Muamalat

521 views
510 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
521
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Muamalat

  1. 1. Pengertian Al Mudharabah Syarikat Mudhaarabah memiliki dua istilah yaitu Al Mudharabah dan Al Qiradhsesuai dengan penggunaannya di kalangan kaum muslimin. Penduduk Irakmenggunakan istilah Al Mudharabah untuk mengungkapkan transaksi syarikat ini.Disebut sebagai mudharabah karena diambil dari kata dharb di muka bumi yang artinyamelakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang, Allah berfirman:“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orangyang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu)dari al-Qur‟an.” (Qs. Al Muzammil: 20)Ada juga yang mengatakan diambil dari kata: dharb (mengambil) keuntungan dengansaham yang dimiliki.Dalam istilah bahasa Hijaaz disebut juga sebagai qiraadh, karena diambil dari katamuqaaradhah yang arinya penyamaan dan penyeimbangan. Seperti yang dikatakan“Dua orang penyair melakukan muqaaradhah,” yakni saling membandingkan syair-syairmereka. Disini perbandingan antara usaha pengelola modal dan modal yang dimilikipihak pemodal, sehingga keduanya seimbang. Ada juga yang menyatakan bahwa kataitu diambil dari qardh yakni memotong. Tikus itu melakukan qardh terhadap kain, yaknimenggigitnya hingga putus. Dalam kasus ini, pemilik modal memotong sebagianhartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan dia juga akan memotongkeuntungan usahanya.Sedangkan dalam istilah para ulama Syarikat Mudhaarabah memiliki pengertian:Pihak pemodal (Investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk
  2. 2. diperdagangkan. Dan berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan. Dengan katalain Al Mudharabah adalah akad (transaksi) antara dua pihak dimana salah satu pihakmenyerahkan harta kepada yang lain agar diperdagangkan dengan pembagiankeuntungan diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Sehingga Al Mudharabahadalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (Shahib AlMal/Investor) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (Mudharib) dengansuatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengankontribusi 100% modal dari Shahib Al Mal dan keahlian dari Mudharib.Hukum Al Mudharabah Dalam Islam Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasarhukum dari sistem jual beli ini adalah ijma‟ ulama yang membolehkannya. Sepertidinukilkan Ibnul Mundzir, Ibnu Hazm Ibnu Taimiyah dan lainnya.Ibnu Hazm menyatakan: “Semua bab dalam fiqih selalu memiliki dasar dalam Al Qur‟andan Sunnah yang kita ketahui -Alhamdulillah- kecuali Al Qiraadh (Al Mudharabah (pen).Kami tidak mendapati satu dasarpun untuknya dalam Al Qur‟an dan Sunnah. Namundasarnya adalah ijma‟ yang benar. Yang dapat kami pastikan bahwa hal ini adadizaman shallallahu‟alaihi wa sallam, beliau ketahui dan setujui dan seandainya tidakdemikian maka tidak boleh. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari pernyataan Ibnu Hazm di atas denganmenyatakan: “Ada kritikan atas pernyataan beliau ini: 1. Bukan termasuk madzhab beliau membenarkan ijma‟ tanpa diketahui sandarannya dari Al Qur‟an dan Sunnah dan ia sendiri mengakui bahwa ia tidak mendapatkan dasar dalil Mudharabah dalam Al Qur‟an dan Sunah. 2. Beliau tidak memandang bahwa tidak adanya yang menyelisihi adalah ijma‟, padahal ia tidak memiliki disini kecuali ketidak tahuan adanya yang menyelisihinya. 3. Beliau mengakui persetujuan Nabi shallallahu‟alaihi wa sallam setelah mengetahui sistem muamalah ini. Taqrier (persetujuan) Nabi shallallahu‟alaihi wa
  3. 3. sallam termasuk satu jenis sunnah, sehingga (pengakuan beliau) tidak adanya dasar dari sunnah menentang pernyataan beliau tentang taqrir ini. 4. Jual beli (perdagangan) dengan keridhaan kedua belah fihak yang ada dalam Al Qur‟an meliputi juga Al Qiradh dan Mudharabah 5. Madzhab beliau menyatakan harus ada nash dalam Al Qur‟an dan Sunnah atas setiap permasalahan, lalu bagaimana disini meniadakan dasar dalil Al Qiradh dalam Al Qur‟an dan Sunnah 6. Tidak ditemukannya dalil tidak menunjukkan ketidak adaannya 7. Atsar yang ada dalam hal ini dari Nabi shallallahu‟alaihi wa sallam tidak sampai pada derajat pasti (Qath‟i) dengan semua kandungannya, padahal penulis (Ibnu Hazm) memastikan persetujuan Nabi dalam permasalahan ini. Demikian juga Syaikh Al Albani mengkritik pernyataan Ibnu Hazm diatas denganmenyatakan: “Ada beberapa bantahan (atas pernyataan beliau), yang terpenting bahwaasal dalam Muamalah adalah boleh kecuali ada nas (yang melarang) beda denganibadah, pada asalnya dalam ibadah dilarang kecuali ada nas, sebagaimana dijelaskanSyaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Al Qiradh dan Mudharabah jelas termasuk yang pertama.Juga ada nash dalam Al Qur‟an yang membolehkan perdagangan dengan keridhoandan ini jelas mencakup Al Qiraadh. Ini semua cukup sebagai dalil kebolehannya dandikuatkan dengan ijma‟ yang beliau akui sendiri. Dalam kesempatan lain Ibnu Taimiyah menyatakan: “Sebagian orang menjelaskanbeberapa permasalahan yang ada ijma‟ padanya namun tidak memiliki dasar nas,seperti Al Mudharabah, hal itu tidak demikian. Mudharabah sudah masyhur dikalanganbangsa Arab dijahiliyah apalagi pada bangsa Quraisy, karena umumnya perniagaanjadi pekerjaan mereka. Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pengelola(„umaal). Rasulullahshallallahu‟alaihi wa sallam sendiri pernah berangkat membawaharta orang lain sebelum kenabian sebagaimana telah berangkat dalam perniagaanharta Khadijah. Juga kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan kebanyakannya dengansistem mudharabah dengan Abu Sufyan dan selainnya. Ketika datang islam Rasulullahshallallahu‟alaihi wa sallam menyetujuinya dan para sahabatpun berangkat dalamperniagaan harta orang lain secara Mudharabah dan beliau shallallahu‟alaihi wa sallam
  4. 4. tidak melarangnya. Sunnah disini adalah perkataan, pebuatan dan persetujuan beliau,ketiak beliau setujui maka mudharabah dibenarkan dengan sunnah. Juga hukum ini dikuatkan dengan adanya amalan sebagian sahabat Rasulullahshallallahu‟alaihi wa sallam diantaranya yang diriwayatkan dalam Al-Muwattha‟ dariZaid bin Aslam, dari ayahnya bahwa ia menceritakan: Abdullah dan Ubaidillah bin Umarbin Al-Khattab pernah keluar dalam satu pasukan ke negeri Iraaq. Ketika merekakembali, mereka lewat di hadapan Abu Musa Al-Asy‟ari, yakni gubernur Bashrah. Beliaumenyambut mereka berdua dan menerima mereka sebagai tamu dengan suka cita.Beliau berkata: “Kalau aku bisa melakukan sesuatu yang berguna buat kalian, pastiakan kulakukan.” Kemudian beliau berkata: “Sepertinya aku bisa melakukannya. Ini adauang dari Allah yang akan kukirimkan kepada Amirul Mukminin. Beliaumeminjamkannya kepada kalian untuk kalian belikan sesuau di Iraaq ini, kemudiankalian jugal di kota Al-Madinah. Kalian kembalikan modalnya kepada Amirul Mukminin,dan keuntungannya kalian ambil.” Mereka berkata: “Kami suka itu.” Maka beliaumenyerahkan uang itu kepada mereka dan menulis surat untuk disampaikan kepadaUmar bin Al-Khattab agar Amirul Mukminin itu mengambil dari mereka uang yang diatitipkan. Sesampainya di kota Al-Madinah, mereka menjual barang itu danmendapatkan keuntungan. Ketika mereka membayarkan uang itu kepada Umar. Umarlantas bertanya: “Apakah setiap anggota pasukan diberi pinjaman oleh Abu Musaseperti yang diberikan kepada kalian berdua?” Mereka menjawab: “Tidak.” Beliauberkata: “Apakah karena kalian adalah anak-anak Amirul Mukminin sehingga iamemberi kalian pinjaman?” Kembalikan uang itu beserta keuntungannya.” AdapunAbdullah, hanya membungkam saja. Sementara Ubaidillah langsung angkat bicara:“Tidak sepantasnya engkau berbuat demikian wahai Amirul Mukminin! Kalau uang iniberkurang atau habis, pasti kami akan bertanggungjawab.” Umar tetap berkata:“Berikan uang itu semaunya.” Abdullah tetap diam, sementara Ubaidillah tetapmembantah. Tiba-tiba salah seorang di antara penggawa Umar berkata: “Bagaimanabila engkau menjadikannya sebagai investasi modal wahai Umar?” Umar menjawab:“Ya. Aku jadikan itu sebagai investasi modal.” Umar segera mengambil modal beserta
  5. 5. setengah keuntungannya, sementara Abdullah dan Ubaidillah mengambil setengahkeuntungan sisanya. Kaum muslimin sudah terbiasa melakukan akad kerja sama semacam itu hinggajaman kiwari ini di berbagai masa dan tempat tanpa ada ulama yang menyalahkannya.Ini merupakan konsensus yang diyakini umat, karena cara ini sudah digunakan bangsaQuraisy secara turun temurun dari jaman jahiliyah hingga zaman Nabi shallallahu‟alaihiwa sallam, kemudian beliau mengetahui, melakukan dan tidak mengingkarinya.Tentulah sangat bijak, bila pengembangan modal dan peningkatan nilainya merupakansalah satu tujuan yang disyariatkan. Sementara modal itu hanya bisa dikembangkandengan dikelola dan diperniagakan. Sementara tidak setiap orang yang mempunyaiharta mampu berniaga, juga tidak setiap yang berkeahlian dagang mempunyai modal.Maka masing-masing kelebihan itu dibutuhkan oleh pihak lain. Oleh sebab ituMudharabah ini disyariatkan oleh Allah demi kepentingan kedua belah pihak.Hikmah Disyariatkannya Al Mudharabah Islam mensyariatkan akad kerja sama Mudharabah untuk memudahkan orang,karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disanaada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengeloladan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisasaling mengambil manfaat diantara mereka. Shohib Al Mal (investor) memanfaatkankeahlian Mudhorib (pengelola) dan Mudhorib (pengelola) memanfaatkan harta dandengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah Ta‟ala tidakmensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolakkerusakan.
  6. 6. Jenis Al MudharabahPara ulama membagi Al Mudharabah menjadi dua jenis: 1. Al Mudharabah Al Muthlaqah (Mudharabah bebas). Pengertiannya adalah sistem mudharabah dimana pemilik modal (investor/Shohib Al Mal) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu dan dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada Mudhorib (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan. 2. Al Mudharabah Al Muqayyadah (Mudharabah terbatas). Pengertiannya pemilik modal (investor) menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat atau waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan Mudharib. Jenis kedua ini diperselisihkan para ulama keabsahan syaratnya, namun yang rajih bahwa pembatasan tersebut berguna dan tidak sama sekali menyelisihi dalil syar‟i, itu hanya sekedar ijtihad dan dilakukan dengan kesepakatan dan keridhoan kedua belah pihak sehingga wajib ditunaikan. Perbedaan antara keduanya terletak pada pembatasan penggunaan modal sesuaipermintaan investor.Rukun Al MudharabahAl Mudharabah seperti usaha pengelolaan usaha lainnya memiliki tiga rukun: 1. Adanya dua atau lebih pelaku yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib). 2. Objek transaksi kerja sama yaitu modal, usaha dan keuntungan. 3. Pelafalan perjanjian. Sedangkan imam Al Syarbini dalam Syarh Al Minhaaj menjelasakan bahwa rukunMudharabah ada lima, yaitu Modal, jenis usaha, keuntungan, pelafalan transaksi dan
  7. 7. dua pelaku transaksi.17 Ini semua ditinjau dari perinciannya dan semuanya tetapkembali kepada tiga rukun di atas.Rukun pertama: adanya dua atau lebih pelaku.Kedua pelaku kerja sama ini adalah pemilik modal dan pengelola modal. Disyaratkanpada rukun pertama ini keduanya memiliki kompetensi beraktifitas (Jaiz Al Tasharruf)dalam pengertian mereka berdua baligh, berakal, Rasyid dan tidak dilarang beraktivitaspada hartanya. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa keduanya harus muslim ataupengelola harus muslim, sebab seorang muslim tidak ditakutkan melakukan perbuatanriba atau perkara haram. Namun sebagian lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut,sehingga diperbolehkan bekerja sama dengan orang kafir yang dapat dipercaya dengansyarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan modal daripihak muslim sehingga terlepas dari praktek riba dan haram.Rukun kedua: objek Transaksi.Objek transaksi dalam Mudharabah mencakup modal, jenis usaha dan keuntungan.a. ModalDalam sistem Mudharabah ada empat syarat modal yang harus dipenuhi: 1. Modal harus berupa alat tukar/satuan mata uang (Al Naqd) dasarnya adalah ijma atau barang yang ditetapkan nilainya ketika akad menurut pendapat yang rojih. 2. Modal yang diserahkan harus jelas diketahui. 3. Modal yang diserahkan harus tertentu. 4. Modal diserahkan kepada pihak pengelola modal dan pengelola menerimanya langsung dan dapat beraktivitas dengannya.Jadi dalam Mudharabah disyaratkan modal yang diserahkan harus diketahui danpenyerahan jumlah modal kepada Mudharib (pengelola modal) harus berupa alat tukar
  8. 8. seperti emas, perak dan satuan mata uang secara umum. Tidak diperbolehkan berupabarang kecuali bila ditentukan nilai barang tersebut dengan nilai mata uang ketika akadtransaksi, sehingga nilai barang tersebut yang menjadi modal Mudharabah. Contohnyaseorang memiliki sebuah mobil toyota kijang lalu diserahkan kepada Mudharib(pengelola modal), maka ketika akad kerja sama tersebut disepakati wajib ditentukanharga mobil tersebut dengan mata uang, misalnya Rp 80 juta; maka modal Mudharabahtersebut adalah Rp 80 juta.Kejelasan jumlah modal ini menjadi syarat karena menentukan pembagian keuntungan.Apabila modal tersebut berupa barang dan tidak diketahui nilainya ketika akad, bisa jadibarang tersebut berubah harga dan nilainya seiring berjalannya waktu, sehinggamemiliki konsekuensi ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan.b. Jenis UsahaJenis usaha di sini disyaratkan beberapa syarat: 1. Jenis usaha tersebut di bidang perniagaan 2. Tidak menyusahkan pengelola modal dengan pembatasan yang menyulitkannya, seperti ditentukan jenis yang sukar sekali didapatkan, contohnya harus berdagang permata merah delima atau mutiara yang sangat jarang sekali adanya. Asal dari usaha dalam Mudharabah adalah di bidang perniagaan dan bidang yangterkait dengannya yang tidak dilarang syariat. Pengelola modal dilarang mengadakantransaksi perdagangan barang-barang haram seperti daging babi, minuman keras dansebagainya.Pembatasan Waktu Penanaman ModalDiperbolehkan membatasi waktu usaha dengan penanaman modal menurut pendapatmadzhab Hambaliyyah. Dengan dasar dikiyaskan (dianalogikan) dengan sistem
  9. 9. sponsorship pada satu sisi, dan dengan berbagai kriteria lain yang dibolehkan, pada sisiyang lainnya.c. Keuntungan Setiap usaha dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, demikian jugaMudharabah. Namun dalam Mudharabah disyaratkan pada keuntungan tersebut empatsyarat: 1. Keuntungan khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola modal. Seandainya disyaratkan sebagian keuntungan untuk pihak ketiga, misalnya dengan menyatakan: „Mudharabah dengan pembagian 1/3 keuntungan untukmu, 1/3 untukku dan 1/3 lagi untuk istriku atau orang lain, maka tidak sah kecuali disyaratkan pihak ketiga ikut mengelola modal tersebut, sehingga menjadi qiraadh bersama dua orang.[29] Seandainya dikatakan: ‟separuh keuntungan untukku dan separuhnya untukmu, namun separuh dari bagianku untuk istriku‟, maka ini sah karena ini akad janji hadiyah kepada istri. 2. Pembagian keuntungan untuk berdua tidak boleh hanya untuk satu pihak saja. Seandainya dikatakan: „Saya bekerja sama Mudharabah denganmu dengan keuntungan sepenuhnya untukmu‟ maka ini dalam madzhab Syafi‟i tidak sah. 3. Keuntungan harus diketahui secara jelas. 4. Dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal (investor) dan pengelola. Sehingga keuntungannya dibagi dengan persentase bersifat merata seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Apa bila ditentuan nilainya, contohnya dikatakan kita bekerja sama Mudharabah dengan pembagian keuntungan untukmu satu juta dan sisanya untukku‟ maka akadnya tidak sah. Demikian juga bila tidak jelas persentase-nya seperti sebagian untukmu dan sebagian lainnya untukku.
  10. 10. Dalam pembagian keuntungan perlu sekali melihat hal-hal berikut: 1. Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun kerugian hanya ditanggung pemilik modal. Ibnu Qudamah dalam Syarhul Kabir menyatakan: “Keuntungan sesuai dengan kesepakatan berdua.” Lalu dijelaskan dengan pernyataan: “Maksudnya dalam seluruh jenis syarikat dan hal itu tidak ada perselisihannya dalam Al Mudharabah murni.” Ibnul Mundzir menyatakan: “Para ulama bersepakat bahwa pengelola berhak memberikan syarat atas pemilik modal 1/3 keuntungan atau ½ atau sesuai kesepakatan berdua setelah hal itu diketahui dengan jelas dalam bentuk persentase. 2. Pengelola modal hendaknya menentukan bagiannya dari keuntungan. Apabila keduanya tidak menentukan hal tersebut maka pengelola mendapatkan gaji yang umum dan seluruh keuntungan milik pemilik modal (investor). Ibnu Qudamah menyatakan: “Diantara syarat sah Mudharabah adalah penentuan bagian (bagian) pengelola modal karena ia berhak mendapatkan keuntungan dengan syarat sehingga tidak ditetapkan kecuali dengannya. Seandainya dikatakan: Ambil harta ini secara mudharabah dan tidak disebutkan (ketika akad) bagian pengelola sedikitpun dari keuntungan, maka keuntungan seluruhnya untuk pemilik modal dan kerugian ditanggung pemilik modal sedangkan pengelola modal mendapat gaji umumnya. Inilah pendapat Al Tsauri, Al Syafi‟i, Ishaaq, Abu Tsaur dan Ashhab Al Ra‟i (Hanafiyah).” Beliaupun merajihkan pendapat ini. 3. Pengelola modal tidak berhak menerima keuntungan sebelum menyerahkan kembali modal secara sempurna. Berarti tidak seorangpun berhak mengambil bagian keuntungan sampai modal doserahkan kepada pemilik modal, apabila ada kerugian dan keuntungan maka kerugian ditutupi dari keuntungan tersebut, baik baik kerugian dan keuntungannya dalam satu kali atau kerugian dalam satu perniagaan dan keuntungan dari perniagaan yang lainnya atau yang satu dalam satu perjalanan niaga dan yang lainnya dalam perjalanan lain. Karena mkna keuntungan adalah kelebihan dari modal dan yang tidak ada kelebihannya maka bukan keuntungan. Kami tidak tahu ada perselisihan dalam hal ini.
  11. 11. 4. Keuntungan tidak dibagikan selama akad masih berjalan kecuali apabila kedua pihak saling ridha dan sepakat. Ibnu Qudamah menyatakan: “Keuntungan jika tampak dalam mudharabah, maka pengelola tidak boleh mengambil sedikitpun darinya tanpa izin pemilik modal. Kami tidak mengetahui dalam hal ini ada perbedaan diantara para ulama.Tidak dapat melakukannya karena tiga hal: 1. Keuntungan adalah cadangan modal, karena tidak bisa dipastikan tidak ada kerugian yang dapat ditutupi dengan keuntungan tersebut.sehingga berakhir hal itu tidak menjadi keuntungan 2. Pemilik modal adalah mitrra usaha pengelola sehingga ia tidak memiliki hak membagi keuntungan tersebut untuk dirinya. 3. Kepemilikannya tas hal itu tidak tetap, karena mungkin sekali keluar dari tangannya untuk menutupi kerugian.Namun apabila pemilik modal mengizinkan untuk mengambil sebagiannya, makadiperbolehkan; karena hak tersebut milik mereka berdua. Hak mendapatkan keuntungan tidak akan diperoleh salah satu pihak sebelumdilakukan perhitungan akhir terhadap usaha tersebut. Sesungguhnya hak kepemilikanmasing-masing pihak terhadap keuntungan yang dibagikan adalah hak yang labil dantidak akan bersikap permanen sebelum diberakhirkannya perjanjian dan disaringseluruh bentuk usaha bersama yang ada. Adapun sebelum itu, keuntungan yangdibagikan itupun masih bersifat cadangan modal yang digunakan menutupi kerugianyang bisa saja terjadi kemudian sebelum dilakukan perhitungan akhir.Perhitungan akhir yang mempermanenkan hak kepemilikan keuntungan, aplikasinyabisa dua macam:Pertama: perhitungan akhir terhadap usaha. Yakni dengan cara itu pemilik modal bisamenarik kembali modalnya dan menyelesaikan ikatan kerjasama antara kedua belahpihak.
  12. 12. Kedua: Finish cleansing terhadap kalkulasi keuntungan. Yakni dengan carapenguangan aset dan menghadirkannya lalu menetapkan nilainya secara kalkulatif, dimana apabila pemilik modal mau dia bisa mengambilnya. Tetapi kalau ia ingin diputarkembali, berarti harus dilakukan perjanjian usaha baru, bukan meneruskan usaha yanglalu.Rukun ketiga: Pelafalan Perjanjian (Shighoh Transaksi). Shighah adalah ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak pelaku transaksiyang menunjukkan keinginan melakukannya. Shighah ini terdiri dari ijab qabul.Transaksi Mudharabah atau Syarikat dianggap sah dengan perkataan dan perbuatanyang menunjukkan maksudnya.Syarat Dalam Mudharabah Pengertian syarat dalam Al Mudharabah adalah syarat-syarat yang ditetapkansalah satu pihak yang mengadakan kerjasama berkaitan dengan Mudharabah. Syaratdalam Al Mudharabah ini ada dua:1. Syarat yang shahih (dibenarkan) yaitu syarat yang tidak menyelisihi tuntutan akaddan tidak pula maksudnya serta memiliki maslahat untuk akad tersebut. ContohnyaPemilik modal mensyaratkan kepada pengelola tidak membawa pergi harta tersebutkeluar negeri atau membawanya keluar negeri atau melakukan perniagaannya khususdinegeri tertentu atau jenis tertentu yang gampang didapatkan. Maka syarat-syarat inidibenarkan menurut kesepakatan para ulama dan wajib dipenuhi, karena adakemaslahatannya dan tidak menyelisihi tuntutan dan maksud akad perjanjianmudharabah.2. Syarat yang fasad (tidak benar). Syarat ini terbagi tiga: Syarat yang meniadakan tuntutan konsekuensi akad, seperti mensyaratkan tidak membeli sesuatu atau tidak menjual sesuatu atau tidak menjual kecuali dengan
  13. 13. harga modal atau dibawah modalnya. Syarat ini disepakati ketidak benarannya, karena menyelisihi tuntutan dan maksud akad kerja sama yaitu mencari keuntungan. Syarat yang bukan dari kemaslahatan dan tuntutan akah, seperti mensyaratkan kepada pengelola untuk memberikan Mudharabah kepadanya dari harta yang lainnya. Syarat yang berakibat tidak jelasnya keuntungan seperti mensyaratkan kepada pengelola bagian keuntungan yang tidak jelas atau mensyaratkan keuntungan satu dari dua usaha yang dikelola, keuntungan usaha ini untuk pemilik modal dan yang satunya untuk pengelola atau menentukan nilai satuan uang tertentu sebagai keuntungan. Syarat ini disepakati kerusakannya karena mengakibatkan keuntungan yang tidak jelas dari salah satu pihak atau malah tidak dapat keuntungan sama sekali. Sehingga akadnya batal.Berakhirnya Usaha Mudharabah Mudharabah termasuk akad kerjasama yang diperbolehkan. Usaha ini berakhirdengan pembatalan dari salah satu pihak. Karena tidak ada syarat keberlangsunganterus menerus dalam transaksi usaha semacam ini. Masing-masing pihak bisamembatalkan transaksi kapan saja dia menghendaki. Transaksi Mudharabah ini jugabisa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak transaktor, atau karena ia gilaatau idiot. Imam Ibnu Qudamah (wafat tahun 620 H) menyatakan: “Al Mudharabahtermasuk jenis akad yang diperbolehkan. Ia berakhir dengan pembatalan salah seorangdari kedua belah pihak -siapa saja-, dengan kematian, gila atau dibatasi karena idiot;hal itu karena ia beraktivitas pada harta orang lain dengan sezinnya, maka ia sepertiwakiel dan tidak ada bedanya antara sebelum beraktivitas dan sesudahnya.[43]Sedangkan Imam Al Nawawi menyatakan: Penghentian qiraadh boleh, karena iadiawalnya adalah perwakilan dan setelah itu menjadi syarikat. Apabila terdapatkeuntungan maka setiap dari kedua belah pihak boleh memberhentikannya kapan suka
  14. 14. dan tidak butuh kehadiran dan keridoan mitranya. Apabila meninggal atau gila atauhilang akal maka berakhir usaha terbut.”Imam Syafi‟i menyatakan: “Kapan pemilik modal ingin mengambil modalnya sebelumdiusahakan dan sesudahnya dan kapan pengelola ingin keluar dari qiraadh maka iakeluar darinya. Apabila telah dihentikan dan harta (modal) utuh, namun tidak memilikikeuntungan maka harta tersebut diambil pemilik modal. Apabila terdapat keuntunganmaka keduanya membagi keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan. Apabilaberhenti dan harta berbentuk barang, lalu keduanya sepakat menjualnya ataumembaginya maka diperbolehkan, karena hak milik kedua belah pihak. Apabilapengelola minta menjualnya sedang pemilik modal menolak dan tampak dalam usahatersebut ada keuntungan, maka penilik modal dipaksa menjualnya; karena hakpengelola ada pada keuntungan dan tidak tampak decuali dengan dijual. Namun bilatidak tampak keuntungannya maka pemilik modal tidak dipaksa. Tampak sekali dari sini keadilan syariat islam yang sangat memperhatikankeadaan dua belah pihak yang bertransaksi mudharabah. Sehingga seharusnyakembali memotivasi diri kita untuk belajar dan mengetahu tata aturan syariat dalammuamalah sehari-hari.
  15. 15. TUGAS UAS INDIVIDU( Diajukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ‘ fiqih Muamalat ’ ) Oleh : DEDI KUMAEDI NIM: 101400639 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAMIAIN SULTAN MAULANA HASANUDIN ‘SMH’ BANTEN 2011-2012

×