0
ORGANISASI  PENGUSAHA & LEMBAGA BIPARTIT Hubungan Industrial
Perkembangan Asosiasi Pengusaha <ul><li>Sebelum Kemerdekaan Indonesia terbentuk 2 organisasi pengusaha :  </li></ul><ul><l...
Perkembangan Asosiasi Pengusaha <ul><li>24 November 1977,  kata “ Badan” dihapus sehingga menjadi   Permusyawaratan Urusan...
APINDO <ul><li>APINDO didirikan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1952 dengan nama Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Ek...
TUJUAN APINDO <ul><li>Mempersatukan dan membina pengusaha serta memberikan pelayanan kepentingannya didalam bidan hubungan...
PERANAN APINDO <ul><li>Mendorong penyusunan PP/PKB </li></ul><ul><li>Meningkatkan pemahaman pengusaha mengenai prinsip hub...
PERANAN APINDO <ul><li>Mendorong pengusaha menyelenggarakan program diklat, perbaikan gizi dan kesehatan, K3, GKM </li></u...
STRUKTUR ORGANISASI <ul><li>Tingkat pusat terdiri dari : </li></ul><ul><li>Musyawarah nasional </li></ul><ul><li>Dewan pen...
STRUKTUR ORGANISASI <ul><li>Tingkat daerah terdiri dari : </li></ul><ul><li>Musyawarah daerah </li></ul><ul><li>Dewan peng...
STRUKTUR ORGANISASI <ul><li>Tingkat cabang terdiri dari : </li></ul><ul><li>Musyawarah cabang </li></ul><ul><li>Dewan peng...
KADIN <ul><li>adalah wadah dari pengusaha Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian. KADIN berdasarkan undang-unda...
KADIN <ul><li>Menyediakan berbagai macam fasilitas, kemudahan dan dukungan bagi setiap pengusaha. </li></ul><ul><li>Menghi...
Perangkat Kamar Dagang dan Industri  ( KADIN )  tingkat Nasional meliputi : <ul><li>a. Musyawarah nasional </li></ul><ul><...
Perangkat Kamar Dagang dan Industri  ( KADIN )  tingkat Nasional meliputi : <ul><li>b. Majelis Pertimbangan </li></ul><ul>...
Kompartemen KADIN. <ul><li>merupakan pusat koordinasi di bidang tertentu kegiatan  KADIN. </li></ul><ul><li>3  Kompartemen...
Lembaga Kerjasama Bipartit   <ul><li>Lembaga kerjasama Bipartit : lembaga yang dibentuk di dalam perusahaan yang anggotany...
Peran   LK Bipartit   <ul><li>Menampung & menyalurkan aspirasi pekerja. </li></ul><ul><li>Menampung & menyelesaikan keluh ...
Pimpinan LK Bipartit & Pengambilan Keputusan :   <ul><li>Untuk melancarkan & mengefektifkan pertemuan & dialog LK Bipartit...
Pimpinan LK Bipartit & Pengambilan Keputusan :   <ul><li>P erundingan yang dilakukan antara dua pihak, yaitu pihak pengusa...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

organisasi pengusaha dan LK Bipartit

2,851

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,851
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
51
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • ovember
  • Transcript of "organisasi pengusaha dan LK Bipartit"

    1. 1. ORGANISASI PENGUSAHA & LEMBAGA BIPARTIT Hubungan Industrial
    2. 2. Perkembangan Asosiasi Pengusaha <ul><li>Sebelum Kemerdekaan Indonesia terbentuk 2 organisasi pengusaha : </li></ul><ul><li>1. Industriele Bond </li></ul><ul><li> 2. Central Stichtung Werkgevers Overleg </li></ul><ul><li>31 Januari 1952, CSWO berganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Pengusaha Seluruh Indonesia & berbentuk Yayasan. </li></ul><ul><li>1957, dalam rangka aksi pembebasan Irian Barat, Pemerintah mengambil alih Perusahaan Belanda, sehingga Industriele Bond dengan sendirinya bubar. </li></ul><ul><li>7 Juli 1970, bentuk yayasan diganti menjadi Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia (PUSPI). </li></ul>
    3. 3. Perkembangan Asosiasi Pengusaha <ul><li>24 November 1977, kata “ Badan” dihapus sehingga menjadi Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia (PUSPI). </li></ul><ul><li>16 Januari 1982 di Yogyakarta, kata “Permusyawaratan” dihapus sehingga menjadi Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia (PUSPI). </li></ul><ul><li>31 Januari 1985, organisasi ini menyelenggarakan Musyawarah Nasionalnya di Surabaya. Dan disepakati untuk mengganti nama organisasi dari PUSPI menjadi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) </li></ul>
    4. 4. APINDO <ul><li>APINDO didirikan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1952 dengan nama Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia (PUSPI). Nama ini oleh Munas APINDO ke II di Surabaya tahun 1985 diganti menjadi Asosiasi Pengusaha indonesia (APINDO) agar sesuai dengan perkembangan zaman. </li></ul><ul><li>APINDO menghimpun semua pengusaha Indonesia, baik swasta dan usaha koperasi, maupun BUMN dan BUMD. Dengan demikian APINDO berperan sebagai forum komunikasi tukar menukar pikiran mengatasi masalah hubungan industrial serta menghimpun saran & masukan dari para pengusaha kepada pemerintah . </li></ul>
    5. 5. TUJUAN APINDO <ul><li>Mempersatukan dan membina pengusaha serta memberikan pelayanan kepentingannya didalam bidan hubungan industrial. </li></ul><ul><li>Menciptakan dan memelihara keseimbangan, ketenangan dan kegairahan kerja serta usaha dalam pembinaan hubungan industrial dan ketenagakerjaan. </li></ul><ul><li>Menciptakan kesatuan pendapat dan pandangan para pengusaha </li></ul>
    6. 6. PERANAN APINDO <ul><li>Mendorong penyusunan PP/PKB </li></ul><ul><li>Meningkatkan pemahaman pengusaha mengenai prinsip hubungan industrial </li></ul><ul><li>Meningkatkan pemahaman pengusaha mengenai hukum ketenagakerjaan </li></ul><ul><li>Meningkatkan kemampuan manajemen dalam pembinaan sumber daya manusia </li></ul><ul><li>Meningkatkan kesadaran pengusaha untuk memperbaiki kesejahteraan pekerja </li></ul>
    7. 7. PERANAN APINDO <ul><li>Mendorong pengusaha menyelenggarakan program diklat, perbaikan gizi dan kesehatan, K3, GKM </li></ul><ul><li>Mendorong pengusaha peduli masyarakat dan lingkungan </li></ul><ul><li>Memberikan pelayanan dan perlindungan kepada pengusaha </li></ul><ul><li>Menghimpun saran pengusaha </li></ul><ul><li>Mewakili pengusaha di berbagai kelembagaan. </li></ul>
    8. 8. STRUKTUR ORGANISASI <ul><li>Tingkat pusat terdiri dari : </li></ul><ul><li>Musyawarah nasional </li></ul><ul><li>Dewan pengurus pusat </li></ul><ul><li>Susunan DPP adalah sebagai berikut : </li></ul><ul><li>seorang ketua umum </li></ul><ul><li>beberapa( 4 sampai 6) orang wakil ketua umum yang masing-masing mengkordinasi beberapa bidang. </li></ul><ul><li>Seorang sekertaris jenderal </li></ul><ul><li>2 orang wakil sekertaris jenderal </li></ul><ul><li>Seorang bendahara </li></ul><ul><li>Ketua-ketua sektor sesuai dengan pembagian sektoral yang ada </li></ul>
    9. 9. STRUKTUR ORGANISASI <ul><li>Tingkat daerah terdiri dari : </li></ul><ul><li>Musyawarah daerah </li></ul><ul><li>Dewan pengurus daerah (DPD) </li></ul><ul><li>Kordinator (dibentuk bila dianggap perlu) </li></ul><ul><li>Musyawarah daerah merupakan kekuasaan tertinggi daerah. DPD adalah pimpinan tertinggi organisasi daerah antara dua musyawarah daerah. </li></ul>
    10. 10. STRUKTUR ORGANISASI <ul><li>Tingkat cabang terdiri dari : </li></ul><ul><li>Musyawarah cabang </li></ul><ul><li>Dewan pengurus cabang (DPC) </li></ul><ul><li>Susunan DPC pada garis besarnya adalah sebagai berikut : </li></ul><ul><li>Seorang ketua </li></ul><ul><li>Beberapa orang wakil ketua </li></ul><ul><li>Seorang sekertaris umum </li></ul><ul><li>Seorang bendahara </li></ul><ul><li>Beberapa orang anggota sesuai pembidangan tugas menurut kebutuhan </li></ul><ul><li>Ketua-ketua sektor sesuai dengan pembidangan sektoral yang ada </li></ul>
    11. 11. KADIN <ul><li>adalah wadah dari pengusaha Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian. KADIN berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1987 didirikan pada tanggal 24 september 1987 di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan KADIN </li></ul><ul><li>Ø Tugas pokok , Untuk mencapai tujuannya Kamar Dagang dan Industri mempunyai tugas pokok : </li></ul><ul><li>Membina serta mengembangkan kerjasama yang serasi antara ketiga unsur pelaku ekonomi antar pengusaha besar, pengusaha menengah, dan pengusaha kecil </li></ul><ul><li>Memupuk dan meningkatkan kesadaran nasional dan patriotisme pengusaha nasional dalam hal tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan tanggung jawab sosialnya sebagai warga masyarakat. </li></ul>
    12. 12. KADIN <ul><li>Menyediakan berbagai macam fasilitas, kemudahan dan dukungan bagi setiap pengusaha. </li></ul><ul><li>Menghimpun saran dan masukan dari seluruh atau sebanyak mungkin pengusaha untuk disalurkan menjadi kebijakan pemerintah. </li></ul><ul><li>KADIN mempunyai kegiatan : </li></ul><ul><li>Memajukan dan mengembangkan jiwa serta memajukan dan mengembangkan kemampuan, dan keterampilan pengusaha nasional yang dinamis dan mantap demi terciptanya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. </li></ul><ul><li>Memupuk dan meningkatkan partisipasi aktif para pengusaha nasional demi meningkatkan produktifitas nasional dengan cara kerja yang  lebih  terampil, efisien, berdisiplin dan berdedikasi. </li></ul>
    13. 13. Perangkat Kamar Dagang dan Industri ( KADIN ) tingkat Nasional meliputi : <ul><li>a. Musyawarah nasional </li></ul><ul><li>Musyawarah nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam KADIN. Musyawarah nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. Peserta musyawarah nasional terdiri atas : utusan anggota yang diwakili oleh pengurus KADIN provinsi yang mencerminkan tiga unsure pelaku ekonomi, majelis pertimbangan, dewan pengurus lengkap, dewan Pembina, dewan penasehat dan anggota kehormatan. </li></ul><ul><li>Musyawarah nasional mempunyai wewenang : </li></ul><ul><li>menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri pada musyawarah nasionalnya yang pertama. </li></ul><ul><li>Menetapkan kebijaksanaan umum KADIN, mengadakan pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengurus Harian dan Majelis Pertimbangan dari daftar nama calon yang diajukan oleh Majelis Pertimbangkan. </li></ul><ul><li>Menetapkan rencana kerja organisasi, menilai, mengesahkan atau menolah laporan pertanggungjawaban pengurus. </li></ul><ul><li>Mengangkat Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Anggota kehormatan KADIN. </li></ul>
    14. 14. Perangkat Kamar Dagang dan Industri ( KADIN ) tingkat Nasional meliputi : <ul><li>b. Majelis Pertimbangan </li></ul><ul><li>Majelis pertimbangan adalah badan yang dibentuk oleh Musyawarah Nasional. Majelis Pertimbangan beranggotakan sebanyak-banyaknya 60 orang yang mencerminkan ketiga unsure perekonomian. </li></ul><ul><li>c. Dewan Pengurus KADIN </li></ul><ul><li>Dewan pengurus KADIN meliputi Dewan Pengurus Harian yang terdiri dari Ketua umum, beberapa Wakil ketua umum dan ketua-ketua kompartemen yang jumlahnya sebanyak-banyaknya 33 orang yang mencermikan ketiga unsure pelaku ekonomi, yang dipilih dan disyahkan oleh musyawarah nasional dari daftar nama calon anggota dewan pengurus harian yang diajukan oleh majelis pertimbangan. </li></ul>
    15. 15. Kompartemen KADIN. <ul><li>merupakan pusat koordinasi di bidang tertentu kegiatan KADIN. </li></ul><ul><li>3 Kompartemen Kadin : </li></ul><ul><li>Kompartemen Hubungan Industrial : Departemen Pengumpulan & Kesejahteraan Pekerja, Departemen Pembinaan & Pengembangan Hubungan Industrial, serta Departemen Pelayanan & Pembelaan Anggota . </li></ul><ul><li>Kompartemen Lembaga Ketenagakerjaan : Departemen Kerjasama Organisasi Pekerja, Departemen Kerjasama Internasional, serta Departemen Kerjasama antar Instansi & lembaga . </li></ul><ul><li>Kompartemen Pengembangan SDM : Departemen Standarisasi & Sertifikasi Keahlian, Departemen Program Pendidikan & Latihan, serta Departemen Sarana & Akreditasi Diklat . </li></ul>
    16. 16. Lembaga Kerjasama Bipartit <ul><li>Lembaga kerjasama Bipartit : lembaga yang dibentuk di dalam perusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja. </li></ul><ul><li>Lembaga kerjasama Bipartit bertujuan untuk : </li></ul><ul><li>Mewujudkan ketenangan kerja, disiplin kerja dan ketenangan usaha </li></ul><ul><li>Mengembangkan motivasi dan partisipasi pekerja sebagai partner di dalam perusahaan. </li></ul><ul><li>Memberikan saran-saran / mempersiapkan rancangan </li></ul><ul><li>Sebagai forum konsultasi untuk mempersiapkan bahan bagi tim perunding merumuskan PKB </li></ul>
    17. 17. Peran LK Bipartit <ul><li>Menampung & menyalurkan aspirasi pekerja. </li></ul><ul><li>Menampung & menyelesaikan keluh kesah pekerja. </li></ul><ul><li>Mempersiapkan bahan & menjelaskan PP. </li></ul><ul><li>Mempersiapkan bahan perunding PKB. </li></ul><ul><li>Menjelaskan isi & cara pelaksanaan PP /PKB. </li></ul><ul><li>Memonitor & mengevaluasi pelaksanaan PP /PKB. </li></ul><ul><li>Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan SP & tenaga supervisi. </li></ul><ul><li>Menyelenggarakan program koperasi karyawan. </li></ul><ul><li>Menyelenggarakan program pelayanan kesehatan & KB. </li></ul><ul><li>Koordinasi program P2K3. </li></ul><ul><li>Koordinasi program gugus kendali mutu. </li></ul><ul><li>Meningkatkan produktivitas & partisipasi pekerja. </li></ul><ul><li>Membangun Hub.Industrial yang aman, harmonis, keadilan </li></ul>
    18. 18. Pimpinan LK Bipartit & Pengambilan Keputusan : <ul><li>Untuk melancarkan & mengefektifkan pertemuan & dialog LK Bipartit, perlu ditetapkan unsur pimpinan. Bila Direktur ikut menjadi anggota, dapat otomatis sebagai ketua LK Bipartit. Atau bila Direktur utama tidak menjadi anggota tetap, maka ketua LK Bipartit dapat dipilih secara bergiliran. </li></ul><ul><li>LK Bipartit pada dasarnya merupakan forum komunikasi, dialog, & konsultasi antara pengusaha & pekerja (SP). Sebagai forum konsultasi, LK bipartit tidak mengambil keputusan sendiri yang mengikat melalui pemungutan suara (voting), akan tetapi merumuskan saran secara konsesus untuk ditetapkan/dilaksanakan oleh manajemen/pengusaha. </li></ul>
    19. 19. Pimpinan LK Bipartit & Pengambilan Keputusan : <ul><li>P erundingan yang dilakukan antara dua pihak, yaitu pihak pengusaha dengan pihak pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh, antara lain, apabila terjadi perselisihan antara pengusaha dengan pekera/buruh diperusahaan (surat edaran Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial Nomor SE-01/D.PHI/XI/2004. perundingan bipartit pada hakikatnya merupakan upaya musyawrah untuk mufakat antara pihak pengusaha dan pihak pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. </li></ul><ul><li>Lingkup penyelesaian hubungan industrial melalui bipartit meliputi keempat jenis perselisihan, yakni perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan. </li></ul>
    1. A particular slide catching your eye?

      Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

    ×