PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  DI SUSUN OLEH:  DETA ANGGA KUSUMA  DIMAS PUTRO HUTOMO  DWI NURUL KHASANAH  FAHRUL HALIMI  LUKMAN ...
Pengertian: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara  berdasarkan undang-undang sehingga dapat  dipaksakan dengan tiad...
Objek PBB: Bumi  Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan  tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut  wilayah Indonesia,...
Subjek pajak dan Wajibpajak: Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan  yang secara nyata:  - mempunyai suatu hak atas...
Dasar pengenaan PBB: Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek  Pajak (NJOP)”. NJOP ditetapkan perwilayah  berdasarkan...
Dasar Penghitungan PBB Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena  Pajak (NJKP).Besarnya NJKP adalah sebagai  berikut;...
Rumus Penghitungan PBB Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP  a. Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP)  maka besarnya PBB  =...
Tempat Pembayaran PBB Wajib Pajak yang telah menerima Surat  Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat  Ketetapan Pajak ...
DAFTAR PUSTAKA Direktorat Jenderal Pajak Kementrian  Republik Indonesia Undang- Undang NOMOR 12 TAHUN 1994  TENTANG PAJA...
Sekian presentasi dari kelompokkami Butuh masukan dari bu Retno agar kelompok  kami untuk penulisa selanjutnya menjadi  l...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Pajak bumi dan bangunan

2,630

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,630
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
86
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pajak bumi dan bangunan

  1. 1. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI SUSUN OLEH: DETA ANGGA KUSUMA DIMAS PUTRO HUTOMO DWI NURUL KHASANAH FAHRUL HALIMI LUKMAN WICAKSONO M.PRASETYA PUJI UTAMA
  2. 2. Pengertian: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak Bumi dan Bngunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.
  3. 3. Objek PBB: Bumi Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia, Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah. pekarangan, tambang,dll. Bangunan Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan
  4. 4. Subjek pajak dan Wajibpajak: Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata: - mempunyai suatu hak atas bumi, - memperoleh manfaat atas bumi, - memiliki bangunan, - menguasai bangunan, - memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak adalah Subyek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak
  5. 5. Dasar pengenaan PBB: Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP ditetapkan perwilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan gubernur serta memperhatikan: a.Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar; b.perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya; c.nilai perolehan baru; d.penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
  6. 6. Dasar Penghitungan PBB Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).Besarnya NJKP adalah sebagai berikut; • Objek pajak perkebunan adalah 40% • Objek pajak kehutanan adalah 40% • Objek pajak pertambangan adalah 20% • Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan): - apabila NJOP-nya > Rp. l .000.000.000,00 adalah 40% - apabila NJOP-nya <Rp. l .000.000.000,00 adalah 20%
  7. 7. Rumus Penghitungan PBB Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP a. Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB = 0,5% x 40% x (NJOP - NJOPTKP) = 0,2%x (NJOP-NJOPTKP) b. Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB = 0,5% x 20% x (NJOP - NJOPTKP) = 0,1 %x (NJOP -NJOPTKP)
  8. 8. Tempat Pembayaran PBB Wajib Pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan PBB atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.
  9. 9. DAFTAR PUSTAKA Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Republik Indonesia Undang- Undang NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
  10. 10. Sekian presentasi dari kelompokkami Butuh masukan dari bu Retno agar kelompok kami untuk penulisa selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Atas perhatiannya Kami ucapkan Terima Kasih
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×