BAB I                                 PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah    Eksploitasi seksual anak adalah salah satu p...
pelaku harus mendapatkan hukuman namun menjamin agar anak yang menjadikorban tidak dihukum. Hak Asasi yang merupakan sebua...
BAB II                                PEMBAHASANA. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)         HAM adalah hak-hak dasar yan...
c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk  membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap me...
dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrat yang tidak bisa  dilepaskan dan dalam kehidupan manusia.         Prof. Mr. ...
2) hak asasi ekonomi (proverty right), yaitu hak untuk memiliki sesuatu,        membeli, dan menjual sesuatu serta memanfa...
perlawanan terhadap Raja James II dalam revolusi tak berdarah. Bill of   Rights antara lain berisi sebagai berikut.   (a) ...
(b) kebebasan beragama (freedom of religion);  (c) kebebasan dan rasa takut (freedom offear);  (d) kebebasan dan kemelarat...
(g) Hak sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara oleh            negara (Pasal 34).                   ...
1. Menegaskan berlakunya HAM bagi semua tingkatan usia, misalkan hak       untuk    bebas    dari   perlakuan       aniaya...
Telah banyak upaya dilakukan untuk menegakkan hak untuk anak, Unicefsebagai salah satu tujuh dewan ketua pertama Komite Ha...
dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 53 (1) Setiap anak  sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup me...
3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan    kemusnahan fisik baik seluruh atau sebagiannya; 4) me...
D. Pengertian ESA dan ESKA      Eksploitasi seksual komersial dan kekerasan seksual seringkali dilakukan oleh orang yang d...
daerah pariwisata atau tempat komersiil, oleh karena itu timbullah istilahPariwisata Seks Anak (PSA). Hal ini merupakan pe...
287, 290, 292, 293 ayat 1 dan 294 ayat 1), pelacuran (pasal 296 dan 506),perdagangan anak untuk tujuan seksual ( pasal 297...
anak tidak menunjukkan penurunan, bahkan cenderung mengalami peningkatandari tahun ke tahun.      Diperkirakan dari 40.000...
suatu bukti bahwa hak anak membutuhkan suatu perhatian khusus, dimanaNegara-Negara terkait sebagai pihak yang terlibat seb...
a.    Perdagangan      manusia      sebagai    “Rekruitmen,     pengiriman,       pemindahtanganan, penampungan atau pener...
perdagangan anak sudah terpenuhi. Penjerumusan anak ke dalam prostitusi yangmasih berada dalam satu wilayah, lebih tepat d...
Selanjutnya memperkuat pusat-pusat pemulihan khususnya untuk anakkorban ESA dan ESKA yang terpisah dari orang dewasa, yang...
BAB III                                 PENUTUPA. Simpulan        HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesu...
B. Saran-saran      Kekerasan dan eksploitasi seksual benar-benar mengancam anak-anak, baik anak perempuan maupun anak lak...
dengan kehati-hatian yang tinggi. Perkembangan teknologi utamanya alatkomunikasi seperti penggunaan HP dan akses internet ...
DAFTAR PUSTAKAHerdiawanto, Heri. 2010. Cerdas, Kritis dan Aktif Berwarganegara. Jakarta:          ErlanggaECPAT Internasio...
MAKALAH       EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DALAM                      KACAMATA HAMMakalah ini disusun untuk memenuhi tugas mat...
KATA PENGANTAR        Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telahmelimpahkan rahmat serta hidayah maka pe...
DAFTAR ISIHALAMAN JUDUL...................................................................................KATA PENGANTAR.....
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

4.ham dian 127855 copy

1,059

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,059
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "4.ham dian 127855 copy"

  1. 1. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah Eksploitasi seksual anak adalah salah satu pelanggaran HAM yang serius,terutama kekerasan terhadap hak asasi dari anak. Eksploitasi seksual anak dapatberbentuk pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuanseksual. Bentuk lain dari Eksploitasi seksual anak adalah termasuk pernikahananak dan komersial sek anak. Kejahatan ini dapat sangat menyakitimembahayakan masa depan anak dan dalam sikstematika komunitasnya. Iniadalah fakta, yang masih terdapat di Indonesia. Bahkan semakin meningkat tiaptahunnya, ini dapat dibuktikan dengan pembukaan awal tahun 2013 ini dengankejadian yang memilukan hati yang menimpa anak pemulung di Bekasi. Dalam dokumentasi konvensi hak anak (KHA) PBB, Anak diartikan sebagaiseorang yang belum berusia 18 tahun, dan termasuk juga bayi didalamkandungan. Konvensi Hak anak pernah diungkapkan oleh Nelson Mandelasebagai “ That luminous living document that enshrines the rights of every childwithout exception to a life of dignity and selffulfilment”. Hampir satu dekade berlalu sejak ditetapkannya konvensi Hak atas anak(KHA) sebagai dokumen hidup yang bercahaya yang mengabadikan hak atassetiap anak tanpa pengecualian atas kehidupan yang mulia dan berguna.padabulan Januari 1998 di Geneva. Namun pelanggaran Hak asasi manusiaterutamanya untuk anak masih saja terjadi. Diyakini bahwa berbagai bentukkekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak telah berlangsung sepanjangperjalanan sejarah kehidupan manusia. Namun, perhatian pada kejahatan seksualterhadap anak, baru mengemuka pada tahun 1970-1980-an, sebagai sesuatu yangdianggap merusak bagi anak-anak yang tidak bisa lagi diterima oleh masyarakatsecara keseluruhan, sehingga bisa menjadi isu publik. Para aktivis hak anak seringmenggunakan istilah ‘kejahatan seksual terhadap anak” dalam kasus-kasuspelecehan, pencabulan, perkosaan, dan bentuk kekerasan atau eksploitasi seksuallainnya. Hal ini untuk lebih memberikan bobot kriminal atas tindakan semacamitu. Tindak kekerasan dan eskploitasi seksual harus dikriminalisasikan dan para 1
  2. 2. pelaku harus mendapatkan hukuman namun menjamin agar anak yang menjadikorban tidak dihukum. Hak Asasi yang merupakan sebuah bentuk anugrah yangditurunkan oleh tuhan sebagai suatu karunia yang paling mendasar dalam hidupmanusia yang paling berharga dalam kasus ini sering diabaikan, Pengertian HakAsasi Manusia menurut Undang-undang RI no. 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Majda El-Muhtaj,2012) adalah hak dasar yang secara kodrati melekatpada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, maka harus dilidungi,dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas olehsiapapun. Sejalan dengan pemikiran di atas maka para praktisi pendidikan tidak perludiragukan lagi untuk berperan serta dalam mensosialisasikan serta mewujudkanterciptanya pelaksanaan HAM dengan mengikuti pandangan yang benar sejalandengan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dan hukum yang berlaku diIndonesia.B. Rumusan Masalah Dalam makalah ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: • Apa pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)? • Apakah pengertian Hak Asasi Anak? • Apakah Pengertian dari ESA dan ESKA? • Bagaimana menanggulangi ESA dan ESKA?C. TUJUAN MAKALAH Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk mencermati tentang HAMterutamanya tentang Hak Asasi Anak dalam kasus yang terjadi dalam phenomenamasa sekarang ini yaitu eksploitasi seksual anak. Terutamanya menjawabrumusan masalah berdasarkan latar belakang dibuatnya makalah ini oleh penulis; • Pengertian Hak Asasi Manusia • Pengertian Hak Asasi Anak • Pengertian dari Esa dan ESKA • Kiat-kiat cara menanggulangi Esa dan Eska. 2
  3. 3. BAB II PEMBAHASANA. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, tanpa hak- hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Ruang lingkup HAM meliputi: a. Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain; b. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada; c. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta d. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara. Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu : a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa. 3
  4. 4. c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hakitu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperolehbersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat(Tilaar, 2001). HAM bersifat umum (universal) karena diyakini bahwa beberapahak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. HAM jugabersifat supralegal, artinya tidak tergantung pada adanya suatu negara atauundang-undang dasar, kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenanganlebih tinggi karena berasal dan sumber yang !ebih tinggi (Tuhan). UU No. 39Tahun 1999 tentang HAM mendefinisikan 1- sebagai seperangkat hak yangmelekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan YME. Hendarmin Ranadireksa memberikan definisi mengenai hak asasimanusia, yaitu pada hakikatnya hak asasi manusia adalah seperangkat ketentuanatau aturan untuk melindungi warga negara dan kemungkinan penindasan,pemasungan, dan atau pembatasan ruang gerak warga Negara oleh negara(Suwandi, 2005: 39). Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yangdiberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungidan kesewenang-wenangan kekuasaan.1) Pengertian HAM menurut para ahli Menurut Mahfud M.D, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke permukaan bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apa pun didunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup 4
  5. 5. dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrat yang tidak bisa dilepaskan dan dalam kehidupan manusia. Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto memberikan arti mengenai HAM, yaitu hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Sementara itu, menurut HAR Tilaar, HAM adalah hak-hak yang melekat pada din manusia dan tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak asasi manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. Dasar hak asasi manusia adalah manusia berada dalam kedudukan yang sejajar dan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai macam aspek untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut. a) HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dan manusia secara otomatis. b) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsanya. c) HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi hak orang lain.2) Macam-macam hak asasi Berikut adalah pembagian hak asasi manusia secara umum. a. Hak asasi manusia menurut sifat/masyarakat pada umunya, hak asasi manusia dapat dibagi menjadi enam macam, yaitu: 1) hak asasi pribadi (personal right) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya; 5
  6. 6. 2) hak asasi ekonomi (proverty right), yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual sesuatu serta memanfaatkannya; 3) hak asasi politik (political right), yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (hak memilih dan dipilih dalam pemilu), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya; 4) hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemermntahan (right legal equality); 5) hak asasi sosial dan kebudayaan (social and culture right), yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya; 6) hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural right), misalnya perlakuan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. Hak asasi tersebut tidaklah dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa mengenal batas sebab pelaksanaan secara mutlak dengan sendirinya akan melanggar hak-hak asasi yang sama dan orang lain.3) Hak asasi manusia yang terkandung dalam berbagai sumber internasional Dalam sejarah umat manusia telah tercatat banyak kejadian ketika seseorang atau segolongan manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa dan golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap haknya. Dalam proses itu telah lahir beberapa hak berupa ketentuan yang mendasari kehidupan manusia karena bersifat universal dan asasi. Ketentuan-ketentuan itu adalah sebagai berikut. (1) Magna Charta (Piagam Agung, 15 Juni 1215) Magna Charta antara lain memuat prinsip-prinsip bahwa pertama, kekuasaan pemerintah (raja) harus dibatasi dan hak kedua adalah hak manusia lebih penting daripada kedaulatan (kekuasaan raja) dan seterusnya. (2) Bill of Rights (Undang-undang Hak, 1689) Bill of Rights adalah suatu undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan 6
  7. 7. perlawanan terhadap Raja James II dalam revolusi tak berdarah. Bill of Rights antara lain berisi sebagai berikut. (a) Kekuasaan parlemen berada di atas kekuasaan raja. (b) Adanya jaminan toleransi beragama. (c) Adanya jaminan kebebasan pers. (d) Anggota parlemen harus dipilih melalui pemilu. (e) Setiap pemungutan pajak harus seizin parlemen.(3) Declaration of Independence (Pernyataan Kemerdekaan rakyat Amerika pada tanggal 4 Juli 1776) Declaration of Independence juga merupakan piagam-piagam hak asasi manusia karena mengandung pernyataan bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajatnya oleh Yang Maha Pencipta. Semua manusia dianugerahi oleh penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.(4) Declaration des droits d L’home du Citoyen (Pernyataan Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Rakyat Prancis pada tanggal 14 Juli 1789). Declaration des droits d L’home du Citoyen merupakan suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dan Raja Louis XVI. Hak- hak yang dirumuskan pada abad ke- 17 dan 18 tersebut sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hukum alam (natural law) seperti dirumuskan oleh John Locke dan J.J. Rousseau dan hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, dan hak untuk memilih para anggota yang akan duduk di lembaga parlemen. Pada abad ke-20 hak-hak tersebut dirasa kurang sempurna dan m dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas ruang lingkupnya. Terkenallah apa yang dicetuskan Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt pada permulaan Perang Dunia II yang disebut The Four Freedom (Empat Kebebasan), yaitu: (a) kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech and expression); 7
  8. 8. (b) kebebasan beragama (freedom of religion); (c) kebebasan dan rasa takut (freedom offear); (d) kebebasan dan kemelaratan (freedom of want); Setelah Perang Dunia II berakhir, mulai tahun 1946 disusun suatu rancangan Piagam Hak Asasi Manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi PBB yang dibawahi Eleanor Roosevelt. Pada tanggal 10 November 1948, piagam yang memuat tiga puluh pasal itu diterima sebagai Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Oleh karena itulah, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai han hak asasi manusia sedunia. Dalam alinea pertama Mukadimah, dinyatakan sebagai herikut: “Hak-hak kodrati yang diperoleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan seru sekalian alam sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dan hakikatnya. Oleh karena itu, setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan, dan kebahagiaan pribadinya.”(5) Pembagian hak asasi manusia dalam UUD 1945 Sebelum UUD 1945 diamandemen. Pencantuman ketentuan jaminan hak asasi manusia hanya disebutkan beberapa macam saja, antara lain hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 (bukan merupakan pasal khusus mengenai hak asasi manusia). Misalnya adalah: (a) Hak persamaan hukum dan pemerintahan dan hak mendapatkan pekerjaan yang layak (Pasal 27 ayat 1 dan 2); (b) Jaminan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28); (c) Jaminan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya (Pasal 29 ayat 2); (d) Hak untuk membela negara (Pasal 30 ayat 1); (e) Hak untuk mendapatkan pengajaran (Pasal 31 ayat 1); (f) Hak untuk mengembangkan kebudayaan (Pasal 32), hak berekonomi (Pasal 33 ayat 1 sampai dengan 3); 8
  9. 9. (g) Hak sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara oleh negara (Pasal 34). Setelah amandemen ke-4 tahun 2002, dalam UUD 1945 ditambahkan dan disempurnakan rincian tentang macam-macam hak asasi manusia dengan lebih banyak dan lengkap. Di samping masih dipertahankannya pasal-pasal terdahulu, dimunculkan pula pasal tambahan dan bab baru yang berjudul Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dengan pasal-pasal tambahannya (Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J).B. PENGERTIAN HAK ASASI ANAK Konvensi Hak anak pernah diungkapkan oleh Nelson Mandela sebagai “That luminous living document that enshrines the rights of every child withoutexception to a life of dignity and selffulfiment”. Hampir satu dekade berlalu sejakditetapkannya konvensi Hak atas anak (KHA) sebagai dokumen hidup yangbercahaya yang mengabadikan hak atas setiap anak tanpa pengecualian ataskehidupan yang mulia dan berguna pada bulan Januari 1998 di Geneva. Dalamdokumentasi konvensi hak anak (KHA) PBB, Anak diartikan sebagai seorangyang belum berusia 18 tahun, dan termasuk juga bayi didalam kandungan. Makadalam hal pelanggaran HAM pada anak diupayakan secara hukum dipandangsebagai Korban. Hak Asasi Anak merupakan bagian integral dari Hak asasimanusia(HAM), maka sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalampiagam PBB, hak anak berarti hak asasi untuk anak, yaitu merupakan pengakuanatas martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Anak-anakberhak untuk hidup, memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hakuntuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yangmempengaruhi kehidupannya. Bahasa lain yang sering dikemukakan untuk Hak anak adalah HAM untukanak. Dalam kaitannya dengan HAM maka hak anak sebagai berikut: 9
  10. 10. 1. Menegaskan berlakunya HAM bagi semua tingkatan usia, misalkan hak untuk bebas dari perlakuan aniaya, pengakuan identitas dan kewarganegaraan dan hak atas jaminan sosial. 2. Meningkatkan standar HAM agar lebih sesuai dengan anak-anak, misalnya tentang kondisi kerja, penyelenggaraan peradilan anak, dan perenggutan kemerdekaan paksa. 3. Mengatur masalah-masalah yang khusus berhubungan dengan anak misalnya pendidikan, adopsi dan hubungan dengan orang tua. Hal ini disebabkan anak mempunyai kebutuhan khusus yang berbedadibandingkan dengan orang tua/ dewasa, oleh karena itu dipandang perlu untukmenyusun standar khusus yang berlaku secara universal mengenai hak anakyang dimaksudkan untuk melindungi dari berbagai bentuk eksploitasi sertamemberikan kewajiban kepada negara untuk mengimplementasikan langkah-langkah pemenuhan hak anak. Berikut beberapa konsensus HAM Anak: A. Perjanjian Internasional yang mengatur secara khusus tentang hak anak. 1. Konvensi Hak Anak (KHA). 2. Protokol Operasional Konvensi Hak Anak mengenai penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak. 3. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai anak yang terlibat konflik senjata. B. Perjanjian Internasional lain yang relevan 1. Protokol yang mencegah, menekan, menahan dan menghukum perdagangan bebas manusia terutama untuk anak dan wanita. 2. Perjanjian organisasi Buruh Internasional. Konvensi tentang bentuk pekerjaan-pekerjaan terburuk untuk anak dan konvensi tentang usia minimum untuk bekerja. C. Komitmen dan inisiatif pada tingkat Internasional. 1. Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm, 2. Komitmen Global Yokohama 3. Call for action Rio. 10
  11. 11. Telah banyak upaya dilakukan untuk menegakkan hak untuk anak, Unicefsebagai salah satu tujuh dewan ketua pertama Komite Hak-Hak Anak PBB, telahmengeluarkan Handbook/buku pedoman manual tentang hak untuk anak, yangsudah memasuki edisi ketiga pada tahun ini, hal ini menunjukkan keseriusanuntuk menangani perihal Hak Asasi untuk Anak, Begitu pula dengan didirikannya Komite Hak Anak di PBB itu sendiriadalah suatu bukti bahwa hak anak membutuhkan suatu perhatian khusus,dimana Negara-negara terkait sebagai pihak yang terlibat sebagai anggota,berkewajiban harus mengikuti ketetapan yang disepakati didalam Komite HakAnak, Sesuai dengan ketentuan artikel 4; • Negara terkait wajib menaati keseluruhan obligasi untuk melaksanakan semua hak dalam Konvensi Hak Anak, Mereka harus mengambil "semua legislatif, administrasi, dan langkah- langkah lain ". hanya dalam kaitannya dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, apakah ada kualifikasi bahwa tindakan tersebut akan dilakukan untuk tingkat maksimum mereka sumber daya yang tersedia dan, jika diperlukan, dalam kerangka kerja sama internasional.; • Pasal 2 “untuk menghormati dan menjamin hak-hak dalam Konvensi untuk semua anak-anak tanpa diskriminasi” dan; • Pasal 3 (2) untuk "melakukan tindakan untuk memastikan anak perlindungan tersebut dan perawatan seperti yang diperlukan untuknya atau kesejahteraannya” Hak anak di Indonesia sudah diatur oleh negara. Berdasarkan Pasal 28 B(ayat 2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak ataskelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan darikekerasan dan diskriminasi”, Selain UUD 1945, UU No 39 tahun 1999 pasal 52-66 juga mengatur tentang hak anak ; Pasal 52 (1) Setiap anak berhak atasperlindungan oleh orang tua keluarga masyarakat dan Negara; (2) Hak anakadalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan 11
  12. 12. dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 53 (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup mempertahankan hidup dalam meningkatkan taraf kehhidupannya; (2) Setiap anak dalam kehidupannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM).C. Pembahasan Kasus Pelanggaran HAM Menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang dimaksud dengan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelornpok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang- Undang mi, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan, baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi Negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Pelanggaran HAM dikelompokkan dalam dua bentuk pelanggaran, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genocide dan kejahatan kemanusiaan, sedangkan pelanggaran HAM ringan adalah selain dan dua bentuk pelanggaran HAM berat itu. Menurut UU No. 26 Tahun 2000, yang dimaksud dengan kejahatan genocide adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Kejahatan genocide dilakukan dengan cara: 1) membunuh anggota kelompok; 2) mengakibatkan penderitaan fIsik atau mental yang berat terhadap anggota- anggota kelompok; 12
  13. 13. 3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan fisik baik seluruh atau sebagiannya; 4) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; dan 5) memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelornpok yang lain. Sementara itu, kejahatan kemanusiaan menurut UU No. 26 Tahun 2000merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan seranganyang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebutditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa: 1) pembunuhan; 2) pemusnahan; 3) perbudakan; 4) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; 5) perampasan kemerdekaan atau perampasan fisik lain secara sewenang wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; 6) penyiksaan; 7) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk bentuk kekerasan seksual lain yang setara; 8) penganiyaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; 9) penghilangan orang secara paksa;10) kejahatan apartheid. Pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan, baik oleh aparatur negara(state actor) maupun bukan aparatur negara. Oleh karena itu, penindakanterhadap pelanggaran hak asasi manusia tidak boleh hanya ditujukan terhadapaparatur negara, tetapi juga pelanggaran yang bukan dilakukan oleh aparaturnegara. 13
  14. 14. D. Pengertian ESA dan ESKA Eksploitasi seksual komersial dan kekerasan seksual seringkali dilakukan oleh orang yang dikenal anak tersebut seperti anggota keluarga terdeka, ESA dan ESKA adalah merupakan bentuk penyalah gunaan kekuasaan dalam memanfaatkan seorang anak dalam bentuk obyek seks. Orang-orang sering salah mengartikan atau mencampur adukkan Eksploitasi Seks Anak (ESA) dan Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA), kedua hal ini sangatlah berbeda, karena memiliki perbedaan yang tegas walaupun keduanya saling mengandung keterkaitan satu sama yang lainnya. Meskipun demikian, ESA dan ESKA membutuhkan penanganan dan intervensi yang berbeda untuk menghapusnya. Kekerasan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua ataupun dengan anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung ataupun orang tua dimana sang anak dipergunakan sebagai obyek pemuas nafsu bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suapan, tipuan ataupun tekanan Elemen Kuncinya adalah Adanya faktor keuntungan yang membedakan ESKA dengan Eksploitasi Seksual Anak(ESA), dimana dalam Kekerasan Seksual Anak tidak ada keuntungan komersial walaupun eksploitasi seksual sama-sama merupakan kekerasan seksual, kegiatan yang mengandung kekerasan seksual tidak harus selalu melibatkan kontak badan antara pelaku dan anak tersebut. Tindakan seperti ekshibisme dan voyorurme yaitu menyuruh atau memaksa anak untuk melakukan kegiatan seksual dengan orang lain atau telanjang sementara pelaku menonton atau merekam kegiatan tersebut. Para pelaku seringkali adalah orang yang memiliki tanggung jawab terhadap anak tersebut, misalkan dalam keselamatan atau kesejahteraan mereka, sehingga sudah terdapat rasa kepercayaan diantara mereka sekaligus kekuasaan pada saat yang bersamaan. ESKA terjadi lantaran banyak hal seperti ketidaksetaraan jender, kekayaan yang tidak merata, konflik bersenjata, sikap sosial dan konsumerisme, serta permintaan hubungan seks dengan anak-anak. terlepas latar belakang penyebab terjadinya, ESKA adalah penggunaan seorang anak untuk aktivitas seksual guna mendapatkan uang lazim disebut prostitusi anak, dan hal ini banyak ditemui di 14
  15. 15. daerah pariwisata atau tempat komersiil, oleh karena itu timbullah istilahPariwisata Seks Anak (PSA). Hal ini merupakan pelanggaran hak anak, danelemen kuncinya adalah pelanggaran ini muncul melalui bentuk transaksikomersial dimana satu atau berbagai pihak mendapatkan keuntungan. Disinilahyang membedakan ESKA dan ESA. Adanya faktor keuntungan yang membedakan ESKA dengan kekerasanSeksual Anak dimana dalam Kekerasan Seksual Anak tidak ada keuntungankomersial walaupun eksploitasi seksual sama-sama merupakan kekerasanseksual, Sebagaimana dirumuskan oleh ECPAT Internasional (2008) PSAmerupakan eksploitasi seksual komersial terhadap anak, yang dilakukan olehorang atau orang-orang yang melakukan perjalanan dari daerah, wilayahgeografis, atau Negara asal mereka untuk melakukan hubungan seks dengananak-anak. Para wisatawan seks adalah bisa para wisatawan domestik atauwisatawan internasional. Mengutip kategori yang dikembangkan oleh ECPAT, ada tiga bentuk PSA,yakni: • Pelaku seks anak situasional: Biasanya adalah seorang wisatawan seks yang tidak pandang bulu. Hanya saja, karena dia mendapat kesempatan untuk melakukan hubungan seks dengan seseorang dibawah usia 18 tahun, maka orang tersebut memanfaatkan kesempatan itu. • Wisatawan seks anak preferensial: Menunjukkan sebuah pilihan seks aktif terhadap anak-anak. Walaupun orang tersebut masih memiliki kemampuan untuk mengalami ketertarikan seksual terhadap orang dewasa, tetapi dia akan secara aktif mencari anak-anak untuk melakukan hubungan seksual dengan mereka. • Pedofil: Menunjukkan sebuah kecenderungan seksual khusus terhadap anak-anak yang belum puber. Pariwisata Seks Anak adalah bentuk kejahatan dengan pasal-pasal yangterkait dengan bentuk-bentuk kejahatan PSA. Perlindungan dari kejahatanseksual di Indonesia diatur dalam KUHP Bab XIV mengenai Kejahatan terhadapKesusilaan. Ini mengatur tentang perkosaan (Pasal 285) dan pencabulan (pasal 15
  16. 16. 287, 290, 292, 293 ayat 1 dan 294 ayat 1), pelacuran (pasal 296 dan 506),perdagangan anak untuk tujuan seksual ( pasal 297, 263 ayat 1 dan pasal 277ayat 1), dan pornografi anak ( Pasal 283 ). Khusus untuk anak, pengaturanperlindungan anak dari kejahatan seksual diatur dalam Undang-undangPerlindungan Anak (UUPA) pasal 81 (perkosaan), 82 (pencabulan), dan 88(eksploitasi seksual). Deklarasi dan Agenda Stockholm untuk menentang ESKA adalahinstrumen pertama yang mendefinisikan ESKA. Deklarasi ini telah diadopsi oleh122 negara pada pelaksanaan kongres dunia pertama yang menentang ESKA diStockholm, Swedia 1996. Deklarasi ini mendefinisikan ESKA sebagai berikut: Sebuah pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai obyek seksual dan sebagai obyek keomersial. Eksploitasi seksual komersial pada anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan pada anak dan mengarah pada bentuk- bentuk kerja paksa serta perbudakan modern. Potret Buram EKA dan ESKA di Indonesia dapat dilihat dengandibukanya Awal tahun 2013, dibuka dengan mengemukanya peristiwa dugaankekerasan seksual pada anak, yang menimpa anak inisial RI (11 tahun) kelas 5SD, anak bungsu dari enam bersaudara yang tinggal di sebuah lapak pemulungdi daerah Cakung, Jakarta. Dalam dua bulan terakhir RI sering mengalamikejang dan suhu tubuhnya meningkat, sehingga pada tanggal 29 Desember 2012ia dibawa ke ICU Rumah Sakit Persahabatan. Saat dokter melakukanpenanganan pertama, ditemukan luka lama tak tertangani pada area kemaluanbocah malang tersebut. Kabar berita duka pada hari Minggu (6/1/13), RImenghembuskan nafas terakhirnya. Kasus RI, adalah salah satu cermin kasus kekerasan seksual terhadap anakyang berdasarkan hasil pemantauan ataupun catatan dari organisasi perlindungan 16
  17. 17. anak tidak menunjukkan penurunan, bahkan cenderung mengalami peningkatandari tahun ke tahun. Diperkirakan dari 40.000-70.000 anak yang menjadi korban eksploitasikekerasan seks sekitar 30% (persen) pelacuran di Indonesia merupakan anakdibawah umur 18 tahun. Permintaan terhadap seks anak telah memicu terjadinyaperdagangan seks anak secara global sedangkan kemiskinan, kekerasan dalamrumah tangga, diskriminasi serta keinginan untuk memiliki kehidupan yanglebih baik membuat anak-anak menjadi rentan. Anak-anak sangat rentandiperdagangkan untuk tujuan seks karena mereka seringkali kurangnyaberpendidikan, lebih mudah untuk dimanfaatkan karena dapat ditipu oleh orangyang lebih dewasa atau kekuasaan yang besar. Anak-anak juga mungkin merasa wajib membantu menafkahi keluargamereka atau lari dari situasi keluarga yang sulit dan bisa dijual atau pergi keluarnegri untuk mendapatkan pekerjaan. Sebagian wisatawan, orang asing danpenduduk setempat, telah menjadi wisatawan seks anak dan sering mengunjungidaerah-daerah wisata. Sebagian pelaku kekerasan dari luar negri membayar caloperkawinan untuk dicarikan istri melalui sistem pengantin perempuan pesananyang dalam banyak kasus sering melibatkan anak-anak perempuan denganpencatatan kelahiran dan dokumen perjalanan palsu.E. Kiat menanggulangi ESA dan ESKA Diyakini bahwa berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksualterhadap anak telah berlangsung sepanjang perjalanan sejarah kehidupanmanusia. Namun, perhatian pada kejahatan seksual terhadap anak, barumengemuka pada tahun 1970-1980-an, sebagai sesuatu yang dianggap merusakbagi anak-anak yang tidak bisa lagi diterima oleh masyarakat secarakeseluruhan, sehingga bisa menjadi isu publik. mencegah, tentu lebih baik maka,membangun kewaspadaan anak-anak perlu dilakukan dengan memberikaninformasi-informasi tentang ancaman kekerasan dan eksploitasi seksual, sertamemberikan pengetahuan praktis apabila diduga ada peristiwa yang dialami olehsang anak atau kawan-kawannya. Telah banyak upaya dilakukan untukmenegakkan hak untuk anak, didirikannya Komite Hak Anak di PBB itu adalah 17
  18. 18. suatu bukti bahwa hak anak membutuhkan suatu perhatian khusus, dimanaNegara-Negara terkait sebagai pihak yang terlibat sebagai anggota, berkewajibanharus mengikuti ketetapan yang disepakati didalam Komite Hak Anak. Unicefsebagai salah satu tujuh dewan ketua pertama Komite Hak-Hak Anak PBB, telahmengeluarkan Handbook/buku pedoman manual tentang hak untuk anak, yangsudah memasuki edisi ketiga pada tahun ini, hal ini menunjukkan keseriusanuntuk menangani perihal Hak Asasi untuk Anak. Di Indonesia sendiri pencegahan dan pemberantasan ESA dan ESKAselain dukungan dari pemerintah sendiri, dalam massyarakat umumpun kiangencar dilakukan terutamanya dengan mengedukasi massyarakat melaluiberbagai program yang berkerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, misalkanSave the Children yang tengah melaksanakan program EXCEED (EliminationeXploitative Child labor through Education & Economic Development) yangdilaksanakan dari tahun 2009 hingga 2013, menyelenggarakan Peluncuran TigaBuku hasil pemetaan dan Studi Mendalam terhadap pekerja anak yangberlangsung pada tanggal 28 Pebruari 2011. Diadopsinya Protokol Tambahan untuk Mencegah, membasmi, danmenghukum perdagangan manusia, Khususnya Perempuan dan anak-anak,sebagai tambahan atasKonvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang melawanKejahatan Trans-nasional Terorganisir pada tanggal 12 Desember 2010, telahmemberikan sandaran kuat bagi gerakan internasional untuk melawanperdagangan manusia. Protokol diadopsi oleh PBB di Palermo, Italia, sehinggasering juga disebut sebagai protokol Palermo ini. Pada saat konferensi tingkattinggi untuk menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa MelawanKejahatan Transnasional Terorganisasi, dari 148 negara yang hadir, 121 diantaranya menandatangani Konvensi PBB tersebut dan lebih dari 80 negaramenandatangani salah satu protokol suplemennya, yaitu Protokol Palermo.Indonesia termasuk yang turut menandatangani protokol itu. Pada Protokol Palermo terumuskan pengertian tentang perdaganganmanusia sehingga ada pengertian yang berlaku universal. Hal ini tercantum padapasal 3 protokol ini yakni: 18
  19. 19. a. Perdagangan manusia sebagai “Rekruitmen, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, dengan penculikan, muslihat, atau tipu daya, dengan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rawan atau dengan pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan-sadar (Consent) dari orang yang memegang kontrol atas orang lainnya, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi setidak-tidaknya, eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh” b. Persetujuan dari seorang korban perdagangan manusia untuk maksud eksploitasi sebagaimana termaktub dalam sub paragraf (a) pasal ini akan menjadi tidak relevan dimana segala cara yang disebutkan dalam sub paragraph (a) telah digunakan; c. Rekruitmen, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap “perdagangan Orang” walaupun tidak melibatkan cara-cara seperti yang ditetapkan dan sub-paragraf (a) dari pasal ini” d. “Anak” berarti setiap orang yang umurnya kurang dari 18 tahun. Berdasarkan pengertian di atas, maka perdagangan anak untuk tujuanseksual adalah proses perekrutan, pemindah-tanganan atau penampungan danpenerimaan anak untuk tujuan eskploitasi seksual baik yang masih berada didalam wilayah suatu negara ataupun lintas batas negara, kendati tidak digunakancara-cara yang dirumuskan pada point (a). Pada berbagai kasus, ada kerancuan antara perdagangan anak danpenjualan anak. Penjerumusan anak ke dalam prostitusi tidak serta merta bisadikatakan sebagai kasus perdagangan anak. Ini harus dilihat apakah unsur-unsur 19
  20. 20. perdagangan anak sudah terpenuhi. Penjerumusan anak ke dalam prostitusi yangmasih berada dalam satu wilayah, lebih tepat dikatakan sebagai kasus penjualananak untuk tujuan seksual karena tidak memenuhi unsur transportasi ataupemindahan anak dari satu wilayah ke wilayah lain. Penjualan anak adalah setiap tindakan atau transaksi di mana seorang anakdipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok demi keuntunganatau dalam bentuk lain (Protokol KHA mengenai Penjualan anak, prostitusi anakdan pornografi anak, pasal 2) Elemen consent, tidak diperhitungkan karena anak-anak tidak mempunyaikapasitas legal untuk bisa memberikan (atau menerima) informed consent.Merupakan fakta dalam sistem hukum di seluruh dunia bahwa anak karenaumurnya harus dianggap tidak mampu memberikan persetujuan secara sadarterhadap berbagai hal yang dianggap membutuhkan kematangan fisik, mental,sosial dan moral bagi seseorang untuk bisa menentukan pilihannya. Dengandemikian, anak-anak harus ditempatkan sebagai korban, bukan sebagai pelaku. Ratifikasi Protokol tambahan konvensi Hak anak tentang perdagangananak, pornografi anak dan pelacuran anak menjadi sangat penting karenadijadikan landasan untuk harmonisasi hukum nasional berkaitan dengan ESAdan ESKA. Peningkatan status ratifikasi protokol tambahan konvensi anak darikeputusan presiden menjadi Undang-undang dakan menjadi landasan yang kuatdalam penanggulangan EKA dan ESKA. Karena KHA adalah instrumen payungdibidang perlindungan anak. Undang-Undang perlindungan anak khususnyadalam pasal 83 yang mengkriminalkan pengguna anak yang dilacurkan dansebagai obyek seksual komersial lainnya. Dan penegakan hukum di Indonesia,Perlindungan dari kejahatan seksual di Indonesia diatur dalam KUHP Bab XIVmengenai Kejahatan terhadap Kesusilaan. Ini mengatur tentang perkosaan (Pasal285) dan pencabulan (pasal 287, 290, 292, 293 ayat 1 dan 294 ayat 1), pelacuran(pasal 296 dan 506), perdagangan anak untuk tujuan seksual ( pasal 297, 263ayat 1 dan pasal 277 ayat 1), dan pornografi anak ( Pasal 283 ). Khusus untuk anak, pengaturan perlindungan anak dari kejahatan seksualdiatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) pasal 81 (perkosaan),82 (pencabulan), dan 88 (eksploitasi seksual). 20
  21. 21. Selanjutnya memperkuat pusat-pusat pemulihan khususnya untuk anakkorban ESA dan ESKA yang terpisah dari orang dewasa, yang dikelola secaraprofesional. Pedekatan pemulihan anak-anak korban ESKA berbeda denganpemulihan ESKA dewasa, sehingga penyatuan kedua korban tersebut akanmemperlambat penyembuhan anak tersebut. Terakhir partisispasi oleh anakharus dibuka selebar mungkin oleh pemerintah dengan memberikan dukunganyang maksimal untuk penanganan ESKA dengan melibatkan sang anak denganmaksimum. Penegakan hukum di berbagai tempat untuk menindak paramucikari dan pengambil keuntungan terhadap eksploitasi seksual anakmengakibatkan mereka bersikap hati-hati. Mereka tidak berani terbuka, bilamemiliki anak buah yang masih dalam batasan umur anak. 21
  22. 22. BAB III PENUTUPA. Simpulan HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya. Demikian pula Hak untuk anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari HAM, dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM. Ratifikasi Protokol tambahan konvensi Hak anak tentang perdagangan anak, pornografi anak dan pelacuran anak menjadi sangat penting karena dijadikan landasan untuk harmonisasi hukum nasional berkaitan dengan ESA dan ESKA. Peningkatan status ratifikasi protokol tambahan konvensi anak dari keputusan presiden menjadi Undang-undang dakan menjadi landasan yang kuat dalam penanggulangan EKA dan ESKA. Karena KHA adalah instrumen payung dibidang perlindungan anak. Penghormatan dan penegakan terhadap HAM merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak mana pun untuk melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negaranya. Diperlukan niat dan kemauan yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan para elite politik agar penegakan HAM berjalan sesuai dengan apa yang dicita- citakan dan memastikan bahwa hak asasi warga negaranya dapat terwujud dan terpenuhi dengan baik. Dan sudah menjadi kewajiban bersama segenap komponen bangsa untuk mencegah agar pelanggaran HAM di masa lalu tidak terulang kembali di masa kini dan masa yang akan datang. 22
  23. 23. B. Saran-saran Kekerasan dan eksploitasi seksual benar-benar mengancam anak-anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Pada anak laki-laki, tentunya kita juga sering mendengar, membaca atau menonton informasi tentang kasus-kasus sodomi. Oleh karenanya, perhatian terhadap anak laki-laki juga patut diperhitungkan. Berbagai penelitian dan pengalaman program menunjukkan bahwa para pelaku kekerasan dan eksploitasi seksual justru adalah orang-orang yang telah dikenal oleh korban, bahkan merupakan orang-orang dekat, seperti anggota keluarga sendiri. Mencegah, tentu lebih baik. Maka, membangun kewaspadaan anak-anak perlu dilakukan dengan memberikan informasi- informasi tentang ancaman kekerasan dan eksploitasi seksual, serta memberikan pengetahuan praktis apabila diduga ada peristiwa yang dialami oleh sang anak atau kawan-kawannya. Pengetahuan masyarakat terhadap isu perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak dan Perempuan, telah menumbuhkan kewaspadaan masyarakat untuk berusaha melakukan pencegahan. Seiring dengan itu, para penegak hukum terlihat aktif untuk membongkar kasus-kasus perdagangan manusia. Dua situasi itu menyebabkan banyak mucikari tidak leluasa lagi untuk bergerak. Berbagai kasus yang mengemuka, para mucikari tersandung kasus sebagai salah satu pelaku perdagangan manusia, yaitu sebagai penerima (kendati banyak dipahami mereka juga sering menjadi otak untuk mengorganisir jaringannya guna melakukan perekrutan). Tindakan hukum atau dalam banyak kasus justru diselesaikan secara damai, telah memaksa para mucikari harus mendekam dalam sel, merogoh sakunya dalam-dalam, dan harus gigit jari pula kehilangan modal yang telah dikeluarkan untuk merekrut anak buah. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, banyak mucikari bertindak ekstra hati-hati. Jelas, pasti tak akan ada seorangpun yang mau direpotkan dengan persoalan hukum, yang akan disusul dengan serangkaian kewajiban untuk melaksanakan sesuatu yang menguras waktu, tenaga dan uang, serta mungkin “rasa malu”. Tidak dipungkiri bahwa masih ada mucikari yang mencoba untuk terus bergerak mempertahankan kekuasaan dan rejekinya melalui cara kerja baru, membangun jaringan sel yang rapi, praktik prostitusi yang tesembunyi, dan 23
  24. 24. dengan kehati-hatian yang tinggi. Perkembangan teknologi utamanya alatkomunikasi seperti penggunaan HP dan akses internet yang mudah digunakandan dimiliki dengan harga yang terjangkau oleh siapapun, telah melahirkanbentuk praktik prostitusi yang berbeda. Kepada orang dewasa, demikian pula, bagaimana bisa menahan hasratseksualnya dengan tidak mengorbankan kehidupan anak-anak. Merusakkehidupan anak-anak dengan menjadikannya sebagai korban kekerasan seksualtentu bisa dilakukan dengan waktu yang singkat, tapi untuk melakukanpenanganan dan pemulihan bagi anak, pastilah membutuhkan waktu yangpanjang, biaya yang besar, dan sumber-sumber daya lain yang tidak sedikit.Maka, mari kita tidak menjadi hantu bagi anak-anak yang ada di sekitar kita. 24
  25. 25. DAFTAR PUSTAKAHerdiawanto, Heri. 2010. Cerdas, Kritis dan Aktif Berwarganegara. Jakarta: ErlanggaECPAT Internasional “Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak. Jakarta: Penerbit dan Penerjemah ECPATKompilasi data dari Dewan Direktorat Pengembang Destinasi Wisata Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, Oktober 2008.Majalah Kalingga, Kemajuan dan Rekomendasi umum dari Komite KHA tentang tindakan perlindungan khusus. Medan: pusat kajian dan Perlindungan Anak, November- Desember 2004.Ima susilowati dkk, “Pengertian Konvensi Hak Anak” Jakarta: UNICEF Indonesia 2003Handbook of Rights Of The Child , jakarta: UNICEF,Agustus 2007.http://oeebudhi.blogspot.com/2012/01/makalah-hak-asasi-manusia.htmlhttp://odishalahuddin.wordpress.com/daftar-judul-tulisan/judul-tulisan-ttg-anak/http://organisasi.org/ http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia 25
  26. 26. MAKALAH EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DALAM KACAMATA HAMMakalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah PKN dosen pengampu Dr. Waspodo Tjipto Subroto, M.Pd. Oleh: Dian Eka Indriani NIM. 127855100 PRODI S2 PENDIDIKAN DASAR PROGRA M PASCASARJANA UNESA 2012 26
  27. 27. KATA PENGANTAR Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telahmelimpahkan rahmat serta hidayah maka penulis dapat menyelesaikan penulisanmakalah konsep dasar PKN Sekolah Dasar dengan judul ”HAK ASASIMANUSIA”. Penulis menyadari bahwa penulisan makalah ini tidak lepas dan bantuanberbagai pihak, Untuk itu penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada dosenDr. Waspodo Tjipto Subroto, M.Pd. dan segenap bapak dan ibu dosen programPascasarjana UNESA serta semua pihak yang telah membantu penulisan makalahini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa apa yang disampaikan dalam makalah ini masihjauh dari sempurna, disamping itu penulis juga menyadari kekurangan pada dirisendiri baik dalam kemampuan teori maupun pengalaman yang masih sangatterbatas. Dengan tersusunnya makalah ini, penulis berharap nantinya hasil makalahini dapat bermanfaat bagi semuanya. Akhir kata penulis berharap semoga AllahSWT senantiasa memberikan petunjuk dan jalan yang baik bagi kita semua. AminWassalamualaikum Wr. Wb i 27 v
  28. 28. DAFTAR ISIHALAMAN JUDUL...................................................................................KATA PENGANTAR................................................................................. iDAFTAR ISI .............................................................................................. iiBAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................................ 1 B. Rumusan Masalah ................................................................... 2 C. Tujuan........................................................................................ 2BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian HAM ...................................................................... 4 B. Pengertian Hak Asasi Anak .................................................... 5 C. Pembahasan Kasus Pelanggaran HAM .................................. 12 D. Pengertian ESA dan ESKA Pengertian ................................... 14 E. Kiat menanggulangi ESA dan ESKA....................................... 18BAB III PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................... 23 B. Saran ........................................................................................ 24DAFTAR PUSTAKA................................................................................... 26 ii 28

×