Your SlideShare is downloading. ×
Mbs implikasi manajemenkurikulum_sistem
Mbs implikasi manajemenkurikulum_sistem
Mbs implikasi manajemenkurikulum_sistem
Mbs implikasi manajemenkurikulum_sistem
Mbs implikasi manajemenkurikulum_sistem
Mbs implikasi manajemenkurikulum_sistem
Mbs implikasi manajemenkurikulum_sistem
Mbs implikasi manajemenkurikulum_sistem
Mbs implikasi manajemenkurikulum_sistem
Mbs implikasi manajemenkurikulum_sistem
Mbs implikasi manajemenkurikulum_sistem
Mbs implikasi manajemenkurikulum_sistem
Mbs implikasi manajemenkurikulum_sistem
Mbs implikasi manajemenkurikulum_sistem
Mbs implikasi manajemenkurikulum_sistem
Mbs implikasi manajemenkurikulum_sistem
Mbs implikasi manajemenkurikulum_sistem
Mbs implikasi manajemenkurikulum_sistem
Mbs implikasi manajemenkurikulum_sistem
Mbs implikasi manajemenkurikulum_sistem
Mbs implikasi manajemenkurikulum_sistem
Mbs implikasi manajemenkurikulum_sistem
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Mbs implikasi manajemenkurikulum_sistem

3,057

Published on

Manajemen Berbasis Sekolah dan Manajemen Kurikulum, Sistem Penilain

Manajemen Berbasis Sekolah dan Manajemen Kurikulum, Sistem Penilain

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,057
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
111
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. 1 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH: IMPLIKASINYA TERHADAP MANAJEMEN KURIKULUM DAN SISTEM PENILAIAN PENDIDIKAN DASAR MAKALAH Diseminarkan dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan, diampu oleh Prof. Dr. H. E. Mulyasa Oleh Denny Kodrat NPM: 4103810413007 Rudiana NPM: 4103810413016 Yahya Amir Saepudin NPM: 4103810413034 PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN/MANAJEMEN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA 2013 MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH:
  • 2. 2 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar IMPLIKASINYA TERHADAP MANAJEMEN KURIKULUM DAN SISTEM PENILAIAN PENDIDIKAN DASAR BAB I. PENDAHULUAN Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat pasal 31 (2) dinyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak hanya itu, dalam UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 dipertegas bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan amanah UUD 1945 dan UU no. 20 tahun 2003 ini, Komite Reformasi Pendidikan (KRP) memuat penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah (School-Based Management, MBS) dalam proses pengambilan keputusan pendidikan dasar dan menengah. Dipilihnya MBS untuk pendidikan dasar dan menengah ini dilandasi keyakinan bahwa model ini akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan nasional. Ciri utama MBS adalah adanya otonomi yang kuat pada tingkat sekolah, peran serta aktif masyarakat dalam pendidikan, proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan, menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan pendidikan (Nurkolis, 2002). Munculnya MBS pada mulanya karena didorong oleh keinginan daerah untuk memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur daerahnya sendiri. Undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan pada 7 Mei 1999, yang diganti oleh UU no. 32 tahun 2004 telah menetapkan kewenangan dengan mengutamakan asas
  • 3. 3 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar desentralisasi, termasuk dalam urusan pendidikan. Pasal 14 ayat (1) UU no. 32 tahun 2004 mengisyaratkan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah otonomi meliputi: pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Dengan demikian, berdasarkan aturan tersebut jelaslah bahwa pengelolaan masalah pendidikan secara luas menjadi kewenangan daerah. Apabila dilacak dari periode sebelumnya, sebenarnya pemberian kewenangan tertentu kepada daerah dalam bidang pendidikan telah diberlakukan sejak tahun 1951, setelah pemerintah mengeluarkan PP no. 65 tahun 1951 (Bafadal, 1999). Peraturan tersebut memuat pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat dalam bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan kepada pemerintah daerah. Peraturan tersebut merekomendasikan bahwa pemerintah pusat memberikan sebagian wewenang kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sekolah dasar. Salah satu sebab yang mendorong pemberian otonomi tersebut adalah tuntutan pembangunan pendidikan SD yang semakin meningkat dan semakin kompleks yang mempersyaratkan adanya partisipasi dan pendayagunaan potensi masyarakat daerah secara efektif dan efisien. Pengelolaan pendidikan yang sentralistik dianggap kurang aspiratif, kurang partisipatif dan birokrasi yang terlalu panjang sehingga memberikan peluang bagi terjadinya pemborosan dan kebocoran anggaran (Bafadal, 1999). Konsep dasar MBS adalah mengalihkan pengambilan keputusan dari pusat ke level sekolah. Oleh karena itu, ada beberapa pakar yang memberi istilah school based management dengan school based decision making and management. Dengan pengalihan kewenangan pengambilan keputusan ke level sekolah diharapkan sekolah akan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya. Dalam bahasa lain, sekolah mampu mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam MBS ini peran birokrasi pendidikan lebih banyak
  • 4. 4 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar memberikan guiding (tuntunan) bukan tuntutan. Memberikan pelayanan, bukan meminta dilayani. Istilah MBS ini pertama kali muncul di Amerika Serikat (AS) ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. MBS merupakan paradigm baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional (Mulyasa, 2007). Gagasan MBS di Indonesia dewasa ini sedang menjadi perhatian para pengelola pendidikan, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan tingkat sekolah. Gagasan ini semakin mengemuka setelah dikeluarkannya kebijakan desentralisasi pengelolaan pendidikan seperti diisyaratkan UU no. 22 tahun 1999 yang diganti oleh UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP no. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Regulasi ini mengatur terjadinya pergeseran kewenangan dalam pengelolaan pendidikan dan melahirkan wacana akuntabilitas pendidikan. Gagasan MBS perlu dipahami dengan baik oleh seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam menyelenggarakan pendidikan, khususnya sekolah, karena implementasi MBS tidak sekadar membawa perubahan dalam kewenangan akademik sekolah dan tatanan pengelolaan sekolah, tetapi akan membawa perubahan pula dalam pola kebijakan dan orientasi partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Desentralisasi pengelolaan pendidikan menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah otonom, yang menempatkan kabupaten/kota sebagai daerah desentralisasi. Pergeseran kewenangan ini berkaitan erat dengan konsentrasi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Artinya, adanya wewenang yang diberikan kepada hierarki lebih bawah dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan ciri penting adanya desentralisasi. Desentralisasi dalam tatanan pemerintahan mengandung arti adanya pelimpahan kewenangan pemerintahan
  • 5. 5 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar daerah kepada masyarakat. Dalam pengelolaan pendidikan di sekolah, hal ini berarti adanya pelimpahan wewenang kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan (stakeholder) untuk ikut serta bertanggung jawab dalam memajukan sekolah. Apabila dihubungkan dengan praktik MBS, maka terkandung adanya pelimpahan wewenang untuk perumusan kebijakan dan penetapan keputusan kepala sekolah dan stakeholdernya. Oleh karenanya, gagasan tersebut mengarah pada praktik otonomi pengelolaan sekolah. Tentunya, praktik otonomi pengelolaan sekolah ini membawa pula pengaruh kepada manajemen kurikulum dan sistem evaluasi pendidikan. Kepentingan utama format otonomi sekolah adalah tampilnya kemandirian sekolah untuk meningkatkan kinerja sendiri, dengan mengakomodasi berbagai potensi sumber daya sekolah, yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana yang diamanahkan dalam PP no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam konteks mikro sekolah, kurikulum sebagai salah satu komponen dalam proses pendidikan di sekolah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam pencapaian mutu pendidikan. Saat kewenangan pusat diberikan kepada sekolah, khususnya dalam pemberian penetapan kurikulum sekolah (KTSP) maka manajemen kurikulum yang dilakukan oleh sekolah menjadi sangat penting karena sekolah memiliki kewenangan dalam menyusun KTSP yang tentu saja dapat memunculkan kekhasan atau kearifan lokal serta keunggulan daerah yang satu sama lain akan berbeda. Tentu saja, untuk menjamin mutu dan menjaga proses pelaksanaan, hal lain yang menjadi penting adalah bagaimana sekolah bisa memformulasikan sistem penilaian sebagaimana yang diisyaratkan dalam PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab X tentang Standar Penilaian Pendidikan. Dari uraian di atas, makalah ini akan membahas mengenai MBS dan implikasinya terhadap manajemen kurikulum dan sistem evaluasi pendidikan dasar. BAB II. ISI
  • 6. 6 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar Pengertian MBS Manajemen berbasis sekolah berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis dan sekolah (Mulyasa, 2007). Manajemen adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Berbasis berarti “berdasarkan pada” atau “berfokus pada”. Sekolah adalah suatu organisasi terbawah dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang bertugas memberikan bekal “kemampuan dasar” kepada peserta didik atas dasar ketentuan- ketentuan yang bersifat legalistik (makro, meso dan mikro) dan profesionalistik (kualifikasi, untuk sumber daya manusia; spesifik untuk barang/jasa, dan prosedur-prosedur kerja). MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan, yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi peserta didik. Mulyasa (2007) mengatakan bahwa dalam manajemen pendidikan dikenal dua mekanisme pengaturan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Sementara dalam sistem desentralisasi, wewenang pengaturan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Manajemen berbasis sekolah dapat didefinisikan sebagai penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok berkepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional. Satori (2000) mengatakan manajemen berbasis sekolah merupakan gagasan yang menempatkan kewenangan pengelolaan sekolah dalam satu keutuhan entitas sistem. Di dalamnya terkandung adanya desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada sekolah untuk membuat keputusan. Sebagai satu institusi sosial, maka makna kewenangan mengambil
  • 7. 7 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar keputusan dilihat dalam perspektif peran sekolah yang sesungguhnya. Oleh karenanya, gagasan BS sering dipertimbangan sebagai upaya memosisikan kembali peran sekolah yang sesungguhnya. Sesuai konteks di atas, maka aspirasi-aspirasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah diakomodasikan dalam berbagai kepentingan yang ditujukan pada peningkatan kinerja sekolah, antara lain direfleksikan pada rumusan visi, misi, tujuan dan program-program prioritas sekolah. Dengan demikian, setiap sekolah akan memiliki ciri khasnya masing-masing yang direfleksikan dalam rumusan visi, misi, program prioritas dan sasaran yang akan dicapai dalam pengembangan sekolah. Karakteristik masing-masing sekola dicerminkan pula dalam kondisi sarana dan prasarana pendidikan, mutu sumber daya manusia, dan dukungan pembiayaan bagi pengembangan sekolah sesuai dengan aspirasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah (stakeholder). Dalam kondisi demikian, realisasi gagasan manajemen berbasis sekolah akan melahirkan sikap kepemilikan (ownership) para stakeholder terhadap sekolah. Kondisi ini sangat penting, karena sikap kepemilikan inilah yang akan mendukung pengembangan keunggulan kompetitif dan komparatif masing-masing sekolah. MBS merupakan satu perubahan bagaimana school district (sekolah di daerah) mengatur kewenangan dan tanggung jawab antara daerah dengan sekolah-sekolah (Mulyono, 2008). Tanggung jawab profesional menggantikan aturan birokrasi. Sekolah-sekolah dalam daerah tersebut menyelesaikan struktur baru ini dalam dua cara. Pertama, meningkatkan otonomi dengan cara melepaskan diri dari hambatan-hambatan peraturan. Kedua, memiliki kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan dengan kelompok stakeholder dari sekolah yang utama, termasuk guru, orang tua, siswa dan anggota masyarakat lainnya. MBS sebagai strategi untuk meningkatkan pendidikan melalui pelimpahan wewenang dari pusat dan daerah kepada sekolah secara individual. Selain itu, MBS sebagai suatu bentuk desentralisasi yang memosisikan sekolah sebagai unit dasar pengembangan yang bergantung
  • 8. 8 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar pada redistribusi otoritas pengambilan keputusan. MBS, dengan kata lain, sebagai pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua unsur yang berkepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah. Sekolah yang memiliki kewenangan lebih besar dalam pengelolaan pendidikan dan pengambilan keputusan secara partisipatif adalah esensi MBS. Sesuai dengan PP no. 25 tahun 2000, konsep MBS dalam praktiknya menggambarkan sifat-sifat otonomi sekolah yang merujuk pada perlunya memerhatikan kondisi dan potensi kelembagaan setempat dalam mengelola sekolah. Makna “berbasis sekolah” dalam konsep MBS sama sekali tidak meninggalkan kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah otonom. Misalnya standar kompetensi siswa, standar materi pelajaran pokok, standar penguasaan minimum, standar pelayanan minimum, penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahunnya dan lain-lain. Menurut Tim Kelompok Kerja MBS Provinsi Jawa Barat, dalam Isjoni (2005), MBS dilaksanakan dengan pertimbangan dan alas an sbb: 1. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya, sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya. 2. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. 3. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya.
  • 9. 9 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar 4. Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat. 5. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah, menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. 6. Sekolah bertanggung jawab tentang mutu pendidikan sekolah masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, sekolah akan berupaya semaksimal mungkn untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. 7. Sekolah dapat melakukan persaigan sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah daerah. 8. Sekolah dapat secara cepat merespons aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat. Manfaat MBS Mulyono (2008) mengatakan dengan menerapkan MBS, beberapa manfaat yang bisa diraih, yaitu: 1. Sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya disbanding dengan lembaga-lembaga lain. 2. Sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaganya. 3. Sekolah lebih mengetahui sumber daya yang dimilikinya dan input pendidikan yang akan dikembangkan serta didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. 4. Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya sehingga
  • 10. 10 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar sekolah akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. 5. Sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukunan orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Dengan demikian, Mulyono (2008) menambahkan, secara bertahap akan terbentuk sekolah yang memiliki kemandirian tinggi yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1. Tingkat kemandirian tinggi sehingga tingkat ketergantungan menjadi rendah. 2. Bersifat adaptif dan antisipatif memiliki jiwa kewirausahaan tinggi. 3. Bertanggung jawab terhadap input manajemen dan sumber dayanya. 4. Memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja. 5. Komitmen yang tinggi pada dirinya. 6. Prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya. Menurut Mulyasa (2008) manfaat MBS adalah memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar kepada kepala sekolah beserta seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi MBS sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru, sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas. Keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam peranannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah, dengan diberikannya kesempatan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum, guru didorong untuk berinovasi, dengan melakukan eksperimen-ekperimen di lingkungan sekolah.
  • 11. 11 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar Manajemen Kurikulum Manajemen kurikulum adalah sebuah proses atau sistem pengelolaan kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik untuk mengacu ketercapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan (Mulyasa, 2004). Dalam proses manajemen kurikulum tidak lepas dari kerjasama sosial antara dua orang atau lebih secara formal dengan bantuan sumber daya yang mendukungnya. Pelaksanaannya dilakukan dengan metode kerja tertentu yang efektif dan efisien dari segi tenaga dan biaya, serta mengacu pada tujuan kurikulum yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, pengembangan kurikulum harus berdasarkan dan disesuaikan dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dengan pengertian, bahwa manajemen kurikulum sesuai dengan semangat desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah. Intitusi pendidikan diberi kebebasan untuk menentukan kebijakan dalam merancang dan mengelola kurikulum menurut kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Pemerintah hanya menetapkan standar nasional, sedangkan sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkannya. Mulyasa (2007) mengatakan bahwa desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah diberlakukan untuk memberikan keluasan pada sekolah dan perlibatan masyarakat untuk mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikanya sesuai prioritas kebutuhan dengan seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Tidak hanya itu dengan pemberdayaan sekolah lewat pemberian otonomi adalah bentuk tanggap dari pemerintah terhadap tuntutan masyarakat dan pemerataan pendidikan. Prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum adalah sebagai berikut: 1) Produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kurikulum harus sangat diperhatikan. Output (peserta didik) harus menjadi pertimbangan agar sesuai dengan rumusan tujuan manajemen kurikulum.
  • 12. 12 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar 2) Demokratisasi. Proses manajemen kurikulum harus berdasarkan asas demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. 3) Kooperatif. Agar tujuan dari pelaksanaan kurikulum dapat tercapai dengan maksimal, maka perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terkait. 4) Efiktivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan kurikulum harus dapat mencapai tujuan dengan pertimbangan efektif dan efisien, agar kegiatan manajemen kurikulum dapat memberikan manfaat dengan meminimalkan sumber daya tenaga, biaya, dan waktu. 5) Mengarahkan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan. Menurut Satori (2000) tugas-tugas yang tercakup dalam bidang kurikulum adalah : a) Menyelenggarakan perumusan tentang tujuan-tujuan kurikulum b) Menyelenggarakan isi (content), susunan (scope) dan organisasi kurikulum c) Menghubungkan kurikulum dengan waktu, fasilitas-fasilitas fisik dan personil yang tersedia d) Menyelenggarakan bahan-bahan, sumber-sumber dan perlengkapan buat program pengajaran e) Menyelenggarakan supervisi pengajaran. Dari pendapat di atas nampak bahwa manajemen kurikulum menitikberatkan pada upaya untuk mengelola proses pembelajaran siswa agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, lebih jauh Depdiknas (2000 : 67-70) secara lebih rinci dalam buku Panduan Manajemen Sekolah disebutkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam manajemen kurikulum yaitu : a) Menjabarkan GBPP menjadi Analisis Mata Pelajaran b) Menyusun Program Tahunan c) Menyusun Program Semester
  • 13. 13 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar d) Menyusun program satuan pelajaran e) Membuat rencana pengajaran f) Melakukan penbagian tugas mengajar g) Menyusun jadwal pelajaran h) Menyusun jadwal kegiatan pengayaan i) Menyusun jadwal ekstrakurikuler j) Menyusun jadwal penyegaran Guru Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan kurikulum yaitu berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu, menjelaskan pengalaman belajar, merupakan hasil belajar dan dapat didefenisikan secara jelas dan distandarisasi. Dengan diberlakukannya kebijakan tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi yaitu perangkat perencanaan dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang dikembangkan dengan prinsip (Sanusi, 1989:19): Mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan fleksibel sesuai dengan perkembangan jaman dan (IPTEK) Pengembangan melalui proses akreditas yang memungkinkan mata pelajaran dimodifikasi Pengembangan Kurikulum yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, standar kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.
  • 14. 14 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pengembangan kurikulum disusun antara lain agar dapat memberi kesempatan kepada peserta didik untuk: (a) Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) Belajar untuk memahami dan menghayati; (c) Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif; (d) Belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain; dan (e) Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kewenangan sekolah dalam menyusun kurikulum memungkinkan menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan siswa, keadaan sekolah, dan kondisi daerah. Dengan demikian, daerah dan/atau sekolah memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan menentukan hal- hal yang diajarkan, pengelolaan pengalaman belajar, cara mengajar, dan menilai keberhasilan belajar mengajar. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: 1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. Kelompok mata pelajaran estetika; 5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Berdasarkan cakupan kelompok mata pelajaran tersebut, dapat dipaparkan tujuan pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut. 1. Membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
  • 15. 15 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar 2. Meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta meningkatkan kualitas dirinya sebagai manusia; 3. Mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri; 4. Meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan, dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni; 5. Meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat Sistem Penilaian Pendidikan Dasar Menurut UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa jenjang pendidikan dasar meliputi Sekolah dasar dan SMP (sederajat). Oleh karenanya, sistem penilaian untuk pendidikan dasar ini memiliki karakteristik terlebih mengacu kepada MBS. Dalam PP no. 19 tahun 2005 dijelaskan bahwa penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian bisa dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan hasil belajar dalam bentuk: 1. Ulangan Harian 2. Ulangan Tengah Semester 3. Ulangan akhir 4. Ulangan kenaikan kelas
  • 16. 16 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar Evaluasi atau penilaian dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pihak dalam (guru dan pengelola sekolah) yang selanjutnya disebut evaluasi diri dan evaluasi oleh pihak luar (badan independen atau badan akreditasi sekolah). Sasaran evaluasi secara garis besar mencakup masukan/input (termasuk program), proses, dan hasil (outcome) Diberlakukannya KTSP mengharapkan adanya perubahan dalam kegiatan pembelajaran. termasuk dalam penilaian. Mulyasa (2007: 258) menjelaskan, "Penilaian hasil belajar dalam KTSP dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, benchmarking, dan penilaian program". Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut: 1. Penilaian Kelas Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir. Ulangan harian dilakukan seliap selesai proses pembelajaran dalam kompetensi dasar tertentu. Ulangan harian terdiri dari seperangkat soal yang harus dijawab para peserta didik, dan tugas- tugas terstruktur yang berkaitan dengan konsep yang sedang dibahas. Ulangan harian minimal dilakukan tiga kali setiap semester. Ulangan harian ini terutama ditujukan untuk memperbaiki program pembelajaran, tetapi tidak menutup kemungkinan digunakan untuk tujuan-tujuan lain, misalnya sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan nilai bagi para peserta didik. Ulangan umum dilaksanakan setiap akhir semester, dengan bahan yang diujikan sebagai berikut: Ulangan umum semester pertama soalnya diambil dari materi semester pertama. Ulangan umum semester kedua soalnya merupakan gabungan dan materi semester pertama dan kedua, dengan penekanan pada materi semester kedua.
  • 17. 17 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar Ujian akhir dilakukan pada akhir program pendidikan. Bahan-bahan yang diujikan meliputi seluruh kompetensi dasar yang telah diberikan, dengan penekanan pada kompetensi dasar yang dibahas pada kelas-kelas tinggi. Hasil evaluasi ujian akhir ini lerutama digunakan untuk menentukan kelulusan bagi setiap peserta didik, dan layak tidaknya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat di atasnya. Penilaian Kelas dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran, dan penentuan kenaikan kelas. 2. Tes Kemampuan Dasar Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang diperlakukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran (program remedial). Tes kemampuan dasar dilakukan pada setiap tahun akhir kelas III. 3. Penilaian Akhir Satuan Pendidikan dan Sertifikasi Pada setiap akhir semester dan tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu. 4. Benchmarking Benchmarking merupakan suatu standar untuk mengukur kinerja yang sedang berjalan, proses, dan hasil untuk mencapai suatu keunggulan yang memuaskan. Hasil penilaian tersebut dapat dipakai untuk melihat keberhasilan, keberhasilan kurikulum dan pendidikan secara keseluruhan dan dapat digunakan untuk memberikan peringkat kelas, tetapi tidak untuk
  • 18. 18 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar memberikan nilai akhir peserta didik. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu dasar untuk pembinaan guru dan kinerja sekolah. 5. Penilaian Program Penilaian program dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan secara kontinu dan berkesinambungan. Penilaian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian KTSP dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta kesuaiannya dengan tuntuntan perkembangan masyarakat, dan kemajuan zaman. Implikasi MBS atas Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) membawa implikasi terhadap manajemen kurikulum dan sistem penilaian di pendidikan dasar. Ini terlihat dari ciri utama MBS yang mengakomodasi semangat otonomi daerah. Dengan MBS ini maka terjadi reposisi dan reorientasi sekolah, dimana sekolah melibatkan peran serta masyarakat dalam membuat program-programnya. Sehingga prinsip-prinsip MBS yang menitikberatkan pada mutu pendidikan, bottom up planning and decision making, manajemen yang transparan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan mutu berkelanjutan (sustainable improvement) dapat terwujud. Model MBS meniscayakan manajemen kurikulum yang mandiri. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi implikasi dari adanya model MBS ini. Sekolah bisa memasukkan program-program unggulan berbasis kearifan lokal dalam KTSP ini, di domain yang merupakan wewenang sekolah (muatan lokal, PBKL, ekstrakurikulum). Selain itu, perumusan visi, misi, strategi hingga program-program unggulan untuk terciptanya pendidikan bermutu di sekolah yang melibatkan peran aktif seluruh stake holders pendidikan di daerah tersebut menjadi implikasi dari MBS. Bahkan budgeting yang tertuang dalam Anggaran
  • 19. 19 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) selain dirumuskan secara bersama-sama antara kepala sekolah, guru dan masyarakat, bisa dipublikasikan secara terbuka. Sehingga diharapkan, pengelolaan sekolah yang meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya dan juga pengelolaan kurikulum dapat dilakukan secara kredibel dan akuntabel. Meski dalam isi kurikulum terdapat porsi pemerintah pusat dan provinsi dalam penetapan standar kelulusan, standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta mata pelajaran yang wajib ada, namun satuan pendidikan sebagai institusi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat dalam pendidikan dengan secara leluasa mengembangkan kurikulum tersebut. Sehingga, sekolah memiliki keunikan dan keunggulan yang berbeda dengan sekolah- sekolah lain. Tentunya, implikasinya terhadap manajemen kurikulum ini adalah sekolah harus lebih bisa adaptif dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, sekolah tidak menjadi menara gading yang tercerabut dari masyarakat. Melainkan sebaliknya, sekolah dan masyarakat menjadi satu kesatuan yang saling membantu dan mendukung sehingga diharapkan proses pendidikan yang dilalui oleh anak didik mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan kurikulum tersebut. Tentunya untuk mengukur keberhasilan sebuah sekolah, termasuk di dalamnya proses pembelajaran, harus ditetapkan sebuah sistem penilaian. MBS memberikan implikasi perubahan dalam proses penilaian. Salah satunya, guru dapat menentukan secara mandiri jenis penilaian yang tepat untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Dalam konteks pendidikan dasar, penilaian-penilaian portofolio bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan peserta didik. Begitupula sekolah. Sekolah bisa membuat evaluasi pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk melihat perkembangan sekolah dari satu kurun waktu ke waktu berikutnya. Hasil penilaian ini penting sekali untuk melihat apakah tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh sekolah itu tercapai ataukah tidak.
  • 20. 20 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar MBS yang melibatkan peran masyarakat bisa menetapkan penilaian yang dilakukan oleh pihak luar (external examiner). Penilaian akreditasi setiap 4 (empat tahun) sekali cukup membantu untuk mengukur sejauhmana standar-standar pendidikan itu dijalankan. Selain itu, beberapa penilaian dari lembaga lain seperti ISO bisa juga dilakukan. Tujuannya adalah sebagai umpan balik untuk perbaikan mutu dan kualitas pendidikan. Dengan kata lain, keterkaitan visi, misi, tujuan, strategi, program, kurikulum, evaluasi menjadi satu sistem yang saling berhubungan yang ujungnya adalah terciptanya sekolah yang bermutu dan mampu menciptakan sumber daya manusia yang sebagaimana dicita-citakan oleh UUD 1945 serta oleh UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. BAB III. KESIMPULAN Sebagaimana diuraikan dalam dua bab sebelumnya mengenai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan implikasinya terhadap manajemen kurikulum dan sistem penilaian pendidikan dasar, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut: 1. Dipilihnya MBS untuk pendidikan dasar dan menengah ini dilandasi keyakinan bahwa model ini akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan nasional. Ciri utama MBS adalah adanya otonomi yang kuat pada tingkat sekolah, peran serta aktif masyarakat dalam pendidikan, proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan, menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan pendidikan. 2. Dengan pengalihan kewenangan pengambilan keputusan ke level sekolah diharapkan sekolah akan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya. Dalam bahasa lain, sekolah mampu mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
  • 21. 21 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar 3. Gagasan MBS mengarah pada praktik otonomi pengelolaan sekolah. Tentunya, praktik otonomi pengelolaan sekolah ini membawa pula pengaruh kepada manajemen kurikulum dan sistem evaluasi pendidikan. 4. Pengembangan Kurikulum yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, standar kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. 5. Kewenangan sekolah dalam menyusun kurikulum memungkinkan menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan siswa, keadaan sekolah, dan kondisi daerah. Dengan demikian, daerah dan/atau sekolah memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan menentukan hal-hal yang diajarkan, pengelolaan pengalaman belajar, cara mengajar, dan menilai keberhasilan belajar mengajar. 6. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian bisa dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah.
  • 22. 22 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar DAFTAR PUSTAKA Bafadal, Ibrahim, 1999. Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan: Mereka Formula, Dampak, Masalah dan Solusinya Menuju Penyelenggaraan Pendidikan Yang Lebih Baik. Makalah Seminar. Tidak dipublikasikan Isjoni. 2005. Manajemen Berbasis Sekolah: Mewujudkan Otonomi Sekolah dalam Jurnal Permufakatan Pendidikan Ke Arah Kualiti Hidup Serantau. Kualalumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia Mulyasa, E. 2004. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung, PT. Rosda Karya. ________. 2007. Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi dan implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. Mulyono. 2008. Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Nurkolis. 2002. Strategi Sukses Implementasi MBS. Tersedia di situs http://artikel.us/nurkolis1.html. diakses 20 Juli 2013 _______. 2006. Manajemen berbasis sekolah: teori, model dan aplikasi. Jakarta: PT. Grasindo Satori, Djam’an. 2000. Dimensi Indikator Sekolah Efektif. Makalah Seminar Nasional HMJ Administrasi Pendidikan, Fak Ilmu Pendidikan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia

×