Etika Bisnis

9,994
-1

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
9,994
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
566
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Etika Bisnis

  1. 1. WUJUD KOMITMEN Good Corporate Governance <ul><li>Anggaran Dasar Perusahaan </li></ul><ul><li>Board Policy Manual (BPM) </li></ul><ul><li>Corporate Policy Manual (CPM) </li></ul><ul><li>Pedoman Perilaku Bisnis (PPB) </li></ul><ul><li>Pedoman Manajemen Risiko (PMR) </li></ul><ul><li>Sistem Manajemen </li></ul><ul><li>State of Corporate Intent (SCI) </li></ul><ul><li>Contract Management ( KPI) </li></ul><ul><li>Internal Audit Charter (IAC) </li></ul><ul><li>Committee Audit Charter (CAC) </li></ul><ul><li>Risk Based Audit </li></ul><ul><li>RJP, RKAP, SK M.BUMN NO.100/MBU/2002 </li></ul><ul><li>Hubungan Anak Perusahaan, Anggota Holding </li></ul><ul><li>Corporate Social Responsibility (CSR) </li></ul><ul><li>Peraturan & Perundang-Undangan yang berkaitan </li></ul><ul><li>dengan penerapan GCG </li></ul>Shareholder Value KESEIMBANGAN KEPENTINGAN STAKEHOLDERS P E D O M A N G C G
  2. 2. PENGERTIAN GCG Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( Good Corporate Governance ) adalah : Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, yang diselenggarakan secara sehat dan nilai-nilai etika, berlandaskan peraturan perundangan
  3. 3. PENGERTIAN GCG Good Corporate Governance SHAREHOLDER VALUE GOOD CORPORATE GOVERNANCE SCI Best Practices Code of CG Code of Conduct <ul><li>Committees </li></ul><ul><li>Corporate Secretary </li></ul><ul><li>Auditor </li></ul>Manajemen & Karyawan RUPS KOMISARIS DIREKSI KESEIMBANGAN KEPENTINGAN STAKEHOLDERS ORGAN UTAMA + Corporate Governance Infrastructures ATURAN / PEDOMAN ORGAN PENDUKUNG
  4. 4. MANFAAT TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK <ul><li>1. Citra perusahaan yang baik </li></ul><ul><li>* Meningkatkan kepercayaan stakeholders </li></ul><ul><li> ( investors, karyawan, pelanggan ) </li></ul><ul><li>2. Terciptanya kinerja yang tinggi </li></ul><ul><li>* Memaksimalkan nilai perusahaan </li></ul><ul><li>* Mendorong pengelolaan perusahaan secara </li></ul><ul><li> profesional, transparan dan efektif </li></ul>Good Corporate Governance
  5. 5. PRINSIP-PRINSIP GCG SK MEN BUMN NO. 117 / TH 2002 <ul><li>Transparansi : </li></ul><ul><li>Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan kepada stakeholders </li></ul><ul><li>Akuntabilitas : </li></ul><ul><li>Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban organ perusahaan. Masing-masing mempunyai wewenang dan tanggung-jawab yang jelas dan wajib melaporkan pelaksanaan wewenang dan tanggung-jawab dimaksud, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif </li></ul>Good Corporate Governance
  6. 6. PRINSIP-PRINSIP GCG SK MEN BUMN NO. 117 / TH 2002 <ul><li>3. Responsibilitas (Pertanggung-jawaban) : </li></ul><ul><li>Pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku baik peraturan internal perusahaan maupun peraturan perundang-undangan terkait </li></ul><ul><li>4. Independensi (Kemandirian) : </li></ul><ul><li>Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat </li></ul>Good Corporate Governance
  7. 7. PRINSIP-PRINSIP GCG SK MEN BUMN NO. 117 / TH 2002 <ul><li>5. Fairness (Kewajaran) : </li></ul><ul><li>Perlakuan yang adil dan setara terhadap hak-hak semua pihak (stakeholders), yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanggung jawab sosial dari perusahaan </li></ul>Good Corporate Governance
  8. 8. PENGERTIAN RUPS <ul><li>1. Pemegang Saham : </li></ul><ul><li>Pemegang Saham adalah pemegang / pemilik surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor </li></ul><ul><li>Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) : </li></ul><ul><li>RUPS adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris </li></ul>Good Corporate Governance
  9. 9. KOMISARIS <ul><li>Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan </li></ul>Good Corporate Governance
  10. 10. TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS <ul><li>1. Melakukan Pengawasan atas kepengurusan perusahaan </li></ul><ul><li>2. Memasuki tempat-tempat di perusahaan, memeriksa buku-buku </li></ul><ul><li>surat-surat bukti, persediaan barang, keadaan uang kas, dll </li></ul><ul><li>3. Bisa meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugas </li></ul><ul><li>4. Berhak meminta penjelasan tentang segala hal kepada Direksi </li></ul><ul><li>5. Memberhentikan anggota Direksi untuk sementara waktu, jika Direksi </li></ul><ul><li>melanggar ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan </li></ul><ul><li>6. Memperoleh akses atas informasi perusahaan secara tepat waktu dan </li></ul><ul><li>lengkap </li></ul>Good Corporate Governance
  11. 11. KOMISARIS <ul><li>Jumlah dan Komposisi Komisaris : </li></ul><ul><li>Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen. </li></ul><ul><li>Komisaris Independen, paling sedikit 20 % (dua puluh) persen dari anggota Komisaris harus berasal dari kalangan di luar perusahaan, yang bebas </li></ul>Good Corporate Governance
  12. 12. KOMISARIS <ul><li>Larangan Rangkap Jabatan dan Mengambil Keuntungan Pribadi : </li></ul><ul><li>Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai </li></ul><ul><li>anggota Direksi pada BUMN, BUMD, dan BUM Swasta </li></ul><ul><li>Jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau </li></ul><ul><li>Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan </li></ul>Good Corporate Governance
  13. 13. KOMISARIS <ul><li>Komite-komite Komisaris : </li></ul><ul><li>Komite Audit bertugas memastikan efektifitas pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor </li></ul><ul><li>Komite Nominasi bertugas menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Komisaris, Direksi dan para Eksekutif lainnya </li></ul><ul><li>Komite Remunerasi bertugas menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan </li></ul><ul><li>Komite Asuransi dan Risiko Usaha bertugas melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha, jenis serta jumlah asuransi dalam hubungannya dengan risiko usaha </li></ul>Good Corporate Governance
  14. 14. DIREKSI <ul><li>Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan / pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan </li></ul>Good Corporate Governance
  15. 15. DIREKSI <ul><li>Kontrak Manajemen : </li></ul><ul><li>Kontrak Manajemen adalah kesepakatan antara Pemegang Saham dengan Direksi dan Komisaris yang berisikan : </li></ul><ul><li>Pernyataan bahwa RKAP tahun operasional saat menjabat telah disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan semua risiko secara terukur. </li></ul><ul><li>Upaya pencapaian target Key Performance (KPI). </li></ul><ul><li>Bertanggung jawab secara penuh terhadap pencapaian target RKAP sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, dan bersedia menerima sanksi bila target KPI tidak terpenuhi. </li></ul><ul><li>Direksi bersedia mematuhi arahan dan kebijakan yang disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham dengan tujuan untuk mencapai Kinerja PT Pusri Holding secara keseluruhan, dan bersedia menerima sanksi bila tidak melaksanakannya. </li></ul><ul><li>Pemegang Saham (PT Pusri Holding) mendukung sepenuhnya PT Petrokimia Gresik dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mencapai target yang disepakati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. </li></ul><ul><li>Pemegang Saham (PT Pusri Holding) memberikan penghargaan kepada PT Petrokimia Gresik atas pencapaian target yang disepakati berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian BUMN. </li></ul>
  16. 16. DIREKSI <ul><li>Tugas dan Tanggung Jawab Direksi : </li></ul><ul><li>Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku </li></ul><ul><li>Mengelola perusahaan dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham </li></ul><ul><li>Memastikan agar informasi mengenai perusahaan diberikan kepada Komisaris secara tepat waktu dan lengkap </li></ul><ul><li>Memastikan agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial serta memperhatikan kepentingan dari berbagai stakeholders </li></ul>Good Corporate Governance
  17. 17. DIREKSI <ul><li>Jumlah dan Komposisi Direksi : </li></ul><ul><li>Paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah anggota Direksi harus berasal dari kalangan di luar perusahaan, yang bebas dari pengaruh anggota Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta Pemegang Saham </li></ul><ul><li>Dalam proses pencalonan dan pengangkatan Direksi dari kalangan di luar perusahaan, harus diupayakan agar pendapat pemegang saham minoritas diperhatikan sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholders. </li></ul>Good Corporate Governance
  18. 18. DIREKSI <ul><li>Larangan mengambil keuntungan pribadi : </li></ul><ul><li>Para anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan yang dikelolanya selain gaji dan fasilitas sebagai anggota Direksi, yang ditentukan oleh RUPS </li></ul>Good Corporate Governance
  19. 19. DIREKSI <ul><li>Sistem Pengendalian Internal oleh Direksi : </li></ul><ul><li>Direksi menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan </li></ul><ul><li>Aktifitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi perusahaan </li></ul><ul><li>Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan </li></ul><ul><li>Monitoring </li></ul>Good Corporate Governance
  20. 20. DIREKSI <ul><li>Rangkap Jabatan Direksi : </li></ul><ul><li>Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai : </li></ul>Good Corporate Governance Anggota Direksi perusahaan dilarang menjadi pengurus partai politik dan/ atau calon/ anggota legislatif <ul><li>Anggota Direksi pada BUMN lain, BUMD dan BUM Swasta </li></ul><ul><li>Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Dearah dan/ atau </li></ul><ul><li>Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan </li></ul><ul><li>Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan </li></ul>
  21. 21. KOMITE AUDIT <ul><li>Komite Audit adalah komite yang bertugas membantu Komisaris dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor </li></ul><ul><li>( Komite : sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu ) </li></ul>Good Corporate Governance
  22. 22. KOMITE AUDIT <ul><li>Peran dan Tanggung Jawab : </li></ul><ul><li>Pengendalian Internal </li></ul><ul><li>Audit Internal </li></ul><ul><li>Audit Eksternal </li></ul><ul><li>Kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan </li></ul><ul><li>Tanggung jawab lainnya </li></ul>Good Corporate Governance
  23. 23. EKSTERNAL AUDITOR <ul><li>Auditor Eksternal adalah institusi independen yang ditunjuk oleh RUPS untuk melaksanakan fungsi audit (pemeriksaan) terhadap semua catatan akuntansi dan data penunjang perusahaan, yang akan memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan, dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan standar Akuntansi Indonesia </li></ul>Good Corporate Governance
  24. 24. EKSTERNAL AUDITOR <ul><li>Tugas dan Tanggung Jawab Eksternal Auditor : </li></ul><ul><li>Melaksanakan audit umum atas laporan keuangan perusahaan </li></ul><ul><li>akhir tahun buku, yang meliputi : </li></ul><ul><li>Melakukan audit umum atas laporan keuangan perusahaan dan laporan konsolidasi perusahaan </li></ul><ul><li>Melaksanakan audit tentang kepatuhan ( compliance ) perusahaan terhadap berbagai kewajiban perusahaan, sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik, Pernyataan Standar Auditing (PSA) 62 dan Standar Audit Pemerintah </li></ul><ul><li>Melaksanakan evaluasi kinerja perusahaan, sesuai dengan pedoman penilaian tingkat kesehatan BUMN </li></ul><ul><li>Memberikan opini atau pendapat atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi perusahaan </li></ul><ul><li>Memberikan pertimbangan-pertimbangan, komentar, serta saran-saran perbaikan </li></ul>Good Corporate Governance
  25. 25. SATUAN PENGAWASAN INTERN <ul><li>Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan / audit internal berdasarkan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Direksi </li></ul>Good Corporate Governance Audit Internal merupakan suatu kegiatan audit dan konsultansi yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip independensi, profesionalisme, integritas, obyektifitas,dan kemitraan oleh aparat SPI guna memberikan nilai tambah (added value) bagi organisasi dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan
  26. 26. SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) <ul><li>Tugas SPI : </li></ul><ul><li>Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikannya </li></ul><ul><li>Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud di atas </li></ul><ul><li>Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan </li></ul><ul><li>Pelaksanaan audit oleh SPI dalam melaksanakan tugas operasionalnya berdasarkan Pokok-pokok Audit Internal ( Internal Audit Charter ) didasarkan pada prinsip-prinsip independensi, profesionalisme, integritas, obyektifitas dan kemitraan </li></ul><ul><li>Dalam melaksanakan tugasnya SPI wajib menjaga kelancaran tugas unit kerja dalam perusahaan </li></ul>Good Corporate Governance
  27. 27. SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) <ul><li>Pelaksanaan Audit Internal : </li></ul><ul><li>Pengawasan langsung : </li></ul><ul><li>Pengawasan yang terprogram dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Non PKPT maupun Audit Khusus </li></ul><ul><li>b) Pengawasan tidak langsung </li></ul><ul><li>c) Konsultasi Sistem Pengendalian Intern </li></ul><ul><li>Memfasilitasi pelaksanaan Control Risk Self Assessment </li></ul><ul><li>Sebagai counterpart bagi pemeriksa eksternal </li></ul><ul><li>Penugasan khusus sesuai kebutuhan </li></ul>Good Corporate Governance
  28. 28. SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) <ul><li>Norma Pelaporan Pemeriksaan : </li></ul><ul><li>Harus melaporkan hasil pemeriksaan </li></ul><ul><li>Laporan dibuat tertulis dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang secara tepat waktu </li></ul><ul><li>Laporan pemeriksaan memuat ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan disusun dengan baik, menyajikan informasi yang layak dan menyatakan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai norma pemeriksaan </li></ul>Good Corporate Governance
  29. 29. SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) Good Corporate Governance <ul><li>Norma Pelaporan Pemeriksaan : </li></ul><ul><li>Setiap Laporan harus : </li></ul><ul><li>* Memuat temuan dan kesimpulan pemeriksaan secara obyektif </li></ul><ul><li> serta saran tindak lanjut yang konstruktif </li></ul><ul><li>* Utamakan usaha perbaikan dari pada kritik </li></ul><ul><li>* Ungkapkan hal-hal yang masih merupakan masalah yang belum </li></ul><ul><li>dapat diselesaikan sampai akhir pemeriksaan </li></ul><ul><li>* Kemukakan pengakuan atas prestasi atau tindakan perbaikan </li></ul><ul><li> yang telah dilaksanakan, terutama yang bisa diterapkan </li></ul><ul><li>di bagian lain </li></ul><ul><li>* Kemukakan pendapat pejabat obyek yang diperiksa </li></ul><ul><li> mengenai hasil pemeriksaan </li></ul>
  30. 30. SEKRETARIS PERUSAHAAN <ul><li>Sekretaris Perusahaan adalah pejabat / petugas perusahaan yang diangkat oleh Direksi, yang bertindak sebagai : </li></ul><ul><li> pejabat penghubung ( Liaison Officer ) </li></ul><ul><li>yang bertugas menata-usahakan serta menyimpan </li></ul><ul><li>dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas </li></ul><ul><li>pada daftar Pemegang Saham, daftar khusus dan </li></ul><ul><li>risalah rapat Direksi maupun RUPS / RUPS LB </li></ul><ul><li>serta harus memastikan bahwa perusahaan </li></ul><ul><li>mematuhi peraturan tentang persyaratan </li></ul><ul><li>keterbukaan yang berlaku dan wajib memberikan </li></ul><ul><li>informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada </li></ul><ul><li>Direksi secara berkala dan kepada Komisaris </li></ul><ul><li>apabila diminta oleh Komisaris </li></ul>Good Corporate Governance
  31. 31. SEKRETARIS PERUSAHAAN Good Corporate Governance <ul><li>Fungsi Pokok Sekretaris Perusahaan. </li></ul><ul><li>Bertanggung jawab terhadap unit kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya dalam pengelolaan bidang hukum, kehumasan, kesekretariatan dan pelayanan umum untuk membangun citra perusahaan yang positif bagi stakeholders. </li></ul>
  32. 32. SEKRETARIS PERUSAHAAN Good Corporate Governance <ul><li>a) Bertanggung jawab atas penetapan kebijakan pengelolaan di bidang hukum, kehumasan, kesekretariatan dan pelayanan umum (perlengkapan dan transportasi) </li></ul><ul><li>Pembuatan laporan secara periodik (setiap bulan) kepada Direktur SDM & Umum atas bantuan pembinaan wilayah yang telah disetujuinya. </li></ul><ul><li>Melaksanakan, memantau, dan melakukan perbaikan terus menerus terhadap penerapan Pengelolaan Mutu Terpadu (PMT) meliputi SMM, SML, SMK3, Sistem Manajemen Risiko, dan Sistem Manajemen lainnya yang berlaku di Perusahaan. </li></ul><ul><li>Mengkoordinasikan dengan Staf Pemegang Saham dalam penyelenggaran/pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik RUPS Hasil Kerja/kinerja dan RUPS Perusahaan, maupun RUPS Luar Biasa. </li></ul><ul><li>Bertanggung jawab atas penyusunan rencana kerja/anggaran tahunan dan rencana jangka panjang unit kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya </li></ul><ul><li>Bertanggung jawab atas penetapan sasaran/target di bidang hukum, kehumasan, kesekretariatan dan pelayanan umum. </li></ul><ul><li>Bertanggung jawab atas realisasi pencapaian target yang telah ditetapkan dalam KPI, serta memberikan alternatif pemecahan masalah atas hambatan/ancaman terhadap pencapaian target. </li></ul>Tugas dan Tanggung Jawab :
  33. 33. MANAJEMEN RISIKO Good Corporate Governance Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengelola risiko, meliputi proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko dan pemantauan risiko yang ada dan / atau yang akan timbul dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja
  34. 34. MANAJEMEN RISIKO <ul><li>Risiko Produksi </li></ul><ul><li>Risiko Pemasaran </li></ul><ul><li>Risiko Keuangan </li></ul><ul><li>Risiko Pengadaan </li></ul><ul><li>Risiko Sumber Daya Manusia ( SDM ) </li></ul><ul><li>Risiko Pengembangan </li></ul><ul><li>Risiko Hukum dan Reputasi </li></ul><ul><li>Risiko Sistem Informasi </li></ul><ul><li>Risiko Pengawasan </li></ul>Good Corporate Governance Risiko
  35. 35. MANAJEMEN RISIKO <ul><li>Proses Identifikasi Risiko ( Risk Identification ) </li></ul><ul><li>Proses Pengukuran Risiko ( Risk Measurement ) </li></ul><ul><li>Proses Pengendalian Risiko ( Risk Treatment ) </li></ul><ul><li>Proses Pemantauan Risiko ( Risk Monitoring and Control ) </li></ul>Good Corporate Governance Tahapan Dalam Manajemen Risiko
  36. 36. ETIKA BERUSAHA DAN ANTI KORUPSI <ul><li>STAKEHOLDERS </li></ul><ul><li>ELEMEN PERUSAHAAN </li></ul><ul><li>ANTI KORUPSI </li></ul>Good Corporate Governance
  37. 37. ETIKA BERUSAHA DAN ANTI KORUPSI <ul><li>STAKEHOLDERS </li></ul><ul><li>Stakeholders adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kesinambungan perusahaan, termasuk di dalamnya pemegang saham, karyawan, pemerintah, pelanggan, pemasok, kreditor, dan masyarakat </li></ul><ul><li>Perusahaan harus menghormati hak Stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan karyawan, pelanggan, pemasok dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha perusahaan dan Stakeholders lainnya </li></ul>Good Corporate Governance
  38. 38. ETIKA BERUSAHA DAN ANTI KORUPSI <ul><li>ELEMEN PERUSAHAAN </li></ul><ul><li>Elemen Perusahaan terdiri dari anggota Komisaris, Direksi, dan karyawan perusahaan dan diharapkan agar segenap elemen perusahaan memahami prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Pedoman Perilaku Bisnis dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari </li></ul>Good Corporate Governance
  39. 39. ETIKA BERUSAHA DAN ANTI KORUPSI <ul><li>Ruang Lingkup Pedoman Perilaku Bisnis : </li></ul><ul><li>Hubungan dengan Pemegang Saham </li></ul><ul><li>Hubungan dengan Elemen Perusahaan </li></ul><ul><li>Hubungan dengan Konsumen dan Pelanggan </li></ul><ul><li>Hubungan dengan Pemasok </li></ul><ul><li>Hubungan dengan Pesaing </li></ul><ul><li>Hubungan dengan Masyarakat dan kepedulian terhadap Lingkungan Hidup </li></ul><ul><li>Benturan Kepentingan </li></ul>Good Corporate Governance
  40. 40. ETIKA BERUSAHA DAN ANTI KORUPSI <ul><li>ANTI KORUPSI </li></ul><ul><ul><li>Anggota Komisaris / Direksi, dan karyawan perusahaan dilarang untuk memberikan atau menawarkan , atau menerima baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku </li></ul></ul><ul><ul><li>Suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha, seperti hadiah, sumbangan atau “entertainment”, tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut (korupsi, kolusi dan nepotisme) </li></ul></ul>Good Corporate Governance
  41. 41. BENTURAN KEPENTINGAN <ul><li>Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Komisaris, atau Pemegang Saham utama perusahaan </li></ul>Good Corporate Governance
  42. 42. BENTURAN KEPENTINGAN <ul><li>Apabila terjadi sesuatu hal di mana kepentingan perusahaan berbenturan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, maka dengan persetujuan Komisaris, perusahaan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya </li></ul><ul><li>Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka perusahaan akan diwakili oleh Komisaris atau oleh seorang yang ditunjuk oleh Komisaris </li></ul><ul><li>Dalam hal tidak ada Komisaris, maka Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili perusahaan dalam menjalankan tugas tersebut </li></ul>Good Corporate Governance
  43. 43. TAHAP PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK <ul><li>Pengertian : </li></ul><ul><li>Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan gambaran umum mengenai sejauh mana penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di perusahaan tersebut </li></ul>Good Corporate Governance
  44. 44. ASSESSMENT TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK <ul><li>A. Assessment Tata Kelola Perusahaan Yang Baik </li></ul><ul><li>Ruang Lingkup : </li></ul><ul><li>1. Komitmen Perusahaan dalam penerapan </li></ul><ul><li>2. Struktur dan Proses yang mendukung penerapan </li></ul><ul><li>3. Indikator dan Parameter </li></ul><ul><li>4. Predikat penerapan, dengan menyebutkan skor </li></ul><ul><li>Langkah-langkah : </li></ul><ul><li>1. Perencanaan </li></ul><ul><li>2. Pengumpulan Data </li></ul><ul><li>3. Analisa Data </li></ul><ul><li>4. Benchmarking </li></ul>Good Corporate Governance
  45. 45. ASSESSMENT TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance Perbandingan Ruang Lingkup Assessment RUANG LINGKUP BOBOT 2004 - 2005 2006 BPKP Score Card Capaian New BPKP Score card KOMITMEN 15 % 11,62 % 10 % ORGAN UTAMA 70 % 52,86 % 63 % - Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS 20 % 13,53 % 9 % - Komisaris 25 % 18,29 % 27 % - Direksi 25 % (53) 21,04 % 27 % ORGAN PENDUKUNG 10 % 7,69 12 % - Komite Komisaris 2 % 1,28 % 6 % - Eksternal Auditor 2 % 2 % - - SPI 4 % 2,96 % 3 % - Sekretaris Perusahaan 2 % 1,45 % 3 % PENGELOLAAN STAKEHOLDERS LAINNYA 5 % 4,52 % - KEBIJAKAN GCG - - 8 % No I II III IV V VI PENGUNGKAPAN INFORMASI (DISCLOSURE) - - 7 % 7,98 % 51,74% 6,14 % 22,24 % 23,35 % 9,76% 4,83% - 2,35% 2,59 % - 6,75 % 6,86 % Jumlah INDIKATOR PARAMETER 100 % 76,72 % 86 228 100 % 50 160 83,09 % Capaian
  46. 46. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (tambahan) <ul><li>KRITERIA PENILAIAN ASSESSMENT </li></ul><ul><li>90-100 : SANGAT BAIK </li></ul><ul><li>75-89 : BAIK </li></ul><ul><li>60-74 : CUKUP </li></ul><ul><li>50-59 : KURANG </li></ul><ul><li>>50 : SANGAT KURANG </li></ul><ul><li>APAKAH SISTEM MANAJEMEN SUDAH SESUAI DG PRINSIP GCG. </li></ul><ul><li>HARUS ADA EVIDENT PENDUKUNG GCG. </li></ul><ul><li>APAKAH NILAI DIATAS 90 BEBAS KKN ? </li></ul>
  47. 47. ASSESSMENT TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK <ul><li>Review Tindak Lanjut Tata Kelola Perusahaan </li></ul><ul><li>Yang Baik </li></ul><ul><li>Penilaian terhadap tingkat kemajuan dari upaya penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di perusahaan setelah dilakukannya Assessment Tata Kelola Perusahaan Yang Baik </li></ul>Good Corporate Governance
  48. 48. PENUTUP <ul><li>Semoga harapan perusahaan, dalam upaya mengembangkan iklim kerja yang baik ini, mendapat sambutan yang hangat untuk dapat diterapkan secara berkelanjutan di unit kerja kita </li></ul><ul><li>Kami menyadari bahwa penyusunan pedoman ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami senantiasa berharap beberapa masukan lebih lanjut sehingga pedoman ini dapat lebih bermanfaat bagi kita semua . . . </li></ul>Good Corporate Governance Terima Kasih

×