Modul 1 eselon 3 manajemen proyek

1,205 views
1,095 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,205
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
80
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Modul 1 eselon 3 manajemen proyek

  1. 1. M odu l 1Ta nt a nga n Pe m ba nguna n da n Sk a laPr ior it a sD i k l a t Te k n i sM a n a j e m e n Pr oye k( Pr oj e ct M a na ge m e nt ) Ese lon I I I
  2. 2. SAMBUTAN DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DIKLAT APARATUR LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Selaku Instansi Pembina Diklat PNS, Lembaga Administrasi Negarasenantiasa melakukan penyempurnaan berbagai produk kebijakan Diklat yangtelah dikeluarkan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 101Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS. Wujud pembinaan yang dilakukan dibidang diklat aparatur ini adalah penyusunan pedoman diklat, bimbingan dalampengembangan kurikulum diklat, bimbingan dalam penyelenggaraan diklat,standarisasi, akreditasi Diklat dan Widyaiswara, pengembangan sisteminformasi Diklat, pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat,pemberian bantuan teknis melalui perkonsultasian, bimbingan di tempat kerja,kerjasama dalam pengembangan, penyelenggaraan dan evaluasi Diklat. Sejalan dengan hal tersebut, melalui kerjasama dengan DepartemenDalam Negeri yang didukung program peningkatan kapasitas berkelanjutan(SCBDP), telah disusun berbagai kebijakan guna lebih memberdayakandaerah seperti peningkatan kapasitas institusi, pengelolaan dan peningkatanSDM melalui penyelenggaraan Diklat teknis, pengembangan sistem keuangan,perencanaan berkelanjutan dan sebagainya. Dalam hal kegiatan penyusunan kurikulum diklat teknis dan moduldiklatnya melalui program SCBDP telah disusun sebanyak 24 (dua puluhempat) modul jenis diklat yang didasarkan kepada prinsip competency basedtraining. Penyusunan kurikulum dan modul diklat ini telah melewati proses yangcukup panjang melalui dari penelaahan data dan informasi awal yang diambildari berbagai sumber seperti Capacity Building Action Plan (CBAP) daerahyang menjadi percontohan kegiatan SCBDP, berbagai publikasi dari berbagaimedia, bahan training yang telah dikembangkan baik oleh lembaga donor,perguruan tinggi, NGO maupun saran dan masukan dari berbagai pakar dantenaga ahli dari berbagai bidang dan disiplin ilmu, khususnya yang tergabungdalam anggota Technical Review Panel (TRP). Disamping itu untuk lebih memantapkan kurikulum dan modul diklat initelah pula dilakukan lokakarya dan uji coba/pilot testing yang dihadiri oleh parapejabat daerah maupun para calon fasilitator/trainer. Dengan proses penyusunan kurukulum yang cukup panjang ini kamipercaya bahwa kurikulum, modul diklatnya berikut Panduan Fasilitator sertaPedoman Umum Diklat Teknis ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhanpelatihan di daerah masing-masing. i
  3. 3. Harapan kami melalui prosedur pembelajaran dengan menggunakanmodul diklat ini dan dibimbing oleh tenaga fasilitator yang berpengalaman danbersertifikat dari lembaga Diklat yang terakreditasi para peserta yangmerupakan para pejabat di daerah akan merasakan manfaat langsung daridiklat yang diikutinya serta pada gilirannya nanti mereka dapat menunaikantugas dengan lebih baik lagi, lebih efektif dan efisien dalam mengelola berbagaisumber daya di daerahnya masing-masing. Penyempurnaan selalu diperlukan mengingat dinamika yang sedemikiancepat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan dilakukannyaevaluasi dan saran membangun dari berbagai pihak tentunya akan lebihmenyempurnakan modul dalam program peningkatan kapasitas daerah secaraberkelanjutan. Semoga dengan adanya modul atau bahan pelatihan ini tujuan kebijakannasional utamanya tentang pemberian layanan yang lebih baik kepadamasyarakat dapat terwujud secara nyata. ii
  4. 4. KATA PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAHSetelah diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, telah terjadiperubahan paradigma dalam pemerintahan daerah, yang semula lebihberorientasi sentralistik menjadi desentralistik dan menjalankan otonomiseluas-luasnya. Salah satu aspek penting kebijakan otonomi daerah dandesentralisasi adalah peningkatan pelayanan umum dalam rangka mewujudkankesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah.Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara,salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerahadalah kapasitas atau kemampuan daerah dalam berbagai bidang yangrelevan. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepadamasyarakat dan peningkatan daya saing daerah diperlukan kemampuan ataukapasitas Pemerintah Daerah yang memadai.Dalam rangka peningkatan kapasitas untuk mendukung pelaksanaandesentralisasi dan otonomi daerah, pada tahun 2002 Pemerintah telahmenetapkan Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan KapasitasDalam Mendukung Desentralisasi melalui Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ KepalaBappenas. Peningkatan kapasitas tersebut meliputi sistem, kelembagaan, danindividu, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip-prinsip multi dimensidan berorientasi jangka panjang, menengah, dan pendek, serta mencakupmultistakeholder, bersifat demand driven yaitu berorientasi pada kebutuhanmasing-masing daerah, dan mengacu pada kebijakan nasional.Dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah,Departemen Dalam Negeri, dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerahsebagai Lembaga Pelaksana (Executing Agency) telah menginisiasi programpeningkatan kapasitas melalui Proyek Peningkatan Kapasitas yangBerkelanjutan untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building Project forDecentralization/ SCBD Project) bagi 37 daerah di 10 Provinsi denganpembiayaan bersama dari Pemerintah Belanda, Bank Pembangunan Asia(ADB), dan dari Pemerintah RI sendiri melalui Departemen Dalam Negeri dankontribusi masing-masing daerah. Proyek SCBD ini secara umum memilikitujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam aspek sistem,kelembagaan dan individu SDM aparatur Pemerintah Daerah melaluipenyusunan dan implementasi Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas(Capacity Building Action Plan/CBAP). iii
  5. 5. Salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah PengembanganSDM atau Diklat bagi pejabat struktural di daerah. Dalam memenuhi kurikulumserta materi diklat tersebut telah dikembangkan sejumlah modul-modul diklatoleh Tim Konsultan yang secara khusus direkrut untuk keperluan tersebut yangdalam pelaksanaannya disupervisi dan ditempatkan di Lembaga AdministrasiNegara (LAN) selaku Pembina Diklat PNS.Dalam rangka memperoleh kurikulum dan materi diklat yang akuntabel dansesuai dengan kebutuhan daerah, dalam tahapan proses pengembangannyatelah memperoleh masukan dari para pejabat daerah dan telah diujicoba (pilottest), juga melibatkan pejabat daerah, agar diperoleh kesesuaian/ relevansidengan kompetensi yang harus dimiliki oleh para pejabat daerah itu sendiri.Pejabat daerah merupakan narasumber yang penting dan strategis karenamerupakan pemanfaat atau pengguna kurikulum dan materi diklat tersebutdalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.Kurikulum dan meteri diklat yang dihasilkan melalui Proyek SCBD ini, selainuntuk digunakan di lingkungan Proyek SCBD sendiri, dapat juga digunakan didaerah lainnya karena dalam pengembangannya telah memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.Selain itu juga dalam setiap tahapan proses pengembangannya telahmelibatkan pejabat daerah sebagai narasumber.Dengan telah tersedianya kurikulum dan materi diklat, maka pelaksanaanpeningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, khususnya untuk peningkatankapasitas individu SDM aparatur daerah, telah siap untuk dilaksanakan.Diharapkan bahwa dengan terlatihnya para pejabat daerah maka kompetensimereka diharapkan semakin meningkat sehingga pelayanan kepadamasyarakat semakin meningkat pula, yang pada akhirnya kesejahteraanmasyarakat dapat segera tercapai dengan lebih baik lagi. iv
  6. 6. DAFTAR ISISambutan Deputy IV - LAN .......................................................................................... iKata Pengantar Dirjen Otonomi Daerah - Depdagri ................................................iiiDaftar Isi ........................................................................................................................ vBAB I PENDAHULUAN......................................................................................... 1 A. Diskripsi Singkat .................................................................................... 1 B. Hasil Belajar ........................................................................................... 1 C. Indikator Hasil Belajar............................................................................ 2 D. Pokok Bahasan........................................................................................ 2BAB II TANTANGAN PEMBANGUNAN ............................................................. 3 A. Pendahuluan............................................................................................ 3 B. Gambaran Keadaan Eksisting................................................................. 3 C. Tantangan ............................................................................................. 11 D. Perubahan Paradigma ........................................................................... 13 E. Latihan .................................................................................................. 14 F. Rangkuman ........................................................................................... 15BAB III KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA.............................................. 17 A. Pendahuluan.......................................................................................... 17 B. Pengertian ............................................................................................. 18 C. BOT dan Konsesi.................................................................................. 19 D. Perkembangan Kemitraan Pemerintah Swasta ..................................... 24 E. Latihan .................................................................................................. 26 F. Rangkuman ........................................................................................... 27BAB IV PENETAPAN SKALA PRIORITAS ....................................................... 29 A. Pendahuluan.......................................................................................... 29 B. Permasalahan Umum & Metode Pemilihan ......................................... 30 C. AHP ...................................................................................................... 32 D. Memahami AHP melalui Contoh Aplikasi........................................... 33 v
  7. 7. E. Latihan .................................................................................................. 44 F. Rangkuman ........................................................................................... 45Daftar Pustaka vi
  8. 8. BAB I PENDAHULUANA. Diskripsi Singkat Dengan informasi yang lengkap tentang keadaan saat ini, diharapkan dapat dihasilkan ketepatan arah pembangunan menuju ke perwujudan visi daerah dan ketajaman penetapan skala prioritas oleh karena adanya keterbatasan sumberdaya. Kecuali itu juga disajikan alternatif pembiayaan proyek melalui kemitraan pemerintah-swasta. Modul I Manajemen Proyek untuk pejabat pemerintah Daerah eselon III oleh karenanya dimulai dengan tantangan pembangunan yang dijadikan sebagai Bab II, kemudian Kemitraan Pemerintah-Swasta sebagai Bab III dan terakhir adalah teknik penetapan skala prioritas dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai Bab IV. Posisi Modul ini dalam Seri Modul Manajemen Proyek untuk Eselon III Modul I Bab I Pendahuluan Bab II Tantangan Pembangunan Bab III Kemitraan Pemerintah Swasta Bab IV Analytical Hierarchy Process Modul II Bab I Pendahuluan Bab II Evaluasi Kelayakan Bab III Pengendalian Proyek Gambar 1. Posisi Modul ini dalam Seri Modul Manajemen Proyek untuk Eselon IIIB. Hasil Belajar Setelah mengikuti pembahasan Modul ini, peserta diharapkan mampu menetapkan target-target pembangunan dengan tepat dengan penetapan skala prioritas yang objektip serta mampu melakukan pemilihan sumber pembiayaan yang terbaik. 1
  9. 9. 2C. Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembahasan Modul ini peserta diharapkan mampu: 1. Menetapkan target-target pembangunan dengan tepat. 2. Memahami strategi kemitraan pemerintah-swasta sebagai alternatif penunjang program pembangunan. 3. Mampu menerapkan konsep AHP dalam penetapan prioritas.D. Pokok Bahasan Pokok bahasan yang dijadikan sebagai judul Bab dalam Modul ini adalah: tantangan pembangunan, Kemitraan Pemerintah-Swasta dan Penetapan Skala Prioritas. 1. Tantangan Pembangunan (Bab II) Bab ini menyajikan informasi keadaan eksisting, tantangan pembangunan dan perubahan paradigma. 2. Kemitraan Pemerintah-Swasta (Bab III) Pembahasan strategi kemitraan pemerintah-swasta dimulai dengan pengertian, kemudian BOT dan Konsesi, serta Perkembangan Kemitraan Pemerintah Swasta. 3. Analytical Hirarchy Process (Bab IV) Bab ini mengenalkan aplikasi AHP dengan dimulai dari permasalahan umum dan metode pemilihan, kemudian pengenalan AHP melalui contoh penerapan untuk suatu kasus.
  10. 10. BAB II TANTANGAN PEMBANGUNAN Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu: memahami keadaan eksisting sehingga mampu menetapkan arah yang tepat dalam perencanaan program-program dan penetapan target-target pembangunan.A. Pendahuluan Sebagai Negara berkembang, kita menyadari bahwa masih diperlukan investasi yang sangat besar dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam investasi untuk infrastruktur. Anggaran pembangunan untuk investasi infrastruktur terpangkas tajam akibat krisis ekonomi, yakni berkurang sekitar 80 persen dibandingkan dengan sebelum krisis. Tahun 1994, pemerintah masih mengalokasikan hampir 14 miliar dolar AS anggaran APBN untuk pembangunan. Dari jumlah itu, 57 persen (sekitar 8 miliar dollar AS atau 6 persen dari PDB) untuk pembangunan infrastruktur. Tahun 2002, anggaran untuk pembangunan di APBN tidak sampai 5 miliar dollar AS. Dari jumlah itu, yang dialokasikan untuk infrastruktur hanya sekitar 30 persen, yakni hanya sekitar 1,5 miliar dollar AS (kurang dari 2 persen PDB). Di satu sisi, kebutuhan investasi untuk pembangunan yang sangat tinggi, sedangkan di sisi lain adanya keterbatasan dalam pembiayaan dan penyediaan sumberdaya lain, agaknya mengharuskan agar penetapan skala prioritas dan kesesuaian dengan peta jalan dalam usaha mewujudkan visi perlu dijaga dengan ketat. Oleh karenanya, dalam rangkaian Modul Diklat Teknis Manajemen Proyek untuk pejabat Daerah disusun Modul I sebagai bahan informasi tentang tantangan pembangunan, sumber pembiayaan alternatif melalui kemitraan Pemerintah Swasta dan penetapan skala prioritas. Dalam Bab ini disajikan beberapa informasi keadaan eksisting dan tantangan pembangunan yang diharapkan bermanfaat sebagai masukan dalam penyusunan program-program pembangunan di daerah.B. Gambaran Keadaan Eksisting Mengikuti alur pikir manajemen strategis, keadaan eksisting harus diidentifikasi sebelum penetapan sasaran kedepan. Keadaan eksisting diperoleh melalui analisis SWOT, yang selanjutnya dijadikan base line untuk menetapkan sasaran atau target- target kedepan. Agaknya, banyak Daerah mungkin berdasarkan hasil analisis SWOT-nya masih berada di kuadran W-O, yang berarti bahwa meskipun kita memiliki banyak peluang, tetapi nilai tertimbang kelemahan (W) masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai tertimbang kekuatan (S). Jika keadaan yang demikian tidak kita sadari dan tidak berusaha melakukan usaha-usaha untuk 3
  11. 11. 4memperbaikinya, bukan hanya peluang yang tidak akan bisa kita tangkap, tetapikedepan kita akan menghadapi ancaman yang semakin tinggi.Dalam Bab ini, penyajian gambaran beberapa keadaan eksisting disusun denganmengacu kepada tujuan-tujuan pembangunan millenium (MDGs), Tujuan pertama : Menurunkan sampai 50 persen proporsi orang yang hidup dalam kondisi kemiskinan Tujuan kedua : Persamaan pendidikan bagi tiap anak perempuan dan laki-laki Tujuan ketiga : Memajukan kesetaraan jender Tujuan keempat : Menurunkan angka kematian anak balita sebesar dua pertiga antara tahun 2000 dan 2015 Tujuan kelima : Meningkatkan kesehatan maternal dengan cara menurunkan AKI (angka kematian ibu) sebesar tiga perempat antara 2000-2015 Tujuan keenam : Memerangi dan menghentikan penyebaran HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Tujuan ketujuh : Menghentikan perusakan lingkungan (target 10 air bersih & sanitasi)1. Kemiskinan Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75 persen). Dibandingkan dengan bulan Februari 2005, terjadi peningkatan sebesar 3,95 juta. Tabel I-1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 1996 - 2005
  12. 12. 5 Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2006, sebagian besar (63,41 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan2. Pendidikan Pendidikan di Indonesia terpuruk, mutu rendah dan biaya mahal. Dengan keterbatasan dana pemerintah, maka pendidikan menjadi sesuatu yang mahal bagi masyarakat. Sudah menjadi hal yang umum pada setiap tahun ajaran baru sekolah, banyak orang tua dan anak didik kebingungan mencari sekolah. Bila masuk sekolah favorit, perlu biaya yang mahal. Akibatnya hanya orang kaya saja yang bisa mendidik anaknya ke jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan yang miskin, yang sekarang ini dominan di Indonesia, tidak dapat menyekolahkan anaknya kerena faktor biaya. Kita agaknya sudah terlalu lama mengabaikan persoalan kunci dalam membangun bangsa. Menurut buku Statistik Kesejahteraan Rakyat 2001, persentase penduduk berusia 10 tahun keatas yang tidak/belum pernah bersekolah adalah 10,25%. Angka persentase terendah adalah di propinsi Sulawesi Utara yaitu hanya 1,35%. Sementara itu, secara nasional penduduk usia 10 tahun keatas yang masih bersekolah sebesar 19,57%, terdiri dari 8,63 bersekolah di SD/MI, 5,91% di SLTP/MTs, 3,67% di SMU/SMK/MA, dan 1,36% di Akademi/Universitas. PENDIDIKAN Tingkat HDI (Human Development Index) per kapita Indonesia berada pada urutan 109 dari 174 negara HDI Anggaran Pengeluaran 1994 2000 Pendidikan Masyarakat untuk APBN Pendidikan Singapura 26 24 19% 3% Malaysia 60 61 23% 5,3% Philipina 98 77 20% 2,2% Indonesia 99 109 9% 1,7% Vietnam 121 108 - 2,7% Gambar 2. Tingkat HDI di Indonesia
  13. 13. 6 Berbeda dengan Indonesia, sejumlah negara di ASEAN mulai menyadari arti penting SDM sebagai kunci pembangunan. Kulitas SDM kita yang rendah menyebabkan pengelolaan negara tidak efektif, sehingga ketika tertimpa krisis, bangsa ini sulit untuk bangkit.3. Kesetaraan Jender Human Development Index 2003 yang dikeluarkan UNDP menempatkan Norwegia di urutan kedua setelah Islandia dalam hal kesetaraan jender di bidang ekonomi dan politik. Norwegia memiliki tingkat persentase tinggi akan tenaga kerja wanita yang duduk sebagai wakil di Storting (majelis nasional Norwegia) atau menduduki posisi senior. Jumlah tenaga kerja wanita di pasar tenaga kerja umum juga cukup signifikan. Walaupun fakta masih menunjukkan bahwa jumlah pria yang menduduki posisi politik dan umum masih lebih tinggi, namun terlihat kecenderungan meningkatnya jumlah wakil wanita. Pemerintah kedua yang dibentuk oleh Perdana Menteri Gro Harlem Brundtland pada tahun 1986 memiliki proporsi kaum wanita tertinggi, dimana mereka menduduki delapan dari 18 posisi menteri. INDIKATOR pembangunan manusia versi HDR mulai memasukkan ukuran- ukuran baru berkaitan dengan kesetaraan jender pada tahun 1995. HDR yang diluncurkan hampir bersamaan waktunya dengan Konferensi Dunia IV mengenai Perempuan di Pembangunan di Beijing itu mengulas secara khusus "kesenjangan jender global", dan memunculkan ukuran-ukuran baru tentang kesetaraan jender dalam pembangunan manusia. Ukuran pertama adalah Indeks Pembangunan yang berkaitan dengan Jender (GDI/Gender-related Development Index), yang mencerminkan ketimpangan jender di bidang kesehatan dasar, pendidikan, dan pendapatan. Ukuran lainnya adalah Ukuran Pemberdayaan Jender (Gender Empowerment Measure/GEM), yang mengevaluasi kemajuan suatu bangsa dalam memajukan kaum perempuannya di bidang ekonomi dan politik, termasuk di bidang-bidang pengambilan keputusan politik. HDR 2003 melibatkan 175 negara dalam pengukuran GDI dan GEM. Indonesia berada pada peringkat 112, dan masuk ke dalam kelompok menengah dalam Indeks Pembangunan Manusia, atau turun dua peringkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.4. Kesehatan a. Perbandingan dengan Negara lain Derajat kesehatan Indonesia dengan penduduk paling besar di kawasan Asia Tenggara ternyata masih relatif tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Umur Harapan Hidup (UHH) waktu lahir yang sebesar 67,8 tahun dan umur harapan hidup dalam keadaan sehat (HALE) Indonesia pada tahun 2001 sebesar 56,7 tahun menduduki peringkat keenam di antara 10 negara anggota ASEAN. Peringkat Indonesia masih
  14. 14. 7 di bawah Brunei Darusalam, Malaysia dan Thailand yang beberapa tahun yang lalu masih relatif sejajar dengan Indonesia. Vietnam yang dulu masih di bawah Indonesia, berangsur-angsur mulai mengejar Indonesia. Apalagi jika dibandingkan dengan Singapura yang jauh lebih baik dengan UHH 78,8 tahun dan HALE 68,7 tahun. Posisi Indonesia memang masih lebih baik daripada Kamboja, Laos dan Myanmar.b. Biaya kesehatan Di antara negara-negara ASEAN, persentase anggaran pemerintah untuk kesehatan terhadap total anggaran kesehatan yang tertinggi pada tahun 2000 adalah Kamboja (20,5 %), menyusul kemudian Thailand (11,4 %) dan Singapura serta Filipina (keduanya 6,7 %). Sedangkan persentase terendah adalah Indonesia (3,1 %), Laos (5,0 %) dan Brunei Darusalam (5,4 %).c. Pelayanan Kesehatan 1) Puskesmas Rasio rata-rata Puskesmas terhadap 100.000 penduduk adalagh 3,5 dan rasio Puskesmas Pembantu terhadap Puskesmas adalah 2,9 : 1. Ini berarti bahwa setiap 100.000 penduduk rata-rata dilayani oleh 3 atau 4 Puskesmas. Gambar 3. Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk menurut Provinsi 2001
  15. 15. 8 2) Rumah Sakit Pada tahun 2001, Rasio Rumah Sakit terhadap penduduk adalah 2,8 RS per 500.000 penduduk. Dilihat dar kepemilikannya, jumlah RS Pemerintah sebanyak 50,7 % dan jumlah RS Non Pemerintah 49,3 %. Sedangkan Rasio Tempat Tidur terhadap penduduk adalah 61 TT per 100.000 penduduk.5. Lingkungan a. Kriteria Dua kriteria environmentally sustainable yang dikembangkan yaitu: 1) Terjaminnya ketersediaan dan fungsi sumberdaya alam a) Sumber daya alam terbarui: laju eksploitasinya harus sesuai dengan kapasitas regenerasinya b) Sumber daya alam tak terbarui: laju pengurangannya tidak boleh melebihi laju sustained income atau substitusi terbarukan yang dikembangkan melalui intervensi manusia dan investasi. 2) Rendahnya tingkat pencemaran Emisi pencemar tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi lingkungan untuk menyerap. b. Informasi Lapangan Kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana. Penggundulan hutan berjalan dengan tingkat akselerasi yang mengkhawatirkan. Pencemaran udara di kota-kota besar Indonesia tinggi. Pencemaran kualitas air permukaan karena limbah industri dan rumah tangga terjadi dimana-mana. Pada tahun 2004, berdasarkan hasil pemantauan KLH dengan frekuensi pengambilan sample 2 kali dalam satu tahun, kondisi umum kualitas air baku di 30 propinsi dinyatakan tidak memenuhi mutu air Kelas I. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen PU yang menyatakan bahwa pada tahun 2004 sebanyak 62 daerah aliran sungai (DAS) kritis. c. Air Air merupakan kebutuhan hidup nomor 2 setelah udara. Jika tanpa udara Anda tidak akan bertahan hidup sekitar 3 menit, tanpa air, Anda tidak akan bertahan hidup lebih dari 3 hari. Amanat Undang-undang menyatakan bahwa air bersih adalah ‘Hak Dasar’ masyarakat, bahkan PBB menyatakan bahwa air bersih adalah ‘Hak Azasi’.
  16. 16. 9 Namun demikian, sampai 61 tahun kita merdeka, meskipum Pemerintah telah melakukan banyak usaha dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat, tetapi akses masyarakat terhadap air yang layak dikonsumsi masih rendah. Berdasarkan laporan MDGs 2004, akses terhadap air yang layak dikonsumsi 53,4 persen. Hasil survei yang dilakukan di beberapa kota menemukan bahwa masyarakat miskin membeli air kalengan dengan harga jauh lebih mahal (15 sampai 33 kali) dibandingkan harga air yang dipasok oleh PDAM. AKSESIBILITAS PENYEDIAAN AIR MINUM MENURUT SUMBER AIR, PERKOTAAN, Th 2003 (%) air kemasan, 4.0 mata air tak lainnya, 0.4 sumur tak terlindung, 6.0 terlindung, 0.8 air hujan, 1.5 air sungai, 0.6 mata air air ledeng, 32.0 terlindung, 2.3 sumur terlindung, 30.7 pompa, 21.9 Gambar 4. Aksesibilitas Air Minum Perkotaan Rendahnya akses masyarakat terhadap air yang layak dikonsumsi mengakibatkan prevalensi penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan seperti diare dan tipus tinggi (survei tahun 2001; 301 per 1000 penduduk, terutama menyerang pada umur balita). Keadaan yang demikian tentunya akan berdampak terhadap produktivitas SDM yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kemampuan kompetisi bangsa.d. Sanitasi Indonesia merupakan salah satu Negara di Asia yang memiliki cakupan pelayanan untuk air limbah paling rendah; hanya sekitar 1,3 persen dengan hanya 7 kota yang telah memiliki jaringan air limbah.
  17. 17. 10 Operation Data 2002 Connection Area Length Capacity PDAM Kota Bandung 95.060 11.200 350 240.000 Kota Cirebon 15.800 560 69 10.000 Kota Medan 9.300 450 160 10.000 Kota Surakarta 8.600 1.100 12 5.200 Kota banjarmasin 500 5.000 15,5 500 Kota bengkulu DINAS Kab. Tangerang 10,900 165 83 3,500 Kota Tangerang Kota Bogor 500 8 450 Kota Yogyakarta 8,900 1,330 181 15,500 215,000 income = 0,8 Operating Ratio = cost Gambar 5. Pelayanan Air Limbah6. Infrastruktur Berdasarkan hasil survei Asian Intelligence terhadap ekspatriat yang bekerja di 12 negara di Kawasan Asia, yaitu Cina, Filipina, Hongkong, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Thailand, taiwan dan Vietnam yang dikeluarkan September 2002, dengan variabel rating seperti tersebut di bawah, Indonesia menempati urutan terakhir. RATING INFRASTRUKTUR DI ASIA 2002 (Asian Intelligence Survey) Singapura 0.63 8 Hongkong 1.53 7 Jepang 2.73 6 Korsel 3.18 5 Malaysia 4.19 4 Taiwan 4.30 3 Thailand 5.20 2 Cina 5.43 Filipina 6.56 1 Vietnam 6.99 0 1 India 7.30 Catatan: Angka Rating semakin kecil semakin baik Indonesia 7.87 Gambar 6. Rating Infrastruktur di Asia 2002
  18. 18. 11 Variabel rating yang digunakan untuk Tabel di atas adalah: a. Sistem telekomunnikasi b. Sistem jalan c. Sistem transportasi d. Fasilitas pelabuhan peti kemas e. Fasilitas internet dan jasa pendukungnya f. Fasilitas rel kereta api g. Fasilitas bandar udara h. Sistem ketenaga listrikan i. Sistem air minum j. fasilitas pengiriman barang/jasaC. Tantangan Dengan gambaran kondisi eksisting seperti di atas, untuk menyusun peta perjalanan kedepan masih tampak tantangan pembangunan yang masih sangat tinggi. Bank Dunia memperkirakan bahwa Indonesia harus menambah Investasi di bidang infrastruktur sekitar 2 persen dari PDB di atas yang sekarang. Kecuali itu, dengan laju pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi harus tinggi agar mampu secara bertahap menyerapnya, bukan sebaliknya; akan tertimbun oleh pertumbuhan angkatan kerja. Diperkirakan angka pertumbuhan harus mencapai di atas 7% agar dapat menurunkan angka pengangguran (dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% diperkirakan akan dapat menyerap tenaga kerja sebesar 250 – 350 ribu). LAJU & JUMLAH PENDUDUK PERKOTAAN Gambar 7. Laju dan Jumlah Penduduk Perkotaan
  19. 19. 12Berdasarkan perhitungan Bappenas, untuk mencapai pertumbuhan 5,5% tahun 2006dibutuhkan investasi sebesar Rp 441,4 triliun, sehingga untuk mencapai angkapertumbuhan di atas 7 % diperlukan biaya yang sangat tinggi.Tantangan pembangunan yang tinggi tersebut, kecuali disebabkan oleh masihtingginya pertumbuhan penduduk perkotaan juga oleh:1. Target-target pembangunan yang belum tercapai pada tahun-tahun yang lalu2. Terjadi ‘jeda pembangunan’ sejak terjadinya krisis ekonomi 1997 a. Anggaran pembangunan untuk investasi infrastruktur terpangkas tajam akibat krisis ekonomi, yakni berkurang sekitar 80 persen dibandingkan dengan sebelum krisis. b. Tahun 1994, pemerintah masih mengalokasikan hampir 14 miliar dolar AS anggaran APBN untuk pembangunan. Dari jumlah itu, 57 persen (sekitar 8 miliar dollar AS atau 6 persen dari PDB) untuk pembangunan infrastruktur. c. Tahun 2002, anggaran untuk pembangunan di APBN tidak sampai 5 miliar dollar AS. Dari jumlah itu, yang dialokasikan untuk infrastruktur hanya sekitar 30 persen, yakni hanya sekitar 1,5 miliar dollar AS (kurang dari 2 persen PDB).3. Kesehatan Departemen Kesehatan dengan visinya yang sangat menarik, menetapkan target 2010 untuk beberapa indikator pelayanan kesehatan adalah seperti disajikan dalam Tabel di bawah. Tabel I-2. Target 2010 pelayanan Kesehatan INDIKATOR PELAYANAN KESEHATAN Indikator kinerja pelayanan kesehatan: Target 2010 1. Rasio Puskesmas terhadap penduduk 8/100.000 2. Rasio Puskesmas pembantu terhadap 5/100.000 penduduk 6/500.000 3. Rasio Rumah Sakit terhadap penduduk 75/100.000 4. Rasio tempat tidur rumah sakit terhadap penduduk 90 5. Persentase penduduk yang puas memanfaatkan pelayanan rawat jalan 90 6. Persentase penduduk yang puas memanfaatkan pelayanan rawat inap 80 7. Persentase Penduduk yang tercakup Jaminan Pembiayaan Kesehatan
  20. 20. 13D. Perubahan Paradigma Dewasa ini, dalam penyelenggaraan pembangunan pelayanan umum, telah terjadi pergeseran Pardigma: 1. Prinsip Bottom-up Upaya mengubah pendekatan top-down menjadi bottom-up secara nyata telah dilakukan. Sejak tahun 1985, telah digalakkan melalui konsep pendekatan pembangunan kota yang dikenal sebagai Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT). Hal ini tampak dari Enam Prinsip Kebijaksanaan Pembangunan Perkotaan di Indonesia tahun 1987 yang meliputi: a. Pada prinsipnya pembangunan prasarana perkotaan serta pengoperasian dan pemeliharaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan bantuan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. b. Perencanaan, penyusunan program dan identifikasi prioritas investasi untuk kegiatan-kegiatan pembangunan (prasarana) perkotaan akan terus ditingkatkan melalui suatu pendekatan desentralisasi dan bottom-up, dimana Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam perumusan, pelaksanaan dan pengoperasian dan pemeliharaan program-program yang mencerminkan kebutuhan serta kendala-kendala setempat. c. Untuk meningkatkan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses P3KT, perlu ditingkatkan pula kemampuan untuk menilai dan memobilisasi sumber daya setempat serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. d. Sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab pembangunan prasarana perkotaan, Pemerintah Pusat diharapkan dapat menyempurnakan system pembiayaan pembangunan prasarana kota. e. Kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan perkotaan secara lebih efektif dalam rangka memperkuat peranan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan pengembangan kelembagaan melalui program pengembangan sumber daya manusia yang terkoordinasi. f. Koordinasi dan konsultasi antar instansi dan tingkat pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota yang terkait dalam pembangunan prasarana perlu diperkuat. Hal ini diperlukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung penyiapan program di samping bantuan teknis dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, penilaian program, kesepakatan besarnya kontribusi pendanaan (misalnya hibah/pinjaman pemerintah pusat) dan
  21. 21. 14 implementasi program, serta untuk penelaahan dan perumusan usulan bagi kebijaksanaan sektoral pada masa yang akan datang. 2. Desentralisasi Derajat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan proses pembangunan semakin meningkat dengan diberlakukannya otonomi daerah. Profil Daerah Kabupaten dan Kota dengan tahun dasar 1995 yang dimuat di Harian Kompas dan kemudian diterbitkan dalam bentuk buku ‘Profil Daerah Kabupaten dan Kota’ menarik untuk dijadikan piranti Bencmarking. 3. Pemerintah sebagai enabler Pemerintah bukan sebagai penyedia seluruh dana dan pelayanan. Dengan sumberdaya dan kapasitas yang terbatas, maka pendekatan strategis terhadap masalah perkotaan lebih terfokus pada hal-hal sebagai berikut; a. Usaha-usaha yang dipusatkan pada pelayanan yang mempuyai dampak strategis, dan yang tidak dapat dikelola secara efisien oleh sektor swasta, organisasi kemasyarakatan atau perorangan. b. Menciptakan kerangka dan struktur yang sesuai untuk kemungkinan sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan menyumbangkan pelayanan. c. Mendorong sektor swasta antara lain melalui deregulasi, penetapan harga yang sesuai dengan kebijaksanaan fiskal, melalui manajemen pertanahan dan konsolidasi lahan misalnya, atau melalui penggunaan jasa pihak ketiga untuk tugas-tugas seperti konstruksi, pengumpulan dan pembuangan sampah, dan sebagainya, yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan pengadaan pelayanan. Prospek dan kebutuhan pengembangan kelembagaan yang diharapakan harus ditetapkan dalam Rencana Tindak Pengembangan Kelembagaan atau Local Institutional Development Action Plant (LIDAP) yang menggariskan cara-cara untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan di Kabupaten/ Kota. Bantuan teknis dari tingkat lebih tinggi atau konsultan luar negeri yang diperlukan harus dicantumkan pula dalam program untuk pelaksanaan, manajemen, serta pengoperasian dan pemeliharaan.E. Latihan Latihan 1: Pertanyaan kepada peserta dilakukan secara bergiliran 1. Sebutkan paling sedikit 7 tujuan-tujuan pembangunan millenium (MDGs)! 2. Sebutkan tantangan pembangunan yang dirasakan masih sangat tinggi untuk dikelola di daerah! 3. Sebutkan kendala yang dihadapi usaha dan proses pembangunan yang dirasakan masih sangat berat untuk dikelola di daerah!
  22. 22. 15 4. Dalam penyelenggaraan pembangunan pelayanan umum, dewasa ini, telah terjadi pergeseran pardigma pembangunan. Sebutkan paling sedikit 3 unsur perubahan paradigma dimaksud dan apa dampaknya kepada cara pengelolaan pembangunan di daerah 5. Apa yang perlu ditetapkan dalam mengembangkan prospek dan kebutuhan pengembangan kelembagaan yang diharapkan untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan pembangunan di Kabupaten/ Kota Latihan 2: Pertanyaan untuk diskusi kelompok (peserta dibagi 2 kelompok) Kelompok 1: Diskusikan dan tarik kesimpulan dengan menggunakan analisis SWOT bagaimana gambaran keadaan eksisting kondisi pembangunan di daerah yang selanjutnya akan dijadikan base line untuk menetapkan sasaran atau target-target kedepan. Gunakan sektor sektor yang menjadi kebutuhan utama masyarakat di daerah Kelompok 2: Diskusikan dampak dari adanya perubahan paradigma pembangunan yang mengedepankan prinsip bottom up terhadap cara cara pembangunan di daerah. Kaitkan perubahan paradigma tersebut dengan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabiltas dalam proses pembangunan.F. Rangkuman Mengikuti alur pikir manajemen strategis, keadaan eksisting harus diidentifikasi sebelum penetapan sasaran kedepan. Keadaan eksisting diperoleh melalui analisis SWOT, yang selanjutnya dijadikan base line untuk menetapkan sasaran atau target- target kedepan, gambaran beberapa keadaan eksisting disusun dengan mengacu kepada tujuan-tujuan pembangunan millenium (MDGs). Adapun tujuan-tujuan milineum tersebut adalah sebagai berikut. Tujuan pertama : Menurunkan sampai 50 persen proporsi orang yang hidup dalam kondisi kemiskinan Tujuan kedua : Persamaan pendidikan bagi tiap anak perempuan dan laki-laki Tujuan ketiga : Memajukan kesetaraan jender Tujuan keempat : Menurunkan angka kematian anak balita sebesar dua pertiga antara tahun 2000 dan 2015 Tujuan kelima : Meningkatkan kesehatan maternal dengan cara menurunkan AKI (angka kematian ibu) sebesar tiga
  23. 23. 16 perempat antara 2000-2015 Tujuan keenam : Memerangi dan menghentikan penyebaran HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Tujuan ketujuh : Menghentikan perusakan lingkungan (target 10 air bersih & sanitasi)Melihat dari tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan milennium diatas makatantangan yang harus dihadapi adalah sebagai berikut:1. Kemiskinan2. Pendidikan3. Kesetaraan Jender4. Kesehatan5. LingkunganTantangan pembangunan yang tinggi tersebut, kecuali disebabkan oleh masihtingginya pertumbuhan penduduk perkotaan juga oleh:1. Target-target pembangunan yang belum tercapai pada tahun-tahun yang lalu2. Terjadi ‘jeda pembangunan’ sejak terjadinya krisis ekonomi 19973. Kesehatan
  24. 24. BAB III KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu: memahami strategi kemitraan pemerintah swasta dalam penyediaan pelayanan umum, serta bentuk-bentuk kemitraan.A. Pendahuluan Pemerintahan Daerah dihadapkan pada kenyataan bahwa investasi yang diperlukan untuk pembangunan daerah, baik untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar maupun untuk penggalian potensi daerah dan penciptaan lapangan pekerjaan sangat besar. Kendala yang dihadapi Pemerintahan Daerah saat ini utamanya adalah masalah pendanaan. Dengan terbatasnya kemampuan APBN/APBD, beberapa opsi pembiayaan yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunanan antara lain adalah pinjaman, obligasi dan investor. Sesungguhnya, pinjaman jangka panjang yang dapat digunakan untuk pembangunan bagi credit-worthy PEMDAs and BUMDs meliputi: Penerusan Pinjaman (SLA), Rekening Pembangunan Daerah (RDA/RPD), Partisipasi Penanaman Modal Sektor Swasta, Obligasi Pendapatan dan Pinjaman Komersial (BPD & Bank Komersial). Akan tetapi, disebabkan tingginya pinjaman luar negeri pemerintah sekarang ini, sedangkan di lain pihak pinjaman jangka panjang dengan bunga rendah sukar diperoleh, maka sumber pembiayaan melalui pasar modal/ obligasi dan investor melalui kemitraan pemerintah dengan swasta dapat dijadikan alternatif dalam pembiayaan program-program pembangunan daerah. Menneg Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas mengakui bahwa pemerintah hanya mampu membiayai maksimal 20% dari total kebutuhan negara dari PDB, sedangkan sisanya diharapkan dari peran swasta. Prof Dr. Boediono menyatakan: ’to reduce shortage and avoid the harmful effects of inadequate and poor infrastructure, because of the sheer size of the financing gap, Private Setor Participation has to be increased’. Dalam Bab ini akan dibahas tentang sumber pembiayaan penyediaan pelayanan umum melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS). Meskipun strategi ini telah lama disosialisasikan dan penerapannya telah banyak dilakukan di beberapa daerah dalam penyediaan pelayanan umum, tetapi pengertiannya sering masih kurang tepat, rancu dengan swastanisasi. Oleh karena itu, penyajian dalam Bab ini juga akan mencakup pengertian dasar. KPS bukan swastanisasi. Dalam KPS, kepemilikan sarana dan prasarana tetap pada Pemerintah, meskipun Sektor Swasta yang membangun dan membiayai. Jadi setelah kontrak KPS berakhir, pihak swasta mentransfer sarana dan prasarana yang 17
  25. 25. 18 dipelihara dan dilakukan penggantian aset yang usiagunanya habis melalui biaya depresiasi yang telah diperhitungkan, kepada Pemerintah Daerah.B. Pengertian Kemitraan (partnership) secara umum diartikan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama. Konsep dasar kemitraan adalah bahwa dalam mewujudkan tujuan, pihak yang bermitra harus mampu saling memperkuat, saling menutup kelemahan dan secara bersama mengelola resiko. Oleh karenanya, dalam membentuk kemitraan, masing-masing pihak harus memiliki keunggulan komparatif yang dibutuhkan oleh pihak mitra. Dengan demikian kemitraan akan mampu: 1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan 2. Menghasilkan keluaran yang lebih baik. 1. Macam Kerjasama Sesungguhnya, partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kerjasama dengan pemerintah daerah berdasarkan kontrak memiliki variasi bentuk yang sangat luas. Misalnya dalam pembangunan prasarana pelayanan dasar. Jika proses pembangunannya mengikuti siklus UNIDO (United Nation Industrial Development Organization) yang tersusun dari 3 (tiga) tahapan dengan kegiatan-kegiatan seperti dalam tabel di bawah Tahap Kegiatan 1. Persiapan a. Identifikasi gagasan proyek atau analisis pendahuluan b. Studi pendahuluan c. Studi Kelayakan d. Evaluasi dan keputusan investasi. 2. Pelaksanaan a. Mulai melaksanakan proyek b. Menyiapkan perincian desain-engineering c. Menyusun jadwal d. Mengadakan kontrak dan pembelian e. Pembangunan (konstruksi) f. Pra-operasi dan start-up. 3. Operasi Operasi instalasi Maka pemerintah/pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pihak swasta untuk melaksanakan salah satu atau beberapa kegiatan. Dalam studi kelayakan atau desain misalnya, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan konsultan untuk pelaksanaannya. Sedangkan dalam pekerjaan konstruksi, Pemerintah dapat memanfaatkan jasa kontraktor melalui beberapa pilihan bentuk kontrak kerjasama; seperti kontak pengadaan material, kontrak konstruksi, sampai dengan kontrak turn-key. Dalam kerjasama seperti itu, pihak pemerintah bertindak sebagai pemberi kerja dan penyandang dana.
  26. 26. 19 Kerjasama Pemerintah Swasta yang akan dibahas dalam Modul ini adalah kerjasama dimana pihak swasta sebagai penyandang dana.C. BOT dan Konsesi Kerjasama Pemerintah dengan pihak swasta berdasarkan kontrak di mana pihak swasta bertindak sebagai penyandang dana (investor) memiliki dua bentuk dasar yaitu BOT dan Konsesi. 1. BOT (Build Operate and Transfer) a. Pengertian Kontrak Bangun Kelola Alih Milik (BOT) adalah perjanjian kerjasama dimana mitra usaha bertanggung jawab membangun prasaran dan sarana termasuk membiayainya, yang kemudian dilanjutkan dengan pengo- perasian dan pemeliharaannya untuk suatu jangtka waktu tertentu, dan kemudian menyerahkan seluruh aset kepada Pemerintah tanpa penggantian biaya apapun. Untuk pengembalian modal investasi, biaya pengoperasian dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar, Mitra Usaha menerima pembayaran dari penanggung jawab proyek, yang pada umumnya menggunakan sistem pembayaran Take or Pay. Dengan sistem tersebut, penanggung jawab proyek akan membayar/membeli kapasitas yang dihasilkan oleh Mitra usaha sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerjasama. Untuk memberikan gambaran tentang proyek BOT, kita ambil contoh kerjasama Pemerintah-Swasta dalam penyediaan air minum bagi masyarakat Daerah melalui Perusahaan Daerah Air Minum seperti di bawah. 1) B Pihak swasta melaksanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) termasuk pembiayaannya 2) O Pihak swasta mengoperasikan IPA (termasuk memelihara) dan menjual air olahan kepada PDAM (pelayanan air minum kepada masyarakat dilakukan oleh PDAM) 3) T Setelah masa kontrak selesai, pihak swasta menyerahkan (alih milik) IPA kepada PDAM.
  27. 27. 20 SWASTA Take-or-Pay PDAM IPA BARU EKSISTING Gambar 8 . BOTb. Apa yang membuat BOT unik? Unsur yang unik pada suatu BOT untuk prasarana umum mencakup: 1) Fasilitas dibangun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan prasarana. 2) Umumnya sangat padat modal dan membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk membangunnya. Dimana pengembalian modal relatip lama. 3) Dicirikan dengan seperangkat perjanjian kontrak yang rumit, yang mengikat masing-masing pihak dalam transaksi untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut. 4) Pendapatan sektor swasta diperoleh dengan menjual produk layanan yang dihasilkan fasilitas selama periode kontrak, sesuai dengan syarat perjanjian antara pihak swasta dengan badan pemerintah. 5) Resiko diidentifikasikan oleh pihak-pihak dalam transaksi dan ditransfer kepada pihak yang paling mampu menangani resiko tersebut dengan biaya serendah mungkin.c. Bagaimana kontrak BOT terstruktur? Struktur BOT kadang kala berbentuk jaring kesepakatan yang rumit yang melibatkan banyak peserta. Struktur yang rumit ini penting untuk dipahami pada saat melaksanakan kontrak. Struktur tersebut secara singkat : 1) Jangka waktu kontrak harus cukup untuk mengembalikan hutang dan memberikan keuntungan yang disesuaikan dengan resiko kepada para investor. 2) Permintaan akan layanan dijamin oleh otoritas pemerintah (badan yang mengontrak). 3) Fasilitas akan ditransfer ke pemerintah sebagai milik pemerintah pada akhir periode kontrak. Kontrak harus menyebutkan secara jelas bagaimana pengalihan kepemilikan dilakukan dan keharusan pihak swasta menyiapkan fasilitas yang akan diserah terimakan. Sektor
  28. 28. 21 pemerintah harus menyiapkan unit untuk menangani pemindah tanganan ini. 4) Di saat pengakhiran kontrak, sering kali terdapat penyediaan layanan untuk dilanjutkan. Hal ini dapat dilaksanakan untuk memastikan bahwa transisi yang mulus dalam manajemen dapat terjadi.d. Kendala dalam kontrak BOT Terdapat banyak kendala dalam memasuki kontrak jenis ini. Tidak sedikit yang diakibatkan oleh kesalah pahaman mengenai persyaratan, peran sektor pemerintah dan sektor swasta. Dalam konteks ini, kita harus mempelajari beberapa kendala penting dalam kontrak BOT, yaitu: 1) Kerumitan paket penetapan harga. Kerumitan ini dicirikan oleh proyek besar dengan periode maturitas yang panjang sehingga mengharuskan keuangan proyek diselesaikan. Kebutuhan pembiayaan proyek ini menimbulkan dokumen hukum yang rumit, yang umumnya, belum dikenal oleh badan pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Pengelola utilitas harus mulai mempelajari keahlian baru, memahami lingkungan kontrak yang rumit, mempelajari syarat dan ketentuan dalam pembiayaan dan pengontrakan. Situasi ini sering kali membuat otoritas lokal kewalahan, sehingga mengakibatkan kemacetan dalam negosiasi. Program yang berhasil adalah yang telah mendapatkan keahlian yang sesuai melalui konsultan, yang telah mengembangkan organisasi pemerintah pusat untuk memudahkan transaksi dan yang telah melatih staf pemerintahan lokal mengenai unsur penting dalam pembiayaan. 2) Penetapan harga dan syarat kontrak seringkali menjadi permasalahan. Harga untuk layanan dinilai terlalu rendah dari yang ditawarkan oleh sektor swasta. Pada umumnya, pandangan ini terjadi karena badan pelaksana tidak memproyeksikan secara tepat data mengenai biaya unit proyek. Permasalahan lain adalah yang menyangkut syarat kontrak yang mengharuskan ditransfernya resiko tertentu. Unsur transfer resiko ini dapat menyangkut masalah unsur ambil atau bayar, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan dan permasalahan lain yang menghalangi kesimpulan yang teratur dari pada kontrak. 3) Kepekaan atas aspek politik sering kali timbul dalam diskusi. Hal ini termasuk tarif yang ditetapkan terlalu rendah untuk disubsidikan melalui pendapatan pajak atas dasar gagasan untuk menswastakan utilitas. Permasalahan kepekaan ini dapat diatasi dengan memberikan pemahaman kepada pemerintah mengenai manfaat badan usaha swasta dalam penyediaan layanan.
  29. 29. 222. Kontrak Konsesi a. Pengertian Menurut International Finance Corporation, Concession:”An arrangement whereby a private party leases assets for service provision from a public authority for an extended period and has responsibility for financing specified new fixed investments during the period; the assets revert to public sector at expiration of the contract”. Kontrak konsesi adalah bentuk kerjasama dimana mitra usaha diberi hak tertentu untuk melakukan pengelolaan, investasi, rehabilitasi, pemeli- haraan, pelayanan, menagih dan menerima pembayaran dari pelanggan/ penerima jasa. Selama masa konsesi, pemegang konsesi memberikan pembayaran tertentu kepada penanggung jawab proyek. Setelah berakhirnya masa kontrak, yang biasanya lebih panjang dari pada BOT, semua aset kembali kepada penanggung jawab proyek. Untuk memberikan gambaran perbedaan dengan BOT, kita ambil contoh kerjasama Pemerintah-Swasta dalam penyediaan air minum seperti di atas. SWASTA Baru Eksistin g Gambar 9. Model Konsesi Dalam kontrak konsesi, pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan oleh pihak sawasta. Kerjasama konsesi realisasinya adalah sebagai berikut: 1) Pihak swasta menyewa sistem eksisting, memperbaiki, memelihara dan mengoperasikannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2) Pihak swata membangun Sistem Baru dan mengoperasikannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3) Setelah masa kontrak selesai, pihak swasta menyerahkan (alih milik) IPA kepada PDAM.
  30. 30. 23 Dalam kontrak konsesi, pihak swasta bertanggung jawab atas keseluruhan pengoperasian dan program perbaikan sistem yang telah dimiliki oleh otoritas pemerintah. Pihak swasta juga bertanggung jawab untuk membiayai, membangun dan mengoperasikan instalasi baru guna meningkatkan cakupan pelayanan, yang pada akhir masa konsesi harus dialih milikkan ke pihak pemerintah. Berbeda dengan BOT, dalam konsesi pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh sektor swasta. Dalam kontrak konsesi, kepemilikan seluruh asset tetap pada otoritas pemerintah. Meskipun sesuai kontrak tanggung jawab lainnya dilimpahkan kepada sektor swasta, tetapi sektor pemerintah tetap memiliki peran kepengaturan dan monitoring kinerja pihak swasta. Kompensasi sektor swasta dengan sendirinya adalah berdasarkan kinerja.b. Tanggung jawab masing-masing pihak Kontraktor swasta menerima seluruh tanggung jawab otoritas pemerintah. Mereka mempertahankan tanggung jawab atas pengoperasian, perawatan dan investasi modal. Dalam segala aspek, perusahaan swasta tersebut bukan merupakan agen bagi otoritas pemerintah. Investasi modal umumnya dirancang untuk periode tahun tertentu dengan keuntungan yang memadai bagi kontraktor sektor swasta. Pada saat investasi dilakukan, kepemilikan asset tetap ditangan otoritas pemerintah dan pembayaran kembali hutang dijadwalkan sesuai dengan penagihan tarif.c. Kegunaan kontrak konsesi Karena kontrak jenis ini melepaskan semua kekuasaan pengoperasian dan investasi kepada sektor swasta, maka hanya akan dapat dilaksanakan dalam skala besar. Artinya, otoritas pemerintah harus melepaskan kendali atas sistem secara keseluruhan. Model ini hanya memiliki satu kegunaan.d. Syarat dan ketentuan kontrak konsesi yang umum Kontrak konsesi harus memiliki syarat dan ketentuan yang jelas. Umumnya ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Periode pengoperasian jangka panjang, antara 20 - 30 tahun. Periode ini harus cukup panjang agar perbaikan investasi dapat dilakukan dalam 5 hingga 10 tahun pertama, dan agar dapat dihasilkan pendapatan untuk membayar kembali hutang atas pinjaman. 2) Pihak swasta harus memiliki hak eksklusif atas sistem selama jangka waktu kontrak. Ia dikompensasikan berdasarkan kinerja, sehingga harus mengandalikan semua aspek dari kinerja tersebut. Jika tidak diberikan kendali total, tolak ukur yang mungkin telah dipilih dapat menjadi sasaran perubahan yang tak terkendali.
  31. 31. 24 3) Jika terdapat investasi apapun dan untuk terus mendorong sektor swasta memperbaiki sistem yang perlu diperluas, provisi kontrak mengharuskan kompensasi dibayarkan kepada kontraktor sektor swasta untuk investasi tanpa amortisasi di akhir perjanjian. Pengakhiran ini dapat terjadi sebagai akibat selisih waktu atau pengakhiran yang tidak diinginkan sebagai akibat kelalaian. Bagaimanapun juga, investasi modal yang terjadi harus disadari selama periode pengoperasian. 3. Investasi dan Resiko Dilihat dari resiko dan waktu kontrak, pada umumnya kontrak konsesi akan lebih besar. Hal ini disebabkan oleh besarnya investasi yang harus ditanamkan. Jika dilihat pada gambar di bawah, kewenangan yang diberikan kepada mitra swasta pada kontrak konsesi akan lebih besar dari kontrak BOT. Dalam kontrak konsesi operasional sampai dengan pelayanan kepada pelanggan termasuk penerimaan pembayaran dilakukan oleh pihak swasta. Kontrak konsesi diterapkan jika belum ada penyedia pelayanan oleh badan pemerintah daerah atau oleh karenha kinerja penyedia pelayanan dari BUMD atau pemerintah daerah tidak baik. KONSESI TINGKAT RESIKO BOT SWASTA KONTRAK Investasi SEWA KONTRAK KELOLA TINGKAT KONTRAK KEWENANGAN PELAYANAN SWASTA Jangka Waktu Kontrak KPS Gambar 10. Tingkat resikoD. Perkembangan Kemitraan Pemerintah Swasta Kenyataan yang berkembang dewasa ini memperlihatkan banyak pelaksanaan pembangunan, khususnya di negara berkembang, menerapkan strategi kemitraan pemerintah swasta. Peran sektor swasta dalam pembangunan dan penyediaan pelayanan masyarakat di Indonesia akan cenderung terus meningkat. Kecenderungan tersebut beralasan jika memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  32. 32. 251. Kebutuhan prasarana yang sangat besar akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan perkotaan dan dalam kerangka untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan dana pembangunan pemerintah terbatas.2. Di samping itu, dengan kesepakatan yang baru melalui ASEAN dan APEC, Indonesia memasuki era globalisasi dan integrasi regional, sehingga harus bersaing langsung dengan negara tetangganya dalam hal investasi dan hasil produksi. Dalam meningkatkan daya saingnya, kita dihadapkan kepada banyak masalah diantaranya adalah efektifitas dan efisiensi, serta kemampuan menghasilkan mutu yang bersaing.3. Dalam usaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi, masuknya sektor swasta melalui kompetisi secara transparan dapat menjawab tantangan tersebut.4. Sering kali, dalam proses pembangunan diperlukan penerapan teknologi mutakhir, khususnya untuk meningkatkan mutu keluaran dan efektivitas pembiayaan. Transfer teknologi untuk tujuan tersebut akan dimungkinkan melalui kerjasama pemerintah dengan sektor swasta.Implementasi KPS di Indonesia telah masuk ke banyak sektor seperti: penyediaanair minum, kesehatan, pendidikan dan transportasi. Dalam usaha percepatanpembangunan, telah diterbitkan Perpres 67/2005 Tentang Kerjasama Pemerintahdengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagai pengganti Keppres7/1998.Tujuannya adalah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dalam rangkameningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkandaya saing Indonesia dalam pergaulan global.Prinsipnya adalah:1. Adil2. Terbuka3. Transparan4. Bersaing5. Bertanggung gugat6. Saling menguntungkan7. Saling membutuhkanAdapun jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usahamencakup1. Infrastruktur transportasi2. Infrastruktur jalan3. Infrastruktur pengairan4. Infrastruktur air minum5. Infrastruktur air limbah6. Infrastruktur telekomunikasi
  33. 33. 26 7. Infrastruktur ketenagalistrikan 8. Infrastruktur minyak dan gas bumiE. Latihan Latihan 1: Pertanyaan kepada peserta dilakukan secara bergiliran 1. Kenyataan bahwa investasi yang diperlukan untuk pembangunan daerah, baik untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar maupun untuk penggalian potensi daerah dan penciptaan lapangan pekerjaan sangat besar. Sebutkan beberapa strategi dalam rangka usaha yang bisa dilakukan pemda untuk dapat menutupi biaya investasi tersebut ? 2. Jelaskan pengertian serta tujuan mendasar tentang KPS! Jelaskan pula perbedaan antara swastanisasi dengan kemitraan! 3. Sebutkan macam macam kerjasama yang banyak dilakukan antara pemerintah dengan pihak swasta! Sebutkan pula karakteristik dari masing masing bentuk kerjasama tersebut! 4. Sebutkan syarat dan ketentuan kontrak konsesi yang umum dilakukan antara pemda dengan swasta! Apa kegunaan kontrak konsesi? Sebutkan di daerah anda infrastruktur mana saja yang paling mungkin di kelola dengan cara kontrak konsesi! Apa kendala yang dihadapi untuk mengembangkan pola hubungan kerjasama semacam ini di daerah anda? Latihan 2: Pertanyaan untuk diskusi kelpompok (peserta dibagi 2 kelompok) Kelompok 1: Diskusikan bagaimana Investasi dan Resiko yang dihadapi bila pengembangan pelayanan air minum sebagai salah satu kebutuhan masyarakat di kelola dengan cara kerjasama antara pemerintah / PDAM dengan puhak swasta Kelompok 2: Diskusikan dengan menggunakan dasar hukum Perpres 67/2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (sebagai pengganti Keppres 7/1998): a. Apa tujuan KPS dalam penyediaan infrastruktur ? b. Bagaimana penerapan prinsip prinsip good governance tersebut dibawah ini, dalam pengelolaannya di lapangan untuk mendapatkan manfaat “win – win solution”? 1. Adil 2. Terbuka 3. Transparan 4. Bersaing
  34. 34. 27 5. Bertanggung gugat 6. Saling menguntungkan 7. Saling membutuhkanF. Rangkuman Pemerintahan Daerah dihadapkan pada kenyataan bahwa investasi yang diperlukan untuk pembangunan daerah, baik untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar maupun untuk penggalian potensi daerah dan penciptaan lapangan pekerjaan sangat besar. Kendala yang dihadapi Pemerintahan Daerah saat ini utamanya adalah masalah pendanaan. Salah satu upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS). Meskipun strategi ini telah lama disosialisasikan dan penerapannya telah banyak dilakukan di beberapa daerah dalam penyediaan pelayanan umum, tetapi pengertiannya sering masih kurang tepat, rancu dengan swastanisasi. KPS bukan swastanisasi. Dalam KPS, kepemilikan sarana dan prasarana tetap pada Pemerintah, meskipun Sektor Swasta yang membangun dan membiayai. Kemitraan (partnership) secara umum diartikan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama. Konsep dasar kemitraan adalah bahwa dalam mewujudkan tujuan, pihak yang bermitra harus mampu saling memperkuat, saling menutup kelemahan dan secara bersama mengelola resiko. Dengan demikian kemitraan akan mampu: 1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan 2. Menghasilkan keluaran yang lebih baik. Kerjasama Pemerintah dengan pihak swasta berdasarkan kontrak di mana pihak swasta bertindak sebagai penyandang dana (investor) memiliki bentuk dasar sebagai berikut; 1. BOT (Build Operate and Transfer) Kontrak Bangun Kelola Alih Milik (BOT) 2. Kontrak Konsesi 3. Investasi dan Resiko Kenyataan yang berkembang dewasa ini memperlihatkan banyak pelaksanaan pembangunan, khususnya di negara berkembang, menerapkan strategi kemitraan pemerintah swasta. Implementasi KPS di Indonesia telah masuk ke banyak sektor seperti: penyediaan air minum, kesehatan, pendidikan dan transportasi. Dalam usaha percepatan pembangunan, telah diterbitkan Perpres 67/2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagai pengganti Keppres 7/1998.
  35. 35. 28Tujuannya adalah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dalam rangkameningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkandaya saing Indonesia dalam pergaulan global.Prinsipnya adalah:1. Adil2. Terbuka3. Transparan4. Bersaing5. Bertanggung gugat6. Saling menguntungkan7. Saling membutuhkan8. SalingAdapun jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usahamencakup1. Infrastruktur transportasi2. Infrastruktur jalan3. Infrastruktur pengairan4. Infrastruktur air minum5. Infrastruktur air limbah6. Infrastruktur telekomunikasi7. Infrastruktur ketenagalistrikan8. Infrastruktur minyak dan gas bumi.
  36. 36. BAB IV PENETAPAN SKALA PRIORITAS Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu : menetapkan skala prioritas sesuai dengan tingkat kebutuhan ketepatannya, sehingga pembangunan daerah menjadi lebih terarah menuju vsi yang telah ditetapkan.A. Pendahuluan Kebutuhan banyak, dan akibat telah terjadinya jeda pembangunan, beberapa kebutuhan tersebut menjadi mendesak. Tetapi bagaimanapun juga, akibat keterbatasan kemampuan pembiayaan dan sumber daya lainnya, perlu dilakukan penetapan skala prioritas. KEBUTUHAN BANYAK & MENDESAK AIR BERSIH SEKOLAH PRASAR. IBADAH LISTRIK PRASAR. OL.RAGA RUMAH SAKIT JALAN Gambar 11. Kebutuhan banyak dan mendesak Pengambilan keputusan terhadap pilihan-pilihan yang ada, memerlukan kriteria pemilihan. Sebagai contoh, Sering kriteria yang dipilih cukup bervariasi baik kuantitatif maupun kualitatif. Makin rumit permasalahan atau makin kritis seseorang akan semakin rumit analisisnya. Jika sumber kerumitan dalam penetapan pilihan adalah akibat beragamnya kriteria, maka analytical hierarchy process (disingkat AHP) 29
  37. 37. 30 merupakan teknik untuk membantu menyelesaikan masalah itu. AHP diperkenalkan oleh Thomas L. Saaty pada periode 1971-1975 ketika di Wharton School. Dalam Bab ini kita akan membahas pemakaian AHP untuk penentuan prioritas. Pengenalan konsep akan langsung dilakukan pada setiap tahapan, melalui contoh.B. Permasalahan Umum & Metode Pemilihan 1. Permasalahan Umum Proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternatif dari sekian banyak alternatif dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria pilihan. Misalnya, jika Anda harus mengambil keputusan untuk pembelian suatu mobil. Tersedia beberapa merek mobil sebagai alternatif pilihan. Jika kita strukturkan alur pikirnya, maka akan terbentuk gambar sebagai berikut: Memiliki mobil yang memenuhi TUJUAN tuntutan logik dan emosional ALTERNATIP/ Toyota PILIHAN Honda, BMW Gambar 12. Tujuan dan alternatif Tentunya Anda harus set kriteria untuk menetapkan pilihan; mungkin kehandalan, pelayanan purna jual, efisiensi, harga beli, harga jual kembali, kenyamanan, dan yang menjadi sukar adalah jika Anda memasukkan kriteria yang berkaitan dengan otak kanan --- emosi.
  38. 38. 31 Tujuan Kriteria Pilihan Gambar 13. Struktur Hirarkikal Kriteria kelompok kedua di atas bersifat kualitatif. Setelah kriteria kita masukkan, maka akan terstruktur menjadi seperti berikut:2. Model Pemilihan Model-model pengambilan keputusan yang dibuat sebenarnya merupakan usaha menyederhanakan masalah dan mempermudah manusia dari sisi logis. Bebarapa metode yang banyak diterapkan adalah: a. Metode Kualitatif 1) Brainstorming & Multivoting, 2) Analisis Sebab Akibat, 3) Focus Group, 4) Benchmarking, 5) Process Flowchart, 6) Gap Analisys, 7) Fish-Bone Diagram, dan lain-lain b. Metode Kuantitatif 1) Teknik Probabilitas 2) Pohon Keputusan 3) Linear Programming 4) Statistik 5) Game Theory 6) dan lain-lain Model AHP adalah model pengambilan keputusan yang komprehensip, memperhitungkan hal-hal kuantitatif dan kualitatif sekaligus.
  39. 39. 32C. AHP 1. Prinsip Dasar Model AHP Peralatan utama dari model ini adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Model AHP menggunakan persepsi manusia yang dianggap expert sebagai input utamanya, sehingga sering dikenal dengan expert choice. Ekspert diartikan orang yang mengerti benar permasalahan yang diajukan, merasakan akibat suatu masalah atau punya kepentingan terhadap masalah tersebut. Misalnya, Dalam kelompok pengambilan keputusan, terutama untuk suatu permasalahan yang harus dipecahkan dari berbagai sudut pandang, dapat digunakan lebih dari satu ekspert. Misalnya, dalam perencanaan sebuah kota, apabila akan diterapkan model AHP akan menjadi kurang valid apabila hanya satu ekspert yang mengisi model tersebut. Dengan memakai ekspert atau responden lebih dari satu, dapat timbul masalah bagaimana mengatur proses pengisian persepsi. Ada dua cara umum yang biasa dipakai: a. Cara konsensus semua responden yang berkumpul dalam satu ruang harus mengeluarkan satu penilaian saja untuk satu perbandingan. b. Cara Pengisian Kuesioner para respondenden tidak harus kumpul dalam satu ruangan, tetapi dapat dihubungi secara terpisah dengan mengisi kuesioner. Pekerjaan tersulit di sini adalah bagaimana menghasilkan sebuah angka yang dapat mewakili keinginan semua responden untuk suatu perbandingan. Inilah salah satu keunggulan AHP apabila dikaitkan dengan kepentingan politik; bersifat lebih demokratis. Dalam proses perencanaan pembangunan, masyarakat dimungkinkan turut serta lewat proses pembuatan hirarki dan pengisian kuesioner bersama-sama aparat pemerintah. Melalui cara ini diharapkan persepsi masyarakat dapat diimengerti pemerintah dan diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan. Sehingga pada akhirnya pembangunan bersifat bottom-up. 2. Tahapan Secara garis besar, aplikasi AHP dilakukan dalam dua tahap, yaitu penyusuan hirarki dan evaluasi hirarki.
  40. 40. 33 3. Nilai Perbandingan Secara umum seseorang dapat menyatakan perbedaan hal-hal kualitatif dalam lima istilah, yaitu: sama, lemah, kuat, sangat kuat dan absolut. Dengan mendasarkan pada kelima istilah tersebut dan kompromi di antara istilah-istilah tersebut, maka secara keseluruhan dibutuhkan sembilan nilai yang berurutan. Tabel I-3 Skala Perbandingan Berpasangan INTENSITAS DEFINISI KEPENTINGA PENJELASAN VERBAL N Kedua elemen sama Kedua elemen yang sama terhadap 1 pentingnya tujuan Elemen yang satu Pengalaman dan pertimbangan sedikit 3 sedikit lebih penting memihak pada sebuah elemen dari pada yang lain. dibanding elemen lainnya Elemen yang mempunyai tingkat kepentingan yang Pengalaman judgment secara kuat kuat terhadap yang 5 memihak pada sebuah elemen lain, jelas lebih dibandingkan elemen lainnya. penting dari elemen yang lain Satu elemen jelas Satu elemen dengan disukai, dan 7 lebih penting dari dominasinya tampak dalam praktek. elemen yang lainnya. Satu elemen mutlak Bukti bahwa satu elemen penting dari 9 lebih dari elemen elemen lainnya adalah dominan. lainnya Nilai-nilai tengah diantara dua Nilai ini diberikan bila diperlukan 2,4,6,8 pertimbangan yang adanya dua pertimbangan berdampingan Bila komponen I mendapat salah satu nilai diatas (non zero), saat Kebalikan dari dibandingkan dengan elemen J, maka nilai terbut elemen J mempunyai nilai diatas kebalikannya saat dibandingkan dengan elemen JD. Memahami AHP melalui Contoh Aplikasi Untuk memperoleh gambaran bagaimana AHP digunakan untuk menyusun suatu prioritas, berikut ini adalah suatu contoh.
  41. 41. 34Kasus: Memilih SekolahMasalah pemilihan sekolah ini dilakukan sendiri oleh Prof. Saaty penemu modelAHP untuk membantu anaknya dalam menentukan perguruan tinggi yang akandimasukinya setelah lulus dari sekolah menengah atas. Anak Prof Saaty mengalamikesukaran untuk memilih tiga perguruan tinggi yang menerimanya sebagaimahasiswa.1. Langkah 1: Menyusun Hirarki Hirarki AHP menetapkan bahwa dalam penentuan prioritas, harus dimulai dengan penetapan tujuannya. Kemudian menetapkan kriteria dan akhirnya ke alternatif-alternatif di mana pilihan akan dibuat. Tujuan : Memilih sekolah yang paling cocok atau memuaskan bagi si anak Kriteria: : Kriteria yang dipertimbangkan dalam menentukan pilihan sekolah adalah: - Proses belajar mengajar (PBM) - Lingkungan pergaulan (LP) - Kehidupan sekolah secara umum (KS) - Pendidikan kejuruan (PK) - Kualifikasi yang diminta (KUA) - Mutu kelas musiknya (KM) Pilihan : Perguruan tinggi yang telah menerima adalah: - Perguruan Tinggi A - Perguruan Tinggi B - Perguruan Tinggi C Bentuk hirarki yang kurang sesuai akan menghasilkan suatu model AHP yang kurang bermanfaat meskipun hirarki tersebut diisi oleh seorang ekspert yang memang kompeten dalam bidangnya. Gambar 14. Hirarki
  42. 42. 352. Langkah 2: Menyusun Perbandingan Berpasangan Langkah kedua adalah menetapkan perbandingan tingkat pentingnya kriteria, dengan skala 1 sampai 9. Kriteria dalam kolom 1 (dalam Tabel di bawah adalah PBM) diisi angka 1. Dalam Kasus ini, pertanyaan yang harus diajukan untuk menyusun matriks pairwise comparison adalah: a. Mana yang lebih penting antara PBM dibandingkan LP, KS, PK, KUA dan KM? b. Mana yang lebih penting antara LP dibandingkan KS, PK, KUA dan KM? c. Mana yang lebih penting antara KS dibandingkan PK, KUA dan KM? d. Mana yang lebih penting antara PK dibandingkan KUA dan KM? e. Mana yang lebih penting antara KUA dibandingkan KM? Responden Responden hirarki ini adalah Si Anak, karena ia memenuhi kriteria expert untuk masalah ini yaitu orang yang mengerti benar permasalahannya dan punya kepentingan akan masalah tersebut. Tabel I-4. Perbandingan kriteria PBM LP KS PK KUA KM PBM 1 LP 1/4 1 KS 1/3 1/7 1 PK 1 1/3 5 1 KUA 1/3 5 5 1 1 KM 1/4 1 6 3 1/3 1 Diperoleh hasil perbandingan seperti dalam Tabel di atas, yang berarti: - Kolom 2 PBM PBM dinilai sebagai kriteria terpenting, (diberi - 4 x dibanding LP, angka 1) - 3x dibanding KS, - sama dengan PK, - 3x dibanding KUA dan - 4x dibanding KM - Kolom 3 LP LP dinilai (diberi - Lebih penting 7 x dibanding KS, angka 1) - Lebih penting 3x dibanding PK, - kalah penting dibanding KUA. (1/5 kali). - sama pentingnya dengan KM. - Kolom 4 KS KS dinilai kurang penting (diberi - dibanding PK (1/5), angka 1) - dibanding KUA (1/5) dan
  43. 43. 36 - dibanding KM (1/6) Kolom 5 PK PK dinilai (diberi - sama penting dengan KUA, angka 1) - kalah penting terhadap KM (1/3) Kolom 6 KUA KUA dinilai lebih penting (diberi Disbanding KM (3x). angka 1) Dalam penetapan perbandingan perlu konsistensi. Contoh: Apabila mercedes 2 x lebih mahal dari honda, sedangkan jaguar 2 x lebih mahal dari mercedes, maka jaguar 4 x lebih mahal dari honda. Apabila jeruk 2 x lebih enak dari pisang, sedangkan apel 3 x lebih enak dari jeruk, maka apel 6 x lebih enak dari pisang Selanjutnya kita isi matriks dengan poros diagonal kekanan bawah dengan angka kebalikannya. PBM LP KS PK KUA KM PBM 1 4 3 1 3 4 LP 1/4 1 7 3 1/5 1 KS 1/3 1/7 1 1/5 1/5 1/6 PK 1 1/3 5 1 1 1/3 KUA 1/3 5 5 1 1 3 KM 1/4 1 6 3 1/3 1 Gambar 15. Matriks Perbandingan Berpasangan3. Langkah 3: Menghitung Nilai Bobot Prioritas Setelah matriks perbandingan selesai disusun, langkah selanjutnya adalah mengukur bobot prioritas kriteria. Hasilnya adalah ranking bobot prioritas dari kriteria-kriteria.
  44. 44. 37a. Menghitung Jumlah Angka setiap Kolom Ubah angka elemen dalam matriks diatas menjadi bentuk desimal. Akan kita peroleh matriks seperti di bawah. Selanjutnya, jumlahkan elemen- elemen dalam setiap kolom. Tabel I-5. Matriks Elemen dalam Desimal PBM LP KS PK KUA KM PBM 1.000 4.000 3.000 1.000 3.000 4.000 LP 0.250 1.000 7.000 3.000 0.200 1.000 KS 0.333 0.143 1.000 0.200 0.200 0.167 PK 1.000 0.333 5.000 1.000 1.000 0.333 KUA 0.333 5.000 5.000 1.000 1.000 3.000 KM 0.250 1.000 6.000 3.000 0.333 1.000 3.166 11.476 27.000 9.200 5.733 9.500b. Menghitung Jumlah Angka setiap Kolom Oleh karena total bobot elemen dalam masing-masing kolom harus sama dengan 1, maka nilai bobot elemen diperoleh dengan membagi angka elemen dengan total bobot kolom. Contoh: pada matriks dibawah misalnya, angka elemen 1 kolom 1 diperoleh dari 1 dibagi 3,166 (lihat Tabel di atas). Tabel I-6. Nilai Bobot Elemen Kriteria PBM LP KS PK KUA KM PBM 0.316 0.349 0.111 0.109 0.523 0.421 LP 0.079 0.087 0.259 0.326 0.035 0.105 KS 0.105 0.012 0.037 0.022 0.035 0.018 PK 0.316 0.029 0.185 0.109 0.174 0.035 KUA 0.105 0.436 0.185 0.109 0.174 0.316 KM 0.079 0.087 0.222 0.326 0.043 0.105 1.000 1.000 0.999 1.001 0.984 1.000
  45. 45. 38c. Menghitung Bobot Prioritas Kriteria Lakukanlah operasi horizontal, baris. Jumlahkan angka elemen kriteria pada setiap baris (kekanan). Pada matriks di atas, untuk baris PBM jumlahnya adalah 1,829 dan baris LP jumlahnya sama dengan 0,891. Tabel I-7. Bobot Prioritas Masing-masing Kriteria PBM LP KS PK KUA KM Bobot Prioritas PBM 0.316 0.349 0.111 0.109 0.523 0.421 1.829 0.306 LP 0.079 0.087 0.259 0.326 0.035 0.105 0.891 0.1489 KS 0.105 0.012 0.037 0.022 0.035 0.018 0.229 0.0383 PK 0.316 0.029 0.185 0.109 0.174 0.035 0.848 0.1417 KUA 0.105 0.436 0.185 0.109 0.174 0.316 1.325 0.2214 KM 0.079 0.087 0.222 0.326 0.043 0.105 0.862 0.1441 1.000 1.000 0.999 1.001 0.984 1.000 5.984 1.000 Oleh karena total bobot harus sama dengan 1,000, maka untuk memperoleh angka bobot prioritas, bagi jumlah masing-masing angka bobot yang diperoleh dari penjumlahan elemen baris dengan total jumlahnya. Lihat Tabel di atas pada kolom ‘bobot’. Misalnya, untuk baris PBM, jumlah elemen untuk baris adalah 1,829, sedangkan total jumlah adalah bobot (kolom bobot) adalah 5,984, maka bobot prioritas untuk kriteria PBM sama dengan 0,306. Akhirnya ditemukan bobot untuk masing-masing kriteria yang telah dipilih adalah seperti pada kolom Prioritas dalam Tabel di atas. Jika kita gambarkan dalam bentuk struktur dihasilkan gambar di bawah. Memilih Sekolah 1,000 = PBM LP KS PK KUA KM 0,306 + 0,149 + 0,038 + 0,142 + 0,221 + 0,144 Gambar 16. Bobot Prioritas Kriteria
  46. 46. 394. Langkah 4: Menghitung Ranking Pilihan untuk setiap kriteria Pada tahap keempat, expert memberikan penilaian terhadap setiap pilihan yang dalam kasus ini adalah perguruan tinggi A, B dan C, berdasarkan masing- masing kriteria. Oleh karena ada 6 kriteria yang telah ditetapkan dalam pemilihan tersebut, maka akan dilakukan penilaian peringkat ketiga PT berdasarkan masing-masing kriteria, sehingga akan dihasilkan 6 hasil penilaian. a. Ranking pilihan berdasarkan PBM Menurut pendapat expert dalam hal ini si Anak, proses belajar mengajar di PT. B adalah yang terbaik, PT. A PT. B PT. C PT. A 1 1 /3 1 /2 PT. B 3 1 3 PT. C 2 1 /3 1 Konversikan ke bentuk desimal. PBM PT. A PT. B PT. C PT. A 1.000 0.333 0.500 PT. B 3.000 1.000 3.000 PT. C 2.000 0.333 1.000 6.000 1.667 4.500 Ranking Perguruan Tinggi berdasarkan PBM ditemukan sebagai berikut. PT. A PT. B PT. C Ranking PT. A 0.167 0.200 0.111 0.478 0.159 PT. B 0.500 0.600 0.667 1.767 0.589 PT. C 0.333 0.200 0.222 0.756 0.252 3.000 1.000
  47. 47. 40b. Ranking pilihan berdasarkan LP Ternyata responden menganggap bahwa lingkungan pergaulan (LP) untuk ketiga perguruan tinggi yang menerimanya adalah sama, sehingga dihasilkan matriks sebagai di bawah. PT. A PT. B PT. C PT. A 1 1 1 PT. B 1 1 1 PT. C 1 1 1 Selanjutnya kita ubah menjadi bentuk desimal: LP PT. A PT. B PT. C PT. A 1.000 1.000 1.000 PT. B 1.000 1.000 1.000 PT. C 1.000 1.000 1.000 3.000 3.000 3.000 Dan selanjutnya dapat dihitung ranking pilihan berdasarkan LP. LP PT. A PT. B PT. C Ranking PT. A 0.333 0.333 0.333 1.000 0.334 PT. B 0.333 0.333 0.333 0.999 0.333 PT. C 0.333 0.333 0.333 0.999 0.333 2.998 1.000c. Ranking pilihan berdasarkan KS Dinilai berdasarkan masalah kehidupan sekolah secara umum, responden menyatakan Perguruan Tinggi A dan C sama kuatnya, sedangkan B dinilai kurang.
  48. 48. 41 PT. A PT. B PT. C PT. A 1 5 1 PT. B 1/5 1 1/5 PT. C 1 5 1 Dengan cara yang sama dengan di atas, diperoleh rankning berdasarkan KS adalah sebagai berikut. KS PT. A PT. B PT. C Ranking PT. A 0.4545 0.3333 0.4545 1.242 0.414 PT. B 0.0909 0.1111 0.0909 0.293 0.098 PT. C 0.4545 0.5556 0.4545 1.465 0.488 3.000 1.000d. Ranking pilihan berdasarkan PK Penilaian terhadap pendidikan kejuruan, A dianggap terbaik dengan perbandingan cukup mencolok dibandingkan B dan C. PT. A PT. B PT. C PT. A 1 9 7 PT. B 1/9 1 1/5 PT. C 1/7 5 1 PK PT. A PT. B PT. C Ranking PT. A 0.7975 0.600 0.854 2.251 0.750 PT. B 0.0886 0.067 0.024 0.180 0.060 PT. C 0.1139 0.333 0.122 0.569 0.190 3.000 1.000e. Ranking pilihan berdasarkan KUA Penilaian terhadap kualifikasi sekolah, menghasilkan matriks seperti di bawah.

×