Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011

on

  • 2,643 views

Tugas Studi Diplomasi dalam Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada 2011

Tugas Studi Diplomasi dalam Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada 2011

Statistics

Views

Total Views
2,643
Views on SlideShare
2,643
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
79
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011 Diplomasi palestina untuk merdeka dan menjadi anggota penuh pbb tahun 2011 Document Transcript

  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 1 Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum Upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB adalah sebuah perjuangan dalammencapai kemerdekaan Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat. Palestina hinggatahun 2011 masih bersengketa dengan Israel terkait masalah kedaulatan territorial. Adapunbanyak terjadi tindakan-tindakan melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam perjalanankonflik kedua belah pihak. Konflik yang masih membara melibatkan rakyat sipil danmemakan korban tak terhingga sejak proklamasi kemerdekaan Israel tahun 1948. Berbagaiperundingan telah digelar baik antara Palestina dan Israel maupun melalui mediasi pihakketiga. Namun tampaknya belum memberikan hasil yang signifikan bagi perdamaianPalestina dan Israel. Sehingga, Palestina pada tahun 2011 mengajukan proposal untukditerima menjadi anggota penuh PBB dengan tujuan meningkatkan posisi tawarnya dalamperundingan dengan Israel sekaligus pengakuan de jure atas Palestina sebagai negara yangmerdeka sesuai batas territorial tahun 1967. Namun pada 11 November 2011 diplomasiPalestina gagal untuk mendapatkan 9 (Sembilan) suara anggota Dewan Keamanan PBBsebagai syarat dukungan minimal diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB1.Sehingga paper ini muncul dengan pertanyaan “apa faktor yang menyebabkankegagalan diplomasi Palestina menjadi anggota penuh PBB tahun 2011?” Adapun paper ini berusaha me-review tentang tulisan para penulis dan ahliTimur Tengah terkait konflik Palestina-Israel, terutama peneliti LIPI Riza Sihbudi,wartawan senior Kompas Mustafa Abd. Rahman dan pakar hubungan internasional ASNoam Chomsky. Adapun paper ini berusaha mengikuti perkembangan upaya-upayaPalestina yang terbaru di bawah kepemimpinan Presiden Mahmoud Abbas menurut sudutpandang praktik diplomasi dalam hubungan internasional. Beberapa pemikir diplomasi menekankan aspek yang beragam dalammemahami hubungan internasional dewasa ini. Paper ini merujuk pada definisi Diplomasiyang diberikan Barston (2006, p.1), di mana “Diplomasi dimaknai sebagai manajemen1 Aditia Maruli, “Komisi PBB tak sepakat soal keanggotaan Palestina”, Berita Antara, 12 November 2011,diunduh 29 November 2011 pada http://www.antaranews.com/berita/284204/komisi-pbb-tak-sepakat-soal-keanggotaan-palestina. Hasil voting anggota tetap dan tidak tetap DK PBB, 8 negara mendukung (Rusia,Cina, Afrika Selatan, India, Brazil, Libanon, Nigeria, Gabon), 2 abstain (Inggris dan Perancis), dan 5memihak Israel (AS, Kolombia, Portugal, Bosnia, Jerman). Dikutip dari laporan Chris McGreal, 11November 2011, pada http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/11/united-nations-delays-palestinian-statehood-vote
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 2 Oleh Demeiati Nur Kusumaningrumrelasi antar negara dan aktor-aktor lain. Menurut perspektif sebuah negara, diplomasi terdiridari perumusan, pembentukan dan implementasi kebijakan luar negeri. Diplomasi adalahinstrumen negara melalui perwakilan formal maupun tidak formal, serta aktor-aktor lainyang mengartikulasikan, mengkoordinasikan dan mewujudkan kepentingan yang lebih luasmenggunakan korespondensi, pembicaraan rahasia, pertukaran pandangan, lobi-lobi,kunjungan-kunjungan dan aktifitas lainnya”. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh SumaryoSuryokusumo (2004, p. 1) dalam bukunya “Praktik Diplomasi” dimana diplomasidipahami sebagai bagian yang vital dalam kehidupan negara dan menjadi sarana utamadalam menangani masalah internasional demi terwujudnya idealisme perdamaian dunia.Pemerintah melaksanakan diplomasi dengan tujuan mendapatkan dukungan bagiterlaksananya kepentingan-kepentingan nasional. Diplomasi adalah sebuah proses politikuntuk memelihara kebijakan luar negeri suatu negara dalam mempengaruhi sikap dankebijakan negara lainnya. G. R. Berridge dalam “Diplomacy : Theory and Practice” menjelaskan bahwakegiatan diplomasi dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Bilateraldiplomasi berbasis state-to-state di mana masing-masing negara menekankan padaefektifitas komunikasi diplomatik melalui perwakilan formal kedua pihak (2001, p. 105).Multilateral diplomasi lebih melibatkan banyak pihak, termasuk beberapa negara danorganisasi internasional. Pemerintah melaksanakan diplomasi multilateral di manakesepakatan internasional dibutuhkan dalam isu-isu tertentu. Konsep ini mengandungpemahaman liberal yang menekankan pada pentingnya perhatian khalayak akankeberlangsungan kekuasaan pemerintah. Asumsinya jika pemerintah bertanggungjawabsecara demokratis di dalam negeri, secara tidak langsung akan berimplikasi padatanggungjawabnya pada dunia internasional. Otoritas sebuah negara akan lebih efektif jikadapat membawa perhatian pemerintahan internasional (2001, pp. 146-151). Isu pengajuan keanggotaan Palestina sebagai anggota penuh PBB oleh penulisdipandang sebagai sebuah proses diplomasi meskipun pada tanggal 11 November SidangUmum Majelis PBB tidak dapat menerima Palestina sebagai anggota penuh PBB. Olehsebab itu, penulis ingin lebih jauh mengamati praktik diplomasi Palestina merujuk pada
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 3 Oleh Demeiati Nur Kusumaningrumkonsep R. P. Barston (2006, pp. 4-12) yang menekankan antara lain : Setting diplomasi,Aktor diplomasi, Metode diplomasi dan Proses diplomasi. Dengan mengamati perkembangan isu pengajuan keanggotaan Palestina dalamPBB, penulis berargumen bahwa Palestina akan menggunakan dua jalur diplomasi baiksecara bilateral maupun multilateral. Hal tersebut dipilih untuk mencapai tujuan utamadiakuinya Palestina sebagai entitas negara berdaulat. Adapun Palestina dipercaya mampumempengaruhi pemikiran para kepala negara yang bukan merupakan sekutu atau aliansidari negara-negara besar dengan pendekatan persuasif atas nama keadilan dan perdamaianinternasional.A. Sejarah Konflik Palestina dan IsraelKemunculan Zionisme Sejak abad 19 tanah Palestina dihuni oleh polulasi yang multikultural terdiridari sekitar 86% Muslim, 10% Nasrani dan 4% Yahudi yang tinggal dengan damai. Padasekitar akhir tahun 1800-an sebuah kelompok di Eropa yang dikenal sebagai Zionismenjajah Palestina. Zionis mewakili sebuah minoritas ekstrim Yahudi yang bertekadmewujudkan tanah air mereka. Menurut kronologi hubungan Palestina dan Israel yangditulis Riza Sihbudi (2007, pp.459-60), tahun 1881-1903 terjadi proses migrasi populasiYahudi ke Palestina untuk kali pertama. Gelombang migrasi populasi Yahudi ke Palestinamerupakan implikasi dari pembersihan etnis Yahudi –Pogrom- oleh Rusia. Bahkan, ketikaHitler memegang kekuasaan di Jerman tahun 1933-1935, gelombang anti-Semitisme jugaturut mengemuka di Eropa melahirkan Undang-undang Nuremberg Jerman yangdiskriminatif terhadap etnis Yahudi. Sihbudi (2007, p.346) menjelaskan bahwa Zionisme adalah salah satu pahamrasisme yang berkembang di kalangan kelompok Yahudi, “Zionisme merupakan ideologi tertua di Timur Tengah. Akar Zionisme terdapat dalam agama Yahudi. Zionisme mempunyai tujuan mendirikan negara bagi orang Yahudi di tanah Palestina, di mana orang-orang Yahudi yang tertindas di seluruh dunia dapat pulang ke tanah air dan negara mereka. Zionisme juga bisa dianggap sebagai bentuk nasionalisme Yahudi, karena agama Yahudi telah meninggalkan misinya (untuk menyebarkan diri kepada seluruh umat manusia), dan telah berubah menjadi agama khusus untuk komunitas Yahudi saja. Tahap-tahap perjuangan kaum Zionis adalah : (1) dikeluarkannya buku Theodor Herzl tahun 1896, Der Judenstaat. Di dalamnya secara gamblang dinyatakan: “Gagasan saya adalah ditegakkannya Negara Yahudi”; (2) Deklarasi Balfour tahun 1917, di mana suatu bangsa
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 4 Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum menjanjikan tanah air orang lain bagi bangsa yang lain lagi; (3) Pembentukan Negara Israel (Medinat Yisrael) pada 14 Mei 1948; dan (4) Pembentukan “Israel Raya” yang mencakup juga wilayah Lebanon, Suriah dan Yordania (cita-cita yang belum terwujud).” Dengan paham Zionis ini Israel memberlakukan kebijakan yang diskriminatifterhadap penduduk daerah yang ditaklukkannya. Praktik kebijakan Zionis ini salah satunyapengambil alihan tanah Palestina yang secara eksklusif diperuntukkan bagi orang-orangYahudi. Kebijakan nasional Israel yang bersifat rasis juga tercermin dari Law of Returnyang berlaku sejak 5 Juli 1950 (Sihbudi, 2007, p.322). Undang-undang ini menyatakanbahwa Israel harus mengakomodasi setiap orang Yahudi dari negara mana pun yang setiapsaat ingin pindah ke Israel. Dapat dibayangkan jika empat juta populasi Yahudi inginkembali ke Israel, maka pemerintah harus siap menerimanya. Sementara, jika empat jutawarga Palestina baik Islam maupun Kristen yang terusir dari tanah Palestina dalampergolakan ketika negara Israel didirikan, mereka tidak diberikan hak untuk kembali ke -tanah air mereka- Palestina. Oleh sebab itu, lebih dari 90% warga Palestina yang terusirpada tahun 1948 masih berstatus sebagai pengungsi. Kebijakan pembersihan etnis olehEhud Barak ini sempat disampaikan oleh Tehran Times dalam Sihbudi (2007, p.347).Sengketa Kedaulatan Teritorial Palestina dan Israel Sengketa kedaulatan teritorial Palestina dan Israel tidak dapat dipisahkan darisejarah kolonialisme. Pada masa Perang Dunia I, Inggris melakukan komitmen yangmenimbulkan konflik menyangkut masa depan Palestina melalui Perjanjian Sykes-Picot(1916) dan Deklarasi Balfour (1917). Seperti yang dikutip dari tulisan Mustafa Abd.Rahman (2002, p.xxxi), ada dua aspek sejarah yang menjadi tonggak berdirinya negaraYahudi di tanah Palestina. 1. Perjanjian Sykes-Picot (1916) antara Inggris dan Perancis yang membagi peninggalan dinasti Ottoman di wilayah Arab. Negosiasi yang dipimpin oleh Sir Mark Sykes dan Georges Picot adalah pertemuan rahasia antara Inggris dan Perancis dengan persetujuan Rusia yang sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan Kerajaan Turki Usmani (Dinasti Ottoman). Perjanjian tersebut menegaskan, Perancis mendapat wilayah jajahan; Suriah dan Libanon sedangkan Inggris
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 5 Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum mendapat wilayah jajahan; Gambar 1 Peta Pembagian kekuasaan Inggris pada Irak dan Yordania. Perjanjian Sykes-Picot Sementara, Palestina bestatus wilayah internasional.2. Deklarasi Balfour (1917) yang menjanjikan sebuah negara Yahudi di tanah Palestina pada gerakan zionisme. Di bawah payung legitimasi perjanjian Sykes-Picot dan Deklarasi Balfour, warga Yahudi di Eropa mulai melakukan migrasi ke Sumber : Website BBC http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/is Palestina pada tahun 1918. rael_and_palestinians/key_maps/7.stm Pada tahun 1919-1923 Komisi King-Crane yang disponsori Amerika Serikatberbicara di Paris Peace Conference of Arab tentang kemerdekaan. Liga Bangsa-Bangsayang baru dibentuk menolak King-Crane dan memberi mandat kepada Inggris untukberkuasa atas Palestina. Sejak saat itu terjadi pertentangan antasra bangsa Arab dan Yahudidi Palestina (Sihbudi, 2007, p.460). Pada awal 1930-an gerakan Zionis di Palestina berhasilmendapat persetujuan pemerintah protektorat Inggris untuk memasukkan imigran Yahudike tanah Palestina secara besar-besaran. Hal ini mendapat pertentangan dari publikPalestina dengan aksi mogok total pada tahun 1936. Negara-negara Arab atas permintaanInggris membujuk pemimpin spiritual Palestina Muhammad Amien Huseini untukmengakhiri mogok massal dengan janji akan menyelesaikan masalah migrasi Yahudi ini(Rahman, 2002, p.xxxi). Pada tahun 1942 ketika Perang Dunia II berlangsung, terjadi kasus Holokos(etnis cleansing) di mana rezim Nazi bertanggungjawab terhadap pembunuhan kira-kiraenam juta etnis Yahudi di Eropa. Tahun 1944 kelompok militan Yahudi pimpinan
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 6 Oleh Demeiati Nur KusumaningrumMenachim Begin mendeklarasikan perang Gambar 2 Tabel Jumlah Populasi Palestina dan Israelterhadap Inggris di Palestina. Tahun 1945Perang Dunia II berakhir dan PBB Population of Historic Palestine Year Non-Jewish Jewishdidirikan. Perang menyisakan 100.000 Palestinians Population 1877 426,908 13,942orang Yahudi di Eropa Timur dan Tengah di (97%) (3%)kamp-kamp pengungsian. Pertikaian antara 1912 665,840 36,267 (95%) (5%)Palestina-Israel dan keduanya dengan 1925 780,568 137,484 (85%) (15%)Inggris masih tetap bergejolak (Sihbudi, 1946 1,339,763 602,586 (69%) (31%)2007, p.461). Pemerintah Inggris dandelegasi Palestina akhirnya mengadakan Sumber : McCarthy, Justin, The Population of Palestine, Columbia University Press: New York,kongres di London pada September 1946- 1990, pp. 10, 35. Diunduh dari http://www.ifamericaknew.org/history/maps.htmlFebruari 1947 namun hasilnya nihil.Sehingga, Inggris yang tidak mampu menangani masalah Palestina kemudianmenyerahkannya pada forum PBB (Rahman, 2002, xxxi-xxxii). Perkembangan populasi Yahudi meningkat seiring dengan usaha-usahamengambil alih hak penduduk Palestina sehingga menyebabkan pergolakan yangberkelanjutan. Penduduk pribumi merasa terancam dengan kehadiran etnis Yahudi diwilayah mereka (Lihat Peta 1). Pada pergantian abad ke 20, migrasi populasi Yahudi dariEropa menyebabkan peningkatan jumlah minoritas Yahudi di Palestina hingga 35% daritotal populasi pada masa itu. Fenomena ini dicatat oleh Justin McCarthy dalam bukunyaThe Population of Palestine tahun 1990. Menurut Rahman (2002) dan Sihbudi (2007) pada tahun 1947, PBB mulaimenaruh perhatian pada konflik Palestina-Israel. PBB kemudian membentuk komite khususuntuk mencari penyelesaian masalah palestina yang bernama Anglo-american Commissionof Inquiry yang bertugas merekomendasikan pengawasan PBB atas Palestina. Berdasarkanhasil pengumpulan data dan studi di lapangan, komite ini mengajukan dua usul. Pertama,membagi dua tanah Palestina untuk Arab dan Yahudi dengan adanya kesatuan sistemekonomi. Kedua, membentuk negara federal antara Yahudi dan Arab. Atas desakan AS,PBB menolak usulan komite khusus tersebut dan akhirnya melemparkan masalah ini keforum siding Majelis Umum PBB pada 29 November 1947.
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 7 Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum Pemungutan suara Gambar 3 1947 UN Partition Planmenghasilkan Resolusi PBBNo.181 yang menyetujuipembagian tanah Palestina bagiArab dan Yahudi. Tercatat 33negara mendukung, 13 menolakdan 10 abstein. Resolusi MajelisUmum PBB nomor 181menegaskan pembagian tanahPalestina 56% untuk Yahudi dan44% sisanya bagi Arab-Palestina.Resolusi PBB No.181 ini jugamemberikan jangka waktukekuasaan pemerintah protektorat Sumber :. Website BBC http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/iInggris di tanah Palestina hingga srael_and_palestinians/key_maps/6.stmbulan Agustus 1948. Keputusantersebut ditentang oleh negara-negara muslim di Timur Tengah. Padahal pada masa itu,populasi Israel tidak lebih dari 35% dan mendiami tidak lebih dari 7% wilayah Palestina.Sementara, kota suci bagi tiga agama Islam, Kristen dan Yahudi: Yerussalem, dijadikankota internasional. Bagaimana pun keputusan ini tidak dapat diterima oleh Palestina (LihatPeta 2).Masa Perang 1947-1949 Berpijak pada legitimasi Resolusi PBB No.181, Yahudi memproklamasikanberdirinya negara Israel 14 Mei 1948. Terbentuknya negara Yahudi Israel diakui oleh ASdan Uni Soviet dengan pernyataan resmi yang menandai keberhasilan Israel menjadianggota penuh PBB (Rahman, 2002, p.xxxii). Berdirinya negara Israel juga menghasilkan kebijakan yang diskriminatifterhadap rakyat Palestina. Sayap radikal gerakan Zionisme melakukan aksi pengusiranterhadap rakyat Palestina dan mengambil alih sumberdaya yang menjadi mata pencaharianmereka. Negara-negara Arab seperti Libanon, Suriah, Yordania dan Mesir mau tidak mau
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 8 Oleh Demeiati Nur Kusumaningrummenerima para pengungsi Palestina di Gambar 4 Wilayah Palestina paska Perang tahun 1949wilayahnya. Momentum ini mengundangkemarahan negara-negara muslim di TimurTengah sehingga pecah perang Arab-Israelyang pertama tahun 1948 (Rahman, 2002,p.xxxiii). Perdana Menteri MenachemBegin melakukan pembantaian rakyat sipilPalestina termasuk wanita dan anak-anakdi Deir Yassin. Namun perang Arab-Israelini mengakibatkan; meluasnya daerahkekuasaan Israel hingga 78% tanahPalestina, tiga-perempat dari satu juta Sumber :. Website BBC http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/worpenduduk Palestina menjadi pengungsi dan ld/2001/israel_and_palestinians/key_maps/5.stmlebih dari 500 kota dan desa telah lenyapdari peta. Israel mengganti nama kota-kota, sungai-sungai dan bukit-bukit dengan namabaru dalam bahasa Ibrani (Lihat If Americans Knew). Tepi Barat dan Jalur Gaza menjadiunit distrik yang dihasilkan dari peperangan pada tahun 1949 yang membagi tanahPalestina menjadi territorial negara Israel. Dari tahun 1948 hingga 1967, Tepi Barattermasuk Jerusalem Timur dikuasai oleh Yordania. Pada masa ini Jalur Gaza berada dalamkekuasaan militer Mesir. Ketika Perang Arab-Israel pada tahun 1948, Israel mengendalikankekuatan dari bagian barat Jerusalem. Sementara, Yordania mengambil alih bagian timur,termasuk situs kota bersejarah yang penting bagi umat Muslim, Kristiani dan Yahudi(Berita BBC 2001).
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 9 Oleh Demeiati Nur KusumaningrumPerang Tahun 1967 Gambar 6 Peta Daerah Taklukan Israel Pada Tahun 1967 Pada seranganpendahuluan oleh Mesirpada 5 Juni 1967 yangmembawa Suriah danYordania dalam perangregional, Israel berhasilmerebut tanah Palestinayang meliputi Tepi Barat,Jalur Gaza, Bukit Golandan Semenanjung Sinaihingga Terusan Suez.Kemenangan Israel dalam Sumber : Website BBC http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/israel_and_perang tahun 1967 palestinians/key_maps/3.stmberimplikasi padaperundingan damai Arab-Israel. Perundingan ini didasarkan pada kesepakatan damai antarakedua belah pihak dengan mengakui Gambar 7kedaulatan Israel berserta batas-batas Pemukiman Yahudi di Jalur Gazateritorialnya demi terwujudnya Gambar 5 Peta Daerah Taklukan Israel Pada Tahun 1967keamanan regional Timur Tengah.Sebagai kompensasi dari perundingandamai tahun 1979, Semenanjung Sinaidikembalikan kepada Mesir (BeritaBBC 2001).B. Upaya Palestina Merdeka Sebagai Perjuangan Tanpa AkhirBerdasarkan perkembangan sejarah, Sumber :: Website BBC Sumber Website BBCPalestina hingga tahun 2011 berjuang http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/20 http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/20 01/israel_and_palestinians/key_maps/4.stm 01/israel_and_palestinians/key_maps/2.stm
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 10 Oleh Demeiati Nur Kusumaningrumuntuk mendapat pengakuan sebagai Gambar 8 Pemukiman Yahudi di Tepi Baratnegara merdeka melalui jalan kekerasan(perjuangan militan) maupun diplomasi(perundingan). Adapun upaya Palestinamenjadi anggota penuh PBB adalahsebuah proposal diplomatik bagiterwujudnya pengakuan terhadapPalestina meredeka. Hal ini didorongoleh semangat perjuangan kedaulatanteritorial Palestina atas nama sejarah danpenghormatan terhadap hak asasimanusia yang selama ini dimarjinalkanoleh pemerintah Israel Sejak penaklukan seluruhkota Yerusalem oleh Israel pada tahun1967, Israel mengatur seluruh jurisdiksiYerusalem Barat dan Timur dibawah Sumber : Website BBC http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/worldotoritas kedaulatannya. Hukum Sipil /2001/israel_and_palestinians/key_maps/jewish_sett_Israel juga berlaku di Yerusalem Timur. west.stmUndang-undang tahun 1980 secara eksplisit merestui aneksasasi Israel atas YerusalemTimur. Pemukiman Israel mulai tumbuh dan membatasi secara fisik penduduk Palestinayang tinggal di sebagian Tepi Barat dan Jalur Gaza. Gaza sebagai salah satu daerah denganpopulasi yang padat adalah tempat tinggal bagi 1.178.000 rakyat Palestina, di mana 33%dari mereka tinggal di barak-barak pengungsian PBB. Sementara, Gaza juga tempat tinggalbagi 6.900 etnis Yahudi. Sehingga, Israel menguasai 40% dari total wilayah Gaza. AdapunIsrael memberlakukan kebijakan dengan membangun pemukiman-pemukiman baru di TepiBarat untuk alasan keamanan dan agama. 59% wilayah Tepi Barat berada dalam jurisdiksihukum dan kekuasaan Israel. Sementara, sisanya di bawah Otoritas Pemerintah Palestina(Berita BBC 2001).
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 11 Oleh Demeiati Nur KusumaningrumJalur Diplomasi / Perundingan Palestina-Israel Berbagai perundingan telah digelar demi mencapai kesepakatan damai antaraPalestina dan Israel. Perundingan-perundingan penting yang tercatat dalam sejarahbeberapa diantaranya: 1. Camp David I (1979)Penandatanganan kesepakatan damai Israel-Mesir yang dikaitkan dengan keberhasilandiplomasi AS di Timur Tengah. KTT Camp David menjadi jalan bagi kesepakatan damaiIsrael-Mesir pada Maret 1979. Pertemuan ini dihadiri oleh PM Israel Ehud Barak, YasserArafat dan Presiden Carter. Kesepakatan ini membuat Israel membongkar pemukimanYahudi di Sinai (Rahman, 2002, pp.152-3). 2. Konferensi Madrid (1991)Menurut laporan Rahman (2002, pp.3-4) perundingan Madrid dilakukan antara delegasiPalestina yang diwakili oleh Hasan Ashrawi, Faisal Husseini, Haedar Abdus Shafi denganutusan khusus AS Dennis Ross dan Menlu AS Warren Christoper. Putaran ke 10Konferensi Madrid dari tanggal 15 Juni-1 Juli 1993 merupakan perundingan resmiPalestina-Israel di Washington terkait isu pembuatan deklarasi prinsip yang menegaskanpenarikan pasukan Israel secara bertahap dari wilayah Palestina. Penarikan berawal dariJalur Gaza atau yang dikenal sebagai “Gaza Pertama”. Isu yang sama juga dirundingkansecara rahasia di Oslo-Norwegia. Kemudian, Yasser Arafat yang berada di Tunismenambahkan tuntutan ditariknya pasukan Israel dari Jericho di Tepi Barat yang dikenaldengan proyek “Gaza-Jericho Pertama”. Jericho diharapkan menjadi symbol kedaulatanPalestina di Tepi Barat2. 3. Oslo I (1993)Ahmed Qurei, Hasan Ashfour, dan Mahmoud Abbas sebagai delegasi perundingan rahasiaPalestina dengan Menlu Israel Simon Perez berhasil mencapai kesepakatan “Gaza-JerichoPertama” di Oslo-Norwegia. Dalam kesepakatan ini Israel mengakui pemerintahan otonomi2 Rahman (2002, pp.5-6) mencatat pembicaraan Arafat kepada Ashrawi tentang keinginannya menambahkanJericho sebagai tuntutan dalam perundingan. Arafat menginginkan kedaulatan atas kota Jericho di tanganPalestina. Arafat menyatakan, “saya menghendaki Jericho karena kota tersebut akan menghubungkan sayadengan Kota Jerussalem dan kota itu juga akan mempertalikan antara Jalur Gaza dan Tepi Barat.Percayalah, kita dalam waktu dekat akan memiliki kode telepon, prangko pos, stasiun televisi, dan itu semuasebagai awal menuju berdirinya negara Palestina.”
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 12 Oleh Demeiati Nur Kusumaningrumterbatas Palestina yang dikenal dengan Palestinian Authority (PA) yang direpresentasikandengan eksistensi PLO. Kesepakatan ini juga memberikan legitimasi pemerintahan otonomiterbatas dari Israel kepada PLO di Jalur Gaza dan kota Jericho. Kesepakatan Osloditandatangani di halaman Gedung Putih pada 13 September 1993 (Rahman, 2002, p.7-11). 4. Oslo II (1995)Menurut Rahman (2002, p.xxxv) Kesepakatan Oslo II dicapai pada tanggal 24 September1995 di Taba-Mesir. Kesepakatan ini mengantarkan diserahkannya kota-kota dan desa-desaPalestina di Tepi Barat seperti Ramallah, Bethlehem, Nablus, Tul Karem, Kalkiliya danJenin. Kota Hebron (Al Khalil) kemudian diserahkan melalui kesepakatan khusus yangdicapai pada Januari 1997. 5. Wye River (1998)Presiden Clinton tidak sepakat dengan tindakan PM Netanyahu memperluas pemukimanYahudi di wilayah-wilayah pendudukan. Presiden Clinton menyatakan bahwa PMNetanyahu akan menunda proses perdamaian Israel-Palestina. Untuk itu Presiden Clintonmenjadi host bagi negosiasi Wye River Conference di Maryland dan ditandatangani pada 23Oktober 1998. Namun Israel menghentikan pelaksanaan perjanjian Wye River karenaPalestina mendeklarasikan berdirinya Palestina di daerah pendudukan. Sehingga perjanjianWye River ditunda hingga pemilu Israel pada tahun 1999 (Mark 2002).3 6. Camp David II (2000)Perundingan Camp David II pada 25 Juli 2000 gagal karena PM Ehud Barak berusahamempertahankan status quo di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Kebijakan lima garis merahIsrael menyatakan; ibu kota Jerussalem yang bersatu dan abadi, pemukiman Yahudi beradadi bawah kedaulatan Israel, tidak ada militer di Tepi Barat, tidak mengakui hak pulangpengungsi Palestina, dan tidak kembali pada perbatasan tahun 1967. Sementara, AS secaraimplisit mendukung kebijakan Israel (Rahman, 2002, p.169).3 “Dari segi politik, rakyat Palestina pernah melaksanakan haknya menentukan nasib sendiri, yaitu saatdideklarasikan negara Palestina di pengasingan pada siding ke-19 Majelis Nasional Palestina (PNC) tahun1988 di Aljazair dengan merujuk resolusi PBB No. 181, No.242, dan No. 338. Sekitar seratus negara telahmengakui negara Palestina di pengasingan itu, dan sejumlah negara mengizinkan negara Palestina membukakantor kedutaan besar di negara itu” (Rahman, 2002, p.129)
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 13 Oleh Demeiati Nur KusumaningrumC. Diplomasi Multilateral: Upaya Palestina Menjadi Anggota Penuh PBB Palestina hingga tahun 2011 masih berjuang untuk memperoleh status de juresebagai negara yang berdaulat. Menurut sejarah, Palestina berdiri sebagai entitasmasyarakat internasional yang diwakili oleh Otoritas Pemerintah Palestina. Palestinadipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas dari Fraksi Fatah. Stabilitas politik dalam negeriPalestina masih berkecamuk terkait sengketa territorial dengan Israel4. Oleh sebab itu, faksiHamas cenderung melakukan perlawanan terhadap pemerintah Israel yang dianggapmengambil wilayah Palestina. Dunia internasional juga menyesalkan pembangunanpemukiman-pemukiman baru Israel di Jerusalem Timur yang memperburuk hubunganPalestina dan Israel (berita.liputan6.com)5. Presiden Mahmoud Abbas mengecam okupasi Israel atas wilayah Palestinasebagai tindakan melanggar hukum internasional. Namun kebijakan luar negeri Palestinalebih menekankan pada cara damai untuk mencari kesepakatan bersama. Abbas berusahameningkatkan diplomasi Palestina di forum-forum internasional untuk mewujudkanpemerintahan Palestina sebagai entitas merdeka dan negara yang berdaulat (Akbar 2011)6. Seperti yang dikutip dari website Republika, baik PBB, Amerika Serikat, Rusiadan Inggris mendesak Palestina dan Israel kembali ke meja perundingan. Palestina menolakrekomendasi masyarakat internasional selama Israel tidak mematuhi komitmen yang telahdisepakati bersama. Palestina menuduh Israel tidak mengakui eksistensi OtoritasPemerintah Palestina dengan membangun pemukiman-pemukiman baru di Tepi Barat.Presiden Abbas menyatakan bahwa perundingan-perundingan damai yang pernah dimediasioleh beberapa pihak tidak menunjukkan kemajuan selama 20 tahun terakhir. Sedangkan4 Saat ini wilayah Palestina terdiri dari Tepi Barat dan Jalur Gaza. Di Jalur Gaza terdapat tiga kota: Gaza City,Khan Yunis, dan Rafah. Wilayah Tepi Barat terdiri dari delapan kota: Hebron, Bethlehem, Jericho, Ramallah,Jenin, Tulkarem, Kalkiliyah, dan Nablus. Adapun Israel menguasai 59% wilayah Tepi Barat. Sementara,Pemerintah Nasional Palestina diakui sebagai otoritas di Jalur Gaza sejak perjanjian Oslo tahun 1993(Rahman, 2002, p.215).5 Uni Eropa dan Amerika Serikat mengecam rencana pembangunan 1.100 pemukiman Israel di JerusalemTimur yang akan menggagalkan perundingan damai kedua pihak. “Rusia Kecam Pembangunan PemukimanIsrael” (http://berita.liputan6.com/read/355581/rusia-kecam-pembangunan-permukiman-israel). Diakses 25Oktober 20116 Negosiator Palestina Nabil Saath menyatakan pihaknya akan memperjuangkan pengakuan Palestina sebagaianggota penuh PBB. “Palestina Adopsi Doktrin Non-Kekerasan”. Liputan Aulia Akbar untuk Okezone.comyang dikutip pada (http://international.okezone.com/read/2011/10/04/412/510805/palestina-adopsi-doktrin-non-kekerasan). Diakses 25 Oktober 2011
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 14 Oleh Demeiati Nur KusumaningrumIsrael juga menyetujui diadakannya perundingan kembali dengan Palestina tetapi tanpasyarat. Presiden Abbas mengharapkan masyarakat internasional membantu Palestinamemperjuangkan nasib rakyatnya yang menginginkan kemerdekaan dan kehidupan yanglebih layak di atas negara Palestina. Oleh sebab itu Presiden Abbas mengajukan proposaluntuk diterima menjadi anggota penuh PBB (Novi 2011)7. Komunitas internasional memiliki respon yang beragam terhadap keinginanPalestina menjadi anggota penuh PBB. Presiden Abbas beranggapan dengan didapatkannyakeanggotaan penuh di PBB, Palestina akan memiliki posisi yang lebih kuat dalamperundingan. Hubungan yang fluktuatif antara Palestina dan Israel, berimplikasi pada tidakterwujudnya kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua pihak. Perjuangan Palestinamenjadi anggota PBB juga tidak mudah. Palestina akan menghadapi tantangan terbesar dariAmerika Serikat yang berniat menjatuhkan veto terhadap keanggotaannya di PBB9.Mahmoud Abbas Sebagai Aktor Diplomasi Palestina Presiden Mahmoud Abbas adalah penerus perjuangan Yasser Arafat yangberasal dari faksi Fatah. Menurut Riza Sihbudi dalam “Perjuangan Bangsa Palestina”, Fatahatau al-Fatah dalam bahasa Arab berarti “penaklukan”. Fatah merupakan kebalikan dariakronim Gerakan Pembebasan Palestina (Haradat al-Tahrir al-Falastin). Fatah dibentukoleh warga Palestina yang tinggal di Kuwait. Pendahulunya, Arafat, masuk ke Kuwait padatahun 1957 dan bekerja sebagai kontraktor bangunan. Namun melihat pergolakan diPalestina, membuat Arafat meninggalkan pekerjaannya dan bergabung menjadi gerilyawan.Pada tahun 1964 Arafat dipercaya sebagai memimpin komite sentral Fatah dan kemudianmeninggalkan Kuwait. Presiden Gamal Abdul Naser yang merasa khawatir denganperkembangan militansi Fatah di Mesir pada 1964 memimpin KTT Arab dan7 Perdebatan Palestina dengan masyarakat internasional terkait dengan rencana Presiden Abbas mengajukankeanggotaan penuh di forum PBB. “DK PBB Mulai Pertimbangkan Usulan Palestina”. Laporan Dyah RatnaMeta Novi pada Antara (http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/09/26/ls4nzm-dk-pbb-mulai-pertimbangkan-usulan-palestina). Diakses 25 Oktober 20118 Implikasi dari proposal yang akan diajukan oleh Palestina untuk menjadi anggota PBB mendapatperlawanan dari AS. Menlu AS Hillary Clinton menyatakan AS akan menjatuhkan veto jika forum menerimaproposal keanggotaan Palestina. “Palestina Tetap Ingin Menjadi Anggota PBB”.(http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110916_palestina_pbb.shtml). Diakses 25 Oktober 20119 Implikasi dari proposal yang akan diajukan oleh Palestina untuk menjadi anggota PBB mendapatperlawanan dari AS. Menlu AS Hillary Clinton menyatakan AS akan menjatuhkan veto jika forum menerimaproposal keanggotaan Palestina. “Palestina Tetap Ingin Menjadi Anggota PBB”.(http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110916_palestina_pbb.shtml). Diakses 25 Oktober 2011
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 15 Oleh Demeiati Nur Kusumaningrummengumpulkan 13 pemimpin Arab lainnya untuk memprakarsai pembentukan OrganisasiPembebasan Palestina (PLO). PLO menggabungkan Fatah dan lebih dari 40 kelompokgerilyawan Palestina lainnya (Rahman, 2002, pp.xxv-xxvi). Mahmoud Abbas atau Abu Mazen adalah Presiden Otoritas Palestina(Palestinian Authority – PA) yang dipilih secara langsung pada pemilu kali pertama diPalestina tanggal 9 Januari 2005. Pemilu ini digelar karena pemimpin Palestina terdahuluYasser Arafat meninggal pada 11 November 2004. Pemilu ini memang tidak didukung olehdua organisasi ‘garis keras’; Hamas dan Jihad Islam. Mereka menolak pemilu karenadianggap tidak sah selama Palestina masih diduduki Israel. Pada tahun 1996, dua organisasiini juga pernah memboikot pemilu yang diadakan setelah terbentuknya PA berdasarkanPerjanjian Oslo I (1993) dan Oslo II (1995) yang ditandatangani Arafat, mendiang PMIsrael – Yitzhak Rabin dan mantan Presiden AS – Bill Clinton (Sihbudi, 2007, pp.352-353). Mahmoud Abbas sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jendral PLO(Organisasi Pembebasan Palestina). Setelah Arafat meninggal, Abbas dipilih secaraaklamasi sebagai Ketua PLO yang baru. Abbas merupakan aktifis politik senior dari PLO.Dia ikut mendirikan Fatah (fraksi terbesar dalam PLO) pada tahun 1959. Abbas merupakanDoktor lulusan Universitas Moskow yang menjadi tokoh Palestina kali pertama yangmenjalin kontak dengan Israel. Sebagai Presiden PA, Abbas diterima dengan baik olehIsrael dan AS. Abbas memiliki kemampuan untuk turut berpartisipasi dalam prosesperdamaian Palestina-Israel yang disponsori oleh AS, yang mengalami kemacetan sejakterpilihnya Ariel Sharon sebagai PM Israel pada tahun 2000 (Sihbudi, 2007, pp.353-354).Abbas dikenal sebagai salah satu tokoh Palestina yang moderat dan memiliki komitmenterhadap perdamaian di Timur Tengah (Sihbudi, 2007, p.363). Menurut Mustafa Abd. Rahman10 (2002, p.13) dalam ‘Jejak-jejak JuangPalestina: Dari Oslo Hingga Intifadah Al Aqsa’, Abu Mazen yang dikenal denganMahmoud Abbas merupakan arsitek perundingan rahasia Oslo. Pria yang dilahirkan padatahun 1935 itu senang bekerja di balik layar dan sangat dekat dengan Yasser Arafat yangkala itu menjabat sebagai Ketua PLO. Keyakinannya yang kuat tentang tidak adanya10 Mustafa Abd. Rahman adalah wartawan Kompas yang ditempatkan di Cairo dan bertanggungjawab ataspemberitaan Timur Tengah. Rahman pernah melakukan kunjungan jurnalistik sebanyak enam kali selamatahun 1993-1999 dan menaruh perhatian pada perkembangan hubungan Palestina-Israel.
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 16 Oleh Demeiati Nur Kusumaningrumpenyelesaian konflik Arab-Israel tanpa dialog langsung PLO-Israel mendorongnya untukmembina hubungan tidak resmi dengan tokoh-tokoh Israel sejak tahun 1970-an. PertemuanAbbas dengan tokoh Israel semula banyak dilakukan di Praha, Cekoslovakia danberkembang di beberapa negara Eropa Barat. Puncaknya adalah pertemuan rahasia Oslo-Norwegia yang menghasilkan kesepakatan Oslo I. Abbas menjadi anggota Fatah, faksiterbesar di PLO sejak tahun 1960. Sejak tahun 1983, Abbas menjadi anggota eksekutif PLOdan ketua Pembina hubungan Arab dan internasional.D. Hambatan Diplomasi Palestina dan Kegagalan Menjadi Anggota Penuh PBB Paper ini mengamati adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhikegagalan upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB. Faktor internal yaitu koalisi politikyang lemah pada domestik Palestina, kurang adanya integrasi kekuatan perjuangan antarfaksi untuk mewujudkan kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka. Faktor eksternalyaitu lemahnya dukungan regional Timur Tengah dengan tenggelamnya Pan Arabisme danstandar ganda kebijakan AS di Timur-Tengah serta dominasinya dalam percaturan politikinternasional, termasuk PBB.Lemahnya Persatuan Koalisi Politik Palestina Di dalam politik domestik Palestina terdapat faksi-faksi yang memilikipandangan yang berbeda. Terutama dua kubu besar, Fatah dan Hamas. Fatah adalah faksidalam politik Palestina yang satu-satunya diakui oleh AS dan Israel. Fatah adalah kubuyang pro terhadap proses perdamaian dengan jalur negosiasi. Sedangkan Hamas sebagaioposisi Fatah menganggap Kesepakatan Oslo sebagai konsesi berlebihan dan menyerah diriterhadap Zionisme (Rahman, 2002, p.90). Sejak Kesepakatan Oslo dan diberikannyaotoritas Palestina di Jalur Gaza pada tahun 1994, Arafat melarang segala bentuk aksikekerasan terhadap Israel yang dapat menggagalkan proses perundingan damai danstrabilitas keamanan di Palestina. Sementara, Hamas yang memiliki basis kuat di JalurGaza dan lebih bersifat militan dalam menghadapi Israel menjadi tantangan tersendiri bagiPLO pimpinan Arafat. Hamas cenderung mengutamakan aksi kekerasan sebagai strategiperjuangannya dalam menghadapi Israel dengan sayap militernya Izz al-Deen el-Qassamsejak awal tahun 1992. Lewat operasi militer tersebut Hamas memperoleh simpati dan
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 17 Oleh Demeiati Nur Kusumaningrumlegitimasi politik dari massa Palestina. Adapun Hamas tidak mengakui Kesepakatan Oslodi Washington yang ditandatangani bulan September 1993 dan kesepakatan “Gaza-Jerichopertama” di Cairo bulan Mei 1994 serta meneguhkan tekad untuk melanjutkan aksi-aksimiliternya (Rahman, 2002, pp.104-5). Hamas memiliki prinsip-prinsip pokok dalam perjuangannya. Pertama,membatasi operasi bersenjata di tanah pendudukan dan konsisten dengan tidak melancarkanaksi militer yang menyerang Israel di luar negeri. Hamas mengacu pada piagam PBB yangtidak membenarkan adanya penjajahan di muka bumi. Kedua, Hamas akan menyerangkombatan bukan rakyat sipil Israel. Namun sejak kasus pembantaian Hebron pada Februari1994 oleh Baruch Goldstein yang membawa korban 29 rakyat Palestina yang sedangmelaksanakan shalat shubuh, Hamas mulai mengubah prinsip-prinsipnya. Hamasberorientasi pada sistem aksi-reaksi di mana sayap militernya akan membalas semuatindakan represif Israel baik dengan sasaran kombatan maupun rakyat sipil Israel (Rahman,2002, pp.106-9). Adapun perbedaan visi antara dua faksi besar Palestina; Fatah dan Hamasmembuat koalisi politik dalam perjuangan kemerdekaan Palestina tersendat-sendat. Haltersebut yang kemudian menjadi alasan Israel dan AS menggagalkan terwujudnya Palestinayang berdaulat karena kelemahan Pemerintah Otoritas Palestina dalam menangkal aksi-aksikekerasan terhadap kepentingan Israel. Aksi-aksi kekerasan di Palestina juga dibalas olehtindakan serupa oleh Israel karena mereka beranggapan itu sebagai upaya memerangiterorisme terkait dengan keamanan nasional sebuah negara (Rahman, 2002, pp.106).Lemahnya Dukungan Timur Tengah Terhadap Perjuangan Palestina Konflik Palestina-Israel tidak hanya dipahami sebagai konflik antara dua pihaktentang kedaulatan nasional namun juga konflik antara Arab dan non-Arab. Palestinasebagai bagian dari regional Timur Tengah merupakan entitas yang perlu mendapatperhatian lebih terkait kasus-kasus pelanggaran HAM dan diskriminasi rasial oleh YahudiIsrael. Negara-negara Arab diharapkan dapat mendorong proses perdamaian Palestina-Israel demi stabilitas keamanan regional. Namun Palestina dan Israel hingga saat ini belummencapai penyelesaian konflik karena lemahnya dukungan negara-negara Timur Tengah.
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 18 Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum Menurut Sihbudi, negara-negara Arab tidak mampu menggalang persatuandemi membela Palestina dari penjajahan Israel. Mereka memang ‘sepakat’ untuk membelaperjuangan Palestina melawan Israel namun tidak pernah padu dalam hal ‘bagaimana’melakukannya. Baik dalam perang Arab-Israel tahun 1948, 1956, 1967, 1973 maupun 1982(ketika Israel menyerbu Libanon untuk mengusir PLO) hingga agresi Israel tahun 2002,hanya empat dari dua puluh negara Arab yang sering terlibat yaitu Mesir, Suriah, Libanondan Palestina. Libya dan Irak yang dianggap negara yang lebih kuat juga tidak terlibat samasekali. Apalagi beberapa negara petrodollar seperti Arab Saudi dan anggota GCC (DewanKerjasama Teluk) -Saudi, Kuwait, Qatar, UEA, Oman dan Bahrain- juga demikian. Merekacenderung memberikan dukungan moral dan finansial pada Palestina yang jumlahnyahanya 120 juta dollar AS per tahun (Rahman, 2002, p.xxi-xxii).Standar Ganda Kebijakan AS di Timur-Tengah Menurut Sihbudi (2007, pp. xxxii-xxxiii) kawasan Timur Tengah rawanterhadap konflik. Hal tersebut memiliki faktor yang juga kompleks. Timur Tengahmemiliki sumberdaya alam –minyak- yang berlimpah dan menjadi andalan utamaperdagangan negara-negara di kawasan ini. Sehingga, kekayaan sumberdaya minyakmenarik banyak investasi negara Barat di Timur Tengah. Kepentingan ekonomi-politikAmerika Serikat (AS) di Timur Tengah semakin besar dengan keberadaan Israel. Israelcenderung menjadi representasi AS dan menggambarkan pengaruh kekuatan Barat dalamimplementasi kebijakan-kebijakan regional Timur Tengah. Paper ini berargumen bahwa kegagalan upaya Palestina menjadi anggota penuhPBB berkorelasi cukup erat dengan kepentingan AS di Timur Tengah. Kebijakan apapunyang menggambarkan konstalasi politik di kawasan ini harus tetap mengamankankepentingan nasional AS. Sementara, kepentingan nasional AS tidak hanya melibatkanpublik AS pada umumnya, namun juga kepentingan para elit Yahudi dan kelompokkepentingan yang mendukung eksistensi Israel. Argumen ini juga dikutip dari pemikiranNoam Chomsky dalam “The “Peace Process” in U.S. Global Strategy” tentang besarnyaperan AS dalam proses penyelesaian konflik di Timur Tengah termasuk rangkaianperundingan dari kesepakatan Madrid hingga Oslo (Chomsky, 2003, p.159).
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 19 Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum Chomsky mengatakan bahwa Timur Tengah telah menarik perhatian AS sejakakhir tahun 1920 an dimana kawasan ini adalah penghasil minyak dan menjadi sumberkompetisi ekonomi antara AS dengan Inggris dan Perancis. Pada tahun 1930-1970 anperusahaan Inggris adalah eksportir minyak terbesar yang banyak didirikan di TimurTengah. Namun AS sejak pemerintahan Woodrow Wilson mampu menggeser dominasiInggris dengan kebijakan “Open Door Policy”. Kebijakan “open door” ini direfleksikandengan kebebasan kompetisi yang menekankan pada praktik-praktik perdagangan bebas.Namun sejak berakhirnya Perang Dunia II, AS memperluas pengaruhnya di Timur Tengahdemi mencapai kepentingan akan sumberdaya minyak bahkan dengan kebijakan yangcenderung unilateral sekalipun (Chomsky, 2003, p.159-61). Chomsky (2003, p.162) juga mencatat bagaimana Timur Tengah merupakanaset yang berharga bagi AS dengan mengutip tulisan Jules Kagian dalam Middle EastInternational, October 21, 1994, “Under Clinton, Washington has extended these aspects of the Monroe Doctrine to the Middle East as well. Secretary of State Madeleine Albright, then UN ambassador, informed the Security Council that in this region too the United States will act “multilaterally when we can and unilaterally as we must,” because “[w]e recognize this area as vital to U.S. national interests” and therefore recognize no limits or constrains, surely not international law or the United Nations.”Dalam tulisannya Chomsky juga menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri AS harus selarasdengan kepentingan korporasi-korporasi besar yang tersebar di seluruh dunia. Oleh sebabitu, demi menjamin keberlangsungan dominasi AS pada politik internasional makaanggaran keamanan AS –Pentagon- juga ditingkatkan. Bahkan selama Perang Dinginanggaran Pentagon diperbesar dengan memotong alokasi anggaran sosial AS. Korporasi minyak terkemuka dari AS dan Inggris juga berkompetisi dalammengamankan kepentingannya akan sumberdaya minyak. Jalur komunikasi AS denganTimur Tengah juga melewati beberapa hub state seperti Italia dan negara-negaraMediterania lainnya. Sehingga demokrasi di kawasan ini menjadi fokus perhatian AS yangChomsky sebut sebagai “U.S. strategic interests”. Komitmen AS pada demokrasi di Italiaadalah hal yang penting. Tercatat, perusahaan minyak AS; Exxon dan Mobile sama halnyadengan perusahaan minyak Inggris; BP dan Shell menyediakan dana untuk kampanyepolitik bagi partai-partai yang mengusung paham demokrasi dan mendukung kepentingan
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 20 Oleh Demeiati Nur Kusumaningrumperusahaan-perusahaan tersebut. Di AS, kontribusi asing untuk kampanye partai politikadalah hal yang melanggar hukum. Sementara, bantuan perusahaan AS bagi kampanyepolitik di negara lain adalah bagian dari penegakan demokrasi (Chomsky, 2003, p.163-4).Kerjasama AS dengan negara-negara OPEC terus dibina dengan baik demi kepentinganpetrodollar. Adapun kenaikan harga minyak mampu melipatgandakan keuntunganperusahaan-perusahaan minyak AS. Keuntungan ini pada akhirnya juga mendatangkanuang yang lebih banyak bagi penjualan senjata, proyek rekonstruksi dan lain-lain.Sehingga, keuntungan perusahaan minyak AS di Timur Tengah akan berkontribusiterhadap peningkatan anggaran militer AS (Chomsky, 2003, p.170-4)11. Argumen mengenai implementasi demokrasi AS di Timur Tengah yangmenerapkan standar ganda juga pernah ditulis oleh Sidik Jatmika dalam “AS PenghambatDemokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat” tahun 2000. Jatmika(2001, pp.15-6) menguraikan perkembangan sistem demokrasi AS –Demokrasi Barat- yangdisandarkan pada semangat Magna Charta (1216), The English Petition of Rights (1628),The English Bill of Rights, The Two Treaties of Government (1690) dan DeklarasiKemerdekaan AS (1776) yang menekankan pada “life, liberty, prosperity” dalam semuaaspek kehidupan manusia. Sementara, AS tampaknya tidak memiliki sikap yang tegasterkait aneksasi yang dilakukan Israel di Palestina hingga tahun 2011 ini. Israel merupakan sekutu AS di Timur Tengah dimana kepentingan Israelcenderung diutamakan daripada penegakan HAM dan demokrasi. Chomsky mengutippenelitian yang dilakukan Diane Kunz dari Yale University dan Nadav Safran, ahli TimurTengah dari Harvard yang menyatakan bahwa AS menyumbang biaya yang besar bagiIsrael dari manipulasi pajak publik AS maupun private transfer. Israel merupakan negarapenerima sumbangan terbesar AS dan diperkirakan mencapai 35% dari anggaran tahunanIsrael pada tahun 1950-an (Chomsky, 2003, p.169-70). Menurut media massa Israel,11 Pendapat ini juga merefleksikan eratnya hubungan korporasi minyak dengan industri pertahanan ASmelalui permintaan anggaran tahunan Pentagon oleh Gedung Putih (Presiden George Bush) kepada Kongresdalam Chomsky (2003, p.167) dengan kutipan ‘…“it will remain necessary to strengthen “the defenseindustrial base” (meaning most of high-tech industry) and to create incentives “to invest in new facilities andequipment as well as in research and development,“ maintaining the public subsidy, no longer because of theSoviet threat but, rather to counter “the growing technological sophistication” of the Third World-which theUnited States was seeking to enhance through sales of sophisticated armaments, with increasing fervor afterthe Gulf War, which was used frankly as a sales promotion device.”….’
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 21 Oleh Demeiati Nur Kusumaningrumpembangunan pemukiman Israel mengalami peningkatan sejak terpilihnya Ariel Sharonsebagai Menteri Konstruksi dan Pembangunan pada tahun 1992 sebelum kesepakatan Oslo.Pembangunan pemukiman Yahudi ini ditingkatkan demi menanggulangi isu terorisme dankriminalitas di Palestina dan pembiayaan dari proyek tersebut diambil dari para pembayarpajak AS (Chomsky, 2003, p.230). Hal tersebut juga diperkuat dengan laporan Clyde R.Mark dalam Congressional Research Service pada 17 Oktober 2002 tentang hubunganantara AS dan Israel, “Israeli-U. S. relations are an important factor in U. S. policy in the Middle East, and Congress has placed considerable importance on the maintenance of a close and supportive relationship. The main vehicle for expressing support for Israel has been foreign aid; Israel currently receives about $3 billion per year in economic and military grants, refugee settlement assistance, and other aid. Congress has monitored the aid issue closely along with other issues in bilateral relations, and its concerns have affected Administrations policies. U. S.-Israeli relations have evolved from an initial American policy of sympathy and support for the creation of a Jewish homeland in 1948 to an unusual partnership that links a small but militarily powerful Israel, dependent on the United States for its economic and military strength, with the U. S. superpower trying to balance competing interests in the region. Some in the United States question the levels of aid and general commitment to Israel, and argue that a U. S. bias toward Israel operates at the expense of improved U. S. relations with various Arab states. Others maintain that democratic Israel is a strategic ally, and that U. S. relations with Israel strengthens the U. S. presence in the Middle East.”12 Hubungan erat antara AS dan Israel dapat digambarkan sebagai strategi ASdalam mempertahankan kepentingannya di Timur Tengah. Sementara, Israel membutuhkandukungan dana dan kemampuan militer untuk mewujudkan negara Israel yang berdaulat ditanah Palestina.Penutup Kegagalan upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB dikarenakan lemahnyakoalisi politik domestik Palestina. Terutama oleh perbedaan metode perjuangankemerdekaan Palestina antara dua faksi besar yaitu Fatah dan Hamas. Secara regional,dukungan negara-negara Timur-Tengah cukup lemah dalam menyatukan visi terhadappelanggaran HAM di Palestina. Negara-negara petrodollar tidak menggunakan minyaksebagai strategi dalam meningkatkan posisi tawar Palestina terhadap proses negosiasidengan Israel dan AS. Sebagian besar negara-negara Arab penghasil minyak berorientasipada aspek ekonomi dan keamanan yang cenderung mengutamakan kepentingan kedua12 Keterangan lebih lanjut dapat dibaca pada http://www.policyalmanac.org/world/archive/crs_israeli-us_relations.shtml. Website diunduh pada 29 November 2011.
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 22 Oleh Demeiati Nur Kusumaningrumnegara tersebut. Adapun dalam konteks global, dominasi AS di Timur Tengah dan forumPBB cukup kuat. Hal ini terkait dengan kerjasama perusahaan-perusahaan minyak AS diTimur-Tengah dan kekuatan AS sebagai Dewan Keamanan PBB. Standar ganda AS dalammenerapkan demokrasi dan penegakan HAM di Timur-Tengah juga menjadi salah satufaktor kegagalan Palestina mendapat keanggotaan penuh PBB.
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 23 Oleh Demeiati Nur KusumaningrumReferensiAkbar, Aulia, “Palestina Adopsi Doktrin Non-Kekerasan”, Okezone, 4 Oktober 2011, <http://international.okezone.com/read/2011/10/04/412/510805/palestina-adopsi- doktrin-non-kekerasan>, diunduh 25 Oktober 2011Barston, R.P., 2006, Modern Diplomacy, Third Edition, Pearson Education Limited, LondonBBC Indonesia, “Palestina Tetap Ingin Menjadi Anggota PBB”, 16 September 2011, <http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110916_palestina_pbb.shtml>, diunduh 25 Oktober 2011BBC, n.d., 1949 Armistice Line, <http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/israel_and_palestinians/ key_maps/5.stm>, diunduh 25 Oktober 2011BBC, n.d., Jerusalem before and since 1967, <http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/israel_and_palestinians/ key_maps/3.stm>, diunduh 25 Oktober 2011BBC, n.d., Jewish Settlements in Gaza, <http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/israel_and_palestinians/ key_maps/2.stm>, diunduh 25 Oktober 2011BBC, n.d., Jewish Settlements on West Bank, <http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/israel_and_palestinians/ key_maps/jewish_sett_west.stm>, diunduh 25 Oktober 2011BBC, n.d., Sykes-Picot Agreement, <http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/israel_and_palestinians/ key_maps/7.stm>, diunduh 25 Oktober 2011BBC, n.d., UN Partition Plan for Palestine, <http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/israel_and_palestinians/ key_maps/6.stm>, diunduh 25 Oktober 2011Berridge, G.R., 1994, Diplomacy: Theory and Practice, Second Edition, Palgrave Macmillan, LondonChomsky, Noam, 2003, Middle East Illusions, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., United States
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 24 Oleh Demeiati Nur KusumaningrumIf American New, n.d., Maps of Israel and Palestine, <http://www.ifamericaknew.org/history/maps.html>, diunduh 25 Oktober 2011Jatmika, Sidik, 2001, AS Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat, Bigraf, YogyakartaMark, Clyde R., “Israeli-United States Relations”, Almanac of Policy Issues, Congressional Research Service, 17 Oktober 2002, <http://www.policyalmanac.org/world/archive/crs_israeli-us_relations.shtml>, diunduh pada 29 November 2011Maruli, Aditia, “Komisi PBB tak sepakat soal keanggotaan Palestina”, Berita Antara, 12 November 2011, <http://www.antaranews.com/berita/284204/komisi-pbb-tak- sepakat-soal-keanggotaan-palestina>, diunduh 29 November 2011McGreal, Chris, “United Nations Delays Palestinian Statehood Vote”, Guardian, 11 November 2011, <http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/11/united-nations- delays-palestinian-statehood-vote>, diunduh 25 Oktober 2011Pemita, Desika, “Rusia Kecam Pembangunan Pemukiman Israel”, Berita Liputan6, 29 September 2011, <http://berita.liputan6.com/read/355581/rusia-kecam- pembangunan-permukiman-israel>, diunduh 25 Oktober 2011Rachman, Taufik, “DK PBB Mulai Pertimbangkan Usulan Palestina”, Antara, 26 September 2011, <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/09/26/ls4nzm-dk-pbb- mulai-pertimbangkan-usulan-palestina>, diunduh 25 Oktober 2011Rahman, Mustafa Abd., 2002, Jejak-jejak Juang Palestina: Dari Oslo hingga Intifadah Al Aqsa, Penerbit Buku Kompas, JakartaSihbudi, Reza, Menyandera Timur Tengah: Ketidakbijakan AS dan Israel Atas Negara- negara Muslim, Mizan, JakartaSuryokusumo, Sumaryo. 2004, Praktik Diplomasi, STIH Iblam, Jakarta
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 25 Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum Peta 1 Sumber:http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.onepalestine.org/graphics/Palestine_1946.png&imgrefurl=http://www.onepalestine.org/resources/Links_From_Main_Page/Palestinians_Native_Americans.html&usg=__k7NbwetbD8QbI28fb8u2Arg9km4=&h=792&w=474&sz=310&hl=id&start=2&zoom=1&tbnid=gsnkzTkBsnLsdM:&tbnh=143&tbnw=86&ei=39gCT6quKIjzrQfewczODw&prev=/search%3Fq%3Dpalestine%2B1946%26hl%3Did%26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D499%26tbm%3Disch%26prmd%3Dimvnsu&itbs =1
  • DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 26 Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum Peta 2 The United Nations Partition Plan 1947 Sumber:http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.thejerusalemfund.org/www.thejerusalemfund.org/carryover/maps/images/hist_partition.jpg&imgrefurl=http://www.thejerusalemfund.org/www.thejerusalemfund.org/carryover/maps/hist_partition.html&usg=__z2OS8Ic6CE3U6uymHebIJgjadSs=&h=976&w=700&sz=52&hl =id&start=19&zoom=1&tbnid=0np9H1K5p1RbiM:&tbnh=149&tbnw=107&ei=wNwCT-WPE4TXrQe3_czwDw&prev=/search%3Fq%3DUnited%2BNations%2BPartition%2BPlan%26hl%3Did%2 6sa%3DN%26biw%3D1024%26bih%3D499%26tbm%3Disch%26prmd%3Dimvnsu&itbs=1
  • Filename: @BCL@9815F013Directory: C:Windowssystem32Template: C:UsersHewlett- PackardAppDataRoamingMicrosoftTemplatesNormal.dotmTitle: Oleh Demeiati Nur KusumaningrumSubject:Author: Demeiati Nur KusumaningrumKeywords:Comments:Creation Date: 11/10/2011 6:07:00 PMChange Number: 232Last Saved On: 1/3/2012 6:12:00 PMLast Saved By: Demeiati Nur KusumaningrumTotal Editing Time: 4,014 MinutesLast Printed On: 1/3/2012 6:19:00 PMAs of Last Complete Printing Number of Pages: 26 Number of Words: 8,359 (approx.) Number of Characters: 47,649 (approx.)