prinsip­ intern atas pengadaan barang/jasa guna penyem­prinsip : purnaan sistem tersebut.• Best value for Public Money Setiap pengeluaran keuangan negara harus Teknik yang digunakan dalam melakukan Probity memberikan value for money yang terbaik. Hal ini bukan berarti pengadaan barang dan jasa dengan Audit antara lain melalui desk audit, field audit, 19 19 menetapkan harga yang termurah, namun harus benchmarking atau penggunaan tenaga ahli dari luar. memberi keyakinan bahwa penetapan akan Desk audit dilakukan dengan penelaahan terhadap memberikan hasil (outcome) yang terbaik. peraturan perundang­undangan yang berlaku• Impartiality and Fairness dan mengidentifikasikan kelemahan dalam sistem Audit diarahkan untuk menjaga kenetralan dan dan prosedur pengadaan barang/jasa. Field audit keadilan tetap berjalan pada setiap tahapan proses dilakukan dengan pemeriksaan lapangan terkait kegiatan. kebenaran jumlah, mutu dan penempatan, ketepatan• Deal with Conflict of Interest waktu penyerahan dan pemanfaatan barang/jasa. Dari berbagai kasus yang dilaporkan, sebagian Benchmarking yaitu melakukan perbandingan harga, besar terkait dengan adanya conflict of interest dan penggunaan tenaga ahli pada umumnya untuk antara tugas pemerintahan dengan kepentingan menilai kewajaran kualitas barang/jasa. publik. Audit harus mampu mengungkapkan Penerbitan pedoman probity audit memang adanya conflict of interest yang ada dan memberi menjadi sebuah langkah maju dalam pengembangan keyakinan hal tersebut telah dikelola secara tepat. jenis kegiatan pengawasan intern di Indonesia. Hal• Accountability ini diharapkan dapat meningkatkan peran pengawas Kegiatan atau proyek harus dilaksanakan secara intern dalam mengawal jalannya roda organisasi. Yang akuntabel dan transparan. Hal ini akan memberi menjadi tantangan berikutnya adalah membuktikan kepercayaan pada masyarakat bahwa sumber daya bahwa metodologi ini mampu meningkatkan telah dikelola dengan baik. efektivitas peran pengawasan intern dalam` Pada tahun 2012 BPKP telah menerbitkan pedoman probity audit pengadaan barang dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di jasa. Pedoman tersebut menyebutkan bahwa jenis Indonesian audit ini adalah audit dengan tujuan tertentu (triwib) dengan ruang lingkup audit adalah setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Institusi dan Pemerintah WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE 29 BPKP Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP Tahun 2012
    • Warta utama20 Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Warta utama Entah disadari atau tidak, pengawalan aparat pengawasan intern sejak awal proses manajemen ternyata telah dilakukan secara terbatas. Perubahan paradigma pengawasintern sebagai konsultan dan assurer telah mendorong satuan kerja atau unsur manajemen lain untuk berinisiatif meminta bantuan konsultansi dari pengawas intern. Semakin tingginya risiko-risiko yang dihadapi, telah mendesak pengawas intern untuk tidak hanya berperan pada tahap controlling atau akhir proses manajemen, tetapi masuk juga dalam tahap planning organizing, dan actuating.U ntuk dapat melaksanakan peran tersebut, Intern Pemerintah yang merupakan amanah PP tentu saja banyak hal yang harus dipenuhi, Nomor 60 Tahun 2008 dan pembangunan Sistem diantaranya profesionalisme, integritas, Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). independensi, dan kompetensi yang tidak Pada fase pelaksanaan, BPKP yang dilengkapibiasa. Internal auditor tidak cukup memiliki latar tenaga-tenaga auditor membantu pemerintah daerahbelakang ilmu auditing dan akuntansi saja tetapi juga untuk tertib administrassi dengan sebuah tujuan yaituilmu manajemen dan pemahaman atas bisnis proses tercapainya opini wajar tanpa pengecualian (WTP).organisasi. Namun, tentu saja pola pengawasannya Sementara itu pada tahap controlling, BPKP jugabukan dalam bentuk intervensi pada ranah mendorong penguatan internal auditor pemerintahmanajemen tetapi lebih pada konsultasi dini untuk daerah agar dapat memberi nilai bagi organisasinya,meminimalisir penyimpangan. diantaranya dengan keberadaan Pusbin JFA BPKP Praktik pengawasan intern seperti itu, sebenarnya dan Pusdiklatwas BPKP. Tidak jarang juga pemerintahsudah berjalan baik pada beberapa perusahaan daerah meminta BPKP untuk bekerja sama dengansektor privat maupun sektor pemerintah. Kondisi ini inspektorat daerah untuk melakukan joint audit. 21tentu saja untuk menjawab tuntutan stakeholders Untuk lingkup K/L, banyak juga peran BPKP dalamterhadap pengawas intern yang melakukan peran mengawal jalannya proses manajemen pemerintahanpengawasan intern. Hal itu tercermin pada saat seperti optimalisasi penerimaan negara melalui Timacara Seminar Nasional Internal Auditor tahun 2011 Optimalisasi Penerimaan Negara (TOPN). Di sampingdi Kota Batam, beberapa pimpinan BUMN besar di itu, penghematan belanja negara melalui pengawasanIndonesia menyampaikan ekspektasinya terhadap cost recovery, hambatan kelancaran pembangunan,peran pengawas intern, yaitu pimpinan dari PT Telkom eskalasi, dan klaim sebagai bagian dari prosesIndonesia, PT Pertamina (Persero), dan PT Kereta Api actuating, dan monitoring DAK sebagai bagian dariIndonesia. Pda kesempatan itu mereka mengatakan proses controlling. Seperti apa pola kerja pengawasanagar internal auditor harus lebih menekankan peran dari awal yang telah dilakukan BPKP? Berikut WPsebagai konsultan dan quality assurance daripada mencoba menyajikan beberapa praktik pengawasanmencari-cari kesalahan. dari awal hingga akhir: Beberapa praktik pengawasan sejak awal telah Penerimaan Negara (TOPN). Sejak berdirinya tahundijalani oleh salah satu Aparat Pengawasan Intern 1998 sampai dengan tahun 2011, TOPN telah meng­Pemerintah yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan hasilkan temuan audit dengan realisasi penyetoranPembangunan atau BPKP. Dalam rangka membantu ke kas negara sebesar Rp32,93 triliun dan sejumlahinstansi pemerintah Pusat dan Daerah, BPKP seringkali kajian. Di samping itu, penghematan belanja negaradiminta bantuannya untuk melakukan pengawalan melalui pengawasan cost recovery, hambatan kelan­sejak awal proses manajemen, seperti konsultasi dan caran pembangunan, eskalasi, dan klaim sebagaipendampingan penyusunan Rencana Pembangunan bagian dari proses actuating, dan monitoring DAKJangka Menengah Daerah (RPJMD), dan penyusunan sebagai bagian dari proses controlling. Seperti apaRencana Kerja tahunan (RKT) yang merupakan bagian pola kerja pengawasan dari awal yang telah dilakukandari proses planning. Dalam proses organizing, BPKP BPKP? Berikut WP mencoba menyajikan beberapajuga secara terus menerus mendorong pemerintah praktik pengawasan dari awal hingga akhir:daerah untuk menerapkan Sistem Pengendalian Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Warta utama R eformasi manajemen keuangan di Indonesia Menghadapi kesulitan tersebut di atas, memberi harapan terwujudnya pengelolaan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah seringkali keuangan negara yang lebih efisien, efektif meminta bantuan BPKP untuk mendampingi proses dan akuntabel. Perubahan signifikan yang penyusunan perencanaan pembangunan dan ditandai dengan terbitnya Paket Undang-undang penganggaran. Pada umumnya mereka tidak segan Keuangan Negara tahun 2003 – 2004 tersebut untuk mengirimkan surat permintaan bantuan tenaga menuntut setiap instansi pemerintah pusat dan teknis untuk melakukan bimbingan teknis sesuai daerah untuk merubah sistem dan prosedur serta yang dibutuhkan oleh instansinya. Sebagian besar mekanisme pengelolaan keuangan negaranya. dari mereka telah didukung oleh penandatangan Implementasi peraturan baru ini rupanya tidak Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPKP semudah yang dibayangkan. Banyak kendala yang dalam rangka kerja sama bantuan teknis dalam22 dihadapi oleh instansi pemerintah pusat dan daerah. mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (Good Hal ini mengakibatkan proses pengelolaan keuangan Governance). negara masih belum sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu, bagaimana peran BPKP dalam proses Salah satunya adalah dalam proses penyusunan perencanaan? Peran yang dilakukan oleh BPKP perencanaan pembangunan dan penganggaran. diantaranya menjaga kebenaran format sesuai Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi (anev) ketentuan yang berlaku, menjaga keselarasan antara yang dilakukan BPKP pada tahun 2011, masih banyak RPJMD yang tengah disusun dengan Perencanaan Pemerintah Daerah yang belum menyusun dokumen Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja perencanaan secara lengkap dan utuh (74,4%), Pembangunan Tahunan; meningkatkan kapasitas, mulai dari belum adanya keselarasan antar dokumen kapabilitas, dan kompetensi sumber daya manusia Perencanaan Pembangunan Daerah, serta rumusan Pemerintah Daerah melalui pelatihan dan bimbingan sasaran dan Program yang belum dilengkapi dengan yang terencana dan terarah; serta reviu dan target dan indikator kinerja. Dapat dibayangkan, penyesuaian dokumen Perencanaan Pembangunan bagaimana hasil pelaksanaan kegiatan yang menyerap Daerah agar selaras dengan target dan sasaran triliunan rupiah dengan perencanaan yang tidak Pembangunan Nasional. Hal ini dilakukan dengan terintegrasi dan terukur secara nasional? Hasil analisis tetap mengacu pada Visi dan Misi Pimpinan instansi dan evaluasi tersebut menyebutkan dua penyebab atau Kepala Daerah. mendasar yaitu keterbatasan SDM perencanaan dan Untuk menjamin kualitas hasil kerja dan adanya lemahnya koordinasi antar instansi daerah. Padahal, keseragaman dalam proses pendampingan, BPKP dalam menyusun dokumen perencanaan, hal yang telah memiliki pedoman Asistensi RPJP dan RPJMD. paling penting adalah sinkronisasi antara tujuan Melalui pendampingan yang dilakukan BPKP, dengan kegiatan, alokasi dana yang dibutuhkan, diharapkan dokumen perencanaan yang dihasilkan serta mekanisme pelaksanaan. Tanpa memperhatikan pemerintah daerah dapat secara nyata digunakan hal-hal tersebut, perencanaan hanya akan tinggal sebagai acuan kerja dalam proses penganggaran, dan perencanaan tanpa menghasilkan outcome yang menghasilkan kinerja yang terukur, serta mendukung mengarah pada sebuah tujuan yang terukur. pencapaian program nasional. Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Bimbingan Teknis Penyusunan RPJM dan APBN Warta utama Dalam pelaksanaan pendampingan, langkah Melalui pendampingan dalam proses perencanaan,awal yang dilakukan oleh BPKP adalah dengan sebenarnya, proses pengawalan yang dilakukanmelaksanakan pembicaraan kepada pejabat yang oleh pengawas intern akan sangat bermanfaatterkait mengenai ruang lingkup penugasan dan sehingga dokumen perencanaan akan menjadi lebihbatasan kewenangan yang dimiliki tim bimbingan efektif dan tentu saja akan memudahkan dalamteknis. Selanjutnya, BPKP dapat dilibatkan pada pelaksanaan dan pengawasannya.setiap tahap penyusunan dokumen perencanaan Hal yang hampir sama saat BPKP mendampingipembangunan, mulai dari persiapan, rancangan awal, instansi pemerintah pada proses penyusunanpelaksanaan musrenbang, rancangan akhir, sampai anggaran. BPKP melakukan bimbingan teknissaat penetapan sesuai dengan kewenangan yang terhadap penyusunan APBD dalam rangka mengawaldimiliki. Hal ini menjadi sangat penting mengingat ketaatan penyusunan APBD sesuai dengan peraturanproses perencanaan di samping memerlukan teknis yang berlaku. Beberapa hal yang sering menjadiperencanaan juga harus memperhatikan aspek politis kendala seperti ketidakpahaman petugas penyusundan partisipasi masyarakat. Beberapa poin yang anggaran dalam menyusun format anggaran,menjadi perhatian BPKP, diantaranya: merumuskan indikator kinerja, akurasi perhitungan,1) Keselarasan antara program nasional dengan dan penerapan akuntansi pemerintahan menjadi daerah serta antara program dengan kegiatan, salah satu konsentrasi BPKP dalam mengawal serta isu-isu strategis yang ada di daerah penyusunan APBD tersebut.2) Ketajaman penetapan indikator kinerja sehingga Pada saat melaksanakan bimbingan teknis setiap pelaksanaan program atau kegiatan dapat penyusunan anggaran, BPKP tidak terlibat dalam diukur tingkat keberhasilannya pada satu tujuan proses penetapan nilai anggaran yang menjadi nasional domain eksekutif dan legislatif terkait. Dalam Dalam pelaksanaannya, kegiatan asistensi oleh melakukan layanan tersebut, BPKP terbatasBPKP dapat hanya berupa konsultasi maupun mengawal kesesuaian format dan penerapanpendampingan secara langsung dalam setiap akuntansi pemerintahan berdasarkan ketentuantahapan tergantung kebutuhan pemerintah daerah. yang berlaku. 23 (Tanti/Nani/Triwib/Sari/Diana) Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Warta utama K elemahan sistem pengendalian intern akan banyak K/L dan Pemerintah Daerah yang merespon memicu penyimpangan dalam pelaksanaan penerapan SPIP melalui penerbitan Peraturan Menteri/ proses bisnis organisasi. Untuk itu, upaya yang Kepala Lembaga/Kepala Daerah (Permen/Perka/Perkada). paling efektif adalah melalui pembenahan Dari 33 dan 47 Kementerian dan lembaga, yang telah sistem pengendalian intern dilingkungan birokrasi. memiliki Peraturan SPIP sebanyak 24 dan 22. Sedangkan Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 60 untuk tingkat pemerintah daerah, seluruh Pemerintah Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Provinsi telah memiliki peraturan mengenai SPIP. Untuk Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP telah memiliki pemerintah kabupaten dan kota, dari 398 dan 93 yang peran yang sangat strategis untuk mendorong K/L/P telah memiliki peraturan mengenai SPIP sebanyak 325 untuk penerapannya, mulai dari identifikasi kelemahan dan 84. atau diagnostic assessment, penyusunan rencana aksi Untuk implementasi SPIP, beberapa kegiatan telah pembenahan dan membangun inftrastruktur, serta eva­ dilakukan BPKP, di antaranya melalui bimbingan dan luasi penerapannya. konsultasi (Bimkon), Pemetaan/Diagnostic Assessment Hingga akhir tahun 2011, BPKP telah melaksanakan SPIP terhadap 12 K/L dan 124 Pemerintah Daerah, banyak hal untuk menjalankan amanah PP tersebut, monitoring perbaikan SPI terhadap 72 pemerintah daerah.24 diantaranya melalui penerbitan pedoman/petunjuk Bimbingan dan konsultasi lainnya dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan SPIP; Sosialisasi kepada kepada 16 kementerian/lembaga dan 54 pemerintah daerah. seluruh K/L/Pemda; diklat SPIP; Bimbingan dan konsultasi; Bimkon lainnya ini berupa bimbingan teknis SPIP selain Pembinaan APIP; dan kegiatan lain yang dibiayai IDF tentang DA dan Monitoring Perbaikan SPIP. Sementara Grant World Bank. untuk peningkatan kapabilitas APIP, BPKP juga melakukan Terkait pedoman, selama tahun 2011, Satgas PP SPIP kegiatan pembinaan APIP oleh Pusat Pembinaan JFA, yaitu telah mengeluarkan tujuh Pedoman/petunjuk teknis Workshop Manajemen Pengawasan bagi Pimpinan APIP; penyelenggaraan SPIP yang merupakan pelengkap dari Workshop Pedoman Peningkatan Kapabilitas APIP dan 26 Pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang te­ ah l Pedoman Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP; terbit pada tahun 2010. Ketujuh pedoman ter­­­­ sebut adalah Piloting Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Pedoman Monitoring Perbaikan SPIP di Lingkungan Kabupaten Lombok Barat dan Inspektorat Provinsi Instansi Pemerintah TA 2011; Petunjuk Teknis Pemetaan Kalimantan Tengah serta FGD Pembentukan Organisasi dan Perbaikan SPIP Instansi Pemerintah TA 2011; Pedoman Profesi Auditor. Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP; pedoman Untuk lebih mengoptimalkan peran BPKP sebagai pelaksanaan Pernilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pembina SPIP, saat ini Bank Dunia juga ikut berkontribusi Pemerintah; Pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan melalui pemberian grant. Sebagai tahap awal, kegiatan Kegiatan Pengendalian di Lingkungan Instansi Pemerintah; yang telah dilaksanakan melalui pendanaan Bank Dunia, Pedoman pemantauan pengembangan penyelenggaraan yaitu penunjukkan konsultan Internasional, Round table SPIP; dan Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas discussion (Workshop II-WB-US$) dan Training CEE (1) dan APIP. CSA (2). Di samping itu, BPKP telah melakukan sosialisasi SPIP Berbagai upaya yang telah dilakukan BPKP diharapkan terhadap 119 instansi dengan rincian 3.742 Kementerian/ dapat menjadi faktor pemicu efektifitas penerapan SPIP Lembaga dan 8.374 Pemerintah Daerah. Untuk proses sektor pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian apa internalisasi SPIP, BPKP juga melaksanakan kegiatan diklat yang menjadi tujuan SPIP berupa keandalan informasi SPIP kepada 2.706 K/L dan 1.729 Pemerintah Daerah, serta keuangan dan kinerja, efisiensi dan efektifitas operasional, workshop/rapat terkait SPIP. ditaatinya kebijakan, dan pengamanan aset negara dapat Hal yang menggembirakan adalah sudah cukup diwujudkan. (Diana/Nani/triwib/sari/tanti) Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Warta utamaP emberitaan terkait cost recovery sering menjadi kontraktor dan telah disetujui oleh BPMIGAS. BPMIGAS perbincangan hangat oleh berbagai media memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian massa. Beberapa media justru menyebutkan, atas pelaksanaan WP&B termasuk pengendalian atas cost recovery menjadi beban bagi APBN. biaya operasi KKKS yang akan mendapat penggantianBahkan, sebagian pengamat meminta Pemerintah dari Pemerintah.untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Untuk menjaga kepentingan pemerintah, baikKontrak Production Sharing (KPS) minyak dan gas bumi. ter­ adap kewajaran cost recovery maupun bagian hHal itu juga ditegaskan kembali oleh Kepala BPMIGAS, pemerintah atas hasil produksi minyak dan gas bumi,R Priyono sebagaimana dilansir media online KOMPAS. Pemerintah menugaskan BPKP sebagai pengawascom dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR (13/3), intern pemerintah untuk melakukan compliance audit,bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan biaya atas KKKS migas dalam upaya memberikan keyakinanoperasi migas, sehingga cost recovery diharapkan bisa bahwa bagian pemerintah dari hasil production sharingditekan. Lalu, apa yang dimaksud dengan cost recovery sudah tepat sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.atau recovery of operating cost, urgensi dilakukannya Di lingkungan KKKS, mekanisme pengawasanpengawasan, dan siapa yang harus melakukan intern juga telah dilaksanakan. Dalam hal akuntabilitas,pengawasan terhadap kewajaran cost recovery? penggantian biaya operasi diatur dalam PSC dan 25 Cost recovery pada kontrak bagi hasil merupakan ketentuan lain yang dikeluarkan Pemerintah danpenggantian biaya-biaya operasi oleh Pemerintah memenuhi General Accepted and Recognized Accountingyang diambil dari produksi minyak dan gas bumi yang System (GARAS) yang lazim digunakan dalam bisnisdihasilkan oleh Kontraktor Kontrak kerja Sama (KKKS) migas internasional. Secara garis besar, sistemmigas. Pada dasarnya, biaya-biaya operasi tersebut pengendalian biaya operasi minyak dan gas bumi yangmerupakan biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu selama ini diterapkan sesungguhnya dapat dikatakanoleh kontraktor dalam melakukan kegiatan operasi sudah cukup tertata (well-established).eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana diatur dalam Peran BPKP sebagai pengawas intern PemerintahExhibit C Production Sharing Contract (PSC). Hal tersebut antara lain menilai keakuratan dan kebenaranterdiri dari biaya operasi tahun berjalan dan biaya perhitungan bagian Pemerintah dari kontrak bagioperasi periode sebelumnya yang belum mendapat hasil migas yang di dalamnya terdapat mekanismepenggantian (prior years unrecovered costs). Biaya penggantian biaya operasi– merupakan peran yangoperasi pada dasarnya meliputi biaya eksplorasi dan strategis dan dapat juga dikatakan merupakan suatupengembangan, biaya operasi produksi, dan biaya kenyataan yang tak dapat dihindari. Kontrak Bagi Hasilumum dan administrasi. ini memiliki risiko yang tinggi karena memiliki nilai Pasca-berlakunya Undang-Undang Minyak dan yang sangat besar dan dapat mempengaruhi hajatGas Nomor 22 Tahun 2001, Lembaga/Badan yang hidup masyarakat umum. Adanya penyimpanganditugaskan Pemerintah dalam rangka pengendalian pada pengelolaannya akan menimbulkan akibat yangkegiatan hulu migas termasuk penggantian biaya signifikan. Untuk itu peran pengawas intern Pemerintahoperasi migas adalah Badan Pelaksana Kegiatan Usaha sangat dibutuhkan untuk mengawal pengelolaannya.Hulu Migas (BPMIGAS). Instrumen yang digunakan Hal ini merupakan salah satu bentuk pengawalanBPMIGAS sebagai dasar dalam penggantian biaya pengawas intern dalam pelaksanaan pengelolaanoperasi tersebut adalah WP&B (Work Program and Minyak dan Gas Bumi.Budget) yang sebelumnya telah diajukan oleh (nani/triwib/ita/Diana/Sari/Tanti) Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Warta utama D i dalam suatu kesempatan, Presiden Susilo mediasi bagi para pengambil keputusan dan atau Bambang Yudhoyono mengungkapkan tiga pihak-pihak terkait. faktor penghambat pembangunan. Faktor Secara teknis, peran tersebut dilakukan oleh yang dimaksud adalah birokrasi, korupsi, Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran dan infrastruktur. Khusus infrastruktur, kita menyadari Pembangunan (HKP). Melalui peran ini, diharapkan bahwa peranannya sangat penting dalam mendorong BPKP dapat membantu memperlancar pelaksanaan pertumbuhan ekonomi baik regional maupun proyek-proyek pemerintah untuk meminimalisir risiko nasional. Terbatasnya ketersediaan dan kondisi sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi. infrastruktur dapat mempengaruhi laju perekonomian Salah satu contoh proyek yang dikawal oleh BPKP nasional. adalah pembangunan Kawasan Industri Sei Mangkei, Kita mungkin masih ingat bahwa Global Compe­ Sumatera Utara, yang termasuk dalam program titiveness Report 2011 versi World Economic Forum MP3EI. Proyek ini juga diusulkan sebagai Kawasan26 (WEF), menyebutkan bahwa untuk daya saing, Ekonomi Khusus (KEK). Indonesia masih berada pada peringkat 46 dari 142 Peran debottleceking yang dilakukan BPKP tentu negara yang disurvei WEF untuk periode 2011-2012. saja bukan sebuah pekerjaan yang mudah mengingat Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya dibutuhkannya kompetensi yang tidak hanya daya saing pemerintah Indonesia jika dibandingkan sebagai seorang auditor tetapi mediator agar apa dengan negara lain, diantaranya infrastruktur yang menjadi tujuan pembangunan nasional dapat pendukung yang masih belum memadai di samping terwujud. faktor lain seperti regulasi lintas instansi yang Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan terkadang saling bertabrakan atau disharmoni. Di audit Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) samping itu, dalam pelaksanaan pembangunan dan apa lingkup tugas HKP tersebut? Untuk itu, infrastruktur, juga sering ditemukan permasalahan Direktur Bidang Pengawasan Hambatan Kelancaran yang justru menghambat terlaksanakan kegiatan Pembangunan (HKP) memberi gambaran secara rinci pembangunan tersebut. Sebagai contoh, terkait kasus tentang BPKP dalam menangani kasus HKP yang pembangunan Bandara Kuala Namu di Sumatera dihadapi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Utara yang disebabkan karena masalah lahan yang Daerah. sebelumnya dikuasai oleh beberapa instansi dan juga Kegiatan evaluasi Hambatan Kelancaran Pemba­ melibatkan masyarakat yang mendiami lahan tersebut ngunan pada dasarnya merupakan proses mediasi dalam jangka waktu yang cukup lama. dalam rangka menyelesaikan masalah/kendala antar Memang, persoalan tersebut terkesan sepele, instansi pemerintah yang menghambat kelancaran tetapi dampaknya sangat luas baik dampak sosial pembangunan. Sifat penugasannya tentu saja bukan maupun ekonomis. Untuk mengatasi permasalahan sebagai solusi akhir tetapi lebih kepada memberikan tersebut, terdapat beberapa K/L/Pemda meminta alternatif penyelesain terbaik bagi pihak terkait bantuan kepada BPKP untuk memfasilitasi sehingga program pembangunan yang macet dapat penyelesaian permasalahan atau debottlenecking yang berjalan kembali sesuai tujuan. terjadi. Peran BPKP tentu saja bukan sebagai auditor Namun, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi tetapi lebih kepada pemberian second opinion atau Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Warta utamayaitu permasalahan tidak sedang dalam proses seharusnya atau di atas yang seharusnya. “Selamahukum dan melibatkan instansi pemerintah dengan ini, rata-rata koreksi audit yang diperoleh sekitar 30%ruang lingkup bukan hanya saat pelaksanaan tetapi dari usulan,” ungkap Direktur HKP, Bambang Utoyojuga perencanaan dan pemanfaatan hasil-hasil kepada WP. Demikian pula dengan audit klaim yangpembangunan. diperuntukkan untuk meyakini nilai wajar dari klaim Hal yang cukup menggembirakan adalah yang diajukan kontraktor kepada pemerintah, Kondisisejak tahun 2005 hingga tahun 2011, permintaan ini juga harus memuat persyaratan, yaitu kontrakstakeholders kepada BPKP untuk memediasi atas pekerjaan tersebut telah mengatur klausul yangpersoalan hambatan kelancaran pembangunan terus membolehkan pengajuan klaim dan hasilnya menjadimengalami peningkatan. Artinya, tingkat kepercayaan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.stakeholders kepada BPKP semakin baik dan pada Untuk trend koreksi hasil audit atas eskalasi dan klaimakhirnya, dapat turut mendorong kelancaran program dapat dilihat pada gambar di bawah:pembangunan nasional. Gambar Trend koreksi hasil audit eskalasi Dari tabel di bawah dapat dilihat trendpeningkatan permintaan bantuan kepada BPKPuntuk melakukan audit HKP yang ditandai denganpenerbitan laporan hasil audit HKP, dari sebelumnya10 laporan pada tahun 2005 menjadi 52 laporanpada tahun 2011. (lihat gambar di bawah) Sumber: Profil Deputi Investigasi tahun 2011 Gambar Trend penerbitan Laporan audit HKP Gambar Trend koreksi hasil audit klaim 27 Sumber: Profil Deputi Investigasi tahun 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Sumber: Profil Deputi Investigasi tahun 2011 Tugas yang diemban BPKP tersebut bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah mengingat hasil Di samping itu, BPKP juga melakukan audit kerja BPKP tersebut meskipun hanya sebagai bahaneskalasi dan audit klaim. Audit eskalasi, sebagaimana pertimbangan tetapi cukup menentukan berapadisam­ aikan Bambang Utoyo, adalah audit untuk p kewajiban pemerintah kepada rekanan yang wajarmeyakini kewajaran nilai penyesuaian harga pada untuk dibayarkan.suatu kegiatan/proyek yang diajukan kontraktor. Untuk menjaga kualitas kerja BPKP, berbagaiSementara audit klaim adalah audit dalam rangka upaya telah dilakukan BPKP, diantaranya denganmenilai kewajaran nilai klaim yang diajukan pihak menempatkan personil yang memiliki integritas,ketiga karena suatu keadaan atau kejadian. Tujuan profesional, dan tentu saja kompetensi yang handal.dari audit klaim sebenarnya untuk mencegah Di samping itu, proses quality assurance sangatkerugian keuangan negara dan meminimalkan risiko diperhatikan, Untuk itu, BPKP melalui Deputi Bidangyang mungkin terjadi sementara hasil audit klaim Investigasi telah mengeluarkan pedoman audit HKP,merupakan bahan pertimbangan dalam pengambilan eskalasi, dan klaim. Tujuannya, di samping untukkeputusan. keseragaman dalam pelaksanaannya juga menjaga Jika melihat uraian di atas, BPKP sebagai bagian mutu pekerjaan. Bahkan, sebelum melaksanakandari pemerintah melakukan audit untuk menjaga tugas, tim diwajibkan menandatangani paktakepentingan pemerintah. Jika tidak, maka pemerintah integritas.bisa saja membayar harga eskalasi yang tidak (triwib/Nani/Sari/Diana/Tanti) Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Warta utama B erbicara mengenai penerimaan negara, belum tergali maka hasil temuan tersebut dimasukkan masih ada opini bahwa masih banyak potensi dalam laporan hasil audit sebagai sinopsis potensi untuk penerimaan negara yang belum tergali dalam selanjutnya menjadi masukan bagi tim pengkaji atau APBN. BPKP, melalui Tim Optimalisasi Penerimaan sebaliknya. Dari hasil kajian dapat menjadi data awal Negara (TOPN) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan bagi tim audit untuk mengeksekusi. Menteri Keuangan diperbaharui, berupaya berperan Hasil dari tim pengkaji, biasanya menghasilkan nyata untuk mengoptimalkan penerimaan negara. masukan kepada pemerintah. Untuk menjaga kualitas Kepada WP, Ketua Harian TOPN, Djoko Prihardono, hasil kajian, TOPN juga bekerja sama dengan Pusat menjelaskan secara gamblang terkait peran TOPN dalam Penelitian dan Pengembangan BPKP. Hasil kajian mendorong peningkatan penerimaan negara. harus detail sehingga dapat meyakinkan stakeholders Sejak dibentuk tahun 1998, ruang lingkup kerja TOPN sehingga mereka menganggap BPKP memang pantas mencakup dua hal yaitu optimalisasi penerimaan Pajak menjadi temen diskusi. Kita juga terus mendorong APIP dan PNBP. Untuk pajak, sudah memiliki payung hukum untuk berperan lebih sehingga ada proses transfer of yang kuat, sementara untuk PNBP masih banyak yang knowledge kepada kementerian teknis dan APIPnya perlu penyempurnaan. Terkait PNBP, TOPN menangani untuk ikut mengawal penerimaan negara. Kita harus28 PNBP instansi pemerintah dan kementerian teknis. terus menggali terlebih jika ada hal-hal baru yang Dalam hal penugasan untuk PNBP instansi pemerintah, berpotensi untuk meningkatkan penerimaan negara. pelaksanaan pemeriksaannya dapat dilakukan setelah Tidak jarang hasil kerja BPKP berdampak pada lahirnya terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Kementerian sebuah regulasi baru yang dapat meningkatkan pe­ Keuangan. Penetapan Instansi Pemerintah yang diperiksa nerimaan negara. da­­ pat berasal dari inisiatif Kementerian Keuangan Melalui langkah tersebut, TOPN berharap dapat ataupun usulan dari BPKP dengan segala justifikasinya. memberi kontribusi yang optimal dalam penerimaan Sementara itu, untuk PNBP kementerian teknis, seperti negara. Dari sisi fungsi manajemen, TOPN juga berupaya Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Kementerian membantu manajemen untuk mengoptimalkan pe­ ESDM, penugasan berasal dari permintaan kementerian nerimaan negara seperti yang pernah dilakukan oleh teknis. Untuk pola kerja, biasanya TOPN melibatkan TOPN melalui inventarisasi potensi PNBP pertambangan. pihak kementerian. Namun, satu hal yang penting adalah Dari hasil inventarisasi pihak-pihak yang sudah mendapat soliditas tim karena hasil kerja tim akan mengeksekusi izin usaha pertambangan (IUP) dapat memberi gambaran berapa nilai rupiah yang menjadi hak negara. kepada kementerian terkait yaitu Kementerian ESDM Melalui peran TOPN, BPKP mencoba membantu sebagai referensi mereka membuat rencana kerja terkait pemerintah agar target penerimaan negara yang telah optimalisasi penerimaan negara dari sektor mineral dan memiliki payung hukum dapat terealisir. Artinya, payung batu bara. Pada akhirnya, BPKP dapat membantu mereka hukum sudah ada namun bagaimana TOPN membantu melalui audit yang dilaksanakan oleh TOPN. mengeksekusinya. Dengan peran ini, BPKP berharap upaya untuk Kedua, tim melihat kemungkinan adanya potensi mengoptimalkan penerimaan negara dapat dicapai penerimaan negara yang belum tergali karena belum sesuai harapan masyarakat . Secara tiadk langsung hal ada payung hukumnya sehingga belum bisa dieksekusi. ini akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, TOPN membentuk dua tim, yaitu Tim (nani/Triwib/Diana/Sari/Tanti) Audit dan Tim Pengkaji yang keduanya bekerja dalam satu siklus yang saling terkait. Djoko mencontohkan, ketika Tim audit menemukan adanya potensi yang Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • P emerintah Daerah yang telah mempunyai menilai risiko pengelolaannya semakin tinggi hingga kewenangan sendiri dalam mengatur dan perlu dilakukan pengawasan yang lebih intensif. mengelola keuangan daerahnya, secara Untuk itu sejak tahun 2008, Kementerian Keuangan khusus masih mendapatkan dana dari meminta peran Badan Pengawasan Keuangan danPemerintah Pusat untuk membiayai kegiatan khusus Pembangunan (BPKP) untuk melakukan monitoringyang menjadi prioritas nasional. Kegiatan khusus ini terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus.merupakan urusan Pemerintah Daerah, sedangkan Sejalan dengan bertambahnya jumlah Pemerintahdananya digelontorkan oleh Pemerintah Pusat Daerah yang mendapatkan transfer DAK, makamelalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber menambah pula beban bagi APBN. Untuk mengurangidari dana APBN. tekanan pada APBN, Pemerintah menggulirkan Tidak semua Pemerintah Daerah bisa Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasimendapatkan dana DAK. Ada tiga kriteria yang (P2D2) atau disebut DAK Reimbursement bekerjaharus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk sama dengan World Bank sebagaimana tertuangmendapatkannya, yaitu kriteria umum, kriteria dalam Loan Agreement No: 7914-ID tanggal 23 Junikhusus, dan kriteria teknis. Dalam kriteria umum, 2010. Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, 29pemerintah pusat mempertimbangkan kemampuan Pemerintah Indonesia akan menerima pinjaman darikeuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus, Bank Dunia untuk periode 4 tahun sejak tahun 2011pemerintah pusat biasanya mempertimbangkan sampai dengan 2014. Pinjaman akan diberikan secaraperaturan perundang-undangan dan karakteristik bertahap didasarkan pada dana DAK yang ditransferdaerah. Sementara kriteria teknis ditetapkan oleh dan telah digunakan oleh Pemerintah Daerah. UntukKementerian Teknis terkait. tahap awal, DAK Reimbursement diperuntukkan Bila menoleh ke belakang, awal kemunculannya pada sektor Infrastruktur yang jumlah anggarannyaDAK berupa dana yang digelontorkan pemerintah mencapai 21% dari total alokasi anggaran DAK.pusat ke daerah untuk kegiatan reboisasi. Dana ini World Bank sebagai lender yang menjadi sumberterkait dengan penerimaan dari dana reboisasi di pembiayaan atas dana DAK Reimbursement, memberisektor kehutanan, dimana dalam PP No. 104 Tahun kepercayaan kepada BPKP untuk melakukan verifikasi.2000 menentukan bahwa sebesar 40%-nya disediakan Ini merupakan bentuk kerjasama antara antarakepada daerah penghasil sebagai bagian DAK untuk BPKP dengan World Bank, yang dituangkan dalammembiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan Verification Arrangement-Local Government andoleh daerah penghasil. Mulai tahun 2003, alokasi Decentralization Project pada tanggal 20 DesemberDAK mulai dilakukan untuk sektor-sektor yang lebih 2010. BPKP memperoleh kepercayaan dari Worldluas, terutama adalah sektor yang berkaitan dengan Bank untuk melakukan verifikasi atas kelayakaninfrastruktur (irigasi dan jalan), pendidikan, dan laporan output DAK yang dibuat Pemerintah Daerahkesehatan. Salah satu catatan kritis mengenai DAK (Verification of Report Outputs), serta menilai danadalah persyaratan dana pendamping. Sebagaimana memberikan rekomendasi atas jumlah penggantiandiatur dalam Pasal 21 ayat (3) PP No. 104 Tahun 2000, DAK (Assessment and Recommendation ofatas pembiayaan kebutuhan khusus diperlukan dana Reimbursement Amounts). Tujuan verifikasi adalahpendamping sekurang-kurangnya 10% (fixed rate). memberikan informasi kepada Bank Dunia dan Seiring bertambahnya nilai DAK yang dialokasikan Kementerian Keuangan tentang jumlah Value of Finalkepada Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan Reimbursement (VFR) atau Nilai Penggantian Akhir Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Warta utama Sumber: Deputi Keuangan Daerah, Ditwas PKD Wilayah I30 Pemerintah Daerah yang berpartisipasi dalam rangka penerapan template penetapan Qualifying Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Percentage (QP), melakukan Verifikasi Reference (P2D2), yang digunakan sebagai dasar pemberian Unit Cost (RUC) yang disusun oleh Kementerian pinjaman oleh Bank Dunia kepada Pemerintah RI. Pekerjaan Umum, dan menyusun pedoman Untuk permulaan, Pemerintah menetapkan 72 verifikasi Output. Dalam tahap pelaksanaan, Pemerintah daerah sebagai daerah percontohan BPKP melakukan penghitungan Value of (Pilot Project) di tahun 2011. Jumlah penerima Total Reimbursement (VTR), dan Value of Final alokasi DAK Reimbursement ini tersebar di lima Reimbursement (VFR). Dan tahap akhir, adalah wilayah provinsi, yaitu Provinsi Jambi, provinsi Jawa penyusunan laporan kompilasi verifikasi DAK Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Reimbursement Bidang Infrastruktur Tahun 2011. Barat dan Provinsi Maluku Utara. Dalam melakukan verifikasi DAK Reimbursement, Praktik pengawasan sejak awal yang BPKP melakukan verifikasi akurasi laporan dilakukan BPKP tersebut dapat juga menjadi keuangan dan laporan teknis yang dibuat oleh pemicu bagi seluruh aparat pengawasan intern pemerintah daerah percontohan, serta akan pemerintah untuk mendukung terwujudnya memastikan bahwa output untuk setiap alokasi tata kelola pemerintahan yang baik di telah memenuhi target fisik, mengikuti prosedur lingkungannya. Hasil akhir dari pengawalan sejak dan kebijakan pengadaan, manajemen keuangan, awal diharapkan dapat menjadi pemicu bagi dan pengamanan lingkungan dan sosial. Verifikasi hadirnya pelayanan publik yang berkualitas bagi inipun dilakukan dengan melalui tahap persiapan, masyarakatn pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Pada tahap (Tanti/Nani/Triwib/Diana/Sarii awal, BPKP akan membuat Kerangka Acuan Kerja/ Term of Reference (TOR), melakukan Survey dalam Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Evaluasi Penyerapan Anggaran Warta utamaP eran BPKP sebagai pengawas intern dalam proses AKuntansi (SIA) dari 14 (empat belas) K/L yang menjadi akhir manajemen juga terjadi pada tahapan sampling evaluasi, BPKP melakukan pengolahan data agar evaluasi. Ketika terjadi permasalahan pada tahap dapat menjadi informasi yang dapat memberi gambaran pelaksanaan seperti dalam hal penyerapan apa yang menjadi permasalahan penyerapan anggarananggaran, BPKP diminta Presiden untuk melakukan di setiap K/L.evaluasi dan mencari solusinya. Hal ini dilakoni BPKP Di samping itu, BPKP juga melakukan wawancarasebagai bagian dari Tim Evaluasi dan Pengawasan dan dari hati ke hati dengan seluruh pengelola anggaranPenyerapan Anggaran atau TEPPA dalam mencari solusi di setiap K/L. Pengolahan data menjadi informasi yangterbaik terkait penyerapan anggaran. Mencoba melihat bermanfaat dan dapat menjadi bahan pengambilansebuah permasalahan secara komprehensif hingga keputusan sepertinya merupakan salah satu kelebihandiperoleh penyebab hakikinya. Tanpa itu, baik dana, waktu, yang dimiliki personil BPKP. Dari hasil evaluasi tersebut,dan SDM, akan terbuang sia-sia karena permasalahan akan dapat ditarik 3 titik permasalahan penyerapan anggaran 31selalu terjadi pada tahun berikutnya. yaitu permasalahan pada level operasional, pada level Terbitnya Instruksi Presiden No. 4 tahun 2011 tentang kebijakan, dan pada level sistem. Untuk permasalahanPercepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan pada level operasional, rekomendasi diarahkan keNegara diktum 4b yang secara khusus memberikan 2 poin pimpinan satker, pada level kebijakan, rekomendasiinstruksi kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan diarahkan ke Menteri dan pimpinan lembaga, dan padadan Pembangunan (BPKP) cukup menjadi alasan level sistem, rekomendasi diarahkan ke Presiden.bagi BPKP untuk mulai melakukan evaluasi terhadap Ke depan, BPKP akan melakukan evaluasi penyerapanpenyerapan anggaran. Dua poin yang tercantum pada anggaran setiap tahun dengan cut off 30 Juni untukdiktum Inpres No 4 tersebut memuat kewajiban BPKP dilaporkan ke UKP-PPP setiap bulan Agustus tahununtuk melaksanakan evaluasi terhadap penyerapan berjalan untuk diserahkan ke Presiden. Di samping itu,anggaran kementerian/ lembaga/pemerintah daerah untuk tingkat manajemen K/L, BPKP mencoba mendorongdan memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis K/L untuk mengatasi persoalan penyerapan anggaranpercepatan penyerapan anggaran. serta mengelola penyerapan anggaran. Dari hasil evaluasi Dalam pelaksanaannya, tentu saja BPKP meletakkan ini pula, banyak persoalan yang semula tidak terungkapmetodologi yang dapat digunakan dalam proses evaluasi menjadi terungkap dengan jelas. Melalui kontribusi BPKP,dengan beberapa pertimbangan yaitu ketersediaan SDM diharapkan pemerintah dapat memperoleh jalan keluardan ruang lingkup evaluasi. Untuk itu, BPKP mengawalinya bagi persoalan penyerapan anggaran yang selalu terjadidengan memberi pembatasan jumlah K/L dan pemerintah di setiap tahun anggaran.dae­ ah serta mata anggaran yang dilakukan evaluasi. r Namun, terlepas dari semua upaya yang dilakukan olehKasubditwas LPBHK LT&TN I, Deputi Bidang Pengawasan BPKP, penyelesaian permasalahan penyerapan anggaranPolsoskam, Abdul Aziz, kepada Warta Pengawasan, akan kembali kepada komitmen semua pihak untukmenyebutkan, pada tahun 2011, jumlah kementerian yang melakukan pembenahan mulai dari tatanan operasional,dievaluasi meliputi 14 K/L dan sejumlah Pemda. kebijakan, dan sistem. Di akhir wawancara, Abdul Aziz Mengingat keterbatasan waktu, ia menyebutkan juga menyebutkan bahwa BPKP dalam melakukan peranoptimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai tersebut cukup objektif dan independen.jawaban dalam melaksanakan evaluasi secara tepat (triwib /nani/Diana/Sari/Tanti)waktu. Melalui database keuangan pada Sistem Informasi Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Warta utama Warta utama32 Kementerian Perdagangan selalu hadir dengan berbagai inovasi yang bisa dikatakan berbeda dengan kementerian lain. Di bawah kepemimpinan Marie Elka Pangestu, kementerian ini juga mengeluarkan ide Wilayah Tertib Administrasi atau WTA yang diawali dengan penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan No. 30/M-DAG/PER/7/2012 tentang Wilayah Tertib Administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan, serta Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 1064/M-DAG/KEP/9/2010 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penilaian Wilayah Tertib Administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. T erkait konsep WTA, kita bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan WTA ala Kementerian Perdagangan. Bagaimana implementasinya? Apa hasil positif yang dapat diambil dari penerapannya? Untuk mengetahui lebih jauh tentang WTA tersebut, WP mencoba menggali informasi dari Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, Eddy Suseno, SH. Ketika tiba di depan ruang kerja, redaksi sudah disambut ramah oleh inspektur jenderal yang akrab disapa Pak Seno. Setiap sudut ruangan terlihat apik dan asri. ”Wah, BPKP sangat membantu pihaknya dalam implementasi WTA,” ungkap Seno mengawali perbincangan. Lalu, setelah menghela nafas cukup panjang, Seno menjelaskan secara rinci WTA ala Kemendag. Ide WTA, kenang Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, Eddy Suseno, SH, muncul sebagai konsekuensi dari amanah Inpres 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi diktum 6 yang secara tegas menyebutkan warta pengawasan vol. xIX/no. 2/MEI 2012
    • Warta utamakewajiban Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah penilaian tersebut. Dengan demikian, jika penilaianuntuk menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). WTA baik maka penilaian LAKIP oleh KemenPAN dan “Ketika itu, yang ada dalam pemikiran kita, kata RB, Opini atas kewajaran penyajian laporan keuanganWilayah Bebas Korupsi sepertinya ‘serem’. Takutnya, oleh BPK, dan PIAK oleh KPK akan baik,” tegasnya.ketika kita menggembar-gemborkan sebagai instansi Langkah selanjutnya, adalah melakukanyang bebas dari korupsi, muncul kasus korupsi. Lalu, internalisasi WTA kepada seluruh unit kerja, baikyang terpikir saat itu adalah bagaimana caranya melalui sosialisasi maupun pembinaan dan konsultasi.menciptakan instansi yang bebas dari korupsi tanpa Setelah infrastruktur dan pemahaman telahharus kampanye sebagai instansi yang bebas dari dibangun, barulah pihaknya melakukan penilaiankorupsi,” kenang Seno. WTA. Penilaian WTA, menurutnya, baru pertama kali Jika ditanya mengapa, maka ketika berbicara dilakukan yaitu tahun 2011 untuk periode penilaian 1korupsi, sepertinya di Indonesia sudah sangat sistemik Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 yangdan sangat rumit untuk diberantas, lanjut Seno. melakukan penilaian WTA adalah seluruh pejabatLalu muncul ide untuk mencari upaya “antara” untuk dilingkungan Inspektorat Jenderal dan Sekretariatmencapai WBK, yaitu melalui WTA. Jenderal Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Jenderal selaku PAN dan RB, serta BPKP (Direktorat 3 Pada Deputi PIPkoordinator, mengawali WTA dengan membangun Bidang Perekonomian).parameter sebagai dasar penilaian. Dalam penyusunan Secara rinci, parameter penilaian WTA, lanjutnya,parameter, pihaknya melibatkan BPKP. Pada waktu itu, mencakup 5 komponen, yaitu pelaksanaan kinerja,lanjut Seno, pihaknya menginginkan agar parameter pengelolaan keuangan dan barang milik negara,yang disusun memenuhi seluruh aspek penilaian yang pengelolaan SDM, hasil pengawasan internal,termuat dalam evaluasi SAKIP oleh KemenPAN dan RB, eksternal, dan atau masyarakat, dan pelaksanaanPenilaian Kewajaran atas Penyajian Laporan Keuangan percepatan pemberantasan korupsi.oleh BPK RI, dan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) “Mengingat unit kerja yang ada dilingkunganoleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kementerian Perdagangan memiliki keunikan “Atas dasar itu lah, Kemendag menyusun tersendiri, maka dalam penilaian dilakukan 33parameter penilaian yang mengacu pada semua aspek sistem cluster dengan memperhatikan jumlah SDM, anggaran yang dikelola, menghasilkan PNBP, dan pelayanan publik,” paparnya. Untuk penilaian WTA tahun 2011 lalu, Menteri Perdagangan, Marie Elka Pangestu secara langsung menyerahkan penghargaan WTA kepada unit kerja yang berprestasi tepat di hari HUT RI ke-66 tanggal 17 Agustus 2011. “Dari 16 unit eselon II dari 8 unit eselon I, peserta yang memperoleh skorMantan Menteri Perdagangan, Marie Elka Pangestu (kiri) secara langsung menyerahkan penghargaan WTA minimal 70 dengankepada unit kerja yang berprestasi tepat di hari HUT RI ke-66 tanggal 17 Agustus 2011 nilai B sebanyak 12 Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Warta utama Warta utama Menteri Perdagangan RI, Gita Wirjawan sedang meninjau pasar unit kerja.”jelasnya. bertanya. Untuk penerapan PP No 60 tahun 2008 Seno juga sangat bersyukur dengan kebijakan tentang SPIP, Kemendag juga telah mengikuti diklat Ibu Menteri yang juga diteruskan dan didukung oleh SPIP untuk kelas eksekutif dengan melibatkan Menteri Perdagangan yang baru, Gita Wirjawan. Ia Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan pejabat34 mengenang ketika Menteri Perdagangan memanggil eselon II dilingkungan Kementerian Perdagangan. dirinya ke ruang kerjanya dan memberi instruksi Yang juga sangat membanggakan adalah, Kepala dengan durasi sangat singkat. ”Upayakan agar BPKP, Prof. Mardiasmo, juga menyempatkan diri Kemendag memperoleh opini WTP, nilai B untuk menyampaikan pembelajaran berharga terkait Evaluasi LAKIP dan masuk 5 besar dalam Penilaian manfaat SPIP pada diklat tersebut. PIAK ”ungkap Seno. Untuk pengembangan peran Inspektorat Jenderal Terkait parameter penilaian, Kementerian Kemendag, Seno juga banyak berkomunikasi dengan Perdagangan, akan terus melakukan pengembangan. BPKP terutama terkait SPIP. Melalui komunikasi Untuk tahun 2012, dengan bantuan dari BPKP, lanjut secara intens dengan BPKP, ia semakin memahami Seno, Kemendag telah menambah parameter yang esensi SPIP. Ke depan, ia berharap banyak kepada memuat unsur penilaian SPIP dan Zona Integritas BPKP untuk terus memimpin pengembangan yang merupakan program Kementerian PAN dan RB. pengawasan intern pemerintah sehingga peran APIP Menyinggung kerja sama dengan BPKP, Seno, dapat semakin mendekati harapan baik manajemen sangat sering berkonsultasi dengan BPKP dalam maupun masyarakat. Dari aspek SDM, BPKP, diakuinya banyak hal. Bagi Seno, BPKP adalah tempatnya memiliki SDM yang berkualitas. Ia juga berharap agar setiap Irjen Kementerian dapat diisi oleh SDM yang mumpuni seperti halnya BPKP. Seandainya setiap kementerian diberi jatah lulusan STAN seperti halnya BPKP dan Kementerian Keuangan, ia optimis, Itjen akan semakin kuat. (Mira/Nani/Nuri/Harjum/Edi) dari kiri ke kanan: Dirwas. Industri dan Distribusi pada Deputi Perekonomian, Mirawati Sudjono, Inspektur II Kemendag, Martua Sihombing, Sesitjen Kemendag, Zainal Arifin, Irjen Kemendag, Eddy Soeseno, Inspektur III Kemendag, Made Santika Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Warta utama 35Mungkin, belum banyak Kepala Daerah yang menempatkan aparat pengawasan seba-gai unit strategis yang dapat meyakinkan pimpinan bahwa unit kerja dibawahnya telahmelaksanakan apa yang telah menjadi kebijakannya. Sepertinya, pria bernama lengkapDr. Sinyo Harry Sarundajang, adalah salah satu dari kepala daerah yang memandangpenting peran aparat pengawasan. U ntuk memperkuat kapabilitas aparat pengawasan intern di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Sarundajang tidak segan-segan untuk selalu berkonsultasi kepada BPKP yang merupakan salah satu aparat pengawasan intern yang dimiliki pemerintah. Hal tersebut secara tegas disampaikan Sarundajang saat menerima Tim Warta Pengawasan di Rumah Dinas Gubernur, Beringin, Manado. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Daerah, Sarundajang selalu mewanti-wanti agar pengawasan yang dilakukannya oleh Inspektorat Provinsi harus hati-hati. Terkait implementasi atas kebijakan pemerintah, ia selalu berkonsultasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. “Kalau konsultasi dengan BPKP kami selalu online” kata Sarundajang. Sosok Sarundajang yang kerap berpenampilan rapi, enerjik dan berwibawa ini, disegani oleh seluruh penduduk di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini tidak diragukan lagi, sebab Sarundajang selalu Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Warta utama Warta utama menunjukkan bahwa apa yang bahwa Deklarasi telah menjadi komitmen dirinya Pembangunan pasti akan dilaksanakan dengan Zona Integritas (ZI) penuh tanggung jawab baik menuju Wilayah dari dirinya maupun seluruh Bebas dari Korupsi penyelenggaraan kepemerintahan (WBK) merupakan di wilayah kerjanya. salah satu tindak “Seorang peminpin tanpa lanjut program komitmen merupakan suatu kerja Kabinet kehancuran dan malapetaka, Indonesia Bersatu terutama dalam hal II. Menurutnya, pemberantasan korupsi.” tegas hal ini penting, pria kelahiran Kawangkoan. teru­­­ tama dalam Untuk menjalankan perannya rangka mendorong sehari-hari, beliau memfungsikan tumbuhnya Wakil Gubernur sebagai transparansi, penanggungjawab pengawasan. akuntabilitas, bebas Menurutnya, pengawasan harus korupsi, dan tertib warta: Adi dikedepankan. Setiap hari Jum’at administrasi dalam seluruh SKPD di wilayah kerjanya penyelenggaraan dikumpulkan dalam acara Jumpa pemerintahan. Inspektur Provinsi Sulut, Jeffry Robby Koreng­ Bete (Jum’at pagi Bersih temuan). Dengan komitmen nya yang keng, SH, MSi. Setiap SKPD, lanjutnya, diminta sangat kuat tersebut, sepertinya, untuk melaporkan apa yang penunjukkan Sarundajang Tak sungkan-sungkan Jefrry selalu telah mereka lakukan selama mewakili seluruh Gubernur di berkonsultasi dan bertukar pikiran36 satu minggu. Penyandang Gelar Indonesia, untuk menandatangani dengan Perwakilan BPKP Provinsi Doktor dari Universitas Gajah Mada Ikrar ZI menuju WBK sangat Sulawesi Utara, agar early warning tahun 2011 ini, ingin mengetahui tepat. Selain dikenal sebagai figur System yang dibangun di Pemprov kinerja Kepala SKPD setiap yang baik di mata masyarakat, Sulawesi Utara ini akan lebih tepat. minggu, khususnya keuangan. serta bersih dari dugaan korupsi, Wilayah Tertib Administrasi Ia tidak mau mendengar ada Provinsi Sulawesi Utara juga sering yang diimpikan Sarun­ ajang, d SKPD yang belum bersih dari dijadikan sebagai pilot project dari bukan mustahil untuk diraih. Selain temuan hasil pemeriksaan BPK, berbagai program Pemerintah komitmennya untuk memberantas Inspektorat Jenderal Kementerian Pusat. korupsi, Sarundajang juga meng­ Dalam Negeri, BPKP maupun Komitmen Sarundajang kampanyekan sifat keterbukaan. temuan Inspektoratnya. “Tiap untuk memberantas ko­ upsi, r Keterbukaan dari hal yang minggu harus tertib.”jelasnya. dibenarkan oleh Inspekturnya, sekecil-kecilnya, setulus-tulusnya, Satu obsesi dari Sarundajang, Jeffry Robby Korengkeng, SH, MSi. dari seluruh SKPD, terutama yaitu menjadikan Provinsi Menurut Jeffry, untuk mendukung kepada pemeriksa. “Tidak ada Sulawesi Utara sebagai Wilayah komitmen Gubernurnya, setiap kemunafikan, harus tulus, Tertib Administrasi dan Wilayah hari SKPD harus selalu tertib sehingga tidak ada informasi yang Bebas dari Korupsi. Baginya, adminstrasi, dan tiap minggu disembunyikan” kata Sarundajang pengendalian intern yang berjalan harus melaporkan kegiatannya. yang pernah menjabat sebagai pada sistem pemerintahan di Kegiatan bantuan-bantuan yang Inspektorat Jenderal Departemen Indonesia khususnya di Provinsi diberikan sampai ke desa harus Dalam Negeri Ini. Sulawesi Utara, tidak boleh asal- dikaji kebenarannya. Untuk Impiannya itu juga didukung asalan. itu, Jeffry selalu melakukan oleh pengelolaan keuangan yang Sarundajang yang merupakan Pemeriksaan Reguler I, II, selain baik sesuai dengan peraturan lulusan LEMHANAS KSA VIII masuk dalam Tim Anggaran perundang-undangan dan akan tahun 2000, dengan predikat Pemerintah Daerah (TAPD) agar bermuara pada penyajian Laporan sangat memuaskan ini menyadari dapat mengawal APBD sejak awal. Keuangan Pemerintah Daerah Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Warta utama (LKPD). Agar pengelolaan keuangan dan evaluasi. The Right man on sempurna dam harus diperbaiki, di Pemprov Sulut berjalan dengan the right job, bersih dan logis “Sistem untuk mengelola keuangan baik serta tertib administrasi, merupakan asas yang diterapkan pemerintah daerah tidak perlu Sarundajang menempatkan di setiap rekruitmen pegawai. berbelit­belit, sederhana saja tapi personil BPKP sebagai Kepala Berbagai standar pemeriksaan mengikat, sehingga pengelolaan Badan Pengelola Keuangan dan telah dilakukan dengan baik, keuangan yang dilakukan oleh Barang Milik Daerah Provinsi Sulut. sehingga diharapkan tata kelola Kepala SKPD menjadi jelas.” kata DI samping itu, ia juga berupaya pemerintahan yang baik dengan mantan pejabat Gubernur Maluku membangun suasana kebersamaan memadukan tiga komponen yaitu tahun 2003 ini. dan kekompakan SDM nya. pemerintah, dunia usaha, dan Menanggapi pengawasan Dengan kekompakan, ia berharap masyarakat dapat terealisir. sejak awal proses manajemen, suasana di Pemprov Sulut akan Di tengah berbagai upaya Sarundajang menyatakan terus terkendali. “Hubungan antar Sarundajang dan jajarannya kesetujuannya. “Saya setuju pegawai di Pemprov Sulut tidak untuk mewujudkan good public jika APIP (dalam hal ini boleh kaku atau terlalu birokrasi governance, ia juga menyadari BPKP bersama dengan Irjen antara pimpinan dan bawahan. bahwa kualitas pelayanan kepada Kementrian, Inspektorat Provinsi Namun, harus diciptakan suasana masyarakat masih belum sesuai serta Inspektorat kabupaten/ dengan human touch yang bagus” harapan seperti pelayanan satu kota) dilibatkan sejak proses kata Sarundajang, penerima atap. Namun, ia selalu menekankan perencanaan, pelaksanaan, penghargaan dari Presiden RI pada setiap SKPD agar selalu pelaporan hingga monitoring dan di Bogor bulan Mei tahun 2011 memberi layanan terbaik kepada evaluasi.”tegasnya. melalui upaya sebagai Predikat Provinsi Terbaik publik dengan mematuhi tiga hal ini, diharapkan segala kekeliruan, se Indonesia dalam Laporan yaitu prosedur yang jelas, biaya kesalahan sejak proses perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan yang jelas, dan waktu yang jelas. sampai pada pelaporan dapat Daerah. Namun, pemerintah pusat juga dihindari atau dicegah secara dini Walaupun proses reformasi harus mendorong proses reformasi (early warning). Namun, dalam 37 birokrasi di Pemprov Sulut belum birokrasi di daerah terutama terkait pelaksanaannya perlu melalui berhasil, namun upaya untuk regulasi. Saat ini, menurutnya, proses koordinasi yang intens dan mencapai clean governance and sistem pengelolaan keuangan saling mendukung. good government selalu dilakukan. yang ada masih Mengakhiri wawancara, Penempatan pejabat belum Sarundajang berharap agar BPKP untuk menduduki dapat berperan lebih luas lagi suatu jabatan ke berbagai bidang kegiatan tertentu, pemerintah sebagai fungsi harus pendampingan, pencegahan mengikuti dini (early warning) dan sebagai ujian penjaminn (Diana/Sari/Adi/Jhon/Ikhwan)warta: Adi Kantor Gubernur Sulawesi Utara Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP Tahun 2012
    • Warta utama Warta utama warta: Idiya A parat Pengawasan Intern Peme­ intah (APIP) r (transfer of knowledge). bagi institusi peme­ intah berfungsi sebagai r Terkait dipilihnya Kabupaten Tanah Datar sebagai alat peringatan dini (early warning systems), Pilot Project penerapan Sistem Pengendalian Intern yang akan meng­ dentifikasi adanya gejala i Pemerintah (SPIP) oleh Badan Pengawasan Keuangan penyimpangan, dan memberikan rekomendasi per­ dan Pembangunan (BPKP), Shadiq mengatakan bahwa baikan kepada manajemen pemerintah sebelum hal itu karena BPKP melihat di Kabupaten Tanah Datar hal tersebut menjadi sesuatu yang membahayakan sejak tahun 2006 telah membuka sms nomor pengaduan bagi institusi. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati rakat yang langsung ke handphone bupati. Sms masya­­­38 Tanah Datar, M. Shadiq Pasadigoe kepada Tim Warta yang diterima akan langsung ditindaklanjuti oleh Shadiq Pengawasan di­ ela-sela kesibukannya sebagai bupati. s dengan langsung menghubungi kepala dinas terkait, Shadiq juga memberikan per­ e­ ujuannya apabila s t untuk menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan institusi pengawasan melakukan penga­ asan pada w tersebut. Melalui nomor pengaduan tersebut, masya­ setiap proses kepe­ erintahan, mulai sejak proses m rakat dapat aktif berpartisipasi dalam mengawasi perencanaan, pelaksanaan, pela­ oran, hingga moni­ p pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten toring dan eva­uasi. Dicontohkan oleh Shadiq apabila l Tanah Datar. ter­ apat kesalahan pada pembuatan anggaran belanja d Dengan adanya nomor pe­ gaduan masyarakat via n ma­­ akan mempunyai dampak pada pelaporan ka sms tersebut, tidak ada aspirasi masyarakat Kabupaten sehingga akan ter­­­ ketidaksesuaian dengan Standar jadi Tanah Datar yang ter­ umbat, dan selama 2 periode ke­ s Akuntansi Pemerintah (SAP). Ketidaksesuaian tersebut pemimpinan Shadiq sebagai bupati, tidak pernah ter­adi j tentunya akan mengakibatkan sulitnya pencapaian aksi demo menentang kepemimpinannya. “Saya tidak opini Wa­­ Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, jar pernah didemo selama 7 tahun terakhir. Kita prihatin karena salah satu kriteria untuk mencapai opini WTP de­ gan kejadian di beberapa daerah, ada kantor Bupati n adalah kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan yang dibakar masyarakat, ada masyarakat main hakim SAP. sendiri, dan kekerasan dimana-mana. Itu disebabkan Agar APIP dapat menjadi early warning systems yang saluran aspirasi masyarakat tersumbat”, ujarnya. baik, menurut Shadiq, diperlukan kompetensi di bidang Selain Kabupaten Tanah Datar dipilih oleh BPKP pengawasan bagi para auditornya. Kondisi kompetensi sebagai pilot pro­ject SPIP, pada tahun 2012, dari 12 kabu­ auditor APIP yang ada saat ini, menurut Shadiq masih paten yang ada di Su­ a­­ m tera Barat, Kabupaten Tanah belum sesuai dari yang diharapkan. Karena itu, Shadiq Datar juga dijadikan sebagai salah satu daerah Zona mengharapkan kepada BPKP agar dapat memberikan Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bimbingan dan asistensi kepada auditor APIP Pemda oleh Kementerian Pendaya­ unaan Aparatur Negara g (Inspektorat) maupun pega­ ai pemda yang bertugas w dan Re­ or­ asi Birokrasi (KemenPAN dan RB). Kedua f m dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. hal tersebut selain mem­­ bawa kebanggaan, sekaligus Bimbingan dan asistensi ini dapat dilakukan secara juga merupakan tugas berat bagi kabupaten ini untuk berkala berbentuk pelatihan, workshop, atau Focus menjadi contoh baik bagi kabupaten-kabupaten lainnya Group Discussion (FGD), sehingga diharapkan kegiatan di Indonesia. ter­­­­ sebut dapat menjadi sarana alih ilmu pengetahuan (HJK/Shd/Idiya) Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Warta utama Oleh: Setya Nugraha* Menyimak beberapa kasus korupsi di negeri ini misalnya kasus Gayus, Cek Pelawat dan terakhir kasus pembangunan Wisma Atlet, serta sederet kasus korupsi lainnya menyadarkan kita bahwa perjuangan bangsa ini melawan korupsi masih belum berakhir, walaupun data Indeks Persepsi Korupsi sudah membaik, merangkak naik dari 2,8 (2010) ke 3,0 (2011).K orupsi selalu terkait dengan ketidaktertiban Proses menuju Tertib Administrasi secara holistis (baca:pelanggaran) terhadap berbagai Tertib Administrasi adalah sebuah proses yang aturan, selaras dengan definisi tertib berkesinambungan dan tidak dapat kita maknai menurut Kamus Wikipedia yaitu teratur, secara partial karena untuk mewujudkan wilayah yang 39menurut aturan, rapi, dan dengan sepatutnya. Tulisan bebas korupsi perlu Tertib Administrasi secara holistisini mengulas bagaimana tertib administrasi dapat yang mencakup nilai nilai akuntabel dan transparan.diciptakan guna terus menekan angka korupsi. Pertama adalah komitmen; Perhatian dan Semenjak Reformasi keuangan digulirkan dengan keseriusan Pemerintah Indonesia menuju Tertibpaket Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003 Administrasi dan pemberantasan korupsi dinyatakantentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor dalam berbagai Intruksi presiden (Inpres) antara1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta lain Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang PercepatanUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kualitas Akuntabilitas KeuanganPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara dan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentangKeuangan Negara, maka upaya Pemerintah untuk Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahunmenertibkan administrasi pengelolaan keuangan 2012 yang mencakup Strategi Pencegahan; Strateginegara terus digulirkan. Salah satu contoh yang Penegakan Hukum; Strategi Peraturan Perundang-fundamental adalah penyusunan Laporan Keuangan Undangan; Strategi Kerjasama Internasional dan(LK) bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Penyelamatan Aset Hasil Korupsi; Strategi PendidikanDaerah termasuk pengelolaan Barang Milik Negara. dan Budaya Anti Korupsi; serta Strategi MekanismeSampai dengan saat ini, opini atas LK Pemerintah Pelaporan.baik di kementerian/lembaga (K/L) maupun Pemda Komitmen Pemerintah ditegaskan lagi padabelum seluruhnya memperoleh opini WTP. Khusus di tanggal 17 April 2012, dengan ditandatanganinyaPemda, hasil audit semester II BPK terhadap LK Pemda Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritastahun 2011 hanya 7 % meraih opini WTP, 341 Pemda menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan K/Lopini WDP (66%), 26 Pemda (5%) mendapat opini dan Pemda oleh Menteri PAN dan RB, Menteri DalamTidak Wajar dan 115 Pemda (22%) memperoleh opini Negeri, Kepala BPKP, Gubernur Sulawesi Utara,TMP/Tidak Menyatakan Pendapat (Akuntan Online). Wali Kota Sukabumi, Wali Kota Banjarbaru, BupatiPadahal opini WTP adalah salah satu indikator Tertib Bima dan Bupati Aceh Tengah. Pencanangan ituAdministrasi. disaksikan pimpinan KPK Busyro Muqodas dan Ketua Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Warta utama Warta utama Ombudsman RI Danang Girindrawardana, dan dihadiri menghilangkan korupsi. Sebagai anak bangsa tentu 160 pimpinan K/L dan Pemda. kita tidak rela dikatakan bahwa korupsi sudah menjadi Komitmen bersama adalah aspek soft control (unsur budaya bangsa, meski kenyataannya fenomena pelaku) dalam kepemerintahan, yang menjadi simpul korupsi sudah masuk ke sendi-sendi masyarakat crucial bagaimana awal upaya Tertib Administrasi di beberapa kasus. Contoh, alih-alih mengikuti ditegakkan. Secanggih apapun sistem, namun kalau sidang atas bukti pelanggaran lalu lintas, dalam the man behind the system tidak berkomitmen maka beberapa kasus masyarakat justru menawarkan untuk sulit diciptakan Tertib Administrasi. Oleh karenanya, melakukan aksi “damai”. Kemudian kasus masyarakat pembenahan SDM termasuk aspek reward and sendiri yang malah berinisiatif untuk mendapatkan punishment pengelola kepemerintahan mulai dari atas bocoran soal ujian meski harus mengeluarkan hingga ke bawah (desa, kelurahan, dan sebagainya) sejumlah uang kepada oknum guru, menyadarkan kita sudah selayaknya menjadi prioritas utama dalam bahwa kesadaran masyarakat juga perlu dibenahi dan menciptakan Tertib Administrasi. ini terkait integritas publik/masyarakat. Kedua adalah continuous process; Proses Kegiatan persuasive menyadarkan masyarakat yang dilakukan Pemerintah untuk menuju Tertib antara lain dengan cara membagi-bagikan stiker anti Administrasi sudah banyak dan harus terus menerus korupsi yang bertuliskan seperti: Aku Malu Kalau dilakukan, mulai dari upaya pre- Korupsi, Koruptor Penjahat Kelas emptive yaitu pencegahan yang Berat, Koruptor Sengsarakan dilakukan secara dini melalui Rakyat, Jangan Korupsi Ingat kegiatan-kegiatan edukatif Akhirat, dan sebagainya dengan sasaran menciptakan dinilai cukup bermanfaat. kesadaran dan kewaspadaan Upaya membuat budaya malu guna terbinanya perilaku korupsi semacam ini harus Tertib Administrasi. Upaya terus dikembangkan untuk preventive antara lain penguatan memerangi korupsi. Budaya40 Sistem Pengendalian Internal tertib administrasi pun sebaiknya Pemerintah (SPIP), kelembagaan mulai dikenalkan kepada Aparat Pengawasan internal masyarakat sedini mungkin maupun eksternal, implementasi serta harus diikuti dengan tertib Reformasi Birokrasi serta berbagai penegakan hukum. kegiatan preventive lainnya. Peningkatan integritas masyarakat juga perlu Agar Tertib Administrasi berjalan efektif dan didukung dengan terobosan baru, sepanjang efisien, kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah meningkatkan daya dobrak pemberantasan korupsi (APIP) yang terdiri dari BPKP, Itjen/Inspektorat K/L seperti misalnya himbauan menolak sumbangan maupun Pemda perlu terus dioptimalkan terutama dalam jumlah yang tidak wajar dan patut diduga pengawasan atas symptoms penyimpangan dan berasal dari korupsi, penayangan wajah koruptor, kecurangan di K/L dan Pemda. Dengan demikian APIP pembuktian terbalik hingga usulan untuk mampu menjalankan fungsi sebagai early warning memiskinkan koruptor. system sekaligus quality assurance bagi pimpinan K/L Akhirnya, Tertib Administrasi yang akuntabel dan Pemda menapaki Tertib Administrasi. dan transparan adalah sebuah proses continuous Sedangkan upaya repressive yaitu penegakan improvement. Apabila Tertib Administrasi secara hukum yang tidak tebang pilih juga telah banyak holistis dapat terjaga maka wilayah yang bebas dilakukan kepada beberapa mantan pejabat pusat dan korupsi hanyalah sebuah konsekuensi logis. Perlu kita daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan shock camkan bersama bahwa Tertib Administrasi dapat therapy sekaligus efek jera bagi yang melanggar Tertib terus terpelihara ketika seluruh komponen bangsa Administrasi. sadar bahaya korupsi sebagai dampak ketidaktertiban Ketiga menyangkut integritas publik; Selain aspek administrasi tersebut. Tertib Administrasi membuat penyelenggaran negara termasuk aparat birokrasi segala sesuatu menjadi “terang benderang” sehingga pemerintahan. Mari kita lihat bagaimana halnya “daerah abu-abu” yang seringkali dimanfaatkan dengan peran masyarakat dalam arti luas dalam sebagai area korupsi menjadi tidak ada lagi. So, hare mendukung terciptanya tertib administrasi guna gene masih korupsi? No way! *Penulis adalah Kepala Bidang IPP BPKP Jambi Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) membuka secara resmi Musrenbangnas Tahun 2012 dengan pemukulan gong, didampingi Wakil Presiden, Boediono (kedua dari kanan), Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana 41 (kedua dari kiri) dan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi (kanan) Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Musrenbangnas Tahun 2012 yang bertujuan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 ini dilakukan di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Menghadapi kondisi ini, Presiden SBYdalam arahannya di depan peserta Musrenbangnas menekankan sikap positif dan mengajak semua pihak ikut menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.M enteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Mengacu pada kondisi ini, maka tema Rencana Kerja Armida S. Alisjahbana saat Pemerintah 2013 adalah “Memperkuat Perekonomian melaporkan Rancangan RKP 2013 Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan pada Musrenbangnas Tahun 2012 di Kesejahteraan Rakyat”.Hotel Bidakara, 26 April 2012 mengutarakan bahwapembangunan ekonomi 2013 sangat dipengaruhi Isu Strategis Nasional dan Kesepakatan Pokokketahanan fiskal APBN-P 2012. Ada tiga faktor utama Pemerintah Pusat dan Daerahyang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja Beberapa isu strategis nasional pada tahunpembangunan nasional 2013. Pertama, ketidakpastian 2013 adalah isu peningkatan daya saing, isudan perlambatan pertumbuhan ekonomi global, peningkatan daya tahan perekonomian terutamaketegangan politik di beberapa kawasan dunia seperti perekonomian domestik, isu peningkatandi Timur Tengah, perubahan iklim dan bencana alam, dan perluasan kesejahteraan rakyat serta, danserta kecederungan meningkatnya harga komoditas pemantapan administrasi sosial politik. Dengan adanyadan minyak dunia. Kedua, potensi peluang ekonomi Musrenbangnas ini, dapat dilakukan upaya penajamandomestik untuk terus tumbuh dan berkembang. Ketiga, dan sinergi antara isu strategis yang dikenal dengan isuupaya peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. strategis provinsi. Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Warta utama Warta utama naSional Melalui Pra­Musrenbangnas 2012 yang berlangsung dari tanggal 16 April hingga 25 April 2012 telah dicapai beberapa kesepakatan pokok antara pemerintah pusat dan daerah. Kesepakatan pertama adalah pada prioritas bidang ekonomi yang sebagian besar masih difokuskan pada upaya peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan. Kegiatannya meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas ketahanan pangan, peningkatan diversifikasi pangan dalam rangka ketahanan pangan, peningkatan produksi ternak, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, serta disepakati pula perlunya wawasan sentra­sentra industri perkebunan. Berikutnya, kesepakatan pada prioritas kesejahteraan rakyat antara lain difokuskan pada penajaman target serta sinergi antara program pusat dan daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan, dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Sementara itu, kesepakatan pada bidang infrastruktur dilaporkan berdasarkan wilayah. Misalnya, fokus Papua pada pembangunan infrastuktur jalan dan pelabuhan; Maluku pada peningkatan kapasitas pelabuhan dan jalan; Nusa Tenggara pada pengembangan pusat peternakan dan penguatan sistem logistik; Sulawesi pada pembangunan jalan untuk mendukung wilayah; Kalimantan pada peningkatan jalan dan jembatan; Jawa­Bali pada pem­ bangunan infrastruktur kereta api; dan Sumatera pada pembangunan jalan wilayah­wilayah strategis untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).42 Sebagaimana tradisi pada penyelenggaraan Musrenbangnas di dunia, tahun ini Kementerian PPN juga memberikan penghargaan pada 3 provinsi dengan perencanaan pembangunan terbaik berdasarkan penilaian dokumen RKPD Tahun 2012, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DIY, dan Provinsi Sumatera Selatan. Penghargaan pada tiga provinsi tersebut disampaikan oleh Presiden SBY yang juga membuka dan memberi arahan pada peserta Musrenbangnas yang terdiri dari pimpinan lembaga­lembaga negara, menteri dan anggota KIB II, anggota Watimpres, gubernur, pimpinan LPNK, anggota DPR­RI, bupati, walikota, pimpinan asosiasi dan organisasi profesi, pimpinan perguruan tinggi, serta pimpinan dan anggota DPRD. “Sukses tahun ini, tahun depan lebih Sukses lagi” Mengawali sambutan dan arahannya dihadapan sekitar 700 orang peserta Musrenbangnas, Presiden SBY mengucapkan terima kasih dan penghargaan pada pejabat jajaran pemerintahan, termasuk para gubernur, bupati, dan wali kota atas kinerja dan kerja keras yang telah diberikan untuk rakyat, bangsa, dan negara. “Banyak hasil dan prestasi yang telah Saudara capai dan semua itu tercatat dalam sejarah pembangunan kita. Bagi yang merasa belum baik, belum optimal, dan belum sesuai dengan sasaran yang Saudara tetapkan sendiri, saya Foto: Abror/Pesidensbyinfo Foto: Abror/Pesidensby.info berharap untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan di tahun ini dan tahun­tahun berikutnya,” ungkapnya lebih lanjut. Pesan khusus disampaikan SBY kepada pemimpin daerah yang baru terpilih agar berhenti berkampanye dan saatnya membuktikan kampanye tersebut Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dapat dilaksanakan dengan baik. “Saatnya Saudara untuk bekerja sangat keras, karena tantangan dan permasalahan yang Saudara hadapi, Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP Tahun 2012
    • Praktik Public Private Partnerships (PPP) di Korea Selatan Nasionalyang kita hadapi juga tidak ringan. Pengalaman infrastruktur pendidikan dan pelayanan kesehatanmenunjukkan, setelah memimpin di manapun Saudara perlu ditingkatkan memperhatikan sasaran Milleniumbertugas dan memimpin itu, ternyata masalah yang Development Goals. Di bidang politik, hukum, dandihadapi jauh lebih kompleks, jauh lebih tidak mudah ke­ manan, pemberantasan korupsi meskipun dil­ adibandingkan yang dibayangkan dulu. Tetapi, tidak aksanakan secara agresif, tetapi kasus-kasus korupsiperlu berkecil hati. Ambillah tanggung jawab itu. masih terjadi. “Kinerja birokrasi, meskipun kita me­Laksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya,” lanjut lakukan reformasi terus-menerus, tapi masih adaSBY menyemangati peserta Musrenbangnas 2012. keluhan disana-sini, menyangkut kinerja kita, kinerja Semangat positif yang dicamkan SBY kepada jajaran birokrasi pemerintahan,” ungkap SBY lebihse­­ luruh pimpinan jajaran pemerintahan dan lanjut.pemimpin daerah agar bersama-sama menyukseskanpembangunan nasional tahun ini dan tahun depan Solusi Pengamanan APBN dan Fiskal 2012 untukdituangkan lewat arahannya yang berjudul “Sukses Menjaga Pertumbuhan EkonomiTahun Ini, Tahun Depan Lebih Sukses Lagi.” Mentamben Menghadapi beragam permasalahan dan tantanganpada Kabinet Abdurrahman Wahid, Menko Polsoskam di Tahun 2012 ini, SBY menekankan perlunya menjagapada Kabinet Persatuan Nasional, dan Menko Polkam momentum pertumbuhan ekonomi, karena banyakpada Kabinet Gotong Royong menekankan pentingnya negara yang tidak punya momentum pertumbuhanmengetahui apa yang telah dilakukan pada waktu yang baik, bahkan struggling, berjuang, tertatih-tatihlalu. Dengan mengacu pengalaman tahun lalu dan untuk menumbuhkan ekonomi. Dengan menjagamencermati tantangan yang dihadapi tahun ini, maka momentum pertumbuhan ekonomi tersebut,dapat disusun perencanaan tahun depan agar dapat pertumbuhan dapat terus ditingkatkan agarberbuat lebih baik. kesejahteraan rakyat meningkat lebih tinggi lagi melalui dukungan politik, hukum, dan keamanan.Tiga Agenda Utama RPJMN 2010 - 2014 Tentunya dalam mengejar pertumbuhan tersebut, Dari sekian banyak agenda dan prioritas, peme­ harus dipastikan berdampak pada penguranganrintah telah menetapkan tiga agenda utama pem­ ­ pengangguran dan kemiskinan, serta tidak merusak 43bangunan jangka menengah 2010 – 2014. Agenda lingkungan (pro growth, pro job, pro proverty reduction,pertama, meningkatkan ekonomi untuk meningkatkan dan pro environment).kesejahteraan rakyat. Agenda kedua, politik dan Upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dilakukandemokrasi menuju ke keadaan yang makin matang, dengan 1) meningkatkan investasi diberbagai sektor,makin berkualitas, dan makin bermartabat. Dan 2) meningkatkan ekspor, 3) meningkatkan belanjaagenda penting lainnya adalah menegakkan hukum pemerintah, 4) memenuhi kebutuhan atau konsumsidan keadilan. Ketiga-tiganya penting, terkait satu sama sehari-hari rakyat/rumah tangga , 5)me­ ing­ atkan n klain, meskipun di samping ini masih ada agenda dan pembangunan infrastruktur, dan 6) memberlakukakanprioritas yang harus dijalankan dengan baik. kebijakan ekonomi khusus (fiskal dan moneter) secara Sebagian besar sasaran RKP 2011 dan APBN tepat untuk “menggerakkan” sektor riil.Perubahan Tahun 2011 telah dicapai. “Tetapi, masih Adanya permasalahan ekonomi global danbanyak pula yang belum sepenuhnya dapat kita capai. perubahan asumsi yang berdampak pada perubahanBahkan, saya harus dengan jujur mengatakan ada postur dan angka-angka menyebabkan perubahanyang jalan di tempat, baik itu di bidang politik, hukum, dan penyesuaian APBN Tahun 2012. RUU APBNPdan keamanan, di bidang ekonomi maupun di bidang Tahun 2012 yang diajukan pemerintah ke DPR dibahaskesejahteraan rakyat; baik di tingkat nasional maupun dengan landasan pemikiran dan perhitungan untukdi tingkat daerah. Ini lah potret kita,” ungkap peraih sebuah kenaikan BBM sebesar Rp1.500,00. DalamLencana Adhi Makayasa Presiden RI sebagai lulusan perhitungan APBNP 2012 tersebut telah disiapkanterbaik Akabri Tahun 1973. dana kompensasi sebagai dampak kenaikan BBM, Setelah menyimak capaian Tahun 2011, sejumlah berupa bantun bantuan langsung kepada masyarakat,tantangan dan pekerjaan rumah terkait dengan transportasi, pendidikan, beras untuk rakyat miskin, danpembangunan Tahun 2012 harus diidentifikasi baik lain-lain berjumlah Rp35 triliun. Setelah berlangsungdi bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat maupun proses politik di DPR yang disetujui bersama adalahpolitik, hukum, dan keamanan. Di bidang eko­ asumsi penerimaan atau pendapatan, pembelanjaan,nomi, pertumbuhan harus dijaga, sekaligus men­ defisit, dan subsidi, namun kenaikan harga BBMjaga keamanan APBN dan fiskal. Di bidang kesra, tidak disetujui. Menyikapi putusan tersebut, Presiden Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • naSional SBY selaku kepala pemerintahan mengeluarkan BBM bersubsidi, yang akhirnya mengurangi anggaran solusi yang dituangkan dalam kebijakan­kebijakan negara untuk membangun entah rumah sakit, sekolah, dan rencana aksi, yaitu: 1) pengurangan secara jalan, mengurangi kemiskinan, dan sebagainya,” signifikan penggunaan volume BBM, 2) meningkatkan himbau SBY. penerimaan atau pendapatan negara, dan 3) semua Ketiga, semua pihak ikut menjadi bagian dari solusi, jajaran pemerintahan termasuk lembaga­lembaga bukan bagian dari masalah. Oleh karena itu, semua negara harus melakukan penghematan dan efisiensi pejabat jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah atas pengeluaran atau pembiayaan di wilayahnya termasuk BUMN dan BUMD, TNI dan Polri, harus bisa masing­masing. menjadi dan memberi contoh. “Jangan justru lebih Selain mengeluarkan solusi, Presiden SBY juga rewel atau mengeluh dibanding komponen masyarakat menyampaikan ajakan, harapan dan instruksi kepada lain. Tidak elok sebagai abdi negara dan abdi rakyat. semua jajaran pemerintahan, termasuk para menteri Dalam keadaan seperti ini, kita harus bersedia dan para anggota KIB II, gubernur, pimpinan LPNK, berkorban untuk negara dan rakyat,” tekan lulusan jajaran BUMN, serta bupati dan walikota. Pertama, terbaik Seskoad Susreg XXVI, 1989 ini. pahami situasi yang dihadapi di tahun 2012, termasuk permasalahan dan tantangan terhadap ekonomi “rencana Yang Baik, 50 Persen Keberhasilan, 50 nasional terutama yang menyangkut kesehatan dan Persen Sukses” keamana APBN Perubahan Tahun 2012. “Dengan pi­ Di akhir arahan pada peserta Musrenbangnas 2012, kiran yang jernih dan logika yang kuat, mari bebaskan Presiden SBY menekankan pentingnya perencanaan diri kita dari kepentingan politik kita masing­masing. dan mengawal perencanaan tersebut agar terlaksana Ini bukan wilayah politik, ini wilayah kebijakan, wilayah dengan baik. “Rencana yang baik itu, Saudara sudah pemerintahan, wilayah pembangunan, dan wilayah tahu, 50 persen dari keberhasilan dan 50 persen dari untuk mengatasi semua yang kita hadapi ini. Kita sukses. Setelah kita punya RKP, APBN dan APBD 2013, berada dalam satu perahu. Menjalankan amanah mari kita laksanakan dengan sebaik­baiknya. Dan di konstitusi dan Undang­undang,” tegasnya. atas segalanya, saya mengharap kepemimpinan dan44 Kedua, dalam keadaan tidak ada kenaikan manajemen semua jajaran pemerintah, utamanya harga BBM, volume penggunaan BBM bersubsidi para pemimpin daerah, untuk memastikan apa harus dikurangi secara signifikan. Akan dilakukan yang kita rencanakan secara bersama ini juga bisa gerakan penghematan nasional dalam waktu dekat dilaksanakan dengan baik”. Tentunya sikap positif ke depan, serta pembatasan atau pengendalian. dan solusi yang disampaikan Presiden SBY mewarnai “Semua berlandaskan prinsip, tolong, Saudara ikut ­Musrenbangnas 2012 dalam menyusun rancangan menyebarluaskan kepada masyarakat luas, bahwa BBM RKP 2013 agar dapat menjadi acuan pencapain kinerja bersubsidi sesungguhnya ditujukan untuk masyarakat pembangunan nasional Tahun 2013 menghadapi yang tergolong tidak mampu. Menjadi tidak adil, tidak ketidakpastian perekonomian global. patut, dan keliru manakala saudara­saudara kita yang (Nuri/Suhadril/Edi/Adi/Yus/Erwin) sudah mampu, kaya, dan bahkan sangat kaya membeli Foto: Abror/Pesidensby.info Presiden SBY (kiri) menyapa para gubernur yang hadir pada acara Musrenbangnas tahun 2012 Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP Tahun 2012
    • naSional Pemberitaan negatif yang diarahkan ke pemerintah sepertinya terus terjadi. Kasus demi kasus korupsi yang melibatkan aparatur negara tetap akan selalu menjadi perhatian pemerintah. Jika dikatakan apa upaya untuk mengatasinya?I 45 npres No 5 tahun 2004 yang diikuti penerbitan mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2011 tentang operasional diantara 80 dan 90. Adapun Wilayah Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan Korupsi tahun 2012 merupakan salah satu atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerjaupaya pemerintah untuk mendorong seluruh K/L/P pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak danuntuk menjadi aparatur yang bersih dan bebas dari memperoleh hasil penilaian indikator operasional 90korupsi. Kini, pemerintah, melalui Kementerian PAN atau lebih.dan RB kembali menerbitkan PerMenPAN dan RB No Kata Niat atau komitmen memang mudah untukUpaya pemerintah untuk mendorong percepatan dikatakan tetapi sulit untuk diaktualisasikan. Tetapi,pemberantasan korupsi sebenarnya sudah cukup itulah yang pertama dilakukan pemerintah untukbanyak. Kini, pemerintah kembali menerbitkan memunculkan niat untuk mewujudkan birokrasi yangPerMenPAN dan RB No. 20 Tahun 2012 tentang bersih dan melayani yaitu melalui penandatanganPedoman Umum Pembangunan Zona Integritas dokumen Pakta Integritas oleh Pimpinan K/L/PMenuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan K/L/ berdasarkan Instruksi Presiden nomor 17 tahunPemda. Dari berbagai istilah tersebut, mungkin istilah 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan danyang baru kita dengar adalah Zona Integritas (ZI) dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012.Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Istilah Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau tersebut, Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakarpredikat yang diberikan kepada suatu Kementerian/ bersama Kepala BPKP, Mardiasmo, Menteri DalamLembaga/ Provinsi/Kabupaten/Kota yang pimpinan Negeri, Gamawan Fauzi, dan Gubernur Sulawesidan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk Utara, Walikota Sukabumi, dan Walikota Banjarbarumewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunansedangkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi disebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu Jakarta pada tanggal 17 April 2012 lalu. Pencananganunit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator ini disaksikan oleh Wakil ketua KPK, Busyro Muqoddas Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP Tahun 2012
    • Nasional warta: Harry/Yus dari kiri ke kanan: Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar, Ketua KPK, Busyro Muqoddas, Kepala BPKP, Prof. Mardiasmo berbincang-bincang sebelum acara dimulai dari kiri ke kanan: Deputi Akuntabilitas Kementerian PAN dan RB, Herry Yana Sutisna, Wamen PAN dan RB, Eko Prasojo, Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar, Sesmen PAN dan RB, Tasdik Kinanto. saat memberi penjelasan dengan wartawan usai penandatangan Zona Integritas dan Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana, penandatanganan pakta integritas oleh seluruh serta dihadiri oleh sekitar 400 pejabat dari sekitar 160 pegawai tidak hanya sebatas lembaran kertas K/L/Pemda. tetapi harus dipublikasikan secara luas sehingga Saat itu, Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar dapat dipantau, dikawal, diawasi secara luas oleh menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat dimulai dari diri kita sendiri dan mulai dari yang ikut berperan dalam pelaksanaan pencegahan termudah. “Komitmen pemberantasan korupsi korupsi, reformasi birokrasi, serta peningkatan46 diawali dengan pernyataan atau komitmen dalam kualitas pelayanan publik. Di samping itu, tam­ dokumen Pakta Integritas. dilanjutkan dengan bahnya, pelaksanaan proses pembangunan ZI pembangunan zona integritas (ZI) ke dalam lingkup harus dilaksanakan dengan perencanaan yang baik K/L/pemda.”tegasnya. Hal itu dicirikan dengan adanya agar dapat diketahui tingkat keberhasilan atau program pencegahan korupsi yang konkret sebagai kegagalannya. Untuk itu, diperlukan pembinaan oleh bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi Unit Penggerak Integritas (UPI) yang secara ex-officio dan pelayanan publik namun harus disertai dengan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sosialisasi dan upaya penerapan program tersebut (APIP) masing-masing K/L/Pemda. secara konsisten. Untuk itu, lanjutnya, diperlukan Untuk penerapannya, Deputi Pengawasan pedoman sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan Akuntabilitas Aparatur, Herry Yana Sutisna dan pemda dalam mewujudkan zona integritas, menyampaikan pemaparan teknis pelaksanaan yaitu PerMenPAN dan RB No 20 tahun 2012 tentang Peraturan MenPAN dan RB nomor 20 tahun 2012 Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas tersebut termasuk langkah kerja dan indikator yang Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan K/L/ digunakan. Pemda. Penilaian keberhasilan program ini dilakukan oleh Setiap pimpinan instansi pemerintah wajib Tim Independen yang beranggotakan Kementerian melakukan pencanangan, bahwa instansi yang PAN dan RB, KPK, ORI dan unsur terkait yang dianggap dipimpinnya telah siap menjadi ZI sebagai per­ perlu. Ada dua indikator yang digunakan, yaitu siapan menuju WBK. Terwujudnya WBK di kemen­ indikator mutlak, dan indikator operasional. Indikator terian/lembaga/pemda, menurutnya akan men­ mutlak berupa minimum requirement harus dipenuhi dorong percepatan pemberantasan korupsi me­ sebagai pre requisite untuk penilaian selanjutnya lalui pencegahan. “Upaya ini diperlukan untuk berdasarkan indikator operasional yang meliputi nilai mempercepat pencapaian IPK Indonesia mencapai minimum indeks integritas berdasarkan beberapa nilai 5,0 pada tahun 2014, sebagaimana ditetapkan parameter yaitu: dalam RPJMN II,” ujar Menteri Azwar Abubakar. • Penilaian KPK; Lebih lanjut, Azwar menyampaikan agar • Indeks kepuasan masyarakat berdasarkan Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Praktik Public Private Partnerships (PPP) di Korea Selatan Nasional pedoman Kementerian PAN dan RB; tersebut mendapat dukungan positif dari keduanya,• Jumlah maksimum kerugian negara yang mengingat perilaku korupsi saat ini semakin belum diselesaikan berdasarkan penilaian BPK, sistemik, menggurita, bahkan brutal. Bahkan, Busyro maksimum temuan in-efektif, dan in-efisien menyebutkan beberapa kasus menunjukkan pelaku berdasarkan penilaian APIP; korupsi berusia di bawah 40 tahun. Artinya, telah• Jumlah maksimum pegawai yang dijatuhi terjadi regenerasi pelaku korupsi. Ia mengungkapkan hukuman disiplin karena penyalahgunaan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah pengelolaan keuangan berdasarkan keputusan sebaiknyaa didukung komitmen untuk mewujudkan pejabat Pembina kepegawaian; Good Governance dengan semangat ‘manajemen• Jumlah atau persentase pegawai yang menjadi amanah’. tersangka korupsi berdasarkan keputusan Mengapa demikian? Menurut Busyro, di Indonesia pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum terdapat tiga jenis korupsi, yaitu by need, by greed, tetap dan by system. Dengan demikian, terdapat banyak Sedangkan indikator operasional, terdiri dari alasan bagi individu untuk berbuat korupsi. Untukdua hal. Pertama, indikator utama pencegahan itu, upaya untuk menciptakan Zona Integritas haruskorupsi yang memiliki bobot penilaian 60 persen dilakukan melalui penandatanganan Pakta Integritas;dan kedua, indikator penunjang dengan bobot 40 Kode Etik dan Pemetaan Integritas; Kampanye,persen, yang mencakup berbagai hal, yaitu tingkat Sosialisasi dan Pendidikan Integritas, Pelaporankepatuhan menyampaikan LHKPN, nilai evaluasi Kekayaan, Pengendalian Gratifikasi, WBS / PengaduanAKIP, sistem perlindungan pelapor, kode etik, jumlah Masyarakat dan Kerahasiaan serta Perlindunganpengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan Pelapor, Fraud Control System, Revitalisasi PI, sertadalam waktu satu tahun, promosi jabatan secara Investigasi.terbuka, e-procurement, dan keterbukaan informasi Sementara itu, Ketua Ombudsman RI, Danangpublik. Untuk dapat ditetapkan sebagai unit kerja WBK Girindrawardana mengatakan bahwa keberhasilanoleh Menteri PAN dan RB, nilai dari kedua indikator mewujudkan pemerintahan yang bersih dengantersebut harus lebih besar dari 80. Penetapan bisa konsep Zona Integritas akan sangat dipengaruhi 47dicabut apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal oleh beberapa hal, diantaranya kuantitas, penerapanyang mengakibatkan tidak dipenuhinya lagi indikator Zona Integritas prioritas di tempat-tempatpenilaian. Strategis, Sustainability Commitment, Result Oriented Selain Manteri PAN dan RB, tampil juga Wakil Commitment, Penegakan kode etik sebagai IntegrityPimpinan KPK, Busyro Muqodas dan Ketua Defence, dan Perbaikan hubungan pemerintahOmbudsman RI, Danang Girindrawardana. Upaya dengan masyarakat.yang telah dilakukan oleh KemenPAN dan RB (HJK/Triwib/Nuri)dari kiri ke kanan: Walikota Sukabumi, H. Mokh Muslikh A., Walikota Banjar Baru, H. Ruzaiddin Noor, Bupati Bima, Ferry Zulkarnain, GubernurSulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang, Kepala BPKP, Mardiasmo, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Menteri PAN dan RB, Wakil PimpinanKPK, Busyro Muqoddas, Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Nasional48 Walau otonomi daerah telah berjalan belasan tahun dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, Wakil Presiden Boediono melihat masih ada hal- hal yang belum ‘pas’ dalam penyelenggaraannya. Hal-hal yang belum ‘pas’ tersebut perlu diselesaikan bersama, tidak bisa diserahkan di pusat saja dan ke masing-masing daerah untuk merumuskan sendiri demi tercapainya tujuan. S ebagaimana tahun sebelumnya, peringatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Hari Otonomi Daerah Tahun 2012 sekaligus Daerah Sarana Penilaian Pelaksanaan Otonomi menjadi ajang pemberian penghargaan Daerah kepada provinsi, kabupaten, dan kota terbaik “Setidaknya ada dua manfaat dalam melakukan berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Pertama, bagi Pemerintahan Daerah (EKPPD). Evaluasi yang pemerintah digunakan sebagai bahan pembinaan berpedoman pada PP No. 6 Tahun 2008 tentang lebih lanjut oleh K/L sesuai bidang urusan masing- Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan masing. Kedua, memotivasi daerah untuk lebih Pemerintah Daerah ini dilakukan guna memperoleh meningkatkan kinerja dan kapasitas sebagai gambaran kinerja pemerintahan daerah baik di level pelayan publik. Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja pengambil kebijakan maupun pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai 2010 telah ditetapkan 3 provinsi, 10 kabupaten dan pelayan publik. 10 kota yang paling baik prestasi dan kinerjanya dari 524 daerah otonomi provinsi/kabupaten/kota se Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Praktik Public Private Partnerships (PPP) di Korea Selatan Nasional Pengumuman peringkat hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2011 dilakukan oleh Dirjen Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan. Sesuai pasal 27 ayat 5 PP 26 Tahun 2008 tentang evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan Keputusan Mendagri No. 100-279 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012 telah ditetapkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2010. Ada 3 provinsi , 10 kabupaten dan 10 kota yangMenteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi(kedua dari kiri) didampingi Dirjen Otonomi Daerah, berprestasi paling tinggi, yaituDjohermansyah Djohan menjawab pertanyaan wartawan usai acara Peringatan Hari Otonomidaerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Sepuluh kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman, Wonosobo,Indonesia,” demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri, Boyolali, Karanganyar, Jombang, Luwu Utara, KulonGamawan Fauzi dalam sambutan peringatan Hari Progo, Pacitan, Sukoharjo, dan Bogor. SepuluhOtda ke -16, di Hotel Borobudur pada tanggal 25 April kota yaitu Kota Yogyakarta, Magelang, Tangerang,2012. Semarang, Samarinda, Bogor, Sukabumi, Depok, Sejalan dengan evaluasi yang dilakukan tersebut, Makassar, dan Cimahi.pemerintah juga terus memperbaiki regulasi baik yang Lebih lanjut, Djohermansyah Djohan menjelaskan 49bersifat sistemik maupun konseptual agar semakin bahwa evaluasi kinerja ini tidak hanya dilakukan olehefektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kementerian Dalam Negeri tetapi dilakukan oleh Timdaerah dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Nasional Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahanIndonesia. Undang-undang No 32 Tahun 2004 daerah yang melibatkan 10 K/L, yaitu Kementeriantentang Pemerintah Daerah saat ini direvisi menjadi PAN dan RB, Kementerian Keuangan, Kementerianmenjadi tiga RUU, yaitu RUU tentang Pemerintah Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Bappenas,Daerah, RUU tentang PemilihanKepala Daerah, dan RUUtentang Desa. Diharapkanpenataan regulasi tersebutdapat mengoptimalkankapasitas lokal, komitmenpolitik, konsistensi kebijakan,tersedianya saluran bagipartisipasi politik masyarakat,peningkatan kualitas pimpinanlokal dan menjamin persiapanaparatur di daerah. Kondisiini menjadi latar belakangtema Hari Otonomi Daerahke 16 tahun 2012 , yaitu “KitaTingkatkan Kualitas OtonomiDaerah untuk PenyelenggaraanPemerintahan Daerah MenujuKesejahteraan Masyarakat.” Terlihat Kepala BPKP, (kedua dari kiri) sedang berbincang antara lain dengan Deputi Tatakelola Setwapres, dan Wakil Menteri PAN dan RB(kedua dari kanan) sebelum acara berlangsung Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Nasional Wakil Presiden, Boediono mengingatkan kembali arahannya pada peringatan Hari Otda Tahun 2011 di Bogor, yaitu perlunya sistem reward dan punishment dalam setiap organisasi atau institusi. Sistem ini perlu dibentuk secara bertahap, dipraktikkan, dan akhirnya didapat berbagai bentuk reward dan punishment. Salah satu bentuk reward adalah yang tadi warta: Idiya yang disampaikan kepada daerah yang mencapai prestasi yang bisa dibanggakan. ”Waktu itu saya sebutkan sebenarnya sistem yang lebih komperehensif untuk reward dan punishment termasuk reward financial,” jelas Boediono lebih lanjut. “Saat saya juga menjelaskan dari kiri ke kanan: Gubernur Provinsi Jawa Timur, Soekarwo, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rus­ bahwa perbaikan kinerja triningsih, dan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. Daerah yang dipimpin mereka mendapatkan prestasi paling tinggi pada evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di daerah maupun di pusat Tahun 2011 harus dimulai dari perbaikan pengelolaan keuangan. Yang BKN, BPKP, BPS, dan LAN. Untuk menilai kabupaten lainnya bisa ditambahkan, tetapi dan kota juga ada tim daerah yang dibentuk oleh50 kalau keuangannya ‘amburadul’ apapun tidak akan gubernur dari instansi yang terkait yang menilai tercapai reward yang kita harapkan. Oleh sebab, itu evaluasi kinerja pemerintahan daerah di kabupaten saya tekankan kita harus bersama-sama mengejar dan kota. Metode evaluasi adalah desk evaluation dan WTP. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan common sense dengan memanfaatkan LPPD yang Daerah (EKPPD) ini diharapkan membantu kita semua disusun pemerintah daerah, data sekunder, serta untuk mencapai WTP bagi semua daerah. Langkah kunjungan lapangan. Evaluasi dilakukan dengan strategisnya adalah perbaikan pengelolaan keuangan, mencermati data kinerja masing-masing pemda yang karena disitulah rangkaian dari macam-macam hal mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang yang bisa kita perbaiki untuk mencapai WTP,” urai masing-masing diberi bobot kuantitatif. Selanjutnya, Menteri Keuangan pada Kabinet Gotong Royong ini. keseluruhan aspek yang dievaluasi melalui IKK akan Menurut Boediono, pelaksanaan otonomi daerah diproses menggunakan instrumen pengukuran yang telah berlangsung belasan tahun ini mendapat kinerja menghasilkan Index Composite kinerja suatu apresiasi baik dari dalam maupun luar negeri, namun pemda. Proses kuantitatif tersebut dilengkapi dengan masih ada hal-hal yang belum ‘pas’. “Kita sebagai Common Sense Survey untuk mengakomodasi keluarga besar bangsa Indonesia yang terdiri dari pendekatan kualitatif dalam rangka obyektivitas keluarga-keluarga kecil yang masing-masing diberi evaluasi. “Jadi, hasil evaluasi ini sebetulnya rapor kekuasaan untuk mengelola rumah tangga-rumah daerah atas hasil kerja daerah itu sendiri,” jelas tangga kadang kala masih ada hal yang belum ‘pas’ Djohermansyah Djohan. Evaluasi ini sangat berguna baik dalam pengelolaan yang kecil maupun yang bagi Kementerian/Lembaga di pusat sebagai bahan besar, seperti adanya tumpang tindih dan tabrakan- pembinaan lanjutan terhadap daerah-daerah dalam tabrakan. Hal ini lah yang saya maksud dengan banyak penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga yang belum ‘pas’. Bahkan di dalam masing-masing otonomi tidak hanya berhenti pada pelaksanaan keluarga kecil yang saya maksud di daerah itu masih kebijakan, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaan ada hal-hal yang belum tuntas. Kita harus jujur, tapi kebijakan tersebut. bukan berarti lalu kita tidak melakukan apa-apa. Justru karena kita mengetahui ada masalah, maka kita Perbaikan Pengelolaan Keuangan Menuju WTP Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Praktik Public Private Partnerships (PPP) di Korea Selatan Nasionalsebaiknya melakukan hal yang lebih baikatau perbaikan- perbaikan,” jelas DoktorEkonomi Bisnis, Wharton School Universityof Pennsylvania ini.Penjabaran Wewenang, Tanggung Jawab,dan Sistem Pengendalian Penyebab utama hal-hal yang belum‘pas’ tersebut adalah belum dijabarkannyadengan cermat dan detail masalahkewenangan dan tanggung jawab baik diinstansi pusat maupun instansi daerah. Danyang lebih penting lagi adalah mengaitkankewenangan dan tanggung jawab tersebut.“Menurut saya, tugas kita bersama ini kedepan adalah menjabarkan lebih lanjutsecara detail kewenangan-kewenangandan tanggung jawab yang bisa dijadikanpedoman di lapangan baik di instansi pusatdan daerah. Hubungan kewenangandengan tanggung jawab penting, karenatanpa ada kaitannya semua tidak dapatberjalan dengan baik sesuai yang kitaharapkan Penjabaran ini menjadi tanggung jawabpemerintah agar disentralisasi berjalan 51lebih mulus lagi. Ada macam-macamkewenangan, misalnya kewenanganmengatur atau public regulation,kewenangan menggunakan dana atau warta: Idiyaanggaran, kewenangan mengangkat danmengatur personalnya. Ini semua akandijabarkan, sehingga dapat diketahuikewenangan suatu instansi daerah. Wakil Presiden RI, BoedionoDemikian pula, kewajiban harus dijabarkan secaraumum. Masalah pelayanan, kalau bisa dijabarkan untuk dapat menjadi lebih baik lagi. Itulah langkahkembali yang disebut standar pelayanan minimum. suatu bangsa yang maju dan mau bergerakItu salah satu yang harus kita selesaikan untuk “Bila sudah ada detail kewajiban, tanggungmengukur tanggung jawab yang sudah dilaksanakan. jawab, kewenangan dan hubungannya, harusDalam arti luas, pelayanan termasuk pelayanan ada suatu sistem pengendalian untuk mengawasi,kemiskinan, pelayanan kesehatan, pelayanan mengatur apa-apa saja yang tidak melaksanakanpendidikan dan pelayanan pemerintahan secara sesuai ketentuan. Kalau kewenangannya dipakaiumum dan lain-lain, tapi standarnya harus yang jelas. dan tanggung jawabnya dilepas, maka daerahSaya harapkan kita bersama-sama harus selesaikan tersebut tidak akan mendapat reward. Kebalikannya,dalam waktu dekat, sehingga tidak ada lagi yang tidak kewenangan dan tanggung jawabnya yang dilakukanmengetahui kewenangannya apa, tanggung jawabnya dengan baik itulah yang akan mendapat reward.apa dan kaitannya bagaimana. Memang cukup sulit, Ini lah yang saya maksud sebagai reward yangtapi tanpa itu kita akan menghadapi situasi yang tidak komperenhensif dan terintegrasi dengan sistem‘pas’. Oleh sebab itu gubernur, menteri, bupati dan baik instansi pusat maupun daerah,” tegas Menkowalikota harus melaksanakan tugasnya dengan baik Perekonomian pada Reshuffle I Kabinet Indonesiadan dapat mewariskan kepada siapapun nantinya Bersatu ini di akhir arahannya. (Nuri/Yus/Edi/Adi/Idiya/Ika) Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • warta pusat52 “Pengawas Intern harus mampu menjadi early warning system yang menjaga satuan kerja, bukannya menjerumuskan..”, demikian pesan Gubernur Jawa Timur pada acara pembukaan Seminar Nasional Internal Auditor (SNIA) tanggal 25 April 2012 di Surabaya, Jawa Timur. D ibuka dengan tarian Dyah Ayu Gayatri dari Sidoarjo, Seminar Nasional yang dihadiri lebih dari 400 peserta dari berbagai kalangan itu dibuka oleh Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Inspektur Jawa Timur, Bambang Sadono. Selain ungkapan di atas, ia juga mengungkapkan, Pengawas Internal jangan hanya mampu menilai permasalahan yang ada, namun juga menilai apa yang sedang terjadi saat ini dan memberi solusinya. Pengawas Intern tidak hanya fokus pada apa yang terjadi pada masa lampau namun dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pada kesempatan itu Bambang juga mengungkapkan bahwa Inspektorat Jawa Timur telah diperankan sebagai quality assurer dan consultant bagi SKPD lain di Pemprov Jawa Timur. Sebelumnya, Ketua Pembina YPIA, Sarwediono menyampaikan ‘welcome speech’. Ia menyampaikan tujuan dari Seminar yaitu untuk meningkatkan kapabilitas Pengawas Internal hingga dapat meningkatkan efektivitas peran dan fungsinya sebagai consultant dan quality assurer. Tema seminar kali ini adalah Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Fungsi Pengawasan Internal Membangun Nilai Tambah warta pusat “Assurance and Consulting : Perjuangan Membangun ke depan akan didominasi oleh kegiatan corporate Nilai Tambah Organisasi “. Tema ini dipilih karena governance, ERM process dan Ethic Review. pengawas intern saat ini memiliki peran yang strategis Sesi lain yang menarik adalah diskusi panel dalam perjuangan memberantas korupsi yang masih tentang “Re-enganging management and stakeholders banyak terjadi di berbagai sektor di Indonesia. in internal control” yang menghadirkan pembicara Hadir sebagai keynote speech, Carman Louise Kepala BPKP, Mardiasmo, Sandra Richtermayer Lapointe, mantan ketua The Institute of Internal dari COSO Board Member, dan Carman Louise Auditor yang sekarang menjadi Under Secretary Lapointe dari United Nation. Sesi ini mendiskusikan General for the Internal Oversigth Services, United implementasi internal control pada sektor publik Nations, atau pejabat di bawah Sekretaris Jenderal di Indonesia serta implementasi pengawasan PBB yang menangani pengawasan internal. Ia intern sejak awal proses manajemen hingga akhir. menyampaikan materi dengan tema “Creating Peace Pemaparan materi disampaikan oleh Mardiasmo and Prosperity : Role of Internal Audit of the United State”. dengan judul Peran Pengawasan Intern mewujudkan Beberapa hal yang ia sampaikan antara lain peran PBB Good Governance menuju Clean Government. dalam mewujudkan perdamaian dunia, meningkatkan Pada hari kedua, materi utama disampaikan oleh kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, dan COSO Board Member, Sandra Richtermeyer membahas sebagainya. Ia juga menyampaikan struktur unit kerja tentang “COSO III : Internal Control Integrated internal auditor pada organisasi PBB dan strategi Framework 2012”. Ia mengungkapkan adanya publikasi pengawasan yang dilakukan oleh unit tersebut. Salah baru tentang konsep Internal Control System sebagai satu hal menarik yang ia sampaikan adalah adanya respon dari perkembangan yang terjadi di dunia. perubahan signifikan pada aktivitas pengawasan Seminar yang berlangsung selama dua hari itu ditutup internal PBB tahun 2010 dengan tahun 2011 dan diisi juga dengan beberapa pembicara terkenal seperti lima tahun ke depan. Jika sebelumnya pekerjaan Mustofa Bisri dan Abraham Samad. didominasi oleh Operational Audit, Regularity (triwib/Ajat) Compliance, dan Financial Risk, untuk lima tahun 53 53warta: Ajat dari kiri ke kanan: Ketua Penyelenggara, Harry Setianto, Kepala BPKP, Prof. Mardiasmo, Sandra Richtermayer dari COSO Board MemberCarman Louise Lapointe, mantan ketua The Institute of Internal Auditor yang sekarang menjadi Under Secretary General for the Internal Oversigth Services, United Nations Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • warta pusat warta: tri54 W alaupun hanya sesaat, Carman: yang lama. Untuk merubahnya, Ini bincang-bincang Indonesia beruntung karena harus dimulai dari pembinaan anak- bersama empat pakar mengalami pertumbuhan ekonomi anak di keluarga dan sekolahan. kelas dunia di bidang yang baik. Namun kita bisa me­ Pada saat anak kita menjalani pengawasan intern bisa memberi lihat masih banyak kelemahan pendidikan di sekolah, ia sudah tambahan wawasan yang menarik. pengelolaan keuangan negara, diberikan kesadaran pentingnya Di sela-sela Seminar Nasional khususnya masalah korupsi. melawan korupsi. Inter­ al Auditor tahun 2012, Warta n Hal ini sesungguhnya masalah Pe­ gawasan sempat berbincang n bagaimana merubah budaya. Sandra: sejenak bersama Carman Louise Untuk memperbaiki hal ini, Satu hal yang penting Lapointe (Under Secretary General for membutuhkan waktu yang lama. untuk mela­ an korupsi adalah w Audit and Oversight, United Nations), Seperti saat adanya larangan komitmen dan kesatuan langkah Sandra Richtermeyer (COSO Board mengendarai tanpa minum dari pimpinan hingga staf paling Member), Robert Mc Donald atau merokok, untuk berhasil bawah. Semua harus dimulai (Assurance and Risk Advisory Services memerlukan waktu yang panjang. dari keteladanan pimpinan yang Queensland Health) dan Wee Hock Jadi upaya untuk itu harus kemudian diturunkan ke bawah. Kee (CG Board Asia Pasific). Pertama dilakukan secara berkelanjutan. Tantangan selanjutnya adalah mereka mengomentari penyebab bagaimana agar hal itu men­adij maraknya penyimpangan dalam McDonald: budaya kerja organisasi yang anti pengelolaan keuangan negara di Memang merubah budaya tidak korupsi.Jika hal itu sudah terjadi, kita Indonesia. mudah dan membutuhkan waktu bisa melakukan banyak hal untuk memberantas korupsi. Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • warta: tri Bincang Sesaat Bersama Empat Pakar Internal Control warta Pusat Hock Kee: baru, sistem pengendalian tidak Internal Control System sangat Yang penting adalah adanya hanya berbicara masalah pelaporan bermanfaat untuk menjaga poli­tical will dan kepemimpinan keuangan, namun ter­­ dengan kait kelangsungan hidup organisasi. yang mendukung pemberantasan keseluruhan aspek kehidupan Mc Donald: korupsi dan transparansi. Jika organisasi. Kerangka sis­ em t Kita harus berhenti bicara 55 kedua hal itu sudah terbangun pengendalian akan terintegrasi sistem pengendalian intern dan baik, untuk langkah selanjutnya seluruh komponen organisasi. pengelolaan risiko secara terpisah. menjadi mudah. Kemudian perlu Pada sektor pemerintahan, Kedua hal ini dua hal yang saling juga didukung adanya Komisi Anti per­ asalahan yang sering m berkiatan erat. Berbicara sistem Korupsi. Ketika kita menghadapi muncul adalah ke­ ika bicara t Pengendalian tanpa memikirkan sistem yang lemah, kita sistem pengendalian, pada risiko akan membuang-buang membutuhkan adanya wistleblower umumnya hanya bicara pada waktu. Berbicara pengelolaan system pada satuan kerja. Kita harus tingkatan di bawah (low level) risiko tanpa menyinggung sistem membangun sistem pelaporan yang atau operasional. Pada umumnya pengendalian intern, tidak akan baik. sistem pengendalian belum memecahkan masalah karena risiko Sejenak kami membahas efek­ berpikir sistem pengendalian pada yang ada tidak dapat diantisipasi. tivitas peranan sistem pengendalian tingkat atas (high level) atau bisnis Kita butuh bicara kedua hal secara dan pengelolaan risiko pada sektor dan strategis. Saat ini kita harus bersamaan baik pada tingkatan publik. Hal ini terkait juga dengan membangun sistem pengendalian bis­ is, strategi, manajerial hingga n adanya revisi kerangka sistem pe­ intern pada semua tingkatan orga­ operational secara terintegrasi. ngen­ alian intern tahun 2012. d nisasi secara terintegrasi. Kita perlu Sayang sekali diskusi merek meningkatkan kesadaran untuk berikutnya melebar bicara tentang Sandra : berpikir seperti itu. ekonomi makro Indonesia. Warta Pada dasarnya perubahan Pengawasanpun beringsut me­ ke­ angka sistem pengendlian r Carman: ninggalkan arena diskusi secara intern COSO dikarenakan saat ini Penerapan kerangka baru perlahan. Walaupun hanya sesaat, organisasi dan model bisnis menjadi ICS akan sangat berguna ternyata wacana yang mereka lebih kom­ leks, sejalan dengan p dan membantu. Berdasarkan sampaikan cukup berarti untuk perubahan lingkungan yang terjadi. pengalaman di World Bank, dicermatin Pada ke­ angka SPI COSO yang r penerapan ERM, ISO 31000, dan (triwib/Ajat) Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • KoloM Penerapan CBHRM di BPKP Sekilas tentang CBHrM kinerja, pendidikan dan pelatihan, terdiri atas aktifitas berikut: Peranan SDM dalam keberhasilan perencanaan karir, manajemen ki­ 1. Recruitment; suatu organisasi tidak diragukan nerja, maupun perencanaan strategis 2. Selection; lagi. Apalagi dalam era globalisasi 3. Training and Development; di bidang sumber daya manusia ke yang ditandai dengan perubahan 4. Compensation; titik yang paling optimum. Sebuah lingkungan yang cepat dan per­ 5. Career Development; survei yang dilakukan oleh PPM saingan yang ketat. Bagi organisasi 6. Human Relations; pada tahun 2008 menunjukkan 7. Human resources Information seperti BPKP yang sangat me­ bahwa 69% perusahaan sudah me­ System; ngandalkan SDM dalam pelaksanaan nerapkan CBHRM, dan sebagian besar 8. Performance Management; tugas dan fungsinya, pengelolaan merupakan perusahaan dengan 9. Man Power Plan; SDM yang profesional sudah men­ jumlah karyawan yang cukup besar, Keterkaitan sistem CBHRM ters­ jadi kebutuhan dan keharusan. Pe­ Di dalam CBHRM dikenal suatu ebut dengan visi dan misi organisasi nanganan SDM harus dilakukan model siklus pengelolaan SDM yang dapat dilihat pada diagram berikut: secara menyeluruh dalam kerangka disebut sebagai The System 9, yang sistem pengelolaan SDM yang ber­ integrated Hr Function For organization Performance sifat strategis, integrated, interrelated dan unity. Make people before make a product, demikian sebuah56 kalimat bijak dari pendiri Matsushita Corporation mengenai pentingnya investasi dalam SDM yang juga sangat relevan bagi BPKP. Salah satu pendekatan penge­ lolaan SDM yang saat ini banyak dipakai di perusahaan maupun organisasi non profit adalah Compe­ tency Based Human Resources Ma­ nagement (CBHRM). CBHRM adalah suatu pola pendekatan di dalam membangun suatu sistem manajemen sumber daya manusia yang handal dengan memanfaatkan kompetensi sebagai titik sentralnya. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Prof Dr David McClelland di Amerika Serikat sekitar 33 tahun lalu. Konsep CBHRM dianggap sebagai pendekatan manajemen SDM yang tepat pada saat ini karena mengintegrasikan pengelolaan SDM ke dalam visi, misi, dan strategi organisasi. CBHRM juga dapat meningkatkan efektifitas dan konsistensi kebijakan seleksi, promosi, kompensasi, penilaian Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 2/MEI Tahun 2012 WARTA PENGAWASAN VOL. XIX/NO. BPKP 2012
    • Penerapan CHBRM di BPKP Reformasi Pasca Gempa Kolom warta daerah Diagram di atas menunjukkan bahwa dalam sistem sudah dan akan dilaksanakan BPKP dapat dilihat padaCBHRM, strategi pengembangan kompetensi SDM Tabel Daftar Action Plan CHBRM di BPKPmerupakan turunan dan penjabaran dari visi dan misi organisasi serta strategi bisnis dari manajemen. Human Capital Development PlanSedangkan proses yang harus dilalui dalam rangka Karakteristik utama pendekatan CBHRM adalah focusmencapai keunggulan SDM berbasis kompetensi untuk yang besar dalam masalah kompetensi SDM. Dalammenunjang tujuan organisasi me­iputi sembilan jenis l kaitan dengan hal ini, BPKP telah memiliki dokumenkegiatan yang tercakup dalam The Sytem 9. rencana pengembangan kompetensi SDM yang disebut Human Capital Development Plan (HCDP). Pada awalnyaApakah BPKP Sudah Menerapkan CBHRM? HCDP ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan Pertanyaan yang muncul setelah kita memahami keikutsertaan BPKP dalam program SPIRIT yang didanaikonsep CBHRM ada­ ah apakah organisasi yang kita l oleh World Bank, namun dalam perkembangannya HCDPcintai ini sudah menerapkan pendekatan CBHRM dalam menjadi kebutuhan dan keharusan bagi BPKP sebagaipengelolaan SDM-nya. Untuk menjawab pertanyaan ini pedoman dalam mengembangkan kompetensi SDM.kita dapat melihat dari karakteristik manajemen SDM HCDP menjadi elemen pendukung yang penting bagiyang sudah me­­­­ rapkan CBHRM. Beberapa karakteristik ne­ organisasi untuk menerapkan CBHRM.pengelola SDM yang sudah memiliki paradigma pegawai Dokumen HCDP berisi berbagai jenis kompetensisebagai human capital antara lain adalah sebagai yang dibutuhkan oleh BPKP, serta program pendidikanberikut. dan pelatihan yang akan dilakukan untuk mencapai- Sebagai unit Fungsional kompetensi tersebut. Program pengembangan kom­- Sebagai HR Profesional petensi SDM yang ada di HCDP meliputi seluruh program- Penekanan pada Personal Deve­lopment yang dilaksanakan oleh BPKP baik bersumber dari dana- Sebagai Business Partner internal (DIPA) maupun dari sumber eksternal.- Dinamis, Interaktif HCDP merupakan dokumen yang menunjukkan- Change Agent on Behaviour komitmen organisasi untuk meningkatkan kemampuan- Bertanggung jawab atas kualitas SDM SDM-nya melalui berbagai program capacity building. 57- Dituntut memenuhi kompetensi khusus Program peningkatan kapasitas ini dilakukan secara- Setiap perubahan yang bernuansa SDM disertakan sistematis dan terus menerus sesuai kebutuhan dalam kesempatan tertentu memimpin Manage­ organisasi dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan ment Committee organisasi. HCDP disusun berdasarkan gap analysis- Memimpin Small Discussion Group antara kompetensi yang ada dengan kompetensi - Memulai dengan Sertifikasi yang dibutuhkan organisasi dan bagaimana cara - Memulai dengan Uji Kompetensi untuk memperoleh kompetensi tersebut. Idealnya Dari praktik yang berjalan selama ini, sebagian besar HCDP harus menjadi referensi utama bagi organisasikarakteristik tersebut sudah ada di BPKP mekipun belum untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dansama persis. Sebagai contoh antara lain keterlibatan Biro kemampuan pegawainya. Saat ini Biro Kepegawaian danKepegawaian dan Organisasi dalam rapat pengambilan Organisasi terus melakukan langkah penyempurnaankeputusan strategis, program pengembangan HCDP , karena HCDP merupakan living document yangkompetensi SDM, sertifikasi profesi, dan juga aktif harus fleksibel dan responsif terhadap perkembanganberperan sebagai agen perubahan perilaku pegawai lingkungan organisasi.melalui program budaya kerja. Program peningkatan kompetensi SDM BPKP yang Selain itu BPKP juga mulai meng-adopt the system ada di HCDP dikelompokkan menjadi program non9 CBHRM dalam siklus pengelolaan kepegawaian. Pada degree dan degree. Beberapa program non degree yangdasarnya siklus CBHRM ini sudah cukup familiar bagi telah dilaksanakan adalah diklat rutin oleh Pusdiklatwaspengelola SDM di BPKP hanya saja belum selengkap BPKP dan sertifikasi profesional tertentu, diantaranya :seperti konsep CBHRM yang seharusnya. - Certified Internal Auditor (CIA) Dalam rapat kerja pimpinan BPKP pada awal tahun - Certified Fraud Examiner (CFE)2012 telah disusun action plan implementasi CBHRM di - Certified Control Self Assesment (CCSA)BPKP agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Action - Certified Government Auditor Professional (CGAP)plan ini mengikuti pola the system 9, dan dimulai dari - Certified Risk Management Professional (CRMP)identifikasi hal-hal apa saja yang sudah berjalan di BPKP - Sertifikasi Auditor Forensik (SAF)dan langkah penyempurnaannya. Beberapa hal yang warta pengawasan vol. xIX/no. 2/MEi 2012 Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • KOLOM Daftar Action Plan CBHRM di BPKP Sedangkan untuk degree program, BPKP telah merintis pelaksanaan program ini se­ jak tahun 2004 dan terus ber­ langsung sampai dengan saat ini. BPKP telah menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia s e p e r t i U I , U G M , U N PA D, UNAIR, ITS, dan UNDIP untuk mendidik para pegawainya khususnya pada tingkat master dan doctoral. Beberapa program studi dalam HCDP BPKP yang telah dilaksanakan antara lain adalah magister akuntansi, public policy, manajemen risiko, manajemen teknologi informasi, magister hukum, komunikasi public, dan audit forensic. Khusus untuk program degree yang dilaksanakan melalui jalur SPIRIT World Bank-Bappenas, realisasi sampai dengan saat ini untuk pendidikan master,5858 doctoral, dan master linkage, baik dalam dan luar negeri, dari target 2010 sd 2015 sebanyak 82 orang telah terealisasi sebanyak 9 orang untuk pendidikan master, 8 orang untuk pendidikan doctoral. Referensi : a. Bahan Diklat CBHRM Pus­ diklatwas BPKP, 2011 b. Prosiding Raker Biro Kepe­ gawaian dan Organisasi, 2011 c. Human Capital Development Plan BPKP 2010 d. Penerapan CBHRM - Asian HRD Conggres, Pusat Pengembangan Manajemen, 2008 Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Kolom Oleh: Sumardi*P engelolaan sumber daya manusia di sektor dari sisi sosial maupun finansial. Dengan perkataan pemerintahan pada dasarnya tidak jauh lain bahwa jenjang pendidikan saat ini masih menjadi berbeda dengan di sektor swasta. Obyek yang sistem nilai yang lebih diprioritaskan dibandingkan dikelolapun sama yaitu manusia, namun yang dengan capaian kinerja dan profesionalitas.berbeda adalah pendekatan atau model pengelolaan Terkait dengan hal tersebut sebenarnya tujuansumber daya manusia itu sendiri. Pendekatan utama capacity building di lingkungan Kementerian,Competency Based Human Resources Management Lembaga dan Pemerintah Daerah adalah membekali(CBHRM) banyak dianut oleh dunia bisnis. Sebagian knowledge, skill dan attitude kepada para pegawaikecil organisasi bisnis yang lain mengadopsi pola baru agar nantinya mampu berkinerja maksimal dalamdengan cara memburu karyawan yang mempunyai rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Namuntalenta, selanjutnya “pega­ ai khusus” tersebut w demikian seiring dengan berbagai tuntutan di atasdikembangkan secara khusus juga, untuk dididik dan melihat kondisi nyata di lapangan, banyakmenjadi star employee di bidangnya. Pendekatan pegawai lupa atau melupakan misi dan janji yang 59tersebut dikenal dengan istilah Talent Based Human disepakati di awal. Hal tersebut dibuktikan denganResources Management (TBHRM). Adapun di sektor fenomena banyaknya pegawai yang merasa tidakpemerintahan khususnya di lingkungan Kementerian, perlu terikat lagi dengan Kementerian, Lembaga danLembaga dan Pemerintah Daerah saat ini sedang Pemerintah Daerahnya, dan lebih memilih bekerja dimengarah ke model atau pendekatan CBHRM. sektor swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa perusahaanCapacity Building swasta dan BUMN, berani memberikan tingkat salary Dalam pendekatan CBHRM, umumnya capacity yang lebih menggiurkan dengan jabatan serta fasilitasbuilding dilakukan untuk menutup gap antara tertentu. Tidak hanya itu saja mereka juga dihadapkankompetensi standar yang dibutuhkan oleh suatu pada sistem jenjang karir jelas dan menantang bagiorganisasi dengan kompetensi yang dimiliki oleh mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyaipegawai. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan label pendidikan, pengalaman serta keahlian tertentu.kapasitas sumber daya manusia di sektor Sekali lagi bahwa hal tersebut sangat wajar dari sisipemerintahan gencar dilakukan dan menjadi program pandang pegawai karena bagai­ anapun juga mereka munggulan di beberapa Kementerian, Lembaga dan perlu kehidupan yang lebih baik. Oleh karena ituPemda. Berbagai program capacity building mulai isu employee engagement pasca program capacitydari diklat, short course, dan sertifikasi sampai dengan building di sektor pemerintahan menjadi hal seriusprogram doktor ditawarkan secara terbuka kepada untuk dicarikan pemecahannya.para pegawai dan ternyata tidak pernah sepi daripeminat. Hal ini sangat wajar mengingat bahwa Employee Engagementsetiap manusia ingin terus berkembang dan berusaha Employee engagement didefinisikan sebagaiuntuk lebih maju sehubungan dengan tuntutan suatu keterlibatan, komitmen, keinginan untukperu­ ahan pribadi, keluarga, dan lingkungan kerja. b berkontribusi dan rasa memiliki karyawan terhadapBerbekal jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak pekerjaan dan perusahaan/organisasi (Gallup,dipungkiri seorang pegawai akan lebih dihargai baik 2004). Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • KOLOM tingginya tingkat employee engagement berarti pembangunan, namun pegawai yang bersangkutan pegawai atau karyawan tersebut mengikatkan diri ditempatkan di unit kerja pengawasan. Kemudian secara penuh dengan organisasi tempat dia bekerja terdapat kondisi yang lebih ekstrim lagi seorang dan diwujudkan dalam bentuk ketekunan, disiplin pegawai yang baru saja menyelesaikan strata dua serta profesionalitas dalam melaksanakan tugas di bidang keuangan daerah, yang bersangkutan60 untuk mencapai target kinerjanya. Sebaliknya tingkat ditempatkan di unit pelayanan masyarakat. Kedua employee engagement yang rendah berarti pegawai contoh nyata tersebut menunjukkan tidak adanya atau karyawan tersebut mulai melepaskan keterikatan korelasi antara bidang pendidikan yang ditempuh dirinya dengan organisasi tempat dia bekerja dan oleh pegawai dengan unit kerja barunya. Hal tersebut seringkali diwujudkan dalam bentuk mangkir dari tentu saja dapat mengakibatkan perasaan dibuang tugas, capaian kinerja yang rendah serta akhirnya dan tidak berguna yang akhirnya mengurangi memutuskan diri untuk pindah ke organisasi lain. komitmen pegawai terhadap organisasi. Jika hal Hal terpenting yang harus dilakukan oleh instansi tersebut terpaksa dilakukan oleh organisasi dan pemerintah terkait dengan employee engagement tidak dapat dihindari karena alasan keterbatasan adalah menemukan penyebab pegawai tidak lagi sumber daya manusia, maka pimpinan instansi harus merasa perlu terikat dengan Kementerian/lembaga melakukan dialog secara intensif de­ gan pegawai n tempat awal yang bersangkutan bekerja. Selanjutnya yang bersangkutan. Komunikasi yang dilakukan tidak kalah pentingnya adalah menyusun program disertai dengan kejelasan mengenai jangka waktunya aksi pencegahan serta implementasi nyata di serta pilihan-pilihan yang menimbulkan tantangan lapangan. Penanganan yang tepat atas permasalahan bagi pegawai. employee engagement di instansi pemerintah akan Kedua, belum terbangunnya career planning dapat mengurangi risiko kehilangan pegawai yang system dan career path individu di beberapa berkualifikasi bintang. instansi pemerintah. Tidak adanya dua infrastruktur tersebut dapat menimbulkan “arena kompetisi yang Penyebab dan Solusi subyektifitasnya tinggi” sehingga pegawai tidak Rendahnya tingkat employee engagement di dapat merencanakan karirnya di masa depan. Hal instansi pemerintahan disebabkan minimal empat ini tentu saja bertentangan dengan prinsip dasar hal. Pertama, manajemen penempatan pegawai dalam human resources management bahwa setiap yang belum dikelola secara optimal. Sebagai contoh pegawai menginginkan tumbuh, berkembang dan seorang pegawai yang baru saja menyelesaikan maju untuk mencapai posisi tertentu. Dalam kondisi pendidikan strata dua di bidang perencanaan demikian pemecahan yang harus dilakukan oleh Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Kolominstansi pemerintah adalah dengan menerbitkan tingkat tan­ angan yang lebih tinggi dan bernilai tkebijakan mengenai career planning system dan strategis.career path yang dibangun dengan parameter yang Keempat, budaya organisasi yang belum benar-relevan, terukur dan dapat diketahui oleh seluruh benar terinternalisasi dan menjadi jiwa serta semangatpegawai. Selanjutnya diikuti dengan implementasi bagi seluruh pegawai untuk mengabdi di instansinyata dan konsisten di lapangan sehingga seluruh pemerintah. Oleh karena itu budaya organisasianggota organisasi dapat mengetahui dan dapat seperti rasa memiliki organisasi, kekeluargaan, danmerencanakan karir di masa depan. mudah dalam menyampaikan gagasan harus terus- Ketiga, rendah atau belum kompetitifnya reward menerus ditanamkan dan menjadi culture organisasi.di lingkungan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Disamping itu nilai-nilai integritas, moral dan etikaDaerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan uraian juga harus menjadi sendi kehidupan bagi organisasitugas, tanggungjawab, job requirements yang relatif pemerintah. Dalam kondisi demikian maka pegawaisama, sektor swasta umumnya berani memberikan benar-benar menyatu dan tidak asing lagi dirumahnyareward yang jauh lebih menarik dibandingkan sendiri.dengan reward di instansi pemerintah. Hal ini sangat Jika keempat hal di atas dibangun danwajar mengingat tingkat persaingan yang tinggi diimplemen­ asikan secara konsisten maka kita yakin tdi sektor swasta dalam memperoleh star employee tingkat employee engagement yang rendah di instansiadalah dalam rangka mencapai visi bisnisnya. pe­ erintah akan dapat segera meningkat kembali. mSebaliknya di sisi lain anekdot PGPS “pintar, gak pintar Memang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap individupenghasilan sama” masih melekat dan belum hilang karyawan memerlukan penghasilan yang tinggi untukdari kultur pegawai negeri sipil. Hal ini tentu saja memenuhi kebutuhannya. Namun demikian buktisangat mempengaruhi kebijakan nasional di bidang empiris juga menggambarkan bahwa pemenuhanpenggajian. Kebijakan untuk menaikkan gaji PNS sebesar apapun penghasilan karyawan, ternyata tidakdengan jumlah yang signifikan akan mempunyai pernah dapat menghentikan keinginan berpindahdampak yang luar biasa terhadap struktur belanja kerja. Hal ini terkait dengan sifat dasar manusia yanggaji di APBN dan APBD. Dalam kondisi demikian tidak akan pernah puas untuk memenuhi kebutuhan 61maka solusi yang ditawarkan adalah perlunya setiap dan keinginannya. Dengan kata lain salary yang tinggiinstansi pemerintah secara parsial mengembangkan bukan satu-satunya penyebab utama seseorangmodel reward berbasis kinerja yang terukur. Reward untuk pindah bekerja, tetapi diyakini juga bahwatersebut tidak hanya dikaitkan dengan aspek faktor kenyamanan, keamanan dan aktualisasi dirifinansialnya saja namun juga yang bersifat non juga menjadi hal yang penting bagi pegawai. Olehfinansial. Misalnya pegawai yang mempunyai kinerja karena itu solusi yang ditawarkan tersebut mestinyabagus maka diberikan fasilitas untuk melanjutkan diimplementasikan secara bersama-sama.pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, *)Penulis adalah Kepala Bagian Organisasi pada Birofasilitas training di dalam atau di luar negeri serta Kepegawaian dan Organisasi BPKPmengerjakan penugasan-penugasan penting dengan Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • KoloM62 “Allah tidak membedakan manusia dari sisi yang diberikan kepada pegawainya untuk kompetensi dan gender.” Keyakinan itu, sepertinya mengembangkan diri dan saya manfaatkan membawa, Meidyah Indreswari,yang saat ini kesempatan itu untuk terus mencoba dan menjabat sebagai Kepala Pusdiklatwas BPKP untuk berusaha.”jelas Iin. “Sebagai individu, saya juga terus mengembangkan diri dan tidak mau tertinggal termasuk orang yang tidak pernah puas, karena saya dari kaum pria. Prestasi nilai summa cumlaude selalu melihat dunia ini terus berubah. Pilihannya, yang diperolehnya saat Diklat PIM I, bukan hanya ketinggalan atau ikut dalam perubahan. melahirkan kebanggaan bagi dirinya tetapi juga Hidup orang yang tidak punya kompetensi tuh BPKP, mengingat setelah 21 angkatan diklat PIM 1, sulit, jadi semakin banyak kompetensinya semakin beliaulah peserta pertama yang memperoleh nilai mudah. Alhamdulillah saya diberikan kemampuan diatas 90. untuk belajar untuk memahami sesuatu dan tidak Keberhasilannya dalam meniti karir di BPKP, mengalami kesulitan. diakuinya sebagai bagian dari keberhasilan kedua Sebagai atasan, satu prinsip yang selalu dipegang orang tuanya menanamkan prinsip­prinsip hidup. teguh adalah memperhatikan kesejahteraan dan Salah satu, yang paling diingatnya, adalah jadilah karir bawahan. “Orang datang ketempat bekerja orang yang bermanfaat bagi lingkungannya. Tentu mempunyai tujuan ingin sejahtera dan ingin punya saja, untuk menjadi bermanfaat, kita harus memiliki harapan dalam karir. Jika mereka ingin meningkatkan keahlian dan keterampilan. kompetensi, sebagai atasan tentu akan saya “Di BPKP, banyak sekali kesempatan fasilitasi.”kata Iin. Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP Tahun 2012
    • Make it Simple. Kerja Baik, Tidur Nyenyak, Tidak Kolom Kolektor boneka “sapi” ini juga sangat mengagumi dari kualitasnya.tokoh seperti Dahlan Iskan dan Walikota Surakarta, Hal ini menurutnya dipengaruhi oleh 4 halJokowi. Alasannya, karena Iin (red:akrab disapa) yaitu pesertanya, materi ajarnya, dan pengajarnya,mengagumi mereka karena mereka membuat banyak dan penyelenggaranya. Untuk itu, tambah Iin,perubahan yang penting dalam organisasi yang di kompetensi para widyaiswarapun terus ditingkatkan.pimpinnya. “Selama diklat berlangsung, dilaksanakan evaluasi Sebagai Kepala Pusdiklatwas BPKP, tentu saja baik terhadap materi diklat, instruktur, danmemiliki peran yang besar terhadap pengembangan penyelenggaran. Jadi setiap instruktur itu tahukapabilitas APIP. Itu pula yang menjadi tekadnya untuk nilainya. Jika ada instruktur yang belum bagus makaterus menjadikan Pusdiklatwass BPKP sebagai tempat diberikan pelatihan di awal tahun, sehingga dapatuntuk menempa para APIP agar dapat berperan meningkatkan kemampuannya. Saya itu tidak sukanyata dalam organisasi tempatnya bekerja. Sejauh bekerja seperti mau kiamat. “jelasnya. Bagi Iin, jikapengamatannya, saat ini semangat institusi untuk pekerjaan dilaksanakan terburu-buru dan tidakmengirimkan internal auditornya ke Pusdiklat sudah terencana, hasilnya pasti tidak akan baik. Dengansangat baik namun, nurturingnya yang belum. demikian, lanjutnya, kerja menjadi lebih happy dan Ia mencontohkan, ketika organisasi mendiklatkan tidak perlu lembur.orang, tapi tidak dipantau ketrampilan. “Yang ikut Satu lagi yang menurut Iin penting menjadidiklat lebih banyak level pelaksana, sehingga banyak seorang pemimpin yaitu dengan menerapkan SPIPkeluhan dari peserta bagaimana setelah saya kembali secara kaffah. “SPIP itu harus dipandang sebagaike kantor.”tegasnya. Buktinya, tahun lalu dan sesuatu yang mudah jangan dibuat rumit.” Jelasnya. Iasekarang, yang ingin mendiklatkan pegawainya di mencontohkan, kalau kita commit dengan kompetensipusdiklatwas BPKP itu banyak.Bukan itu saja, lanjut Iin, , harus diidentifikasi siapa yang belum punyakerjasama-kerjasama dengan pemda dan kementerian kompetensi sesuai dengan kediklatan. Setelah itu,lembaga juga semakin baik. Terdapat sisi positif ikutkan TOT atau TOC. Tahun lalu, menurutnya, semuayang dimiliki Pusdiklatwas BPKP, yaitu para peserta struktural bahkan THL diikutkan kursus komputerbisa sharing pengalaman dan pengetahuan dengan tanpa mengeluarkan uang. Caranya, lanjut Iin, dengan 63para instruktur yang memang corenya di bidang meminta staf yang ahli komputer untuk menjadipengawasan. instruktur. Namun, diakuinya, kompetensi saja tidak Bagi Iin, capacity building SDM bagi sebuah cukup, yang justru lebih penting adalah membangunorganisasi sangat penting karena sebaik apapun integritas.sistem dalam organisasi jika yang menjalankan Penilaian risiko juga sudah dilakukan Pusdiklatwastidak terampil maka tidak akan berjalan efektif. Jadi, BPKP melalui control self assessment walaupunlanjutnya, manusia itu dalam instansi adalah darahnya. bentuknya sederhana. Dari situ, kami dapat masukan,Jika darahnya berhenti, organisasi juga berhenti. medianya melalui story telling. Jadi untuk mengetahui“Harus seimbang antara pembangunan sistem dan kondisi pusdiklat seperti apa, tukan kebon, tukang air,SDM.”tegasnya. Bahkan menurutnya, COSO sangat diminta testimoninya dan dibuatkan film. Hasilnya,menekankan pentingnya lingkungan pengendalian sebagai masukan untuk perbaikan.dan salah satu unsur dari lingkungan pengendalian Penerapan SPIP dengan sebaik-baiknya itu, diakuiadalah manusia. Iin sangat membantunya dalam memimpin sebuah Oleh karena itu, ia sangat senang diberi organisasi. Di pusdiklatwas BPKP, ia menerapkankesempatan mengabdi di lembaga diklat seperti bagaimana kita bekerja baik, tidur nyenyak tapiPusdiklatwas BPKP karena disitulah ia memiliki tidak stress. “Saya selalu mengingat perkataan Albertkesempatan untuk bermanfaat lebih banyak. Einstein, “Make it simple”. SPIP itu adalah proses kerja.Dengan visi terdepan dan terpercaya, Iin, berupaya Jadi, buatlah proses kerja yang sesimple mungkin danmenjadikan Pusdiklatwas BPKP menjadi lembaga sesederhana mungkin, tetapi efisien dan efektif.” Paparpendidikan yang terdepan dan terpercaya. Terdepan, Iin mengakhiri wawancara dengan WP.karena ketika yang lain belum melakukan kami (nani/sari/tine/idiya)sudah melakukan, misalnya: Ketika yang lain belummelakukan diklat eksekutif kami sudah melakukandiklat eksekutif, yang lain belum melakukan diklat riskmanagement, kami sudah melakukannya. Terpecaya Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • warta pusat64 warta: idiya Ketika pemerintah menetapkan target penerimaan dalam APBN, masyarakat kerapkali mempertanyakan, apakah benar target sudah sesuai dengan yang seharusnya? Bahkan, DPR selalu menekankan kepada pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan negara. W ajar saja jika tuntutan untuk optimalisasi peningkatan secara terus menerus. Untuk mengawali penerimaan negara terus disuarakan, peran TOPN tahun 2012, BPKP menggelar Rapat namun yang menjadi isu adalah bagai­ Koordinasi dalam rangka Kick-off Tim Optimalisasi mana caranya? Siapa yang harus Penerimaan Negara (TOPN) Tahun 2012 yang melaku­ an? Jawabannya tentu saja Kementerian/ k dikemas dalam bentuk diskusi panel bertopik Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN/D yang “Peningkatan Sinergitas Antar Instansi Pemerintah secara langsung mengelola penerimaan negara Untuk Optimalisasi Penerimaan Negara Dalam Rangka tersebut. Namun, sepertinya, pemerintah telah Mendukung Kesinambungan Fiskal” pada 10 April melakukan upaya kearah sana, diantaranya dengan 2012 lalu diruang Aula Ghandi BPKP. membentuk Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Rapat dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II dari (TOPN) yang merupakan kolaborasi peran dari beberapa Kementerian Lembaga, dengan narasumber Kementerian Keuangan, BPKP, dan Kemen­ erian/ t Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Herry Lembaga teknis terkait. Purnomo, Anggota Komisi XI DPR RI Kamaruddin Sumbangsih TOPN dalam mengoptimalkan pene­ Sjam, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, rimaan negara yang telah terbentuk sejak 1998, Astera Primanto Bhakti mewakili Kepala Badan cukup signifikan meskipun tetap harus dilakukan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro, Dirjen Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Kinerja Versus Harapan warta pusat Pajak A. Fuad Rahmany, Direktur Pembinaan Program memastikan pengelolaan penerimaan negara Mineral dan Batubara, Tatang Sabaruddin mewakili dilakukan dengan efisien dan efektif serta perpegang Dirjen Minerba Thamrin Sihite, dan Irjen Kementerian pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perhubungan , Iskandar Abubakar. Lebih lanjut, ia juga mene­ askan bahwa seluruh g Pentingnya peran TOPN dalam mengoptimalisasi Kementerian/Lembaga (K/L) dapat meminta bantuan penerimaan negara disampaikan oleh Kepala Tim OPN sehingga penerimaan negara yang menjadi BPKP, Prof. Mardiasmo. Sejak berdirinya tahun 1998 lingkup tanggung jawabnya dapat dikelola secara sampai dengan tahun 2011, TOPN, menurutnya, tepat. telah menghasilkan temuan audit dengan realisasi Berbagai persoalan terkait penerimaan negara penyetoran ke kas negara sebesar Rp32,93 triliun dan dan ber­ agai solusi juga disuarakan oleh narasumber b sejumlah kajian yang secara tidak langsung memberi melalui panel diskusi. Anggota Komisi XI DPR RI masukan terkait penyempurnaan kebijakan terkait Kamaruddin Sjam, menyebutkan agar optimalisasi penerimaan negara. penerimaan negara harus dilalakukan secara terus Dikatakan pula oleh Mardiasmo bahwa masih menerus oleh seluruh instansi, diantaranya melalui terdapat persoalan pengelolaan penerimaan negara penerapan SPIP di K/L, peningkatan sinergi instansi, dari sisi pajak maupun Penerimaan Negara Bukan penggalian potensi penerimaan baru. Dengan Pajak (PNBP). Salah satu penyebab utama timbulnya demikian, kebocoran penerimaan negara dapat permasalahan tersebut adalah masih lemahnya diminimalkan sekaligus meningkatkan penerimaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di negara. Untuk itu, DPR melalui pembahasan RUU sektor penerimaan negara. “Kementerian/Lembaga terkait penerimaan negara, akan mengupayakan selama ini lebih fokus pada pengeluaran negara, percepatan penyelesaiannya. namun kurang fokus pada penerimaan negara”, ujar Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Mardiasmo. Negara, Astera Primanto Bhakti menyampaikan Sementara itu, Menteri Keuangan dalam kata bebe­ apa kebijakan terkait optimalisasi penerimaan r sambutan yang dibacakan oleh Dirjen Anggaran negara, diantaranya untuk sektor perpajakan, Kementerian Keuangan Herry Purnomo, berharap berupa Pembenahan sistem dan regulasi PPN; 65 Tim OPN dapat mendorong terciptanya optimalisasi Penyempurnaan beberapa kebijakan terkait pe­ erimaan negara secara keseluruhan sebagai n dengan PPh; Pemanfaatan data yang maksimal tu­ang punggung APBN setiap tahunnya. Tim ini l untuk optimalisasi penggalian potensi pajak; juga diharapkan dapat menjadi partner pengelola Perbaikan Administrasi Piutang Pajak; Peningkatan fiskal/ Bendahara Umum Negara (BUN) yang ingin Kepatuhan WP Bendahara; Perluasan Tax Base melaluiwarta: Slamet Dari kiri ke kanan: Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tatang Sabaruddin, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Astera Primanto Bhakti, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Herry Purnomo, Anggota Komisi XI DPR RI, Kamaruddin Sjam, Irjen Kementerian Perhubungan, Iskandar Abubakar, Dirjen Pajak A. Fuad Rahmany dan Ussy Karundeng sebagai moderator Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • warta pusat SPN; Peningkatan Efektifitas Pemeriksaan Pajak; struktur penerimaan terutama dari sektor PNBP. Operasionalisasi KPP Tambang dan Migas; Relokasi Menurut Herry, penerimaan negara dari sektor non- WP; dan Penggunaan Surveyor independen. migas baik berupa batubara dan pertambangan Di samping itu, untuk sektor kepabeanan umum masih potensial untuk ditingkatkan. Sementara dan cukai, berupa kebijakan Peningkatan akurasi untuk sektor migas, ia berharap agar tim OPN dapat pemeriksaan fisik, klasifikasi, dan nilai pabean; mencari solusi terhadap penurunan Lifting, efektivitas Optimalisasi pemanfataan sarana operasi/patroli Cost Ratio, dan cadangan minyak nasional yang mulai darat dan laut, khususnya di daerah perbatasan; menipis. Hal lain juga yang dapat menjadi fokus Peningkatan fungsi pengawasan melalui TOPN untuk dapat dicarikan solusinya adalah terkait pengembangan risk management; Implementasi pengelolaan BUMN, diantaranya terkait kelemahan kenaikan tarif cukai; Mengusulkan barang kena pengaturan, pengawasan, dan Pay out rasio. cukai baru bersama dengan BKF; Peningkatan Berbagai kendala dalam pengelolaan PNBP SDA patroli atau pengawasan terhadap barang kena pertambangan umum, seperti permasalahan otonomi cukai; Transformasi organisasi lanjutan; Penguatan daerah, Konflik peraturan perundang-undangan, pelayanan kepabeanan 24 jam sehari 7 hari seminggu Infrastruktur yang masih terbatas, dan sebagian di beberapa pelabuhan; dan Pengembangan otomasi besar cadangan mineral dan batubara di remote area pelayanan pabean dan cukai di Kantor Pengawasan juga menjadi perhatian Kementerian ESDM yang dan Pelayanan Bea dan Cukai. disampaikan oleh Direktur Pembinaan Program Bukan itu saja, Dirjen Pajak A. Fuad Rahmany Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tatang juga menyampaikan beberapa upaya yang telah Sabaruddin. dilakukan oleh Dirjen Pajak, pertama, memaksimalkan Meskipun demikian, menurutnya, telah cukup fungsi regulasi (policy measures), fungsi administrasi upaya yang dilakukan jajarannya untuk meningkatkan (administrative measures) maupun fungsi pendukung PNBP SDA Pertambangan Umum Tahun 2012, seperti dalam kerangka mengoptimalkan penerimaan negara; pengawasan Produksi dan Penjualan Mineral dan kedua, sinergi yang lebih kuat antar unit eselon II Batu­ ara;penerapan Harga Patokan Mineral dan b66 Kantor Pusat DJP (selaku penyusun kebijakan) dan Batubara;peningkatan Nilai Tambah Mineral dan dengan unit vertikal (Kanwil dan KPP). Selain itu, Batubara;rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan lanjutnya, terkait pemeriksaan pajak, Fuad Rahmany (IUP) Mineral dan Batubara Seluruh Indonesia; memfokuskan pemeriksaan pajak pada sektor renegosiasi KK dan Perjanjian Karya Pengusahaan usaha yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Pertambangan Batubara (PKP2B); pelaksanaan perekonomian dan penerimaan pajak; tingkat Audit Kewajiban PNBP SDA Pertambangan Umum kepatuhan tahun 2011 dan tahun sebelumnya masih ( Tim OPN-BPKP, BPK-RI dan DJMB);penerapan PP rendah; tahun 2012 memiliki kemampuan membayar No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang (ability to pay) tinggi; dan sedang menjadi perhatian Berlaku di KESDM;rekonsiliasi Bukti-bukti Setor PNBP publik. Seluruh Indonesia;sosialisasi PNBP kepada Pemda Dari aspek penganggaran, Dirjen Anggaran dan Pemegang IUP; dan menindaklanjuti kerjasama Kementerian Keuangan, Herry Purnomo, juga Minerba dan KPK atas pengelolaan IUP Mineral dan melakukan beberapa terobosan untuk memperkuat Batubara. Terkait persoalan tarif PNBP, disampaikan pula oleh Irjen Kementerian Perhubungan Iskandar Abubakar. Untuk itu, ia berharap agar pemerintah menetapkan kebijakan tarif setelah melalui proses evaluasi secara reguler. Melalui diskusi panel tersebut, dapat di tarik kesimpulan adanya sebuah warta: idiya harapan yang besar dari para K/L yang mengelola PNBP kepada TOPN yaitu BPKP untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara. Lalu, siap­ an BPKP menjawab k tantangan tersebut? (HJK/Nani/Edi/Idiya/Adi) Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Warta daerahK omunikasi antar APIP merupakan kebutuhan itu, Pemerintah Provinsi Kalimantaan Selatan juga mendesak dI Indonesia. Sebuah wadah mengukuhkan pembentukan Forum Bersama Aparat yang dapat menaungi seluruh APIP baik di Pengawasan Intern Pemerintah Prov. Kalimantan kementerian/lembaga maupun pemerintah Selatan Periode Tahun 2012 sampai dengan 2015 olehdaerah merupakan sarana dalam memecahkan berbagai Gubernur Kalimantan Selatan, H. Rudy Arifin denganpermasalahan dalam menjalankan perannya sebagai Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/0228/KUM/2012pengawas intern pemerintah. Untuk itu, pembentukan tanggal 20 April 2012. Acara tersebut juga dihadiri WakilForbes APIP di berbagai pemerintah daerah, sepertinya Bupati Kabupaten Tabalong, H. Muchlis, SH, Deputisebagai salah satu solusi yang cukup efektif. Untuk itu Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraanbeberapa APIP di lingkungan pemerintah daerah bersama Keuangan Daerah, Iman Bastari, Sekretaris Forbes APIPBPKP Perwakilan telah mengawali pembentukan Forum Pusat, Bambang Utoyo, Kepala Perwakilan BPK Prov.Bersama APIP, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Sulawesi Kalimantan Selatan, Irwasda Polda Prov. KalimantanSelatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Aswas Kejati Prov. Kalimantan Selatan, InspekturSelatan, dan Sumatera Selatan. Prov. Kalimantan Selatan, Inspektur Kabupaten/Kota se Pembentukan Forbes APIP, dirasakan sangat besar Prov. Kalimantan Selatan. 67manfaatnya mengingat melalui langkah ini, setiap Dalam kata sambutannya, Rudy menekankanpersoalan yang dihadapi oleh APIP dalam melaksanakan bahwa pembentukan Forbes APIP Provinsi Kalimantanperan pengawasannya dapat diatasi bersama. Diantara Selatan diharapkan dapat menjadi wadah knowledgebeberapa pertemuan Forbes APIP adalah yang dilakukan sharing, penyelarasan sikap sesuai fungsi dan peran,oleh Forum Bersama APIP se-Provinsi Sulawesi Utara, dan pengembangan kapasitas SDM APIP di wilayahKalsel, DIY, dan Sumatera Selatan. Beberapa agenda Provinsi Kalimantan Selatan. Geliat Forbes APIP jugayang dimuat dalam pertemuan Forbes APIP adalah ditunjukkan oleh Forum bersama APIP se Provinsi DIYpenyusunan rencana kerja tahun 2012 dan tahun-tahun melalui acara silaturahmi Forbes APIP Provinsi DIYberikutnya. dengan agenda pembentukan enam Pokja yaitu Pokja Banyak permasalahan dan keinginan yang diangkat WTP, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Pokja Levelling,dalam program kerja, seperti usaha dalam rangka Pokja Tata Kelola APIP, Pokja Kelembagaan dan Pokjameningkatkan kontribusi APIP dalam meningkatkan opini Kesejahteraan APIP.BPK, usaha dalam pencegahan korupsi, memberikan ja­ Tidak berbeda dari provinsi sebelumnya, Pemerintahminan (quality assurance) pengadaan barang dan jasa, Provinsi Sumatera Selatan bersama BPKP Perwakilanbagaimana APIP dapat berperan sebagai agen perubahan Provinsi Sumatera Selatan juga memprakarsai pem­(agent of changes), menghilangkan ketimpangan kualitas bentukan Forbes APIP Provinsi Sumatera Selatan yangSDM antar APIP, sampai dengan pembangunan net diketuai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumaterawork antar APIP Daerah maupun Nasional. Hal tersebut Selatan IGB Surya Negara. Menurutnya, forum ini timbulsejalan dengan pesan Gubernur Sulut saat pelantikan dari kesadaran pentingnya koordinasi dan komunikasi(18/4-2012), bahwa seharusnya kualitas APIP tidak dalam menanggulangi berbagai permasalahan ditertinggal dari para pelaksana di lapangan sehingga Sumsel secara bersama, khususnya antar para aparatfungsi kontrolnya berjalan. pengawasan intern pemerintah. Wadah ini, menurut Adil Hamonongan Pangihutan, Kaper BPKP Provinsi IGB Surya Negara, harus benar-benar dimanfaatkanSulawesi Utara mendorong agar setiap APIP di Sulut secara efektif, dan segala bentuk cara komunikasi harusmemiliki internal audit charter untuk meminimalisir dimanfaatkan secara maksimal.risiko yang melekat (inherent risk) dari APIP. Di samping (nani/yus) Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • Luar negeri Bayangan sebuah kota yang macet, gedung-gedung yang menjulang tinggi, ramai dengan orang yang lalu lalang, langsung sirna, ketika kendaraan yang membawa kami menelusuri ibu kota Australia, Canberra. Sangat berbeda dengan ibu kota pemerintahan Indonesia, di Jakarta. Sempat terpikir, mengapa mesti Canberra, mengapa bukan Sidney atau Melbourne yang menjadi ibukota pemerintahan Australia?6868 Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • luar negeriK etika membuka situs resmi Australia, mengadopsi sebuah model yang disebut Australian ternyata, penentuan Canberra sebagai Public Service Agency Capability Reviews (APS­ACR) ibukota pemerintahan Australia merupakan yang diadopsi dari UK Models. Model ini, sebenarnya hasil sayembara internasional pada tahun salah satu amanat dari blueprint Australian public1911, dengan salah satu kriteria bahwa kota harus services atau reformasi birokrasi di Australia. Setelahmerupakan kota taman dengan danau dipusat melalui piloting pada tiga departemen, makakotanya, dan dimenangkan oleh Walter Burley commissioner yang berkantor di Gedung AustraliaGriffin, seorang arsitek dari Chicago, Amerika Serikat. Leadership Innovation Centre (Yellow Edge), level 2,Maka resmilah kota Canberra menjadi ibu kota 9 Sydney Avenue Barton, Canberra, Australia sudahpemerintahan Australia pada tahun 1927. Untuk tancap gas melakukan reviu atau penilaian kapabilitasmembuktikannya, kami juga menyempatkan diri pelayanan publik. Terdapat hal yang unik dari APS­mengunjungi Mount Aisley, yang merupakan bukit ACR, yaitu metode perolehan informasi dan feedbacktempat si Arsitek merancang kota Australia, dengan dari hasil reviu. Kesempatan yang diberikan USAIDtitik tengah sebuah danau. Satu hal yang harus kita kepada delegasi Indonesia untuk mempelajari lebihcontoh adalah bagaimana membangun sebuah kota jauh implementasi model ini tentu saja sangatdengan sebuah konsep dan kesungguhan untuk penting untuk mendukung keberhasilan programmempertahankannya. reformasi birokrasi. Bukan hanya itu, negeri kangguru tersebut juga Pertanyaan yang pertama muncul, tentu saja,sangat berkomitmen untuk konsisten menerapkan apakah APS­ACR yang telah diterapkan pemerintahaturan yang telah dikeluarkan. Jika aturan sudah Australia dapat diimplementasikan di Indonesia dandikeluarkan, maka dapat dipastikan aturan tersebut akan menuai keberhasilan yang sama?akan berjalan. “Saya pernah parkir dipinggir Sebenarnya apa model APSA­CR? APSA­jalan melebihi waktu hanya 5 menit, dikenakan CR merupakan penilaian kapabilitas organisasidenda hingga ratusan dollar,” ungkap seorang sektor publik yang dilakukan secara independenpria berkewarganegaraan Indonesia yang sedang dan menyeluruh untuk mengetahui kemampuanmenyelesaikan pendidikan S3. Efeknya sangat organisasi sektor publik dalam menghadapi 69 69dirasakannya sehingga membuatnya kapok untuk tantangan sekarang dan masa mendatang. Denganmelakukan pelanggaran sekecil apapun. Hal lain demikian, model ini menekankan pada upayayang juga sangat positif adalah kuatnya control perubahan kearah yang lebih baik dan lebih baik lagi.social terhadap pemerintahan. Menurutnya, konsep Institusi, didorong untuk terus berinovasi dan tidakketerbukaan di Australia sudah sangat berjalan, berhenti pada satu titik.sehingga masyarakat umum dapat mengetahui take Dikatakan independen karena para reviewershome pay setiap pejabat pemerintahan. Dengan termasuk senior reviewers merupakan pihak yangdemikian, perilaku konsumtif, pejabat pemerintahan harus bebas dari intervensi baik dari Australian Publicakan langsung mengundang reaksi dari masyarakat. Services Commision maupun organisasi sektor publikSisi positif negeri empat musim ini dapat dipelajari yang dinilai. Hasil reviu berupa laporan yang memuatdari gedung parliament house. Konsep triaspolitika informasi yang komprehensif terkait kelemahan,benar­benar diterapkan, dengan menempatkan kekuatan organisasi, beserta rekomendasi perbaikan.gedung perdana menteri, gedung parlemen, dan Pada model ini, departemen yang dinilai, memilikiyudikatif berada pada lingkungan yang sama. kewajiban untuk memanfaatkan hasil penilaian Satu hal yang juga menarik untuk dipelajari adalah sebagai dasar penyusunan action plan organisasi dikonsep membangun birokrasi melayani yang tertuang masa yang akan datang.dalam blueprint Australian Public Services dengan Tidaklah muluk­muluk, jika program reviumenempatkan sebuah lembaga independen sebagai kapabilitas (Capability Reviews) yang diterapkan dipelaksana dengan otorisasi penuh yang disebut Australias diarahkan pada pencapaian dua outcomeAustralian Public Service Commission. Lalu, bagaimana yaitu pelayanan public yang tidak hanya kuat, tetapipemerintah Australia membangun pemerintahan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkunganyang melayani kebutuhan masyarakat dan terus serta mendekati atau sesuai harapan masyarakat sertamenerus melakukan perbaikan demi sebuah kepuasan flatform praktik­praktik terbaik pelayanan publik yangdari masyarakatnya? berkualitas. Sejak tahun 2011, pemerintah Australia, mulai Tiga hal yang menjadi fokus dari capability reviews Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP Tahun 2012
    • luar negeri yang diterapkan di Australia, yaitu manusia (leadership), proses (strategy), dan sistem (delivery) yang memiliki kekuatan mendorong pencapaian hasil sebagaimana dilihat pada gambar berikut: Sumber: Capability Reviews Manual ­201170 fase pelaksanaan, yang meliputi persiapan, reviu, kolaborasi, dan pelaksanaan reviu. Pada fase persiapan, APSC perlu memastikan bahwa agencies atau departemen yang akan dilakukan reviu, memiliki komitmen (political will) yang kuat baik dalam proses reviu maupun menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan dari proses reviu. Reviuwer perlu memastikan dapat memperoleh dokumen dan informasi yang dibutuhkan. Pada fase ini, APSC dapat melibatkan Sumber: Capability Reviews Manual ­2011 political stakeholders, pimpinan agency, staf, akademisi, maupun pihak eksternal terkait. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pada fase reviu, tim reviu memiliki peran sebuah perubahan tanpa menyentuh ketiga aspek sangat penting untuk menentukan keberhasilan tersebut, akan menghasilkan kegagalan. Lalu, proses reviu. Untuk itu, baik metodologi maupun bagaimana keterkaitan antara ketiga aspek tersebut kemampuan tim dalam mengarahkan agency atau dengan konsep capability? Jika mengutip “Capability departemen untuk berkontribusi maksimal dalam Reviews Manual ­2011”, disebutkan bahwa kapabilitas penggalian informasi sangatlah menentukan meliputi 2 hal yaitu sdm yang memiliki keahlian/ keberhasilannya. keterampilan/skill dan organisasi yang yang mampu Berdasarkan pengalaman APSC, setiap proses memanfaatkan sdm tersebut untuk mempresentasikan reviu, membutuhkan reviewer sampai 8 orang. keahlian/keterampilan/skill untuk mengembangkan Setelah fase reviu, tahapan yang juga sangat organisasi menuju pelayanan publik yang berkualitas penting adalah tahapan kolaborasi. Pada tahap ini, (Capability is the sum of the expertise of the people and APSC akan menghasilkan rekomendasi dari hasil the capacity of the organisation to apply this expertise). reviu dan merancang action plan pengembangan Dalam penerapannya, APSACR mencakup 4 kapabilitas dari agency. Untuk itu, pada tahap ini, Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP Tahun 2012
    • LUAR negeribaik pihak APSC dan agency harus duduk bersama Namun terdapat beberapa permasalahan yanguntuk mencapai rekomendasi dan action plan yang mungkin muncul dari penerapan model APSA-CR,paling mungkin untuk dilaksanakan oleh agency yaitu metode penilaian sangat bersifat kualitatif,dalam pengembangan kapabilitasnya. Berdasarkan sehingga akan memunculkan kesulitan dalamaction plan yang telah disepakati bersama, agency pemberian penilaian secara menyeluruh atau levelling.memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan Di samping itu, ketidakmampuan reviewers dalamdan APSC ditempatkan sebagai pihak yang akan menggali informasi akan berdampak pada hasilSumber: Capability Reviews Manual -2011memonitor implementasinya. Sebagai gambaran penilaian yang tidak efektif dalam meningkatkan 71proses pengambilan keputusan dan pelaporan reviu kapabilitas organisasi.kapabilitas, dapat dilihat pada gambar dibawah: Sebagai gambaran, kunci Kesuksesan pemerintah Dari uraian diatas, dapat ditarik beberapa poin Australia dan UK dalam implementasi model ini,positif penerapan APSA-CR sebagai bagian dari proses karena beberapa hal yaitu (1) Kerjasama dari instansireformasi birokrasi di Indonesia, yang meliputi: yang direviu kapabilitasnya dalam memberikan1) Model APSA-CR menggunakan 3 pilar penilaian informasi yang jujur dan komprehensif kepada tim yaitu leadership, strategy, dan delivery. Para review­ reviu. (2) Tim Riviu yang profesional, independen, ers dituntut untuk menggali informasi sebanyak- dan memiliki kompetensi yang mumpuni dalam banyaknya dari seluruh level dalam organisasi menggali informasi dan memberikan rekomendasi untuk memperoleh gambaran secara utuh kondisi perbaikan yang tepat untuk menjawab isu terkait organisasi. Pendekatan tersebut sangat memung­ institusi sektor publik. (3) Kesungguhan instansi untuk kinkan diperoleh solusi yang paling tepat dalam menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan tim mengatassi kelemahan organisasi dalam menye­ reviewer.(4) Pemantauan secara periodik atas feedback diakan pelayanan publik dan mengatasi gap antara dari instansi sehingga tidak kehilangan momentum kemampuan organisasi menyediakan pelayanan perubahan. dengan harapan publik. Reviewers tidak hanya Berkaca dari keberhasilan pemerintah Australia menggali informasi dari pihak internal organisasi tetapi dari para stakeholders dan masyarakat. menerapkan APSA-CR untuk meningkatkan2) Posisi senior reviewers yang independen bahkan kapabilitas agency –nya dalam mendeliver pelayanan dari APSC sendiri sangat memungkinkan hasil kepada masyarakat, maka pemerintah Indonesia penilaian yang bebas dari intervensi pihak lain dapat juga mengadopsi model tersebut sebagai termasuk organisasi yang dinilai. bentuk pengayaan terhadap model yang telah3) Setiap level dalam organisasi akan memiliki rasa diterapkan di Indonesia seperti tools QA RBN ataupun tanggung jawab untuk melaksanakan rekomendasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Nasional. karena seluruh informasi diperoleh dari internal (Ard/Bny/RTE/JNE/Nan) organisasi. Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • GCG Grow As A Country Oleh: Heli Restiati * Pandangan ini mengarahkan setiap anggota D keluarga secara konsisten untuk memberi pengaruh i sore yang mulai merayap, saya bertemu positif ke arah yang benar kepada anggota yang lain dua kawan lama, yang salah satunya dan masyarakat. Salah satu contoh adalah bagaimana seorang konsultan swasta. Semula orang tua mendidik anak menuju kedewasaan. Dalam pertemuan kami hanya sekedar untuk tatanan yang lebih luas, bagaimana membentuk ngobrol sambil menikmati secangkir kopi sembari attitudes yang dapat memberi pengaruh positif menghilangkan kepenatan mata setelah seharian pada organisasi, lebih luasnya lagi pada masyarakat di depan komputer. Cukup banyak perbincangan dan negara. “jangan dibaca akhir kalimatnya ‘pada yang kami lakoni, mulai dari sopir taksi yang banyak organisasi, pada negara’, tapi bacalah dengan kuat omong, tukang ojeg yang bawel, acara televisi, pada ‘memberi pengaruh positif’, tegasnya kepada72 sampai tentang pekerjaan. Dari semua obrolan, satu kami dengan sangat serius. hal yang cukup menarik adalah obrolan tentang Kubayangkan, katanya, kalo mostly individu acara jakarta lawyers club., terutama , saat para hadirin berperilaku ke arah ‘memberi pengaruh positif’, di acara itu berargumen sampai berantem dengan niscaya akan mengarah ‘grow as a country’... Dalam kata­kata yang cukup panas dan memancing emosi. organisasi misalnya, pengaruh kuat datangnya Sesaat kami tertawa sinis dengan perilaku itu. Namun, pasti dari pimpinan. Suatu pengaruh positif atas mulut mendadak terdiam mendengar ucapan teman, pandangan yang kokoh dan konsisten dalam berpikir sambil menyeruput kopinya “how could we “grow as a dan bertindak akan memberikan bawahan suatu country”, kalo seperti itu?” Sebuah komentar pendek kepercayaan untuk mengikuti keteladanannya dengan tapi memiliki makna yang sangat dalam dilontarkan rasa aman. But, itu saja tidak cukup. Pimpinan perlu salah seorang teman. Setelah terdiam, saya rasa memiliki tujuan. Sasaran yang jelas ini bisa memberanikan diri untuk bertanya: “maksudmu?”. diibaratkan semacam perekat untuk menumbuhkan Lalu dengan santai, dia menjawab, “bagaimana kecintaan dan gairah dalam lingkungan kerja. negeri ini akan menjadi besar, bila orang­orang ‘besar’ Bila pimpinan memiliki pandangan yang kuat, didalamnya memiliki perilaku yang tidak positif dan karyawan merasakan bahwa tujuan itu jauh meski hanya untuk sekedar dilihat”. Suatu difficult dari sekedar amplop gaji, maka lingkungan kerja environment to grow.” Sambil menetralkan situasi, saya akan bertumbuh lebih besar dengan semangat mencoba berkilah. “Tapi itu kan perilaku individu, berkembang yang kuat. Sesuatu yang strategis dan banyak culture dan attitudes positif yang tumbuh di implementatif harus dikerjakan berimbang. Juga di negara ini.”jelasku. dalam suatu negara, bagaimana memperkuat sistem “Saya sering bertanya­tanya dalam hati, apa di negara ini untuk cita­cita keadilan dan kemakmuran bedanya negara, organisasi dan keluarga?” ungkap bangsa harus menjadi tujuan kuat oleh para temenku melanjutkan perbincangan. Mungkin itu negarawan pemimpin negara. analogi yang berlebihan, pikirku. "Tak ada yang Meski kopi sudah habis, teman saya masih menyangkal bila saya bilang, tujuan hidup yang semangat ngobrol topik yang jadi semi serius. Sambil dikembangkan di dalam keluarga adalah bagaimana menggeser duduk, dia melanjutkan, “teori bilang, SDM menjadi anggota keluarga dan masyarakat. temanku. adalah aset bagi organisasi. Namun sebenarnya, tidak Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP Tahun 2012
    • Grow as A Country GCG Akansemua sangatorang bisa berbeda cerita, ketikamenjadi aset yang bernilai sama bagi organisasi.” Yang suatu hari seorang middle manager sewot karenalebih penting adalah kemampuan untuk mengenali hal yang tidak jelas, tiba-tiba saja dia mendatangiaset. Suatu posisi harus dipandang juga dari sisi stafnya dan bilang, “jangan bilang kalian itu sudahorangnya, sehingga dari kursinya dapat memberi berkinerja ya, banyak tugas yang tidak jelas danhawa untuk berkembang dan bertumbuh dalam belum selesai, proposal kok asal-asalan, seharusnyatugas. Jika seseorang tidak kompeten dipaksakan, kalian punya perencanaan yang baik setiap hari”.maka yang rusak posisinya, “pengaruh positif” tidak Staf yang tadinya bangga merasa berisiniatif, bisaakan terjadi. Lanjutnya, “bagaimana aset tidak sekedar langsung pusing kalo mendengar kata-kata itu danjargon, tetapi menjadi suatu motivator bagi pegawai pengin segera pulang. Rene Suhardono penulis disehingga bekerja tidak semata-mata datang jam 7.30 Kompas memberikan perenungan, kontribusi adalahpulang jam 17.00 tetapi “fully alive” pada jam tersebut. wujud loyalitas. Loyalitas yang paling berharga adalah 73Tidak sekedar hirup pikuk dan hektik tetapi semua memberikan kontribusi bagi kebaikan organisasi yangmemiliki “passionnate” yang kuat atas pekerjaannya”. tidak tergantung pada lama bekerja, posisi dalam Agak lama terdiam, lalu ia melanjutkan, suatu sore organisasi, ataupun deskripsi pekerjaan. What matterssaya mampir ke pasar kaget seperti yang biasa ada now is you contribution not only your position, whatpada bulan ramadhan. Di tengah hirup pikuk pembeli matters is how we ca make a difference in our capacity.dan penjual saling berinteraksi, dan saya sedang Tak semua obrolan di sore itu kupahami benar.memilih kue, terdengar seorang wanita penjual Bahkan beberapa masih membuatku ingin bertanya.tahu goreng berkata, “Aku buka 2 tempat jualan Namun selepas kantor, tak urung kata “grow as atahu selama bulan ini. Untungnya tidak banyak, tapi country” itu memberi suatu insight juga. Usia 29 tahunlumayan akhir bulan aku bisa ikutan mudik.” Seorang bagi manusia dapat dikatakan dewasa, demikianpria tengah baya yang mendengarkan menjawab pula perilaku yang seharusnya berkembang sejalan“luar biasa.. luar biasa yang ibu kerjakan”. Agak kaget dengan kedewasaan umur manusia. Dalam konteksmendengar kata-kata pria tadi, yang ternyata jualan organisasi, 29 tahun umur organisasi juga mestinyapeyek. Bukan pada substansi yang mereka bahas, layak sudah dianggap sebagai dewasa. Telah banyaktetapi pada kemampuan mereka memaknai pekerjaan, perkembangan organisasi ini, tidak hanya produkmemberikan apresiasi atas orang lain. Bagaimana atau kegiatan, mulai dari pengembangan SPIP,tidak kaget, sebuah kata ‘luar biasa’ yang begitu pendampingan GCG, perbaikan sisdur dan lain lainsulit diucapkan oleh orang berbaju rapi kantoran di ke BUMN/D, Pemda, dan banyak lagi. Memang akugedung-gedung yang megah, bisa diucapkan dengan bukan siapa-siapa untuk merenungkan tentang hal ini.ringan di pasar oleh pedagang, yang mungkin dia Hanya berusaha mengibaskan pikiran dari sepotongsendiri tidak sadar dengan apa yang dikatakannya. pembicaraan sore itu. Dengan semakin banyaknya“Satu hal yang sangat indah untuk dipelajari adalah kegiatan bahkan sampai sulit mengatur jadwal,orang tadi memiliki culture “how to appreciate” lebih apakah kegiatan serta nilai yang terbangun sekarangbaik dari saya dan teman-teman atau lingkungan at sudah mengarah ‘memberi pengaruh positif’ danour office,” tegasnya. ‘grow as a country”? Semogan *)Penulis adalah PFA pada Deputi Akuntan Negara Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • SPIP SEKILAS REVISI: COSO Internal Control Integrated Framework 2012 Oleh Salamat Simanullang, AK, MBA, CMA*) T idak terasa sudah 20 ta­ Perubahan lingkungan bisnis Sebelum revisi final tersebut kita hun konsep internal con­trol/ dan teknologi selama kurun wak­ peroleh, penulis mencoba mengajak pengendalian intern yang tu sejak diluncurkannya IC-IF ta­ pembaca sekalian untuk melihat dan lebih umum dikenal dengan hun 1992 tentu sudah banyak me­ me­ ahami sepintas apa sebenarnya m ‘Internal Control Integrated Framework’ ngalami perubahan di samping latar belakang perlunya dilakukan (selanjutnya disingkat IC-IF) yang munculnya berbagai skandal atau revisi dimaksud dan kira-kira hal-hal dipromotori oleh The Committee kasus-kasus besar yang menimpa apa saja nantinya yang akan berubah of Sponsoring Organizations of the dunia bisnis. Perubahan tersebut jika dibandingkan IC-IF tahun 1992 Treadway Commission (selanjutnya m e m b u a t T h e Co m m i t t e e o f yang sudah kita pahami selama ini disebut COSO) menjadi bahan dis­ Spon­­­­soring Organizations of the dan implikasinya terhadap Peraturan kusi utama di kalangan pemerhati Treadway Commission mencoba Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 dan praktisi sistem pengendalian melihat kembali dan melakukan tentang Sistem Pengendalian Intern intern baik di lingkungan korporasi, perubahan atas IC-IF tahun 1992. Pemerintah (SPIP) dan kegiatan organisasi pemerintah maupun Draft perubahan, terdiri dari perancangan, pengembangan pe­74 kalangan akademisi. Semenjak tiga volume: Executive Summary; doman dan petunjuk teknis serta di­ uncurk an pada September l Framework sistem pengendalian pengimplementasian SPIP yang 1992 konsep ini telah mendapat intern dan Pedoman Evaluation sedang digalakkan sekarang ini. perhatian yang sangat signifikan untuk melihat efektivitas sistem jika dibandingkan dengan konsep pengendalian intern, telah dilun­ Faktor Perubahan lain yang muncul ke permukaan curkan pada De­ ember 2011 untuk s Tanpa kita sadari lingkungan seperti konsep Canada – Criteria mendapatkan tanggapan dari para kita terus mengalami perubahan, of Control (CoCo), UK – Turnbull stakeholders. Tanggapan atas draft baik yang sifat perubahannya ter­ Commission dan South Africa – The IC-IF yang baru ini diharapkan jadi secara drastis/revolusioner King III Report. sudah diperoleh paling lambat maupun perubahan yang terjadi pada 31 Maret 2012. Seperti secara perlahan hingga tak terasa pada pengembangan kon­ ep s kehadirannya. Demikian juga halnya Enterprise Risk Management dunia bisnis atau organisasi lainnya Integrated Framework, The tidak luput dari perubahan tersebut. Committee of Sponsoring Terkait dengan perubahan yang Organizations of the Treadway melatarbelakangi perubahan IC-IF Commission mencoba meng­ tersebut, David Landsittel (COSO gandeng konsultan ternama Chairman) mengatakan terdapat Pricewaterhouse Coopers (PwC) empat hal perubahan yang terjadi, dalam mengembangkan re­ yaitu: visi IC-IF (untuk selanjutnya 1. Perubahan pada aspek tata disebut dengan IC-IF 2012). kelola (governance). Menurut rencananya laporan Ketika IC-IF 1992 dikembangkan final IC-IF 2012 ini akan dilun­ dapat dikatakan bahwa, secara curkan pada musim gugur umum, kita hampir belum me­ tahun 2012 ini. ngenal apa itu yang dikenal warta pengawasan vol. xIX/no. 1/Maret 2012 Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • SPIP sekarang ini, misalnya dengan memperluas cakupan tersebut atas dapat kita lihat pengaruhnya istilah komite audit, komite termasuk meliputi pelaporan pada adanya revisi atas model kom­­pensasi. Aspek tata kelola internal baik informasi keuan­ hubungan antara komponen, organisasi telah mengalami gan maupun non-keuangan. tujuan dan entitas pada matriks/ perkembangan yang luar biasa Secara khusus, COSO juga akan cube berikut ini. Pada bagian atas belakangan ini seiring dengan menerbitkan Pedoman internal matriks IC-IF 1992 yang meng­ tingginya tuntutan transparansi control dalam hal penyusunan gambarkan ‘objectives’, salah satu dan akuntabilitas oleh para pelaporan keuangan kepada tujuan yang ingin dicapai ada­ stakeholders. pihak eksternal. lah ‘Financial Reporting’. Seiring2. Perubahan pada aspek tekno­ dengan adanya perluasan aspek logi Apa Yang Berubah pelaporan yang tidak ha­­ nya ter­ Teknologi merupakan bagian Secara empiris konsep IC-IF 1992 batas pada pelaporan keuangan dari organisasi. Teknologi terus telah teruji oleh waktu (timeless). yang dipublikasikan maka pada mengalami perubahan dengan Artinya di tengah perubahan yang draft Matriks IC-IF 2012 tujuan rentang kecepatan yang semakin sangat progresif, konsep IC-IF 1992 tersebut dirubah menjadi ‘report­ singkat. Pada tahun 1992 belum yang sudah diterapkan selama 20 ing’ saja untuk menggambarkan dikenal apa yang disebut dengan pelaporan da­am arti yang jauh l tahun terakhir ini, menurut ha­ email atau internet. Penggunaan lebih luas. sil survei kepada 700 responden teknologi sudah sedemikian menyimpulkan bahwa konsep IC-IF massif dalam operasional orga­ 1992 perlu dimutakhirkan tetapi nisasi sehingga isu dan risiko globalisasi menjadi bagian yang tidak perlu melakukan perubahan harus dihadapi oleh organisasi. yang mendasar . Oleh karena itu­3. Penekanan Pada Aspek Operasi lah beberapa tokoh di dalam tim dan Kepatuhan (Operations and yang melakukan revisi tersebut Compliance Objectives) menyebutkan bahwa upaya revisi ini Khususnya di Amerika Serikat, hanya sekedar ‘refresh’ saja terhadap 75 75 dengan diterapkannya the Sar­ konsep IC-IF 1992. banes-Oxley Act of 2002, banyak Secara tegas Landsittel menga­ orang mengira bahwa impele­ takan bahwa tidak terdapat peru­ mentasi IC-IF 1992 merupa­ bahan yang fundamental pada kan framework untuk pelaporan draft IC-IF 2012. Beberapa aspek keuangan yang dipublikasikan mendasar pada IC-IF 1992 seperti saja. Dengan kesempatan ini, definisi pengendalian intern, tiga COSO ingin mengingatkan kem­ (3) tujuan penerapan pengendalian bali semua pihak bahwa IC-IF intern serta lima (5) komponen 1992 tidak sekedar untuk tujuan pengendalian intern tidak me­ pelaporan keuangan tetapi juga ngalami perubahan. terkait dengan aspek yang lebih Jika secara konsep IC-IF 1992 tidak luas pada pencapaian tujuan mengalami perubahan yang berarti operasi dan kepatuhan kepada hukun dan peraturan yang ber­ maka selanjutnya kita akan bertanya laku. apa yang berubah pada konsep IC-IF4. Perluasan Aspek Pelaporan 2012 tersebut?. Sesungguhnya jika Keuangan (Financial Reporting) draft IC-IF 2012 ini kita cermati maka IC-IF 1992 memberikan pene­ terdapat beberapa hal penting yang kanan khusus pada pelaporan mengalami perubahan. Berikut ini, keuangan yang diterbitkan un­ berdasarkan pengamatan penulis, Hal lainnya yang mengalami tuk memenuhi kebutuhan pihak adalah beberapa butir penting yang perubahan pada model tersebut eksternal. Sistem pengendalian mengalami perubahan, yaitu: intern lebih ditujukan pada 1. Model Hubungan Antara Kom­ di atas adalah (1) perubahan pe­ pen­­­ capaian keandalan infor­ ponen, Tujuan dan Entitas nempatan komponen pengendalian masi laporan keuangan yang Penegasan pada perluasan aspek intern yang di dalam draft Matriks dipublikasikan. Draft IC-IF 2012 pelaporan keuangan tersebut di IC-IF 2012 ditempatkan secara warta pengawasan vol. xIX/no. 2/MEI 2012 Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • SPIP berlawanan arah dengan penyajian pada Matriks IC-IF 3. Elaborasi yang lebih rinci tentang pengaruh perkem­ 1992. Perubahan penyajian ini barangkali lebih didasari bangan Teknologi, Konsep Tata Kelola, Kategori Pe­ pada urutan pemikiran keberadaan komponen internal laporan, Anti Fraud dan Model Bisnis serta Struktur control itu sendiri; (2) entitas organisasi disajikan lebih Organisasi. Sebagaimana disebutkan pada bagian terstruktur mulai dari level unit terbesar (entity) sampai sebelumnya hal-hal mendorong perlu dilakukannya unit terkecil (function). Hal ini disesuaikan dengan pola revisi atas IC-IF 1992. pemikiran pada butir 32 Volume 2 tentang Framework Internal Control. IC-IF Bukanlah ERM-IF 2. Principles-Based Approach: 17 Prinsip dan 81 Atribut Sejak The Committee of Sponsoring Organizations of the Pada dasarnya IC-IF 1992 telah memberikan prinsip- Treadway Commission mengeluarkan konsep Enterprise prinsip yang perlu dipahami di dalam pengembangan Risk Management Integrated Framework (ERM-IF) tahun dan penerapan sistem pengendalian intern. Namun 2004, salah satu diskusi yang sering membingungkan demikian IC-IF 1992 tidak pernah secara eksplisit adalah adanya pendapat yang mengatakan bahwa ERM- mengklaim menganut Principles-Based Approach IF merupakan pengganti dari IC-IF. ERM-IF merupakan sebagaimana dilakukan di dalam draft IC-IF 2012. COSO jilid 2 dan IC-IF merupakan COSO jilid 1. Sebagian Diskusi tentang 17 prinsip dan 81 atribut dalam sistem orang berpendapat bahwa daripada kita menerapkan pengendalian intern memberikan ruang kepada IC-IF, yang secara operasional sudah diakomodasi di pemahaman yang lebih bersifat luas dan tidak terjebak Indonesia melalui Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun pada uraian tentang hal-hal yang sangat rinci. Prinsip 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah inilah yang membuat IC-IF 1992 tidak terbentur (SPIP), maka lebih baik jika kita menerapkan ERM-IF. oleh perjalanan waktu dan perubahan lingkungan Implikasi lebih jauh dari penafsiran tersebut adalah (timeless). adanya ide atau pemikiran untuk membangun SPIP Sebagaimana diutarakan Landsittel bahwa tidak dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam ERM-IF. terdapat perubahan yang fundamental pada draft IC- Pemikiran yang demikian sebenarnya tidak perlu IF 2012. Lebih lanjut disebutkan untuk memudahkan terjadi jika saja kita mengikuti pemikiran yang secara76 penerapan internal control ini maka di dalam draft eksplisit sudah diuraikan pada Appendix C ERM-IF Tahun IC-IF 2012 ditambahkan 17 prinsip dan 81 atribut 2004 yang menyebutkan bahwa “Internal control is yang tersebar pada masing-masng komponen internal encompassed within and an integral part of enterprise risk kontrol dan merupakan hal baru jika dibandingkan management. Enterprise risk management is broader than dengan IC-IF 1992. Prinsip dan atribut ini dimaksudkan internal control, expanding and elaborating on internal untuk lebih memperjelas pemahaman tentang hal- control to form a more robust conceptualization focusing hal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sistem more fully on risk. Internal Control – Integrated Framework internal kontrol yang efektif . Dengan adanya prinsip remains in place for entities and others looking at internal dan attribut ini maka akan lebih mudah bagi pembaca control by itself”. Sepertinya nuansa yang berkembang untuk memahami unsur-unsur apa saja yang harus di masyarakat tersebut tertangkap oleh COSO sehingga diidentifikasi untuk memahami tingkat ke-efektif-an penjelasan tentang hubungan antara IC-IF dengan masing-masing komponen internal control. ERM-IF perlu dipertegas kembali pada draft IC-IF 2012 tersebut, sebagaimana disebutkan pada butir 488 yaitu ‘Enterprise risk management Is broader than internal control, expanding and elaborating on internal control and focusing more fully on risk. Internal control is an integral part of enterprise risk management. The Enterprise Risk Management—Integrated Framework remains in place for entities and others looking more broadly at enterprise risk management. IC-IF dengan ERM-IF merupakan dua framework yang berbeda dengan ruang lingkup yang berbeda. Kalupun tujuan dan metodologi yang digunakan kelihatannya sama/mirip maka hal tersebut tidak menunjukkan bahwa kedua konsep pemikiran tersebut adalah mengatur hal yang sama sehingga menganggap ERM-IF sebagai substitusi IC-IF. Kehadiran draft revisi IC-IF 2012 warta pengawasan vol. xIX/no. 2/MEI 2012 Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • SPIP memberikan bukti kepada pandangan bahwa ERM-IF Di dalam butir 462 draft IC-IF 2012 ini, secara lebih merupakan pengganti dari IC-IF adalah kurang tepat. eksplisit COSO menegaskan bahwa framework inter­nal control tersebut dapat diterapkan pada ‘government Lembaga Pemerintah bodies’. Dengan demikian maka pernyataan yang men­ Hal lain yang masih sering men­adi silang pendapat j dikotomikan antara sektor pu­ lik dengan sektor korporasi b adalah adanya pendapat yang mengatakan bahwa menjadi kurang relevan lagi untuk diperdebatkan. IC-IF framework IC-IF 1992 tidak dapat diterapkan pada merupakan konsep internal kontrol yang bersifat umum sektor publik atau lembaga-lembaga pemerintah. sehingga tidak dibatasi oleh bentuk, ukuran dan jenis Pen­ apat demikian lebih didasarkan pada pemikiran d organisasi yang menerapkannya. bahwa framework IC-IF 1992 dikembangkan oleh lem­ What to do with PP 60 Tahun 2008 baga bisnis/korporasi dan be­ ada di luar pemerintah, r Memperhatikan perubahan yang terjadi pada seperti American Institute of Certified Public Accountants, draft revisi Internal Control Integrated Framework yang American Accounting Association, The Institute of telah diluncurkan oleh The Committee of Sponsoring Internal Auditors, Institute of Management Accountants, Organizations of the Treadway Commission pada Desember Financial Executives Institute dan diperkuat dengan ti­ 2011, rasanya penerapan Peraturan Pemerintah nomor dak adanya keterlibatan lembaga pemerintah (USA) di 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern dalam komite tersebut. Apabila dilihat dari sisi proses Pemerintah tidak perlu mengalami perubahan konsep pengembangannya, kondisi yang berbeda sudah terlihat dan strategi yang signifikan. pada pengembangan draft IC-IF 2012 dimana lembaga Sebagaimana disampaikan oleh David Landsittel pemerintah (USA) seperti Government Accountability revisi Internal Control Integrated Framework lebih 77 77oneonta.edu Office sudah dilibatkan. banyak ditujukan sebagai pe­ yegaran (refresh) untuk n Sama halnya dengan pendapat yang mengatakan lebih memperjelas dan sekaligus me­ u­ ahkan m d bahwa ERM-IF merupakan pengganti dari IC-IF, pendapat implementasinya di la­ angan bagi pihak-pihak yang akan p di atas sebenarnya tidak perlu terjadi karena di dalam menerapkannya. Perubahan model hubungan antara volume 2 Laporan IC-IF tahun 1992, The Committee of Komponen, Tujuan dan Entitas serta elaborasi 17 prinsip Sponsoring Organizations of the Treadway Com­mission dan 81 atribut tidak merubah konsep pengendalian intern sudah memberikan batasan bahwa yang dimaksudkan secara utuh. Memperhatikan signifikansi perubahan dengan istilah ‘bisnis’ di dalam de­­ nisi internal control fi­ yang terjadi tersebut, Peraturan Pemerintah nomor 60 adalah ‘…pertains to the acti­vities of any entity, including Tahun 2008 sebagai landasan hu­ um yang mengatur k government and other not-for- profit organizations.’. implementasi Sistem Pengendalian Intern di ling­­ Pendapat yang mengatakan bahwa framework IC-IF kungan instansi Pemerintah kelihatannya tidak terlalu 1992 tidak dapat diterapkan pada sektor publik atau mendesak untuk dilakukan perubahan. Barang­­ kali lembaga-lembaga pemerintah kurang sejalan dengan untuk mengakomodasi perubahan tersebut, upaya sikap yang diambil oleh US General Accounting Office yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan yang telah mengakomodasi COSO IC-IF ke dalam pemutakhiran buku-buku pedoman dan petunjuk teknis Standards for Internal Control in the Federal Government yang terkait dengan perancangan dan impelementasi (November 1999) dan Intosai di dalam Guidelines For Sistem Pengendalian Intern. Internal Control Standards For The Public Sector. *) Penulis adalah Pegawai pada Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, BPKP. warta pengawasan vol. xIX/no. 2/MEI 2012 Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • HuKuM Memosisikan Hukum sebagai Agent Of Change Oleh: M.Muslihuddin* Hukum merupakan perangkat yang disepakati untuk memelihara ketertiban masyarakat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Hukum dapat dijadikan sarana untuk membantu perubahan ke arah yang lebih baik. H ukum dalam pengertian Peraturan yaitu law and order. Order atau ketertiban adalah Perundang­undangan dapat digunakan landasan eksistensi setiap masyarakat (Boediono, 2009: sebagai alat untuk mengkreasi, mentriger, 72­76). dan mempelopori perubahan. Untuk Bukan hanya dalam bidang pembangunan dan menggambarkan fungsi hukum tersebut, para ahli ekonomi, apabila diposisikan dengan benar, hukum hukum sering menyebutnya dengan istilah hukum dapat membantu menjaga ketertiban dan kemajuan sebagai agent of change, dalam istilah lain hukum dibidang­bidang lain termasuk bidang keuangan78 dan tata administrasi pemerintahan. Yang menjadi disebut sebagai a tool of social engineering atau a tool of social planning. pertanyaan adalah, mengapa hukum terkadang tidak Dalam masyarakat yang sedang membangun mampu memecahkan masalah, seringkali hukum (ekonomi) seperti Indonesia, memperkuat institusi­ (Peraturan perundang­undangan) dianggap seolah institusi hukum adalah “precondition for economic tidak berdaya menghadapi perkembangan dan change”, “crucial to the viability of new political systems”, tantangan yang cepat berubah. Sudah berpuluh­puluh and “an agent of social change”. Faktor yang utama bagi Peraturan Perundang­undangan dikeluarkan, korupsi hukum untuk dapat berperanan dalam pembangunan masih menjadi penyakit yang sulit untuk diberantas. ekonomi adalah kemampuan hukum untuk Sudah berbagai Peraturan di bidang pengelolaan menciptakan “stability”, “predictability” dan “fairness”. dan pertanggungjawaban keuangan termasuk Hukum dapat menyeimbangkan dan mengakomodasi pengawasannya diterbitkan, tata kelola keuangan kita kepentingan­kepentingan yang saling bersaing. belum tertib. Dibidang tata administrasi pemerintahan Hukum dituntut untuk mampu meramalkan akibat (reformasi birokrasi) sudah banyak peraturan dan dari suatu langkah­langkah yang diambil. Perlakuan kebijakan dikeluarkan, tapi perjuangan juga masih yang sama dan standard pola tingkah laku Pemerintah panjang. (fairness) diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar Prof. Satjipto Rahardjo pernah mengemukakan dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Berbagai teori sibernetik Talcot Parsons yang menyatakan studi tentang hubungan hukum dan pembangunan bahwa dalam prakteknya hukum tergantung kepada ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan subsistem lain yang melingkupinya, hukum yang ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan merupakan bagian dari subsistem sosial tidak otonom hukum (Erman Rajagukguk, 2000: 7). Prof. Boediono karena dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan politik. (sekarang Wakil Presiden) dalam salah satu esainya Sub sistem sosial berada pada kedudukan untuk juga menyatakan bahwa masalah sistemik dari memberikan arus informasi kepada sub sistem politik pembangunan ekonomi adalah law and order, rules dan ekonomi (dan dengan demikian mengarahkan of the game, dan policy consistency. Ketiga masalah kedua bidang tersebut), namun dilihat dari segi energi, tersebut dapat diperas menjadi satu masalah pokok, bidang ekonomi dan politik energinya lebih besar. Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP Tahun 2012
    • Hukum rapi sesuai prasayarat yang ditentukan peraturan. Selain UU Pemberantasan Korupsi, ada pengaturan mengenai keuangan negara, perbendaharaan negara, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, standar akutansi pemerintah, pengelolaan barang milik pemerintah, pengaturan mengenai aparat pengawasan baik eksternal maupun internal pemerintah, pengaturan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah dan lain-lain. Wilayah tertib administrasi, khususnya dibidang tata kelolaHal inilah yang seringkali membuat hukum seolah administrasi keuangan negara seharusnya lebihtidak berdaya. Dalam peta Parsons, fungsi primer dari kondusif untuk segera diwujudkan, karena berbagaisub sistem sosial adalah untuk melakukan integrasi . sarana dan prasarana sudah disediakan. Pada titikKetertiban tercapai karena kepentingan-kepentingan inilah hukum (Peraturan Perundang-undangan)serta kegiatan-kegiatan dari anggota masyarakat seharusnya diperankan sebagai sarana untuk merubahyang bermacam-macam dapat dirangkum dan dan mengarahkan individu-individu untuk bertertibdisalurkan dengan baik, khususnya oleh norma-norma administrasi yang pada akhirnya akan menuju wilayahsosial, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dan bebas korupsi.kekacauan hubungan-hubungan. Inilah yang disebut Dalam perjalanannya, upaya hukum untuksebagai usaha pengintegrasian. mewujudkan zero korupsi tidaklah mudah. Saat ini isu yang sedang naik daun adalah wilayah Bagaimanapun Peraturan Perundang-undanganbebas dari korupsi. Seolah-olah tergambar ada hanya merupakan alat yang dapat efektif bergantungkantong-kantong wilayah yang “kronis”, wilayah yang individu-individu sebagai pembuat dan pelaksananya.perlu segera “diobati”, sementara wilayah lainnya telah Peraturan perundang-undangan harus dibantu untuksehat. Untuk mewujudkan masyarakat bebas korupsi, membebaskan dirinya dari pengaruh politik danhukum telah menciptakan berbagai macam pranata, ekonomi yang berlebihan. Pembentukan Peraturania menjadi sarana pembentukan berbagai macam harus dihindarkan dari sekedar memenuhi target 79substansi pengaturan, pembentukan berbagai lembaga output instansi pemrakarsa, ia harus diarahkan untukhukum dan proses (acara) penegakannya. Hukum menjadi problem solving. Sebagai bentuk kesepakatanjuga mengarahkan agar masyarakat mempunyai bersama, peraturan perundang-undangan sebaiknyakebanggaan untuk tidak korupsi, mendorong ke diposisikan sebagai “Agent of Change”. Tidaklah tepatarah terciptanya budaya anti korupsi. Perkembangan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-terkini, telah terbit peraturan tentang pedoman undangan untuk kepentingan ego sektoral semataumum pembangunan zona integritas menuju wilayah atau untuk menghindari terwujudnya “wilayah tertibbebas korupsi. Istilah-istilah seperti zona integritas administrasi”. Sebagai contoh peraturan di bidangatau wilayah bebas korupsi sebenarnya sudah lama tata kelola keuangan dan pengawasannya, akibatmuncul dan berusaha untuk diterapkan, khususnya kelemahan pelaksanaan otonomi daerah yangdikalangan birokrasi. Untuk lebih menguatkan terkadang cenderung membesar-besarkan dikotomigaungnya, lebih mendorong dan mengarahkan pusat dan daerah, apabila dicari-cari, dibanding-penegakan integritas serta budaya anti korupsi, bandingkan, maka akan kita temukan kelemahanditerbitkanlah peraturan yang merupakan bentuk peraturan. Pencarian tersebut akan menghasilkanusaha pengintegrasian. Peraturan tersebut mendorong pelemahan terhadap upaya mewujudkan tertibbirokrasi (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) administrasi. Hal tersebut tidak sesuai dengan filosofiuntuk berlomba mewujudkan area bebas korupsi. dasar dibentuknya peraturan perundang-undanganBeberapa istilah unggulan yang diangkat antara yang menghendaki terwujudnya ketertiban. Caralain “zona integritas”, “wilayah bebas dari korupsi”, berhukum yang tepat adalah memanfaatkandan “wilayah birokrasi bersih dan melayani”. Sebagai keunggulan dan menjadikan kelemahan peraturanbentuk usaha yang sama, muncul juga istilah “wilayah untuk bersinergi memperkuat tercapainya ketertibantertib administrasi”. Istilah “wilayah tertib administrasi” termasuk “tertib administrasi” menuju “wilayah bebasdirasakan lebih riil (mengakar) dengan asumsi segala dari korupsi”.bentuk penyimpangan termasuk korupsi dapat dicegah *)Penulis adalah Kasubag Pemberhentian Pegawaidan terdeteksi manakala “administrasi” sudah tertib, pada Biro Kepegawaian Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • aPa siapa Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo: “Jangan Menunggu di Muara, Jangan Marah di Muara, Lakukan dari Awal” bersama Wali Kota Solo Joko Widodo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Ada 5 hal yang menjadi perhatian SYL dalam menata pemerintahannya. “Pertama, perbaikan regulasi dengan membuat kebijakan yang jelas dan penajaman arah yang jelas. Kedua, para pejabat harus paham fungsi dan tugasnya. Setiap 6 bulan pejabat di Sulsel harus membuat kontrak. Bila tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka mereka harus diganti. Ketiga, perencanaan pembangunan disusun dengan baik menggunakan tenaga­tenaga ahli. Sulsel menggunakan 148 profesor dan doktor untuk mendampingi 54 unit kerja yang ada. Saatnya kampus80 membantu pemerintah untuk menemukan jalan keluar. Jadi program kami selalu saja terkait dengan kajian­kajian perguruan tinggi. Keempat, melakukan efektivitas budgeter (penyerapan anggaran), tidak boleh ada distorsi. Kami menggunakan tangan BPK dan BPKP dalam membantu kami untuk jangan menunggu dimuara, jangan marah di muara tapi dari awal. Kelima adalah kekompakan kami dengan para bupati dan walikota. Walaupun sekarang pilkada, S yahrul Yasin Limpo (SYL), Gubernur Sulawesi kami bersaing, tapi kami kompak. Tidak ada gubernur Selatan juga menggandeng BPKP, BPK, dan yang bisa bekerja tanpa walikota dan walikota dan Perguruan Tinggi untuk menata administrasi bupati tidak bisa bekerja tanpa gubernur, karena tidak Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini terungkap ada yang tidak saling berhubungan,”papar SYL yang saat wartawan menanyakan kiat keberhasilan memiliki motto bekerja keras untuk rakyat. peringkat ke­3 pemerintah provinsi terbaik “Pemerintahan di Indonesia adalah satu kesatuan menurut penilaian Tim Nasional Evaluasi Kinerja tidak bisa dicerai berai. Otonomi tidak mencerai berai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011. fungsi tanggung jawab dan kewenangan kita. Yang “Kami membutuhkan asistensi dari BPKP dan BPK ada adalah siapa yang mengatur siapa dan siapa harus ditambah dengan perguruan tinggi, karena kebocoran dengan siapa. Saya sangat tunduk dengan Mendagri lebih banyak dari agenda intelektual. Oleh karena itu, dan saya berharap walikota dan bupati juga tunduk untuk mencapai WTP kami juga melakukan seperti dan taat pada gubernur dalam tanda petik untuk daerah Jatim melengketkan langsung kepada BPK sesuatu yang benar sesuai etika pemerintahan dan dan BPKP dalam melakukan pengendalian keuangan. manajemen regulasi,” jelas SYL yang memimpin 24 Tujuannya untuk membenahi sistem pelaporan bupati dan walikotan dan keuangan kita,” jelas nominator kepala daerah (Nuri/Yus/Adi/Ika) terbaik dunia Tahun 2012 versi City Mayor Foundation, Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP29 BPKP2012 WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE Tahun
    • Apa siapaP ada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah ke - 16 di Hotel Borobudur, tanggal 25 April 2012 dilakukan penyerahan penghargaan pada tiga provinsi, sepuluh kabupaten, dan sepuluh kota yang memperolehperingkat tertinggi hasil Evaluasi Kinerja PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (EKPPD). Provinsi Jawa Timur menurutpenilaian Tim Nasional EKPPD yang melibatkan sepuluh K/Ldi samping Kementerian Dalam Negeri ini memperoleh nilaitertinggi. Apa kunci sukses Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur JawaTimur ini, sehingga Laporan Penyelenggaraan PemerintahDaerah (LPPD) Tahun 2010 daerah yang dipimpinnya dinilaiterbaik oleh Tim Nasional EKPPD? Salah satunya yang patutditiru adalah waktu rutin yang disediakan Pakde Karwo bersama 81wakilnya Saifullah Yusuf untuk bertemu media, yaitu setelahsholat Jum’at. Di samping itu, pria kelahiran Madiun 61 tahunsilam ini juga membuat ruang publik pers di radio dan televisi.Melalui pertemuan ini, mantan Sekda Provinsi Jawa Timur inimendapat banyak masukan dan kritik terhadap kebijakan publikyang dibuat pemerintah. “Kalau kebijakan sudah mempunyaikerangka. kemudian diimplementasi karena kita masuk padakondisi demokrasi, maka kita belajar mengambil keputusanuntuk provinsi melibatkan kabupaten dan kota, stakeholdersbahkan media,” demikian penjelasan Pakde Karwo kepadawartawan usai menerima penghargaan dari Wakil PresidenBoediono. Media komunikasi publik yang diciptakan GubernurProvinsi Jawa Timur ke-14 ini mendukung upaya mensinergikankebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi,kabupaten, dan kota. Kondisi ini diperkuat dengan adanya PP10 tentang Kewenangan Gubernur, PP 19 tahun 2010 dan PP 23tahun 2011. Dalam upaya meningkatkan kinerja daerahnya, PakdeKarwo bekerja sama dengan BPKP untuk melakukan pembinaan-pembinaan. Selain itu, juga dilakukan elektronik audit bersamadengan BPK, membuat Jurnal Integritas dengan KPK, dan kerjasama dengan perguruan tinggi. Semuanya merupakan upayayang dilakukan mantan Komisaris Utama Bank Jatim ini untukmenciptakan tertib administrasi di wilayahnyan (Nuri/Edi/Idiya/Ika) warta pengawasan Edisi Khusus HUT Ke 29 BPKP Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • BPKP dalam berita WTA Dulu, Baru WBK........ C Keinginan Gubernur Prov Banten tersebut di sambut arut marut manajemen pemerintahan pada baik oleh Prof. Mardiasmo. “BPKP siap membantu apa beberapa pemerintah daerah masih banyak yang menjadi harapan dari Pemerintah Provinsi Banten. dikeluhkan masyarakat. Harapan masyarakat Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dari sebuah konsep otonomi daerah yang BPKP selalu siap menjadi mitra kerja untuk mewujudkan memihak kepentingan masyarakat juga masih belum daerah menjadi Wilayah Tertib Adminstrasi (WTA) terwujud. Hal mendasar yang menyebabkannya adalah sehingga daerah siap untuk mewujudkan Wilayah masih terdapatnya salah satu pemerintah daerah bebas dari Korupsi (WBK).”ungkap Mardiasmo. Melalui yang dikenal dengan wisata pantainya yaitu Provinsi WTA, lanjutnya, Pemprov Banten juga diharapkan Banten. kelemahan baik dalam implementasi maupun dapat memperoleh opini WTP atas kewajaran penyajian regulasinya. laporan keuangannya. Untuk itulah, Pemerintah Provinsi Banten, Sebelum memperoleh opini WTP, Mardiasmo kembali menjalin kerja sama dengan BPKP melalui menek ank an pentingnya Pemerintah daerah penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Gubernur menerapkan tertib administrasi dengan melibatkan Provinsi Banten, Hj. Ratu Atut Chosiyah dengan Kepala APIP dan dilakukan secara keseluruhan, bukannya Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Dra. Riyani Budiastuti, sampling. Dengan demikian, WTP akan diperoleh melalui dengan di saksikan Kepala BPKP Prof. Mardiasmo pada sebuah pondasi yang kuat dan menyeluruh. “Sebuah tanggal 4 Mei 2012 lalu. Dalam kata sambutannya, keinginan terwujudnya good governance menuju Atut mengatakan bahwa kemajuan pembangunan clean government harus mempunyai rencana aksi yang di Provinsi Banten tidak terlepas dari kontribusi BPKP terukur dan dilakukan secara konsisten.” tambahnya. dalam membangun pilar-pilar tata kelola keuangan Hasil akhirnya, lanjutnya, tentu saja pemerintahan yang8282 yang baik. bersih dari prilaku-prilaku koruptif. Oleh karena itu, melalui penandatanganan Kerja sama BPKP dengan pemerintah Provinsi Banten nota kesepahaman tersebut, Atut berharap BPKP diharapkan tidak hanya oleh Pemda Prov Banten tetapi dapat terus membantu Prov Banten terutama untuk juga BPKP dapat menjadi jembatan agar apa yang membangun manajemen pemerintahan yang tepat direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menghadirkan trust dari masyarakat Banten menjawab harapan masyarakat Bantenn terhadap pemerintah terutama pendampingan terkait (Tanti/Nani/Edi/Adi) upaya Pemprov Banten menindaklanjuti temuan- temuan dari BPK. warta: Adi Kepala BPKP, Prof. Mardiasmo (no. 4 dari kanan) berfoto bersama Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah (jilbab pink) dan para stafnya usai penan­ datanganan MoU di halaman kantor pemerintahan Provinsi banten Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP29 BPKP2012 warta pengawasan Edisi Khusus HUT ke Tahun
    • warta: Harry BPKP dalam berita dari kiri ke kanan : Kepala Pusdiklatwas BPKP, Meydiah Indreswari, Irjen Kementerian Perdagangan, Eddy Soeseno, Kepala BPKP, Prof. Mardiasmo, Sekjen Kementerian Perdagangan, Ardiansyah Parman, Direktur pada Deputi Perekonomian, Mirawati Sudjono K omitmen dan keteladan dari pimpinan merupakan kunci sukses penyelenggaraan kepemerintahan yang baik guna mencapai pelayanan SPIP, tanpa ada komitmen, keteladan, dan masyarakat yang baik dan clean government. Selain 83 83 dukungan dari pimpinan tertinggi dan para itu, disampaikan pula bahwa internal audit sekarang pejabat dibawahnya maka SPIP tidak akan dapat lebih berperan dalam consultancy dan assurance untuk terselenggara dengan baik. memperkuat internal control, governance process, dan Kalimat tersebut disampaikan oleh Kepala BPKP risk management menuju fungsi internal audit yakni Mardiasmo saat mengisi Diklat Eksekutif Sistem perbaikan akuntabilitas, perbaikan kualitas pelayanan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada para masyarakat, meminimalkan korupsi, dan memperbaiki pejabat eselon II Sekretariat Jenderal dan Inspektorat kualitas proses manajemen pemerintahn Jenderal Kementerian Perdagangan di Hotel Aryaduta (Harry/Nuri/Edi) Jakarta pada 28-29 April 2012. Kesempatan tersebut dijadikan sebagai media untuk memotivasi seluruh peserta tentang pentingnya sebuah komitmen untuk kearah yang lebih baik. “JIka pimpinan tidak menunjukkan komitmen untuk melaksanakan SPIP maka SPIP hanya akan menjadi regulasi dan tidak secara nyata dirasakan. “Semua perubahan tergantung dari apa yang dilakukan atau disuarakan oleh pimpinannya atau tone at the top” kata Mardiasmo. Dikatakan pula oleh Mardiasmo bahwa SPIP merupakan fondasi dari warta: Harry Good Public Governance. Melalui SPIP, para pejabat eselon II Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Budaya Kerja, dan Reformasi Birokrasilah Perdagangan yang mengikuti Diklat Eksekutif Sistem Pengendalian Intern Pemerintah akan tercipta penguatan tata kelola (SPIP) warta pengawasan Edisi Khusus HUT Ke 29 BPKP Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • BPKP dalam berita Sinergi Membangun Pengawasan Sektor Transportasi K edatangan Inepektur Jenderal Kementerian hanya memperkuat peran Inspektorat Jenderal (Itjen), Perhubungan ke BPKP Pusat (3/4) beserta lima diantaranya dengan memberikan pembinaan dalam belas orang stafnya menunjukkan komitmen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Perhubungan untuk lebih (SPIP) sesuai PP 60 tahun 2008. mengefektifkan pengawasan dilingkungannya. Ke depan, lanjutnya, Itjen­lah yang harus berperan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Ir. banyak dalam memantau pelaksanaan kegiatan di Iskandar Abu Bakar, M.Sc, menyampaikan harapannya Kementerian Perhubungan. Itjen harus bisa menjalankan kepada BPKP untuk ikut mendukung pencapaian visi tugasnya dengan baik, termasuk meningkatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam kapasitas SDM­nya. BPKP hanya mendorong dan pengembangan sektor pengawasan yaitu terwujudnya melakukan perbaikan­perbaiakan serta pengujian apakah penyelenggaraan pengawasan fungsional di bidang implementasi SPIP telah berjalan dengan baik. transportasi, dalam rangka mewujudkan aparatur Dikatakan lebih lanjut oleh Binsar, tentang pentingnya pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta melakukan pengawasan pada tahap awal, pada saat perencanaan, bukan di akhir. Pengawasan bersifat preventif lebih efektif bila dilakukan di awal perencanaan bukan pada saat akhir atau ekspose. Dengan adanya pengawasan ditahap awal, pengawasan pada tahap akhir akan menjadi lebih mudah, karena celah­celah kebocoran dapat dicegah dan dapat memperkecil keraguan dalam8484 pelaksanaan pekerjaan. “Untuk itu, perlu dibuat design dan dibangun panduannya. Dalam panduan itu akan jelas tergambar pembagian tugas antara Itjen Kementerian Perhubungan, dari kiri ke kanan: Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi BPKP Perwakilan, dan BPKP Pusat. Terkait bentuk Pemerintah Bidang Perekonomian, Binsar Simanjuntak dan Inspektur dukungan BPKP, Binsar dengan tegas menyatakan dalam Jenderal Kementerian Perhubungan, Ir. Iskandar Abu Bakar, M.Sc bentuk konsultasi, audit serta memberi masukan untuk ditindaklanjuti dengan action plan yang jelas, serta bersih dari KKN. Ia juga mengajak seluruh Inspekturnya berbagai bentuk sosialisasi. Di akhir kata sambutannya, dari Inspektur I, II, III, dan IV untuk berkoordinasi dengan Binsar menyatakan bahwa peran BPKP adalah untuk BPKP. memperkuat Itjen Kementerian Perhubungann Banyak hal yang dapat diperoleh dari upaya koordinasi antar kedua instansi ini, diantaranya terkait peningkatan penyelenggaraan pengawasan fungsional di bidang transportasi. DI sisi lain, Iskandar berharap koordinasi dengan BPKP dapat berdampak positif bagi Kementerian Perhubungan sehingga Laporan Akuntabilitas dan Kinerja (LAKIP) Kementerian Perhubungan dapat selesai tepat waktu. Pada kesempatan itu, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Binsar Simanjuntak, yang didampingi Direktur Pengawasan Industri dan Distribusi, Mirawati Sudjono, menyambut baik dan memberi apresiasi atas keinginan dari Kementerian Perhubungan tersebut. Lingkup kerjasama, menurutnya, Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP29 BPKP2012 WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE Tahun
    • BPKP dalam berita Perlu Pengawasan Sejak Awal Deputi Kepala BPKP BIdang Perekonomian, Binsar H. Simanjuntak(kiri) memberikan Cinderamata kepada peserta Diklat SPIP Kementerian Per­ hubungan 85 85 “Bagaimana ribuan orang dan kita dapatberpindah dari satu tempat ke tempat laindengan menggunakan media transportasiyang aman dan nyaman, begitulah tugasmulia yang telah dijalankan KementerianPerhubungan.” Ungkap Deputi BidangPengawasan Perekonomian, BinsarSimanjuntak saat mengisi acara Diklat SPIP diKementerian Perhubungan di Jakarta (26/4).Kementerian Perhubungan, lanjut Binsar,mempunyai peran yang sangat strategis dan Mirawati Soedjono, Ak, M.Sc, salah seorang pengajar dari BPKP (berdiri) memberikan materi SPIP kepada para pesertasungguh nyata terasa dalam kehidupan sehari–hari. Oleh karena itu, melalui diklat ini, Binsar berharap di suatu organisasi. Para peserta berharap SPIP iniagar pekerjaan di Kementerian Perhubungan dapat dapat dipraktikkan dalam pekerjaan sehari – hari agardilaksanakan dengan semakin efektif, efisien, dan apa yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai.yang terpenting tidak melanggar aturan. Adalah tugas dari para Irjen untuk memastikan bahwa Di depan para pejabat struktural Eselon II dan III sistem pengendalian intern pemerintah dilingkungandi lingkungan Kementerian Perhubungan, Mirawati kerjanya telah berjalan secara efektif dan efisien.Soedjono, Ak, M.Sc, salah seorang pengajar dari Artinya, pekerjaan daoat mencapai tujuan tetapiBPKP dalam salah satu sesi bahan pengajarannya dengan biaya yang wajar.menegaskan bahwa sebuah prosedur yang baik, Untuk itu, para Irjen harus memiliki wawasansemestinya terus dipantau dan dipastikan agar bagaimana sebenarnya esensi dari penerapanpekerjaan benar­benar terselesaikan secara tuntas SPIP dan memahami proses bisnis di organisasinyadan tidak hanya berupa prosedur yang tertulis saja. sehingga dapat memperoleh gambaran bagaimanaHal ini adalah tugas para pengambil keputusan SPIP sudah berjalan dan bagaimana seharusnya. WARTA PENGAWASAN EDISI KHUSUS HUT KE 29 BPKP Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke­29 BPKP Tahun 2012
    • BPKP dalam berita Komunikasi untuk Penanganan TPK T atkala masyarakat sudah tidak percaya pada Di samping itu, terdapat beberapa petimbangan dari sebuah proses hukum, maka disitulah awal BPKP sebelum membantu pihak penyidik dalam menangi dari rubuhnya pilar-pilar kemanusiaan. kasus TPK, diantaranya status dari kasus tersebut, Dilatarbelakangi kondisi tersebut, maka apakah baru penyelidikan (LID) atau penyidikan (DIK). Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Apabila baru pada tahap LID, lanjutnya, maka BPKP akan menggelar acara Rapat Kerja teknis (Rakernis)Direktorat melakukan Audit Investigasi, dan sebelum dilakukan Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri penerbitan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) Tahun 2012 dengan tema “Komitmen Penyidik Tindak dilakukan Gelar Kasus kembali. “Bila tidak terindikasi Pidana Korupsi Melaksanakan Penegakan Hukum adanya TPK, solusinya bisa dilakukan secara perdata Dengan Jujur, Benar, dan Adil untuk Memenuhi Tuntutan atau tuntutan ganti rugi, tuntutan perbendaharaan. Keadilan Masyarakat” (14 sd16/5). “jelasnya. Namun, sebagaimana dipaparkannya, bila Acara yang dikemas sangat apik tersebut dihadiri terindikasi adanya TPK, maka diterbitkan LHAI yang oleh wakil dari seluruh Polda yang ada di 33 Provinsi, akan meningkatkan status LID menjadi DIK. Kemudian dengan menghadirkan narasumber dari Polri, Kejaksaan dilanjutkan dengan pemberian BAP Ahli oleh BPKP. Agung, BPKP, BPK, KPK, Pakar Hukum, dan Setkab. Kegiatan Rakernis juga di isi paparan dari Pakar Mewakili Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Hukum Adnan Paslyadja yang menjelaskan tentang Direktur Investigasi Instansi Pemerintah BPKP, Tytut pembuktian TPK. Menurutnya, untuk membuktikan Ratih Kusumo, dalam paparannya bertajuk “Komunikasi ada tidaknya dugaan tindak pidana/pelanggaran Auditor dengan Penyidik”, menjelaskan tentang dibutuhkan bukti permulaan, seperti, laporan/ mekanisme penanganan kasus di BPKP. Dari paparan pengaduan; keterangan/konfirmasi/informasi; salinan8686 tersebut, seluruh peserta yang seyogyanya selalu surat/dokumen/pembukuan; barang bukti; dan audit berkoordinasi dengan BPKP dalam beberapa kasus investigasi. dugaan tindak pidana korupsi, dapat mengetahui secara Kompleksitas penanganan kasus tindak pidana lengkap, proses penanganan kasus oleh BPKP. Menurut korupsi, tentu saja membutuhkan kesamaa persepsi Tytut, setiap penanganan kasus TPK di BPKP akan selalu dari semua pihak yang terkait, seperti, penyidik, hakim, diawali dengan surat permintaan dari penyidik dan dan pihak yang ditunjuk untuk melakukan perhitungan dilanjutkan dengan sebuah proses gelar perkara untuk kerugian keuangan negara. Untuk itu, komunikasi membuat kasus yang diajukan oleh penyidik menjadi adalah hal yang paling penting untuk dibangun terang dan jelas. Setelah itu, barulah pihak BPKP akan sehingga keadilan yang menjadi dambaan masyarakat menentukan langkah selanjutnya. dapat terwujud. (HJK/Tanti/Nani) Direktur Investigasi Instansi Pemerintah , Tytut Ratih Kusumo(kiri) didampingi Frans Tjahyono (kedua dari kiri) dan Pakar Hukum, Adnan Pasya, memberikan Pemaparan pada rakernis Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP29 BPKP2012 warta pengawasan Edisi Khusus HUT ke Tahun
    • BPKP dalam berita Perbuatan Baik Meski Kecil Akan Menuai Manfaat Fungsional Auditor dalam Jenjang rupsi dapat dilakukan dengan Madya dan Jenjang Utama, batas pre­­­­­ ventif, investigatif represif, usia pensiunnya dapat diperpanjang dan edukatif. Strategi preventif, sampai dengan 60 (enam puluh) menurutnya dapat dilakukan dengan ta­­ hun. “Ini menunjukkan bahwa melaksanakan penguatan internal ja­­­ batan auditor memang sangat control, penerapan GCG dan SPIP, diperlukan dan masih amat di­ u­ b perbaikan sistem dan prosedur, tuhkan.”ungkapnya. pe­ erapan SAKIP, SIMDA, COSO, n Selain itu, ujar Mardiasmo, BPKP ERM, SAI, dan sebagainya. AdapunKepala BPKP, Prof Mardiasmo pada tahun 2012 ini dipercaya untuk strategi investigatif represif dilakukanU mengawal perencanaan di lingkungan dengan penangkapan, penuntutan, sia ternyata tidak menjadi TNI, seperti pengadaan alat utama penghukuman, penerapan sistem penghalang seseorang sistem senjata (alutsista), dan lain-lain. pengaduan yang efektif, investigasi untuk melakukan pem­ BPKP sekarang tidak hanya melakukan kasus, dan respon yang cepat. Pada berantasan korupsi. Hal post-audit, akan tetapi melakukan strategi edukatif, dilakukan melaluitersebut dibuktikan oleh pagu­ pre-audit karena sudah diikutsertakan pendidikan usia dini, sosialisasi/yu­ an purnabhakti BPKP dengan b sejak dari pe­ encanaan kegiatan. r kampanye anti korupsi, iklan, leaflet,menyelenggarakan dialog anti korupsi Bahkan, saat ini, tambahnya, sedang banner, stiker, dan pendidikan ber­(18/4) di Aula Gandhi Lt.2 Kantor Pusat terjadi proses penggodokan untuk basis komunitas.BPKP, dengan narasumber Deputi meningkatkan tunjangan kinerja Pada kesempatan yang sama, 87 87Penindakan KPK Iswan Elmi dan Prof. PFA yang nantinya akan didukung Prof.Dr. Syahruddin Rasul jugaDr. Syahruddin Rasul. Kegiatan yang de­ gan Perpres sebagai payung n me­­­ nyampaik an teori seputarmerupakan ajang untuk bersilaturahmi hukumnya. Memang, lan­ utnya, ke­ j pe­­­ nyebab korupsi yang dikenalini juga dihadiri oleh Kepala BPKP, Prof. naikan tunjangan kinerja beberapa dengan teori GONE (Greed=Rakus,Mardiasmo. waktu yang lalu lebih ditekankan bagi O p p o r ­t u n i t y = k e s e m p a t a n , Saat memberikan arahan, Kepala para pejabat struktural. “Kita tinggal Needs­= kebutuhan, Exposure­=BPKP Mardiasmo mengatakan bahwa menunggu menaikan tunjangan pengungkapan) yang direlease olehtelah terbit Perpres Nomor 41 Tahun untuk para PFA.”kata Mardiasmo. Jack Bologne. Rasul mengatakan2012 tanggal 12 April 2012 tentang Sementara itu, Deputi Penin­ ak­ d bahwa ada juga yang menyebutperpanjangan batas usia pensiun an KPK Iswan Elmi pada pa­ arannya p korupsi sama dengan Power minusbagi PNS yang menduduki jabatan bertema “Suatu Alternatif Strategi akuntabilitas. Menurut Rasul, akun­fungsional auditor. Pada pasal 1, Pemberantasan Korupsi,” mengatakan abilitas adalah kewajiban untuklanjutnya, disebutkan bahwa Pegawai bahwa strategi pe­ anganan ko­ n menjawab amanah yang dibebankanNegeri Sipil yang menduduki Jabatan kepadanya (obligation to answer), sehingga jika seseorang yang memiliki ke­ uasaan tapi tidak menjalankan k amanah maka seseorang itu dapat dikatakan telah melakukan korupsi. Kegiatan yang dilakukan para pur­ nabhakti BPKP tersebut dapat men­ jadi cerminan bahwa sebuah niat baik tidak mengenal batas usia. Perbuatan baik sekecil apapun meski diakhir usia kita, akan bermanfaat besar bagi generasi kita.Dari kiri kekanan : Deputi Penindakan KPK Iswan Elmi, Bambang Utoyo, dan mantan Wakil Ketua (HJK).KPK Syahruddin Rasul warta pengawasan Edisi Khusus HUT Ke 29 BPKP Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • BPKP dalam berita D8888 emikian pesan yang disampaikan Kepala BPKP, Mardiasmo saat “BPKP harus mampu membuka Kick Off SPIP tahun 2012 (8/5) di depan para ketua menutupi gap antara dan anggota kelompok kerja SPIP BPKP. Ia juga mengungkapkan permasalahan yang ada tantangan pembinaan SPIP di masa mendatang yaitu dengan harapan, melalui terwujudnya tertibnya administrasi manajemen pemerintahan di Indonesia. Kick Off SPIP merupakan upaya untuk mengkoordinasikan rencana kerja solusi yang efisien dan agar pola kerja Satgas PP SPIP lebih fokus, efisien, dan efektif serta untuk efektif. Salah satunya, memadukan dan menyelaraskan rencana kerja yang telah disusun masing- kelemahan SPIP masih masing kelompok. Penanggung jawab Satuan Tugas SPIP, Iman Bastari, saat menyampaikan menjadi penyebab ban- hasil kerja Satgas PP SPIP tahun 2011, mengungkapkan strategi pembinaan yaknya instansi pemerin- penyelenggaraan SPIP di masa mendatang yaitu strategi perbaikan SPIP tah yang belum mendap- berbasis risiko. “Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar SPIP dapat menurunkan, bahkan menghapuskan tindak pidana korupsi at opini WTP dari BPK RI”. dan tidak terjadi pelanggaran hukum.” Ungkap Iman. Di samping itu, menurutnya, tantangan yang cukup berat bagi Satgas dalam mendorong efektivitas penerapan SPIP di lingkungan K/L dan Pemerintah Daerah adalah bagaimana mengubah paradigma Lingkungan Pengendalian. Acara Kick Off selanjutnya diisi dengan pemaparan rencana kerja masing- masing kelompok kerja dan penyelarasannya serta arahan Sekretaris Utama BPKP, Suwartomo, Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian, Binsar Hamonangan Simanjuntak, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, dan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Keuangan Daerah, Iman Bastari. Beberapa poin penting yang perlu mendapatkan perhatian dari Satgas SPIP, diantaranya yang disampaikan Deputi Kepala BPKP Bidang AKuntan Negara, Ardan Adiperdana. Menurutnya, Satgas PP SPIP Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP29 BPKP2012 warta pengawasan Edisi Khusus HUT ke Tahun
    • BPKP dalam berita bagaimana penerapan SPIP di BPKP sendiri. “Alangkah indahnya kalau kita juga punya cukup waktu untuk memonitor bagaimana penerapan SPIP di BPKP sendiri,” tegasnya. Suwartomo berharap agar BPKP menjadi pionir dan benchmark bagi instansi lain. Oleh karena itu harus ada kolaborasi antara satgas pembinaan dengan satgas penyelenggaraan yang lebih intens. Bagi BPKP, kolaborasi yang semakin intens ini akan membuat BPKP menjadi lebihdari kiri ke kanan: Deputi Kepala BPKP Bidang AkuntanNegara, Ardan Adiperdana, Deputi Kepala BPKP BidangPerekonomian, Binsar H. Simanjuntak, Direktur pada DeputiPerekonomian, Djoko Prihandono, Sekretaris Utama, Su­wartomo dan Deputi Kepala BPKP Bidang PenyelenggaranKeuangan Daerah, Iman Bastariperlu merancang suatu framework yangdapat dipakai oleh BPKP sebagai referensiyang dapat menunjukkan keberadaan 89 89SPIP secara visual. Di samping itu, perlukonektivitas dan relativitas antara SPIPdengan kegiatan-kegiatan lain yangdilaksakan oleh BPKP. Di kesempatan yang sama, Deputi tampak pada gambar para peserta serius memperhatikan paparan materi dari paraPerekonomian BPKP, Binsar H. Simanjuntak, narasumbermenyebutkan semakin banyaknya K/L dan Pemda maju lagi dalam penerapan SPIP. Dalam aktivitasyang meminta kepada BPKP untuk mendampingi sehari-hari Satgas Pembinaan dapat secara langsungimplementasi SPIP, cukup menjadi tantangan berdiskusi dengan Satgas Penyelenggara agartersendiri. Oleh karena itu, ke depan, BPKP, melalui menambah keyakinan dalam pembinaan SPIP diSatgas PP SPIP harus segera menyelesaikan indikator luar BPKP serta menambah gairah dalam penerapankeberhasilan penerapan SPIP agar dapat menjadi SPIP di BPKP sendiri karena lingkungan BPKP telahsuatu ukuran apakah suatu institusi sudah berhasil menerapkan SPIP dengan seluruhnya.atau tidak dalam menerapkan SPIP. Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan Untuk itu, ia berharap agar BPKP dapat menjadi agenda kerja Satgas PP SPIP, acara Kick off SPIPcontoh keberhasilan penerapan SPIP yang dapat dilanjutkan dengan Penandatanganan Pernyataandikemas dalam suatu successfull story sehingga Kesanggupan memenuhi Target PenyerapanSatgas bisa lebih mendorong K/L dan Pemerintah Anggaran dan Target Kinerja Tahun 2012 oleh KetuaDaerah untuk serius melaksanakan SPIP, terutama Pokja dan disaksikan oleh Penanggung Jawab Satgasmenciptakan komitmen dari pimpinan. SPIP, Iman Bastari dan Koordinator Satgas PP SPIP, Harapan yang sama juga disampaikan Sekretaris Djoko Prihardono. Pernyataan Kesanggupan yangUtama BPKP, Suwartomo. Ia berharap agar BPKP dapat telah ditandatangani tersebut menjadi komitmenmenjadi tempat studi banding bagi Kementerian/ bagi BPKP untuk melaksanakan penerapanLembaga dan Pemerintah Daerah. Hal ini untuk penyelenggaraan SPIP di Indonesianmenyikapi, pertanyaan yang sering muncul terkait (Rosita/Triwib/Nani/Yus/Ajat/Isna) warta pengawasan Edisi Khusus HUT Ke 29 BPKP Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • BPKP dalam berita Menapak Langkah Tertib Administrasi Menuju WBK S emangat mewujudkan Wilayah Bebas dari kondusif. Korupsi (WBK)yang disuarakan Komisi Acara Raker kali ini juga diisi dengan materi “Life Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini Journey With Inner Guides” yang disampaikan Prof. cukup menginspirasi BPKP untuk berbuat Dr. Komarudin Hidayat. Doktor lulusan Middle East lebih baik. Semangat itu sangat terasa pada acara Technical University Turki ini, menyampaikan tips-tips Rapat Kerja BPKP yang dilaksanakan di Jakarta penting untuk mencapai kebahagiaan hidup. Tema pada26 sd 28 April 2012 lalu. Di depan seluruh ini sangat relevan dengan semangat menuju WBK pimpinan BPKP, Sekretaris Utama BPKP, Suwartomo, karena faktor kunci keberhasilan terciptanya WBK mewakili Kepala BPKP, mengingatkan seluruh jajaran adalah adanya dukungan sumber daya manusia yang BPKP bahwa ada tugas sangat penting yang diemban merupakan aset organisasi. Dengan adanya SDM yang BPKP baik untuk internal maupun para stakeholders amanah dan terpercaya, sangat mungkin mencapai BPKP, yaitu mendorong terciptanya Wilayah Tertib WBK selain diisi pengarahan dari para pimpinan BPKP, Administrasi. WBK, lanjutnya, merupakan tujuan yang Raker menghadirkan anggota KPK, Busyro Muqoddas. tidak mudah dicapai, namun, dengan melakukan Busyro menyampaikan banyak hal terkait strategi pembenahan dari awal sebuah proses manajemen, untuk mencapai WBK. Melalui Raker kali ini, seluruh tidaklah mustahil meraih sebuah pemerintahan yang pimpinan BPKP berharap BPKP dapat menjadi contoh bebas dari korupsi. sebagai instansi yang berhasil mencapai predikat “Salah satu langkah nyata BPKP untuk WBK.9090 mewujudkan WTA adalah mendorong penerapan Pada Raker ini, untuk meningkatkan integritas para SPIP yang telah dimulai sejak tahun 2008. “jelasnya. peserta raker juga dilakukan pemutaran beberapa Meskipun demikian, ia menyadari bahwa terdapat film yang diproduksi oleh KPK terkait pemberantasan satu poin dari SPIP yang memang terasa sulit untuk korupsi. dilaksanakan yaitu lingkungan pengendalian Di sela-sela pelaksanaan Raker BPKP Tahun yang sehat. Padahal, tambahnya, efektivitas SPIP 2012 dengan tema “Menapak Langkah Tertib sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi Administrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi” ini, untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang dilakukan Penandatanganan Pernyataan Komitmen Kepala BPKP, Mardiasmo (ke-6 dari kiri) foto bersama para deputi dan pejabat eselon II Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP29 BPKP2012 warta pengawasan Edisi Khusus HUT ke Tahun
    • BPKP dalam berita mekanisme reward and punisment pencapaian target penyerapan anggaran triwulanan bagi tiap-tiap unit kerja. Disamping itu, Mardiasmo juga mengatakan bahwa laporan hasil pengawasan kepada gubernur merupakan aktualisasi BPKP sebagai auditor intern presiden. Dengan laporan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran dan rekomendasi serta output/outcome hasil pengawasan kepada gubernur. Selain itu, Mardiasmo berujar bahwa BPKP juga telah mendapatkan 600 formasi CPNS auditor. 590 diantaranya telah dilakukan serah terima daripemutaran beberapa film yang diproduksi oleh KPK terkait pemberan­ Kementerian Keuangan beberapa waktu yang lalu,tasan korupsi. sedangkan sisanya akan dicarikan dari universitas-Terhadap Profesionalisme pada Jumat 27 April 2012 universitas terbaik dari seluruh wilayah Indonesia.di Aula Pelangi, Hotel Mercure, Ancol – Jakarta. Penandatanganan ini dilakukan oleh para peserta (triwib/Nuri/Diana/HJK/Edi)Raker BPKP Tahun 2012 yang terdiri dari pejabatEselon I dan II di lingkungan BPKP, disaksikan olehKepala BPKP Mardiasmo. Pada pidato penutupan Raker setelahPenandatanganan Pernyataan Komitmen TerhadapProfesionalisme di keesokan harinya, Kepala BPKPMardiasmo menyampaikan beberapa hal terkaitpenyerapan anggaran, laporan hasil pengawasankepada gubernur, formasi pegawai, dan batas usia 91 91pensiun bagi auditor. Mardiasmo mengatakan pulakepada peserta raker untuk taat pada disbursmentplan yang telah direncanakan, dan mempersiapkanback-up plan untuk mengakomodasi sisa dana dariperjalanan dinas. Untuk penyerapan ini terdapat juga Penandatanganan Pernyataan Komitmen Terhadap ProfesionalismeKepala BPKP, Mardiasmo (ke-6 dari kiri) foto bersama para deputi dan Kepala Perwakilan BPKP warta pengawasan Edisi Khusus HUT Ke 29 BPKP Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • BPKP dalam berita Amanah Untuk Lahirkan PNS Berkualitas CPNS untuk beberapa posisi yang memang sangat dibutuhkan. Yang cukup menggembirakan buat BPKP, bahwa institusi ini mendapat pengecualian dari moratorium tersebut. Saat ini, BPKP telah dipercaya untuk mendidik 510 lulusan STAN agar dapat menjadi tenaga auditor yang handal. Diharapkan melalui gemblengan BPKP, para lulusan STAN tersebut dapat menjadi cikal bakal internal auditor yang profesional dan berintegritas. Para CPNS tersebut sebelum melakoni tugas sebagai internal auditor telah melalui pembekalan diklat teknis substantif dan saat ini tengah melalui proses magang pada seluruh unit organisasi di BPKP. Kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada BPKP selain merupakan apresiasi yang sangat positif tetapi juga menjadi tantangan tersendiri buat BPKP.9292 Untuk itu, Kepala BPKP saat acara “Orientasi CPNS” pada bulan Maret lalu, mewanti-wanti agar para CPNS terus belajar dan mengembangkan diri. Acara Kepala BPKP, Mardiasmo orientasi juga diisi dengan pembekalan dari seluruh M unit kerja yang ada di BPKP. Melalui kegiatan tersebut, asyarakat kerapkali mengeluhkan seluruh CPNS diarahkan untuk memahami tupoksi besarnya alokasi anggaran untuk gaji BPKP secara utuh sebelum proses penempatan. aparatur pemerintah. Oleh sebab Orientasi yang berlangsung selama 5 hari kerja itu, kebijakan moratorium yang telah tersebut, diakhiri dengan pengumuman penempatan dikeluarkan pemerintah melalui penandatangan sementara (magang) para CPNS di seluruh unit kerja Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu BPKP. Menteri PAN dan RB, Menteri Keuangan RI, dan (nani) Menteri Dalam Negeri Menteri Keuangan. Namun, alasan dibalik moratorium bukan hanya untuk membatasi jumlah pegawai negeri sipil tetapi lebih kepada menjaga agar kualitas PNS tepat baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Hal itu, seperti yang pernah dikatakan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, bahwa moratorium (penghentian sementara rekrutmen) pegawai negeri sipil bertujuan untuk restrukturisasi organisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas serta penyesuaian terhadap kualitas kerja di lingkungan Kementerian Lembaga. Meskipun demikian, masih terdapat poin- poin penting yang dapat dikecualikan dari proses terlihat pada gambar Kepala BPKP, Mardiasmo (di podium) memberi­ moratorium tersebut, diantaranya penerimaan kan pengarah kepada para CPNS yang magang di Kantor BPKP Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP29 BPKP2012 warta pengawasan Edisi Khusus HUT ke Tahun
    • BPKP dalam berita Perlu Kesatuan Langkah Berantas KorupsiP enetapan Indonesia sebagai negara terkorup dari 16 negara tujuan investasi di ASPAC (Asia Pasific) cukup menjadi alasan bagi pemerintah Indonesia untuk terus melakukanpembenahan disemua lini. Hal itu, menjadi isu utamayang disampaikan Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH,MA, PhD, salah satu narasumber yang mengisi acaraseminar dengan tema “Peran Auditor Investigatif dalamPembuktian Perkara Pidana” pada tanggal 16 Mei 2012.Seminar yang dikemas sebagai salah satu rangkaiankegiatan HUT BPKP ke-29 tersebut, cukup efektif seiringdengan komitmen BPKP untuk terus meningkatkan dari kiri ke kanan : Slamet Pribadi, BNN, Harkristuti Harkisnomo, Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Utoyo, Kaditwas BUkapabilitas sdm nya. Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri dan Jasa Lainnya pada Mungkin banyak dari kita yang mempertanyakan Deputi AkuntanNegara BPKP, Direktur Gusrizal, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jaksa Jakarta Selatanmengapa hasil nyata dari sekian banyak effortdari pemerintah Indonesia untuk pemberantasan masyarakat juga dituntut untuk melaksanakan fungsikorupsi belum juga terlihat? Menurut pakar hukum, kontrol sosial sementara pemerintah harus membangunHarkristuti, salah satu penyebabnya adalah keterbatasan sistem manajemen pemerintahan untuk meminimalisirsupportiveness negara. Menurutnya, fakta menunjukkan peluang korupsi. 93 93bahwa korupsi justru semakin banyak seiring dengan Apa yang disampaikan Harkristuti tersebut jugapembentukan lembaga-lembaga anti korupsi. sejalan dengan ungkapan Kepala BPKP, Prof. Mardiasmo “Selama ada underfunding dalam lembaga pelayanan saat membuka acara seminar. Meskipun demikian,publik, korupsi tidak akan bisa dihilangkan dari Republik ditengah kondisi tersebut, BPKP hadir untuk membantuIndonesia.”ungkapnya. ketika ada segelintir orang pemerintah melakukan pembenahan manajemenyang ingin selalu mendapatkan pelayanan prima dan pemerintahan dan membantu pihak penyidik dalammengabaikan hak-hak orang lain, maka, akan selalu penanganan tindak pidana korupsi. Artinya, BPKPada peluang untuk munculnya prilaku korupsi. “Korupsi akan melakukan tidak hanya upaya pencegahan tetapiitu berdua. Artinya, harus ada yang meminta dan ada mendukung upaya penindakan.yang memberi.”tegasnya. Di samping itu, lanjutnya, “BPKP sebagai aparat pengawas memberi kontribusi yang luar biasa mulai dari upaya pencegahan maupun penindakan.”jelasnya. Saat ini, menurutnya, BPKP telah melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara di K/L dan Pemda bukan hanya dari aspek pengeluaran tetapi juga penerimaan. Melalui upaya ini, BPKP dapat mendorong seluruh K/L dan Pemda dapat mengelola keuangan negara secara efisien dan efektif Seminar yang diprakarsai Himpunan Perwakilan BPKP Provinsi DKI dan Perwakilan BPKP Provinsi Banten bekerja sama dengan BPKP Pusat juga menghadirkan narasumber Gusrizal, SH, MH, dari Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Pengadilandari kiri ke kanan terlihat Kaper BPKP Prov. DKI, Ruchijat, Kepala BPKP, Negeri Jakarta Selatan, serta AKBP Slamet Pribadi, SH,Mardiasmo, Deputi Kepala BPKP bidang Penyelenggaran Keuangan MH dari Badan Narkotika Nasional (BNN).Daerah, Iman Bastari, Deputi Akuntan Negara, Ardan Adiperdana danKaper BPKP Provinsi Banten, Riyani Budiastuti beserta audiens (Ita/Nani/Yus/Adi) warta pengawasan Edisi Khusus HUT Ke 29 BPKP Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • BPKP dalam berita Be a Good Follower “... jadilah pegawai yang baik, bekerja dengan dipahami secara tepat oleh setiap orang. Bagi Handry, culture positif, sehingga dapat menjadi kekuatan good followership bukan berarti menjadi pegawai bagi BPKP untuk berkinerja lebih baik.....”, demikian yang hanya manut pada keinginan pimpinan tetapi dikatakan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah bagaimana sebagai seorang bawahan dapat memberi Bidang Perekonomian, Binsar Hamonangan kontribusi/masukan/feedback kepada pimpinan Simanjuntak, pada saat membuka workshop Good untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana Followership, (23/5) di Aula Gandhi. disampaikan Handry, dalam organisasi, terdapat 3 Antusiasme peserta yang hadir dalam Workshop hal, yaitu leader, followers, dan situation. Oleh sebab bertema “Good Followership” sangat besar yang itu, efektivitas sebuah organisasi pada dasarnya ditandai dengan kehadiran 419 pegawai BPKP. Dalam merupakan kombinasi positif dari ketiga hal tersebut. kata sambutannya, Binsar, menekankan pentingnya Seorang leader harus memiliki kemampuan untuk peran staf untuk menggerakkan roda organisasi. mendengar, memotivasi, dan menghargai stafnya. Menurutnya, capaian-capaian yang diperoleh Demikian pula dengan followers, harus mampu BPKP selama ini, merupakan hasil dari kerjasama mendukung dan membantu leader dalam mencapai antara pimpinan dengan seluruh SDM BPKP. Melalui tujuan organisasi. Workshop ini, diharapkan akan menjadi pemicu bagi Handry yang kemudian bergabung dengan tim terbangunnya kerjasama yang baik antara leader dan GE Lighting Sales ini, dengan semangat membagi follower. pengalamannya. Ia berharap semua pegawai BPKP Hadir sebagai narasumber adalah DR Handry tidak mudah menyerah dalam mengarungi lautan9494 Satriago yang saat ini menjabat sebagai CEO General kehidupan yang penuh dengan duri yang merintangi Electric Indonesia dengan moderator adalah Elly pencapaian tujuan. Fariani. Bagi Handry, apa yang dicapainya, saat ini, Handry yang menduduki posisi Black Belt di bukan tanpa perjuangan. Power Systems - South Asia, dan mendapat gelar Meski dengan keterbatasan fisik, Handry sangat Doktor dalam Manajemen Strategik dari Universitas momotivasi para peserta untuk terus maju dan Indonesia ini, mengatakan bahwa sebagai good bermanfaat bagi organisasi. Konsep good followership follower, pegawai harus mematuhi peraturan yang menurutnya merupakan sebuah konsep yang harus ada, mengacu visi dan misi, patuh pada aturan perilaku. Bekerja keras dengan iklas hendaknya selalu dicamkan dalam hati, kata Handry yang bergelar master dalam Bisnis Internasional dari Monash University, Australia dan dari Institut Pengembangan Management Indonesia. Dengan demikian hasil yang diperoleh akan optimal dan dapat dinikmati oleh keluarga, kata Lulusan Teknologi Industri Institut Pertanian Bogor ini. (diana/nani/edy/adi) DR Handry Satriago CEO General Electric Indonesia (kiri) dengan moderator adalah Elly Fariani, Kepala Puslitbangwas BPKP Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP29 BPKP2012 warta pengawasan Edisi Khusus HUT ke Tahun
    • BPKP dalam berita Membangun Informasi Current Issue dengan Sistem DashboardK orupsi merupakan sesuatu penyakit sosial yang kembali oleh Sekretaris Utama, Suwartomo, dalam sangat meresahkan masyarakat. Beberapa tahun sam­ utannya pada acara Persiapan Pelaksanaan b terakhir ini, banyak kasus dugaan korupsi yang Pengelolaan Informasi Dashboard Kepala BPKP, tanggal diadukan masyarakat kepada aparat hukum 25 April 2012, lalu.dan aparat pengawasan intern Pemerintah termasuk Suwartomo menambahkan bahwa sistem dashboardkepada BPKP. Hal ini menyiratkan bahwa masyarakat Kepala BPKP ini menjadi sangat penting karena banyaksangat menaruh harapan yang tinggi kepada BPKP pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat/stakeholdersuntuk memberantas korupsi. Untuk itu, satu hal yang tentang hal-hal yang bersifat strategis. Untuk itu, sistemharus dimiliki oleh BPKP terutama pimpinan BPKP adalah dashboard yang akan dikembangkan dapat segerainformasi yang berkualitas dan dapat menjawab isu-isu di-establish, dan didukung oleh sarana, prasarana sertastrategis yang tengah dihadapi masyarakat. SDM. Suwartomo menyadari bahwa pembangunan Untuk itu, BPKP telah membangun sistem dashboard. sistem dashboard membawa berbagai konsekuensi,Keinginan pembangunan Sistem dashboard ini telah mulai proses bisnis, SDM, infrastruktur, sampai dengandilontarkan Kepala BPKP pada rapat kerja di Lembang, keuangan.Januari 2012 lalu. Kepala BPKP telah mengarahkan Meskipun demikian, informasi current issues yangperancangan ulang flow of information di lingkungan dimaksudkan adalah informasi yang strategis danBPKP. Pembangunan sistem dashboard ini juga telah kritikal sepanjang relevan dengan peran BPKP dan dapatmenjadi salah satu program reformasi BPKP. dijadikan bahan pertimbangan Kepala BPKP untuk dila­ Dengan sistem dashboard ini, Kepala BPKP berharap porkan kepada Presiden/Gubernur sebagai informasi 95 95bahwa setiap informasi yang strategis dan kritikal dini tentang hal yang memerlukan perhatian.telah diinformasikan langsung ke Kepala BPKP sejak “Current issues, dikatakan strategis bila informasiawal. Dashboard Desk Kepala merupakan sistem yang tersebut merupakan informasi yang mempengaruhimenyediakan informasi bagi Kepala BPKP mengenai pencapaian target RPJM, dikatakan kritikal bila informasicurrent issues, berkenaan dengan program-program tersebut merupakan informasi yang memerlukanstra­ egis nasional. Melalui sistem dashboard, Kepala t tindakan cepat, tepat dan akurat, sementara dikatakanBPKP juga menginginkan sistem yang dapat memantau relevan bila berhubungan langsung dengan perankegiatan BPKP, yang telah mulai dibangun dengan BPKP.Integrated Planning and Performance Management Kegiatan Dashboard Desk akan dilaksanakan olehSystem (IPMS). Keinginan Kepala BPKP ini diingatkan Satuan Tugas Dashboard Desk Kepala yang terdiri dari Desk Team Kepala (DTK) dan Desk Team Unit Kerja (DTUK). DTK terdiri dari Pemangku Wilayah I, Pemangku Wilayah II dan Pemangku Wilayah III. Sedangkan DTUK terdiri dari DTUK Perwakilan, DTUK Kedeputian, DTUK Kesetmaan dan DTUK Pusat. Acara tersebut juga diisi dengan pemaparan mekanisme atau prosedur pengelolaan dash­board dari awal sampai sebuah informasi dapat dimanfaatkan oleh Presiden sebagai Laporan Current Issues Presiden dan Laporan Current Issues yang ditujukan ke Gubernur. Mela­ui sistem dashboard l yang dirancang BPKP, diharapkan BPKP dapat berperan nyata untuk meningkatkan kinerjaSekretaris Utama BPKP, Suwartomo(kanan) memberikan sambutan didampingi pemerintah.Inspektur BPKP, Agus Sukaton, (kiri) dan Kepala Pusinfowas BPKP, A.Animaharsi (Diana/Nani) warta pengawasan Edisi Khusus HUT Ke 29 BPKP Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • BPKP dalam berita Kado Ultah ke-29 BPKP Kepala BPKP saat penutupan rapat kerja tanggal 28 April 2012 lalu. Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pejabat Fungsional Auditor Berita menggembirakan kedua adalah ditetap­ kannya Perpres No. 41 Tahun 2012, tanggal 12 April 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor. Menurut peraturan presiden tersebut, batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan fungsional auditor yang semula 56 tahun, kini dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun. Kepala Biro Kepegawaian, Dadang Kurnia (kiri) didampingi oleh Menindaklanjuti prepres tersebut, Badan Kepegawaian Kabag Organisasi pada Biro Kepegawaian, Sumardi dalam rangka Penyempurnaan Juklak SKI, 26 April 2012 Negara telah membuat petunjuk umum BUP PNS JFA bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Provinsi, dan Tambahan Formasi 600 Orang CPNS Auditor dan Kabupaten/Kota melalui surat Kepala BKN No. WK.26- Verfikator Keuangan 30/V.125-6/99, tanggal 27 April 2012. Mengacu surat Di ulang tahun yang ke-29 ini, ada dua berita Kepala BKN tersebut, kini telah disusun draft Peraturan menggembirakan yang patut disyukuri oleh seluruh Kepala BPKP tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun jajaran BPKP. Pertama, BPKP Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor9696 telah mendapatkan formasi 600 Madya dan Utama di CPNS auditor dan verifikator. lingkungan BPKP. Menteri Pendayagunaan Apa­ Semoga dua ka­ ratur Negara dan RB mela­ do ulang tahun ter­ lui surat No. R/33/M.PAN- sebut memperkuat RB/04/2012, tanggal 25 April kapasitas SDM BPKP 2012 telah menerbitkan per­ dalam mewujudkan se­ ujuan prinsip tambahan t Wilayah Tertib Admi­ formasi CPNS pusat Tahun 2012. nistrasi yang menjadi BPKP mendapatkan alokasi “icon” BPKP sebagai tam­ ahan formasi CPNS Tahun b fondasi dalam 2012 untuk pelamar umum mem­­ bangun good 90 formasi dan ikatan dinas sejumlah 510 formasi untuk governance menuju clean goverment. jabatan auditor dan verifikator keuangan. (Dadang Kurnia/Nuri) Saat ini, formasi tersebut telah diisi oleh 510 lulusan Program DIII STAN yang telah diserahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan kepada Kepala BPKP yang diwakili Sekretaris Utama pada tanggal 6 Maret 2012. Lulusan STAN ini diberi pembekalan oleh seluruh Deputi, Sesma, dan Kepala BPKP sebelum ditempatkan sebagai pegawai magang di seluruh unit kerja BPKP Pusat dan perwakilan. Kekurangan 90 orang lagi akan dipenuhi dengan mencari lulusan terbaik perguruan tinggi negeri dan swasta. “Kita mengupayakan seop­ imal mungkin t mencari 90 orang tenaga baru dengan kualitas bagus dan mengembangkan berbasis kom­petensi,” ungkap Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP29 BPKP2012 warta pengawasan Edisi Khusus HUT ke Tahun
    • 97Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012
    • 98 Warta Pengawasan Edisi Khusus HUT ke-29 BPKP Tahun 2012