Your SlideShare is downloading. ×
0
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana

12,604

Published on

Bahan untuk menjelaskan Jabatan Fungsional Perencana secara umum

Bahan untuk menjelaskan Jabatan Fungsional Perencana secara umum

Published in: Business, Technology
2 Comments
15 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
12,604
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
15
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA oleh M. Defit D., SE.,ME.
  • 2. <ul><li>SK MENPAN Nomor 16 Tahun 2001 (19 Maret 2001) </li></ul><ul><li>SKB JUKLAK Ka Bappenas dan Ka BKN Nomor 1106/Ka/08/2001 dan 34A tahun 2001 (3 Agustus 2001) </li></ul><ul><li>JUKNIS (2001 s.d. 2002) </li></ul><ul><li>PERATURAN TAMBAHAN (2003) </li></ul>SEJARAH
  • 3. PERBEDAAN PENTING JABATAN FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL <ul><li>Kenaikan Pangkat Otomatis (4 tahun) dan Istimewa (1 tahun) yang tidak berdasarkan produktivitas </li></ul><ul><li>Kenaikan pangkat diurus sepenuhnya oleh Biro Kepegawaian </li></ul><ul><li>Penugasan dalam bentuk memo/lisan dan tdk perlu didokumentasikan. </li></ul><ul><li>Kenaikan Pangkat didasarkan pada produktivitas yang digambarkan oleh perolehan Angka Kredit (AK). Jika dlm 5 th AK tidak tercapai (25 AK/th tidak tercapai bagi Prc Utama), akan diberhentikan sementara. Dlm 1 th, tetap tdk tercapai diberhentikan permanen. Kenaikan pangkat bisa dalam 2 tahun. </li></ul><ul><li>Kenaikan pangkat diawali dengan pengusulan penilaian AK oleh yang bersangkutan </li></ul><ul><li>Penugasan dalam bentuk work order &amp; harus didokumentasikan krn akan menjadi bukti melakukan kegiatan perencanaan </li></ul>Jabatan Struktural Jabatan Fungsional
  • 4. <ul><li>Hasil dari penugasan/bukti telah melakukan kegiatan perencanaan dilaporkan kepada atasan bisa dlm bentuk verbal/lisan </li></ul><ul><li>Diklatpim: Diklat dalam jabatan </li></ul><ul><li>Hasil dari penugasan/ bukti telah melakukan kegiatan perencanaan dilaporkan kepada atasan harus dlm bentuk laporan tertulis, krn akan mjd bukti melakukan kegiatan perencanaan dlm penilaian AK </li></ul><ul><li>Diklat JFP: Diklat sebelum memangku jabatan &amp; ujian diklat merupakan ujian kompetensi </li></ul>Jabatan Struktural Jabatan Fungsional
  • 5. <ul><li>Perencana </li></ul><ul><li>Perencanaan </li></ul><ul><li>Rencana </li></ul><ul><li>Kegiatan Perencanaan </li></ul><ul><li>Angka Kredit </li></ul><ul><li>Instansi Pembina JFP </li></ul><ul><li>Pejabat Pembina Kepegawaian </li></ul>Ketentuan Umum
  • 6. <ul><li>Rumpun : Manajemen </li></ul><ul><li>Kedudukan : sebagai pelaksana kegiatan teknis </li></ul><ul><li>Tugas pokok : menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan </li></ul>Rumpun Jabatan, Kedudukan, dan Tugas Pokok
  • 7. <ul><li>Pendidikan </li></ul><ul><li>Kegiatan Perencanaan </li></ul><ul><li>Pengembangan Profesi </li></ul><ul><li>Penunjang Kegiatan Perencana </li></ul>Unsur dan Sub Unsur Kegiatan
  • 8. UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI <ul><li>Pendidikan </li></ul><ul><li>Kegiatan Perencanaan </li></ul><ul><li>Pengembangan Profesi </li></ul><ul><li>Mengajar/melatih/melakukan bimbingan </li></ul><ul><li>Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan </li></ul><ul><li>Menjadi pengurus organisasi profesi </li></ul><ul><li>Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional </li></ul><ul><li>Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Perencana; </li></ul><ul><li>Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya </li></ul><ul><li>Memperoleh penghargaan/tanda jasa di bidang perencanaan. </li></ul>UNSUR UNSUR UTAMA UNSUR PENUNJANG  80%  20% SUB UNSUR
  • 9. <ul><li>JENJANG JABATAN </li></ul><ul><li>Pertama </li></ul><ul><li>Muda </li></ul><ul><li>Madya </li></ul><ul><li>Utama </li></ul><ul><li>PANGKAT/Gol. Ruang </li></ul><ul><li>Penata Muda (IIIa) </li></ul><ul><li>Penata Muda Tk I (IIIb) </li></ul><ul><li>Penata (IIIc) </li></ul><ul><li>Penata Tk I (IIId) </li></ul><ul><li>Pembina (IVa) </li></ul><ul><li>Pembina Tk I (IVb) </li></ul><ul><li>Pembina Utama Muda (IVc) </li></ul><ul><li>Pembina Utama Madya (IVb) </li></ul><ul><li>Pembina Utama (IVe) </li></ul>JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
  • 10. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT <ul><li>PENATA MUDA, Golongan Ruang III/A; dan </li></ul><ul><li>PENATA MUDA TK. I, Golongan Ruang III/B </li></ul><ul><li>PENATA, Golongan Ruang III/C; dan </li></ul><ul><li>PENATA TK. I, Golongan Ruang III/D </li></ul><ul><li>PEMBINA, Golongan Ruang IV/A; </li></ul><ul><li>PEMBINA TK. I, Golongan Ruang IV/B; dan </li></ul><ul><li>PEMBINA UTAMA MUDA, Golongan Ruang IV/C </li></ul><ul><li>PEMBINA UTAMA MADYA, Gol. Ruang IV/D; dan </li></ul><ul><li>PEMBINA UTAMA, Golongan Ruang IV/E </li></ul>JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG PERENCANA PERTAMA PERENCANA MUDA PERENCANA MADYA PERENCANA UTAMA 100 150 200 300 400 550 700 850 1050 KREDIT KUM.
  • 11. &gt; 80 % unsur utama, terdiri dari: <ul><li>Untuk naik jabatan menjadi Perencana Madya , Pembina, IV/a sampai dengan Perencana Utama , Pembina Utama, IV/e , angka kredit yang harus dikumpulkan : </li></ul><ul><ul><li>Kegiatan Perencanaan, sekurang-kurangnya 25 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengembangan Profesi, sebanyak-banyaknya 75%, dan sekurang-kurangnya 12 AK </li></ul></ul><ul><li>Untuk naik jabatan menjadi Perencana Muda , Penata Muda Tingkat I, III/b sampai dengan Penata Tingkat I, III/d , angka kredit yang harus dikumpulkan : </li></ul><ul><li>1. Kegiatan Perencanaan, sekurang-kurangnya 30% </li></ul><ul><li>2. Pengembangan Profesi, sebanyak-banyaknya 70%, dan </li></ul><ul><li> sekurang-kurangnya 10 AK </li></ul>
  • 12. PRINSIP DASAR PENILAIAN <ul><li>Pendidikan Bergelar </li></ul><ul><ul><li>S1 = 100, S2=150, dan S3 = 200 (Peraturan Menpan 60/2005) </li></ul></ul><ul><ul><li>Perencana yg memperoleh gelar lebih tinggi setelah ia diangkat dalam JFP, AK yg diberikan adalah selisih antara AK gelar/ijazah yg lebih tinggi tsb dg AK yg pernah diberikan (ijazah sebelumnya) </li></ul></ul><ul><ul><li>Perencana yg memperoleh gelar/ijazah lebih tinggi tetapi tdk sesuai tupoksinya, AK yg diberikan adalah AK dr unsur penunjang, yaitu: S1=5, S2=10, dan S3=15 </li></ul></ul><ul><ul><li>Perencana yg memperoleh tambahan gelar setingkat dg gelar kesarjanaannya dpt diberikan AK: S1=5, S2=10, dan S3=15 dg syarat ybs memiliki (a) ijin tgs belajar, (b) Ijazah yg dilegalisir/disyahkan oleh instansi yg berwenang. </li></ul></ul><ul><li>Pendidikan Non Gelar (1 jampel =45 menit) </li></ul><ul><ul><li>&gt; 960 jampel = 15 AK </li></ul></ul><ul><ul><li>641-960 jampel = 9 AK </li></ul></ul><ul><ul><li>461-640 jampel = 6 AK </li></ul></ul><ul><ul><li>161-460 jampel = 3 AK </li></ul></ul><ul><ul><li>81-80 jample = 2 AK </li></ul></ul><ul><ul><li>30-80 jampel = 1 AK </li></ul></ul>Unsur Pendidikan
  • 13. PRINSIP DASAR PENILAIAN <ul><li>Apabila suatu unit perencanaan tdk terdapat Perencana yg sesuai dg jenjang jabatannya, maka perencana yg satu tingkat dibawah/diatas jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tsb berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja ybs </li></ul><ul><li>Perencana yg mengerjakan kegiatan perencana diatas jenjang jabatannya diberikan AK 80% </li></ul><ul><li>Perencana yg mengerjakan kegiatan perencana dibawah jenjang jabatannya diberikan AK 100% </li></ul><ul><li>Penugasan secara kelompok, maksimal 4 org, masing-masing diberikan AK sesuai Kepmenpan 06/2001 </li></ul><ul><li>Unsur-unsur Kegiatan Perencanaan: </li></ul><ul><ul><li>Sub Unsur Indentifikasi Permasalahan (18 butir) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sub Unsur Perumusan Alternatif Kebijakan (22 butir) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sub Unsur Pengkajian Alternatif (17 butir) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sub Unsur Penentuan Alternatif dan Rencana (17 butir) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sub Unsur Pengendalian Pelaksanaan (5 butir) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sub Unsur Penilaian hasil Pelaksanaan (27 butir) </li></ul></ul>Unsur Kegiatan Perencanaan
  • 14. PRINSIP DASAR PENILAIAN <ul><li>Karya tulis berkelompok (maksimal 4 orang): </li></ul><ul><ul><li>60% bagi penulis utama </li></ul></ul><ul><ul><li>40% bagi semua penulis pembantu </li></ul></ul><ul><li>Karya tulis ilmiah/makalah yg tidak dipublikasikan hanya dapat dinilai apabila karya tulis ilmiah/makalah tsb digunakan sbg salah satu referensi dlm kegiatan diklat perencanaan/mata kuliah lain di luar diklat perencanaan. </li></ul><ul><li>Prasaran berupa gagasan/usulan ilmiah dapat diberikan AK apabila disampaikan dlm pertemuan ilmiah/seminar dan harus dibuktikan dg konsep makalah dan daftar hadir peserta </li></ul>Unsur Pengembangan Profesi Perencanaan Unsur Kegiatan Penunjang Perencanaan <ul><li>Mengajar </li></ul><ul><li>Mengikuti seminar (maks. 2 kali/th.) </li></ul><ul><li>Sbg. pengurus organisasi profesi </li></ul><ul><li>Sbg. anggota delegasi </li></ul><ul><li>Sbg. Anggota Tim Penilai JFP; </li></ul><ul><li>Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya </li></ul><ul><li>Memperoleh penghargaan di bidang perencanaan. </li></ul>
  • 15. TIM PENILAI ANGKA KREDIT <ul><li>Tim Penilai Pusat </li></ul><ul><li>Tim Penilai Bappenas </li></ul><ul><li>Tim Penilai Instansi </li></ul><ul><li>Tim Penilai Propinsi </li></ul><ul><li>Tim Penilai Kabupaten/Kota </li></ul>
  • 16. MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) PERENCANA UTAMA (IV/D s.d IV/E) PERENCANA UTAMA PEJABAT PENGUSUL SEKRETARIAT TIM PENILAI TIM PENILAI <ul><li>Pejabat Pembina Kepegawaian </li></ul><ul><li>Pusat </li></ul><ul><li>Sekretaris Utama Bappenas </li></ul><ul><li>Pejabat Pembina Kepegawaian </li></ul><ul><li>Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota </li></ul><ul><li>Pejabat Lain yang ditunjuk </li></ul>MENEG PPN/ KEPALA BAPPENAS Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit ATASAN LANGSUNG MINIMAL ESELON III SK PAK
  • 17. <ul><li>Sekretaris Utama Bappenas </li></ul><ul><li>Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat </li></ul><ul><li>Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah </li></ul>MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) PERENCANA PERTAMA s.d. MADYA (III/a s.d IV/c) <ul><li>Eselon II yang menangani kepegawaian </li></ul><ul><li>Bappenas </li></ul><ul><li>Eselon II yang membawahi unit perencanaan </li></ul><ul><li>Ketua Bappeda Propinsi atau Ketua Bappeda </li></ul><ul><li>Kabupaten/Kota </li></ul><ul><li>Pejabat Lain yang ditunjuk </li></ul>PERENCANA PERTAMA s.d. MADYA PEJABAT PENGUSUL ATASAN LANGSUNG MINIMAL ESELON III SEKRETARIAT TIM PENILAI TIM PENILAI Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit SK PAK
  • 18. KENAIKAN PANGKAT/JABATAN <ul><li>Perencana dapat naik pangkat, bila : </li></ul><ul><li>&gt; 2 tahun dalam pangkat terakhir (dimungkinkan naik pangkat dalam waktu 2 tahun) </li></ul><ul><li>Memenuhi angka kredit minimal untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi </li></ul><ul><li>DP3 bernilai baik dalam 2 tahun terakhir </li></ul><ul><li>Perencana dapat naik jabatan, bila : </li></ul><ul><li>&gt; 1 tahun dalam jabatan terakhir (dimungkinkan naik jabatan dalam waktu 1 tahun) </li></ul><ul><li>Memenuhi angka kredit minimal untuk naik jabatan setingkat lebih tinggi </li></ul><ul><li>Lulus Diklat Fungsional Perencana </li></ul><ul><li>DP3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir </li></ul>
  • 19. MEKANISME KENAIKAN PANGKAT/JABATAN PERENCANA Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit GOLONGAN RUANG IV/c, IV/d DAN IV/e PRESIDEN PUSAT Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit DAERAH Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat BKN KEPPRES KENAIKAN PANGKAT Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah BKN REGIONAL SK KENAIKAN PANGKAT Pertimbangan teknis BKN Usul Kenaikan Pangkat Tembusan SK PAK Asli SK PAK Tembusan SK PAK Asli SK PAK Usul Kenaikan Pangkat Persetujuan
  • 20. MEKANISME KENAIKAN PANGKAT/JABATAN PERENCANA Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit GOLONGAN RUANG III/a s.d. IV/b PUSAT Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit DAERAH Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah BKN REGIONAL SK KENAIKAN PANGKAT Tembusan SK PAK Asli SK PAK Tembusan SK PAK Asli SK PAK Usul Kenaikan Pangkat Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat BKN SK KENAIKAN PANGKAT Usul Kenaikan Pangkat Persetujuan
  • 21. PERENCANA DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA <ul><li>Dalam 5 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan AK yang ditentukan </li></ul><ul><li>Dalam 1 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan AK sekurang-kurangnya 25 dari Kegiatan Unsur Utama bagi Perencana Utama/IV/e </li></ul><ul><li>Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat </li></ul><ul><li>Diberhentikan sementara sebagai PNS </li></ul><ul><li>Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Perencana </li></ul><ul><li>Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti melahirkan anak ke-4 dst </li></ul><ul><li>Menjalani tugas belajar lebih 6 bulan </li></ul>
  • 22. PERENCANA DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA <ul><li>Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan mempunyai kekuatan Hukum (bukan penurunan pangkat) </li></ul><ul><li>Dalam jangka 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka 5 tahun tidak dapat mengumpulkan AK yang ditentukan </li></ul><ul><li>Dalam jangka 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan AK sekurang-kurangnya 25 dari Kegiatan Unsur Utama bagi Perencana Utama/IV/e </li></ul><ul><li>Perencana yang pada saat menjalani pembebasan sementara karena hukuman sedang/berat, ditugaskan secara penuh di luar perencanaan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara telah mencapai batas usia pensiun </li></ul><ul><li>Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS </li></ul>
  • 23. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN <ul><li>Selesai menjalani hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat </li></ul><ul><li>Dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan </li></ul><ul><li>Selesai menjalani tugas di luar jabatan Perencana </li></ul><ul><li>Dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula </li></ul><ul><li>Selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan </li></ul>
  • 24. DIKLAT FUNGSIONAL PENJENJANGAN PERENCANA <ul><li>Sebagai Syarat Untuk Memangku Jabatan Perencana </li></ul><ul><li>Sesuai Dengan Jenjang Jabatan Perencana, Yaitu Pertama (2,5 Bulan), Muda (1,5 Bulan), Madya (3 Minggu) dan Utama (1 Minggu) </li></ul><ul><li>Setiap Akhir Diklat Dilakukan Uji Kompetensi sebagai Syarat Kelulusan Peserta </li></ul><ul><li>Apabila Tidak Lulus Uji Kompetensi, diberikan Kesempatan Selama 2 Tahun Untuk Ikut Uji Komptensinya Saja </li></ul>
  • 25. AKREDITASI KURIKULUM DIKLAT PERENCANA <ul><ul><li>Pengakuan Program Diklat Fungsional </li></ul></ul><ul><ul><li>Substantif Perencana yang dilakukan oleh </li></ul></ul><ul><ul><li>Bappenas untuk dapat diakui sebagai angka kredit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alih Kredit Program Diklat Fungsional </li></ul></ul><ul><ul><li>Substantif Perencana ke dalam Angka Kredit </li></ul></ul><ul><ul><li>Perencana dimungkinkan bagi pejabat </li></ul></ul><ul><ul><li>perencana yang telah mengikuti diklat </li></ul></ul><ul><ul><li>perencanaan di bidang yang sesuai dengan </li></ul></ul><ul><ul><li>tugas pokok dan fungsinya </li></ul></ul>
  • 26. BESARNYA TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA Rp. 278.000 Perencana Pertama Rp. 660.000 Perencana Muda Rp. 1.094.000 Perencana Madya Rp. 1.230.000 Perencana Utama Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2006 Tgl 26 Mei 2006 JENJANG JABATAN
  • 27. REKAPITULASI PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA BERDASARKAN JENJANG JABATAN PERENCANA s/d : Pebruari 2004 50 0 5 31 14 1024 17 277 429 301 1074 17 282 458 317 Jumlah 21 0 1 12 8 38 0 11 19 8 59 0 12 31 16 Kabupaten 4 2 0 0 2 0 15 0 0 7 8 17 0 0 7 10 Kota 3 7 0 3 3 1 139 1 21 61 56 146 1 24 64 57 Propinsi 2 20 0 1 14 5 832 16 245 342 229 852 16 246 356 234 Pusat 1 Utm Mdy Mud Pert Utm Mdy Mud Pert Utm Mdy Mud Pert (Blm Ada SK) (Ada SK) (Campuran) Jml Pejabat Fungsional Jml Pejabat Fungsional Jml Pejabat Perencana Instansi No
  • 28. SEBAGAI INSTANSI PENYELENGGARA DIKLAT PERENCANAAN <ul><li>Melakukan Kajian di Bidang Diklat Perencanaan </li></ul><ul><li>Menyelenggarakan Diklat Gelar dan Non Gelar bagi Perencana </li></ul><ul><li>Menyusun Kurikulum dan Menyelenggarakan Diklat Fungsional Substantif </li></ul><ul><li>Melakukan Monitoring dan Evaluasi Diklat Perencanaan </li></ul><ul><li>Melaksanakan Sosialisasi dan Fasilitasi Diklat Perencanaan </li></ul>
  • 29. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL PENJENJANGAN PERENCANA MAP-UGM, LPEM-UI, FE-UNSYIAH, PSKMP-UNHAS,ITB 20 org / kelas 6 Minggu Fungsional Perencana Muda MPKD-UGM, LPEM-UI 20 org / kelas 3 Minggu Fungsional Perencana Madya Ditentukan Kemudian 20 org / kelas 5 Hari Fungsional Perencana Utama MAP-UGM, LPEM-UI, FE-UNSYIAH, PSKMP-UNHAS 20 org / kelas 10 Minggu Fungsional Perencana Pertama PENYELENGGARA PESERTA DURASI NAMA DIKLAT
  • 30.     1 angkatan     BAPPENAS 20 orang/kelas 3 Bulan Magang/Joint Research   2 angkatan     BAPPENAS 20 orang/kelas 3 Hari Adm. Penilaian Angka Kredit Perencana   2 angkatan     BAPPENAS 20 orang/kelas 1 Minggu Penilaian Angka Kredit Perencana   1 angkatan     LPEM-UI 20 orang/kelas 1 Minggu TOT JFP           Perencanaan Kelautan dan Pesisir PWK-ITB, MPKD-UGM perencanaan Tata Ruang MPKD-UGM, PWK-ITB Tergantung pada Peminat 22 hari Perencanaan Pembangunan Daerah           Perencanaan Sosial   Perencanaan Transportasi PSKMP-UNHAS Investasi Daerah FE-UNAND Hibah dan Pinjaman Luar Negeri FE-UNAND, MAP-UGM Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja RCCP-Unibraw, PEM-UI, LEMTEK-UI Tergantung pada Peminat 12 Hari (2 Minggu) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggara Peserta Durasi Nama Diklat TAHUN 2006 (12 HARI DAN 22 HARI) NON GELAR SUBSTANTIF PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
  • 31. SKEMA PEMBIAYAAN DIKLAT Kesepakatan Pusbindiklatren &amp; inst./lemb. pengusul Ditentukan Pusbindiklatren JADWAL &amp; TEMPAT <ul><li>Diklat Pengelola JFP </li></ul><ul><li>Subtantif </li></ul><ul><li>ID-PPP </li></ul><ul><li>Semua Jenjang </li></ul><ul><li>Diklat bagi Pengelola JFP </li></ul><ul><li>Subtantif </li></ul><ul><li>ID-PPP Level </li></ul><ul><li>LERD </li></ul>JENIS DIKLAT PESERTA INST./LE-MBAGA PENGIRIM PESERTA PUSBINDI-KLATREN Boleh berasal dari 1 prop., 1 kab/kota dan min. 20 org/kelas Minimal 2 propinsi Uang saku, Tiket PP, Biaya Hidup Uang saku, Tiket PP Tuition Fee Tuition Fee, Biaya Hidup, dan Bahan/materi diklat PARTIALLY FUNDED COST SHARING
  • 32. ALUMNI DIKLAT PUSBINDIKLATREN S/D 200 5 DIKLAT GELAR: S 3 LUAR NEGERI : 259 ORANG S 3 DALAM NEGERI : 10 ORANG S 2 DOUBLE DEGREE : 81 ORANG S 2 LUAR NEGERI : 1.511 ORANG S 2 DALAM NEGERI : 728 ORANG DIKLAT NON GELAR: DIKLAT JFP : 640 ORANG DIKLAT SUBTANTIF LUAR NEGERI : 3.082 ORANG DIKLAT SUBTANTIF DALAM NEGERI : 12.630 ORANG MAGANG : 37 ORANG JUMLAH : 18.978 ORANG
  • 33. BENEFICIARIES DIKLAT <ul><li>Para perencana pemerintah, yaitu PNS yang bekerja di instansi/unit perencanan pemerintah di pusat dan daerah </li></ul><ul><li>Instansi/Unit perencanaan di maksud: </li></ul><ul><ul><li>Pusat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bappenas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Biro atau Unit Perencanaan di Departemen/LPND </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Daerah </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bappeda atau nama lain </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Unit Perencanaan pada Dinas-dinas Teknis </li></ul></ul></ul>
  • 34. PERKIRAAN JUMLAH PERENCANA DI INDONESIA * Asumsi per Dep./LPND ada 1 Biro Perencana ( @ 25 Perencana ), 5 Dirjen ( @ 10 Perencana ) ** Asumsi per Bappeda Propinsi = 55, Kab/Kota masing-masing 22 Perencana *** Asumsi per Dinas Propinsi/Kab/Kota ada 18 Dinas masing-masing 5 Perencana untuk Propinsi dan 3 perencana untuk Kab/Kota. 40.461 Total 4.752 54 88 Dinas di Kota 8 17.712 54 328 Dinas di Kabupaten 7 2.790 90 31 Dinas di Propinsi 6 1.936 22 88 Bappeda Kota 5 7.216 22 328 Bappeda Kabupaten 4 1.705 55 31 Bappeda Propinsi 3 4.350 75 58 Departemen/LPND 2 433 433 1 Bappenas 1 Jumlah Perencana Rata-rata Jumlah INSTANSI Instansi Perencana No
  • 35. BENTUK-BENTUK PELAYANAN PUSBINDIKLATREN <ul><li>Sarana dan Prasarana Pusbindiklatren </li></ul><ul><li> - Pusat Data dan Informasi Diklat Perencanaan dan JFP </li></ul><ul><li>- Website </li></ul><ul><li>- Perpustakaan </li></ul><ul><li>- Majalah Simpul Perencana </li></ul><ul><li>Sosialisasi, Fasilitasi, dan Konsultasi JFP &amp; Diklat Perencana </li></ul><ul><li>Pelaksanaan seleksi khusus u/ memperoleh beasiswa diklat </li></ul><ul><li>Penyelenggaraan Khusus Diklat Non Gelar Dalam Negeri </li></ul><ul><li>Pengakuan Diklat Non Gelar Pusbindiklatren ke dalam SKS Program S2 </li></ul><ul><li>Penyelenggaraan TPA,TPIU dan TOEFL </li></ul><ul><li>Menerbitkan Buku Pedoman, Panduan, dan Leaflet JFP &amp; Diklat bagi Perencana Pemerintah </li></ul><ul><li>Memberikan perlakuan khusus bagi perencana daerah </li></ul>
  • 36. Buku-Buku Terbitan Pusbindiklatren <ul><li>Dibagikan ke seluruh Dep/LPND, Pemda Propinsi, Kabupaten/Kota secara gratis. </li></ul><ul><li>Apabila membutuhkan tambahan eksemplar, dikenakan biaya penggantian cetak sebesar: </li></ul><ul><ul><li>Kumpulan Peraturan JFP - Rp.40.000,- </li></ul></ul><ul><ul><li>Buku Panduan Diklat - Rp.20.000,- </li></ul></ul><ul><ul><li>Buku Pedoman Diklat JFP - Rp.35.000,- </li></ul></ul><ul><ul><li>Buku Pdmn. Penyelenggaraan TPA - Rp.15.000, </li></ul></ul><ul><ul><li>Majalah SIMPUL PERENCANA - Rp.15.000,- </li></ul></ul><ul><ul><li>Booklet - Rp.15.000,- </li></ul></ul><ul><ul><li>Hasil-hasil Kajian </li></ul></ul><ul><ul><li>Informasi Beasiswa Seluruh Dunia untuk Indo - Rp. 40.000,- </li></ul></ul><ul><ul><li>Ditambah ongkos kirim </li></ul></ul>
  • 37. Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta 10310 Website: www.pusbindiklatren.bappenas.go.id e-mail: pusbindiklatren@bappenas.go.id Telepon: (021) 31931234, 3103705, 31934147 Fax: (021) 31931392, 3149187 PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANA (PUSBINDIKLATREN) BAPPENAS
  • 38. TERIMA KASIH

×