Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil

  • 1,381 views
Uploaded on

Rencana Strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tingkat prov/kab/kota adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan pesisr

Rencana Strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tingkat prov/kab/kota adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan pesisr

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,381
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
169
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide
  • ada

Transcript

  • 1. RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL Oleh: DIDI SADILI KASUBDIT RENCANA TATA RUANG DAN ZONASI WILAYAH I Disampaikan pada Workshop Petunjuk Teknis Penilaian LaporanPenyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Bandung, 31 Januari 2012 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DIREKTORAT TATA RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL
  • 2. PEMBANGUNAN Adalah:proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana
  • 3. PEMBANGUNAN WILAYAHMengurangi disparitas/ketimpangan (antar daerah, antarsektor, dan antar warga)Pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan lestariMeningkatkan pendapatan dan kesejahteraanmasyarakat/pengentasan kemiskinanMenjaga keutuhan NKRI
  • 4. PEMBANGUNAN WILAYAH Dilaksanakan melalui Penguatan Pengelolaan GoodOtonomi Daerah Sumber Daya Governance Tiga Pilar Pembangunan Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Menjalankan dan menciptakanlingkungan politik dan Menciptakan lapangan Penciptaan interaksi hukum yang kondusif kerja dan pendapatan harmonis sosial, bagi unsur-unsur ekonomi, dan politik lainnya
  • 5. SINERGITAS STAKEHOLDERS
  • 6. SINERGITAS STAKEHOLDERS
  • 7. FUNGSI/MANFAAT PERENCANAAN• Sebagai penuntun arah mencapai target yang telah ditetapkan• Minimalisasi ketidakpastian• Penetapan standar monev dan pengendalian
  • 8. PERENCANAAN YANG IDEAL Prinsip • Masyarakat terlibat dalam prosesnya dan masyarakat merasakan manfaat dari Partisipatif perencanaan itu Prinsip • Perencanaan tidak boleh berhenti di Berkesinambungan suatu tahapan Prinsip • Konsep menyeluruh tidak hanya dari satu Holistik sudut pandang sajaA learning and adaptive • Mengandung sistem yang dapat system berkembang A pluralistic social • Terbuka dan demokratis setting
  • 9. PROSES PENYUSUNAN RSWP3K
  • 10. RENCANA AKSI RENCANA Perencanaan PENGELOLAAN RENCANA ZONASI RENCANA STRATEGIS PengelolaanPENG. WILAYAH PESISIR WPP Berkelanjuta n, Pemanfaatan Mensejahter akan Masy dan menjaga NKRI Pengawasan dan Pengendalian
  • 11. PENGERTIAN & FUNGSI RENCANA STRATEGISPengertian Rencana yang memuat arah Pengelolaan Pesisirkebijakan lintas sektor untukkawasan perencanaan Keterpaduanpembangunan melaluipenetapan tujuan, sasaran danstrategi yang luas, serta targetpelaksanaan dengan indikatoryang tepat untuk memantaurencana tingkat nasional. Sektor A Sektor B Sektor C Sektor DFungsi:Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunanwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
  • 12. PERENCANAAN DALAM UU 27/2007Pasal 7(1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas : a. RSWP-3-K; b. RZWP-3-K; c. RPWP-3-K; dan d. RAWP-3-K.(2) Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri. → PERMEN KP NO 16/2008(3) Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing.
  • 13. HIRARKI PERENCANAAN ISU, VISI & ARAH PEMBANGUNAN • Isu, VISI, MISI KESESUAIAN & RSWP3K • Target kinerja POTENSI SDP-3-K • Strategi • Alokasi ruang • Rencana kerja • Pola ruang • Koordinasi • Struktur ruang RZWP3K • Kawasan • Zona/Sub-zonaORGANISASI SDM &ADMINISTRASI• Rencana kerja• Pengaturan koordinasi RPWP3K• Paket terpadu kegiatan• Penerangan Publik RAPWP3K PELAKSANAAN • Tujuan • Cakupan kegiatan • Tatanan pelaksanaan • Manfaat
  • 14. RESNTRA WP3K DALAM PERMEN 16/2008 Kedudukan Renstra WP3K dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
  • 15. Pusat RSWP3K 20 tahun DaerahSumber : UU No 25/2004 dan UU No 27/2007
  • 16. Tahapan Penyusunan Dokumen Renstra WP3K Pasal 6, Permen KP No. 16/2008
  • 17. LANGKAH PENYUSUNAN RSWP3K
  • 18. POKJA RESNTRA WP3KPermen no 16 tahun 2008, pasal 7(1) Dalam penyusunan dokumen RSWP-3K gubernur, Bupati/walikota sesuai kewenangannya membentuk kelompok kerja.(2) Susunan dan keanggotaan kelompok kerja terdiri dari kepala Bappeda sebagai ketua, Kepala Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan sebagai sekretaris, dan anggota terdiri dari SKPD/instansi terkait sesuai dengan kewenangan dominan dan karakteristik daerah yang bersangkutan.
  • 19. TUGAS DAN PERAN POKJA
  • 20. KONSULTASI PUBLIKPermen no 16 tahun 2008, pasal 7
  • 21. TUJUAN KONSULTASI PUBLIK
  • 22. UNSUR-UNSUR YANG PERLU DILIBATKAN DALAM KONSULTASI PUBLIK
  • 23. SISTEMATIKA DAN MUATAN RSWP3K
  • 24. SISTEMATIKA DAN MUATAN RSWP3K
  • 25. I. PENDAHULUAN
  • 26. RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN
  • 27. II. GAMBARAN UMUM1. Deskripsi umum: wilayah perencanaan, kondisi biogeofisik, sosekbud dan interaksi dengan wilayah lainnya.2. Sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil: keadaan sumber daya (Hayati, Non Hayati), Energi Kelautan dan jasa lingkungan3. Pola penggunan lahan dan perairan: informasi pemanfaatan lahan dan perairan per sektor.4. Kondisi sosial budaya dan ekonomi: keadaan demografi dan kecenderungan penduduk dalam memanfaatkan sumber daya di WP3K
  • 28. III. KERANGKA STRATEGIS PENGELOLAAN & PEMBANGUNAN1. Visi dan Misi: Kriteria:  Gambaran kondisi masa depan WP3K yang ingin diwujudkan oleh Pemda• Visi: pandangan umum  Arah pandangan kedepan terkait dengan keinginan atau harapan kinerja & peranan pemangku semua pemangku kepentingan kepentingan tentang masa  Rasional, realistis & mudah dipahami  Singkat, padat & mudah diingat depan pemanfaatan sumber daya WP3K• Misi; upaya untuk mencapai visi yang Kriteria: ditampilkan dalam bentuk  Sejalan dengan upaya pencapaian visi pernyataan tentang tujuan 20 tahun ke depan operasional dari pemda,  Selaras dengan RPJPD dunia usaha dan masyarakat.
  • 29. III. KERANGKA STRATEGIS PENGELOLAAN & PEMBANGUNAN2. Isu Pengelolaan: Isu pengelolaan  7 kelompok: 1. Degradasi sumberdayaIsu atau 2. Marjinalisasi & kemiskinanpotensi/permasalahan masyarakatyang dihadapi dalam 3. Konflik pemanfaatan/kewenanganpengelolaan wilayah 4. Bencana alampesisir disampaikan 5. Kekosongan & ketidakpastianberdasarkan prioritas. hukum; 6. Potensi sumberdaya pesisir 7. isu terkait lainnya USG Method
  • 30. CARA INI ADALAH MENENTUKAN SKALA NILAI TINGKAT URGENSI, KESERIUSAN, & PERKEMBANGAN MASALAH DENGAN SKALA NILAI 1 S/D 5NO MASALAH U S G TOTAL 1 MASALAH I 5 3 3 11 2 MASALAH II 4 4 4 12 3 MASALAH III 4 5 5 14PRIORITAS MASALAH YANG AKAN DISELESAIKAN ADALAH DIAMBIL TOTAL TERBESAR YAITU MASALAH III 30
  • 31. Kriteria:3. Tujuan dan Sasaran  Sejalan dengan visi & misi• Tujuan : pernyataan umum yang  Kondisi yang ingin dicapai menerangkan mengenai kondisi  Disesuaikan kemampuan atau keluaran yang diinginkan  Mengarahkan perumusan:• Sasaran: menerangkan mengenai sasaran strategis, strategi & kondisi yang diharapkan, tetapi kebijakan, serta program & lebih spesifik daripada pernyataan kegiatan tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pesisir Kriteria:  Ukuran pencapaian dari Tujuan  Jelas & terukur  Dilengkapi dengan target kinerja Meningkatnya produktivitas perikanan (tangkap, budidaya dan pengolahan) dan non perikanan (pertanian pesisir, wisata pantai dan bahari)
  • 32. 4. Strategi & Arah Kebijakan• Strategi: aktivitas akan dilakukan untuk mencapai suatu sasaran, menyatakan setiap kondisi yang dapat diterapkan untuk masa depan, dan diterapkan pada Analisis kawasan perencanaan SWOT• Arah kebijakan: dirumuskan oleh para eksekutif dari Pemda dalam bentuk penentuan strategi, prioritas kegiatan dan dinamika masyarakat yang berkembang
  • 33. TERBATASNYA INFRASTRUKTUR POTENSI KEGIATAN EKONOMI LINGKUNGAN PESISIR KELAUTAN POTENSI KELEMBAGAAN MASY TERBATASNYA INFRASTRUK-TUR PEDULI LINGKUNGAN PEREKONOMIAN PESISIRADANYA PENGARUH PUSATPERTUMBUHANWILAYAHADANYA PELUANG KERJASAMAPENGELOLAANSIFAT FLUIDA YG MUDAH KEMBANGKAN KEGIATAN EKONOMI KELAUTAN DAN LINDUNGI DARIMENGHANTAR ZAT PENCEMAR PENGARUH PENCEMARAN ARAHKAN POTENSI KELEMBAGAAN MASYANCAMAN GENANGAN PEDULI LINGKUNGAN UNTUK ADAPTASI THD DAMPAK PEMANASAN GLOBALAKIBAT PEMANASAN GLOBAL
  • 34. 5. Target & Indikator• Penetapan indikator kinerja tersebut dengan mempertimbangkan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak lanjutan. Pomeroy and Rivera-Guieb (2006), kriteria indikator yang baik: • Dapat diukur : mampu dicatat dan dianalisis secara kuantitatif atau kualitatif; • Tepat : didefinisikan sama oleh seluruh stakeholders • Konsisten : tidak berubah dari waktu ke waktu • Sensitif : secara proporsional berubah sebagai respon dari perubahan aktual
  • 35. IV. KAIDAH PELAKSANAAN & PEMANTAUAN target dan indikator kinerja Langkah Kegiatan Penjelasan langkah-langkah yang harus dilalui untukmelaksanakan RSWP3K secara Langkah Kegiatan efektif dan memantau kemajuan kerja berdasarkan Langkah Kegiatan target dan indikator kinerja Langkah Kegiatan
  • 36. Pemantauan & Evaluasi• Ketua Pokja menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan RSWP3K: ▫ Kemajuan umum dalam mencapai Visi & Tujuan Daerah ▫ Hasil pemantauan dari setiap kebijakan dalam RSWP3K ▫ Segala masalah khusus & pelaksanaannya untuk mengatasi masalah tersebut• RSWP3K ditinjau kembali 5 tahun sekali secara teratur & direvisi mengikuti dinamika perkembangan zaman
  • 37. PROSEDUR PENETAPAN RSWP3K
  • 38. RINCIAN WAKTU PENYUSUNAN RSWP3K Tahap Penyusunan Konsultasi Penyusunan Konsultasi Penyusunan PenetapanPersiapan Dokumen PublikI Dokumen Publik Dokumen RSWP3K Awal Antara FInal daftar SKPD pembentuk Masukanan Kelompok yang terkait stakeholders Tujuan dan daftar prioritas Masukan Dokumen UtuhKerja RSWP3K dokumen awal maksud RSWP3K Proses adopsi masalah WP3K sesuai dengan penetapan penjaringan Deskripsi WP3K stakeholders legal RSWP3K kebijakan SKPD untuk dokumen muatan RSWP3KKelompok visi dan misi Isu Strategis Kerja identifikasi identifikasi Visi dan Misi antara stakeholders KerangkaRSWP3K isu strategis data dan Strategi Penetapan dan prioritasTim Teknis informasi pesisir dan pulau-pulau kecil 1 bulan 1 bulan 1 bulan 2 minggu 2 minggu 1 bulan 4-12 bulan
  • 39. Indikator Kinerja Dit. TRLP3K 2010-2014 KELUARAN (TARGET)NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2010 2011 2012 2013 20141 Tersedianya lokasi yang memiliki Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau- rencana pengelolaan laut, pesisir, pulau kecil di wilayah dan pulau-pulau kecil. Provinsi/Kab/Kota yg memiliki 10 8 10 10 10 dokumen Rencana Strategis Wilayah lokasi lokasi lokasi lokasi Lokasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau- pulau kecil di wilayah nasional, lintas wilayah, Provinsi/Kab/Kota yang 15 29 20 20 20 memiliki dokumen Rencana Zonasi lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau- pulau kecil yang memiliki dokumen 10 16 10 5 10 Rencana Zonasi Rinci Kawasan. lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau- pulau kecil di wilayah nasional, lintas wilayah, Provinsi/Kab/Kota yang sudah memiliki dokumen Rencana 10 19 10 10 10 Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi Pulau Kecil yang diinisiasi legalitasnya.
  • 40. PERDA / PER-GUB / PERBUP/ WALIKOTA DOKUMEN PERENCANAAN PENGELOLAAN WP3K TA. 2011 *)1. Peraturan Gubernur / Bupati /Walikota (RS-WP3K)• Prov. DIY, Prov. Jateng, Kab. Kubu Raya dan Kab. Serang.2. Peraturan Daerah (RZ-WP3K)• Prov. DIY, Kota Kendari, Kab. Gresik , Kab. Banjar dan Kota Ternate (Komplemen dalam Perda RTRW)3. SK Bupati / Walikota (RZR-Kawasan)• Tabuhan, Gili Sunut, Muncar, dll *) Seluruh dokumen RS / RZ-WP3K Prov/Kab/Kota yang difasilitasi penyusunannya, sudah diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Daerah untuk diproses legalisasi-nya.
  • 41. EVALUASI KUALITAS RSWP3K PROVINSI/KAB/KOTA1. Adanya review yang menyeluruh mulai perencanaan sampai tingkat pemanfaatan dan kondisi eksisting dari wilayah PP yang dimaksud2. Adanya kejelasan status dan pemanfaatan WPP3. Adanya kajian perspektif masa depan WPP tersebut4. Adanya rumusan isu dan permasalahan strategis menyangkut penjelasan WPP tersebut5. Adanya kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, capaian, dan indikator program6. Adanya perumusan yang benar dari visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, capaian, dan indikator program ke dalam tahapan perencanaan berikutnya7. Adanya kesesuaian antara indikator program dengan keuangan daerah atas perencanaan finansialnya8. Adanya kesesuaian renstra WPP dengan pembangunan daerah9. Adanya proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan penyusunan renstra WPP10. Adanya kesesuaian renstra WPP dengan pembangunan sektor, antar wilayah, dan nasional