Materi presentasi idi karawang askes 2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Materi presentasi idi karawang askes 2

on

  • 966 views

 

Statistics

Views

Total Views
966
Views on SlideShare
966
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
121
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment
  • Agenda dapat disesuaikan dengan Target Audiens
  • UU No. 24 Th 2011 ttg BPJSPasal 60(1) BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014
  • UU no. 40 tahun 2004 ttg SJSN3 Azas Pasal 25 Program  Pasal 189 Prinsip Pasal 4
  • Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan KesehatanPasal 2Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:a. PBI Jaminan Kesehatan; danb. bukan PBI Jaminan Kesehatan.Pasal 3(1) Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.Pasal 4Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas:a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; danc. bukan Pekerja dan anggota keluarganya.
  • Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan KesehatanPasal 16Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah.(2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PekerjaPenerima Upah dibayar olehPemberi Kerja dan Pekerja.(3) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan peserta bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diaturdenganPeraturan Presiden.
  • Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan KesehatanPasal 6Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk.(2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014, paling sedikit meliputi :1. PBI Jaminan Kesehatan;2. Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya;3. Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya;4. Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan anggota keluarganya; dan5. Peserta Jaminan Pemeliharaan KesehatanPerusahaan Persero (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan anggota keluarganya;b. Tahap kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatanpaling lambat pada tanggal 1 Januari 2019.
  • Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan KesehatanPasal 20Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.(2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Manfaat medis dan Manfaat non medis.(3) Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan.(4) Manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Manfaat akomodasi dan ambulans.(5) Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan.(6) Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
  • Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan KesehatanPasal 22(1) Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas:a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup ...b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup...c. pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
  • Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan KesehatanPasal 23Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) berupa layanan rawat inap sebagai berikut:a. ruang perawatan kelas III bagi...b. ruang perawatan kelas II bagi...c. ruang perawatan kelas I bagi...
  • Petajalanaspekpelayanankesehatan:Padatahun 2012 – 2013, kondisifasilitaskesehatan:distribusibelummeratakualitasbervariasisistemrujukanbelum optimalcarapembayaranbelum optimal Untukmengatasidanmemenuhikebutuhanfasilitaskesehatandilakukan:penyusunanrencanaaksipengembanganfasilitaskesehatan, tenagakesehatan, sistemrujukandaninfrastrukturperluasandanpengembanganfasilitaskesehatandantenagakesehatansecarakomprehensifevaluasidanpenetapancarapembayaranpenyusunanstandarprosedurdanpembayaranfasilitaskesehatanPadatahun 2014, saatdimulainyajaminankesehatandalam SJSN, diharapkansisi supply sudahsiapdalammemberikanpelayanankesehatanbagipeserta JK.Padakurunwaktu 2014 – 2018, seiringdenganperkembangandanperluasankepesertaan JK, pengembanganfasilitaskesehatan, tenagakesehatan, sistemrujukandaninfrastrukturdilakukansimultan.Beberapakegiatan yang dilakukanuntukpengembanganaspekpelayanankesehatan:kajianberkalatahunanelijibilitasfasilitaskesehatan, kredensialing, kualitaslayanandanpenyesuaianbesaranpembayaranhargakeekonomianimplementasi, pemantauandanpenyempurnaansistemrujukandantelaahutilisasiimplementasipembayarankapitasidan INA-CBG’s sertapenyesuaianbesaranbiayaduatahunandenganhargakeekonomian.Padatahun 2019 dicapaikondisi:jumlahfasilitaskesehatanmencukupidistribusimeratasistemrujukanberfungsi optimalpembayarandengancaraprospektifdenganhargakeekonomianbagiseluruhpenduduk.

Materi presentasi idi karawang askes 2 Materi presentasi idi karawang askes 2 Presentation Transcript

  • PT. Askes (Persero)Implementasi Jaminan Kesehatan Nasionaloleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
  • AgendaPengantarKepesertaanManfaat Jaminan KesehatanSistem Pelayanan Kesehatan, Jaga Mutu danPembayaranManajemen Fasilitas KesehatanPenutup
  • I. Pengantar
  • PERTANYAAN KRITIS:UNTUK APA KITA BER-”NEGARA”????
  • Mandat Konstitusi :• “Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia danuntuk memajukan kesejahteraan umum, …” –(Pembukaan UUD 1945 alinea 4)• “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagiseluruh rakyat ...,” - (Pasal 34 UUD 35 ayat 2)UNDANG-UNDANG NO. 40/2004TENTANGSISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
  • ”1 JANUARI 2014, PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJSKESEHATAN”UU SJSN dan UU BPJS
  • PP dan Perpres terkait BPJS Kesehatan6Peraturan PemerintahNomor 101 Tahun 2012tentangPenerima Bantuan IuranJaminan KesehatanPeraturan PresidenNomor 12 Tahun 2013tentangJaminan Kesehatan
  • Kegotong-royonganNirlabaKeterbukaanKehati-hatianAkuntabilitasPortabilitasKepesertaan wajibDana amanatHasil pengelolaan danadigunakan seluruhnyauntuk pengembanganprogram dan sebesar-besarnya untukkepentingan peserta9 PrinsipJaminanKesehatanJaminanKecelakaanKerjaJaminan HariTuaJaminan PensiunJaminanKematian5 ProgramKemanusiaanManfaatKeadilan sosialbagi seluruhrakyat Indonesia3 AzasSistem Jaminan Sosial Nasional
  • II. Kepesertaan• Kepesertaan bertahap• Peserta didaftarkan oleh Pemberi Kerja dan Pemerintah(PBI = fakir miskin dan tidak mampu )• Peserta Jaminan Kesehatan  yang telah membayar iuran• Tetap dilayani s.d. 6 (enam) bulan pasca PHK• Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP / Perpres( Pasal 13, 14, 20 dan 21 UU Nomor 40 Tahun 2004 )
  • Peserta JaminanKesehatanBukan PenerimaBantuan Iuran (PBI)Pekerja PenerimaUpahPekerja BukanPenerima UpahBukan PekerjaPenerima BantuanIuran (PBI)Fakir MiskinOrang Tidak MampuPeserta Jaminan Kesehatan
  • • Dibayar olehpemerintahPBI• Dibayar oleh PemberiKerja dan PekerjaPekerjaPenerima Upah• Dibayar oleh pesertayang bersangkutanPekerja BukanPenerima UpahIuran
  • Pentahapan Kepesertaan• PBI (Jamkesmas)• TNI/POLRI danPensiunan• PNS &Pensiunan• JPK JAMSOSTEKTahappertamamulaitanggal 1Januari2014Seluruhpenduduk yangbelum masuksebagai PesertaBPJS Kesehatanpaling lambattanggal 1Januari 2019TahapSelanjutnya
  • III. Manfaat Jaminan Kesehatan• Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseoranganberupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif,preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medishabis pakai yang diperlukan.• Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaanpelayanan, peserta dikenakan urun biaya.( Pasal 22 ayat 1 dan 2 UU Nomor 40 Tahun 2004 )
  • Manfaat Jaminan KesehatanBersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayananpromotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medishabis pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan1. Manfaat Medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yangdibayarkan2. Manfaat non medis yang ditentukan berdasarkan skala besaraniuran yang dibayarkan, termasuk didalamnya manfaat akomodasiAmbulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatandengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan
  • Pelayanan Kesehatan Yang DijaminPelayanan Kesehatan TingkatPertama (RJTP dan RITP)Pelayanan Kesehatan RujukanTingkat Lanjutan (RJTL dan RITL)Pelayanan Kesehatan Lain yangditetapkan oleh Menteri
  • PesertaBukanPenerima Bantuan Iuran (PBI)PekerjaPenerimaUpahKelas I danIIPekerjaBukanPenerimaUpahKelas I, IIdan IIIBukanPekerjaKelas I, IIdan IIIPenerima Bantuan Iuran(PBI)Fakir MiskinKelas IIIOrang TidakMampuKelas IIIManfaat Akomodasi
  • IV. Sistem Pelayanan Kesehatan,Kendali Mutu dan PembayaranBadan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkansistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutupelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan,kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas( Pasal 24 Ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2004)
  • Sistem Pelayanan Kesehatan17
  • ❶ Sustainibilitas Operasionalisasi Manfaat❷ Pemenuhan kebutuhan medik peserta❸ Kehati-hatian dan transparansi pengelolaanSistem Pelayanan Kesehatan(Health Care Delivery System)Sistem Mutu Pel. Kesehatan(Health Care Quality System)Sistem Pembayaran(Health Care Payment System)• Penyempurnaan• PengembanganSasaran Pelayanan Kesehatan BPJSBPJSPelayanan efisien dan efektif
  • SehatUpaya Kesehatan PeroranganUpaya Kesehatan MasyarakatSosialMentalFisikSpiritualKerangka Sistem Pel. Kesehatan BPJS( Sesuai Pasal 22 UU No. 40/2004 )BPJS denganManaged CarePemerintahModel berdasarkan Referensi: Shi L, 2012KontribusiAPBN*Pelayanan tertentu
  • Managed CareSebagai Landasan Operasional BPJS KesehatanSuatu sistem dimana pelayanan kesehatan dan pembiayaannya(pelayanan kesehatan) diselenggarakan dan tersinkronisasi dalamkerangka kendali mutu dan biaya, sehingga menghasilkan pelayanankesehatan yang bermutu dan dengan biaya yang efisien.• Gatekeeper concept  Pelayanan Primer• Quality Assurances  Credentialing & Recredentialing• Manfaat komprehensif• Fokus pada promotif dan preventif• Sistem Rujukan berjenjang• Formularium Obat Nasional• Sistem Pembayaran Prospektif (Kapitasi, INA CBG’s)• Utilization review (Prospektif, Konkuren dan retrospektif)• Dewan Pertimbangan Medik (Medical Advisory Board)Fitur Managed Care :
  • Lebih bersifat “Free Flow System”❶ Peserta bebas mengakses setiap tingkatan pelayanan❷ Tidak ada koordinasi antar tingkat layanan❸ Rendahnya persepsi terhadap kualitas pelayananprimer• Peningkatan biaya pelkes• Disparitas pelayanan• Pelayanan kesehatan lebih berorientasi pada upaya kuratifdan penanganan kasus akut• Tidak tercapainya tujuan pembangunan kesehatanSistem Pelayanan Kesehatan Saat ini
  • TersierSekunderPrimerGatekeeperPengelolaan keluhankesehatan, promotif, preventif, survailansPenangananspesialistikPenanganansubspesialistikEquity besar (aksesibel bagisemua golongan)Biaya terjangkauBiaya mahalBiaya sgt mhl(BERJENJANG)Koordinasi Timbal Balik(Dukungan IT, Regulasi)Model Sistem Pelayanan Kesehatan BPJSFOKUS PADA PELAYANAN PRIMER
  • Penyakit yang dapatditangani olehPuskesmas/DokterLayanan Primer/DokterUmum/Dokter Keluarga:552 Jenis(167-Harus Tuntas;247-Diagnosis dan therapypendahuluan;138-Diagnosis dan therapypendahuluan gawatdarurat)Daftar penyakit di Indonesia (Std Komp. Dokter,KKI,2006): 1.087 Jenis – Direvisi 2012Sisa: 535 Jenis adalahkompetensi RumahSakit/DokterSpesialis/DokterSubspesialis
  • Tingkat layanan Tingkat PengelolaanCakupan PopulasiPrimerSekunderTersier3.000 –50.00050.000 –500.000500.000 –5.000.000PropinsiKabupatenKecamatanRegionalisasi Rujukan
  • Menuju Universal Coverage 2019 …25Sistem pelayanan kesehatan hendaknya :Mampu mendorong terciptanya pelayanan yang berkualitas:Aman , Efisien, Efektif, Equity, Timely (kemudahan akses setiapsaat), Patient centered (orientasi kebutuhan pasien)Dapat mengatasi dampak transisi epidemiologi dan transisidemografi : Pelayanan primer as leadingsector…Meminimalisasi disparitas dan meningkatkan akses bagimasyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
  • Sistem Kendali Mutu26
  • Regulasi Kendali Mutu271) Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikanmutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan,kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.2) Penerapan sistem kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan dilakukan secaramenyeluruh meliputi pemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan, memastikanproses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan, sertapemantauan terhadap luaran kesehatan Peserta.1) Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri bertanggung jawabuntuk :a. penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);b. pertimbangan klinis (clinical advisory) dan Manfaat Jaminan Kesehatan;c. perhitungan standar tarif; dand. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan kesehatan.Pasal 42 PerPres Nomor 12/2013Pasal 42 PerPres Nomor 12/2013
  • DIMENSI MENJAGA MUTU PELAYANAN BPJSSTRUCTURE PROCESS OUTCOME• Sistem gate keeper• Sistem Rujuk Balik• Seleksi Provider (Kredensialing &Rekredensialing )• Asosiasi Faskes• Pola pentarifan• Risk Sharing• Health TechnologyAssesment ( HTA )• FormulariumNasional• DiseasemanagementProgram• Utilization Review• Peer Review• Standart PelayananNon Medis• Monitoring Evaluasiprogram• CostumerSatisfaction Index• ProviderSatisfaction Index
  • Sistem Pembayaran Pelayanan29
  • Pola pembayaran provider masih didominasi oleh pola pembayaranRetrospektif yakni FFSFFS Prospektif(Kapitasi, Paket) SalarySumber: Indonesia Health Financing, A Reform Road Map, World Bank,2009• Prospektif : Kapitasi, DRG• Pay For Performance Utilization Review Selective ContractingPola Pembayaran Saat Ini dan Ke DepanBPJS
  • 31No JenisPenjaminanPola PembayaranPrimer Sekunder Tersier1 AskesKapitasiPer-Diem, Paket,Scheduled FFSPaket2 Jamsostek Kapitasi, FFS FFS FFS3 Jamkesmas Kapitasi INA-CBG’s INA-CBG’s4 TNI Polri Budget Budget BudgetPola Pembayaran Saat ini
  • • Pelayanan Primer: dokter dan dokter gigi dipuskesmas, tempat praktik perorangan, klinikpratama, klinik umum dibalai/lembaga pelayanankesehatan• Pelayanan Sekunder: pelayanan kesehatanspesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis ataudokter gigi spesialis yang menggunakanpengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik• Pelayanan Tersier: pelayanan kesehatan subspesialistik yangdilakukan oleh dokter sub spesialisatau dokter gigi sub spesialis yangmenggunakanpengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistikKapitasi,Pay forPerformanceDRG/INA CBG’SDRG/INA CBG’SPola Pembayaran BPJSPERPRES No 12 Tahun 2013 Pasal 39
  • Standar Waktu Pembayaran33Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 :BPJS wajib membayar Fasilitas Kesehatan ataspelayanan yang diberikan kepada Peserta palinglambat 15 (lima belas) hari sejak dokumen klaimditerima lengkap.
  • V. Manajemen Fasilitas Kesehatan
  • SKEMA PENYELENGGARAAN BPJS KESEHATANBPJS Contracts ProvidersBenefitsRevenueMembersEmployerState
  • Tahapan Penyiapan Provider36
  • Penyelenggara Pelayanan Kesehatan• memenuhi persyaratan(credentialing)• wajib bekerjasama denganBPJS KesehatanFasilitasKesehatanmilikPemerintah• memenuhi persyaratan(credentialing)• dapat menjalin kerjasamadengan BPJS KesehatanFasilitasKesehatanmilik swasta
  • Regulasi PerPres Nomor 12 Tahun 2013Pasal 35 (Ketersediaan)Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawabatas ketersediaan fasilitas kesehatanPasal 36 (Penyelenggara Pelayanan Kesehatan)• Faskes Pemerintah/Pemda yang memenuhi persyaratan Wajib kerjasama dengan BPJS Kesehatan.• Faskes swasta yang memenuhi persyaratan dapat kerjasama dengan BPJS Kesehatan.• Kerja sama  membuat perjanjian tertulis.• Persyaratan Faskes BPJS  PERATURAN MENTERI.Pasal 42 (Kinerja Faskes)• Memperhatikan mutu pelayanan• Orientasi aspek keamanan pasien• Efektifitas tindakan• Kesesuaian kebutuhan pasien• Efisiensi biayaSELEKSIFaskes(credentialing)PENILAIANKINERJAFaskes(komponen utamarecredentialing)
  • Kesepakatan Tarif dan KontrakPasal 37 PerPres Nomor 12 Tahun 2013 :• Besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan berdasarkankesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayahtersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri.• Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran pembayaran sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Menteri memutuskan besaran pembayaran atas program JaminanKesehatan yang diberikan.• Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanoleh Menteri.Pasal 39 PerPres Nomor 12 Tahun 2013 :• BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan tingkatpertama secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftardi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama.• Dalam hal Fasilitas Kesehatan tingkat pertama di suatu daerah tidak memungkinkanpembayaran berdasarkan kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJSKesehatan diberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran denganmekanisme lain yang lebih berhasil guna.
  • 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019RENCANA AKSIPENGEMBANGANFASKES, NAKES,SISTEM RUJUKANDANINFRASTRUKTURKajian berkala tahunan elijibilitas Faskes, kredensialing, kualitas layanan danpenyesuaian besaran pembayaran harga keekonomianImplementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukandan telaah utilisasi• Distribusi belummerata• Kualitas bervariasi• Sistem rujukanbelum optimal• cara Pembayaranbelum optimal-Perluasan danPengembanganfaskes dan nakessecarakomprehensif-Evaluasi danpenetapanpembayaran•Jumlah mencukupi• Distribusi merata• Sistem rujukanberfungsi optimal• Pembayarandengan caraprospektif dan hargakeekonomian untuksemua pendudukKEGIATAN-KEGIATAN:Implementasi roadmap: pengembangan faskes, nakes, sistemrujukan dan infrastruktur lainnya.PenyusunanStandar,prosedur danpembayaranfaskes Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs sertapenyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan hargakeekonomianPETA JALAN ASPEK PELAYANAN KESEHATANSumber : Peta Jalan Menuju JKN 2012-2019, 2012
  • VI. Penutup
  • Tantangan1. Ketersediaan jumlah dan pemerataan distribusi fasilitaskesehatan ( Dokter & Rumah Sakit )2. Standarisasi fasilitas kesehatan.3. Kelengkapan dan mutu data Rekam Medik4. Perbaikan pola koordinasi antara dokter pelayanan dasardengan dokter spesialis dalam sistem rujukan timbal-balik.5. Standar pelayanan medik yang berlaku sama di seluruhIndonesia.6. Pemahaman terhadap pola pembayaran prospektif( kapitasi dan INA CBG’s ).
  • 1. Dukungan profesi untuk secara konsisten menerapkanpelayanan yang efisien, efektif dan berkualitas melaluipenerapan kaidah-kaidah evidence based2. Partisipasi aktif profesi dalam menyusun standarisasipelayanan3. Kesediaan untuk meningkatkan kompetensi4. Kesiapan untuk mengisi kebutuhan Profesi diseluruhwilayahHarapan pada Profesi
  • BPJS Kesehatan .., Wujudkan Gotong Royong untuk Generasi yang Lebih Baik