PETUNJUK TEKNIS DAK BIDANG PRASARANA PEMERINTAHANTAHUN ANGGARAN 2012I. PENDAHULUAN.Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Ta...
Berkenaan dengan hal tersebut dan dalam rangka efektivitaspenggunaan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan (DAK Praspem), perl...
lll. INDIKATOR DAN CAPAIAN SASARAN.A. Penentuan indikator dan capaian sasaran program/kegiatanDalam menentukan indikator d...
No. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerjac. Keluaran/output (kegiatan)Terbangunnyagedung kantorBupati............ Un...
pemanfaatan DAK Praspem Tahun 2012 secara partisipatif dankegiatan tersebut memenuhi kriteria prioritas nasional;b. Penyus...
yang diperlukan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan minimumprasarana pemerintahan, jumlah gedung kantor SKPD (badan,dinas, da...
lembaga pemerintahan daerah yaitu Gubernur/Bupati/Walikotadan lembaga perwakilan rakyat daerah.Khusus untuk gedung kantor ...
sedapat mungkin dihindari bangunan yang bertingkat tinggi,mengurangi hiasan atau ornamen yang terkesan glamour dan lebihme...
c. Surat Keputusan Bupati tentang penetapan harga satuan danHarga Satuan Bangunan Gedung Negara.d. Surat pernyataan kesang...
c. Dinas Perhubungan atau istilah lainnya di kabupatenbertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaanDAK Praspem ...
NO KABUPATEN/KOTA ALOKASI (Rp)30 Kab. Muaro Jambi 1.500.000.00031 Kab. Sarolangun 3.200.000.00032 Kota Sungai Penuh 3.300....
NO KABUPATEN/KOTA ALOKASI (Rp)67 Kab. Kediri 1.400.000.00068 Kab. Lumajang 1.300.000.00069 Kab. Magetan 3.800.000.00070 Ka...
NO KABUPATEN/KOTA ALOKASI (Rp)104 Kab. Wajo 1.600.000.000105 Kota Palopo 2.600.000.000106 Kab. Luwu Timur 3.200.000.000107...
Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 0239/M.PP/11/2008,900/3556/SJ, SE 1722/MK 07/2008 tanggal 21 November 2008tentang Petun...
dan lokasi wilayah pembangunan gedung kantor pemerintahan daerahyang dapat memberikan implikasi terhadap penyelesaian pela...
pelaksanaan DAK Praspem di Kabupaten/Kota.9. Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina PembangunanDaerah melakukan m...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Permen no.73 th_2011_lampiran1

581 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
581
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Permen no.73 th_2011_lampiran1

  1. 1. PETUNJUK TEKNIS DAK BIDANG PRASARANA PEMERINTAHANTAHUN ANGGARAN 2012I. PENDAHULUAN.Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 telahditetapkan alokasi DAK ke Daerah pada bidang pendidikan, kesehatan,jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan danperikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan,sarana dan prasarana perdesaan, sarana perdagangan, listrik pedesaan,perumahan dan permukiman, keselamatan transportasi darat,transportasi perdesaan serta sarana dan prasarana kawasan perbatasan.DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Tahun 2012 dialokasikan untukmeningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakanpelayanan publik di daerah pemekaran dan daerah yang terkena dampakpemekaran sampai dengan tahun 2009 dan daerah lainnya yangprasarana pemerintahannya sudah tidak layak.Prasarana pemerintahan yang akan dibangun merupakanaset/kekayaan milik daerah yang bersifat fungsional, nyaman, aksesibel,serasi dan selaras dengan lingkungannya serta mempunyai nilai strategis.Prasarana tersebut selain untuk meningkatkan kredibilitas pemerintahdaerah diharapkan juga mampu menunjang operasional penyelenggaraanpemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal.Di sisi lain, sebagai implikasi dari pembangunan prasarana pemerintahandi daerah khususnya bagi daerah pemekaran/daerah otonom baru,pembangunan prasarana pemerintahan tersebut diharapkan mampumemberikan multiplier effect terhadap pengembangan pusat pertumbuhanbaru (growth pole), peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB),iklim investasi yang kondusif di berbagai sektor yang pada gilirannyaakan memberikan kontribusi peningkatan PAD.Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan daerah harusdilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dikaitkan denganimplikasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, PemerintahDaerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sertaPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah. Pembangunan prasarana pemerintahan melalui DAKini perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi, sertamemiliki manfaat, keserasian, kesesuaian dalam mendukungkenyamanan dan keselamatan kerja, tidak mewah, serta dirancang sesuaidengan estetika, budaya lokal dan aspek teknis lainnya.LAMPIRAN IPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 73 TAHUN 2011TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUSKEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2012
  2. 2. Berkenaan dengan hal tersebut dan dalam rangka efektivitaspenggunaan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan (DAK Praspem), perluditetapkan petunjuk teknis meliputi dasar pemikiran, persyaratan teknismencakup penyusunan indikator capaian sasaran, standar jumlah ruangdan luas gedung kantor serta kondisi dan persyaratan teknis lainnyayang harus dipedomani agar gedung kantor prasarana pemerintahanbenar-benar berfungsi sebagai fasilitas pendukung kinerja pelayananpublik di daerah. Petunjuk teknis ini juga mengatur mengenai indikator,tolok ukur capaian sasaran program/kegiatan, persyaratan umum danhal-hal teknis lainnya yang terkait dengan DAK Praspem Tahun 2012yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah penerima DAKPraspem.II. TUJUAN DAN SASARANPetunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagipemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalammelakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasiterhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK Praspem Tahun 2012.Adapun Tujuan, Sasaran dan Ruang lingkup DAK Praspem Tahun 2012,adalah:A. TujuanMenunjang pencapaian kinerja aparatur pemerintah daerah dalampenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayananmasyarakat di daerah khususnya bagi daerah otonombaru/pemekaran dan/atau dampak permekaran serta daerah lainnyayang prasarana pemerintahannya sudah tidak layak.B. SasaranMeningkatkan ketersediaan prasarana pemerintahan daerah sejalandengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana KerjaPemerintahan Daerah.C. Ruang LingkupArah penggunaan DAK ini diprioritaskan untukpembangunan/perluasan gedung kantor Gubernur/Bupati/Walikotadan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bagi daerahotonom baru/pemekaran dan yang mengalami dampak pemekaran.Selain itu, diarahkan untuk memenuhi kewajiban daerah menyediakanprasarana pemerintahan daerah sejalan dengan Peraturan PemerintahNomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah danPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentangStandarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.Berdasarkan arah penggunaan tersebut, lingkup kegiatan DAKPraspem, meliputi:1. Pembangunan/perluasan gedung kantorGubernur/Bupati/Walikota;2. Pembangunan/perluasan gedung kantor DPRD;3. Pembangunan/perluasan gedung kantor Badan;4. Pembangunan/perluasan gedung kantor Dinas;5. Pembangunan/perluasan gedung kantor SKPDLainnya/Kecamatan.2
  3. 3. lll. INDIKATOR DAN CAPAIAN SASARAN.A. Penentuan indikator dan capaian sasaran program/kegiatanDalam menentukan indikator dan capaian sasaran, perlu diperhatikanhal-hal antara lain:1. Penerapan pendekatan prestasi kerja dan dipertimbangkan prinsipefisiensi, efektivitas, dan ekonomis.2. Tolok ukur ditentukan untuk masing-masing program dan kegiatan.3. Target kinerja terukur dan rasional dengan satuan ukuran sepertijumlah orang, jumlah unit, meter persegi (m2), prosentase, dansebagainya.4. Disesuaikan dengan jumlah dan ukuran ruang kantor.5. Memiliki kaitan logis dengan capaian sasaran yang ditetapkandalam dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan (RPJMD).6. Satu indikator capaian sasaran kegiatan memiliki satu targetsasaran keluaran/output dan satu hasil/outcome.7. Besaran alokasi yang diterima.8. Rasio luas kantor dan jumlah pegawai.9. Indikator dan capaian sasaran kegiatan disusun hanya sampaidengan hasil (outcome) dan tidak diperkenankan menggunakanukuran secara kualitatif.10.Indikator dan capaian sasaran tersebut digunakan sebagaidasar mengevaluasi kinerja pelaksanaan.11.Dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagai rencanapenggunaan dan dasar pelaksanaan.Contoh: penyusunan indikator, tolok ukur dan target kinerja untukkegiatan pembangunan Gedung Kantor Bupati, sebagai berikut:Program : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah.Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor Bupati.No. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerjaa. CapaianProgramTersedianya gedungkantor Bupati yangmemenuhistandar prasaranapemerintahandaerah....... %(diisi denganprosentase sesuaicapaian targetkinerja dalamRPJMD)b. Masukan/input(kegiatan)Jumlah alokasikegiatanPembangunanGedung KantorBupati.Rp.....(diisi dengan jumlahrupiah)3
  4. 4. No. Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerjac. Keluaran/output (kegiatan)Terbangunnyagedung kantorBupati............ Unit(diisi dengan jumlahunit bangunangedung)……. m2(diisi dengan luasgedung kantorBupati dalam satuanm2).d. Hasil/outcome(kegiatan)Berfungsinya gedungkantor Bupati.….... %(diisi denganprosentaseberfungsinyagedung kantorbupati untukkegiatan operasionaldan pelayananpublik)B. Perencanaan program dan kegiatan secara berkelanjutanDalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasaranapemerintahan daerah, lebih efektif apabila dilakukan denganperencanaan strategis dan secara berkelanjutan atau menggunakanpendekatan Medium Term Expenditure of Framework (MTEF).Hal tersebut dilakukan dengan menyusun capaian sasaran tahunanberikut rencana perkiraan maju (forward estimate) sekurang-kurangnyadalam 3 (tiga) tahun anggaran yaitu: tahun n, tahun (n+1) dan (n+2).Pencantuman indikator dan capaian sasaran untuk rencana tahun ns/d n+2 yang bersifat indikatif secara teknis dituangkan dalam RKA-SKPD kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan dimaksud.IV. TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN.A. Perencanaan dan Pemprograman1. Tingkat Pusata. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina PembangunanDaerah, melakukan pembinaan teknis kepada PemerintahDaerah Kabupaten penerima DAK Praspem dalam prosespenyusunan Rencana Kegiatan dalam bentuk pendampingan dankonsultasi, serta melakukan evaluasi dan sinkronisasi atasusulan Rencana Kerja dan perubahannya terkait kesesuaiannyadengan prioritas nasional.b. Kementerian Pekerjaan Umum memberikan masukan kepadaKementerian Dalam Negeri dalam perumusan kriteria teknis,penyediaan data teknis, dan penyusunan indeks DAK Praspem.2. Tingkat Kabupatena. Berdasarkan penetapan alokasi DAK Praspem Tahun 2012,Bupati penerima DAK Praspem Tahun 2012 membuat RencanaKegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)4
  5. 5. pemanfaatan DAK Praspem Tahun 2012 secara partisipatif dankegiatan tersebut memenuhi kriteria prioritas nasional;b. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (RKA-SKPD) harus memperhatikan tahapanpenyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasikegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, sertametoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan,dan ketentuan yang berlaku.c. Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(RKA-SKPD) DAK Praspem Tahun 2012 yang diusulkan olehkabupaten-kabupaten penerima DAK dimaksud harus sesuaidengan pelaksanaan, dan jika ada perubahan harusdikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari KementerianDalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal BinaPembangunan Daerah.B. PelaksanaanDalam rangka menyiapkan desain bangunan gedung kantorGubernur/Bupati/Walikota dan kantor DPRD serta kantor SKPDsesuai kebutuhan, perlu mempedomani hal-hal sebagai berikut:1. Teknis pelaksanaan Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah,dimaksud meliputi:a. Pekerjaan persiapan (pembersihan lokasi, pengukuran danpemasangan);b. Pekerjaan tanah dasar (galian tanah pondasi dan penimbunan);c. Pekerjaan pemasangan dinding, lantai dan plesteran;d. Pekerjaan beton bertulang;e. Pekerjaan kusen, pintu/jendela/ventilasi;f. Pekerjaan Kap/Kuda-kuda/gording/atap/plafon;g. Pekerjaan pemasangan kunci dan alat-alat lainnya;h. Pekerjaan pengecatan dan finishing;i. Pekerjaan instalasi listrik;j. Pekerjaan instalasi/jaringan air;k. Pekerjaan lain-lain dalam rangka penyelesaian.Pedoman operasional pembangunan gedung kantor pemerintahdaerah beserta proyeksi pendanaannya lebih lanjut agarmempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.Untuk pelaksanaan tahapan pengerjaan yang didanai dari DAK agardilakukan sampai dengan tahap penyelesaian (tidak termasukpekerjaan persiapan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas).2. Standar Jumlah dan Luas Kantor Prasarana Pemerintahan Daerah.a. Ruangan kantor prasarana pemerintahan adalah ruang kantorGubernur/Bupati/Walikota dan kantor DPRD termasuk ruangrapat, ruang staf/adc dan ruang tunggu sesuai dengankebutuhan.b. Untuk kantor SKPD yang dibangun adalah ruang kerja yangmelekat dalam jabatan struktural atau fungsional ataupelayanan administrasi perkantoran termasuk ruangan lainnya5
  6. 6. yang diperlukan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan minimumprasarana pemerintahan, jumlah gedung kantor SKPD (badan,dinas, dan lembaga teknis daerah) sebagaimana ditetapkandalam Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerahyang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun2007.c. Pembangunan gedung kantor Gubernur/Bupati/Walikota,kantor DPRD dan kantor SKPD tersebut di atas berpedomanpada standar minimal luas kantor berdasarkan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006.d. Selanjutnya, untuk proyeksi penghitungan alokasipembangunan gedung kantor Gubernur/Bupati/Walikota dankantor DPRD serta kantor SKPD sesuai kebutuhanmenggunakan standar satuan harga bangunan per m2disesuaikan dengan harga yang berlaku di daerah setempat yangditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.e. Mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah, dandalam rangka efektivitas pembangunan sarana dan prasaranapemerintahan, maka perencanaan pembangunan gedung kantordimaksud dapat dilakukan dengan pendekatan perkiraan maju(forward estimate) dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 3(tiga) tahunan.f. Alokasi DAK Bidang Prasarana Pemerintahan agar benar-benardiutamakan untuk penyelesaian pembangunan gedung kantorGubernur/Bupati/Walikota dan kantor DPRD serta SKPD sesuaikebutuhan sampai siap untuk digunakan dan dicatat sebagaiaset/kekayaan milik pemerintah daerah. Sehingga tidakdiperkenankan alokasi dana tersebut dihibahkan maupundigunakan/ dimanfaatkan untuk membangun bagian tertentu,seperti pembuatan pagar.3. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah/daerah.Pembangunan/perluasan gedung kantor yang mempersyaratkankesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah/daerah diperlukansebagai upaya mendorong daerah mengatasi ketimpanganpembangunan antar wilayah dan daerah, dan keseimbanganlingkungan, sehingga tercipta tata kelola pembangunan yangefisien, efektif, partisipatif dan berkelanjutan.Hal tersebut dimaksudkan selain untuk menjaga keseimbangandan keserasian antar daerah, juga menghindari kondisi fisikwilayah yang rentan terhadap gangguan bencana alam, kerusakanpotensi sumber daya alam dan dampak lainnya bagi lingkunganhidup guna mewujudkan ruang yang aman dan nyaman sertaproduktif.4. Memiliki nilai/manfaat untuk peningkatan kinerja.Peningkatan kinerja aparatur sangat erat kaitannya denganpenyediaan sarana dan prasarana kerja yang secara langsungberfungsi dan memiliki nilai/manfaat guna mendukungpelaksanaan kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahandan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.Pembangunan gedung kantor Gubernur/Bupati/Walikota dankantor DPRD memiliki nilai yang strategis selain sebagai lambangkebanggaan daerah, juga merupakan eksistensi dari berdirinya6
  7. 7. lembaga pemerintahan daerah yaitu Gubernur/Bupati/Walikotadan lembaga perwakilan rakyat daerah.Khusus untuk gedung kantor dinas/badan/lembaga teknis daerahyang dibangun bermanfaat untuk mendukung kelancaran prosespelayanan, menjalin hubungan kerja intern dan ekstern antarpejabat/pegawai, memudahkan komunikasi, memacu motivasi dansemangat kerja yang lebih tinggi, meningkatkan pengendalian danpengamanan baik yang sifatnya administratif maupun operasionaltugas kantor.Oleh karena itu, untuk dapat mencapai nilai/manfaatpembangunan gedung kantor perlu memperhatikan aspek efisiensi,efektivitas, manfaat fungsional, keselamatan, kesejahteraan sesuaidengan prinsip kewajaran dan kepatutan serta beban dankemampuan keuangan daerah.5. Kenyamanan gedung kantor.Untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif bagipejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi di masing-masing SKPD, perlu didukung dengan kondisi yang nyaman,memiliki keleluasaan bergerak secara sehat, teratur, kecukupancahaya dan ventilasi yang sehat dan didukung dengan fasilitasruang kerja dan fasilitas pendukung yang memadai.6. Daya tahan konstruksi bangunan kantor.Konstruksi bangunan dan ruangan perkantoran perlu didesain agarmenghasilkan struktur konstruksi bangunan yang memiliki dayatahan dan kekuatan terhadap berbagai kondisi geografis dangeologis masing-masing daerah, seperti konstruksi tahan gempa,tahan api, tahan air, konstruksi daerah rawa, pesisir dansebagainya.Hal tersebut diprioritaskan bagi daerah-daerah yang memilikikarakteristik rawan bencana alam/gempa, rawan kebakaran, rawanbanjir dan daerah yang berada di wilayah rawa danpesisir/kepulauan.7. Berbasis estetika dan artistik budaya lokalBentuk dan desain konstruksi bangunan kantor agar diupayakanberbasis estetika dan artistik budaya lokal. Hal tersebutdimaksudkan agar bangunan kantor memiliki ciri dan kekhususandibandingkan dengan bangunan lainnya, mudah untuk diakses danmerupakan bagian dari upaya pelestarian/pengenalan budaya lokaldi daerah setempat.8. Tidak berkesan mewah, sesuai dengan kewajaran dan kepatutanserta hemat energi.Bentuk dan bangunan ruangan/kantor yang direncanakan harusmenghindari kesan bergaya mewah, agar tidak menimbulkandampak dan citra yang kurang baik di kalangan masyarakat sekitardan hemat energi sehingga menghindari adanya kesan pemborosanterhadap keuangan negara/daerah.Oleh karena itu, perlu diupayakan agar pembangunan gedungkantor menerapkan prinsip kewajaran dan kepatutan baik dilihatdari aspek biaya maupun bentuk dan struktur konstruksibangunan berkesan sederhana tanpa mengurangi nilai, kualitasdan manfaat yang dimiliki. Bentuk dan struktur bangunan kantor7
  8. 8. sedapat mungkin dihindari bangunan yang bertingkat tinggi,mengurangi hiasan atau ornamen yang terkesan glamour dan lebihmemanfaatkan bahan material produksi buatan dalam negeri.9. Dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan/perluasan.Bangunan prasarana kantor sebaiknya memiliki "master plan" yangmemungkinkan untuk dibangun secara bertahap danberkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar prasarana kantor yangdibangun dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan sesuaidengan kebutuhan dan/atau penambahan beban tugas dan fungsiorganisasi.10. Memberikan dampak ekonomis.Pembangunan gedung kantor pemerintah daerah perlu dilakukansecara terencana dengan mempertimbangkan dampak ekonomisbagi pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat didaerah. Dampak ekonomis bagi daerah dimaksud diutamakanuntuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan, baik di sektorinformal, sektor barang dan jasa, sektor perumahan, dan sektorlainnya serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja yangdapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Oleh karena itu, rencana pembangunan gedung kantor harusmemperhatikan letak dan lokasi wilayah yang benar-benar potensialdan layak, sehingga dapat memberikan dampak ekonomis bagidaerah.11. Memberikan dampak peningkatan PAD.Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah,bertumbuhnya investasi, meningkatnya daya jual dan terbukanyalapangan/kesempatan kerja dibarengi dengan terbangunnyaprasarana pemerintahan daerah yang layak dan memadai akanmampu meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakatmaupun dunia usaha untuk memenuhi kewajibannya dalammembayar pajak dan retribusi daerah yang pada gilirannya akanberdampak pada peningkatan PAD.12. Penganggaran program/kegiatan sesuai dengan prinsipdesentralisasi.Pembangunan gedung kantor pemerintah daerah didasarkan padaprinsip desentralisasi didasarkan pada struktur dan kodifikasiurusan pemerintahan daerah dan organisasi serta jenis programdan kegiatan. Pentingnya pengkodefikasian ini denganpertimbangan antara lain memberikan kemudahan dalammenyusun dokumen penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,akutansi keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD serta untuk keselarasan dalam penyusunan laporankeuangan pemerintah daerah dan keuangan Negara sertagovernment financial statistic (GFS).Rencana pembangunan gedung kantor prasarana pemerintahanagar disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untukdikonsultasikan dengan melampirkan data pendukung antara lain:a. Rencana penggunaan yang memuat: kegiatan, tujuan, hasil(output), luas kantor lokasi, jumlah dana pendamping danpenjelasan lainnya yang diperlukan;b. Draft RKA SKPD;8
  9. 9. c. Surat Keputusan Bupati tentang penetapan harga satuan danHarga Satuan Bangunan Gedung Negara.d. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Daerah untukpenyediaan lahan, IMB, dan penyelesaian bangunan.C. KoordinasiDalam rangka pelaksanaan kegiatan DAK Praspem, diperlukankoordinasi teknis secara berjenjang berdasarkan tugas dantanggungjawab masing-masing, yaitu:1. Tingkat PusatKoordinasi dalam pelaksanaan tingkat pusat dilaksanakan olehmasing-masing unit yang bertanggungjawab dalam kegiatan DAKPraspem antara lain:a. Kementerian Negara Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas mengkoordinasikan kebijakan Dana AlokasiKhusus agar sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)untuk tahun yang akan datang sehingga terjadi integrasi antaraprioritas nasional dan kebutuhan daerah, khususnya di kawasanstrategis cepat tumbuh.b. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal KeuanganDaerah melakukan koordinasi terhadap penyusunan PetunjukTeknis (Juknis) pelaksanaan Dana Alokasi Khusus.c. Kementerian Keuangan melakukan koordinasi denganKementerian/ Lembaga dalam rengka menyusun kriteria khususuntuk mendapatkan indeks daerah yang termasuk dalamkategori kawasan strategis cepat tumbuh dan koordinsi terhadappelaksanaan masing-masing Kementerian/Lembaga.d. Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretariat Jenderalmelakukan koordinasi perumusan kebijakan sertapenyelenggaraan DAK Praspem.e. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal BinaPembangunan Daerah melakukan koordinasi kebijakan teknisdan penatusahaan penyelenggaraan program dan kegiatan DAKPraspem.2. Tingkat Kabupatena. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dikabupaten bertanggungjawab dalam merencanakan penentuanlokasi kegiatan DAK Praspem Tahun 2012, dan merencanakansinkronisasi kegiatan dengan SKPD terkait pengelola kegiatan;b. Dinas Pekerjaan Umum atau istilah lainnya di kabupatenbertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaanDAK Praspem Tahun 2012 di kabupaten untuk kegiatanpembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan poros desasejak dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasikegiatan dan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten danProvinsi; dan9
  10. 10. c. Dinas Perhubungan atau istilah lainnya di kabupatenbertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaanDAK Praspem Tahun 2012 di kabupaten untuk kegiatanpenyediaan angkutan perdesaan darat, sungai, danau, perairandan laut di daerah perdesaan sejak dari tahap perencanaan,penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatanserta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasikelembagaan dengan Bappeda Kabupaten dan Provinsi.B. Alokasi DAK Praspem Tahun 2012NO KABUPATEN/KOTA ALOKASI (Rp)1 Kab. Aceh Selatan 3.400.000.0002 Kab. Lingga 4.100.000.0003 Kab. Tulang Bawang 4.300.000.0004 Kab. Tulang Bawang Barat 5.100.000.0005 Kab. Pesawaran 6.000.000.0006 Kota Tidore Kepulauan 4.000.000.0007 Kab. Pulau Morotai 7.400.000.0008 Kab. Dogiyai 4.700.000.0009 Kota Sorong 3.200.000.00010 Kab. Tambrauw 8.300.000.00011 Kab. Aceh Timur 1.700.000.00012 Kota Lhokseumawe 3.700.000.00013 Kab. Aceh Barat Daya 5.500.000.00014 Kab. Aceh Tamiang 5.000.000.00015 Kota Subulussalam 8.600.000.00016 Kab. Tapanuli Selatan 4.000.000.00017 Kab. Toba Samosir 3.100.000.00018 Kab. Labuhanbatu Utara 3.900.000.00019 Kab. Lima Puluh Kota 1.600.000.00020 Kab. Padang Pariaman 1.700.000.00021 Kab. Solok 3.400.000.00022 Kota Padang 3.200.000.00023 Kota Payakumbuh 3.400.000.00024 Kota Solok 3.100.000.00025 Kota Pariaman 2.300.000.00026 Kab. Dharmasraya 3.000.000.00027 Kab. Solok Selatan 3.200.000.00028 Kab. Bungo 1.800.000.00029 Kab. Kerinci 5.100.000.00010
  11. 11. NO KABUPATEN/KOTA ALOKASI (Rp)30 Kab. Muaro Jambi 1.500.000.00031 Kab. Sarolangun 3.200.000.00032 Kota Sungai Penuh 3.300.000.00033 Kab. Muara Enim 4.100.000.00034 Kab. Ogan Komering Ilir 2.000.000.00035 Kab. Ogan Komering Ulu 3.600.000.00036 Kab. Banyuasin 4.800.000.00037 Kab. Empat Lawang 3.100.000.00038 Kab. Bangka Tengah 1.400.000.00039 Kab. Rejang Lebong 3.000.000.00040 Kab. Lampung Selatan 2.900.000.00041 Kab. Lampung Tengah 3.100.000.00042 Kab. Way Kanan 3.300.000.00043 Kab. Mesuji 6.100.000.00044 Kab. Ciamis 3.800.000.00045 Kab. Sumedang 1.500.000.00046 Kab. Tasikmalaya 2.200.000.00047 Kab. Lebak 4.600.000.00048 Kab. Pandeglang 3.100.000.00049 Kota Serang 1.600.000.00050 Kab. Banjarnegara 2.600.000.00051 Kab. Banyumas 1.400.000.00052 Kab. Blora 1.500.000.00053 Kab. Boyolali 1.600.000.00054 Kab. Rembang 1.400.000.00055 Kab. Semarang 3.500.000.00056 Kab. Temanggung 1.500.000.00057 Kab. Wonogiri 2.400.000.00058 Kab. Wonosobo 2.400.000.00059 Kota Magelang 1.700.000.00060 Kota Pekalongan 1.500.000.00061 Kab. Bantul 2.800.000.00062 Kab. Gunung Kidul 2.900.000.00063 Kab. Kulon Progo 1.800.000.00064 Kab. Blitar 2.300.000.00065 Kab. Bondowoso 1.900.000.00066 Kab. Jombang 1.200.000.00011
  12. 12. NO KABUPATEN/KOTA ALOKASI (Rp)67 Kab. Kediri 1.400.000.00068 Kab. Lumajang 1.300.000.00069 Kab. Magetan 3.800.000.00070 Kab. Mojokerto 2.500.000.00071 Kab. Nganjuk 1.500.000.00072 Kab. Pacitan 2.000.000.00073 Kab. Probolinggo 3.300.000.00074 Kab. Sampang 2.300.000.00075 Kab. Tulungagung 3.400.000.00076 Kota Blitar 1.800.000.00077 Kota Probolinggo 2.200.000.00078 Kab. Sambas 5.800.000.00079 Kab. Sanggau 3.800.000.00080 Kota Singkawang 3.800.000.00081 Kab. Kayong Utara 3.600.000.00082 Kab. Kubu Raya 6.500.000.00083 Kab. Barito Selatan 2.300.000.00084 Kab. Kapuas 1.600.000.00085 Kota Palangka Raya 2.000.000.00086 Kab. Pulang Pisau 3.000.000.00087 Kab. Gunung Mas 1.700.000.00088 Kab. Tana Tidung 6.000.000.00089 Kab. Bolaang Mongondow 6.700.000.00090 Kab. Minahasa 3.900.000.00091 Kab. Kepulauan Talaud 5.600.000.00092 Kota Tomohon 3.200.000.00093 Kab. Minahasa Tenggara 1.900.000.00094 Kab. Gorontalo Utara 2.000.000.00095 Kab. Parigi Moutong 3.300.000.00096 Kab. Tojo Una-Una 3.500.000.00097 Kab. Bantaeng 2.800.000.00098 Kab. Enrekang 1.400.000.00099 Kab. Jeneponto 3.300.000.000100 Kab. Luwu 1.900.000.000101 Kab. Luwu Utara 2.200.000.000102 Kab. Maros 4.300.000.000103 Kab. Sidenreng Rappang 2.600.000.00012
  13. 13. NO KABUPATEN/KOTA ALOKASI (Rp)104 Kab. Wajo 1.600.000.000105 Kota Palopo 2.600.000.000106 Kab. Luwu Timur 3.200.000.000107 Kab. Majene 3.700.000.000108 Kab. Polewali Mandar 3.200.000.000109 Kab. Muna 3.600.000.000110 Kota Kendari 2.600.000.000111 Kab. Konawe Utara 2.100.000.000112 Kab. Buleleng 3.900.000.000113 Kab. Lombok Timur 3.200.000.000114 Kota Bima 1.800.000.000115 Kab. Alor 5.000.000.000116 Kab. Belu 2.900.000.000117 Kab. Flores Timur 2.200.000.000118 Kab. Lembata 6.900.000.000119 Kab. Ngada 4.600.000.000120 Kab. Timor Tengah Selatan 1.900.000.000121 Kab. Timor Tengah Utara 4.800.000.000122 Kab. Nagekeo 3.700.000.000123 Kab. Sumba Tengah 3.800.000.000124 Kab. Manggarai Timur 1.400.000.000125 Kab. Seram Bagian Timur 3.700.000.000126 Kab. Maluku Barat Daya 1.700.000.000127 Kota Ternate 3.100.000.000128 Kab. Halmahera Timur 2.600.000.000129 Kab. Biak Numfor 2.200.000.000130 Kab. Nabire 2.800.000.000131 Kab. Paniai 3.200.000.000132 Kab. Mappi 6.500.000.000133 Kab. Sorong Selatan 7.200.000.000134 Kab. Raja Ampat 4.900.000.000135 Kab. Teluk Wondama 3.100.000.000TOTAL 438.300.000.000V. MONITORING DAN EVALUASIMonitoring dan Evaluasi pelaksanaan DAK Praspem Tahun 2012 didaerah mengacu pada Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam13
  14. 14. Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 0239/M.PP/11/2008,900/3556/SJ, SE 1722/MK 07/2008 tanggal 21 November 2008tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan danEvaluasi Pemanfaatan DAK. Adapun ruang lingkup monitoring danevaluasi pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:1. Tahap Persiapana. Usulan sampai dengan rencana kegiatanb. Kesesuaian Rencana Kerja dengan Program Prioritas Nasional2. Tahap Pelaksanaana. Kesesuain pekerjaan dengan Rencana Kerjab. Kesesuaian hasil dengan Norma Standar Pelayanan Minimum(NSPM)c. Pencapaian Sasaran3. Tahap Pelaporana. Tingkat Kepatuhanb. Substansi laporan sesuai format dalam SEB4. Tahap Evaluasia. Evaluasi dampak dan manfaatb. Evaluasi KinerjaVI. PELAPORAN.1. Pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Praspem berisi gambaran hasilpelaksanaan kegiatan yang memuat target dan realisasi pencapaiansasaran keluaran (output) dan hasil (outcome), realisasi fisik danjumlah dana yang terealisasi yang disertai dengan berbagaihambatan/kendala yang dihadapi di lapangan untuk dijadikan dasarmenetapkan langkah-langkah dan kebijakan lebih lanjut.2. Laporan disusun oleh Gubernur untuk kegiatan DAK Praspem Provinsidan oleh Bupati/Walikota untuk kegiatan DAK PraspemKabupaten/Kota.3. Dalam rangka tertib administrasi pelaporan, laporan Gubernur kepadaMenteri Dalam Negeri dan laporan Bupati/Walikota kepada Gubernurdisampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:a. Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Praspem disampaikan palinglambat 7 (tujuh) hari setelah tahapan selesai dilaksanakan.b. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan DAK Praspem disampaikanpaling lambat tanggal 31 Desember 2012.c. Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Praspem Kabupaten/Kota yangdisampaikan kepada Gubernur wajib disampaikan oleh Gubernurkepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) harisejak diterimanya laporan dimaksud.4. Bagi daerah yang menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Praspemsecara tertib dan tepat waktu baik laporan triwulan maupun laporanakhir dijadikan sebagai dasar dalam menentukan pengalokasian DAKPraspem tahun berikutnya.VII. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN.1. Dalam rangka mengantisipasi keterlambatan dalam penentuan letak14
  15. 15. dan lokasi wilayah pembangunan gedung kantor pemerintahan daerahyang dapat memberikan implikasi terhadap penyelesaian pelaksanaankegiatan, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:a. Melakukan kesepakatan dengan Pimpinan DPRD sebagaidasar persetujuan penetapan letak dan lokasi kantor prasaranapemerintahan yang dibangun.b. Mempersiapkan rencana pembangunan dan perluasanmempertimbangkan besaran alokasi, rencana tata ruang, dampakekonomis, serta persyaratan teknis yang ditetapkan.c. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan dunia usaha, dankelompok masyarakat di daerah setempat dalam rangka mendorongkesadaran untuk berpartisipasi dan bertanggungjawabmensukseskan program pembangunan dan perluasan kantor.d. Penyebarluasan informasi mengenai rencana pembangunan gedungkantor di wilayah/daerah setempat.2. Sebagai acuan dalam menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentangStandar Harga Satuan pembangunan gedung kantor perlumempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:a. Standar satuan harga bangunan yang telah ditetapkan instansipemerintah untuk pembangunan gedung negara/pemerintahdaerah.b. Indeks kemahalan konstruksi yang berlaku di daerah setempat.c. Proyeksi kenaikan harga bahan bangunan sebagai akibat inflasi,kenaikan harga bahan bakar minyak dan sebagainya.3. Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan dilakukanoleh SKPD yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Untuk kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan yangdilaksanakan dengan mekanisme kontrak, agar berpedoman padaketentuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah,yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010.4. Dalam hal terjadi perubahan penggunaan alokasi DAK Praspem dariyang telah ditetapkan sebelumnya yang disebabkan alasan "forcemajeure" dan atau alasan yang signifikan dapat dikonsultasikandengan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal BinaPembangunan Daerah.5. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Pembentukan Daerah OtonomBaru, maka pengelolaan keuangan DAK Praspem dalam APBDdilakukan mandiri atau terpisah dari Daerah Induknya.6. Dalam rangka penyiapan data pengalokasian DAK Praspem, agarDaerah menyampaikan data dan informasi mengenai prasaranapemerintahan daerah kepada Menteri Dalam Negeri c.q DirekturJenderal Bina Pembangunan Daerah, paling lambat pada bulan Mei2012. Data prasarana pemerintahan dimaksud mencakup statuskepemilikan (sewa, pinjam pakai), kondisi (rusak, rusak berat) danrencana gedung/ruang kantor yang akan dibangun.7. Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah agar melakukanmonitoring dan evaluasi penggunaan DAK Praspem di Kabupaten/Kotamasing-masing.8. Badan Pengawas Daerah Kabupaten/Kota agar melakukanpengawasan atas pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasipenatausahaan keuangan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas15
  16. 16. pelaksanaan DAK Praspem di Kabupaten/Kota.9. Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina PembangunanDaerah melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Praspemdi Provinsi sebagai penerima DAK Praspem sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.VIII. PENUTUP.Lampiran Petunjuk Teknis ini agar menjadi pedoman dalampengelolaan DAK Praspem Tahun 2012.MENTERI DALAM NEGERI,ttdGAMAWAN FAUZISalinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO HUKUMttdZUDAN ARIF FAKRULLOHPembina Tk.I (IV/b)NIP. 19690824 199903 1 00116

×