Your SlideShare is downloading. ×
Realokasi Subsidi Bbm Dr Menkesra
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Realokasi Subsidi Bbm Dr Menkesra

2,513

Published on

Ini slide presentasi yang pada waktu itu dipresentasikan Bapa Abu Rizal Bakrie (menkesra)...silahkan didownload...dan apresiasikan.. Boleh marah-marah,ketawa,protes,kesel,seneng,,, seru,baca aja! …

Ini slide presentasi yang pada waktu itu dipresentasikan Bapa Abu Rizal Bakrie (menkesra)...silahkan didownload...dan apresiasikan.. Boleh marah-marah,ketawa,protes,kesel,seneng,,, seru,baca aja! mengungkap sedikit yg ada di kepala mereka

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
  • Kepada angota YLKI yang sangat berkompeten dalam hal ini saya mohonkan kepada anda, untuk disampaian kepada DPR agar masuk dalam klosul atau undang-undang dalam sistim penjualan LPG tidak mengacu pada standar ukuran pics(botol) melainkan mengunakan sistim per kilo( berat neto) yang di distribusikan kepada seluruh konsument..

    sehingga para konsument tidak di rugikan dan para penyalur tidak mendapat peluang untuk mengurangi volume gas cair LPJ tersebut ...

    sebelm dan sesudahnya saya Bambang gunggono.SE mewakili konsumen seluruh indonesia mengucapkan trimakasih. ...............
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
2,513
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
172
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. REALOKASI SUBSIDI BBM DEMI KEADILAN KEMENTERIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 04 JUNI 2008
  • 2. Kenaikan harga minyak dunia dan kenaikan harga BBM dalam negeri sebagai pilihan terakhir ….
  • 3. Harga minyak dunia terus meningkat ..... Sidang Kabinet 5 Mei 08 US$124,5 Jan Feb Mar Apr Mei
  • 4. Akibatnya, perbedaan harga domestik dan internasional melebar……. Harga Domestik dan Harga Internasional 9450 4500 2000 2400 700
  • 5. … perbedaan ini menyebabkan konsumsi BBM tidak terkendalikan Konsumsi BBM subsidi dan Disparitas Harga BBM Disparitas Harga BBM Premiun (persentase) Konsumsi Premium Bersubsidi (Juta KL)
  • 6. Mengakibatkan telah terjadi Erosi Kepercayaan di Pasar…….
    • Indeks harga Saham terus menurun
    • Yield SUN di pasar Domestik meningkat tajam sejalan dengan kenaikan harga minyak dunia
    Rupiah menunjukkan anomali dibandingkan mata uang lainnya Inflasi meningkat tajam … akibat tekanan instabilitas makro
  • 7. Subsidi Energi yang dinikmati masyarakat berpendapatan tinggi Rp 53 trilyun ) Subsidi dan biaya Program kemiskinan Rp 70 trilyun Rancangan Awal Alokasi Subsidi dalam APBN menjunjung Prinsip Berkeadilan ….
  • 8. Subsidi Energi yang dinikmati masyarakat berpendapatan tinggi Rp 185 trilyun ) Subsidi dan biaya program kemiskinan Rp 60 trilyun Akibat kenaikan harga minyak internaisonal postur subsidi mengusik prinsip berkeadilan …. Kelompok masyarakat berpendapatan tinggi menerima subsidi tiga kali lebih besar dibanding sasaran program-program kemiskinan …..
  • 9. Sejumlah usaha telah dilakukan agar tidak harus menaikkan harga BBM dalam negeri …
  • 10. Sejumlah langkah telah/akan dilakukan
    • Penghematan belanja K/L sudah dilakukan Rp 30,3 triliun
    • Penerimaan negara non-migas sudah dioptimalkan Rp 20 triliun
    • Belanja risiko fiskal sudah digunakan Rp 8,3 triliun
    • Target p enerbitan SBN Rp157 triliun. Sampai dengan Mei 2008 hanya berhasil diterbitkan Rp57,8 triliun dengan suku bunga 2,5 – 3,5 persen lebih tinggi
    • Tamb ahan pinjaman program (ADB, Bank Dunia, dan bilateral) telah diupayakan secara maksimal Rp 25 triliun
    • O ptimalisasi penerimaan migas : p eningkatan lifting minyak 916  927 ribu KL
  • 11.
    • 7. Langkah-langkah penghematan BBM dan listrik sudah dilakukan
      • Konversi minyak tanah ke LPG : 1 juta Kl- 2 juta Kl, target 2008 dan 2009 seluruh Jawa harus sudah selesai; Seluruh potensi swasta dan BUMN
      • Penghematan konsumsi listrik dan biaya PLN Rp 5 triliun (sistem insentif jalan, LHE, gasifikasi pembangkit, MFO nisasi, dan menurunkan losses)
      • Penghematan konsumsi BBM dan efisiensi Pertamina Rp 7 triliun (penurunan alpha)
      • Pembatasan konsumsi BBM melalui pelaksanaan smart card dan kartu kendali
      • Penghematan energi di kantor pemerintah, mall, hotel, dan shopping center.
      • Pembentukan tim nasional penghematan energi listrik dengan target yang jelas
  • 12. Lifting minyak terus dioptimalkan : dalam 2 bulan terakhir di atas rata-rata
  • 13. PERKEMBANGAN KONSUMSI BBM Bersubsidi
      • Konsumsi BBM bulan April ’08 meningkat cukup tajam.
      • Diperlukan upaya untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi melalui penerapan smart card dan kartu kendali. Uji coba dan pendataan konsumsi BBM akan dimulai sejak bulan September 2008. Persiapan awal telah berlangsung.
    Premium Minyak Tanah Solar
  • 14. Efisiensi Pertamina dan PLN berlanjut Pada harga ICP di atas US$100 akan diberlakukan angka alpha (distribusi + margin) Pertamina “dengan nominal tetap setara dengan alpha 9% ”. Penghematan subsidi BBM sekitar Rp1,8T. Alpha Pertamina untuk kebutuhan BBM PLN adalah 5%
  • 15. Langkah-langkah penghematan lebih lanjut oleh kementerian dan lembaga
    • Menunda belanja barang mengikat K/L sekitar 5%, termasuk belanja perjalanan dinas, penghematan penggunaan dan biaya listrik, air, telepon, dan belanja langganan daya dan jasa lainnya
    • 2. Himbauan (moral suasion) :
      • Penurunan status akomodasi perjalanan dinas, dari business class ke economy class , dari hotel bintang 4 ke hotel bintang 3
      • Penundaan (pemblokiran) pengadaan kendaraan operasional  pengadaan dengan cc kecil,
      • Pembatasan rapat kerja  diadakan di instansi masing-masing
  • 16. … . tanpa kebijakan, Subsidi Energi dalam APBN 2008 membengkak dan tidak dapat dibiayai , serta menambah beban di 2009 Alokasi subsidi BBM maksimal yang diperkenankan dalam APBN-P 2008 adalah Rp135,1T (pasal 7 UU No. 16 tahun 2008 tentang APBN-P 2008)
  • 17. Masalah mahalnya harga BBM internasional juga dihadapi negara lain …
  • 18. Harga BBM Indonesia tergolong yang paling rendah
  • 19. Perbandingan Harga Minyak Premium antar Negara Kompas, 22 Mei 2008
  • 20. Banyak negara tetangga telah melakukan penyesuaian harga BBM secara otomatis Sumber : Financial Times dan berbagai sumber lainnya Penetapan Otomatis/Pasar Penetapan Otomatis/Pasar Penetapan Penetapan Otomatis/Pasar Otomatis/Pasar Otomatis/Pasar Penetapan Mekanisme Penyesuaian Harga BBM Negara Rencana Selanjutnya Malaysia Merencanakan mencabut subsidi solar (Juni 08) dan selanjutnya premium. Singapore Thailand Philippines Vietnam Merencanakan kenaikan 30% Juni 2008 China Nov 2007 menaikkan harga BBM Timor Timur India Merencanakan kenaikan harga Cambodia Indonesia
  • 21. Pilihan terakhir, keputusan sangat berat, harus diambil…
  • 22. Subsidi Energi Rp 265 trilyun (70% dinikmati 40% terkaya = +/- Rp 185 trilyun ) Program-program pengurangan beban rakyat pendapatn rendah, pemberdayaan masyarkt dan UMK Rp 60 trilyun Jika ketidak-seimbangan terus terjadi, dikhawatirkan program-program pengurangan kemiskinan akan terganggu  kenaikan harga BBM adalah pilihan terakhir yang harus dilakukan.
    • Sangat Penting :
    • Menjaga agar program-program penanggulangan kemiskinan, dan dukungan bagi masyarakat berpendapatan rendah tetap dapat dibiayai oleh APBN
    • Meningkatkan dan memperluas program-program bagi masyarakan berpendapatan rendah, sekaligus menyiapkan antisipasi perkembangan situasi tidak menguntungkan lebih lanjut  sekaligus sebagai kompensasi realokasi subsidi yang harus dilakukan.
  • 23. Dengan realokasi sebagian subsidi BBM (misalnya dengan menaikkan harga BBM 30%) maka postur subsidi akan menjadi lebih baik karena selain menjaga program yang sudah ada dilanjutkan juga akan memungkinkan penambahan subsidi dan biaya program kemiskinan Subsidi Energi yang dinikmati masyarakat berpendapatan tinggi Rp 1 41 trilyun Subsidi dan biaya program-kemiskinan Rp 100 trilyun
  • 24. … . Dengan kebijakan kenaikan harga BBM akan memperbaiki kondisi perekonomian dan mengurangi defisit APBN Dengan stabilisasi ekonomi di tahun 2008 pasca kenaikan harga BBM dalam tahun transisi menjelang pemilu, perekonomian dapat memperbaiki iklim investasi setara dengan negara-negara tetangga.
  • 25. Yang harus dikedepankan : usaha penanggulangan kemiskinan …
  • 26. Kelompok (Kluster) Program Penanggulangan Kemiskinan I. Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran II. Pemberdayaan Masyarakat III. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Sasaran 19,1 juta RTS/ Rumah Tangga Sasaran ( Raskin, PKH, BOS, JAMKESMAS , dll), termasuk pemberian layanan khusus bagi 3,9 juta RT Sangat Miskin. Program-program yang tergabung dlm PNPM. Fokus: 5.720 kecamatan Bentuk : Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp. 3 Milyar/kec./ tahun, dan program2 lain Sasaran: Pelaku usaha mikro dan kecil. Penyaluran KUR: diarahkan untuk kredit Rp. 5 juta ke bawah. Plus: penyaluran program pendanaan K/L. “ dikasih ikan” “ diajari mancing” “ dibantu untuk punya pancing dan perahu sendiri”
  • 27. Kluster / Kelompok Program Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tambahan program yang TELAH DILAKUKAN tahun 2008 (SEBELUM MENAIKKAN harga BBM dalam negeri) Penambahan Raskin, 10 kg  15 kg/RTS/bulan untuk 19,1 juta RTS, selama 10 bulan Penjualan minyak goreng dan kedele bersubsidi Pasar murah oleh BUMN Stabilisasi harga pangan Konsolidasi dan percepatan program PNPM Re-fokus dan percepatan KUR pada layanan kredit dibawah Rp 5 juta (saat ini KUR telah terealisasi Rp 5,2 T dengan sekitar 400.000 nasabah)
  • 28. Kluster / Kelompok Program Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Program tambahan yang AKAN DILAKUKAN pada tahun 2008 setelah realokasi subsidi Penambahan Raskin dari 10 bulan menjadi 12 bulan, @ 15kg/RTS/bulan untuk 19,1 juta RTS Dukungan bagi buruh, PNS Gol I/II, tenaga honorer, Tamtama TNI/Polri, Pasar murah BUMN dan swasta untuk 5 juta KK, khususnya buruh dan masyarakat rural-urban berpendapatan tetap Konsolidasi dan percepatan program PNPM Percepatan penyaluran KUR hingga mencapai Rp 14,1 trilyun tahun 2008 + kemungkinan realisasi program yang masih tertunda (beasiswa, dll) + bantuan langsung tunai (BLT) bagi RTS sebagai kompensasi kenaikan harga BBM
  • 29. Rumah Tangga Sasaran Program Bantuan dan Perlindungan Sosial Sumber : BPS 100 19100905 JUMLAH TOTAL 28,6 5453311 Jumlah 9-10 13,6 2597541 10. Tidak Bekerja 14,9 2855770 9. Lainnya 17,9 3415000 Jumlah 5 s/d 8 9,8 1862484 8. Jasa 2,4 460322 7. Angkutan 4,1 781373 6. Perdagangan 1,6 310821 5. Industri 53,4 10232594 Jumlah 1 s/d 4 2,3 434750 4. Perikanan 5,2 100247 3. Peternakan 8,1 1308012 2. Perkebunan 43,9 8389585 1. Pertanian % Jumlah (Orang) Lapangan Pekerjaan Utama
  • 30. Kluster / Kelompok Program I : BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL KELOMPOK SASARAN
    • Catatan :
    • Semua program menggunakan data yang sama yaitu RT Sasaran 2006 sebesar 19,1 juta KK, termasuk untuk RT Sangat Miskin 3,9 juta KK
    • Up dating/ pemutakhiran data RTS dilakukan BPS Oktober – Desember 2008. Januari 2009 telah diperoleh data RTS termasuk RTSM yang baru.
    Depkes 1 Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Depdiknas 2 Program Wajib Belajar Diknas 9 Tahun dan Program Pendidikan Menengah 3 Program Pendidikan Non-Formal Depdiknas + Depag 4 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Depsos 5 Program Keluarga Harapan (PKH) Bulog 6 Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran (Raskin) DPU 7 Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS BBM-IP) Deptan 8 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (PPKP)
  • 31. Rekapitulasi Sasaran dan Pendanaan PNPM (2008) Rp. 450 Milyar Rp. 261 Milyar Rp. 1.984 Milyar Rp. 4.241 Milyar Rp. 6.893 Milyar Total BLM dlm PNPM 0 0 Rp. 611 Milyar Rp. 965 Milyar Rp. 1.589 Milyar Total APBD Rp. 450 Milyar Rp. 261 Milyar Rp. 1.373 Milyar Rp. 3.275 Milyar Rp. 5.330 Milyar Total APBN 2,060 2,499 8.764 12.045 16,417 Total Desa/Kelurhn 487 186 955 2,780 4.111 Total Kecamatan 177 32 246 365 454 Total Kabupaten 17 8 33 32 33 Total Provinsi PNPM-Infrastruktur Pedesaan (PPIP) PNPM-Daerah Tertinggal dan Khusus (SPADA) PNPM-Perkotaan (P2KP) PNPM-Perdesaan (PPK) PNPM-Mandiri Nasional
  • 32. Kluster / Kelompok Program II : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Depdagri 1 Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK) Depsos 2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (PPFM-BLPS) Dephut 3 Program Pembentukan Kelompok Usaha Produktif (KUP) dan Sentra Penyuluhan Kehutanan Perdesaan (SPKP) 4 Program Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTI 5 Program Pembangunan Hutan Rakyat Depnakertrans 6 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan (PWP) dan Program Pengembangan Wilayah Tertinggal (PWT) Kemeneg LH 7 Program Pemberdayaan Masyarakat Pemukiman Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Perkotaan Depbudpar 8 Program Fasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Depdag 9 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P3MP) BKKBN 10 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
  • 33. Kluster / Kelompok Program II : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kemeneg PDT 11 Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK / SPADA) Deptan 12 Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) DPU 13 Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) 14 15 Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (RISE) – dimulai 2009 DKP 16 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kemeneg PP 17 Program Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) Kemeneg LH 18 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Perkotaan
  • 34. Kluster / Kelompok Program III : PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL BPN 1 Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Deptan 2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP) Dephut 3 Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi 4 Program Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi (PUMSHP) 5 Program Hutan Kemasyarakatan (HKM) Depnakertrans 6 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK) 7 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK) Kemenegkop UKM 8 Program Penciptaan Iklim Usaha bagi UKM 9 Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi UKM 10 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 11 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 12 PERKASSA 13 P3KUM
  • 35. Kluster / Kelompok Program III : PEMBERDAYAAN UMKM Kemeneg PP 14 Program Pelatihan Pengarus-utamaan Gender 15 Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Kemeneg Perumahan Rakyat 16 Program Stimulasi Perumahan Swadaya bagi MBR melalui LKM/ LKnB Kemeng LH 17 Program Pinjaman Lunak Lingkungan Depdag 18 Program Pengembangan Ekonomi Lokal (PPEL) Depkominfo 19 Program Pinjaman Lunak Lingkungan Deperind 20 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah DKP 21 Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan Kemeneg PDT 22 Program Pengembangan Investasi di Kawasan Tertinggal (SPADI) Depdagri 23 Peningkatan Kapasitas Fasilitator Pembangunan Pedesaan Bank Indonesia 24 Rencana Bisnis Perbankan bagi UMKM Depbudpar 25 Pengembangan Usaha dan Investasi Pemerintah
  • 36. Dampak ekonomi kenaikan BBM, digabungkan dengan peningkatan program penanggulangan kemiskinan dan kompensasi dalam bentuk BLT sudah dipertimbangkan …
  • 37. Indeks Kepercayaan Konsumen menurun namun kembali membaik dalam 2 bulan Indeks kepercayaan konsumen menurun, namun dalam 2 bulan membaik setelah kenaikan BBM 30% DAMPAK EKONOMI Dampak kenaikan BBM kepada penjualan retail Dampak kenaikan BBM 114% terhadap penjualan retail sangat besar Dampak kenaikan BBM 30% thd penjualan retail terbatas Dampak kenaikan BBM sebesar 30% terhadap penjualan mobil dan sepeda motor amat terbatas Kenaikan 114% berdampak besar pada penjualan mobil dan motor Kenaikan 30% tidak banyak berdampak Dampak kenaikan BBM sebesar 30% paling besar terjadi untuk sektor Fertilizer, Chemicals and Semen Consumer Confidence Index Point Mobil Motor
  • 38. Dampak kenaikan BBM 30% terhadap Investasi terbatas DAMPAK KEPADA PDB: kenaikan 30% tidak banyak berdampak % Change Kenaikan 30% tidak banyak berdampak Kenaikan 114% Berdampak besar
  • 39. Dampak inflasi paling besar adalah untuk sektor transportasi, namun inflasinya menurun setelah kenaikan Dampak paling besar adalah untuk sektor transaportasi. Kenaikan BBM 30% meningkatkan Inflasi sektor transportasi 10.03% pada bulan kenaikan DAMPAK KENAIKAN BBM MARET 2005 DAN 2008 DAMPAK PENGANGGURAN MINIMAL Sumber: BPS (diolah) DAMPAK MARET 2005 (Kenaikan 30%) DAMPAK KENAIKAN 2008 Maret April Mei Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 INFLASI YOY 8,81 8,12 7,4 11,96 11,65 11,19 INFLASI MOM 1,91 0,34 0,21 2,7 0,44 0,35 Rp/USD 9.480 9.570 9.495 9.250 9.250 9.200 SBI 7,4 7,7 7,9 8,25 8,5 8,5
  • 40. Pengalaman 2005: Pemulihan ekonomi akan terjadi paling lama 2 triwulan
  • 41. BLT bukan yang utama, tetapi sebagai tambahan (“ plus ”) atas berbagai program penanggulangan kemiskinan lain … Dan pengalaman menunjukkan BLT cukup baik …
  • 42. Bantuan tunai bagi RTS sebagai kompensasi kenaikan harga BBM Bantuan tunai memberi manfaat langsung bagi peningkatan daya beli kebutuhan pokok Sumber data: Susenas 2006, diolah
  • 43. Sebagai program bantuan, sangat efektif 90 persen RTS menerima penuh bantuan tunai Bantuan tunai bagi RTS sebagai kompensasi kenaikan harga BBM Pembayaran Pertama Pembayaran Kedua
  • 44.
    • Kajian oleh 56 Perguruan Tinggi  Bantuan Tunai merupakan program yang cukup baik
    • - Tepat Sasaran : 90,51%
      • Tepat Jumlah : 97,14%
      • Tepat Waktu : 89,10%
      • Tingkat Pemenuhan : 75,93%
    Bantuan tunai bagi RTS sebagai kompensasi kenaikan harga BBM
  • 45. Telah dilakukan ‘up-dating’ data dan verifikasi ulang di 1000 kecamatan. Seluruh verifikasi selesai Desember 2008. Sosialisasi dan pemberian kesempatan pengambilan BLT kapanpun dalam 3 bulan (tidak hanya beberapa hari). Pemda melakukan koordinasi agar tidak terjadi penumpukan. Peningkatan kenyamanan dan pelayanan di Kantor Pos. Adanya pos pengaduan dan pelayanan Ajakan bagi semua pihak untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta mencari alternatif solusi. Perbaikan Pelaksanaan Penyaluran BLT
  • 46. Perbaikan Pelaksanaan Penyaluran BLT
      • Daftar penerima dipasang/diumumkan disetiap Kelurahan/Desa sehingga masyarakat dapat mengontrol validitas penerima;
      • Jalur khusus untuk para Lansia (serta tenda).
      • Pengamanan kepolisan pada saat penyaluran;
      • Untuk daerah terpencil atau apabila Kantor Pos tidak memadai tempatnya dapat dilakukan ditempat lain yang lebih aman dan tertib seperti di Balai Desa.
      • Membantu agar dapat dikurangi masalah ketidak tepatan jumlah karena pengambilan uang dari Kantor Pos diwakilkan atau dikolektifkan oleh aparat, sehingga dipotong biaya administrasi/transportasi.
  • 47. TERIMA KASIH

×