• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
kepala daerahLatar belakang
 

kepala daerahLatar belakang

on

  • 181 views

 

Statistics

Views

Total Views
181
Views on SlideShare
181
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    kepala daerahLatar belakang kepala daerahLatar belakang Document Transcript

    • 1 KEDUDUKAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Oleh Brozzie BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Negara indonesia adalah negara kesatuan, bukan negara serikat atau federal. Negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal. Suatu bentuk negara yang didalamnya tidak terdapat suatu daerah yang bersifat negara.1 indonesia terdiri dari dari tiga puluh empat provinsi, lima diantara nya berstatus khusus. Ketiga puluh empat tersebut dipimpin dengan satu wujud pemerintah administrasi yaitu pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat bisa saja mengelola seluruh provinsi sebagai wujud dari asas sentralisasi. Tapi apakah itu bisa mewujudkan hasil yang maksimal? Dilihat banyak nya kebutuhan daerah yang kompleks, serta banyak nya tuntutan pada masa reformasi yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia baru, indonesia yang lebih demokratis, lebih adil dan lebih sejahtera maka dibentuklah undang-undang nomor 22 taun 19992 pada masa itu, yang melahirkan paham desentralisasi, yang kemudian undang-undang ini diperbaiki dengan lahirnya undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatua Republik Indonesia.3 1 Winarno, 2008, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 82. 2 Rozali Abdullah, 2005, pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, rajawali pers, jakarta, hlm 1. 3 Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
    • 2 Pengaturan ini menjadi angin segar untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat bukan tidak memiliki kewenangan sama sekali terhadap pemerintahan daerah, akan tetapi sebagian kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Wewenang yang tetap dimiliki oleh pemerintah pusat adalah weenang mengenai politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama.4 Selain dari kewenangan tersebut, dalam mengelola dan mengurus suatu daerah, merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pengelolaan, pengurusan suatu daerah merupakan kebutuhan dalam mengelola negara kesatuan. Adanya kebutuhan dalam mengelola negara kesatuan tersebut merupakan tujuan dari keberadaan pemerintah daerah.5 Disisi lain juga merupakan bentuk implementasi dari asas otonomi daerah, dimana daerah- daerah memiliki kewenangan untuk megurus wilayahnya sendiri, yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daerah. Pemerintah daerah atau lembaga eksekutif daerah merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah bersama DPRD serta yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan daerah tertinggi.6 Pemerintah daerah menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.7 Asas desentralisasi merupakan landasan dalam pelaksanaan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah otonom sedangkan tugas pembantuan menurut pasal 1 ayat (9) undang-undang nomor 32 tahun 2004 adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 4 ibid. 5 Kuliah hukum pemerintah daerah bersama Suharizal pada tanggal 18 September 2013 6 Jimly Asshiddiqie, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 323. 7 Rozali, Op. cit, hlm. 27.
    • 3 Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai pemegang pemerintahan tertinggi di daerah dan sebagai bagian dari penyelenggara negara, pemerintah daerah diatur dalam pasal 18 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945. Akan tetapi dalam pasal 18 ayat (4) disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Dalam pasal tersebut tidak ada disebut tentang wakil kepala daerah, seperti wakil gubernur, wakil bupati atau wakil walikota. Tidak disebutkanya kedudukan wakil kepala daerah secara eksplisit dalam UUD 1945 membuat jabatan wakil kepala daerah inkonstitusional. Lain hal nya dengan jabatan wakil presiden, yang diatur dalam UUD 1945 pada BAB III. Selain tidak diaturnya kedudukan wakil kepala daerah dalam konstitusi, yang menjadi perdebatan adalah tugas, kewenangan dan keefektivitasan serta tanggungjawab wakil kepala daerah. Seperti tugas wakil kepala daerah sebagai pembantu tugas kepala daerah, tugas wakil kepala daerah yang sudah di pikul oleh pejabat daerah lainnya seperti sekretaris daerah dan bahkan dalam pasal 26 dan pasal 27 Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 hanya mengatur tentang tugas dan kewajiban wakil kepala daerah. tidak ada dijelaskan wewenang wakil kepala daerah. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pertama kali memberikan landasan hukum bagi kekuasaan pemerintah daerah yang memberi ruang bagi kehadiran jabatan wakil kepala daerah. Pasal-pasal yang mengatur kedudukan dan tugas wakil kepala daerah didalam UU ini sebetulnya bukanlah kedudukan dan tugas yang khas. Substansi kedudukan dan tugas-tugas ini tidak berbeda jauh dengan kedudukan dan tugas Sekretaris Daerah, yakni “membantu dan bertanggungjawab” kepada Kepala Daerah.8 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang kemudian menjadi dasar pengaturan berikutnya mengisyaratkan hal ini. Ia, mengikuti posisi politik 8 Politik.kompasiana.com tentang Pemda tanpa wakil kepala daerah, tanggal akses 24 september 2013.
    • 4 Kepala Daerah, tidak lagi dipilih dalam satu paket dengan Kepala Daerah oleh DPRD. Melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Posisinya politiknya menjadi sama penting dengan kepala daerah. Dan ini terutama diindikasikan oleh rangkaian prosesi pencalonan, pengambilan sumpah dan pemberhentian/pengunduran diri wakil kepala daerah dalam masa jabatanya.9 Tetapi dari sisi manajemen kepemerintahan, kedudukan dan tugas wakil kepala daerah tidak mengalami banyak perubahan substantif, kecuali penambahan beberapa tugas operasional. Intinya tetap sama, yakni “membantu tugas-tugas” dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Demikian pula halnya dengan kedudukan dan tugas Sekretaris Daerah.10 Sebagai contoh, dalam banyak hal substantif, kedudukan dan tugas-tugas kepemerintahan wakil kepala daerah dan Sekretaris Daerah sebetulnya bisa saling dipertukarkan. Yang membedakan keduanya hanya terletak pada konsepsi posisional yang mendikotomikan antara aspek politik dan pemerintah. wakil kepala daerah menduduki jabatan/posisi politik; sedangkan Sekretaris Daerah menduduki jabatan/posisi birokrasi (pemerintah). Hakikat kedudukan dan tugas kepemerintahan keduanya, sekali lagi, tidak berbeda jauh, jika tidak dapat dikatakan sama dan sebangun. 11 Dengan kondisi seperti ini, banyak yang beranggapan bahwa tanpa wakil kepala daerah pun, penyelenggaraan pemerintahan daerah sebetulnya tetap dapat diselenggarakan dengan baik, sepanjang terdapat masih ada jabatan Sekretaris Daerah. dan banyak juga yang berpendapat bahwa jabatan wakil kepala daerah adalah jabatan yang mubazir12 dikarenakan wakil kepala daerah juga diberi fasilitas seperti rumah dinas, mobil dinas dan fasilitas lain. Disamping itu, banyak nya wakil kepala daerah yang mengundurkan diri pada setengah jabatan penyelenggaraan pemerintah, bukan lagi rahasia umum bahwa antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sering terlibat konflik. 9 Ibid. 10 Ibid 11 Ibid 12 Artikel dari Rusianto tentang Eksitensi Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintah daerah, tanggal akses 23 september 2013.
    • 5 Penyebab yang rawan dari konflik ini diantara yaitu kewenangan, tidak adanya pengaturan secara tegas mengenai mekanisme kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah. bahkan wakil kepala daerah bertindak sesuai perintah kepala daerah, bukan perintah undang-undang. Tidak diaturnya kedudukan wakil kepala daerah dan tidak adanya peraturan yang tegas mengenai pembagian tugas antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah menjadi permasalahan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, masalah utama yang akan dijawab dalam penulisan ini adalah “kedudukan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Dengan mengacu pada masalah utama tersebut, dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan kedudukan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah? 2. Bagaimana pelaksanaan kedudukan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah? C. Tujuan Penulisan Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulisan ini bertujuan untuk: 1. Untuk menemukan pengaturan tentang kedudukan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Untuk mengetahui pelaksanaan kedudukan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah D. Metode Penulisan 1. Pendekatan dan Sifat Peneitian13 Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah normative legal research yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, seperti buku, tesis, 13 Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum oleh Kurnia Warman
    • 6 jurnal, artikel, dll.14 Penulisan ini bersifat deskriptif yaitu dengan menggambarkan secara sistematis masalah penelitian. 2. Jenis dan Sumber data Dalam penulisan ini sumber daya yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur, dan dokumen hukum yang terkait dengan kedudukan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data tersebut antara lain: a. Bahan Hukum Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomro 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai bahan hukum primer. Artikel, jurnal, skripsi dan tesis sebagai bahan hukum sekunder dan kamus hukum, KBBI dan ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier. b. Bahan Non Hukum. Bahan non hukum berupa dokumen dokumen lain terkait obyek penelitian yang tidak berkaitan dengan norma hukumnya.15 E. Manfaat Penulisan 1. Manfaat teoritis Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang kedudukan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Manfaat praktis Diharakan dengan adanya tulisan ini bisa menjadi referensi bagi pembaca baik itu kalangan masyarakat, mahasiswa, akademisi, maupun pemerintah. Sehingga dapat bermanfaat untuk perbaikan sistem hukum dan pemerintahan. F. Sistematika Penulisan 14 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14. 15 Makalah Hukum sebagai Sarana Pembaharuan Sosial dalam Implementasi Naskah Akademik terhadap Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Padang oleh Denisya Susanti, tahun 2013.
    • 7 Penulisan ini dibagi kedalam tiga bab sebagaimana diuraikan dibawah ini: Bab kesatu, sebagai pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang keberadaan wakil kepala daerah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan, Manfaat Penulisan dan Sistematika Penulisan. Bab kedua, menjelaskan pengaturan mengenai kedudukan wakil kepala daerah dan mendeskripsikan pelaksaan kedudukan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memuat analisis kedudukan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bab ketiga, merupakan bagian Penutup dari hasil penulisan yang berisis kesimpulan dan saran.
    • 8 BAB II PEMBAHASAN A. Pengaturan Kedudukan Wakil Kepala Daerah. Keberadaan wakil kepala daerah, tidak hanya diakui di Indonesia. Akan tetapi seperti di Spanyol, Amerika Serikat, Australia dan Canada. Wakil kepala daerah disebut dengan lieutenant governor yang kurang lebih artinya sama dengan vice governor. Di australia lieutenant governor berfungsi sebagai administrator atau acting governor. Dibeberapa negara bagian, wakil kepala daerah atau dalam sebutannya pada negara bagian yaitu wakil gubernur atau lieutenant governors berfungsi sebagai calon yang akan dipilih pada putaran pemilu selanjutnya, yang siap untuk menduduki jabatan gubernur (stand ready to take up the governor’s role).16 Pemilihan lieutenant governor berbeda dari satu negara dengan negara lain. Ada dinegara bagian itu yang memilih gubenur dan wakilnya ini dalam satu paket pasangan calon ada juga yang memilih secara terpisah atau sendiri-sendiri dan bahkan ada pula yag memilih keduanya dalam waktu yang tidak bersamaan (in different election cycles).17 Berbeda di Indonesia yang kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.18 Bahkan, dalam pasal 18 UUD 1945 tidak menyebutkan harus memiliki wakil kepala daerah. Akan tetapi dalam prakteknya 16 Jimly Asshiddiqie, 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 246. 17 Ibid., hlm. 247. 18 Ibid, hlm. 251.
    • 9 pemilihan kepala daerah selalu diringi dengan wakil kepala daerah, yang pemilihannya dalam satu paket atau dalam satu pasangan calon. Wakil kepala daerah seperti sebuah kebutuhan bagi kepala daerah atau seakan memperingan tanggungjawab kepala daerah. Karena dalam melaksanakan tugasnya, wakil kepala daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah. Bukan kepada undang-undang, masyarakat, presiden ataupun menteri dalam negeri.19 Untuk mengetahui pengaturan yang mengatur kedudukan wakil kepala daerah, sebelumnya dalam implementasi sistem desentralisasi (otonomi daerah) yang merujuk pada format yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan kedua UUD 1945 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 18 dinyatakan sebagai berikut:20 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 2. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. 3. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya diplih melalui pemilu. 4. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. 6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang- undang. Dalam pasal 18 ayat (4) disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, 19 Dalam melaksanakan tugasnya Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden, sedangkan Bupati/walikota bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. 20 Pasal 18 UUD 1945
    • 10 kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Dalam pasal tersebut tidak ada disebut tentang wakil kepala daerah, seperti wakil gubernur, wakil bupati atau wakil walikota. Tidak disebutkanya kedudukan wakil kepala daerah secara eksplisit dalam UUD 1945 membuat jabatan wakil kepala daerah inkonstitusional. Dalam pasal 24 dan 26 Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang wakil kepala daerah, yang sebelumnya tidak diatur dalam UUD 1945. Sebagai pelaksana dari UUD, apakah undang-undang nomor 32 dapat dikatakan tidak sejalan dengan peraturan di atas nya yakni UUD 1945? Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, pasal 24 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1974, Wakil Kepala Daerah diangkat oleh pejabat yang berwenang dari PNS yang memenuhi syarat, dan pada ayat 5 nya Pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah dilakukan menurut kebutuhan. Kedudukan wakil kepala daerah pada masa undang- undang ini, tidak merupakan suatu keharusan. Sifatnya tentative. Apabila dibutuhkan banyak tergantung dari kondisi daerah, wakil kepala daerah bisa lebih dari satu, dan apabila tidak dibutuhkan sama sekali. Suatu daerah yang tidak memiliki wakil kepala daerah tidak apa-apa. Seperti daerah kecil. Dan dalam pasal 24 ayat 6 nya menyatakan bahwa, wakil kepala daerah adalah pejabat negara.21 Dalam pasal 30 Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dikemukakan bahwa : “ setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah” dalam undang- undang ini, wakil kepala daerah sudah dibatasi menjadi satu wakil dan dipilih dalam satu pasang yang pengisiannya dilakukan oleh DPRD. 21 Bahan Kuliah oleh Sadu Wasistiono tentang Kontroversi Kedudukan, Tugas. Wewenang Dan Tanggung Jawab Wakil Kepala Daerah
    • 11 Dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tugas wakil kepala daerah yaitu:22 a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup. b. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi dan Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota. c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. d. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. e. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. Dalam pasal 26 ayat (1), wakil kepala daerah hanya diberikan tugas, tidak dengan wewenng seperti kepala daerah, termasuk kewenangan untuk menjalankan tugas tersebut. Menjadi polemik nya masalah ini, membuat banyak kalangan dan ahli hukum memberi pilihan solusi, Yusdianto memaparkan ada dua pilihan arah kebijakan perbaikan untuk menyelesaikan persoalan ini, pertama, memperkuat kedudukan wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan serta hubungan antara kepala daerah. kedua, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya 22 Lihat Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
    • 12 dilakukan untuk memilih seorang kepala daerah dan tidak memilih wakil kepala daerah dengan asumsi bahwa wakil kepala daerah tidak disebutkan dalam pasal 18 UUD 1945. Namun, apabila kedudukan wakil kepala daerah dianggap penting denga kriteria yang ada, wakil kepala daerah cukup diangkat dan ditetapkan pemerintah sesuai dengan tingkatan pemerintahan. Jadi, sifatnya wakil bukan politisi malainkan dari birokrat yang tugasnya membantu dan menyukseskan penyelenggaraan pemerintah daerah.23 B. Pelaksanaan Kedudakan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap- tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah24 , yang penyelenggaraanya dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD25 . Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.26 Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berpedoman pada “asas umum penyelenggaraan negara” yang diatur dalam pasal 20 Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yang lebih dikenal dengan good governance antara lain:27 1. Asas kepastian hukum 2. Asas tertib penyelenggaraan negara 3. Asas kepentingan umum 4. Asas keterbukaan 5. Asas proposionalitas 23 Artikel tentang Politik Hukum Kedudukan Wakil Kepala Daerah oleh Yusidanto, diakses pada tanggal 23 September 2013. 24 Lihat Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 25 Rozali Abdullah, Op. cit hlm. 27. 26 Ibid. 27 Lihat pasal 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, lihat juga Rozali Abdullah hlm. 28.
    • 13 6. Asas profesionalitas 7. Asas akuntanbilitas 8. Asas efisiensi 9. Asas efektivitas. Pelaksanaan kedudukan wakil kepala daerah dapat dilihat dari tugas dan kewajiban wakil kepala daerah, serta efektivitas keberadaan wakil kepala daerah. Pada dasarnya, pembagian tugas, wewenan dan kewajiban antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah adalah wilayah yang rawan konflik, apabila tidak diatur secara tegas dan rinci dalam ketentuan peratuan perundang-undangan. Ditambah lagi, wakil kepala daerah hanya memiliki tugas dan kewajiban28 , bukan kewenangan. a. Tugas wakil kepala daerah. 1. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup. 2. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi dan Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota. 3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. 4. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. 28 Lihat pasal 26 dan pasal 27 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
    • 14 5. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. Tugas wakil kepala daerah ini, tidak mutlak dilaksanakan oleh wakil kepala daerah, seperti pelaksanaan pemberdayaan perempuan dilakukan oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda dilakukan oleh dinas pemuda dan olahraga provinsi. b. Kewajiban wakil kepala daerah 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; 3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 4. Melaksanakan kehidupan demokrasi; 5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang- undangan; 6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah; 8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; 9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah; menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah; menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD. Hubungan kerja antara kepala daerah, wakil kepala daerah dan DPRD.29 a. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Daerah dan DPRD adalah mitra yang berkedudukan sejajar. Perbedaan diantara keduanya terletak pada fungsinya. Kepala daerah lebih banyak menjalankan fungsi “mengurus” yang berkonotasi teknis, 29 Materi kuliah, Op. cit.
    • 15 sedangkan DPRD lebih banyak menjalankan fungsi “mengatur” yang berkonotasi pembuatan kebijakan. b. Ketegangan hubungan antara kepala daerah, wakil kepala daerah dengan DPRD terjadi manakala dalam rapat-rapat tertentu kdh tidak dapat hadir tetapi menugaskan wakil kepala daerah. Ada beberapa kalangan DPRD yang menolak kehadiran wakil kepala daerah. c. Prinsip dasar yang digunakan dalam hubungan antara kepala daerah dengan DPRD adalah pada saat rapat dengan DPRD untuk mengambil keputusan. d. termasuk dalam menetapkan sebuah perda, maka kepala daerah harus hadir secara pribadi. Apabila kepala daerah berhalangan hadir dan menugaskan wakil kepala daerah, maka Wakil kepala daerah harus diberi mandat untuk mengambil keputusan. Keputusan wakil kepala daerah yang telah diberi mandat penuh oleh kepala daerah hendaknya tidak dimentahkan kembali oleh kepala daerah, karena akan membuat wibawa kedinasan Wakil kepala daerah menjadi merosot. e. Penugasan wakil kepala daerah dalam rapat-rapat DPRD, apabila materinya bersifat pemberian informasi atau meminta keterangan dan lain sebagainya (dalam arti tidak mengambil keputusan) dapat dilaksanakan tanpa harus ada penolakan dari DPRD. f. Kehadiran Wakil kepala daerah yang berkedudukan sebagai “Pelaksana Tugas kepala daerah” dalam rapat-rapat DPRD yang bersifat mengambil keputusan masih bersifat kontroversial. Hal tersebut dapat terjadi apabila kepala daerah dalam posisi : diberhentikan sementara karena didakwa terlibat korupsi, makar atau berhalangan tidak tetap tetapi dalam jangka waktu yang relatif lama (misalnya berobat ke luar negeri dsb).
    • 16 Pelaksanaan kedudukan wakil kepala daerah, pada RUU pemerintahan daerah, memberikan variabel sesui jumlah penduduk. Gamawan Fauzi menyatakan bahwa Provinsi berpenduduk sampai tiga juta jiwa, misalnya, dianggap tidak perlu memiliki wakil gubernur. Namun, satu orang wakil gubernur dinilai perlu untuk provinsi berpenduduk 3-10 juta jiwa. Sementara provinsi dengan penduduk di atas 10 juta jiwa, bisa memiliki dua wakil gubernur. Namun kabupaten/kota dinilai perlu memiliki satu wakil bupati/wali kota, bila berpenduduk lebih dari 100 ribu jiwa. Kurang dari itu, dirasa tidak diperlukan wakil bupati/wali kota. 30 Bila terdapat dua wakil kepala daerah, lanjut Gamawan, kepala daerah bisa membagi tugas sesuai bidang wakilnya. Kendati tidak wajib, pedoman keberadaan wakil kepala daerah diatur. Saat ini, pemerintah mengusulkan variabel yang menentukan ada tidaknya wakil kepala daerah dari jumlah penduduk dan kondisi geografis wilayah.31 C. Analisis Mengenai Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Walaupun keberadaan wakil kepala daerah tidak ada dalam UUD 1945, namun Undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengatur akan hal itu. Wakil kepala daerah memiliki kedudukan hukum, akan tetapi tidak kedudukan konstitusional. Banyak nya yang berangggapan bahwa kedudukan wakil kepala daerah tidak perlu atau hanya menghabiskan anggaran. Wakil kepala daerah adalah jabatan yang penting. Mengingat nanti terjadi keadaan darurat seperti kepala daerah meninggal, atau sakit dalam waktu yang lama. Untuk menghindari kekosongan kekuasaan, urgensi wakil kepala daerah ini sangat penting. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dapat dikatakan bertentangan dengan UUD 1945, akan tetapi sejauh ini tidak ada yang menggugat ke 30 http://nasional.kompas.com diakses pada tanggal 24 september 2013 31 Ibid.
    • 17 Mahkamah Konstitusi, jadi belum ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004. Kedudukan wakil kepala daerah tidak sekuat kepala daerah, bahkan jika dilihat dari pelaksanaanya, tugas wakil kepala daerah banyak membantu tugas kepala daerah, melakasanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepala daerah bahkan tugas wakil kepala daerah juga sudah diemban oleh pejabat lain. Maka dari itu, perlunya ada peraturan yang tegas mengenai tugas masing-masing. Maksud dari tugas ini yaitu bukan tugas yang dapat dijalankan oleh pejabat lain, akan tetapi tugas yang benar-benar dilakukan oleh wakil kepala daerah. Setidaknya, itu bisa sebagai jaminan integritas wakil kepala daerah untuk maju ke pemilihan putaran selanjutnya untuk menjadi kepala daerah, jadi kesannya wakil kepala daerah tidak hanya stand ready to take up the governor’s role alias ban serep.
    • 18 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a. Wakil kepala daerah merupakan pejabat dalam struktur pemerintahan daerah, namun keberadaannya sampai saat ini masih menjadi perdebatan dengan asumsi bahwa jabatan wakil kepala daerah merupakan jabatan inkonstitusional. Kedudukan wakil kepala daerah tidak, walaupun tidak diatur dalam UUD 1945, kedudukan wakil kepala daerah diatur dalam undang- undang nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 (3) bahwa “ kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah” dan juga pasal 24, 26 dan 27 pada undang-undang yang sama. b. Pelaksanaan kedudukan wakil kepala daerah tidak pernah terlepas dari tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada wakil kepala daerah. mengenai tugas wakil kepala daerah diatur dalam pasal 26 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 serta dalam pasal yang sama, dijelaskan bahwa tanggung jawab wakil kepala daerah adalah kepada kepala daerah. B. Saran Dari uraian pembahasan yang telah dibahas di atas, penulis dapat memberikan saran:
    • 19 1. Kedudukan wakil kepala daerah adalah perlu. Selain untuk mengisi kekosongan kekuasaan apabila terjadi keadaan darurat seperti kepala daerah meninggal atau sakit dalam waktu yang lama. Kedua, perlu nya ada aturan yang tegas yang memberikan kewenangan secara pasti kepada wakil kepala daerah sehingga pertanggungjawaban wakil kepala daerah bukan kepada kepala daerah lagi, tapi bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih dan undang-undang. sehingga nanti peran nya juga tidak hanya pengisi kekosongan kekuasaan. 2. Diharapkan kebijakan pemerintah selanjutnya tetap menjaga eksistensi wakil kepala daerah. Dengan pertimbangan dari kebutuhan, masalah dan banyak nya jumlah penduduk dari daerah. jadi eksistensi wakil kepala daerah ini hanya untuk daerah yang membutuhkan wakil kepala daerah.
    • 20 DAFTAR PUSTAKA A. Buku Jimly Asshiddiqie, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Pers. ___________, 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta, Sinar Grafika. Rozali Abdullah, 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, Jakarta, Rajawali Pers. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbini, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta, Rajawali Pers. Winarno, 2008, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, Bumi Aksara. B. Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. C. Artikel, Jurnal, Bahan Kuliah dan website Politik Hukum Kedudukan Wakil Kepala Daerah oleh Yusidanto Eksistensi Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Rusidanto. Bahan Kuliah tentang Hukum Pemerintah Daerah oleh Suharizal Bahan Kuliah via website tentang Kontroversi Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Wakil Kepala Daerah.
    • 21 www. nasional.kompas.com www.politik.kompasiana.com