Your SlideShare is downloading. ×
Uu 24 tahun 2011 tentang bpjs
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Uu 24 tahun 2011 tentang bpjs

7,748
views

Published on


0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
7,748
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
138
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 24 TAHUN 2011TENTANGBADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakanprogram negara yang bertujuan memberikankepastian perlindungan dan kesejahteraan sosialbagi seluruh rakyat;b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminansosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggarayang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsipkegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaanbersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaandana jaminan sosial seluruhnya untukpengembangan program dan untuk sebesar-besarkepentingan peserta;c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentangSistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentukBadan Penyelenggara Jaminan Sosial denganUndang-Undang yang merupakan transformasikeempat Badan Usaha Milik Negara untukmempercepat terselenggaranya sistem jaminansosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia;d. bahwa . . .
  • 2. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 2 -d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c,perlu membentuk Undang-Undang tentang BadanPenyelenggara Jaminan Sosial;Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23A, Pasal 28H ayat (1),ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) danayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentangSistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4456);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BADANPENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.BAB I KETENTUANUMUMPasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yangselanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukumyang dibentuk untuk menyelenggarakan programjaminan sosial.2. Jaminan . . .
  • 3. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 3 -2. Jaminan Sosial adalah salah satu bentukperlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyatagar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnyayang layak.3. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milikseluruh peserta yang merupakan himpunan iuranbeserta hasil pengembangannya yang dikelola olehBPJS untuk pembayaran manfaat kepada pesertadan pembiayaan operasional penyelenggaraanprogram Jaminan Sosial.4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asingyang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan diIndonesia, yang telah membayar iuran.5. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadihak peserta dan/atau anggota keluarganya.6. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secarateratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atauPemerintah.7. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar olehPemerintah bagi fakir miskin dan orang tidakmampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial.8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja denganmenerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuklain.9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan,pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yangmempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggaranegara yang mempekerjakan pegawai negeri denganmembayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuklainnya.10. Gaji . . .
  • 4. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 4 -10. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterimadan dinyatakan dalam bentuk uang sebagaiimbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yangditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjiankerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dankeluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasayang telah atau akan dilakukan.11. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnyadisingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untukmembantu Presiden dalam perumusan kebijakanumum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistemjaminan sosial nasional.12. Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugasmelakukan pengawasan ataspelaksanaanpengurusan BPJS oleh direksi dan memberikannasihat kepada direksi dalam penyelenggaraanprogram Jaminan Sosial.13. Direksi adalah organ BPJS yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJSuntuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas,tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS,baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuaidengan ketentuan Undang-Undang ini.14. Pemerintah Pusat yangselanjutnya disebutPemerintah adalah Presiden Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pasal 2BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasionalberdasarkan asas:a. kemanusiaan;b. manfaat; danc. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  • 5. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comPasal 3 . . .
  • 6. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 5 -Pasal 3BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranyapemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasarhidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggotakeluarganya.Pasal 4BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasionalberdasarkan prinsip:a. kegotongroyongan;b. nirlaba;c. keterbukaan;d. kehati-hatian;e. akuntabilitas;f. portabilitas;g. kepesertaan bersifat wajib;h. dana amanat; dani. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosialdipergunakan seluruhnya untuk pengembanganprogram dan untuk sebesar-besar kepentinganPeserta.BAB IIPEMBENTUKAN DAN RUANG LINGKUPBagian KesatuPembentukanPasal 5(1) Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS.(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. BPJS Kesehatan; danb. BPJS Ketenagakerjaan.
  • 7. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comBagian Kedua . . .
  • 8. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 6 -Bagian KeduaRuang LingkupPasal 6(1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakanprogram jaminan kesehatan.(2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakanprogram:a. jaminan kecelakaan kerja;b. jaminan hari tua;c. jaminan pensiun; dand. jaminan kematian.BAB IIISTATUS DAN TEMPAT KEDUDUKANBagian KesatuStatusPasal 7(1) BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5adalah badan hukum publik berdasarkanUndang-Undang ini.(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertanggung jawab kepada Presiden.Bagian KeduaTempat KedudukanPasal 8(1) BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kotaNegara Republik Indonesia.(2) BPJS . . .
  • 9. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 7 -(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmempunyai kantor perwakilan di provinsi dankantor cabang di kabupaten/kota.BAB IVFUNGSI, TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBANBagian KesatuFungsiPasal 9(1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (2) huruf a berfungsimenyelenggarakan program jaminan kesehatan.(2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsimenyelenggarakan program jaminan kecelakaankerja, program jaminan kematian, programjaminan pensiun, dan jaminan hari tua.Bagian KeduaTugasPasal 10Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk:a. melakukan dan/atau menerima pendaftaranPeserta;b. memungut dan mengumpulkan Iuran dari Pesertadan Pemberi Kerja;c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentinganPeserta;
  • 10. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.come. mengumpulkan . . .
  • 11. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 8 -e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta programJaminan Sosial;f. membayarkan Manfaat dan/atau membiayaipelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuanprogram Jaminan Sosial; dang. memberikan informasi mengenai penyelenggaraanprogram Jaminan Sosial kepada Peserta danmasyarakat.Bagian KetigaWewenangPasal 11Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk:a. menagih pembayaran Iuran;b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasijangka pendek dan jangka panjang denganmempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas,kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yangmemadai;c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan ataskepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalammemenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan jaminan sosialnasional;d. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatanmengenai besar pembayaran fasilitas kesehatanyang mengacu pada standar tarif yang ditetapkanoleh Pemerintah;e. membuat atau menghentikan kontrak kerja denganfasilitas kesehatan;
  • 12. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comf. mengenakan . . .
  • 13. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 9 -f. mengenakan sanksi administratif kepada Pesertaatau Pemberi Kerja yang tidak memenuhikewajibannya;g. melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yangberwenang mengenai ketidakpatuhannya dalammembayar Iuran atau dalam memenuhi kewajibanlain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danh. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalamrangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.Bagian KeempatHakPasal 12Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11, BPJS berhak untuk:a. memperoleh dana operasional untukpenyelenggaraan program yang bersumber dariDana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danb. memperoleh hasil monitoring dan evaluasipenyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSNsetiap 6 (enam) bulan.Bagian KelimaKewajibanPasal 13Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10, BPJS berkewajiban untuk:a. memberikan . . .
  • 14. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 10 -a. memberikan nomor identitas tunggal kepadaPeserta;b. mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial danaset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentinganPeserta;c. memberikan informasi melalui media massa cetakdan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan,serta kekayaan dan hasil pengembangannya;d. memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuaidengan Undang-Undang tentang Sistem JaminanSosial Nasional;e. memberikan informasi kepada Peserta mengenaihak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yangberlaku;f. memberikan informasi kepada Peserta mengenaiprosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhikewajibannya;g. memberikan informasi kepada Peserta mengenaisaldo jaminan hari tua dan pengembangannya1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;h. memberikan informasi kepada Peserta mengenaibesar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu)tahun;i. membentuk cadangan teknis sesuai dengan standarpraktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum;j. melakukan pembukuan sesuai dengan standarakuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraanJaminan Sosial; dank. melaporkan pelaksanaan setiap program, termasukkondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulansekali kepada Presiden dengan tembusan kepadaDJSN.BAB V . . .
  • 15. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 11 -BAB VPENDAFTARAN PESERTA DAN PEMBAYARAN IURANBagian KesatuPendaftaran PesertaPasal 14Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja palingsingkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadiPeserta program Jaminan Sosial.Pasal 15(1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkandirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepadaBPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yangdiikuti.(2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaransebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajibmemberikan data dirinya dan Pekerjanya berikutanggota keluarganya secara lengkap dan benarkepada BPJS.(3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Presiden.Pasal 16(1) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, danpenerima Bantuan Iuran, yang memenuhipersyaratan kepesertaan dalam program JaminanSosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggotakeluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuaidengan program Jaminan Sosial yang diikuti.(2) Setiap . . .
  • 16. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 12 -(2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib memberikan data mengenai dirinya dananggota keluarganya secara lengkap dan benarkepada BPJS.Pasal 17(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yangtidak melaksanakan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2),dan setiap orang yang tidak melaksanakanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16dikenai sanksi administratif.(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berupa:a. teguran tertulis;b. denda; dan/atauc. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah ataupemerintah daerah atas permintaan BPJS.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengenaan sanksi administratif diatur denganPeraturan Pemerintah.Pasal 18(1) Pemerintah mendaftarkan penerima BantuanIuran dan anggota keluarganya sebagai Pesertakepada BPJS.(2) Penerima . . .
  • 17. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 13 -(2) Penerima Bantuan Iuran wajib memberikan datamengenai diri sendiri dan anggota keluarganyasecara lengkap dan benar kepada Pemerintahuntuk disampaikan kepada BPJS.Bagian KeduaPembayaran IuranPasal 19(1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yangmenjadi beban Peserta dari Pekerjanya danmenyetorkannya kepada BPJS.(2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetorIuran yang menjadi tanggung jawabnya kepadaBPJS.(3) Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerimaBantuan Iuran wajib membayar dan menyetorIuran yang menjadi tanggung jawabnya kepadaBPJS.(4) Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untukpenerima Bantuan Iuran kepada BPJS.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai:a. besaran dan tata cara pembayaran Iuranprogram jaminan kesehatan diatur dalamPeraturan Presiden; danb. besaran dan tata cara pembayaran Iuran selainprogram jaminan kesehatan diatur dalamPeraturan Pemerintah.BAB VI . . .
  • 18. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 14 -BAB VIORGAN BPJSBagian KesatuStrukturPasal 20Organ BPJS terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi.Bagian KeduaDewan PengawasPasal 21(1) Dewan Pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orangprofesional.(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang unsurPemerintah, 2 (dua) orang unsur Pekerja, dan2 (dua) orang unsur Pemberi Kerja, serta 1 (satu)orang unsur tokoh masyarakat.(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diangkat dan diberhentikan olehPresiden.(4) Salah seorang dari anggota Dewan Pengawassebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkansebagai ketua Dewan Pengawas oleh Presiden.(5) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diangkat untuk jangka waktu5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untukdiangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatanberikutnya.Pasal 22 . . .
  • 19. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 15 -Pasal 22(1) Dewan Pengawas berfungsi melakukanpengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS.(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawasbertugas untuk:a. melakukan pengawasan atas kebijakanpengelolaan BPJS dan kinerja Direksi;b. melakukan pengawasan atas pelaksanaanpengelolaan dan pengembangan DanaJaminan Sosial oleh Direksi;c. memberikan saran, nasihat, dan pertimbangankepada Direksi mengenai kebijakan danpelaksanaan pengelolaan BPJS; dand. menyampaikan laporan pengawasanpenyelenggaraan Jaminan Sosial sebagaibagian dari laporan BPJS kepada Presidendengan tembusan kepada DJSN.(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Dewan Pengawas berwenang untuk:a. menetapkan rencana kerja anggaran tahunanBPJS;b. mendapatkan dan/atau meminta laporan dariDireksi;c. mengakses data dan informasi mengenaipenyelenggaraan BPJS;d. melakukan penelaahan terhadap data daninformasi mengenai penyelenggaraan BPJS;dane. memberikan saran dan rekomendasi kepadaPresiden mengenai kinerja Direksi.(4) Ketentuan . . .
  • 20. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 16 -(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi,tugas, dan wewenang Dewan Pengawassebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), danayat (3) diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.Bagian KetigaDireksiPasal 23(1) Direksi terdiri atas paling sedikit 5 (lima) oranganggota yang berasal dari unsur profesional.(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.(3) Presiden menetapkan salah seorang dari anggotaDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebagai direktur utama.(4) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untukdiangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatanberikutnya.Pasal 24(1) Direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraankegiatan operasional BPJS yang menjamin Pesertauntuk mendapatkan Manfaat sesuai denganhaknya.(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Direksi bertugas untuk:a. melaksanakan pengelolaan BPJS yangmeliputi perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, dan evaluasi;b. mewakili BPJS di dalam dan di luarpengadilan; danc. menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagiDewan Pengawas untuk melaksanakanfungsinya.
  • 21. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com(3) Dalam . . .
  • 22. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 17 -(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (2), Direksi berwenang untuk:a. melaksanakan wewenang BPJS;b. menetapkan struktur organisasi beserta tugaspokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dansistem kepegawaian;c. menyelenggarakan manajemen kepegawaianBPJS termasuk mengangkat, memindahkan,dan memberhentikan pegawai BPJS sertamenetapkan penghasilan pegawai BPJS;d. mengusulkan kepada Presiden penghasilanbagi Dewan Pengawas dan Direksi;e. menetapkan ketentuan dan tata carapengadaan barang dan jasa dalam rangkapenyelenggaraan tugas BPJS denganmemperhatikan prinsip transparansi,akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;f. melakukan pemindahtanganan aset tetapBPJS paling banyak Rp100.000.000.000,00(seratus miliar rupiah) dengan persetujuanDewan Pengawas;g. melakukan pemindahtanganan aset tetapBPJS lebih dari Rp100.000.000.000,00(seratus miliar rupiah) sampai denganRp500.000.000.000,00 (lima ratus miliarrupiah) dengan persetujuan Presiden; danh. melakukan pemindahtanganan aset tetapBPJS lebih dari Rp500.000.000.000,00(lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuanDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi,tugas, dan wewenang Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)diatur dengan Peraturan Direksi.
  • 23. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comBAB VII . . .
  • 24. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 18 -BAB VIIPERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN,DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWASDAN ANGGOTA DIREKSIBagian KesatuPersyaratan Anggota Dewan Pengawasdan Anggota DireksiParagraf 1Persyaratan UmumPasal 25(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota DewanPengawas atau anggota Direksi, calon yangbersangkutan harus memenuhi syarat sebagaiberikut:a. warga negara Indonesia;b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;c. sehat jasmani dan rohani;d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidaktercela;e. memiliki kualifikasi dan kompetensi yangsesuai untuk pengelolaan program JaminanSosial;f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahundan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun padasaat dicalonkan menjadi anggota;g. tidak menjadi anggota atau menjabat sebagaipengurus partai politik;h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwadalam proses peradilan;i. tidak . . .
  • 25. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 19 -i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkanputusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan yang diancam denganpidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;dan/atauj. tidak pernah menjadi anggota direksi,komisaris, atau dewan pengawas pada suatubadan hukum yang dinyatakan pailit karenakesalahan yang bersangkutan.(2) Selama menjabat, anggota Dewan Pengawas dananggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan dipemerintahan atau badan hukum lainnya.Paragraf 2Persyaratan KhususPasal 26Selain harus memiliki persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25, calon anggota DewanPengawas harus memenuhi persyaratan khusus, yaitumemiliki kompetensi dan pengalaman di bidangmanajemen, khususnya di bidang pengawasan palingsedikit 5 (lima) tahun.Pasal 27Selain harus memiliki persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25, calon anggota Direksi harusmemenuhi persyaratan khusus, yaitu memilikikompetensi yang terkait untuk jabatan direksi yangbersangkutan dan memiliki pengalaman manajerialpaling sedikit 5 (lima) tahun.Bagian Kedua . . .
  • 26. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 20 -Bagian KeduaTata Cara Pemilihan dan PenetapanAnggota Dewan Pengawas dan Anggota DireksiPasal 28(1) Untuk memilih dan menetapkan anggota DewanPengawas dan anggota Direksi, Presidenmembentuk panitia seleksi yang bertugasmelaksanakan ketentuan yang diatur dalamUndang-Undang ini.(2) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orangunsur Pemerintah dan 5 (lima) orang unsurmasyarakat.(3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) ditetapkan denganKeputusan Presiden.Pasal 29(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalamPasal 28 mengumumkan penerimaan pendaftarancalon anggota Dewan Pengawas dan calon anggotaDireksi paling lama 5 (lima) hari kerja setelahditetapkan.(2) Pendaftaran dan seleksi calon anggota DewanPengawas dan calon anggota Direksi dilakukandalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja secara terus-menerus.(3) Panitia seleksi mengumumkan nama calonanggota Dewan Pengawas dan nama calonanggota Direksi kepada masyarakat untukmendapatkan tanggapan paling lama 5 (lima) harikerja setelah pendaftaran ditutup.
  • 27. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com(4) Tanggapan . . .
  • 28. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 21 -(4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disampaikan kepada panitia seleksi paling lama15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggaldiumumkan.(5) Panitia seleksi menentukan nama calon anggotaDewan Pengawas dan nama calon anggota Direksiyang akan disampaikan kepada Presidensebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yangdiperlukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerjaterhitung sejak tanggal ditutupnya masapenyampaian tanggapan dari masyarakat.Pasal 30(1) Presiden memilih dan menetapkan anggota DewanPengawas yang berasal dari unsur Pemerintah dananggota Direksi berdasarkan usul dari panitiaseleksi.(2) Presiden mengajukan nama calon anggota DewanPengawas yang berasal dari unsur Pekerja, unsurPemberi Kerja, dan unsur tokoh masyarakatkepada Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatanyang diperlukan, paling lama 10 (sepuluh) harikerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftarnama calon dari panitia seleksi.(3) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiamemilih anggota Dewan Pengawas yang berasaldari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, danunsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (2), paling lama 20 (dua puluh) harikerja terhitung sejak tanggal penerimaan usulandari Presiden.(4) Pimpinan . . .
  • 29. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 22 -(4) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia menyampaikan nama calon terpilihsebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepadaPresiden paling lama 5 (lima) hari kerja terhitungsejak tanggal berakhirnya pemilihan.(5) Presiden menetapkan calon terpilih sebagaimanadimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh)hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaansurat dari pimpinan Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia.(6) Penetapan anggota Dewan Pengawas dari unsurpemerintah dan anggota Direksi dilakukanbersama-sama dengan penetapan anggota DewanPengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).Pasal 31Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihandan penetapan Dewan Pengawas dan Direksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, danPasal 30 diatur dengan Peraturan Presiden.Bagian KetigaPemberhentianPasal 32Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berhentidari jabatannya karena:a. meninggal dunia;b. masa jabatan berakhir; atauc. diberhentikan.Pasal 33 . . .
  • 30. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 23 -Pasal 33(1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksidapat diberhentikan sementara karena:a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulansehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;b. ditetapkan menjadi tersangka; atauc. dikenai sanksi administratif pemberhentiansementara.(2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggotaDireksi diberhentikan sementara sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Presiden menunjukpejabat sementara dengan mempertimbangkanusulan dari DJSN.(3) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikembalikan pada jabatannya apabila telahdinyatakan sehat kembali untuk melaksanakantugas atau apabila statusnya sebagai tersangkadicabut, atau sanksi administratif pemberhentiansementaranya dicabut.(4) Pengembalian jabatan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dilakukan paling lama30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dinyatakansehat atau statusnya sebagai tersangka dicabutatau sanksi administratif pemberhentiansementaranya dicabut.(5) Pemberhentian sementara anggota DewanPengawas atau anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jabatansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukanoleh Presiden.Pasal 34 . . .
  • 31. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 24 -Pasal 34Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksidiberhentikan dari jabatannya karena:a. sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan sehinggatidak dapat menjalankan tugasnya;b. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota DewanPengawas atau anggota Direksi secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan karena alasanselain sebagaimana dimaksud pada huruf a;c. merugikan BPJS dan kepentingan Peserta JaminanSosial karena kesalahan kebijakan yang diambil;d. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana;e. melakukan perbuatan tercela;f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggotaDewan Pengawas atau anggota Direksi; dan/ataug. mengundurkan diri secara tertulis atas permintaansendiri.Pasal 35Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggotaDireksi berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32huruf a atau diberhentikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 34, Presiden mengangkat anggota DewanPengawas atau anggota Direksi pengganti untukmeneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.Pasal 36(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggotaDewan Pengawas dan/atau anggota Direksi,Presiden membentuk panitia seleksi untukmemilih calon anggota pengganti antarwaktu.(2) Prosedur . . .
  • 32. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 25 -(2) Prosedur pemilihan dan penetapan calon anggotapengganti antarwaktu sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.(3) Dalam hal sisa masa jabatan yang kosongsebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkananggota pengganti antarwaktu berdasarkanusulan DJSN.(4) DJSN mengajukan usulan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) berdasarkan peringkat hasil seleksi.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapemilihan dan penetapan calon anggota penggantiantarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur denganPeraturan Presiden.BAB VIIIPERTANGGUNGJAWABANPasal 37(1) BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawabanatas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporanpengelolaan program dan laporan keuangantahunan yang telah diaudit oleh akuntan publikkepada Presiden dengan tembusan kepada DJSNpaling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.(2) Periode laporan pengelolaan program dan laporankeuangan tahunan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dimulai dari 1 Januari sampai dengan31 Desember.
  • 33. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com(3) Bentuk . . .
  • 34. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 26 -(3) Bentuk dan isi laporan pengelolaan programsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkanoleh BPJS setelah berkonsultasi dengan DJSN.(4) Laporan keuangan BPJS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai denganstandar akuntansi keuangan yang berlaku.(5) Laporan pengelolaan program dan laporankeuangan tahunan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dipublikasikan dalam bentuk ringkasaneksekutif melalui media massa elektronik danmelalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetakyang memiliki peredaran luas secara nasional,paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.(6) Bentuk dan isi publikasi sebagaimana dimaksudpada ayat (5) ditetapkan oleh Direksi setelahmendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.(7) Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporanpengelolaan program sebagaimana dimaksud padaayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.Pasal 38(1) Direksi bertanggung jawab secara tanggungrenteng atas kerugian finansial yang ditimbulkanatas kesalahan pengelolaan Dana Jaminan Sosial.(2) Pada akhir masa jabatan, Dewan Pengawas danDireksi wajib menyampaikanpertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnyakepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.BAB IX . . .
  • 35. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 27 -BAB IXPENGAWASANPasal 39(1) Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secaraeksternal dan internal.(2) Pengawasan internal BPJS dilakukan oleh organpengawas BPJS, yang terdiri atas:a. Dewan Pengawas; danb. satuan pengawas internal.(3) Pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh:a. DJSN; danb. lembaga pengawas independen.BAB XASETBagian KesatuPemisahan AsetPasal 40(1) BPJS mengelola:a. aset BPJS; danb. aset Dana Jaminan Sosial.(2) BPJS wajib memisahkan aset BPJS dan aset DanaJaminan Sosial.(3) Aset Dana Jaminan Sosial bukan merupakan asetBPJS.(4) BPJS wajib menyimpan dan mengadministrasikanDana Jaminan Sosial pada bank kustodian yangmerupakan badan usaha milik negara.Bagian Kedua . . .
  • 36. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 28 -Bagian KeduaAset BPJSPasal 41(1) Aset BPJS bersumber dari:a. modal awal dari Pemerintah, yang merupakankekayaan negara yang dipisahkan dan tidakterbagi atas saham;b. hasil pengalihan aset Badan Usaha MilikNegara yang menyelenggarakan programjaminan sosial;c. hasil pengembangan aset BPJS;d. dana operasional yang diambil dari DanaJaminan Sosial; dan/ataue. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturanperundang-undangan.(2) Aset BPJS dapat digunakan untuk:a. biaya operasional penyelenggaraan programJaminan Sosial;b. biaya pengadaan barang dan jasa yangdigunakan untuk mendukung operasionalpenyelenggaraan Jaminan Sosial;c. biaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan;dand. investasi dalam instrumen investasi sesuaidengan peraturan perundang-undangan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber danpenggunaan aset BPJS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam PeraturanPemerintah.Pasal 42 . . .
  • 37. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 29 -Pasal 42Modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41ayat (1) huruf a untuk BPJS Kesehatan dan BPJSKetenagakerjaan ditetapkan masing-masing palingbanyak Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara.Bagian KetigaAset Dana Jaminan SosialPasal 43(1) Aset Dana Jaminan Sosial bersumber dari:a. Iuran Jaminan Sosial termasuk Bantuan Iuran;b. hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial;c. hasil pengalihan aset program jaminan sosialyang menjadi hak Peserta dari Badan UsahaMilik Negara yang menyelenggarakan programjaminan sosial; dand. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturanperundang-undangan.(2) Aset Dana Jaminan Sosial digunakan untuk:a. pembayaran Manfaat atau pembiayaanlayanan Jaminan Sosial;b. dana operasional penyelenggaraan programJaminan Sosial; danc. investasi dalam instrumen investasi sesuaidengan peraturan perundang-undangan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber danpenggunaan aset Dana Jaminan Sosialsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diatur dalam Peraturan Pemerintah.Bagian Keempat . . .
  • 38. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 30 -Bagian KeempatBiaya OperasionalPasal 44(1) Biaya operasional BPJS terdiri atas biaya personeldan biaya non personel.(2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas Dewan Pengawas, Direksi, dankaryawan.(3) Biaya personel mencakup Gaji atau Upah danmanfaat tambahan lainnya.(4) Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawanmemperoleh Gaji atau Upah dan manfaattambahan lainnya yang sesuai dengan wewenangdan/atau tanggung jawabnya dalam menjalankantugas di dalam BPJS.(5) Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (4)memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku.(6) Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan dapatmemperoleh insentif sesuai dengan kinerja BPJSyang dibayarkan dari hasil pengembangan.(7) Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaattambahan lainnya serta insentif bagi karyawanditetapkan dengan peraturan Direksi.(8) Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaattambahan lainnya serta insentif bagi anggotaDewan Pengawas dan anggota Direksi diaturdengan Peraturan Presiden.Pasal 45 . . .
  • 39. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 31 -Pasal 45(1) Dana operasional sebagaimana dimaksud dalamPasal 41 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkanpersentase dari Iuran yang diterima dan/atau daridana hasil pengembangan.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persentase danaoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Pemerintah.BAB XIPEMBUBARAN BPJSPasal 46BPJS hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang.Pasal 47BPJS tidak dapat dipailitkan berdasarkan ketentuanperundangan-undangan mengenai kepailitan.BAB XII PENYELESAIANSENGKETABagian KesatuPenyelesaian PengaduanPasal 48(1) BPJS wajib membentuk unit pengendali mutupelayanan dan penanganan pengaduan Peserta.(2) BPJS . . .
  • 40. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 32 -(2) BPJS wajib menangani pengaduan paling lama5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.(3) Ketentuan mengenai unit pengendali mutu danpenanganan pengaduan Peserta sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dalam PeraturanBPJS.Bagian KeduaPenyelesaian Sengketa Melalui MediasiPasal 49(1) Pihak yang merasa dirugikan yang pengaduannyabelum dapat diselesaikan oleh unit sebagaimanadimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), penyelesaiansengketanya dapat dilakukan melalui mekanismemediasi.(2) Mekanisme mediasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan melalui bantuan mediator yangdisepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis.(3) Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukanpaling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejakpenandatangan kesepakatan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) oleh kedua belah pihak.(4) Penyelesaian sengketa melalui mekanismemediasi, setelah ada kesepakatan kedua belahpihak secara tertulis, bersifat final dan mengikat.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapenyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Bagian Ketiga . . .
  • 41. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 33 -Bagian KetigaPenyelesaian Sengketa Melalui PengadilanPasal 50Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan olehunit pengendali mutu pelayanan dan penangananpengaduan Peserta melalui mekanisme mediasi tidakdapat terlaksana, penyelesaiannya dapat diajukan kepengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon.BAB XIIIHUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAINPasal 51(1) Dalam rangka meningkatkan kualitaspenyelenggaraan program Jaminan Sosial, BPJSbekerja sama dengan lembaga Pemerintah.(2) Dalam menjalankan tugasnya, BPJS dapat bekerjasama dengan organisasi atau lembaga lain didalam negeri atau di luar negeri.(3) BPJS dapat bertindak mewakili Negara RepublikIndonesia sebagai anggota organisasi atau anggotalembaga internasional apabila terdapat ketentuanbahwa anggota dari organisasi atau lembagainternasional tersebut mengharuskan atas namanegara.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carahubungan antarlembaga diatur dengan PeraturanPemerintah.BAB XIV . . .
  • 42. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 34 -BAB XIVLARANGANPasal 52Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dilarang:a. memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketigaantaranggota Dewan Pengawas, antaranggotaDireksi, dan antara anggota Dewan Pengawas dananggota Direksi;b. memiliki bisnis yang mempunyai keterkaitandengan penyelenggaraan Jaminan Sosial;c. melakukan perbuatan tercela;d. merangkap jabatan sebagai anggota partai politik,pengurus organisasi masyarakat atau organisasisosial atau lembaga swadaya masyarakat yangterkait dengan program Jaminan Sosial, pejabatstruktural dan fungsional pada lembagapemerintahan, pejabat di badan usaha dan badanhukum lainnya;e. membuat atau mengambil keputusan yangmengandung unsur benturan kepentingan;f. mendirikan atau memiliki seluruh atau sebagianbadan usaha yang terkait dengan program JaminanSosial;g. menghilangkan atau tidak memasukkan ataumenyebabkan dihapuskannya suatu laporan dalambuku catatan atau dalam laporan, dokumen ataulaporan kegiatan usaha, atau laporan transaksiBPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial;h. menyalahgunakan dan/atau menggelapkan asetBPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial;i. melakukan subsidi silang antarprogram;j. menempatkan . . .
  • 43. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 35 -j. menempatkan investasi aset BPJS dan/atau DanaJaminan Sosial pada jenis investasi yang tidakterdaftar pada Peraturan Pemerintah;k. menanamkan investasi kecuali surat berhargatertentu dan/atau investasi peningkatan kualitassumber daya manusia dan kesejahteraan sosial;l. membuat atau menyebabkan adanya suatu laporanpalsu dalam buku catatan atau dalam laporan, ataudalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, ataulaporan transaksi BPJS dan/atau Dana JaminanSosial; dan/ataum. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan,menghapus, atau menghilangkan adanyasuatupencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,laporan transaksi atau merusak catatanpembukuan BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial.Pasal 53(1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksiyang melanggar ketentuan larangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 huruf a, huruf b,huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dikenaisanksi administratif.(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presidenatau pejabat yang ditunjuk.(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) berupa:a. peringatan tertulis;b. pemberhentian sementara; dan/atauc. pemberhentian tetap.(4) Ketentuan . . .
  • 44. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 36 -(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengenaan sanksi administratif diatur denganPeraturan Pemerintah.BAB XV KETENTUANPIDANAPasal 54Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yangmelanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j,huruf k, huruf l, atau huruf m dipidana dengan pidanapenjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidanadenda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).Pasal 55Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidanadengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahunatau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).BAB XVI KETENTUANLAIN-LAINPasal 56(1) Presiden sewaktu-waktu dapat meminta laporankeuangan dan laporan kinerja BPJS sebagai bahanpertimbangan dalam pengambilan kebijakanPemerintah yang berkaitan denganpenyelenggaraan Jaminan Sosial nasional.(2) Dalam . . .
  • 45. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 37 -(2) Dalam hal terdapat kebijakan fiskal dan moneteryang mempengaruhi tingkat solvabilitas BPJS,Pemerintah dapat mengambil kebijakan khususuntuk menjamin kelangsungan program JaminanSosial.(3) Dalam hal terjadi krisis keuangan dan kondisitertentu yang memberatkan perekonomian,Pemerintah dapat melakukan tindakan khususuntuk menjaga kesehatan keuangan dankesinambungan penyelenggaraan programJaminan Sosial.BAB XVII KETENTUANPERALIHANPasal 57Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT AsuransiKesehatan Indonesia ataudisingkat PT Askes(Persero) yang dibentuk dengan PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentangPengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum)Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan(Persero) (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 16) diakui keberadaannya dantetap melaksanakan program jaminan kesehatan,termasuk menerima pendaftaran peserta baru,sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan;b. Kementerian Kesehatan tetap melaksanakankegiatan operasional penyelenggaraan programjaminan kesehatan masyarakat, termasukpenambahan peserta baru, sampai denganberoperasinya BPJS Kesehatan;c. Kementerian . . .
  • 46. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 38 -c. Kementerian Pertahanan, Tentara NasionalIndonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tetapmelaksanakan kegiatan operasionalpenyelenggaraan program layanan kesehatan bagipesertanya, termasuk penambahan peserta baru,sampai denganberoperasinya BPJS Kesehatan,kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentuberkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yangditetapkan dengan Peraturan Presiden;d. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan SosialTenaga Kerja atau disingkat PT Jamsostek (Persero)yang dibentukdengan Peraturan PemerintahNomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan BadanPenyelenggara Program Jaminan Sosial TenagaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1995 Nomor 59), berdasarkan Undang-UndangNomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan SosialTenaga Kerja (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 14, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3468) tetapmelaksanakan kegiatan operasionalpenyelenggaraan:1. program jaminan pemeliharaan kesehatantermasuk penambahan peserta baru sampaidengan beroperasinya BPJS Kesehatan; dan2. program jaminan kecelakaan kerja, jaminankematian, dan jaminan hari tua bagipesertanya, termasuk penambahan pesertabaru sampai dengan berubah menjadi BPJSKetenagakerjaan.e. Perusahaan . . .
  • 47. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 39 -e. Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI ataudisingkat PT ASABRI (Persero) yang dibentukdengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun1991 tentang Pengalihan Bentuk PerusahaanUmum (Perum) Asuransi Sosial AngkatanBersenjata Republik Indonesia menjadi PerusahaanPerseroan (Persero) (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1991 Nomor 88), berdasarkanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentangPemberian Pensiun, Tunjangan bersifat Pensiun,dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2812), Undang-Undang Nomor 11 Tahun1969 tentang Pensiun Pegawai dan PensiunJanda/Duda Pegawai (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1969 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906),Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3041) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3890), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988tentang Prajurit Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3369), PeraturanPemerintah Nomor36 Tahun 1968 tentangPemberian Pensiun Kepada Warakawuri, TunjanganKepada Anak Yatim/Piatu, dan Anak Yatim-PiatuMiliter Sukarela (Lembaran Negara Republik
  • 48. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comIndonesia . . .
  • 49. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 40 -Indonesia Tahun 1968 Nomor 61, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2863),dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991tentang Asuransi Sosial Angkatan BersenjataRepublik Indonesia(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1991 Nomor 87, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455)tetap melaksanakan kegiatan operasionalpenyelenggaraan program Asuransi SosialAngkatan Bersenjata Republik Indonesia danprogram pembayaran pensiun bagi pesertanya,termasuk penambahan peserta baru, sampaidengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.f. Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANATABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERIatau disingkat PT TASPEN (Persero) yang dibentukdengan Peraturan Pemerintah Nomor 26Tahun1981 tentang Pengalihan Bentuk PerusahaanUmum Dana Tabungan dan Asuransi PegawaiNegeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981Nomor 38), berdasarkan Undang-Undang Nomor 11Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan PensiunJanda/Duda Pegawai (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1969 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906),Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3041) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3890), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri
  • 50. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comSipil . . .
  • 51. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 41 -Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3200) tetapmelaksanakan kegiatan operasionalpenyelenggaraan program tabungan hari tua danprogram pembayaran pensiun bagi pesertanya,termasuk penambahan peserta baru sampai dengandialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.BAB XVIII KETENTUANPENUTUPPasal 58Pada saat berlakunya Undang-Undang ini DewanKomisaris dan Direksi PT Askes (Persero) sampaidengan beroperasinya BPJS Kesehatan ditugasi untuk:a. menyiapkan operasional BPJS Kesehatan untukprogram jaminan kesehatan sesuai denganketentuan dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentangSistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4456).b. menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai,serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJSKesehatan.Pasal 59Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan DireksiPT Askes (Persero) diangkat menjadi Dewan Pengawasdan Direksi BPJS Kesehatan untuk jangka waktu palinglama 2 (dua) tahun sejak BPJS Kesehatan mulaiberoperasi.
  • 52. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comPasal 60 . . .
  • 53. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 42 -Pasal 60(1) BPJS Kesehatan mulai beroperasimenyelenggarakan program jaminan kesehatanpada tanggal 1 Januari 2014.(2) Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1):a. Kementerian Kesehatan tidak lagimenyelenggarakan program jaminankesehatan masyarakat;b. Kementerian Pertahanan, Tentara NasionalIndonesia, dan Kepolisian Republik Indonesiatidak lagi menyelenggarakan programpelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecualiuntuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitandengan kegiatan operasionalnya, yangditetapkan dengan Peraturan Presiden; danc. PT Jamsostek (Persero) tidak lagimenyelenggarakan program jaminanpemeliharaan kesehatan.(3) Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasisebagaimana dimaksud pada ayat (1):a. PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpalikuidasi dan semua aset dan liabilitas sertahak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero)menjadi aset dan liabilitas serta hak dankewajiban hukum BPJS Kesehatan;b. semua pegawai PT Askes (Persero) menjadipegawai BPJS Kesehatan; danc. Menteri . . .
  • 54. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 43 -c. Menteri Badan Usaha Milik Negara selakuRapat Umum Pemegang Saham mengesahkanlaporan posisi keuangan penutup PT Askes(Persero) setelah dilakukan audit oleh kantorakuntan publik dan Menteri Keuanganmengesahkan laporan posisi keuanganpembuka BPJS Kesehatan dan laporan posisikeuangan pembuka dana jaminan kesehatan.Pasal 61Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, DewanKomisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) sampaidengan berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadiBPJS Ketenagakerjaan ditugasi untuk:a. menyiapkan pengalihan program jaminanpemeliharaan kesehatan kepada BPJS Kesehatan;b. menyiapkan operasional BPJS Ketenagakerjaanuntuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminanhari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian;c. menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas serta hakdan kewajiban program jaminan pemeliharaankesehatan PT Jamsostek (Persero) terkaitpenyelenggaraan program jaminan pemeliharaankesehatan ke BPJS Kesehatan; dand. menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai,serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) keBPJS Ketenagakerjaan.Pasal 62(1) PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJSKetenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014.(2) Pada . . .
  • 55. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 44 -(2) Pada saat PT Jamsostek (Persero) berubahmenjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1):a. PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubartanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitasserta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek(Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hakdan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan;b. semua pegawai PT Jamsostek (Persero) beralihmenjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan;c. Menteri Badan Usaha Milik Negara selakuRapat Umum Pemegang Saham mengesahkanlaporan posisi keuangan penutupPT Jamsostek (Persero) setelah dilakukanaudit oleh kantor akuntan publik dan MenteriKeuangan mengesahkan posisi laporankeuangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaandan laporan posisi keuangan pembukaan danajaminan ketenagakerjaan; dand. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakanprogram jaminan kecelakaan kerja, programjaminan hari tua, dan program jaminankematian yang selama ini diselenggarakanoleh PT Jamsostek (Persero), termasukmenerima peserta baru, sampai denganberoperasinya BPJS Ketenagakerjaan yangsesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampaidengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai denganPasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4456), palinglambat 1 Juli 2015.
  • 56. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comPasal 63 . . .
  • 57. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 45 -Pasal 63Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan DireksiPT Jamsostek (Persero) diangkat menjadi anggotaDewan Pengawas dan anggota Direksi BPJSKetenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama2 (dua) tahun sejak BPJS Ketenagakerjaan mulaiberoperasi.Pasal 64BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasimenyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja,program jaminan hari tua, program jaminan pensiun,dan program jaminan kematian bagi Peserta, selainpeserta program yang dikelola PT TASPEN (Persero) danPT ASABRI (Persero), sesuai dengan ketentuan Pasal 29sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4456), paling lambat tanggal1 Juli 2015.Pasal 65(1) PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihanprogram Asuransi Sosial Angkatan BersenjataRepublik Indonesia dan program pembayaranpensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambattahun 2029.(2) PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihanprogram tabungan hari tua dan programpembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) keBPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.Pasal 66 . . .
  • 58. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 46 -Pasal 66Ketentuan mengenai tata cara pengalihan programAsuransi Sosial Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia dan program pembayaran pensiun dariPT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabunganhari tua dan program pembayaran pensiun dariPT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan diaturdengan Peraturan Pemerintah.Pasal 67Ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4756) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan UsahaMilik Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4297) tidak berlaku untukpembubaran PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek(Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60ayat (3) huruf a dan Pasal 62 ayat (2) huruf a.Pasal 68Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadiBPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini:a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995tentang Penetapan Badan Penyelenggara ProgramJaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59) dicabutdan dinyatakan tidak berlaku lagi; danb. Ketentuan . . .
  • 59. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 47 -b. Ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentangJaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3468) dinyatakan tetap berlaku sampaidengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.Pasal 69Pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan SosialTenaga Kerja (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3468) dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi.Pasal 70Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harusditetapkan paling lama:a. 1 (satu) tahun untuk peraturan yang mendukungberoperasinya BPJS Kesehatan; danb. 2 (dua) tahun untuk peraturan yang mendukungberoperasinya BPJS Ketenagakerjaanterhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.Pasal 71Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar . . .
  • 60. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 48 -Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 25 November 2011PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 25 November 2011MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.AMIR SYAMSUDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 116Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RIAsisten Deputi Perundang-undanganBidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,Wisnu Setiawan
  • 61. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comPENJELASANATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 24 TAHUN 2011TENTANGBADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIALI. UMUMDalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalahuntuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam PerubahanKeempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu denganmengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruhrakyat.Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yangbertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraansosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28Hayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selainitu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatNomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistemjaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungansosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telahmemiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untukmewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentukbadan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publikberdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, danaamanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakanseluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta.
  • 62. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comPembentukan . . .
  • 63. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 2 -Pembentukan Undang-Undang tentang Badan PenyelenggaraJaminan Sosial ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setelahPutusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005, guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukanBPJS untuk melaksanakan program Jaminan Sosial di seluruhIndonesia. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentangSistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukanBadan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaanPT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), danPT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program,aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban.Dengan Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJSKesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatanmenyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJSKetenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaankerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaanprogram jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.II. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal 2Huruf aYang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asasyang terkait dengan penghargaan terhadap martabatmanusia.Huruf bYang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yangbersifat operasional menggambarkan pengelolaan yangefisien dan efektif.Huruf cYang dimaksud dengan “asas keadilan sosial bagi seluruhrakyat Indonesia” adalah asas yang bersifat idiil.
  • 64. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comPasal 3 . . .
  • 65. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 3 -Pasal 3Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar hidup” adalahkebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demiterwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Pasal 4Huruf aYang dimaksud dengan “prinsip kegotongroyongan” adalahprinsip kebersamaan antar Peserta dalam menanggungbeban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengankewajiban setiap Peserta membayar Iuran sesuai dengantingkat Gaji, Upah, atau penghasilannya.Huruf bYang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsippengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasilpengembangan dana untuk memberikan Manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Peserta.Huruf cYang dimaksud dengan “prinsip keterbukaan” adalahprinsip mempermudah akses informasi yang lengkap,benar, dan jelas bagi setiap Peserta.Huruf dYang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalahprinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dantertib.Huruf eYang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalahprinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuanganyang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.Huruf fYang dimaksud dengan “prinsip portabilitas” adalahprinsip memberikan jaminan yang berkelanjutanmeskipun Peserta berpindah pekerjaan atautempattinggal dalam wilayahNegara Kesatuan RepublikIndonesia.Huruf gYang dimaksud dengan “prinsip kepesertaan bersifatwajib” adalah prinsip yang mengharuskan seluruhpenduduk menjadi Peserta Jaminan Sosial, yangdilaksanakan secara bertahap.
  • 66. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comHuruf h . . .
  • 67. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 4 -Huruf hYang dimaksud dengan “prinsip dana amanat” adalahbahwa Iuran dan hasil pengembangannya merupakandana titipan dari Peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan Peserta Jaminan Sosial.Huruf iCukup jelas.Pasal 5Cukup jelas.Pasal 6Cukup jelas.Pasal 7Cukup jelas.Pasal 8Cukup jelas.Pasal 9Cukup jelas.Pasal 10Cukup jelas.Pasal 11Huruf aYang dimaksud dengan “menagih” adalah memintapembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan,atau kekurangan pembayaran Iuran.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.
  • 68. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comHuruf d . . .
  • 69. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 5 -Huruf dPemerintah menetapkan standar tarif setelahmendapatkan masukan dari BPJS bersama denganasosiasi fasilitas kesehatan, baik tingkat nasional maupuntingkat daerah.Besaran tarif di suatu wilayah (regional) tertentu dapatberbeda dengan tarif di wilayah (regional) lainnya sesuaidengan tingkat kemahalan harga setempat, sehinggadiperoleh pembayaran fasilitas kesehatan yang efektif danefisien.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gYang dimaksud dengan “kewajiban lain” antara lainadalah kewajiban mendaftarkan diri dan Pekerjanyasebagai Peserta, melaporkan data kepesertaan termasukperubahan Gaji atau Upah, jumlah Pekerja dankeluarganya, alamat Pekerja, serta status Pekerja.Yang dimaksud dengan “peraturan perundang–undangan”adalah Undang-Undang tentang Sistem Jaminan SosialNasional dan peraturan pelaksanaannya.Huruf hKerja sama dengan pihak lain terkait pemungutan danpengumpulan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja sertapenerimaan Bantuan Iuran dilakukan dengan instansiPemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha miliknegara, dan badan usaha milik daerah.Pasal 12Huruf aYang dimaksud dengan “dana operasional” adalah bagiandari akumulasi Iuran Jaminan Sosial dan hasilpengembangannya yang dapat digunakan BPJS untukmembiayai kegiatan operasional penyelenggaraan programJaminan Sosial.
  • 70. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comHuruf b . . .
  • 71. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 6 -Huruf bCukup jelas.Pasal 13Huruf aYang dimaksud dengan “nomor identitas tunggal” adalahnomor yang diberikan secara khusus oleh BPJS kepadasetiap Peserta untuk menjamin tertib administrasi atashak dan kewajiban setiap Peserta. Nomor identitas tunggalberlaku untuk semua program Jaminan Sosial.Huruf bCukup jelas.Huruf cInformasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan BPJSmencakup informasi mengenai jumlah aset dan liabilitas,penerimaan, dan pengeluaran untuk setiap Dana JaminanSosial, dan/atau jumlah aset dan liabilitas, penerimaan,dan pengeluaran BPJS.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Huruf iHuruf jCukup jelas.Cukup jelas.Huruf kCukup jelas.Pasal 14Cukup jelas.
  • 72. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comPasal 15 . . .
  • 73. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 7 -Pasal 15Ayat (1)Yang dimaksud dengan “program Jaminan Sosial yangdiikuti” adalah 5 (lima) program Jaminan Sosial dalamUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SistemJaminan Sosial Nasional.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “data” adalah data diri PemberiKerja dan Pekerja beserta anggota keluarganya termasukperubahannya.Ayat (3)Yang diatur dalam Peraturan Presiden adalah penahapanyang didasarkan antara lain pada jumlah Pekerja, jenisusaha, dan/atau skala usaha.Penahapan yang akan diatur tersebut tidak bolehmengurangi manfaat yang sudah menjadi hak Peserta dankewajiban Pemberi Kerja untuk mengikuti programJaminan Sosial.Pasal 16Cukup jelas.Pasal 17Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cYang dimaksud dengan “pelayanan publiktertentu” antara lain pemrosesan izin usaha, izinmendirikan bangunan, bukti kepemilikan haktanah dan bangunan.Ayat (3)Cukup jelas.
  • 74. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comAyat (4) . . .
  • 75. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 8 -Ayat (4)Yang dimaksud dengan “Pemerintah atau pemerintahdaerah” adalah unit pelayanan publik yang dilaksanakanoleh Pemerintah atau pemerintah daerah.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 18Cukup jelas.Pasal 19Cukup jelas.Pasal 20Cukup jelas.Pasal 21Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pekerjadiusulkan oleh organisasi Pekerja di tingkat nasional.Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemberi Kerjadiusulkan oleh organisasi pengusaha di tingkat nasional.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Yang dimaksud dengan “diusulkan untuk diangkatkembali” adalah dicalonkan kembali melalui prosesseleksi.Pasal 22Cukup jelas.Pasal 23 . . .
  • 76. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 9 -Pasal 23Ayat (1)Anggota yang berasal dari unsur profesional adalah orangyang mempunyai keahlian dan/atau pengetahuan khususdi bidang Jaminan Sosial.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Yang dimaksud dengan “diusulkan untuk diangkatkembali” adalah dicalonkan kembali melalui prosesseleksi.Pasal 24Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan “perencanaan” adalahtermasuk penyusunan Rencana Kerja AnggaranTahunan BPJS.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Ayat (3)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cYang dimaksud dengan “penghasilan” adalah gajiatau upah dan manfaat tambahan lainnya.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas
  • 77. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comHuruf f . . .
  • 78. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 10 -Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 25Ayat (1)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eKriteria kualifikasi calon anggota Dewan Pengawasatau calon anggota Direksi diukur dari jenjangpendidikan formal.Kriteria kompetensi calon anggota DewanPengawas atau calon anggota Direksi diukurberdasarkan pengalaman, keahlian, danpengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.
  • 79. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comHuruf j . . .
  • 80. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 11 -Huruf jAyat (2)Cukup jelas.Yang dimaksud dengan “tidak boleh merangkap jabatan”adalah setelah diangkat menjadi anggota Dewan Pengawasatau anggota Direksi, yang bersangkutan melepaskanjabatan lain di pemerintahan, termasuk lembaga negaraatau badan hukum lain.Pasal 26Cukup jelas.Pasal 27Kriteria kompetensi calon anggota Direksi diukur berdasarkanpengalaman, keahlian, dan pengetahuan sesuai dengan bidangtugasnya, antara lain, bidang ekonomi, keuangan, perbankan,aktuaria, perasuransian, dana pensiun, teknologi informasi,manajemen risiko, manajemen kesehatan, kecelakaan kerja danpenyakit akibat kerja, dan/atau hukum yang dapat dibuktikandengan sertifikat kompetensi.Pasal 28Cukup jelas.Pasal 29Cukup jelas.Pasal 30Cukup jelas.Pasal 31Cukup jelas.Pasal 32Cukup jelas.Pasal 33 . . .
  • 81. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 12 -Pasal 33Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Untuk menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas yangdiberhentikan sementara, pejabat sementara yangdiusulkan oleh DJSN dipilih dari antara anggota DewanPengawas yang lain.Untuk menjalankan tugas anggota Direksi yangdiberhentikan sementara, pejabat sementara yangdiusulkan oleh DJSN dipilih dari antara anggota Direksiyang lain.Ayat (3)Yang dimaksud dengan “dinyatakan sehat kembali” adalahapabila dinyatakan sehat oleh dokter yang bekerja padarumah sakit milik Pemerintah.Yang dimaksud dengan “statusnya sebagai tersangkadicabut” adalah apabila proses penyidikan perkaranyadihentikan oleh penyidik.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 34Cukup jelas.Pasal 35Cukup jelas.Pasal 36Cukup jelas.Pasal 37Cukup jelas.Pasal 38Cukup jelas.
  • 82. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comPasal 39 . . .
  • 83. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 13 -Pasal 39Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aDJSN melakukan monitoring dan evaluasipenyelenggaraan program Jaminan Sosial.Huruf bYang dimaksud dengan “lembaga pengawasindependen” adalah Otoritas Jasa Keuangan.Dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannyaBadan Pemeriksa Keuangan dapat melakukanpemeriksaan.Pasal 40Cukup jelas.Pasal 41Cukup jelas.Pasal 42Cukup jelas.Pasal 43Ayat (1)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cAset program jaminan sosial dapat berupa uang,surat berharga, serta tanah dan bangunan.Huruf dCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.
  • 84. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comAyat (3) . . .
  • 85. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 14 -Ayat (3)Cukup jelasPasal 44Cukup jelas.Pasal 45Cukup jelas.Pasal 46Cukup jelas.Pasal 47Cukup jelas.Pasal 48Cukup jelas.Pasal 49Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”adalah Undang-Undang tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa.Pasal 50Cukup jelas.Pasal 51Ayat (1)Cukup jelas.
  • 86. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comAyat (2) . . .
  • 87. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 15 -Ayat (2)Kerja sama dengan organisasi atau lembaga lain di dalamnegeri atau di luar negeri dilakukan dalam rangkapeningkatan kualitas BPJS ataupun kualitaspelayanannya kepada Peserta.Ayat (3)Keanggotaan BPJS dalam organisasi atau lembagainternasional dilakukan dengan tetap mengikuti ketentuanperaturan perundang-undangan di Indonesia.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 52Huruf aYang dimaksud dengan “hubungan keluarga” adalahhubungan keluarga karena pertalian darah atauperkawinan.Huruf bCukup jelas.Huruf cYang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela”adalah melakukan perbuatan yang merendahkanmartabat Dewan Pengawas dan Direksi.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Huruf iHuruf jCukup jelas.Cukup jelas.
  • 88. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comHuruf k . . .
  • 89. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 16 -Huruf kCukup jelas.Huruf lCukup jelas.Huruf mCukup jelas.Pasal 53Cukup jelas.Pasal 54Cukup jelas.Pasal 55Cukup jelas.Pasal 56Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian dapatberupa tingkat inflasi yang tinggi, keadaan pascabencanayang mengakibatkan penggunaan sebagian besar sumberdaya ekonomi negara, dan lain sebagainya.Tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangandan kesinambungan penyelenggaraan program JaminanSosial antara lain berupa penyesuaian Manfaat, Iuran,dan/atau usia pensiun, sebagai upaya terakhir.Pasal 57Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.
  • 90. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comHuruf c . . .
  • 91. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 17 -Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eProgram Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia terdiri atas santunan asuransi, santunan nilaitunai asuransi, santunan risiko kematian, santunan biayapemakaman, santunan risiko kematian khusus, santunancacat karena dinas, santunan cacat bukan karena dinas,santunan biaya pemakaman istri/suami, dan santunanbiaya pemakaman anak.Huruf fProgram tabungan hari tua terdiri atas asuransi dwigunadan asuransi kematian.Pasal 58Huruf aPenyiapan operasional BPJS Kesehatan mencakup antaralain:a. menyusun sistem dan prosedur operasional yangdiperlukan untuk beroperasinya BPJS Kesehatan;b. melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangkukepentingan jaminan kesehatan;c. menentukan program jaminan kesehatan yang sesuaidengan ketentuan Undang-Undang tentang SistemJaminan Sosial Nasional untuk Peserta PT Askes(Persero);d. berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untukmengalihkan penyelenggaraan program jaminankesehatan masyarakat ke BPJS Kesehatan;e. berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan,Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RepublikIndonesia untuk mengalihkan penyelenggaraanprogram pelayanan kesehatan bagi anggota TNI/Polridan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan,Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian RepublikIndonesia beserta anggota keluarganya ke BPJSKesehatan; dan
  • 92. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comf. berkoordinasi . . .
  • 93. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 18 -f. berkoordinasi dengan PT Jamsostek (Persero) untukmengalihkan penyelenggaraan program jaminanpemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan.Huruf bKegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas,pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) keBPJS Kesehatan, mencakup antara lain:a. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukanaudit atas laporan keuangan penutup PT Askes(Persero), laporan posisi keuangan pembukaan BPJSKesehatan, dan laporan posisi keuangan pembukaandana jaminan kesehatan; danb. menyusun laporan keuangan penutup PT Askes(Persero), laporan posisi keuangan pembukaan BPJSKesehatan, dan laporan posisi keuangan pembukaandana jaminan kesehatan.Pasal 59Cukup jelas.Pasal 60Cukup jelas.Pasal 61Huruf aCukup jelas.Huruf bPenyiapan operasional BPJS Ketenagakerjaan untukprogram jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,jaminan pensiun, dan jaminan kematian mencakup antaralain:a. menyusun sistem dan prosedur operasional yangdiperlukan untuk beroperasinya BPJSKetenagakerjaan; danb. melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangkukepentingan jaminan kecelakaan kerja, jaminan haritua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
  • 94. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.comHuruf c . . .
  • 95. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 19 -Huruf cCukup jelas.Huruf dKegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas,pegawai, serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero)ke BPJS Ketenagakerjaan, mencakup antara lain:a. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukanaudit atas laporan posisi keuangan penutup PTJamsostek (Persero) dan laporan posisi keuanganpembukaan BPJS Ketenagakerjaan; danb. menyusun laporan posisi keuangan penutup PTJamsostek (Persero) dan laporan posisi keuanganpembukaan BPJS Ketenagakerjaan.Pasal 62Cukup jelas.Pasal 63Cukup jelas.Pasal 64Cukup jelas.Pasal 65Ayat (1)PT ASABRI (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmaptransformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lainmemuat pengalihan program Asuransi Sosial AngkatanBersenjata Republik Indonesia dan program pembayaranpensiun ke BPJS Ketenagakerjaan.Ayat (2)PT TASPEN (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmaptransformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lainmemuat pengalihan program tabungan hari tua danprogram pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan.Pasal 66 . . .
  • 96. Diunduh dari: www.setneg.go.idOleh : www.jamsosindonesia.com- 20 -Pasal 66Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesiadan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT ASABRI(Persero) dan program tabungan hari tua dan programpembayaran pensiun yang dialihkan dari PT TASPEN (Persero)adalah bagian program yang sesuai dengan Undang-Undangtentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) menyelesaikanpenyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014,yang antara lain memuat pengalihan program Asuransi SosialAngkatan Bersenjata Republik Indonesia dan programpembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihanprogram tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun keBPJS Ketenagakerjaan.Pasal 67Cukup jelas.Pasal 68Cukup jelas.Pasal 69Cukup jelas.Pasal 70Cukup jelas.Pasal 71Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5256