Peluang dan Tantangan Optimalisasi
Undang-Undang Desa Noor 6 Tahun
2014 tentang Desa
R. Yando Zakaria
Lingkar Pembaruan De...
Latar Belakang:
Tujuh Masalah yang menyebabkan desa tidak berkembang atau malah
mejadi ‘ladang kemiskinan’

1. Masalah pen...
Mandat Konstitusi:
Desa atau disebut dengan nama lain pasca-reformasi
• Pengaturan ttg desa atau disebut dengan nama lain ...
Tentang Pengertian ‘Masyarakat Adat’ dan Unit Sosialnya:
Tumpang tindih atau ‘kerancuan berpikir’?

(Kesatuan/Persekutuan)...
Implikasi Pengakuan terhadap ‘hak asal-usul’ (sebelum amandemen) atau ‘hak-hak
tradisional’ (pasca-amandemen)

3 Elemen ‘h...
Konstelasi Norma Hukum dalam Konstitusi tentang Pengakuan Hak-hak
Masyarakat Hukum Adat atau ‘Desa atau disebut dengan nam...
Beberapa Perubahan Pokok dalam UU Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa
•

Landasan Konstitusi
–
–

•

–
–

UU 5/1979 = Penyerag...
SISTEMATIKA UU Desa (16 BAB dan 122 Pasal)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bab I : Ketentuan Umum.
Bab II : Kedudukan dan Jenis Desa.
B...
Azas Pengaturan dan Definisi Desa
Azas Pengaturan (Pasal 3)

Defenisi (Pasal 1 (1) & Jenis Desa
(Pasal 6)

a.
b.
c.
d.
e.
...
Kedudukan Desa
UU 32/2004
• Desa berada di dalam dan di
bawah Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
• Penjelasan tambahan:
‘O...
Penataan Desa
• Desa dapat menjadi Desa
Adat (Pasal 100)
• Kelurahan dapat menjadi
Desa (Pasal 12)
• Kelurahan dapat menja...
Sumber Norma Pengaturan tentang Desa Adat
1.

2.

3.

4.

No. 010/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor
11 Tahu...
Penataan Desa Adat (1)
• Pasal 96
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melakukan p...
Penataan Desa Adat (2)
•

•

Pasal 97 (2)
Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebag...
Penataan Desa Adat (3)
• Pasal 97 (4)
Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya sebagaimana dimaksud...
Kewenangan Desa
– kewenangan berdasarkan hak asal usul;
– kewenangan lokal berskala Desa;
– kewenangan yang ditugaskan ole...
Kewenangan Desa
• Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup
dan prakarsa Desa atau prakarsa masyara...
Kewenangan Desa Adat (1)
•

Pasal 103)
Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ...
Kewenangan Desa Adat (2)
• Pasal 104

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan berskala lokal Desa ...
Prinsip Penting Kewenangan Desa
• Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak
asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
diat...
Sistem Pemerintahan Desa dalam UU Desa
Prinsip dasar PemerintahanDesa
•

•

Demokrasi perwakilan +
permusyawaran.

•

Musy...
Musyawarah Desa
• Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD dalam upaya meningkatkan
kinerja pemerintahan Desa, memperkuat ...
Tata Kelola Pembangunan Desa - Eksisting
Pembangunan
sektor lingkungan

Pembangunan
sektor ekonomi
sektor etc.

Kelompok

...
Komposisi Uang Desa (survey independen)
Pihak ke-3 ADD
6.39% 6.46%
PADes
5.64%

Pajak & Retribusi
0.86%

Bantuan Kabupaten...
Sumber-Sumber Pendapatan Desa
(Pasal 72)
•

Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisi...
Simulasi Pendapatan Desa dari Dana Perimbangan
(Berdasarkan APBN Tahun 2013 dan Tahun 2014)
•
•
•
•

•

TAHUN 2013
Transfe...
Visi Tata Kelola Pembangunan Lokal Skala Desa
•

Desa memiliki kewenangan yang jelas mencakup:
– Kewenangan asal-usul  az...
Tujuan Normatif Pembangunan Desa
(Pasal 78)
• Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa dan ku...
Prioritas Program (Pasal 80 ayat 4)
• Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pa...
Kewenangan Kepala Desa
•

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
–
–
–
–
–
–
...
Hak Masyarakat Desa: Pasal 68 (1)
• Masyarakat Desa berhak:
– meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta...
Kewajiban Masyarakat Desa: Pasal 68 (2)
• Masyarakat Desa berkewajiban:
– membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
–...
Pembinaan (Pasal 112 ayat 3)
• Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
memberdayakan ...
Pembinaan (Pasal 112 ayat 4)
• Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan
pendamp...
Pengawasan & Partisipasi Masyarakat
• Pasal 68, ayat 1, huruf a. “Masyarakat Desa berha
“meminta dan mendapatkan informasi...
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 116
(1) Desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui
sebagai Desa.
(2) Pem...
Tiga Tantangan Utama
Konflik:
Perubahan dari desa ke
desa adat; masa tugas
yang panjang; banyak
uang

Kelembagaan yg
lemah...
Keterkaitan MK 35/20012 dgn UU No. 6/2014: UU Desa
sebagai uu organik untuk pelaksanaan MK 35/2012?

MK 35/2012:
Hutan ada...
Pekerjaan Rumah…
• Peningkatan pemahaman publik tentang
bahayanya jika seluruh tantangan yang ada tidak
terlewati;
• Perlu...
SEKIAN & TERIMA KASIH
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Peluang dan Tantangan Optimalisasi UU Desa 2013

11,953

Published on

Published in: Education
0 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
11,953
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
989
Comments
0
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peluang dan Tantangan Optimalisasi UU Desa 2013

  1. 1. Peluang dan Tantangan Optimalisasi Undang-Undang Desa Noor 6 Tahun 2014 tentang Desa R. Yando Zakaria Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA) Mantan Tenaga Ahli Panitia Khusus RUU Desa, DPR RI; Tenaga Ahli RPP Pengaturan Desa, Kementerian Dalam Negeri RI Bahan Presentasi pada Seminar “MP3EI dan Kedaulatan Ruang Hidup Rakyat Pedesaan Nusantara”. Diselenggarakan oleh Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif Bogor, 29 Januari 2014
  2. 2. Latar Belakang: Tujuh Masalah yang menyebabkan desa tidak berkembang atau malah mejadi ‘ladang kemiskinan’ 1. Masalah pengakuan keberadaan dan hak masyarakat hukum adat 2. Masalah keberagaman 3. Masalah kedudukan dan kewenangan 4. Masalah aset (kekayaan desa  pengakuan atas ulayat/wilayah adat) 5. Masalah keuangan desa 6. Masalah kelembagaan desa dan Demokratisasi desa  Partisipasi masyarakat 7. Masalah pembangunan desa dan pembangunan perdesaan
  3. 3. Mandat Konstitusi: Desa atau disebut dengan nama lain pasca-reformasi • Pengaturan ttg desa atau disebut dengan nama lain tercakup dalam UUD 1945, Pasal 18  Makna norma pasal tidak jelas, sebagaimana yang tergambarkan ke dalam: – Makna norma selalu berubah. Setidaknya sudah ada 9 undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa, dan normanya saling berbeda satu sama lainnya. – Kedudukan masing-masing unit pemerintahan dalam hirarki yang ada (Propinsi sampai desa) juga tidak terlalu jelas; – Penyelenggaraan pengakuan ‘hak asal-usul’ yang ‘bersifat istimewa’; termasuk ‘hak-hak masyarakat adat sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan II Pasal 18 UUD 1945, masih jauh panggang dari api. • Tahun 2000 terjadi amandemen Pasal 18  Melalui perdebatan yang panjang Pasal 18 dikembang menjadi 3 pasal: Pasal 18 (7 ayat), Pasal 18A (2 ayat), dan Pasal 18B (2 ayat). • Pasal 18B: 2: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang
  4. 4. Tentang Pengertian ‘Masyarakat Adat’ dan Unit Sosialnya: Tumpang tindih atau ‘kerancuan berpikir’? (Kesatuan/Persekutuan) Masyarakat Hukum Adat Masyarakat Adat Masyarakat Tradisional Komunitas Adat Terpencil Desa atau disebut dgn nama lain cq. Desa Adat vs Desa Dinas • Manan (2000 & 2002); Ashaddiqqie (2006); dan Sodiki (2012): ‘Desa atau disebut dengan nama lain’ • Adakah unit sosial lain yang dirujuk oleh Pasal 18: 2? – Isra (2012, komunikasi pribadi): Perlu pendalaman lebih lanjut!
  5. 5. Implikasi Pengakuan terhadap ‘hak asal-usul’ (sebelum amandemen) atau ‘hak-hak tradisional’ (pasca-amandemen) 3 Elemen ‘hak asal-usul’  ‘hak bawan’, bukan ‘hak berian’ Implikasi pengakuan ‘kesatuan masyarakat hukum adat’ • • Dimensi persekutuan sosial & budaya = organisasi = desa atau disebut dgn nama lain Dimensi persekutuan politik, hukum, dan pemerintahan = pengakuan atas norma, nilai, dan aturan, termasuk sistem pengadilan = hak ulayat sebagai wilayah kedaulatan teritorial • Dimensi basis material cq. sebagiai ekonomi = hak ulayat sebagai sistem penguasaan atas sumber-sumber agraria secara komunal ataupun pribadi • Pengakuan terhadap eksistensi organisasi dr ‘susunan asli’ ; Pengakuan atas sistem nilai dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan bersama dalam ‘susunan asli’, termasuk aturan-aturan yang mengatut ‘sumber-sumber kehidupan’nya; Pengakuan terhadap ‘hak penguasaan’ ‘hak pertuanan’ atas apa yang disebut sebagai ulayat (baca: wilayah kehidupan) susuna asli yang bersangkutan. – Pengakuan atas ulayat mensyaratkan perubahan pada berbagai UU Sektoral yang selama ini tdk mengakui hak-hak masyarakat adat, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh TAP MPR IX/2001) Dikaitkan dengan Pasal 18 dan 18A, maka desa atau disebut dgn nama lain juga diberi kewenangan untuk menyelenggarakan ‘pemerintahan nasional’!
  6. 6. Konstelasi Norma Hukum dalam Konstitusi tentang Pengakuan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat atau ‘Desa atau disebut dengan nama lain’ Pasal 18B: 2 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal lain dlm konstitusi yang juga relevan: Pasal 28i: 3 Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Intinya adalah pengakuan atas hak-hak tradisional cq. ‘Hak asal-usul’ Hak Asal-usul: Organisasi/susunan asli Nilai, norma, dan aturan cq. Hukum Adat Ulayat (sebagai basis material organisasi serta nilai, norma, dan aturan ybs.): Hak Atas tanah ulayat Hak untuk menjalankan tradisi, Dll…, dan Hak untuk Mengurus Rumahtangga Sendiri Pasal 18: 7 (?)  Yang disebut sebagai Daerah dalam berbagai ayat pada Pasal 18 ini adalah Propinsi, Kabupaten dan Kota Pasal 18A (?)  hanya mencakup hubungan kewenangan dan keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 32: 2 Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. RUUPPHMHA: Pengaturan ‘hak-hak asal DI LUAR ‘hak pegaturan untuk mengurus diri sendiri’ Pasal lain dlm konstitusi yang juga relevan: Harmonisasi dan Singkronisasi RUU Desa: Pengaturan tentang penyelenggaraan ‘Pemerintahan’ di tingkat Desa atau disebut dengan nama lain.
  7. 7. Beberapa Perubahan Pokok dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa • Landasan Konstitusi – – • – – UU 5/1979 = Penyeragaman di Tingkat Nasional UU 22/1999  32/2004 = Penyeragaman di tingkat Propinsi/Kabupaten UU 6/2014  Desa dan Desa Adat = keberagaman hingga tingkat kabupaten/kota – – • – Subsidiaritas • – Kewenangan asal-usul Kewenangan wajib Kewenangan lokal berskala desa Penugasan • Pusat, Propinsi, abupaten/Kota ‘Kelembagaan Desa’ cq. Demokrasi Desa dan Partisipasi Masyarakat – – – – – – – Pemdes (PNS tdk lagi masuk desa) BPD: pemusyawaratan vs perwakilan Musdes Musyawarah Desa Kelembagaan masyarakat • Penguasaan/pengelolaan aset-aset program2 nasional yang lalu BUMDes Distribusi aset cq reforma agraria berbasis desa/desa adat Keuangan Desa – – Rekognisi • • Aset Desa – Kedudukan dan Kewenangan – • • Pengaturan keberagaman – • Dari otonomi daerah ke otonomi desa Dari Pasal 18 (7) ke Pasal 18b (2) Konsolidasi proyek/dana sektor Penyebutan persentase APBN masuk desa (DAD) Perubahan rumus ADD 1 Desa, 1 Perencanaan, 1 penganggarar Pembangunan Desa dan Pembangunan Perdesaan – – – – – Desa membangun & Membangun desa swakelola Penataan sistem produksi Pemberdayaan & pendampingan Kelembagaan kerjasama antar desa
  8. 8. SISTEMATIKA UU Desa (16 BAB dan 122 Pasal) • • • • • • • • • Bab I : Ketentuan Umum. Bab II : Kedudukan dan Jenis Desa. Bab III: Penataan Desa. Bab IV: Kewenangan Desa. Bab V : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bab VI: Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa. Bab VII: Peraturaan Desa. Bab VIII: Keuangan Desa dan Aset Desa. Bab IX : Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. • • • • • • • Bab X : Badan Usaha Milik Desa. Bab XI : Kerjasama Desa. Bab XII: Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Bab XIII: Ketentuan Khusus Desa Adat. Bab XIV: Pembinaan dan Pengawasan. Bab XV: Ketentuan Peralihan. Bab XVI : Ketentuan Penutup.
  9. 9. Azas Pengaturan dan Definisi Desa Azas Pengaturan (Pasal 3) Defenisi (Pasal 1 (1) & Jenis Desa (Pasal 6) a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. • Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Penyebutan desa dan desa adat dapat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat rekognisi; subsidiaritas; keberagaman; kebersamaan; kegotongroyongan; kekeluargaan; musyawarah; demokrasi; kemandirian; partisipasi; kesetaraan; pemberdayaan; dan keberlanjutan.
  10. 10. Kedudukan Desa UU 32/2004 • Desa berada di dalam dan di bawah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Penjelasan tambahan: ‘Otonomi desa’ adalah bagian dari ‘otonomi daerah’ yang diserahkan ke desa. UU Desa • Pasal 5 Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota • Penjelasan tambahan: ‘Otonomi desa’ tidak lagi menjadi sisanya ‘otonomi daerah’ (yang bersumber dari hak berian), melainkan menjadi wujud pengakuan atas hak asal-usul yang dimiliki desa (bersumber dari hak bawaan)
  11. 11. Penataan Desa • Desa dapat menjadi Desa Adat (Pasal 100) • Kelurahan dapat menjadi Desa (Pasal 12) • Kelurahan dapat menjadi Desa Adat (Pasal 100) • Desa dapat menjadi Kelurahan (Pasal 11) • Desa Adat dapat menjadi Kelurahan (Pasal 100) • Desa/Desa Adat dapat: – – – – Berubah status Digabung (Pasal 10 & 99) Dimekarkan (Pasal 8 ayat 1) Dihapus; • Berdasarkan prakarsa masyarakat; • Ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Propinsi atau Kabupaten/Kota); disertai peta wilayah (Pasal 101)
  12. 12. Sumber Norma Pengaturan tentang Desa Adat 1. 2. 3. 4. No. 010/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; No. 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di provinsi Maluku; No. 6/PUU-Vl/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. No. 35/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
  13. 13. Penataan Desa Adat (1) • Pasal 96 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. • Pasal 97 (1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat: a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  14. 14. Penataan Desa Adat (2) • • Pasal 97 (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya: a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; b. pranata pemerintahan adat; c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau d. perangkat norma hukum adat. Pasal 97 (3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila: a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
  15. 15. Penataan Desa Adat (3) • Pasal 97 (4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang : a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik lndonesia; dan b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  16. 16. Kewenangan Desa – kewenangan berdasarkan hak asal usul; – kewenangan lokal berskala Desa; – kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan – kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  17. 17. Kewenangan Desa • Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa. • “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.
  18. 18. Kewenangan Desa Adat (1) • Pasal 103) Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi: a. b. c. d. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.
  19. 19. Kewenangan Desa Adat (2) • Pasal 104 Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman. • Pasal 105 Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa Adat.
  20. 20. Prinsip Penting Kewenangan Desa • Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa. • Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa. • Penugasan disertai dengan biaya
  21. 21. Sistem Pemerintahan Desa dalam UU Desa Prinsip dasar PemerintahanDesa • • Demokrasi perwakilan + permusyawaran. • Musyawarah Desa (psl. 54) Check and balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa. Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes • • • Kepala Desa (psl. 25 – 53) Perangkat Desa (Pelayanan) Panitia (ad-hok) BUMDes Lembaga Kemasyarakatan /Adat Dipilih langsung • • • • • RPJM-Desa Asset Desa Hal-hal Strategis RPJM-Desa dan RKPDesa APB-Desa Peraturan Desa Kinerja Pemerintah Kerja Sama Warga/Masyarakat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (psl. 55 -65) Perwakilan Bagian Wilayah desa yang dipilih secara Demokratis Klp. Dengan kepentingan khusus Bagian Wilayah Desa 21
  22. 22. Musyawarah Desa • Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. • Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. • Dengan demikian Musyawarah Desa bukan lembaga yang permanen, melainkan forum bersama perluasan dari BPD. • Hal yang bersifat strategis meliputi: penataan Desa; perencanaan Desa; kerja sama Desa; rencana investasi yang masuk ke Desa; pembentukan BUM Desa; penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan kejadian luar biasa (seperti bencana, wabah penyakit, gangguan keamanan, dll). • Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.
  23. 23. Tata Kelola Pembangunan Desa - Eksisting Pembangunan sektor lingkungan Pembangunan sektor ekonomi sektor etc. Kelompok Desa Sebagai OBYEK Pembangunan: • Kelompok Fragmentasi/tumpang tindih kegiatan • Fragmentasi perencanaan • Fragmentasi keuangan • Tumpang tindih kelompok sasaran • Pemerintahan Desa Fragmentasi kelembagaan • ? Kelas menengah & kelas atas desa lebih memiliki akses terhadap kegiatan pembangunan Kelompok Pembangunan sektor budaya Kelompok Perbaikan sektor gizi Penguatan Sistem pemerintahan Desa
  24. 24. Komposisi Uang Desa (survey independen) Pihak ke-3 ADD 6.39% 6.46% PADes 5.64% Pajak & Retribusi 0.86% Bantuan Kabupaten 15.39% Bantuan Provinsi 5.16% Bantuan Pusat 60%
  25. 25. Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Pasal 72) • Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; • Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; – 10% dari dana transfer ke daerah (ini berarti dana transfer ke daerah adalah 110% yang terbagi 100% untuk daerah dan 10% untuk desa) • Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; – 10% dari Pajak dan Retribusi Daerah • Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; – 10% dari DAU + DBH • Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; • Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan • Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 25
  26. 26. Simulasi Pendapatan Desa dari Dana Perimbangan (Berdasarkan APBN Tahun 2013 dan Tahun 2014) • • • • • TAHUN 2013 Transfer ke Daerah tahun 2013 = 528,6 T DAU + DBH = 412 T Jumlah Desa (Permendagri 18 tahun 2013) = 72.944 Rata-rata Pendapatan Desa dari bagian dana perimbangan =412 T/72.944 = Rp. 564,816,846. Rata-rata Pendapatan Desa dari APBN on top dari Dana Transfer Daerah = 528,6 T/72.944 = Rp. 724.665.496. Total pendapatan Desa dari dana yang bersumber dari APBN = Rp. 1,290,990,349 • • • • • • TAHUN 2014 Transfer ke Daerah tahun 2014 = 592,5 T DAU + DBH = 454,9 T Jumlah Desa (Permendagri 18 tahun 2013) = 72.944 Rata-rata Pendapatan Desa dari bagian dana perimbangan =454 T/72.944 = Rp. 623.629.955. Rata-rata Pendapatan Desa dari APBN on top dari Dana Transfer ke Daerah = 592,5 T/72.944 = Rp. 812.404.036 Total pendapatan Desa dari dana yang bersumber dari APBN = Rp. 1,436,033,121 Perlu ditetapkan sanksi bagi daerah kabupaten/kota yang belum mengalokasikan DAD sesuai dengan prosentasi yang ditetapkan dalam UU Desa. 26
  27. 27. Visi Tata Kelola Pembangunan Lokal Skala Desa • Desa memiliki kewenangan yang jelas mencakup: – Kewenangan asal-usul  azas pengakuan – Kewenangan skala lokal desa  azas subsidiaritas – Penugasan • Desa membuat perencanaan program sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pembangunan desa. • Desa harus memiliki sumber-sumber pendanaan yang memadai. • Desa memiliki hak untuk mengelola aset dan membentuk usaha. • Desa diberi kewenangan untuk menjalankan sendiri proyek-proyek skala desa (swakelola). • Tata kelola desa dibuat agar ada ‘check and balances’ dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. 27
  28. 28. Tujuan Normatif Pembangunan Desa (Pasal 78) • Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui: – penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, – pembangunan sarana dan prasarana Desa, – pengembangan potensi ekonomi lokal, – pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. • Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 28
  29. 29. Prioritas Program (Pasal 80 ayat 4) • Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: – peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; – pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; – pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; – pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan – peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
  30. 30. Kewenangan Kepala Desa • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: – – – – – – – – – – – – – – – • memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; menetapkan Peraturan Desa; menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; mengembangkan sumber pendapatan Desa; mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut sejumlah hak , kewajiban , dan sejumlah larangan yang harus dipertanggungjawabkan (Pasal 26 ayat 3, 4; Pasal 27; pasal 28; Pasal 29)
  31. 31. Hak Masyarakat Desa: Pasal 68 (1) • Masyarakat Desa berhak: – meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; • – memperoleh pelayanan yang sama dan adil; – menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; – memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: • • • • Kepala Desa; perangkat Desa; anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa. – mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
  32. 32. Kewajiban Masyarakat Desa: Pasal 68 (2) • Masyarakat Desa berkewajiban: – membangun diri dan memelihara lingkungan Desa; – mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik; – mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa; – memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan – berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.
  33. 33. Pembinaan (Pasal 112 ayat 3) • Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan: – menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa; – meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan – mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
  34. 34. Pembinaan (Pasal 112 ayat 4) • Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. • Penjelasan: – Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen.
  35. 35. Pengawasan & Partisipasi Masyarakat • Pasal 68, ayat 1, huruf a. “Masyarakat Desa berha “meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dst… • Pasal 82, Ayat 1, “Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Ayat 2, Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. • Pasal 86, ayat 1, “Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  36. 36. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 116 (1) Desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui sebagai Desa. (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya. (3) Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan (4) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa.
  37. 37. Tiga Tantangan Utama Konflik: Perubahan dari desa ke desa adat; masa tugas yang panjang; banyak uang Kelembagaan yg lemah: SDM gonta-ganti; Pengembangan kapasitas tdk berjalan/ tdk berkesinambungan Korupsi: Politik uang yg menguat; Kerakusan; Hedonisme.
  38. 38. Keterkaitan MK 35/20012 dgn UU No. 6/2014: UU Desa sebagai uu organik untuk pelaksanaan MK 35/2012? MK 35/2012: Hutan adat BUKAN hutan negara; Hutan adat berada dlm wilayah adat MHA; UU 6/2014: Desa Adat adalah MHA (psl. 96); (dgn) kriteria dlm putusan2 MK (Psl 97); MHA ditetapkan dalam Peraturan Daerah; Kewenangan untuk mengatur dan mengurus ulayat/wilayah adat; (dgn) kriteria yang sdh ditetap dan digunakan dlm berbagai putusan MK Ditetapkan dgn Perda (Psl 98); Dilampiri peta (Psl. 17: 2)
  39. 39. Pekerjaan Rumah… • Peningkatan pemahaman publik tentang bahayanya jika seluruh tantangan yang ada tidak terlewati; • Perlu upaya pengkondisian yang masif; • Persiapan-persiapan yang diperlukan bagai perubahan dari desa ke desa adat: – Penyusunan sejarah komunitas desa adat yang ada; – Pemetaan wilayah adat; – Advokasi pada pemeritah untuk memfasilitasi proses perubahan itu (Psl. 11: 1 cq. Psl. 99: 2)
  40. 40. SEKIAN & TERIMA KASIH
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×