Perpres 70 tahun 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Perpres 70 tahun 2012

on

  • 1,149 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,149
Views on SlideShare
1,149
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
36
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Perpres 70 tahun 2012 Document Transcript

  • 1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 70 TAHUN 2012TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunanperlu percepatan pelaksanaan belanja Negara;b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanjaNegara perlu percepatan pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;c. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah perlu penyempurnaan pengaturanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkanPeraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);3. Peraturan …
  • 2. - 2 -3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 95);4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.Pasal IBeberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubahsebagai berikut:1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 8, angka 9,angka 24, angka 25, dan angka 26 diubah, serta diantaraangka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yaituangka 4a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:Pasal 1 …
  • 3. - 3 -Pasal 1Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnyadisebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatanuntuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yangprosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampaidiselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperolehBarang/Jasa.2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalahinstansi/institusi yang menggunakan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atauAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).3. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegangkewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milikNegara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahyang selanjutnya disebut LKPP adalah lembagaPemerintah yang bertugas mengembangkan danmerumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasasebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.4a. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atauWalikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.5. Pengguna ...
  • 4. - 4 -5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalahPejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaranKementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerahatau Pejabat yang disamakan pada Institusi PenggunaAPBN/APBD.6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPAadalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untukmenggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerahuntuk menggunakan APBD.7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebutPPK adalah pejabat yang bertanggung jawab ataspelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULPadalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsimelaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifatpermanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unityang sudah ada.9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untukmelaksanakan Pengadaan Langsung.10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalahpanitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yangbertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawasintern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIPadalah aparat yang melakukan pengawasan melaluiaudit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatanpengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas danfungsi organisasi.12. Penyedia …
  • 5. - 5 -12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orangperseorangan yang menyediakan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.13. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisiikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi,korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupuntidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yangdapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan ataudimanfaatkan oleh Pengguna Barang.15. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yangberhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunanatau pembuatan wujud fisik lainnya.16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yangmembutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidangkeilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir(brainware).17. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkankemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan(skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telahdikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatupekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaanjasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan PekerjaanKonstruksi dan pengadaan Barang.18. Industri Kreatif adalah industri yang berasal daripemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan,dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraanserta lapangan pekerjaan melalui penciptaan danpemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.19. Sertifikat ...
  • 6. - 6 -19. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tandabukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dankemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.20. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimanapekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/ataudiawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawabanggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompokmasyarakat.21. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkanoleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yangmemuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati olehpara pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.22. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnyadisebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPKdengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksanaSwakelola.23. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuksemua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yangmemenuhi syarat.24. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyediayang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untukpekerjaan yang kompleks.25. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan PenyediaBarang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilaipaling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).26. Pemilihan ...
  • 7. - 7 -26. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan PenyediaPekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilaipaling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).27. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia JasaKonsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti olehsemua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhisyarat.28. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan PenyediaJasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilaipaling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).29. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yangmemperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas daninovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapatditetapkan berdasarkan Harga Satuan.30. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yangmemperlombakan barang/benda tertentu yang tidakmempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidakdapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan31. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihanPenyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.32. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasalangsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melaluiPelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.33. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orangperseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhikriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalamundang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro,Kecil dan Menengah.34. Usaha ...
  • 8. - 8 -34. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdirisendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan ataubadan usaha yang bukan merupakan anak perusahaanatau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasaiatau menjadi bagian baik langsung maupun tidaklangsung dari usaha menengah atau usaha besar, yangmemenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksuddalam undang-undang yang mengatur mengenai UsahaMikro, Kecil, dan Menengah.35. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan,adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkandan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkanoleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/PerusahaanAsuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasakepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjaminterpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.36. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukanteknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakanperalatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaanyang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratusmiliar rupiah).37. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalahPengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan denganmenggunakan teknologi informasi dan transaksielektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.38. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnyadisebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentukuntuk menyelenggarakan sistem pelayanan PengadaanBarang/Jasa secara elektronik.39. E-Tendering ...
  • 9. - 9 -39. E-Tendering adalah tata cara pemilihan PenyediaBarang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapatdiikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftarpada sistem pengadaan secara elektronik dengan caramenyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktuyang telah ditentukan.40. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sisteminformasi elektronik yang memuat daftar, jenis,spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dariberbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.41. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasamelalui sistem katalog elektronik.42. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sisteminformasi elektronik yang terkait dengan informasiPengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelolaoleh LKPP.2. Penjelasan Pasal 4 huruf c ditambahkan 1 (satu) butir, yaitubutir e, dan huruf d ditambahkan 1 (satu) butir yaitubutir x, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 4.3. Penjelasan Pasal 6 huruf e diubah sebagaimana tercantumdalam Penjelasan Pasal 6.4. Diantara huruf b dan huruf c ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1huruf yaitu huruf b1, diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta ayat (4) danPenjelasan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyisebagai berikut :Pasal 7 …
  • 10. - 10 -Pasal 7(1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaanmelalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:a. PA/KPA;b. PPK;c. ULP/Pejabat Pengadaan; dand. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.(2) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaanmelalui Swakelola terdiri atas:a. PA/KPA;b. PPK;b1. ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; danc. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.(2a) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimanadisebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat tahunanggaran.(3) PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukanuntuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.(4) Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai denganperaturan perundang-undangan.5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf cdiubah, sehingga Pasal 11 berbunyi:Pasal 11 …
  • 11. - 11 -Pasal 11(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagaiberikut:a. menetapkan rencana pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa yang meliputi:1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan3) rancangan Kontrak.b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;c. menyetujui bukti pembelian atau menandatanganiKuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/suratperjanjian:d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian PengadaanBarang/Jasa kepada PA/KPA;g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita AcaraPenyerahan;h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasukpenyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaanpekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dani. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruhdokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.(2) Selain ...
  • 12. - 12 -(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPKdapat:a. mengusulkan kepada PA/KPA:1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;b. menetapkan tim pendukung;c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberipenjelasan teknis untuk membantu pelaksanaantugas ULP; dand. menetapkan besaran Uang Muka yang akandibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.6. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf f diubah, dan diantaraayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (2a)dan ayat (2b) serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4),serta Penjelasan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12berbunyi sebagai berikut:Pasal 12(1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPAuntuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.(2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:a. memiliki integritas;b. memiliki disiplin tinggi;c. memiliki ...
  • 13. - 13 -c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis sertamanajerial untuk melaksanakan tugas;d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas danmemiliki keteladanan dalam sikap perilaku sertatidak pernah terlibat KKN;e. menandatangani Pakta Integritas;f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda TanganSurat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;dang. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.(2a) Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPMsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f,dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagaiPPK.(2b) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhipersyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratanpada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk:a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II diK/L/D/I; dan/ataub. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.(3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf c adalah:a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu(S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkinsesuai dengan tuntutan pekerjaan;b. memiliki ...
  • 14. - 14 -b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahunterlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitandengan Pengadaan Barang/Jasa; danc. memiliki kemampuan kerja secara berkelompokdalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.(4) Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a terbatas, persyaratan pada ayat (3) huruf adapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa ataudisetarakan dengan golongan IIIa.7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyisebagai berikut:Pasal 14(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusidiwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikanpelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa.(2) ULP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyisebagai berikut:Pasal 15(1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukanoleh Kelompok Kerja ULP.(2) Keanggotaan ...
  • 15. - 15 -(2) Keanggotaan Kelompok Kerja ULP wajib ditetapkanuntuk:a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasalainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah);b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatasRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).(3) Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasalberanggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapatditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.(4) Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberipenjelasan teknis.9. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehinggaPasal 16 berbunyi sebagai berikut:Pasal 16(1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan olehKelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan.(2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai palingtinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapatdilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau PejabatPengadaan.(3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orangPejabat Pengadaan.10. Ketentuan ...
  • 16. - 16 -10. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat(6) dan ayat (7) diubah, serta diantara ayat (1) dan ayat (2)disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), dan diantara ayat (2)dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehinggaPasal 17 berbunyi sebagai berikut:Pasal 17(1) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/PejabatPengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawabdalam melaksanakan tugas;b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjaditugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaanyang bersangkutan;d. memahami isi dokumen, metode dan prosedurPengadaan;e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yangdipersyaratkan; danf. menandatangani Pakta Integritas.(1a) Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan untukKepala ULP.(2) Tugas ...
  • 17. - 17 -(2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok KerjaULP/Pejabat Pengadaan meliputi:a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;b. menetapkan Dokumen Pengadaan;c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/PemerintahDaerah/Institusi masing-masing dan papanpengumuman resmi untuk masyarakat sertamenyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalamPortal Pengadaan Nasional;e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melaluiprakualifikasi atau pascakualifikasi;f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan hargaterhadap penawaran yang masuk;g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP:1) menjawab sanggahan;2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:a) Pelelangan atau Penunjukan Langsunguntuk paket Pengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi Jasa Lainnya yang bernilai palingtinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah); ataub) Seleksi atau Penunjukan Langsung untukpaket Pengadaan Jasa Konsultansi yangbernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah);3) menyampaikan …
  • 18. - 18 -3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinanDokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasakepada PPK;4) menyimpan dokumen asli pemilihan PenyediaBarang/Jasa;5) membuat laporan mengenai proses Pengadaankepada Kepala ULP.h. khusus Pejabat Pengadaan:1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:a) Pengadaan Langsung untuk paketPengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggiRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);dan/ataub) Pengadaan Langsung untuk paketPengadaan Jasa Konsultansi yang bernilaipaling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah);2) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinanDokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasakepada PPK;3) menyerahkan dokumen asli pemilihan PenyediaBarang/Jasa kepada PA/KPA; dan4) membuat laporan mengenai proses PengadaanPengadaan kepada PA/KPA.i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaankegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.(2a) Tugas ...
  • 19. - 19 -(2a) Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi:a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatanULP;b. menyusun program kerja dan anggaran ULP;c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila adapenyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;d. membuat laporan pertanggungjawaban ataspelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasakepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;e. melaksanakan pengembangan dan pembinaanSumber Daya Manusia ULP;f. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggotaKelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dang. mengusulkan pemberhentian anggota KelompokKerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukanpelanggaran peraturan perundang-undangandan/atau KKN.(3) Selain tugas pokok dan kewewenangan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukanKelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapatmengusulkan kepada PPK:a. perubahan HPS; dan/ataub. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.(4) Kepala ...
  • 20. - 20 -(4) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/PejabatPengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik dariinstansi sendiri maupun instansi lainnya.(5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), untuk :a. Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yangmemiliki keterbatasan pegawai yang berstatusPegawai Negeri, Kepala ULP/anggota KelompokKerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal daripegawai tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang bukan Pegawai Negeri.b. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, KepalaULP/anggota Kelompok Kerja ULP/PejabatPengadaan dapat berasal dari bukan PegawaiNegeri.(6) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khususdan/atau memerlukan keahlian khusus, KelompokKerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakantenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atauswasta.(7) Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarangduduk sebagai:a. PPK;b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar(PPSPM);c. Bendahara; dand. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yangdibutuhkan instansinya.11. Ketentuan …
  • 21. - 21 -11. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf e diubah, sehingga Pasal18 berbunyi:Pasal 18(1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima HasilPekerjaan.(2) Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaanberasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendirimaupun instansi lainnya.(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggotaPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusilain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok MasyarakatPelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawainegeri.(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajibmemenuhi persyaratan sebagai berikut:a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawabdalam melaksanakan tugas;b. memahami isi Kontrak;c. memiliki kualifikasi teknis;d. menandatangani Pakta Integritas; dane. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda TanganSurat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.(5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dankewenangan untuk:a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan PengadaanBarang/Jasa sesuai dengan ketentuan yangtercantum dalam Kontrak;b. menerima …
  • 22. - 22 -b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelahmelalui pemeriksaan/pengujian; danc. membuat dan menandatangani Berita Acara SerahTerima Hasil Pekerjaan.(6) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukankeahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenagaahli untuk membantu pelaksanaan tugasPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.(7) Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6)ditetapkan oleh PA/KPA.(8) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaanpekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a,dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna JasaKonsultansi yang bersangkutan.12. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) danayat (2) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), danPenjelasan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyisebagai berikut:Pasal 19(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagaiberikut:a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknisdan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;c. memperoleh …
  • 23. - 23 -c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaansebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkunganpemerintah maupun swasta, termasuk pengalamansubkontrak;d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c,dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baruberdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatandan fasilitas lain yang diperlukan dalam PengadaanBarang/Jasa;f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukankemitraan, Penyedia Barang/Jasa harusmempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yangsesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dankoperasi kecil serta kemampuan pada subbidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan JasaKonsultansi;i. khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan LangsungPengadaan Pekerjaan Konstruksi memilikidukungan keuangan dari bank;j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi danJasa Lainnya, harus memperhitungkan SisaKemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:SKP = ...
  • 24. - 24 -SKP = KP – PKP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan;danb) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket(KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2(satu koma dua) N.P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yangdapat ditangani pada saat bersamaan selamakurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas namaperusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksipidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataanyang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;l. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajibanperpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) sertamemiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 danPPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3(tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;m. secara hukum mempunyai kapasitas untukmengikatkan diri pada Kontrak;n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;o. memiliki ...
  • 25. - 25 -o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapatdijangkau dengan jasa pengiriman; danp. menandatangani Pakta Integritas.(1a) Dengan tetap mengedepankan prinsip–prinsippengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratanbagi Penyedia Barang/Jasa asing dikecualikan dariketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l.(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i,dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orangperorangan.(3) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluartanggungan K/L/D/I.(4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannyamenimbulkan pertentangan kepentingan dilarangmenjadi Penyedia Barang/Jasa.13. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf c diubah, sehingga Pasal22 berbunyi sebagai berikut:Pasal 22(1) PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasasesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing.(2) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasayang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/ataub. kegiatan ...
  • 26. - 26 -b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasayang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antarK/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing),sepanjang diperlukan.(3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputikegiatan-kegiatan sebagai berikut:a. mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yangdiperlukan K/L/D/I;b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaranuntuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimanadimaksud pada ayat (2);c. menetapkan kebijakan umum tentang:1) pemaketan pekerjaan;2) cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;4) penetapan penggunaan produk dalam negeri.d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).(4) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf dpaling sedikit memuat:a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan;dand. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.14. Ketentuan …
  • 27. - 27 -14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyisebagai berikut:Pasal 23(1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasapada K/L/D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya,harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.(2) K/L/D/I menyediakan biaya pendukung pelaksanaanPengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi:a. honorarium personil organisasi PengadaanBarang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukungdan staf proyek;b. biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasatermasuk biaya pengumuman ulang;c. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dand. biaya lainnya yang diperlukan.(3) K/L/D/I menyediakan biaya pendukung untukpelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yangpengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaranberikutnya.(4) K/L/D/I dapat mengusulkan besaran standar biayaterkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan,sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapanstandar biaya oleh Menteri Keuangan/Kepala Daerah.15. Ketentuan …
  • 28. - 28 -15. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan diantaraayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a)dan ayat (1b), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:Pasal 25(1) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Institusi secara terbuka kepada masyarakat luassetelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR.(1a) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan RencanaUmum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepadamasyarakat luas, setelah APBD yang merupakanrencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahasdan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah danDPRD.(1b) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a)mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan,apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA.(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling kurang berisi:a. nama dan alamat Pengguna Anggaran;b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;c. lokasi pekerjaan; dand. perkiraan besaran biaya.(3) Pengumuman …
  • 29. - 29 -(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilakukan dalam website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing, papanpengumuman resmi untuk masyarakat, dan PortalPengadaan Nasional melalui LPSE.(4) K/L/D/I mengumumkan rencana pelaksanaanPengadaan Barang/Jasa yang Kontraknya akandilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya/yangakan datang.16. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah,sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :Pasal 26(1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasadimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/ataukelompok masyarakat.(2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelolameliputi:a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkankemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuanteknis sumber daya manusia, serta sesuai dengantugas dan fungsi K/L/D/I;b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannyamemerlukan partisipasi langsung masyarakatsetempat atau dikelola oleh K/L/D/I;c. pekerjaan ...
  • 30. - 30 -c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasiatau pembiayaannya tidak diminati oleh PenyediaBarang/Jasa;d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapatdihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehinggaapabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasaakan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yangbesar;e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran,seminar, lokakarya atau penyuluhan;f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project)dan survei yang bersifat khusus untukpengembangan teknologi/metode kerja yang belumdapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusankebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium,dan pengembangan sistem tertentu;h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yangbersangkutan;i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif, dan budayadalam negeri;j. penelitian dan pengembangan dalam negeri;dan/atauk. pekerjaan pengembangan industri pertahanan,industri alutsista, dan industri almatsus dalamnegeri.(3) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan,pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, danpertanggungjawaban pekerjaan.(4) Pengadaan ...
  • 31. - 31 -(4) Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh:a. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;b. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola;dan/atauc. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.(5) PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yangakan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secaraSwakelola.17. Penjelasan Pasal 31 huruf c dan huruf d diubahsebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 31.18. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyisebagai berikut:Pasal 33(1) Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri ataskegiatan:a. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;b. pemilihan sistem pengadaan;c. penetapan metode penilaian kualifikasi;d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa;e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;danf. penetapan HPS.(2) Proses persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasadilakukan setelah Rencana Umum Pengadaanditetapkan.19. Ketentuan …
  • 32. - 32 -19. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah dan diantara ayat (3) danayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehinggaPasal 35 berbunyi:Pasal 35(1) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun danmenetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.(2) Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan:a. Pelelangan Umum;b. Pelelangan Terbatas;c. Pelelangan Sederhana;d. Penunjukan Langsung;e. Pengadaan Langsung; atauf. Kontes.(3) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukandengan:a. Pelelangan Umum;b. Pelelangan Terbatas;c. Pemilihan Langsung;d. Penunjukan Langsung; ataue. Pengadaan Langsung.(3a) Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan:a. Pelelangan Umum;b. Pelelangan …
  • 33. - 33 -b. Pelelangan Sederhana;c. Penunjukan Langsung;d. Pengadaan Langsung; ataue. Sayembara.(4) Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihanPenyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasilIndustri Kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri.20. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehinggaPasal 36 berbunyi sebagai berikut:Pasal 36(1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metodePelelangan Umum dengan pascakualifikasi.(2) Khusus untuk Pengadan Barang/Pekerjaan Konstruksiyang bersifat kompleks dan diyakini jumlahpenyedianya terbatas, pemilihan Penyedia Barang/Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan denganPelelangan Terbatas.(3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkanpaling kurang di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi, papan pengumumanresmi untuk masyarakat, dan Portal PengadaanNasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dandunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasidapat mengikutinya.(4) Dalam ...
  • 34. - 34 -(4) Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis danharga.21. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehinggaPasal 37 berbunyi sebagai berikut:Pasal 37(1) Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilaipaling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)dapat dilakukan dengan:a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; ataub. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan PekerjaanKonstruksi.(2) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsungdilakukan melalui proses pascakualifikasi.(3) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsungdiumumkan sekurang-kurangnya di websiteKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi,papan pengumuman resmi untuk masyarakat, danPortal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehinggamasyarakat luas dan dunia usaha yang berminat danmemenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.(4) Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsungtidak ada negosiasi teknis dan harga.22. Diantara ayat (4) huruf c dan huruf d Pasal 38 disisipkan 1(satu) huruf yaitu huruf c1, dan ditambahkan 1 (satu) hurufpada ayat (5) yaitu huruf h, serta Penjelasan ayat (2) diubah,sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:Pasal 38 …
  • 35. - 35 -Pasal 38(1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapatdilakukan dalam hal:a. keadaan tertentu; dan/ataub. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksikhusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus.(2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaandan/atau memenuhi kualifikasi.(3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baikteknis maupun harga sehingga diperoleh harga yangsesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secarateknis dapat dipertanggungjawabkan.(4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkandilakukan Penunjukan Langsung terhadap PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakansebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannyaharus segera/tidak dapat ditunda untuk:1) pertahanan negara;2) keamanan dan ketertiban masyarakat;3) keselamatan/perlindungan masyarakat yangpelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:a) akibat …
  • 36. - 36 -a) akibat bencana alam dan/atau bencana nonalam dan/atau bencana sosial;b) dalam rangka pencegahan bencana;dan/atauc) akibat kerusakan sarana/prasarana yangdapat menghentikan kegiatan pelayananpublik.b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensiyang mendadak untuk menindaklanjuti komitmeninternasional dan dihadiri oleh Presiden/WakilPresiden;c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yangditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatanyang menyangkut keamanan dan ketertibanmasyarakat yang ditetapkan oleh Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia;c1. kegiatan bersifat rahasia untuk kepentinganintelijen dan/atau perlindungan saksi sesuaidengan tugas yang ditetapkan dalam peraturanperundang-undangan; ataud. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yangspesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu)Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu)pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihakyang telah mendapat izin dari pemegang hak paten,atau pihak yang menjadi pemenang pelelanganuntuk mendapatkan izin dari pemerintah.(5) Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yangmemungkinkan dilakukan Penunjukan Langsungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:a. Barang/ ...
  • 37. - 37 -a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yangditetapkan pemerintah;b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakansatu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuantanggung jawab atas risiko kegagalan bangunanyang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yangbersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakandengan penggunaan teknologi khusus dan hanyaada 1 (satu) Penyedia yang mampu;d. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat,obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangkamenjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaanpeningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yangjenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteriyang bertanggung jawab di bidang kesehatan;e. Pengadaan kendaraan bermotor dengan hargakhusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikansecara luas kepada masyarakat;f. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnyaterbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;g. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewaruang terbuka atau tertutup lainnya denganketentuan dan tata cara pembayaran sertapenyesuaian harga yang dapat dipertanggung-jawabkan; atauh. Pekerjaan ...
  • 38. - 38 -h. Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, danUtilitas Umum di lingkungan perumahan bagiMasyarakat Berpenghasilan Rendah yangdilaksanakan oleh pengembang/developer yangbersangkutan.23. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus,sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:Pasal 39(1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadapPengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnyayang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah), dengan ketentuan:a. kebutuhan operasional K/L/D/I;b. teknologi sederhana;c. risiko kecil; dan/ataud. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usahaorang-perseorangan dan/atau badan usaha kecilserta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaanyang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapatdipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dankoperasi kecil.(2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan hargayang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.(3) Dihapus.(4) PA/ …
  • 39. - 39 -(4) PA/KPA dilarang menggunakan metode PengadaanLangsung sebagai alasan untuk memecah paketPengadaan menjadi beberapa paket dengan maksuduntuk menghindari pelelangan.24. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 42berbunyi sebagai berikut:Pasal 42(1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnyadilakukan melalui Metode Seleksi Umum.(2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui MetodeSeleksi Umum diumumkan sekurang-kurangnya diwebsite Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat,dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehinggamasyarakat luas dan dunia usaha yang berminat sertamemenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.(3) Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima)sampai 7 (tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi.25. Ketentuan Pasal 43 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 43berbunyi sebagai berikut:Pasal 43(1) Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap PengadaanJasa Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidakefisien dari segi biaya seleksi.(2) Seleksi ...
  • 40. - 40 -(2) Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaanJasa Konsultansi yang:a. bersifat sederhana; danb. bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah).(3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui MetodeSeleksi Sederhana diumumkan paling kurang di websiteKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi,papan pengumuman resmi untuk masyarakat, danPortal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehinggamasyarakat luas dan dunia usaha yang berminat danmemenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.(4) Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3(tiga) sampai 5 (lima) Penyedia Jasa Konsultansi.26. Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6),serta Penjelasan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyisebagai berikut:Pasal 47(1) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun danmenetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran.(2) Metode pemasukan Dokumen Penawaran terdiri atas:a. metode satu sampul;b. metode dua sampul; atauc. metode dua tahap.(3) Metode ...
  • 41. - 41 -(3) Metode satu sampul digunakan untuk PengadaanBarang/Jasa yang sederhana, dimana evaluasi teknistidak dipengaruhi oleh harga dan memiliki karakteristiksebagai berikut:a. Pekerjaan yang bersifat sederhana dengan standarharga yang telah ditetapkan Pemerintah;b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yangsederhana; atauc. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya yang spesifikasi teknis atau volumenyadapat dinyatakan secara jelas dalam DokumenPengadaan.(4) Selain Pengadaan Barang/Jasa yang memilikikarakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (3),metode satu sampul digunakan dalam PenunjukanLangsung/Pengadaan Langsung/Kontes/Sayembara.(5) Metode dua sampul digunakan untuk PengadaanBarang/Jasa dimana evaluasi teknis dipengaruhi olehpenawaran harga, dan digunakan untuk:a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilaiatau sistem biaya selama umur ekonomis.b. Pengadaan Jasa Konsultansi yang memilikikarakteristik sebagai berikut:1) dibutuhkan penilaian yang terpisah antarapersyaratan teknis dengan harga penawaran,agar penilaian harga tidak mempengaruhipenilaian teknis; atau2) pekerjaan …
  • 42. - 42 -2) pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukanevaluasi teknis yang lebih mendalam.(6) Metode dua tahap digunakan untuk PengadaanBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yangmemiliki karakteristik sebagai berikut:a. Pekerjaan bersifat kompleks;b. memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhansistem, termasuk pertimbangan kemudahan atauefisiensi pengoperasian dan pemeliharanperalatannya;c. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistemdan desain penerapan teknologi yang berbeda;d. membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama;dan/ataue. membutuhkan penyetaraan teknis.27. Ketentuan Pasal 48 ayat (3) dan ayat (5) diubah, dandiantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaituayat (3a), serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6),sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:Pasal 48(1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiriatas:a. sistem gugur;b. sistem nilai; danc. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.(2) Metode …
  • 43. - 43 -(2) Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnyamenggunakan penilaian sistem gugur.(3) Evaluasi sistem nilai digunakan untuk PengadaanBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yangmemperhitungkan keunggulan teknis sepadan denganharga, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhioleh kualitas teknis.(3a) Evaluasi sistem penilaian biaya selama umur ekonomisdigunakan untuk Pengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkanfaktor-faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional,biaya pemeliharaan, dan jangka waktu operasi tertentu.(4) Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagaiberikut:a. besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluhperseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluhperseratus) dari total bobot keseluruhan;b. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atauyang dapat dikuantifikasikan; danc. tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkandengan jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan.(5) Dalam melakukan evaluasi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambahdan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasisetelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.(6) Metode dua tahap sebagaimana dimaksud dalamPasal 47 ayat (6) dapat menggunakan metode evaluasisistem gugur, sistem nilai, atau sistem penilaian biayaselama umur ekonomis.28. Ketentuan …
  • 44. - 44 -28. Ketentuan Pasal 49 ayat (7) huruf d diubah danditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 49berbunyi sebagai berikut:Pasal 49(1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan PenyediaJasa Konsultansi dapat dilakukan denganmenggunakan:a. metode evaluasi berdasarkan kualitas;b. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya;c. metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran; ataud. metode evaluasi berdasarkan biaya terendah.(2) Metode evaluasi berdasarkan kualitas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untukpekerjaan yang:a. mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagaifaktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat(outcome) secara keseluruhan; dan/ataub. lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK.(3) Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biayasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,digunakan untuk pekerjaan yang:a. lingkup, keluaran (output), waktu penugasan, danhal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalamKAK; dan/ataub. besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah,jelas, dan tepat.(4) Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,digunakan untuk pekerjaan:a. sudah ...
  • 45. - 45 -a. sudah ada aturan yang mengatur (standar);b. dapat dirinci dengan tepat; atauc. anggarannya tidak melampaui pagu tertentu.(5) Metode evaluasi berdasarkan biaya terendahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhanadan standar.(6) Dalam evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya,pembobotan nilai teknis dan biaya diatur denganketentuan:a. bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80;b. bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40.(7) Semua evaluasi penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansiharus diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi, denganketentuan sebagai berikut:a. Harga Satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu biayalangsung non-personil yang dapat diganti(reimburseable cost) dan/atau biaya langsungpersonil yang dinilai tidak wajar;b. aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau negosiasiterutama:1) kesesuaian rencana kerja dengan jenispengeluaran biaya;2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan3) biaya satuan dibandingkan dengan biaya yangberlaku di pasar/kewajaran biaya;c. klarifikasi ...
  • 46. - 46 -c. klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biayalangsung personil dilakukan berdasarkan daftar gajiyang telah diaudit dan/atau bukti setor PajakPenghasilan tenaga ahli konsultan yangbersangkutan;d. biaya satuan dari biaya langsung personil palingtinggi 4 (empat) kali gaji dasar yang diterima tenagaahli tetap dan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kalipenghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap;dane. unit biaya langsung personil dihitung berdasarkansatuan waktu yang telah ditetapkan.(8) Dikecualikan dari ketentuan ayat (7) huruf c dan d,untuk seleksi internasional, dengan ketentuan:a. negosiasi terhadap unit biaya langsung personildapat dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telahdiaudit, bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli,atau pernyataan Penyedia yang bersangkutantentang kewajaran besaran tenaga ahli (billing rate)yang memuat kesanggupan untuk dijadikan dasaraudit;b. besaran biaya langsung personil dapat mengacukepada unit biaya personil yang berlaku di luarnegeri.29. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 50berbunyi sebagai berikut:Pasal 50 …
  • 47. - 47 -Pasal 50(1) PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasadalam rancangan kontrak.(2) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi :a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dand. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.(3) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan carapembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufa, terdiri atas:a. Kontrak Lump Sum;b. Kontrak Harga Satuan;c. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;d. Kontrak Persentase; dane. Kontrak Terima Jadi (Turnkey).(4) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkanpembebanan Tahun Anggaran sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b, terdiri atas:a. Kontrak Tahun Tunggal; danb. Kontrak Tahun Jamak.(5) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumberpendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufc, terdiri atas:a. Kontrak Pengadaan Tunggal;b. Kontrak Pengadaan Bersama; danc. Kontrak ...
  • 48. - 48 -c. Kontrak Payung (Framework Contract).(6) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenispekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufd, terdiri atas:a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; danb. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.30. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) danayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehinggaPasal 52 berbunyi sebagai berikut:Pasal 52(1) Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yangpelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaranselama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.(2) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yangpelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1(satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yangdilakukan setelah mendapatkan persetujuan :a. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutanuntuk kegiatan yang nilai kontraknya sampaidengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah) bagi kegiatan penanaman benih/bibit,penghijauan, pelayanan perintis darat/laut/udara,makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuknarapidana di Lembaga Pemasyarakatan,pengadaan pita cukai, layanan pembuangansampah, dan pengadaan jasa cleaning service.b. Menteri ...
  • 49. - 49 -b. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainyadiatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)dan kegiatan yang nilainya sampai denganRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yangtidak termasuk dalam kriteria kegiatansebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (2) huruf a.(2a) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)huruf b diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerjasejak dokumen diterima secara lengkap.(3) Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerahdisetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.31. Ketentuan Pasal 53 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 53berbunyi sebagai berikut:Pasal 53(1) Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yangdibuat oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) PenyediaBarang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaantertentu dalam waktu tertentu.(2) Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrakantara beberapa PPK dengan 1 (satu) PenyediaBarang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalamwaktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani Kontrak.(3) Kontrak Payung (Framework Contract) merupakanKontrak Harga Satuan antara Pejabat K/L/D/I denganPenyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan olehK/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut:a. diadakan …
  • 50. - 50 -a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yanglebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin,dan sifatnya dibutuhkan secara berulang denganvolume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapatditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; danb. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/SatuanKerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitaspekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PenyediaBarang/Jasa secara nyata.(4) Pembebanan anggaran untuk Kontrak PengadaanBersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diaturdalam kesepakatan pendanaan bersama.32. Ketentuan Pasal 55 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:Pasal 55(1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas:a. bukti pembelian;b. kuitansi;c. Surat Perintah Kerja (SPK); dand. surat perjanjian.(2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasayang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah).(3) Kuitansi …
  • 51. - 51 -(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yangnilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah).(4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,digunakan untuk Pengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya sampai denganRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untukJasa Konsultansi dengan nilai sampai denganRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).(5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatasRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untukJasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).33. Ketentuan Pasal 56 ayat (4), ayat (7), dan ayat (11) diubah,dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayatyakni ayat (4a), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:Pasal 56(1) Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dankemampuan usaha serta pemenuhan persyaratantertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.(2) Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaituprakualifikasi atau pascakualifikasi.(3) Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasiyang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.(4) Prakualifikasi …
  • 52. - 52 -(4) Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagaiberikut:a. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi;b. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melaluiPelelangan Umum;c. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan MetodePenunjukan Langsung, kecuali untuk penanganandarurat; ataud. Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung.(4a) Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan LangsungBarang/Jasa Lainnya.(5) Proses penilaian kualifikasi untuk PenunjukanLangsung dalam penanganan darurat dilakukanbersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran.(6) Proses prakualifikasi menghasilkan:a. daftar calon Penyedia Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya; ataub. daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi.(7) Dalam proses prakualifikasi, Kelompok KerjaULP/Pejabat Pengadaan segera membuka danmengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua)hari kerja setelah diterima.(8) Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasiyang dilakukan setelah pemasukan penawaran.(9) Pascakualifikasi …
  • 53. - 53 -(9) Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaansebagai berikut:a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untukPekerjaan Kompleks;b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; danc. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.(10) ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambahpersyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatifserta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuanPeraturan Presiden ini.(11) ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proseskualifikasi dengan ketentuan:a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulirkualifikasi;b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkankecuali pada tahap pembuktian kualifikasi; danc. pembuktian kualifikasi pada pelelangan/seleksiinternasional dapat dilakukan dengan memintadokumen yang dapat membuktikan kompetensicalon Penyedia Barang/Jasa.(12) Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode:a. Sistem Gugur, untuk Pengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya;b. Sistem Nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi.34. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyisebagai berikut:Pasal 57 …
  • 54. - 54 -Pasal 57(1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya dengan metode Pelelangan Umum meliputitahapan sebagai berikut:a. Pelelangan Umum untuk pemilihan PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atauPelelangan Terbatas untuk pemilihan PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi,metode dua sampul yang meliputi kegiatan:1) pengumuman dan/atau undangan prakuali-fikasi;2) pendaftaran dan pengambilan DokumenKualifikasi;3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;4) pembuktian kualifikasi;5) penetapan hasil kualifikasi;6) pengumuman hasil kualifikasi;7) sanggahan kualifikasi;8) undangan;9) pengambilan Dokumen Pemilihan;10) pemberian penjelasan;11) pemasukan Dokumen Penawaran;12) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;13) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;14) pemberitahuan dan pengumuman peserta yanglulus evaluasi sampul I;15) pembukaan ...
  • 55. - 55 -15) pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;16) evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;17) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;18) penetapan pemenang;19) pengumuman pemenang;20) sanggahan; dan21) sanggahan banding (apabila diperlukan).b. Pelelangan Umum untuk pemilihan PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atauPelelangan Terbatas untuk pemilihan PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi,metode dua tahap yang meliputi kegiatan:1) pengumuman prakualifikasi dan/atauundangan prakualifikasi;2) pendaftaran dan pengambilan DokumenKualifikasi;3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;4) pembuktian kualifikasi;5) penetapan hasil kualifikasi;6) pengumuman hasil kualifikasi;7) sanggahan kualifikasi;8) undangan;9) pengambilan Dokumen Pemilihan;10) pemberian penjelasan;11) pemasukan ...
  • 56. - 56 -11) pemasukan Dokumen Penawaran tahap I;12) pembukaan Dokumen Penawaran tahap I;13) evaluasi Dokumen Penawaran tahap I;14) melakukan penyetaraan teknis apabiladiperlukan, kecuali untuk metode evaluasisistem nilai;15) penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I;16) pemberitahuan dan pengumuman peserta yanglulus evaluasi tahap I;17) pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;18) pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;19) evaluasi Dokumen Penawaran tahap II;20) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;21) penetapan pemenang;22) pengumuman pemenang;23) sanggahan; dan24) sanggahan banding (apabila diperlukan).c. Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbatas untukpemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksidengan prakualifikasi, metode satu sampul yangmeliputi kegiatan:1) pengumuman dan/atau undanganprakualifikasi;2) pendaftaran dan pengambilan DokumenKualifikasi;3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;4) pembuktian ...
  • 57. - 57 -4) pembuktian kualifikasi;5) penetapan hasil kualifikasi;6) pengumuman hasil kualifikasi;7) sanggahan kualifikasi;8) undangan;9) pengambilan Dokumen Pemilihan;10) pemberian penjelasan;11) pemasukan Dokumen Penawaran;12) pembukaan Dokumen Penawaran;13) evaluasi Dokumen Penawaran;14) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;15) penetapan pemenang;16) pengumuman pemenang;17) sanggahan; dan18) sanggahan banding (apabila diperlukan).d. Pelelangan Umum untuk pemilihan PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya denganpascakualifikasi, metode satu sampul yang meliputikegiatan:1) pengumuman;2) pendaftaran dan pengambilan DokumenPengadaan;3) pemberian penjelasan;4) pemasukan Dokumen Penawaran;5) pembukaan Dokumen Penawaran;6) evaluasi ...
  • 58. - 58 -6) evaluasi penawaran;7) evaluasi kualifikasi;8) pembuktian kualifikasi;9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;10) penetapan pemenang;11) pengumuman pemenang;12) sanggahan; dan13) Sanggahan Banding (apabila diperlukan).e. Pelelangan Umum untuk pemilihan PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya denganpascakualifikasi, metode dua sampul yang meliputikegiatan:1) pengumuman;2) pendaftaran dan pengambilan DokumenPengadaan;3) pemberian penjelasan;4) pemasukan Dokumen Penawaran;5) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;6) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;7) pemberitahuan dan pengumuman peserta yanglulus evaluasi sampul I;8) pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;9) evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;10) pembuktian kualifikasi;11) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;12) penetapan ...
  • 59. - 59 -12) penetapan pemenang;13) pengumuman pemenang;14) sanggahan; dan15) sanggahan banding (apabila diperlukan).(2) Pemilihan dengan metode Pelelangan Sederhana untukPenyedia Barang/Jasa Lainnya atau PemilihanLangsung untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi,meliputi tahapan sebagai berikut:a. pengumuman;b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;c. pemberian penjelasan;d. pemasukan Dokumen Penawaran;e. pembukaan Dokumen Penawaran;f. evaluasi penawaran;g. evaluasi kualifikasi;h. pembuktian kualifikasi;i. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;j. penetapan pemenang;k. pengumuman pemenang;l. sanggahan; danm. sanggahan banding (apabila diperlukan).(3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya untuk penanganan darurat dengan metodePenunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagaiberikut:a. PPK ...
  • 60. - 60 -a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) kepada:1) Penyedia terdekat yang sedang melaksanakanpekerjaan sejenis; atau2) Penyedia lain yang dinilai mampu danmemenuhi kualifikasi untuk melaksanakanpekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyediasebagaimana dimaksud pada angka 1).b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsungdilakukan secara simultan, sebagai berikut :1) opname pekerjaan di lapangan;2) penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volumepekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan;3) penyusunan dan penetapan HPS;4) penyusunan Dokumen Pengadaan;5) penyampaian Dokumen Pengadaan kepadaPenyedia;6) pemasukan Dokumen Penawaran;7) pembukaan Dokumen Penawaran;8) klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;9) penyusunan Berita Acara Hasil PenunjukanLangsung;10) penetapan Penyedia; dan11) pengumuman Penyedia.(4) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya untuk bukan penanganan darurat denganMetode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagaiberikut:a. undangan ...
  • 61. - 61 -a. undangan kepada peserta terpilih dilampiriDokumen Pengadaan;b. pemasukan Dokumen Kualifikasi;c. evaluasi kualifikasi;d. pembuktian kualifikasi;e. pemberian penjelasan;f. pemasukan Dokumen Penawaran;g. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasiteknis dan harga;h. penyusunan Berita Acara Hasil PenunjukanLangsung;i. penetapan Penyedia; danj. pengumuman Penyedia.(5) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukansebagai berikut:a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyediauntuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yangmenggunakan bukti pembelian dan kuitansi, sertaPengadaan Pekerjaan Konstruksi yangmenggunakan kuitansi;b. permintaan penawaran yang disertai denganklarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepadaPenyedia untuk Pengadaan Langsung yangmenggunakan SPK.(6) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya denganmetode Kontes/Sayembara meliputi paling kurangtahapan sebagai berikut:a. pengumuman; ...
  • 62. - 62 -a. pengumuman;b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes/Sayembara;c. pemberian penjelasan;d. pemasukan proposal;e. pembukaan proposal;f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposalteknis;g. pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/Sayembara;h. penetapan pemenang; dani. pengumuman pemenang.35. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyisebagai berikut:Pasal 58(1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metodeSeleksi Umum meliputi tahapan sebagai berikut:a. metode evaluasi kualitas prakualifikasi dengan duasampul yang meliputi kegiatan:1) pengumuman prakualifikasi;2) pendaftaran dan pengambilan DokumenKualifikasi;3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);4) pemasukan …
  • 63. - 63 -4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;5) pembuktian kualifikasi;6) penetapan hasil kualifikasi;7) pemberitahuan dan pengumuman hasilkualifikasi;8) sanggahan kualifikasi;9) undangan;10) pengambilan Dokumen Pemilihan;11) pemberian penjelasan;12) pemasukan Dokumen Penawaran;13) pembukaan dokumen sampul I;14) evaluasi dokumen sampul I;15) penetapan peringkat teknis;16) pemberitahuan dan pengumuman peringkatteknis;17) sanggahan;18) sanggahan banding (apabila diperlukan);19) undangan pembukaan dokumen sampul II;20) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;21) undangan klarifikasi dan negosiasi teknis danbiaya;22) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan23) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.b. metode evaluasi kualitas dan biaya serta metodeevaluasi pagu anggaran prakualifikasi dengan duasampul yang meliputi kegiatan:1) pengumuman ...
  • 64. - 64 -1) pengumuman prakualifikasi;2) pendaftaran dan pengambilan DokumenKualifikasi;3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;5) pembuktian kualifikasi;6) penetapan hasil kualifikasi;7) pemberitahuan dan pengumuman hasilkualifikasi;8) sanggahan kualifikasi;9) undangan;10) pengambilan Dokumen Pemilihan;11) pemberian penjelasan;12) pemasukan Dokumen Penawaran;13) pembukaan dokumen sampul I;14) evaluasi dokumen sampul I;15) penetapan peringkat teknis;16) pemberitahuan dan pengumuman peringkatteknis;17) undangan pembukaan dokumen sampul II;18) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;19) penetapan pemenang;20) pemberitahuan dan pengumuman pemenang;21) sanggahan;22) sanggahan banding (apabila diperlukan);23) undangan …
  • 65. - 65 -23) undangan klarifikasi dan negosiasi teknis danbiaya;24) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan25) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.c. metode evaluasi biaya terendah/pagu anggaranprakualifikasi dengan satu sampul yang meliputikegiatan:1) pengumuman prakualifikasi;2) pendaftaran dan pengambilan DokumenKualifikasi;3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;5) pembuktian kualifikasi;6) penetapan hasil kualifikasi;7) pemberitahuan dan pengumuman hasilkualifikasi;8) sanggahan kualifikasi;9) undangan;10) pemberian penjelasan;11) pemasukan Dokumen Penawaran;12) pembukaan Dokumen Penawaran;13) evaluasi administrasi, teknis dan biaya;14) penetapan pemenang;15) pemberitahuan dan pengumuman pemenang;16) sanggahan;17) sanggahan …
  • 66. - 66 -17) sanggahan banding (apabila diperlukan);18) undangan klarifikasi dan negosiasi;19) klarifikasi dan negosiasi; dan20) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.(2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan MetodeSeleksi Sederhana dengan metode evaluasi PaguAnggaran atau metode biaya terendah dengan satusampul meliputi tahapan sebagai berikut:a. pengumuman prakualifikasi;b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;c. pemberian penjelasan (apabila diperlukan);d. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;e. pembuktian kualifikasi;f. penetapan hasil kualifikasi;g. pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi;h. sanggahan kualifikasi;i. undangan;j. pemberian penjelasan;k. pemasukan Dokumen Penawaran;l. pembukaan Dokumen Penawaran;m. evaluasi administrasi, teknis, dan biaya;n. penetapan pemenang;o. pemberitahuan dan pengumuman pemenang;p. sanggahan;q. sanggahan banding (apabila diperlukan);r. undangan …
  • 67. - 67 -r. undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;s. klarifikasi dan negosiasi; dant. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.(3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan MetodePenunjukan Langsung untuk penanganan daruratmeliputi tahapan sebagai berikut:a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) kepada :1) Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang sedangmelaksanakan pekerjaan sejenis di lokasipenanganan darurat; atau2) Penyedia Jasa Konsultansi lain yang dinilaimampu dan memenuhi kualifikasi untukmelaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak adaPenyedia Jasa Konsultansi sebagaimanadimaksud pada angka 1).b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsungdilakukan secara simultan, sebagai berikut :1) opname pekerjaan di lapangan;2) penetapan ruang lingkup, jumlah, dankualifikasi tenaga ahli serta waktu penyelesaianpekerjaan;3) penyusunan Dokumen Pengadaan;4) penyusunan dan penetapan HPS;5) penyampaian Dokumen Pengadaan;6) pemasukan Dokumen Penawaran;7) pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran;8) klarifikasi …
  • 68. - 68 -8) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;9) penyusunan Berita Acara Hasil PenunjukanLangsung;10) penetapan Penyedia; dan11) pengumuman Penyedia.(4) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan MetodePenunjukan Langsung untuk bukan penanganandarurat meliputi tahapan sebagai berikut:a. undangan kepada peserta terpilih dilampiriDokumen Pengadaan;b. pemasukan, evaluasi, dan pembuktian kualifikasi;c. pemberian penjelasan;d. pemasukan Dokumen Penawaran;e. pembukaan dan evaluasi penawaran;f. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;g. pembuatan Berita Acara Hasil PenunjukanLangsung;h. penetapan Penyedia; dani. pengumuman.(5) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metodePengadaan Langsung dilakukan dengan permintaanpenawaran yang diikuti dengan klarifikasi sertanegosiasi teknis dan biaya kepada calon Penyedia.(6) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metodeSayembara meliputi paling kurang tahapan sebagaiberikut:a. pengumuman ...
  • 69. - 69 -a. pengumuman;b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara;c. pemberian penjelasan;d. pemasukan proposal;e. pembukaan proposal;f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposalteknis;g. pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara;h. penetapan pemenang; dani. pengumuman pemenang.(7) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Peroranganmenggunakan tahapan Seleksi Umum pascakualifikasisatu sampul, meliputi kegiatan sebagai berikut:a. pengumuman;b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;c. pemberian penjelasan;d. pemasukan Dokumen Penawaran;e. pembukaan Dokumen Penawaran;f. evaluasi penawaran;g. evaluasi kualifikasi;h. pembuktian kualifikasi;i. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi;j. penetapan pemenang;k. pengumuman ...
  • 70. - 70 -k. pengumuman pemenang;l. sanggahan;m. sanggahan banding (apabila diperlukan);n. undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;o. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; danp. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.36. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyisebagai berikut:Pasal 60(1) Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, PelelanganTerbatas, atau Seleksi Umum dilakukan denganketetapan waktu sebagai berikut:a. penayangan pengumuman prakualifikasi palingkurang 7 (tujuh) hari kerja;b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasidimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukanDokumen Kualifikasi;c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi palingkurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnyapenayangan pengumuman kualifikasi;d. masa sanggahan terhadap hasil kualifikasidilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelahpengumuman hasil kualifikasi dan tidak adasanggahan banding;e. undangan ...
  • 71. - 71 -e. undangan Pelelangan/Seleksi kepada peserta yanglulus kualifikasi disampaikan 1 (satu) hari kerjasetelah selesainya masa sanggahan;f. pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejakdikeluarkannya undangan Pelelangan/Seleksisampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batasakhir pemasukan Dokumen Penawaran;g. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3(tiga) hari kerja sejak tanggal undanganPelelangan/Seleksi;h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu)hari kerja setelah pemberian penjelasan sampaidengan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja setelahditandatanganinya Berita Acara PemberianPenjelasan;i. masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksiselama 5 (lima) hari kerja setelah pengumumanhasil Pelelangan/Seleksi dan masa sanggahanbanding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerimajawaban sanggahan;j. dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenanglelang, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa(SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6 (enam) harikerja setelah pengumuman penetapan pemenangPelelangan apabila tidak ada sanggahan, atausetelah sanggahan dijawab dalam hal tidak adasanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) harikerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikanBerita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untukSeleksi Umum;k. dalam ...
  • 72. - 72 -k. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJpada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2(dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahanbanding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/KepalaDaerah/Pimpinan Institusi atau diterbitkan palinglambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok KerjaULP menyampaikan BAHS kepada PPK untukSeleksi Umum; danl. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.(2) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l,diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP.(3) Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihansebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PengadaanBarang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukanberdasarkan hari kalender.(4) Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) melalui E-Procurement adalahhari kerja.(5) Dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi,Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum dilakukanmendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkansetelah DIPA/DPA ditetapkan.37. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyisebagai berikut:Pasal 61 …
  • 73. - 73 -Pasal 61(1) Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangandengan pascakualifikasi dilakukan dengan ketetapanwaktu sebagai berikut:a. penayangan pengumuman dilaksanakan palingkurang 7 (tujuh) hari kerja;b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan(Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan)dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukanDokumen Penawaran;c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3(tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman;d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu)hari kerja setelah pemberian penjelasan;e. batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran palingkurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan denganmemperhitungkan waktu yang diperlukan untukmempersiapkan Dokumen Penawaran sesuaidengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan;f. evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan:1) waktu yang diperlukan; atau2) jenis dan kompleksitas pekerjaan;g. masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksiselama 5 (lima) hari kerja setelah pengumumanhasil Pelelangan/Seleksi dan masa sanggahanbanding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerimajawaban sanggahan;h. dalam ...
  • 74. - 74 -h. dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenangPelelangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 6(enam) hari kerja setelah pengumuman penetapanpemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan,atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak adasanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) harikerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikanBerita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untukSeleksi Umum;i. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJpada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2(dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahanbanding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/KepalaDaerah/Pimpinan Institusi atau diterbitkan palinglambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok KerjaULP menyampaikan BAHS kepada PPK untukSeleksi Umum; danj. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.(2) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i,diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP.(3) Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihansebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PengadaanBarang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukanberdasarkan hari kalender.(4) Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) melalui E-Procurement adalahhari kerja.(5) Dalam ...
  • 75. - 75 -(5) Dalam hal Pelelangan Umum dan Seleksi UmumPerorangan dengan pascakualifikasi dilakukanmendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkansetelah DIPA/DPA ditetapkan.38. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyisebagai berikut:Pasal 62(1) Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, atauSeleksi Sederhana Perorangan dilakukan denganketetapan waktu sebagai berikut:a. penayangan pengumuman dilakukan paling kurang4 (empat) hari kerja;b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaandimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukanDokumen Penawaran;c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3(tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman;d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu)hari kerja setelah pemberian penjelasan sampaidengan paling kurang 2 (dua) hari kerja setelahditandatanganinya Berita Acara PemberianPenjelasan;e. masa ...
  • 76. - 76 -e. masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/SeleksiSederhana Perorangan selama 3 (tiga) hari kerjasetelah pengumuman hasil Pelelangan/SeleksiSederhana Perorangan dan masa sanggahanbanding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerimajawaban sanggahan;f. SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerjasetelah pengumuman penetapan pemenangPelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsungapabila tidak ada sanggahan, atau setelahsanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahanbanding;g. dalam hal Sanggahan Banding tidak diterima,SPPBJ pada Pelelangan Sederhana atau PemilihanLangsung diterbitkan paling lambat 2 (dua) harikerja setelah adanya jawaban Sanggahan Bandingdari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;h. untuk Seleksi Sederhana Perorangan, SPPBJditerbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelahKelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepadaPPK; dani. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.(2) Seleksi ...
  • 77. - 77 -(2) Seleksi Sederhana dengan prakualifikasi dilakukandengan ketetapan waktu sebagai berikut:a. penayangan pengumuman prakualifikasi palingkurang 4 (empat) hari kerja;b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasidimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukanDokumen Kualifikasi;c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi palingkurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnyapenayangan pengumuman kualifikasi;d. masa sanggahan terhadap hasil kualifikasidilakukan selama 3 (tiga) hari kerja setelahpengumuman hasil kualifikasi dan tidak adasanggahan banding;e. undangan kepada peserta yang masuk daftarpendek disampaikan 1 (satu) hari kerja setelahmasa sanggahan atau setelah selesainya masasanggahan;f. pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejakdikeluarkannya undangan seleksi sampai dengan 1(satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukanDokumen Penawaran;g. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3(tiga) hari kerja sejak tanggal undangan seleksi;h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu)hari kerja setelah pemberian penjelasan sampaidengan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelahditandatanganinya Berita Acara PemberianPenjelasan;i. masa ...
  • 78. - 78 -i. masa sanggahan terhadap hasil Seleksi selama 3(tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil Seleksidan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) harikerja setelah menerima jawaban sanggahan;j. SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerjasetelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHSkepada PPK;k. dalam hal Sanggahan Banding tidak diterima,SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerjasetelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHSkepada PPK; danl. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.(3) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h,dan pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf l,diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP.(4) Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untukPengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement,dilakukan berdasarkan hari kalender.(5) Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaluiE-Procurement adalah hari kerja.(6) Dalam hal Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsungatau Seleksi Sederhana dilakukan mendahului TahunAnggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPAditetapkan.39. Ketentuan …
  • 79. - 79 -39. Ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), danayat (7) diubah, serta diantara ayat (7) dan ayat (8)disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (7a), dan Penjelasan ayat(3) diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:Pasal 66(1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara danPengadaan Langsung yang menggunakan buktipembelian.(2) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaanmengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yangditetapkan oleh PPK.(3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.(4) HPS ditetapkan:a. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerjasebelum batas akhir pemasukan penawaran untukpemilihan dengan pascakualifikasi; ataub. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerjasebelum batas akhir pemasukan penawaranditambah dengan waktu lamanya prosesprakualifikasi untuk pemilihan denganprakualifikasi.(5) HPS digunakan sebagai:a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasukrinciannya;b. dasar untuk menetapkan batas tertinggipenawaran yang sah:1) untuk ...
  • 80. - 80 -1) untuk Pengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya, kecuali Pelelanganyang menggunakan metode dua tahap danPelelangan Terbatas dimana peserta yangmemasukkan penawaran harga kurang dari 3(tiga); dan2) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yangmenggunakan metode Pagu Anggaran.c. dasar untuk menetapkan besaran nilai JaminanPelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebihrendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilaitotal HPS.(6) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besarankerugian negara.(7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlianberdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkanmeliputi:a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasadilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannyaPengadaan Barang/Jasa;b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secararesmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secararesmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lainyang dapat dipertanggungjawabkan;d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkanoleh pabrikan/distributor tunggal;e. biaya ...
  • 81. - 81 -e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedangberjalan dengan mempertimbangkan faktorperubahan biaya;f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalandan/atau kurs tengah Bank Indonesia;g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baikyang dilakukan dengan instansi lain maupunpihak lain;h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan olehkonsultan perencana (engineer’s estimate);i. norma indeks; dan/atauj. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.(7a) Penyusunan HPS untuk pelelangan/seleksiinternasional dapat menggunakan informasi hargabarang/jasa di luar negeri.(8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungandan biaya overhead yang dianggap wajar.40. Ketentuan Pasal 70 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah,sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :Pasal 70(1) Jaminan Pelaksanaan diminta PPK kepada PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).(2) Jaminan …
  • 82. - 82 -(2) Jaminan Pelaksanaan dapat diminta PPK kepadaPenyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai di atasRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecualiuntuk Pengadaan Jasa Lainnya dimana aset Penyediasudah dikuasai oleh Pengguna.(3) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah diterbitkannyaSPPBJ dan sebelum penandatanganan KontrakPengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya.(4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagaiberikut:a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80%(delapan puluh perseratus) sampai dengan 100%(seratus perseratus) dari nilai total HPS, JaminanPelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus)dari nilai Kontrak; ataub. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80%(delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS,besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (limaperseratus) dari nilai total HPS.(5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontraksampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serahterima pertama Pekerjaan Konstruksi.(6) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:a. penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan SertifikatGaransi; ataub. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5%(lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagiPenyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.41. Ketentuan …
  • 83. - 83 -41. Ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah,sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:Pasal 71(1) Penyedia Barang/Jasa memberikan JaminanPemeliharaan kepada PPK setelah pelaksanaanpekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus),untuk:a. Pekerjaan Konstruksi;b. Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masapemeliharaan.(2) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (limaperseratus) dari nilai Kontrak.(3) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empatbelas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.(4) Penyedia Pekerjaan Konstruksi memilih untukmemberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikanretensi.(5) Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimanadimaksud pada ayat (4), besarnya 5% (lima perseratus)dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.42. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyisebagai berikut:Pasal 73 …
  • 84. - 84 -Pasal 73(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa, Kelompok Kerja ULP dapatmengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasasecara luas kepada masyarakat dengan syarat:a. setelah penetapan APBD untuk PengadaanBarang/Jasa yang bersumber dari APBD;b. setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR untukpengadaan yang bersumber dari APBN.(2) Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasianggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang darinilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, prosesPemilihan dibatalkan.(3) Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secaraterbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui:a. website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi;b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; danc. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.43. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 77 disisipkan 1 (satu)ayat yaitu ayat (5a), sehingga Pasal 77 berbunyi sebagaiberikut:Pasal 77 ...
  • 85. - 85 -Pasal 77(1) Untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa,ULP/Pejabat Pengadaan mengadakan pemberianpenjelasan.(2) ULP/Pejabat Pengadaan dapat memberikan penjelasanlanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.(3) Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam BeritaAcara Pemberian Penjelasan yang ditandatangani olehULP/Pejabat Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil daripeserta yang hadir.(4) ULP memberikan salinan Berita Acara PemberianPenjelasan dan Adendum Dokumen Pengadaan kepadaseluruh peserta, baik yang menghadiri atau tidakmenghadiri pemberian penjelasan.(5) Apabila tidak ada peserta yang hadir atau yang bersediamenandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan,maka Berita Acara Pemberian Penjelasan cukupditandatangani oleh anggota ULP yang hadir.(5a) Untuk pemberian penjelasan pada Pelelangan/SeleksiInternasional, penyampaian pertanyaan dapatdilakukan melalui surat elektronik sebelum pemberianpenjelasan dimulai.(6) Perubahan rancangan Kontrak dan/atau spesifikasiteknis dan/atau gambar dan/atau nilai total HPS,harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkandalam Adendum Dokumen Pengadaan.(7) Dalam …
  • 86. - 86 -(7) Dalam hal PPK tidak menyetujui usulan perubahansebagaimana dimaksud pada ayat (6):a. ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPAuntuk diputuskan;b. Jika PA/KPA sependapat dengan PPK, tidakdilakukan perubahan; atauc. Jika PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPAmemutuskan perubahan dan bersifat final, sertamemerintahkan ULP untuk membuat danmengesahkan Adendum Dokumen Pengadaan.(8) Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasantidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.44. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyisebagai berikut:Pasal 80(1) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menetapkanhasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa.(2) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaanmengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasasetelah ditetapkan melalui website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi dan papanpengumuman resmi.(3) Pengumuman …
  • 87. - 87 -(3) Pengumuman penetapan Penyedia Barang/Jasasekurang-kurangnya terdiri dari:a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;b. nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), danalamat pemenang; danc. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, danharga.(4) Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasayang dilakukan melalui Pelelangan/PemilihanLangsung/Seleksi, diumumkan secara terbuka pada:a. website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi;b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; danc. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.(5) Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasayang dilakukan melalui Penunjukan Langsung,diumumkan secara terbuka pada:a. website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi; danb. papan pengumuman resmi untuk masyarakat.(6) Kelompok Kerja ULP dapat menetapkan hasil pemilihankepada lebih dari 1 (satu) Penyedia, jika diperlukan.(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat(4), dan ayat (5) dikecualikan untuk pekerjaan yangbersifat rahasia.45. Ketentuan …
  • 88. - 88 -45. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyisebagai berikut:Pasal 81(1) Peserta pemilihan yang memasukan dokumenkualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baiksecara sendiri maupun bersama-sama dengan pesertalainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulisapabila menemukan:a. penyimpangan terhadap ketentuan dan proseduryang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yangtelah ditetapkan dalam Dokumen PengadaanBarang/Jasa;b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinyapersaingan yang tidak sehat; dan/atauc. adanya penyalahgunaan wewenang oleh KelompokKerja ULP dan/atau Pejabat yang berwenanglainnya.(2) Surat sanggahan disampaikan kepada Kelompok KerjaULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIPKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusiyang bersangkutan paling lambat paling lambat 3 (tiga)hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana danPemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelahpengumuman pemenang.(3) Kelompok Kerja ULP wajib memberikan jawaban tertulisatas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerjauntuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan PemilihanLangsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umumpaling lambat 5 (lima) hari kerja setelah suratsanggahan diterima.46. Ketentuan ...
  • 89. - 89 -46. Ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat(7), ayat (8), dan ayat (10) diubah, serta diantara ayat (7) danayat (8) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (7a), ayat (7b) danayat (7c), sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:Pasal 82(1) Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahandari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahanbanding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/KepalaDaerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yangmenerima penugasan untuk menjawab sanggahanbanding paling lambat 5 (lima) hari kerja untukPelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas,dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk PelelanganSederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsungsetelah diterimanya jawaban sanggahan.(2) Peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajibmenyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yangberlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuanSanggahan Banding untuk Pelelangan Umum/SeleksiUmum/Pelelangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerjauntuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung.(3) Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1%(satu perseratus) dari nilai total HPS.(4) Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi.(5) LKPP dapat memberikan saran, pendapat, danrekomendasi untuk penyelesaian sanggahan bandingatas permintaan Menteri/Pimpinan Lembaga/KepalaDaerah/Pimpinan Institusi.(6) Menteri/…
  • 90. - 90 -(6) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/PimpinanInstitusi memberikan jawaban atas semua sanggahanbanding kepada penyanggah banding paling lambat 15(lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan bandingditerima untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas serta 5 (lima) hari kerja untukPelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/PemilihanLangsung.(7) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar,Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/PimpinanInstitusi memerintahkan Kelompok Kerja ULP/PejabatPengadaan melakukan evaluasi ulang atau PengadaanBarang/Jasa ulang.(7a) Pimpinan Kementerian/Lembaga/Institusi dapatmenugaskan Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon IIuntuk menjawab Sanggahan Banding.(7b) Kepala Daerah dapat menugaskan Sekretaris Daerahatau PA untuk menjawab Sanggahan Banding.(7c) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) danayat (7b) tidak berlaku, dalam hal Pejabat dimaksudmerangkap sebagai PPK atau Kepala ULP untuk paketkegiatan yang disanggah.(8) Dalam hal Sanggahan Banding dinyatakan salah,Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/PimpinanInstitusi memerintahkan agar Kelompok Kerja ULPmelanjutkan proses Pengadaan Barang/Jasa.(9) Dalam hal Sanggahan Banding dinyatakan benar,Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepadapenyanggah.(10) Dalam …
  • 91. - 91 -(10) Dalam hal Sanggahan Banding pada Pelelangan/Seleksidinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Bandingdicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah,kecuali jawaban Sanggahan Banding melampaui batasakhir menjawab Sanggahan Banding.47. Ketentuan Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah,sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:Pasal 83(1) Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/PemilihanLangsung gagal apabila:a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada prosesprakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, kecualipada Pelelangan Terbatas;b. jumlah peserta yang memasukan DokumenPenawaran untuk Pengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga)peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas;c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasiternyata benar;d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasipenawaran;e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;f. harga penawaran terendah terkoreksi untukKontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan LumpSum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;g. seluruh …
  • 92. - 92 -g. seluruh harga penawaran yang masuk untukKontrak Lump Sum diatas HPS;h. sanggahan hasil Pelelangan/Pemilihan Langsungdari peserta ternyata benar;i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengajatidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktiankualifikasi; atauj. pada metode dua tahap seluruh penawaran hargayang masuk melebihi nilai total HPS atau setelahdilakukan negosiasi harga seluruh peserta tidaksepakat untuk menurunkan harga sehingga tidakmelebihi nilai total HPS.(2) Kelompok Kerja ULP menyatakan Seleksi gagal,apabila:a. peserta yang lulus kualifikasi pada prosesprakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk SeleksiUmum atau kurang dari 3 (tiga) untuk SeleksiSederhana;b. Jumlah peserta yang memasukan DokumenPenawaran kurang dari 3 (tiga), jika sebelumnyabelum pernah dilakukan prakualifikasi ulang;c. sanggahan dari peserta yang memasukkanDokumen Kualifikasi terhadap hasil prakualifikasidinyatakan benar;d. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratandalam evaluasi penawaran;e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;f. calon …
  • 93. - 93 -f. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasidengan alasan yang tidak dapat diterima;g. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakatihasil negosiasi teknis dan biaya;h. sanggahan dari peserta yang memasukanpenawaran terhadap hasil Seleksi dari pesertaternyata benar;i. penawaran biaya terkoreksi untuk Kontrak HargaSatuan, Kontrak Gabungan Lump Sum, dan HargaSatuan lebih tinggi dari Pagu Anggaran, kecualiyang menggunakan metode evaluasi kualitas;j. seluruh penawaran biaya yang masuk untukKontrak Lump Sum diatas Pagu Anggaran; atauk. seluruh peserta yang masuk sebagai calon daftarpendek tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi.(3) PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/PemilihanLangsung gagal, apabila:a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidakbersedia menandatangani SPPBJ karena prosesPelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidaksesuai dengan Peraturan Presiden ini;b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yangmelibatkan Kelompok Kerja ULP dan/atau PPKternyata benar;c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingansehat dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihakberwenang;d. sanggahan …
  • 94. - 94 -d. sanggahan dari peserta yang memasukanpenawaran atas kesalahan prosedur yangtercantum dalam Dokumen Pengadaan PenyediaBarang/Jasa ternyata benar;e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai denganPeraturan Presiden ini;f. Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/PemilihanLangsung tidak sesuai atau menyimpang dariDokumen Pengadaan;g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1dan 2 mengundurkan diri; atauh. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/PemilihanLangsung melanggar Peraturan Presiden ini.(4) PA/KPA/PPK/ULP dilarang memberikan ganti rugikepada peserta Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsungbila penawarannya ditolak atau Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal.(5) Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi menya-takan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagalapabila:a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar;ataub. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yangmelibatkan KPA ternyata benar.(6) Kepala Daerah menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar;ataub. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yangmelibatkan PA dan/atau KPA ternyata benar.48. Ketentuan …
  • 95. - 95 -48. Ketentuan Pasal 84 ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat(6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), sehingga Pasal 84berbunyi sebagai berikut :Pasal 84(1) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsungdinyatakan gagal, ULP segera melakukan:a. evaluasi ulang;b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;c. Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; ataud. penghentian proses Pelelangan/Seleksi/PemilihanLangsung.(2) Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah PenyediaBarang/Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua)peserta, proses Pelelangan/Seleksi dilanjutkan.(3) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsungulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkanpenawaran hanya 2 (dua) peserta, proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dilanjutkan.(4) Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah PenyediaBarang/ Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu)peserta, Pelelangan/Seleksi ulang dilakukan sepertiproses Penunjukan Langsung.(5) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsungulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkanpenawaran hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang dilakukan sepertihalnya proses Penunjukan Langsung.(6) Dalam …
  • 96. - 96 -(6) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsungulang gagal, Kelompok Kerja ULP dapat melakukanPenunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA,dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi,efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan:a. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;b. menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat;danc. tidak cukup waktu untuk melaksanakan prosesPelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung danpelaksanaan pekerjaan.(7) Dalam hal Pelelangan Umum Metode Dua Tahap gagal,sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) huruf j,berdasarkan hasil evaluasi Kelompok Kerja ULP dapatmelakukan penambahan nilai total HPS, perubahanspesifikasi teknis dan/atau perubahan ruang lingkuppekerjaan.(8) Dalam hal Pelelangan Umum Metode Dua Tahap gagalsebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapatperubahan nilai total HPS tetapi tidak terdapatperubahan spesifikasi teknis dan/atau ruang lingkuppekerjaan, pelelangan umum langsung dilanjutkandengan pemasukan penawaran harga ulang.(9) Dalam hal Pelelangan Umum Metode Dua Tahap gagalsebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapatperubahan spesifikasi teknis dan/atau ruang lingkuppekerjaan, dilakukan pelelangan ulang.49. Ketentuan …
  • 97. - 97 -49. Ketentuan Pasal 85 ayat (6) diubah dan ditambahkan 2 (dua)ayat yaitu ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 85 berbunyisebagai berikut:Pasal 85(1) PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:a. tidak ada sanggahan dari peserta;b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbuktitidak benar; atauc. masa sanggahan dan/atau masa sanggahanbanding berakhir.(2) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang telah menerimaSPPBJ mengundurkan diri dan masa penawarannyamasih berlaku, pengunduran diri tersebut hanya dapatdilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterimasecara obyektif oleh PPK.(3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilakukan dengan ketentuan bahwa JaminanPenawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkandan disetorkan pada Kas Negara/Daerah.(4) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagaipelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasanyang tidak dapat diterima dan masa penawarannyamasih berlaku:a. Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkandan disetorkan pada Kas Negara/Daerah; danb. Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupalarangan untuk mengikuti kegiatan PengadaanBarang/Jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua)tahun.(5) Dalam ...
  • 98. - 98 -(5) Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harusditerbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelahpengumuman penetapan pemenang dan segeradisampaikan kepada pemenang yang bersangkutan.(6) Dalam hal terdapat Sanggahan Banding, SPPBJ harusditerbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelahsemua Sanggahan Banding dijawab, dan segeradisampaikan kepada pemenang.(7) Dalam hal terdapat Sanggahan tetapi tidak terdapatSanggahan Banding, SPPBJ harus diterbitkan palinglambat 6 (enam) hari kerja untuk Pelelangan Umumdan paling lambat 4 (empat) hari kerja untukPelelangan Sederhana dan Pemilihan Langsung setelahSanggahan dijawab, dan segera disampaikan kepadapemenang.(8) Penerbitan SPPBJ untuk Seleksi Jasa Konsultansiharus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerjasetelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BeritaAcara Hasil Seleksi kepada PPK.50. Ketentuan Pasal 86 ayat (2) dan ayat (6) diubah, sehinggaPasal 86 berbunyi sebagai berikut:Pasal 86(1) PPK menyempurnakan rancangan Kontrak PengadaanBarang/Jasa untuk ditandatangani.(2) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasadilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.(3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah PenyediaBarang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaanpaling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitungsejak diterbitkannya SPPBJ.(4) Penandatanganan ...
  • 99. - 99 -(4) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasayang kompleks dan/atau bernilai diatasRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukumKontrak.(5) Pihak yang berwenang menandatangani KontrakPengadaan Barang/Jasa atas nama PenyediaBarang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanyadalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar PenyediaBarang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai denganperaturan perundang-undangan.(6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidakdisebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasarsebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapatmenandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa,sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawanperusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetapdan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenangyang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkanAkta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatanganiKontrak Pengadaan Barang/Jasa.51. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 87 disisipkan 1 (satu)ayat yakni ayat (1a), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 87berbunyi sebagai berikut:Pasal 87(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapanganpada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atauspesifikasi teknis yang ditentukan dalam DokumenKontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapatmelakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi:a. menambah ...
  • 100. - 100 -a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yangtercantum dalam Kontrak;b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuaidengan kebutuhan lapangan; ataud. mengubah jadwal pelaksanaan.(1a) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakanKontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yangmenggunakan harga satuan dari Kontrak GabunganLump Sum dan Harga Satuan.(2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan ketentuan:a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari hargayang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal;danb. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.(3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkanpelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak,dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain,kecuali sebagian pekerjaan utama kepada PenyediaBarang/Jasa spesialis.(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksiberupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai denganketentuan sebagaimana diatur dalam DokumenKontrak.(5) Perubahan Kontrak yang disebabkan masalahadministrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakatikedua belah pihak.52. Ketentuan …
  • 101. - 101 -52. Ketentuan Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sertaPenjelasan Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyisebagai berikut:Pasal 88(1) Uang Muka dapat diberikan kepada PenyediaBarang/Jasa untuk:a. mobilisasi alat dan tenaga kerja;b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasokbarang/material; dan/atauc. persiapan teknis lain yang diperlukan bagipelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.(2) Uang Muka dapat diberikan kepada PenyediaBarang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut:a. PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Mukayang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa;b. untuk Usaha Kecil, uang muka dapat diberikanpaling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilaiKontrak Pengadaan Barang/Jasa;c. untuk usaha non kecil dan Penyedia JasaKonsultansi, uang muka dapat diberikan palingtinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai KontrakPengadaan Barang/Jasa;d. untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapatdiberikan:1) 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahunpertama; atau2) 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.(3) Uang …
  • 102. - 102 -(3) Uang Muka yang telah diberikan kepada PenyediaBarang/Jasa, harus segera dipergunakan untukmelaksanakan pekerjaan sesuai dengan RencanaPenggunaan Uang Muka yang telah mendapatpersetujuan PPK.(4) Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapatdikurangi secara proporsional sesuai denganpencapaian prestasi pekerjaan.53. Ketentuan Pasal 89 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehinggaPasal 89 berbunyi sebagai berikut:Pasal 89(1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalambentuk:a. pembayaran bulanan;b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaianpekerjaan (termin); atauc. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaianpekerjaan.(2) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada PenyediaBarang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalianUang Muka, dan denda apabila ada, serta pajak.(3) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrakyang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi buktipembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuaidengan perkembangan (progress) pekerjaannya.(4) Pembayaran bulanan/termin untuk PekerjaanKonstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telahterpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yangmenjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akandiserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yangterdapat dalam Kontrak.(5) PPK ...
  • 103. - 103 -(5) PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaansebagai uang retensi untuk Jaminan PemeliharaanPekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yangmembutuhkan masa pemeliharaan.54. Ketentuan Pasal 90 ditambahkan 1 (satu) angka pada hurufc yaitu angka 4), sehingga Pasal 90 berbunyi sebagaiberikut:Pasal 90Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalamPasal 38 dan Pasal 44, Penunjukan Langsung untukpekerjaan penanggulangan bencana alam dilaksanakansebagai berikut:a. PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuandari PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam daripihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan;b. opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersamaantara PPK dan Penyedia Barang/Jasa, sementaraproses dan administrasi pengadaan dapat dilakukansecara simultan;c. penanganan darurat yang dananya berasal dari danapenanggulangan bencana alam adalah:1) penanganan darurat yang harus segeradilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yangpaling singkat untuk keamanan dan keselamatanmasyarakat dan/atau untuk menghindari kerugiannegara atau masyarakat yang lebih besar;2) konstruksi …
  • 104. - 104 -2) konstruksi darurat yang harus segeradilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yangpaling singkat, untuk keamanan dan keselamatanmasyarakat dan/atau menghindari kerugiannegara/masyarakat yang lebih besar;3) bagi kejadian bencana alam yang masuk dalamcakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaanpenanganan darurat dapat dimasukan kedalamContract Change Order (CCO) dan dapat melebihi10% (sepuluh perseratus) dari nilai awal Kontrak;4) penggunaan konstruksi permanen, jikapenyerahan pekerjaan permanen masih dalamkurun waktu tanggap darurat atau penanganandarurat hanya dapat diatasi dengan konstruksipermanen untuk menghindari kerugiannegara/masyarakat yang lebih besar.55. Ketentuan Pasal 92 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal92 berbunyi sebagai berikut:Pasal 92(1) Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuansebagai berikut:a. penyesuaian harga diberlakukan terhadap KontrakTahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuanberdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telahtercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atauperubahan Dokumen Pengadaan;b. tata …
  • 105. - 105 -b. tata cara perhitungan penyesuaian harga harusdicantumkan dengan jelas dalam DokumenPengadaan;c. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadapKontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sumserta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang.(2) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian hargaadalah sebagai berikut:a. penyesuaian harga diberlakukan pada KontrakTahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulanke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;b. penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruhkegiatan/mata pembayaran, kecuali komponenkeuntungan dan Biaya Overhead sebagaimanatercantum dalam penawaran;c. penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuaidengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalamKontrak awal/adendum Kontrak;d. penyesuaian Harga Satuan bagi komponenpekerjaan yang berasal dari luar negeri,menggunakan indeks penyesuaian harga darinegara asal barang tersebut;e. jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan barusebagai akibat adanya adendum Kontrak dapatdiberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13(tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebutditandatangani; danf. Kontrak ...
  • 106. - 106 -f. Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkanoleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa diberlakukanpenyesuaian harga berdasarkan indeks hargaterendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasipekerjaan.(3) Penyesuaian Harga Satuan sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a, ditetapkan dengan rumus sebagaiberikut:Hn = Ho (a+b.Bn/Bo +c.Cn/Co+d.Dn/Do+........)Hn = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaandilaksanakan;Ho = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat hargapenawaran;a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan danoverhead;Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besarankomponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.b, c, d = Koefisien komponen Kontrak seperti tenagakerja, bahan, alat kerja, dan sebagainya;Penjumlahan a+b+c+d+.....dan seterusnya adalah 1,00.Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saatpekerjaan dilaksanakan;Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan Kontrak.(4) Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan olehmenteri teknis yang terkait.(5) Indeks …
  • 107. - 107 -(5) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitanBPS.(6) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitanBPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan olehinstansi teknis.(7) Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagaiberikut:Pn = (Hn1 x V1) + (Hn2 xV2) + (Hn3 x V3) + ...... danseterusnya;Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian HargaSatuan Barang/Jasa;Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponenpekerjaan setelah dilakukan penyesuaian hargamenggunakan rumusan penyesuaian HargaSatuan;V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yangdilaksanakan.56. Ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf cdiubah, dan diantara ayat (1) huruf a dan huruf b disisipkan2 (dua) huruf yaitu huruf a.1. dan a.2., sehingga Pasal 93berbunyi sebagai berikut:Pasal 93(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak,apabila:a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditundamelebihi batas berakhirnya kontrak;a.1. berdasarkan ...
  • 108. - 108 -a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasatidak akan mampu menyelesaikan keseluruhanpekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampaidengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masaberakhirnya pelaksanaan pekerjaan untukmenyelesaikan pekerjaan;a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikanpekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) harikalender sejak masa berakhirnya pelaksanaanpekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan;b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalammelaksanakan kewajibannya dan tidakmemperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktuyang telah ditetapkan;c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN,kecurangan dan/atau pemalsuan dalam prosesPengadaan yang diputuskan oleh instansi yangberwenang; dan/ataud. pengaduan tentang penyimpangan prosedur,dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingansehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasadinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karenakesalahan Penyedia Barang/Jasa:a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh PenyediaBarang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;c. Penyedia ...
  • 109. - 109 -c. Penyedia Barang/Jasa membayar dendaketerlambatan; dand. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam DaftarHitam.57. Diantara Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu)ayat yaitu ayat (2a), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 97berbunyi sebagai berikut:Pasal 97(1) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimanadimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a, dilakukansesuai besaran komponen dalam negeri pada setiapBarang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai TingkatKomponen Dalam Negeri (TKDN).(2) Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapatPenyedia Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasadengan nilai TKDN ditambah nilai Bobot ManfaatPerusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluhperseratus).(2a) PPK melakukan pengkajian ulang Rencana UmumPengadaan dengan ULP/Pejabat Pengadaan terkaitpenetapan penggunaan Produk Dalam Negerisebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) huruf c.angka 4).(3) Pembatasan penawaran produk asing yang dimaksudpada ayat (2), apabila terdapat paling sedikit 1 (satu)produk dalam negeri dalam Daftar InventarisasiBarang/Jasa Produksi Dalam Negeri dengan nilai TKDNpaling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus), danpaling sedikit 2 (dua) Produk Dalam Negeri dalamDaftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi DalamNegeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluhlima perseratus).(4) Pelaksanaan ...
  • 110. - 110 -(4) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimanadimaksud pada ayat (3), hanya dapat diikuti olehpenyedia Barang/Jasa produksi dalam negeri sepanjangpenyedia Barang/Jasa tersebut sesuai denganspesifikasi teknis yang dipersyaratkan, harga yangwajar dan kemampuan penyerahan hasil Pekerjaan darisisi waktu maupun jumlah.(5) TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/JasaProduksi Dalam Negeri yang diterbitkan olehKementerian yang membidangi urusan perindustrian.(6) Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujukpada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yangmembidangi urusan perindustrian dengan tetapberpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasasebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.58. Ketentuan Pasal 98 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) danayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), danPenjelasan Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyisebagai berikut:Pasal 98(1) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeridiberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yangdibiayai pinjaman luar negeri melalui PelelanganInternasional.(2) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeridiberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yangdibiayai rupiah murni, dengan ketentuan sebagaiberikut:a. sampai ...
  • 111. - 111 -a. sampai dengan 31 Desember 2013, untukPengadaan Barang/Jasa bernilai diatasRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);b. mulai 1 Januari 2014, untuk PengadaanBarang/Jasa bernilai diatas Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).(2a) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negerisebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlakuterhadap produk yang diprioritaskan untukdikembangkan, yang ditetapkan oleh Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperindustrian setelah mendapat pertimbangan darimenteri/pimpinan lembaga teknis terkait.(3) Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasadalam negeri dengan TKDN lebih besar atau samadengan 25% (dua puluh lima perseratus).(4) Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksudpada ayat (3), tercantum dalam Daftar InventarisasiBarang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang dikeluarkanoleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian.(5) Preferensi harga untuk Barang produksi dalam negeripaling tinggi 15% (lima belas perseratus).(6) Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yangdikerjakan oleh Kontraktor nasional adalah 7,5% (tujuhkoma lima perseratus) diatas harga penawaranterendah dari Kontraktor asing.(7) Harga ...
  • 112. - 112 -(7) Harga Evaluasi Akhir (HEA) dihitung dengan ketentuansebagai berikut:a. preferensi terhadap komponen dalam negeriBarang/Jasa adalah tingkat komponen dalamnegeri dikalikan preferensi harga;b. preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasiharga penawaran yang telah memenuhipersyaratan administrasi dan teknis, termasukkoreksi aritmatik;c. perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) adalahsebagai berikut:HEA = Harga Evaluasi Akhir.KP = Koefisien Preferensi (Tingkat KomponenDalam Negeri (TKDN) dikali Preferensitertinggi Barang/Jasa).HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yangmemenuhi persyaratan lelang dan telahdievaluasi).(8) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawarandengan HEA yang sama, penawar dengan TKDNterbesar adalah sebagai pemenang.(9) Pemberian Preferensi Harga sebagaimana dimaksudpada ayat (1), tidak mengubah Harga Penawaran danhanya digunakan oleh ULP untuk keperluanperhitungan HEA guna menetapkan peringkatpemenang Pelelangan/Seleksi.59. Diantara ...HPKPHEA ×+=11
  • 113. - 113 -59. Diantara Pasal 100 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu)ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 100 berbunyi sebagaiberikut:Pasal 100(1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA wajibmemperluas peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecilserta koperasi kecil.(2) Dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan,PA/KPA mengarahkan dan menetapkan besaranPengadaan Barang/Jasa untuk Usaha Mikro dan UsahaKecil serta koperasi kecil.(3) Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya sampai denganRp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah),diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil sertakoperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yangmenuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhioleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.(3a) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untukPengadaan Jasa Konsultansi di bidang konstruksi,ditetapkan oleh Menteri yang melakukan tugaspembinaan di bidang jasa konstruksi setelahdikonsultasikan kepada LKPP.(4) Perluasan peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil sertakoperasi kecil melalui Pengadaan Barang/Jasaditetapkan sebagai berikut:a. setiap ...
  • 114. - 114 -a. setiap awal Tahun Anggaran, PA/KPA membuatrencana Pengadaan Barang/Jasa dengan sebanyakmungkin menyediakan paket-paket pekerjaan bagiUsaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;danb. PA/KPA menyampaikan paket pekerjaan kepadainstansi yang membidangi Usaha Mikro dan UsahaKecil serta koperasi kecil disetiap provinsi/kabupaten/kota.(5) Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasikecil meliputi upaya untuk meningkatkan pelaksanaankemitraan antara usaha non-kecil dengan Usaha Mikrodan Usaha Kecil serta koperasi kecil di lingkunganinstansinya.60. Ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan ayat (6) diubah, serta ayat(4) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal101 berbunyi sebagai berikut:Pasal 101(1) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melaluiPelelangan/Seleksi internasional tetap memberikankesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa nasional.(2) Dokumen Pengadaan melalui Pelelangan/Seleksiinternasional ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaituBahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.(3) Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadapDokumen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikanacuan.(4) Pengadaan …
  • 115. - 115 -(4) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan kreditekspor, kredit lainnya, dan/atau hibah:a. dilakukan melalui persaingan usaha yang sehat;b. dilaksanakan dengan persyaratan yang palingmenguntungkan negara, dari segi teknis dan harga;danc. dilakukan dengan memaksimalkan penggunaankomponen dalam negeri dan Penyedia Barang/Jasanasional.d. untuk kredit ekspor, penyerahan jaminanpelaksanaan dapat dilakukan setelah kontrakditandatangani dan dinyatakan berlaku efektif,dengan ketentuan jaminan penawaran berlakusampai dengan jaminan pelaksanaan diserahkan(5) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dengankredit ekspor, kredit lainnya, dan/atau hibah,dilakukan di dalam negeri.(6) Dalam Dokumen Pengadaan melalui pelelangan/seleksiinternasional memuat hal-hal sebagai berikut:a. adanya kerja sama antara Penyedia Barang/Jasaasing dengan industri dalam negeri, dalam haldiperlukan dan/atau dimungkinkan;b. adanya ketentuan yang jelas mengenai tata carapelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan,keahlian, dan keterampilan, dalam hal diperlukandan/atau dimungkinkan; danc. ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan sedapatmungkin dilaksanakan di wilayah Indonesia.61. Ketentuan ...
  • 116. - 116 -61. Ketentuan Pasal 104 ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat(3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 104 berbunyi:Pasal 104(1) Perusahaan asing dapat ikut serta dalam PengadaanBarang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut:a. untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilaidiatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah);b. untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengannilai diatas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliarrupiah); danc. untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilaidiatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).(2) Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaansebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukankerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalambentuk kemitraan, subKontrak dan lain-lain, dalam halterdapat perusahaan nasional yang memilikikemampuan dibidang yang bersangkutan.(3) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengannilai dibawah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliarrupiah) tidak dapat dilaksanakan oleh PenyediaBarang/Jasa Lainnya dari Dalam Negeri, PengadaanBarang/Jasa Lainnya dilakukan melalui PelelanganInternasional (International Competitive Bidding) dandiumumkan dalam website komunitas internasional.(4) Dalam …
  • 117. - 117 -(4) Dalam hal Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilaidibawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia JasaKonsultansi Dalam Negeri, Pengadaan Jasa Konsultansidilakukan melalui Seleksi Internasional (InternationalCompetitive Bidding) dan diumumkan dalam websitekomunitas internasional.(5) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansiyang dilaksanakan melalui Pelelangan Internasionalatau Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud padaayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan KeputusanMenteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/PimpinanInstitusi.62. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 110 disisipkan 1 (satu)ayat yaitu ayat (2a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaituayat (4), serta penjelasan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 110berbunyi sebagai berikut:Pasal 110(1) Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik(E-Catalogue) sekurang-kurangnya memuat informasiteknis dan harga Barang/Jasa.(2) Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud padaayat (1) diselenggarakan oleh LKPP.(2a) Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalogelektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP.(3) Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektroniksebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPPmelaksanakan Kontrak Payung dengan PenyediaBarang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu.(4) K/L/D/I ...
  • 118. - 118 -(4) K/L/D/I melakukan E-Purchasing terhadap barang/jasayang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik.63. Ketentuan Pasal 112 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehinggaPasal 112 berbunyi sebagai berikut:Pasal 112(1) LKPP membangun dan mengelola Portal PengadaanNasional.(2) K/L/D/I wajib menayangkan Rencana UmumPengadaan dan pengumuman Pengadaan di websiteKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusimasing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melaluiLPSE.(3) Website masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi wajib menyediakan akseskepada LKPP untuk memperoleh informasi RencanaUmum Pengadaan dan pengumuman Pengadaansebagaimana dimaksud pada ayat (2).64. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga Pasal 116 berbunyisebagai berikut:Pasal 116(1) K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPKdan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/Imasing masing, dan menugaskan aparat pengawasanintern yang bersangkutan untuk melakukan auditsesuai dengan ketentuan.(2) K/L/D/I …
  • 119. - 119 -(2) K/L/D/I menyelenggarakan sistem whistleblowerPengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangkapencegahan KKN.(3) Penyelenggaraan sistem whistleblower sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh LKPP.(4) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadappelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.65. Ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf a dan huruf d, ayat (3),ayat (4), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 118 berbunyisebagai berikut:Pasal 118(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yangdikenakan sanksi adalah:a. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenangdalam bentuk dan cara apapun, baik langsungmaupun tidak langsung guna memenuhikeinginannya yang bertentangan dengan ketentuandan prosedur yang telah ditetapkan dalam DokumenPengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan;b. melakukan persekongkolan dengan PenyediaBarang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawarandiluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yangsehat dan/atau merugikan orang lain;c. membuat ...
  • 120. - 120 -c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untukmemenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasayang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;d. mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukanpenawaran atau mengundurkan diri daripelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidakdapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapatditerima oleh Kelompok Kerja ULP/PejabatPengadaan;e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai denganKontrak secara bertanggung jawab; dan/atauf. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukanadanya ketidaksesuaian dalam penggunaanBarang/Jasa produksi dalam negeri.(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dikenakan sanksi berupa:a. sanksi administratif;b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. gugatan secara perdata; dan/ataud. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.(3) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufa, dilakukan oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/PejabatPengadaan sesuai dengan ketentuan.(4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapatmasukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/PejabatPengadaan sesuai dengan ketentuan.(5) Ketentuan …
  • 121. - 121 -(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cdan huruf d, dilakukan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.(6) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasiyang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakansanksi pembatalan sebagai calon pemenang,dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminanPengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan kekas Negara/daerah.(7) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangandalam proses Pengadaan Barang/Jasa, ULP:a. dikenakan sanksi administrasi;b. dituntut ganti rugi; dan/atauc. dilaporkan secara pidana.66. Ketentuan Pasal 120 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 120Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yangterlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktusebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahanPenyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatansebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilaibagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.67. Ketentuan …
  • 122. - 122 -67. Ketentuan Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehinggaPasal 124 berbunyi sebagai berikut:Pasal 124(1) K/L/D/I membuat Daftar Hitam sebagaimanadimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yangmemuat identitas Penyedia Barang/Jasa yangdikenakan sanksi oleh K/L/D/I.(2) Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1),memuat:a. Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikutiPengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I yangbersangkutan;b. Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi olehNegara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah padakegiatan yang termasuk dalam ruang lingkupPeraturan Presiden ini.(3) K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPPuntuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional.(4) Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud padaayat (3), dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalamPortal Pengadaan Nasional.68. Ketentuan Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) diubah danditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 129berbunyi sebagai berikut:Pasal ...
  • 123. - 123 -Pasal 129(1) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukanmelalui pola kerja sama pemerintah dan badan usahaswasta dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa publik,diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri.(2) Ketentuan Pengadaan tanah diatur dengan peraturanperundang-undangan tersendiri.(3) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayaiAPBN, apabila ditindaklanjuti dengan KeputusanMenteri/Pimpinan Lembaga/Institusi Pengguna APBN,harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangandengan ketentuan Peraturan Presiden ini.(4) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayaiAPBD, apabila ditindaklanjuti dengan PeraturanDaerah/Keputusan Kepala Daerah/Pimpinan InstitusiPengguna APBD, harus tetap berpedoman serta tidakboleh bertentangan dengan ketentuan PeraturanPresiden ini.(5) Pengadaan Jasa Konsultansi dan/atau Jasa Lainnyadalam rangka pembiayaan APBN melalui utang,pengelolaan portofolio utang, pengelolaan kas, danpengelolaan penerusan pinjaman, diatur lebih lanjutoleh Menteri Keuangan.69. Ketentuan Pasal 130 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1(satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 130 berbunyisebagai berikut:Pasal …
  • 124. - 124 -Pasal 130(1) ULP wajib dibentuk Kementerian/Lembaga/PemerintahDaerah/Institusi paling lambat pada Tahun Anggaran2014.(2) Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampumelayani keseluruhan kebutuhan Pengadaansebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini,PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untukmelaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.(3) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), memiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok dankewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan,tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP.(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola ULP diaturdengan Peraturan Kepala LKPP.70. Ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga Pasal 133 berbunyisebagai berikut:Pasal 133Petunjuk teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini,ditetapkan dengan Peraturan Kepala LKPP setelah mendapatpertimbangan Menteri yang membidangi urusanpemerintahan di bidang perencanaan pembangunannasional.Pasal …
  • 125. - 125 -Pasal IIDengan berlakunya Peraturan Presiden ini:1. Seluruh frasa ‘ULP’ kecuali pada Pasal 7 ayat (1), Pasal 7ayat (4), Pasal 8 ayat (1) huruf I, Pasal 14 ayat (1), Pasal14 ayat (2), Pasal 15 ayat 1, Pasal 83 ayat (3) Pasal 111ayat (1), Pasal 111 ayat (2), Pasal 116, Pasal 118 ayat (1)a. dan Pasal 118 ayat (7), Pasal 130 ayat (1), dan Pasal130 ayat (2), selanjutnya dibaca ‘Kelompok Kerja ULP’.2. Seluruh frasa ‘website K/L/D/I’, selanjutnya dibaca‘website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi’.3. Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan,dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuansebelum diubah berdasarkan Peraturan Presiden ini.4. Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani sebelumberlakunya Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampaidengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.5. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar …
  • 126. - 126 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 31 Juli 2012PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 1 Agustus 2012MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.AMIR SYAMSUDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 155Salinan sesuai dengan aslinya,SEKRETARIAT KABINET RIDeputi Bidang Perekonomian,ttd.Retno Pudji Budi Astuti